BAB II KAJIAN PUSTAKA - repository.upi.edurepository.upi.edu/15373/4/S_PE_1005761_Chapter2.pdf · Koperasi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dari bentuk- bentuk ... yang menyangkut

Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum

yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan

usaha Koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan

adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) Koperasi berkedudukan sebagai

soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dalam sistem perekonomian nasional.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi diartikan sebagai badan usaha

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sementara dalam

UU No. 17 Tahun 2012, Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh

perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para

anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan

prinsip Koperasi.

R.S. Soeriaatmadja mendefinisikan Koperasi sebagai suatu perkumpulan

dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak

memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk untuk sekedar

memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggungan bersama

(Hendrojogi, 2004 : 22).

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Syamsuri dalam Anita Purnamasari

(2010), menyatakan:

“Koperasi adalah organisasi ekonomi swadaya berdasarkan Pancasila beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang bekerjasama menjalankan satu atau lebih kegiatan ekonomi dan secara terus menerus

melaksanakan pendidikan anggota, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya”.

9

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan

suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas yang

memperjuangakan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Seperti yang menjadi

fungsi dan tujuan Koperasi bahwa Koperasi memberikan manfaat bagi

anggotanya terutama adalah bidang ekonomi dan sosialnya.

Koperasi mempunyai ciri khusus yang membedakannya dari bentuk-

bentuk badan usaha lain bukan koperasi. menurut Dulfer (Amir Machmud,

2001:3) mengatakan ciri umum koperasi sebagai organisasi sosial adalah adanya:

a. Cooperative group, yaitu sekelompok orang yang terikat sekurang-kurangnya satu kepentingan dan tujuan yang sama.

b. Self help, artinya menolong diri sendiri dalam kelompok. c. Cooperative enterprise, artinya untuk mencapai tujuan kelompok dengan

membentuk usaha bersama, yang dimiliki, dimodali dan dikelola bersama. d. Member promotion, yaitu sasaran utama dari usaha bersama ini adalah

memajukan ekonomi anggota.

Hubungan-hubungan utama antara berbagai unsur di dalam organisasi

koperasi, yaitu anggota perorangan, kegiatan ekonomi anggota, kelompok

koperasi, perusahaan koperasi dan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial

ekonomi dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut.

Belinda Suryani Agustine, 2014 STUDI DESKRIPTIF ASPEK PERMODALAN KOPERASI DALAM IMPLEMENTASI UU NO 17 TAHUN 2012 PADA KOPERASI MAHASISWA SE-KOTA BANDUNG Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.ed |perpustakaan.upi.ed

10

6 7 8 5

9

Gambar 1.1 Struktur Umum Organisasi Koperasi

Keterangan :

(1) Individu anggota (untuk koperasi sekunder berarti badan hukum)

(2) Kepentingan ekonomi anggota (yang sama) (3) Kelompok koperasi (diaktualisasikan dalam forum rapat anggota) (4) Perusahaan koperasi (sebagai alat anggota untuk mencapai kepentingan-

kepentingan ekonomi anggota) (5) Pelayanan perusahaan koperasi yang menunjang

(6) Peningkatan kondisi ekonomi sosial rumah tangga (7) Pelaksana koperasi (pengurus dan badan pengawas) (8) Pasar (barang, tenaga kerja, uang atau modal)

(9) Lingkungan (dimana koperasi berada)

Dari gambaran struktur umum organisasi koperasi jelas terlihat bahwa

perusahaan koperasi hanyalah satu komponen dari organisasi koperasi. Artinya,

organisasi koperasi tidak identik dengan perusahaan koperasi. Organisasi

1 2

A

B

C

D

Perusahaan Koperasi

( 4 )

A D C B

X

X

X

X

Pasar

Lingkungan

Kehidupan

3

11

koperasi akan meliputi seluruh individu anggota koperasi yang dalam kehidupan

sehari-hari merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri, tetapi di dalam rapat

anggota mereka bergabung menjadi satu dan mengambil keputusan-keputusan

yang menyangkut kehidupan perusahaan koperasi, dimana perusahaan koperasi

dapat merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri pula.

Koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam kegiatan

oleh berbagai Koperasi di dunia adalah merupakan prinsip Koperasi Rochdale.

Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Kenggotaan yang bersifat terbuka (open membership and voluntary). b. Pegawasan secara demokratis (democratis control).

c. Bunga yang terbatas atas modal (limited interes of capital). d. Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota (proportional distribution

of surplus). e. Penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai

(trading in cash).

f. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama dan politik (political, rasional, religious, netrality).

g. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan (promotion of education).

(Ropke, 2003:17)

Koperasi Indonesia selalu berdasarkan kepada prinsip-prinsip koperasi,

sebagaimana yang tertuang dalam pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992,

yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian Sisa Hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding

dengan besarnya balas jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip

koperasi sebagai berikut:

6. pendidikan perkoperasian 7. kerjasama antar koperasi.

Sejalan dengan perubahan pada UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU

Perkoperasian No 17 Tahun 2012, Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi yang

meliputi:

12

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.

3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen. 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota,

pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.

6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, dan

7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakanya melalui kebijakan yang disepakati anggota.

Prinsip-prinsip Koperasi secara kumulatif adalah darah kehidupan gerakan

Koperasi, diperoleh dari nilai-nilai yang mengisi gerakan Koperasi sejak semula,

prinsip-prinsip ini membentuk struktur-struktur dan menentukan sikap hidup yang

memberikan perspektif yang khas pada gerakan Koperasi. Dalam UU No. 17

tahun 2012, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Pengertian Koperasi yang tercantum baik dalam UU No.25 Tahun 1992

maupun UU No. 17 Tahun 2012 disusun tidak hanya berdasar pada konsep

Koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial namun secara lengkap telah

mencerminkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa

Indonesia. Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin dari fungsi dan

peranan Koperasi sebagai berikut:

a. alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. c. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan

ketahanan perekonomian nasional, dan d. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi. (Hendar Kusnadi dalam Anita Purnamasari).

Pernyataan tersebut senada seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 25

Tahun 1992 yaitu:

13

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan

manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan

perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang

merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi

ekonomi. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian).

2.2 Koperasi Mahasiswa

Benih-benih Koperasi Mahasiswa pertama kali muncul di lingkungan

mahasiswa IKIP Bandung yaitu dari mahasiswa ekonomi FKIS (Jurusan

Pendidikan Ekonomi FPIPS, sekarang FPEB). Pada bulan Juni 1975 berdirilah

secara resmi Koperasi Mahasiswa FKIS IKIP Bandung yang diikuti oleh

pemberian status Badan Hukum Koperasi dari Departemen Perdagangan dan

Koperasi Kodya Bandung dengan Nomor. 6528/BH/DK.10/1 tahun 1976. Dengan

pengakuan pemberian badan hukum tersebut sekaligus Koperasi Mahasiswa FKIS

IKIP Bandung dinyatakan sebagai “Koperasi Mahasiswa Pertama di Indonesia

yang berbadan hukum” dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga sendiri. Pada tanggal 28 Agustus 1985 resmi terbentuk Koperasi

Mahasiswa dan alumni IKIP Bandung yang tidak bersifat lokal fakultas tapi di

tingkat institut.

Peran Koperasi dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan

sehingga dapat meningkatkan kegairahan berusaha dikalangan masyarakat,

dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang dengan baik

sehingga Koperasi benar-benar mampu menjalankan perannya menjadi kekuatan

ekonomi nasional, begitu pula dengan Koperasi di kalangan generasi muda.

Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ekonomi yang

dimilikinya kepada masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan

14

khususnya pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi. Dalam Musyawarah

Nasional Koperasi Mahasiswa Indonesia yang pertama telah dirumuskan

landasan, arah, gerak, dan fungsi koperasi mahasiswa dalam gerakan koperasi

nasional yaitu:

1. Koperasi mahasiswa adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang

merupakan wadah tranformasi nilai-nilai koperasi dalam usaha

mensejahterakan anggota dan kehidupan bangsa.

