12 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 2.1. Kajian Pustaka 2.1.1. Penelitian Terdahulu Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang temanya dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Lukman pada tahun 2009 yang mengetengahkan judul Pengaruh Introduksi Teknologi dan Kelembagaan terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani, dengan sub judul Kasus di Lokasi Prima Tani Desa Sangiang Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh introduksi teknologi dan kelembagaan usahatani terhadap pendapatan petani dan ketahanan pangan rumah tangga petani di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Penelitian Taufik Lukman ini dilatarbelakangi oleh pengalaman dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkup pertanian seperti program kredit usahatani, program peningkatan produktivitas padi terpadu yang menunjukkan pembinaan, introduksi teknologi, dan kelembagaan sarana prasarana yang diaplikasikan kepada petani kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari segi jenis, waktu, dan jumlah. Keadaan tersebut menjadi masalah bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil kegiatan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Desain penelitian Taufik Lukman menggunakan metode survey eksplanatori yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dengan unit analisis
21
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN …media.unpad.ac.id/thesis/170720/2007/170720077018_2_1506.pdf · Sebagai indikator ketahanan pangan, ... mengubah keputusan-keputusan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
12
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang temanya dianggap
relevan dengan penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Lukman pada tahun 2009 yang
mengetengahkan judul Pengaruh Introduksi Teknologi dan Kelembagaan terhadap
Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani, dengan sub judul Kasus di
Lokasi Prima Tani Desa Sangiang Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh introduksi teknologi dan
kelembagaan usahatani terhadap pendapatan petani dan ketahanan pangan rumah
tangga petani di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka.
Penelitian Taufik Lukman ini dilatarbelakangi oleh pengalaman dari
pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkup pertanian seperti program
kredit usahatani, program peningkatan produktivitas padi terpadu yang
menunjukkan pembinaan, introduksi teknologi, dan kelembagaan sarana prasarana
yang diaplikasikan kepada petani kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari
segi jenis, waktu, dan jumlah. Keadaan tersebut menjadi masalah bagi
pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil kegiatan tidak sesuai dengan tujuan yang
diharapkan.
Desain penelitian Taufik Lukman menggunakan metode survey eksplanatori
yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan dengan unit analisis
13
petani yang tergabung dalam kelompok tani yang mendapat pembinaan dari tim di
desa lokasi kegiatan Prima Tani yaitu Desa Sangiang. Dan populasi untuk sampel
dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani yang mendapat pembinaan dalam
usaha tani. Penentuan sampel dilakukan secara propotional random sampling, dari
anggota kelompok tani yang menjadi binaan kegiatan Prima Tani. Jumlah sampel
yang diperlukan 20 persen dari populasi petani yang dibina, dengan harapan dapat
mewakili seluruh rumah tangga petani di desa tersebut.
Berbeda dengan penelitian ini, penelitian Taufik Lukman menggunakan 3
(tiga) operasional variabel, yaitu variabel teknologi, kelembagaan dan ketahanan
pangan. Sebagai indikator ketahanan pangan, Taufik Lukman menggunakan
pendapatan dari usahatani, pendapatan dari non-usahatani, pengeluaran untuk
konsumsi dan pengeluaran untuk non-konsumsi.
Hasil dari penelitian Taufik Lukman ini menunjukkan bahwa teknologi dan
kelembagaan berpengaruh positif terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah
tangga petani dan terdapat hubungan yang erat antara teknologi dan kelembagaan
sebagai bagian dari program Prima Tani dalam meningkatkan ketahanan pangan
rumah tangga petani.
Penelitian berikutnya yang berkenaan dengan implementasi kebijakan
program yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Endang Wijayanti pada tahun
2003, dengan judul Pengaruh Implementasi Program Pembinaan Lumbung
Pangan terhadap Kualitas Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa di
Kabupaten Sumedang. Lokasi penelitian difokuskan pada 6 (enam) lumbung
pangan di Kabupaten Sumedang yang pernah dibina oleh Pemerintah Propinsi
Jawa Barat tahun 1999 – 2001.
