BAB II KAJIAN PUSTAKA Penelitian ini menggunakan teori ... II.pdf · Eselon IV (K epala Seksi dan Kepala Sub.Bagian) yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. 12 2.2 Pendekatan

10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori keagenan (agency theory) sebagai teori

pemayung (grand theory) dan teori kontijensi (contingency theory) sebagai teori

pendukung (supporting theory). Disamping itu, bab ini juga menjelaskan

pemahaman tentang anggaran dan slack serta penjelasan lainnya yang saling

berhubungan.

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan

kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang

memberikan mandat kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama

prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan

ini akan menciptakan dua masalah yaitu; 1) terjadinya asimetri informasi, dan 2)

konflik kepentingan, yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara agen dan

prinsipal sehingga agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik

(Wendy, 2010).

Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi,

yaitu; 1) asumsi tentang sifat manusia, mengemukakan bahwa manusia memiliki

kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki

keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan menghindari risiko (risk

aversion); 2) asumsi tentang keorganisasian, mengemukakan adanya konflik

antar anggota organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya

11

asimetris informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen; 3) asumsi tentang

informasi, menerangkan bahwa informasi dipandang sebagai komoditas yang

dapat diperjual-belikan.

Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal akan terus meningkat,

karena prinsipal tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari, sedangkan agen

memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan

kerja dan organisasinya secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan

asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen.

Hal ini dapat terjadi misalnya, jika dalam melakukan kebijakan pemberian

rewards perusahaan kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran.

Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah

dicapai dan mendapatkan rewards berdasarkan pencapaian anggaran tersebut,

kondisi ini akan menyebabkan terjadinya budgetary slack (Darlis, 2002).

Berdasarkan penjelasan teori keagenan tersebut, maka dalam penelitian ini

yang bertindak sebagai prinsipal adalah pejabat Eselon II (Kepala Dinas, Kepala

Inspektorat, Kepala Badan Daerah dan Kepala Biro), sedangkan yang bertindak

sebagai agen adalah pejabat Eselon III (Kepala Bidang pada Badan Daerah, Dinas

Daerah dan Inspektorat, Sekretaris pada Badan Daerah, Dinas Daerah dan Kepala

Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali), dan pejabat

Eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala Sub.Bagian) yang ikut berpartisipasi dalam

penyusunan anggaran.

12

2.2 Pendekatan Teori Kontijensi

Pendekatan kontijensi merupakan sebuah aplikasi konsep yang

menyatakan bahwa tidak ada suatu sistem kontrol terbaik yang dapat diterapkan

untuk semua organisasi dan penerapan sistem yang tepat harus memandang

adanya keterlibatan variabel konstektual dimana organisasi tersebut berada. Teori

kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi

manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk

berbagai macam tujuan dan untuk menghadapi persaingan ( Otley, 1980 ).

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya

ketidakonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, kemungkinan

adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran

dengan budgetary slack. Ghozali (2007) mengatakan kemungkinan belum adanya

kesatuan hasil penelitian mengenai anggaran dan implikasinya, disebabkan

adanya faktor-faktor tertentu (situational factors) atau yang lebih dikenal dengan

variabel kontijensi (contingency variables). Selain itu, Govindarajan (1986)

menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut dapat diselesaikan melalui

pendekatan kontinjensi (contingency approach). Hal ini dilakukan dengan

memasukkan variabel lain yang mungkin mempengaruhi partisipasi anggaran

dengan budgetary slack. Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan

variabel-variabel moderating untuk penelitian partisipasi penganggaran dan

budgetary slack. Desmiyati (2009) menyatakan bahwa anggaran partisipatif

berpengaruh negatif dan signifikan pada budgetary slack, interaksi anggaran

partisipatif dan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan pada

13

budgetary slack. Sudarba (2010) menguji interaksi budgetary slack, anggaran

partisipatif, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan. Hasil

menunjukkan bahwa anggaran partisipatif yang tinggi akan meningkatkan

budgetary slack, komitmen organisasi berpengaruh signifikan pada budgetary

slack. Hasil penelitian menunjukkan ketidakonsistenan antara peneliti yang satu

dengan peneliti yang lainnya, sehingga para peneliti berkesimpulan terdapat

variabel lain yang mempengaruhi antara partisipasi anggaran dengan budgetary

slack.