2. Koperasi mahasiswa merupakan lembaga pengkaderan yang profesional, ideal,

kreatif, dan konstruktif.

3. Koperasi mahasiswa merupakan lembaga yang memperjuangkan nilai-nilai

ekonomi dan merupakan katalisator dalam iklim yang kondusif.

4. Koperasi mahasiswa merupakan suatu lembaga ekonomi yang berwatak sosial

bertujuan meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan anggota.

Hampir di semua universitas atau perguruan tinggi terdapat Koperasi

Mahasiswa atau KOPMA. KOPMA lebih tepat disebut sebagai “Koperasi

Pendidikan” karena kegiatan dan partisipasi anggotanya tidak hanya dalam

kegiatan perekonomian tetapi lebih sering dalam kegiatan pendidikan dan

pengembangan anggotanya. KOPMA pada umunya menjual dan menyediakan

kebutuhan mahasiswa sehingga jika terdesak mahasiswa akan lebih mudah dan

tidak perlu ke luar kampus untuk membeli kebutuhannya. KOPMA adalah tempat

proses pembelajaran yang nantinya mampu memberikan pengalaman bagi

mahasiwa itu sendiri. Sebagai lembaga usaha yang berbadan hukum, KOPMA

harus dikelola dengan profesional dan sistematis.

Keberadaan KOPMA mempunyai peran dan fungsinya tersendiri.

Sebagaimana yang dikemukan oleh Dewi Fadhilah Soemanagara (Kompasiana,

2010) bahwa pada era moderenisasi saat ini keberadaan KOPMA seperti lampu

yang meredup di baliho dunia perekonomian. KOPMA sebagai bagian dari

koperasi mestinya dapat terus berkembang, turut memperkokoh perekonomian

bangsa. Kebanyakan di perguruan tinggi, keberadaan KOPMA hanya sebagai

toserba yang menjual berbagai keperluan mahasiswa, seperti makanan, alat tulis,

15

serta jasa rental komputer dan semacamnya. KOPMA hanya sebatas “Koperasi

Mahasiswa” yang dikelola oleh, dari dan untuk mahasiswa. Selain itu, mahasiswa

juga dapat belajar berbisnis atau berwirausaha. Di KOPMA, mereka belajar

tentang manajeman dan pengelolaan uang, pemasaran dan promosi suatu produk.

KOPMA mempunyai jati diri yang menjadi ciri khas tersendiri dan

berbeda dengan koperasi lainnya. Terkait pengembangan diri mahasiswa,

menurut Fajar Kurniawan (Kompasiana, 2010) mengatakan bahwa Koperasi

Mahasiswa selama ini hanya dipandang sebelah mata oleh khalayak umum.

Dalam paradigma publik, Koperasi Mahasiswa hanya dipahami sebagai badan

usaha yang menjalankan transaksi jual beli untuk mencapai kesejahteraan

anggotanya. Dangkalnya paradigma tersebut menjadikan KOPMA kurang akrab

di mata mahasiswa. Padahal KOPMA mampu menjadi kawah candradimuka bagi

mahasiswa untuk menguatkan fondasi moralitas, mengingat dalam dunia KOPMA

banyak nilai-nilai moral yang bisa menginspirasi intelektual muda seperti

mahasiswa.

Secara sederhana, ada tiga hal pokok yang termasuk dalam jati diri

Koperasi, yakni pengertian, prinsip, dan nilai Koperasi. Prinsip dan nilai Koperasi

sangat berkarakter moralitas. Dalam nilai Koperasi terdapat beberapa hal penting,

yakni persamaan, demokratis, keadilan dan solidaritas, kejujuran, keterbukaan,

tanggung jawab sosial, dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya

dibaca ataupun dihapal, tetapi perlu untuk dipahami dan dilaksanakan. Jika nilai

Koperasi dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para intelektual muda yang cerdas

dan bermoral. Cerdas saja tidak cukup. Mahasiswa yang cerdas tanpa moral akan

menjadi provokator yang menjadi sumber masalah.