14
Latar belakang penelitian ini adanya kebijakan pembinaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa yang sudah lama diinisiasi dan tetap menjadi salah satu kegiatan
dalam melaksanakan Program Pembangunan Pertanian di Indonesia. Dalam
perkembangannya, jumlah lumbung pangan tidak berkembang cukup baik bahkan
sebaliknya mengalami penurunan.
Oleh sebab itu, penelitian Sri Endang ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan Program Pembinaan Lumbung Pangan dalam meningkatkan kualitas
pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa, dan mengetahui serta menganalisis
sejauhmana implementasi Program Pembinaan Lumbung Pangan berpengaruh
terhadap kualitas pengelolaan lumbung pangan masyarakat desa.
Metode penelitian yang digunakan oleh Sri Endang yaitu metode deskriptif
analisis melalui survey. Responden diambil secara sensus, artinya diambil secara
keseluruhan dalam suatu populasi penelitian yaitu semua orang yang pernah
dilibatkan dalam Program Pembinaan Lumbung Pangan ditingkat propinsi.
Jumlah responden seluruhnya 32 orang terdiri dari 23 orang pengurus lumbung
dan pengawas lumbung yang pernah mendapat pembinaan serta 9 orang pelaksana
kebijakan dari tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan. Teknik analisis data
dilakukan dengan menggunakan perhitungan metode analisis regresi.
Penelitian Sri Endang ini menggunakan 2 (dua) variabel, yaitu variabel x
(implementasi program) yang terdiri dari dimensi pelatihan dan bimbingan, serta
variabel y (kualitas pengelolaan lumbung) yang terdiri dari dimensi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pembinaan Lumbung Pangan berjalan
cukup baik, namun dari hasil perhitungan statistik didapatkan bahwa hanya 21
15
persen saja Program Pembinaan Lumbung Pangan tersebut memberikan pengaruh
terhadap kualitas pengelolaan lumbung pangan sedangkan sisanya 79 persen
ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar jangkauan penelitian.
Selanjutnya penelitian untuk tesis yang dilakukan oleh Dandi Pribadi,
mahasiswa Program Magister Universitas Padjadjaran. Beliau mengangkat judul
Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Goro Badunsanak terhadap
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, suatu studi kasus tentang Program
Goro Badunsanak di Kabupaten Agam.
Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan sejauh mana hubungan
interaksi antara implementasi kebijakan pemberdayaan Goro Badunsanak dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta bagaimanakah implementasi
kebijakan pemberdayaan Goro Badunsanak mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pembangunan di Kabupaten Agam.
Penelitian ini menggunakan desain eksplanasi. Secara operasional, dimensi
implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terdiri dari organisasi,
interpretasi dan aplikasi. Variabel partisipasi masyarakat dalam pembangunan
yaitu perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pemanfaatan hasil serta evaluasi
dalam pembangunan. Responden berasal dari masyarakat di Kabupaten Agam
yang diambil berdasarkan metode cluster sampling. Secara kuantitatif data
dikumpulkan dengan teknik kuesioner dan telaah kepustakaan. Selanjutnya diolah
dan dianalisis koefisien determinasinya.
Hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat
pengaruh antara implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat terhadap
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana pengaruhnya bersifat
16
signifikan dan positif. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pemberdayaan
masyarakat (Goro Badunsanak) terhadap partisipasi masyarakat dalam
pembangunan ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa efektivitas implementasi
kebijakan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari dimensi organisasi,
interpretasi dan aplikasi membawa implikasi yang positif terhadap partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yang ditandai oleh adanya kesertaan masyarakat
secara dominan di perencanaan, pelaksanaan, penerimaan dan pemanfaatan hasil
serta evaluasi Program Goro Badunsanak.