Dalam penelitian ini, pendekatan kontijensi akan diadopsi untuk

mengevaluasi keefektifan antara partisipasi terhadap budgetary slack . Faktor

kontijensi yang dipilih dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi, internal

locus of control dan ketidakpastian lingkungan. Faktor tersebut akan berperan

sebagai variable moderasi dalam hubungan antara penganggaran partisipatif pada

budgetary slack.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum untuk

mendukung reformasi penganggaran daerah. Kementerian Dalam Negeri telah

mengeluarkan UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah, Permendagri

No.13/2006, Peraturan Pemerintah No.58/2005, dan Permendagri No.37/2012

sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lembaga-lembaga yang berperan penting dalam perencanaan dan

penganggaran daerah berdasarkan UU.No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan

UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

14

adalah Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kepala daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan praktek-praktek penyimpangan

pengelolaan keuangan negara. Salah satu penanggulangan yang dilakukan

pemerintah pusat adalah memperbaiki sistem keuangan negara dengan

menerapkan sistem penganggaran yang disebut dengan anggaran berbasis kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan proses penyusunan APBD di

organisasi sektor publik untuk tata kelola pemerintahan, yakni proses

pembangunan yang efisien dan partisipatif, serta terjadi reformasi anggaran, yaitu

penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja (performance budget system) untuk

menggantikan sistem anggaran tradisional (traditional budget system). Proses

pembangunan ini melibatkan pengambilan kebijakan pemerintahan, pelaksanaan

kegiatan pemerintahan, dan dalam tahap tertentu melibatkan masyarakat sebagai

penerima manfaat dari kegiatan pelayanan publik. Salah satu kunci utama

penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah penentuan kinerja, adanya ukuran

kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi terhadap outcome, output maupun

kewajaran dana yang dikeluarkan dengan output yang dicapai (Mahsun,

dkk.,2007).

15

2.3.1 Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No.59

Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, tahapan penyusunan

APBD adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat,

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Berdasarkan RKPD, pemerintah daerah kemudian menyusun KUA, yang

memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan

daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan, alokasi belanja daerah,

sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasari. Rancangan KUA disampaikan kepada DPRD paling lambat

pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran dan disepakati bersama oleh

Pemda dan DPRD menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli.

16

3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA)

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemda dan DPRD menyusun PPA,

yang disepakati paling lambat bulan Juli sebelum tahun anggaran. KUA dan

PPA yang telah disepakati kemudian dituangkan kedalam nota kesepakatan

yang ditandatangani bersama oleh pihak kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Berdasarkan nota kesepakatan tersebut pemerintah daerah menerbitkan surat

edaran tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD). Surat edaran tersebut diterbitkan

paling lambat awal bulan Agustus sebelum tahun anggaran dimulai.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, masing-

masing SKPD kemudian menyusun RKA-SKPD. Surat edaran tersebut

memuat arah dan kebijakan umum APBD, strategi dan prioritas APBD,

standar biaya, standar pelayanan minimal, dan formulir RKA-SKPD. Formulir

RKA-SKPD merupakan dokumen yang memuat rancangan anggaran unit

kerja yang disampaikan oleh setiap unit kerja. RKA-SKPD memuat

pernyataan mengenai:

a. Visi dan misi unit kerja.

b. Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) unit kerja.

c. Rencana program dan kegiatan unit kerja beserta tolak ukur dan target

kinerjanya.

17

RKA-SKPD kemudian disampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah

untuk dievaluasi. Tim anggaran pemerintah daerah mengevaluasi dan

menganalisis:

1) Kesesuaian antara rancangan anggaran unit kerja dengan program dan

kegiatan berdasarkan yang direncanakan unit kerja.

2) Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit

kerja.

3) Kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan Standar

Analisa Biaya (SAB) yang telah diperhitungkan.

5. Penyusunan RAPBD

Rencana kerja dan anggaran masing-masing SKPD yang telah dievaluasi oleh

tim anggaran pemerintah daerah selanjutnya dirangkum menjadi Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

6. Penetapan APBD

Pemerintah daerah menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama

bulan Oktober sebelum tahun anggaran untuk dibahas. RABPD ditetapkan

menjadi APBD setelah mendapatkan persetujuan bersama dari pemerintah

daerah dan DPRD paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

2.4 Penganggaran Partisipatif

Penganggaran partisipatif adalah tingkat seberapa besar keterlibatan dan

pengaruh para pejabat Eselon III dan Eselon IV dalam proses menentukan dan

18

menyusun anggaran yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik secara

periodik maupun tahunan.

Partisipasi penganggaran diperlukan karena bawahan yang lebih

mengetahui kondisi langsung bagiannya (Suprasto, 2006). Dengan demikian,

tujuan perusahaan akan lebih dapat diterima jika seluruh anggota organisasi dapat

bersama-sama dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat dan

informasi mengenai tujuan perusahaan dan terlibat dalam menentukan langkah-

langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Murray (1990) menyatakan bahwa

partisipasi dari bawahan dalam penyusunan anggaran mempunyai konsekuensi

terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi yang selanjutnya akan

mempengaruhi kinerja dari anggota organisasi tersebut.

2.5 Budgetary slack

Anthony dan Govindarajan (2007) mendefinisikan budgetary slack

sebagai perbedaan antara anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesuai

dengan estimasi yang sesungguhnya, tujuannya agar target dapat lebih mudah

dicapai oleh bawahan, karena itu dapat disimpulkan bahwa budgetary slack, yaitu

suatu tindakan bagian dalam menyusun anggaran cenderung menurunkan tingkat

penjualan dari biaya yang seharusnya dicapai, sehingga anggaran yang dihasilkan

lebih mudah dicapai. Menurut Ikhsan (2007), slack adalah selisih antara sumber

daya yang sebenarnya diperlukan untuk efisien menyelesaikan suatu tugas dan

jumlah sumber daya yang lebih besar yang diperuntukkan bagi tugas tersebut.

19

Budgetary slack juga digambarkan sebagai dysfunctional behavior karena

manajer berusaha untuk memuaskan kepentingannya yang nantinya akan

merugikan organisasi. Merchant (1985), Lukka (1988), dan Young (1985)

mempunyai pengertian yang sama mengenai slack anggaran, yaitu sebagai

pengungkapan yang dimasukkan dalam anggaran yang memungkinkan mudah

dicapai. Jika anggaran lebih mudah dicapai karena adanya slack atau faktor-faktor

lain sebagai akibat adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, yang terjadi

adalah menurunnya atau menghilangnya keuntungan motivator yang

sesungguhnya.

Budgetary slack disebabkan oleh empat kondisi, yaitu; 1) terdapat

informasi asimetri antara manajer (bawahan) dengan atasan mereka; 2) kinerja

manajer tidak pasti, jika terdapat kepastian dalam kinerja, maka atasan dapat

menduga usaha manajer melalui output mereka sehingga senjangan anggaran sulit

untuk dilakukan; 3) manajer mempunyai kepentingan pribadi; 4) adanya konflik

tujuan antara manajer dengan atasan mereka (Fitri, 2007).

2.6 Komitmen Organisasi

Robbins dan Judge (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai

suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan

dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Sopiah (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat dimana

karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap

tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Komitmen karyawan yang

20

tinggi maupun rendah akan berdampak pada; 1) karyawan itu sendiri, misalnya

terhadap pengembangan karir karyawan itu di organisasi atau perusahaan; 2)

organisasi, karyawan yang berkomitmen tinggi pada organisasi akan

menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi, tingkat obsensi berkurang, loyalitas

karyawan dan lain-lain (Sopiah, 2008). Pada konteks pemerintahan daerah, aparat

yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi

yang dimilki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Adanya

komitmen organisasi yang tinggi budgetary slack dapat dihindari.

2.7 Locus of Control

Rotter (1990) mendefinisikan locus of control sebagai suatu variabel

kepribadian tentang keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol

nasib (destiny) dirinya sendiri. Konsep Locus of control didasarkan pada teori

pembelajaran sosial (theory social learning). Teori pembelajaran sosial

menyatakan bahwa pilihan dibuat oleh individu dari berbagai macam perilaku

potensial yang tersedia untuk mereka (Reiss dan Mitra, 1998). Locus of control

didefinisikan Tsui dan Gul (1996) sebagai sejauh mana seseorang merasakan

hubungan kontijensi antara tindakan dan hasil yang mereka peroleh. Seseorang

yang percaya bahwa mereka memiliki pengendalian atas takdir mereka disebut

internal. Dalam hal ini, mereka mempercayai bahwa pengendalian itu terletak

dalam diri mereka sendiri. Pihak, eksternal adalah orang yang percaya bahwa hasil

mereka ditentukan oleh agen atau faktor ekstrinsik diluar mereka sendiri. Sebagai

21

contoh, oleh takdir, keberuntungan, kekuatan yang lain atau sesuatu yang tidak

dapat diprediksi.

Berdasarkan pada teori locus of control, bahwa perilaku seorang manajer

dalam penyusunan anggaran akan dipengaruhi oleh karakteristik locus of control-

nya. Ciri pembawaan internal locus of control adalah mereka yang yakin bahwa

suatu kejadian selalu berada dalam kendalinya dan akan selalu mengambil peran

dan tanggung jawab dalam penentuan benar atau salah. Sebaliknya, orang dengan

eksternal locus of control percaya bahwa kejadian dalam hidupnya berada di luar

kontrolnya dan percaya bahwa hidupnya dipengaruhi oleh takdir, keberuntungan,

dan kesempatan serta lebih mempercayai kekuatan di luar dirinya. Penelitian

Singer (2001) mencoba untuk mengungkapkan eskalasi komitmen yang berbeda-

beda pada individu yang sensitizer dan repressor dan individu yang internal locus

of control dan eksternal locus of control. Hasil mengungkapkan bahwa individu

yang repressor cenderung mengalami eskalasi lebih besar daripada individu yang

sensitizer, demikian juga dengan individu yang cenderung internal locus of

control mengalami eskalasi lebih besar daripada individu yang cenderung

eksternal locus of control.

2.8 Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan merupakan salah satu faktor yang sering

menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian terhadap kondisi organisasi

dengan lingkungan. Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi.

22

Seseorang mengalami ketidakpastian karena dia merasa tidak memiliki informasi

yang cukup untuk meprediksi masa depan secara akurat.

Bagi suatu organisasi, sumber utama ketidakpastian berasal dari

lingkungan, yang meliputi pesaing, konsumen, pemasok, regulator,dan teknologi

yang dibutuhkan (Govindarajan,1986). Individu akan mengalami ketidakpastian

lingkungan yang tinggi jika merasa lingkungan tidak dapat diprediksi dan tidak

dapat memahami bagaimana komponen lingkungan akan berubah, sedangkan

dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan relatif stabil), individu

dapat memprediksi keadaan di masa datang sehingga langkah-langkah yang akan

dilakukannya dapat direncanakan dengan lebih akurat ( Darlis, 2002). Kondisi

yang relatif stabil ini dapat dimanfaatkan oleh anggota organisasi untuk

membantu organisasi membuat perencanaan yang akurat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh penganggaran

partisipatif pada budgetary slack menyatakan hasil yang tidak konsisten antara

lain, Schift dan Lewin (1970) meneliti pengaruh anggaran partisipatif pada

budgetary slack, objek penelitiannya adalah tiga divisi dari 100 perusahaan

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian

ini menyatakan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh negatif pada budgetary

slack.

Onsi (1973) meneliti pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack,

objek penelitiannya adalah 7 perusahaan manufaktur dengan 107 responden.

23

Teknik analisis yang digunakan regresi linier sederhana. Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh negatif pada budgetary

slack. Common (1976) meneliti pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary

slack yang menyatakan bahwa anggaran partisipatif dapat mengurangi terjadinya

budgetary slack. Penelitian ini didukung oleh penelitian Baiman (1982) yang

meneliti pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack dengan

menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian

menunjukan bahwa anggaran partisipatif cenderung mengurangi budgetary slack.

Fitri (2007) meneliti tentang budgetary slack, anggaran partisipatif,

asimetri informasi dan komitmen organisasi, dengan menggunakan teknik path

analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh

negatif tetapi signifikan pada budgetary slack melalui asimetri informasi dan

komitmen organisasi. Anggaran partisipatif berpengaruh positif dan signifikan

pada komitmen organisasi. Asimetri informasi, anggaran partisipatif dan

komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap budgetary

slack. Asimetri informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap budgetary slack.

Asimetri informasi berpengaruh negatif dan signifikan pada anggaran partisipatif

dan komitmen organisasi. Komitmen organisasi melalui asimetri informasi dan

anggaran partisipatif berpengaruh negatif dan signifikan pada budgetary slack.

Desmiyati (2009) meneliti tentang budgetary slack, anggaran partisipatif,

komitmen organisasi. Responden penelitian ini adalah pejabat Eselon III dan

Eselon IV di Pemda Kabupaten Indargiri Hulu, dengan menggunakan teknik

analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa anggaran

24

partisipatif berpengaruh negatif dan signifikan pada budgetary slack, interaksi

anggaran partisipatif dan komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan

pada budgetary slack.

Supanto (2010) meneliti tentang budgetary slack, anggaran partisipatif,

asimetri informasi, motivasi dan budaya organisasi. Teknik analisis menggunakan

analisis regresi moderasi. Objek pada penelitian ini adalah Politeknik Negeri

Semarang. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran partisipatif berpengaruh

negatif dan signifikan pada budgetary slack, asimetri informasi dapat memoderasi

pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack, motivasi dan budaya

organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary

slack.

Falikhatun (2007) meneliti tentang budgetary slack, anggaran partisipatif,

asimetri informasi, budaya organisasi, dan grup cohesiveness dengan

menggunakan analisis regresi moderasi, menunjukkan bahwa anggaran partisipatif

berpengaruh positif signifikan pada budgetary slack, asimetri informasi dan grup

cohesiveness memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack

budaya organisasi (employee oriented) tidak memoderasi pengaruh anggaran

partisipatif pada budgetary slack. Penelitian ini ddukung oleh Lowe dan Shaw

(1968), Young (1985), Lukka (1988), Dunk dan Perera (1997) menunjukkan

bahwa anggaran partisipatif berpengaruh positif pada budgetary slack.

Sudarba (2010) meneliti tentang budgetary slack, anggaran partisipatif,

komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan dengan menggunakan teknik

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran

25

partisipatif yang tinggi akan meningkatkan budgetary slack, komitmen organisasi

dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan pada budgetary slack.

Andriyani dan Hidayati (2010) anggaran partisipatif berpengaruh positif

pada budgetary slack, komitmen organisasi berpengaruh positif pada budgetary

slack, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada budgetary salck.

Penelitian Reysa (2011) menunjukkan hasil bahwa anggaran partisipatif

berpengaruh positif pada budgetary slack, asimetri informasi merupakan variabel

yang memoderasi pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack, budaya

organisasi merupakan variabel yang memoderasi pengaruh anggaran partisipatif

pada budgetary slack, grup cohesiveness merupakan variabel yang memoderasi

pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack.

Sandrya (2013) meneliti tentang pengaruh anggaran partisipatif pada

budgetary slack dengan asimetri informasi, komitmen organisasi, budaya

organisasi dan kapasitas individu sebagai variabel moderasi. Teknik analisis

menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil menunjukkan bahwa anggaran

partisipatif berpengaruh positif terhadap budgetary slack, interaksi anggaran

partisipatif dengan asimetri informasi berpengaruh positif pada budgetary slack,

interaksi anggaran partisipatif dengan komitmen organisasi berpengaruh negatif

pada budgetary slack, interaksi anggaran partisipatif dengan budaya organisasi

berpengaruh negatif pada budgetary slack, interaksi anggaran partisipatif dengan

kapasitas individu berpengaruh positif pada budgetary slack. Penelitian ini

didukung oleh Novia (2015) yang menunjukkan bahwa anggaran partisipatif

berpengaruh positif pada budgetary slack, dengan menggunakan asimetri

26

informasi, locus of control, self esteem dan kapasitas individu sebagai variabel

moderasi. asimetri informasi merupakan variabel yang memoderasi

(memperlemah) pengaruh anggaran partisipatif pada budgetary slack, variabel self

esteem mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh penganggaran partisipatif

pada budgetary slack, variabel locus of control mampu memoderasi

(memperlemah) pengaruh penganggaran partisipatif pada budgetary slack,

variabel kapasitas individu mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh

penganggaran partisipatif pada budgetary slack.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian-penelitian terdahulu mendorong

peneliti untuk menggunakan variabel kontijensi yang memoderasi hubungan

antara anggaran partisipatif dan budgetary slack. Variabel kontijensi yang

digunakan adalah komitmen organisasi, internal locus of control dan

ketidakpastian lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel

kontijensi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.