Dapat dipahami bahwa eksistensi KOPMA ditengah pusaran globalisai

sangat efektif untuk dijadikan kawah candradimuka bagi para intelektual muda

untuk menguatkan fondasi moralitas. Kimura Patar tamba, mahasiswa jurusan

Matematika Universitas Negeri Medan, menyatakan bahwa “KOPMA bisa

digunakan mahasiswa sebagai tempat untuk berlatih wirausaha. Banyak usaha

yang dapat dikelola mahasiswa melalui kopma. Terlebih saat ini jiwa

16

kewirausahaan harus terus dikembangkan dalam diri para mahasiswa melalui

berbagai program yang kreatif”.

Diharapkan, setelah menyelesaikan pendidikan perkuliahan dan

memahami nilai-nilai KOPMA, mahasiswa dapat menjadi lebih mandiri dan

memiliki semangat berwirausaha.

2.3 Modal

Pada umumnya yang dimaksud modal kerja adalah sejumlah uang yang

digunakan untuk menjalankan usaha. Apabila seseorang bermaksud menjalankan

usaha, maka seseorang memerlukan sejumlah uang untuk membeli barang-barang

yang akan dipergunakan dalam usahanya itu.

Koperasi sebagai bentuk badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan

usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Modal Koperasi penting karena

dengan adanya modal yang cukup maka Koperasi mampu untuk bersaing dengan

usaha-usaha lain di luar Koperasi. Dalam memulai suatu usaha, modal merupakan

salah satu faktor penting disamping faktor lainnya, sehingga suatu usaha bisa

tidak berjalan apabila tidak tersedia modal. Artinya suatu usaha tidak akan pernah

ada atau tidak dapat berjalan tanpa modal.

Menurut Agnes Sumawair (Vera Rachmawaty, 2012), “Modal kerja adalah

keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan

sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan perusahaan sehari-

hari. Kedudukan modal dalam suatu usaha dikatakan oleh Suryadi Prawirosentono

(Neti Budiwati dan Lizza Suzanti, 2010:36), “modal adalah salah satu faktor

penting diantara berbagai faktor produksi yang diperlukan. Bahkan modal

merupakan faktor produksi penting untuk pengadaan faktor produksi seperti

tanah, bahan baku, dan mesin”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja

dibagi menjadi dua macam yaitu modal kerja bersih dan modal kotor. Modal kerja

merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek dan aktiva lancar.

Secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari modal kerja didefinisikan sebagai

17

harta lancar dikurangi kewajiba lancar, atau aktiva dikurangi pasiva lancar dan

definisi ini dikenal dengan modal kerja bersih.

Modal kerja sangat penting bagi suatu usaha, sejalan dengan Bambang

Riyanto (1985:61) sebagai berikut:

“Modal kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perusahaan sehingga modal kerja harus senantiasa tersedia dan terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha, dengan modal yang cukup akan dapat

diproduksi optimal dan apabila dilakukan penambahan modal maka produksi akan meningkat lebih besar lagi”.

Menurut Bambang Riyanto (2008:57) ada tiga konsep modal kerja yang

umum digunakan, yaitu:

1. Konsep kuantitatif

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar

(gross working capital).

2. Konsep Kualitatif

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang

benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi-operasinya

perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan

aktiva lancar di atas hutang lancarnya (net working capital).

3. Konsep fungsional

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan

pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam

perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan.

Modal bila ditinjau dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yakni:

1. Modal aktif

Modal aktif ialah modal yang tertera di sebelah debet dari neraca, yang

menggambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh dana yang diperoleh

perusahaan ditanamkan.

Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal aktif atau kekayaan suatu

perusahaan dapat dibedakan, antara lain:

18

a. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses

produksi, proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek

(umumnya kurang dari satu tahun).

b. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang tahan lama yang tidak habis dalam satu kali

proses produksi atau yang secara berangsur-angsur habis dalam proses

produksi.

Sedangkan berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan, modal

dapat dibedakan menjadi:

a. Modal kerja atau disebut juga modal lancar yaitu keseluruhan dari jumlah

aktiva lancar. Modal lancar bekerja untuk menunjang proses usaha dalam

menilai tujuannya yakni laba.

b. Modal tetap yaitu modal yang tahan lama yang tidak atau secara berangsur-

angsur habis turut serta dalam proses produksi. Modal tetap merupakan

kekayaan yang dimiliki oeh perusahaan yang fisiknya nampak (konkrit), juga

harus dapat digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Artinya modal

tersebut harus mempunyai periode akuntansi yang dapat dimasukkan dalam

kelompok modal tetap, berupa benda-benda tetap dalam bentuk tanah, gedung,

peralatan dan inventaris lainnya yang dapat digunakan oleh

koperasi/perusahaan dalam menciptakan produk atau jasanya untuk dijual

kepada anggota dan umum sebagai konsumen.

2. Modal pasif

Modal pasif ialah yang tertera di sebelah kredit dan neraca yang

menggambarkan sumber-sumber darimana dana diperoleh.

Ditinjau dari lamanya penggunaan, modal pasif dapat dibedakan menjadi dua,

yaitu:

1. Modal kerja jangka panjang yaitu modal yang tertanam dalam perusahaan

untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

2. Modal jangka pendek yaitu modal yang tertanam dalam perusahaan untuk

janka waktu kurang dari satu tahun.

19

2.4 Permodalan Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan

bahwa modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal

sendiri di dalamnya Koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib,

simpanan sukarela, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari

masyarakat,sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota Koperasi,

Koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya,

penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

1. Modal sendiri

Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU

No. 25 Tahun 1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal

ekuiti.

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok ialah sejumah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk

diserahkan kepada Koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota

Koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok

ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi

anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan tertentu untuk diwajibkan kepada anggota

untuk membayarnya kepada Koperasi pada waktu-waktu tertentu, misalnya

ditarik pada waktu penjualan barang-barang atau ditarik pada waktu anggota

menerima kredit dan sebagainya.

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela atau

berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Simpanan

sukarela tersebut bisa saja diadakan misalnya dalam rangka Hari Raya/Lebaran

atau bisa saja simpanan tersebut disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, di

mana kepada pemiliknya dapat diberikan suatu imbalan jasa.

20

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil

usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup

kerugian Koperasi bila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh

dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran Koperasi. Dana ini,

pada masa pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai utuk

menyelasaikan utang-utang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya

penyelesaian, dan sebagainya.

e. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah

ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh

seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal

dunia dan baru berlaku setelah ia meninggal dunia.

Modal Koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta

kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan

anggota) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap.

Pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari

pemberian hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas

harta benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (hand to hand)

sedangkan penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu

suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk

sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

2. Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, Koperasi dapat menggunakan modal

pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.

Modal pinjaman dapat berasal dari:

a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon

anggota yang memenuhi syarat.

b. Koperasi lain/atau anggotanya

Pinjaman dari Koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian

kerja sama antar koperasi.

21

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika tidak terdapat

ketentuan khusus koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan

lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain baik mengenai persyaratan

pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, Koperasi dapat mengeluarkan obligasi

(surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai

konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman

yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun

waktunya. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan

tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada

Koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT. Pemberian ini pada praktiknya

bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar

nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima

tidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden yang seharusnya diterima

koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi

tersebut terpenuhi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun Koperasi bukan

merupakan bentuk kumpulan modal, tetapi pengaruh modal dan penggunaannya

dalam koperasi tidak boleh mengurangi makna koperasi yang menekankan

kemanuasiaan daripada kebendaan.

Sementara itu di dalam UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012 menjelaskan

modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal sebagai modal

awal. Selain setoran pokok serta sertifikat modal, modal Koperasi dapat berasal

dari:

22

a. Hibah

Hibah merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal

dari modal dalam negeri maupun modal asing, baik secara langsung maupun

tidak langsung, dapat diterima oleh suatu koperasi dan khusus untuk modal

asing harus dilaporkan kepada Menteri.

b. Modal Penyertaan

Koperasi dapat menerima modal penyertaan dari:

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

Pemerintah dan/atau masyarakat wajib turut menanggung resiko dan

bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal

Penyertaan sebatas nilai Modal peyertaan yang ditanamkan dalam koperasi.

Pemerintah dan/atau masyarakat berhak mendapat bagian keuntungan yang

diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

c. Modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota

2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Dari uraian di atas mengenai permodalan dalam UU No. 25 Tahun 1992

dan UU Perkoperasian No 17 Tahun 2012, terdapat perbedaan yang signifikan

dalam permodalan koperasi. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Perbedaan UU No. 25 Tahun 1992 UU No. 17 Tahun 2012

Jenis Modal Pada

Koperasi Modal Sendiri dan Modal

Pinjaman

Modal Sendiri:Simpanan pokok,

Simpanan Wajib, Dana cadangan,

Hibah

Modal Pinjaman : berasal dari

Anggota, koperasi lain atau

Setoran Pokok dan Sertifikat

Modal Koperasi sebagai modal

awal.

Modal Lainya berasal dari

Hibah; Modal Penyertaan;

Modal Pinjaman dari:

Anggota; Koperasi lainnya

23

anggotanya, bank atau lembaga

keuangan lainnya, penerbit

obligasi atau surat hutang lainnya,

Sumber lain yang sah

dan/atau Anggotanya; bank dan

lembaga keuangan lainnya;

penerbitan obligasi dan surat

hutang lainnya;dan/atau

Pemerintah dan Pemerintah

Daerah dan/atau

Sumber lain yang sah yang

tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan/atau

ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sumber: Sam’un jaja Raharja (Prospek dan Tantangan pengembangan Koperasi di Indonesia

Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian)

Banyak terdapat perbedaan dalam pemberian istilah seperti diubahnya

simpanan pokok menjadi setoran pokok, Sisa Hail Usaha menjadi Surplus Hasil

Usaha apabila koperasi mendapatkan keuntungan dan Defisit Hasil Usaha apabila

koperasi mengalami kerugian, serta munculnya istilah baru seperti adanya

Sertifikat Modal Koperasi.

Mengenai permodalan koperasi perbedaannya terletak pada ketentuan

mengenai setoran pokok yang tidak dapat diambil kembali oleh anggota,

sedangkan pada UU No 25 Tahun 1992 simpanan pokok yang dibayarkan oleh

anggota akan dikembalikan saat anggota tersebut keluar dari kenggotaan koperasi.

Sedangkan jika koperasi ingin mengumpulkan modal yang lebih banyak dapat

mengakumulasikan modal secara tidak terbatas melalui penerbitan sertifikat

modal koperasi. Istilah sertifikat Modal Koperasi, tidak adanya pembatasan

kepemilikan bagi anggota untuk membeli sertifikat tersebut. Hal itu

memungkinkan anggota memiliki kepemilikan mayoritas dalam koperasi.

Sehingga koperasi mempunyai kemiripan dengan saham pada Perseroan Terbatas.

2.5 Asumsi Dasar

Penelitian ini memiliki asumsi terhadap implementasi UU No. 17 Tahun

2012 dan permodalan Koperasi yang akan diteliti. Asumsi yang dimaksud yaitu:

Pengurus KOPMA mengikuti sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 sehingga

dapat mengimplementasikan aspek permodalan UU No. 17 Tahun 2012 dengan

baik.