2.1.2. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan
proses kebijakan. Implementasi merupakan terjemahan dari kata
“implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Dalam kamus Webster
(dalam Wahab, 2001 : 64) bahwa “to implement” berarti to provide the means for
carrying but; yang menekankan bahwa implementasi itu menimbulkan dampak
terhadap sesuatu. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses
untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit
presiden). Mazmanian dan Sabatier (dalam Hamdi, 1999 : 14) memberikan
penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut :
Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak
nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
17
Meter dan Horn (dalam Wahab, 2001 : 65) secara konseptual memberi
rumusan atau batasan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut :
"those action by publics or private individuals (or groups) that are
directed at the achievement of objectives set forth in prior policy
decisions" (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu--
individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijakan).
Pandangan itu memberi pemahaman bahwa implementasi kebijakan
merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana
tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, dengan demikian yang diperlukan dalam
implementasi kebijakan adalah suatu tindakan seperti tindakan yang sah atau
implementasi suatu rencana peruntukan.
Implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk
mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta
berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah
diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman
apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.
Pandangan pakar ini juga memberi pemahaman bahwa proses implementasi
kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan atau perilaku institusi yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada
kelompok sasaran. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan juga menyangkut
jaringan kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi yang langsung ataupun
tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Akhirnya
proses tersebut dapat menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun yang
tidak diharapkan.
18
Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial dalam proses
kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi kebijakan, sebuah keputusan
kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan di atas meja para pejabat.
Implementasi kebijakan yang berhasil menjadi faktor penting dari keseluruhan
proses kebijakan (Winarno, 2004 : 162).
Kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan yang telah
ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana (Hamdi, 1999: 5). Suatu
program kebijaksanaan publik meliputi penyusunan cara tertentu dan tindakan
yang harus dijalankan, misalnya dalam bentuk tata cara yang harus ditaati atau
diikuti dalam implementasinya, patokan yang harus diadakan pada keputusan
pelaksanaan atau proyek yang konkret yang akan dan hendak dilaksanakan dalam
suatu jangka waktu tertentu, bahwa program tersebut telah menjadi bagian dari
kebijaksanaan publik yang akan diimplementasikan.
Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-
lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan
yang terendah. Disamping itu, setiap pelaksanaan kebijaksanaan masih
memerlukan pembentukan kebijaksanaan dalam wujud peraturan perundang-
undangan lainnya. Dalam implementasi kebijakan publik biasanya akan terkait
dengan aktor pelaksana dalam berbagai kedudukan dan peran. Para pelaksana
kebijakan adalah para aktor yang satu dengan yang lainnya yang dibebankan
dengan penggunaan sarana. Organisasi pelaksana meliputi keseluruhan para aktor
pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijakan publik
sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran dari
kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) yang bertindak sebagai wakil
19
pelaksanaan atau sebagai objek kebijaksanaan. Dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijakan publik, maka para
pelaksana kebijaksanaan sebenarnya dihadapkan pada dua masalah yaitu yang
berkaitan dengan lingkungan dan administrasi program.
Selanjutnya pengertian implementasi kebijakan dikemukakan pula oleh
Jones (1991 : 65) bahwa :
Implementasi kebijakan adalah merupakan konsep dinamis yang
melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang
akan dan dapat dilaksanakan, yang mengatur aktivitas-aktivitas yang
mengarah kepada penempatan suatu program.
Lebih lanjut Jones (1991 : 164-166) menyebutkan bahwa ada tiga aktivitas
utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu :
1. Organisasi : pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit- unit serta
metoda untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi : menafsirkan agar program (umumnya dalam status) menjadi
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta di laksanakan.
3. Aplikasi : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang
disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.
Penerapan suatu kebijakan publik akan melibatkan beraneka macam
kegiatan seperti, menyampaikan dan menekankan pengarahan, mengeluarkan
dana, pembentukan suatu organisasi, suatu birokrasi pemerintahan dan bahkan
melibatkan daerah atau negara lain, hal ini sesuai seperti yang dikemukakan oleh
Edward III dalam Tangkilisan (2003:11) bahwa :
Implementasi kebijakan dapat mencakup sekumpulan tindakan yang
luas yaitu : menetapkan dan mengimplementasikan instruksi-instruksi,
menentukan dana, pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui