BAB II KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat. 5. Jika perbuatan mengakibatkan

18

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kajian Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya

sebagai berikut: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau

pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Tindak pidana yang diatur

dalam Pasal 362 KUHP merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang

yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum. Tindak pidana tersebut disebut sebagai tindak pidana pencurian.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana

pencurian terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut :

a) Unsur subjektif: dengan maksud untuk menguasai

benda tersebut secara melawan hukum;

b) Unsur objektif : barangsiapa, mengambil, suatu

benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain.

2. Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur Memberatkan

19

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur Memberatkan

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPsesungguhnya

hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yangterdiri atas kejahatan

pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasanterhadap orang.1Tindak pidana

pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPjuga merupakan gequalificeerde

diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu

pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan suatu pencurian dengan

cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan

hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima

tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP . Menurut

Arrest Hoge Raad, arti dari kata yang memberatkan adalah karena didalam

pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 365 KUHP menyebutkan :

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,

pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk

mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau dalam hal

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau

peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam

sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup yang

1P.A.F. Lamintang&Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta

Kekayaan,Cetakan ke 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 56.

20

ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta

api atau trem yang sedang berjalan;

2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih

bersekutu;

3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan

merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak

kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

4. Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat.

5. Jika perbuatan mengakibatkan mati , maka dikenakan

pidana penjara paling lama lima belas tahun.

6. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau penjara paling dua puluh tahun

dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka

berat atau mati, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bersekutu, pula disertai salah satu hal yang

disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Berdasarkan Pasal 365 KUHP dapat dikatakan bahwa pencurian dengan

kekerasan merupakan pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Unsur-

unsur yang memberatkan antara lain pencurian dilakukan dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan, dilakukan pada waktu malam hari didalam rumah atau

pekarangan tertutup, dan perbutannya menyebabkan luka-luka atau menyebabkan

kematian. Pencurian yang dimaksud dalam Pasal 365 KUHP ini adalah pencurian

dengan kekerasan, termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, mengunci

didalam kamar, dan lain sebagainya. Kekerasan dan ancaman kekerasan ini

21

dilakukan pada orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya,

bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, kekerasan dan ancaman

kekerasan tersebut ditujukan dengan maksuduntuk menyiapkan atau memudahkan

pencurian itu. Dalam Pasal 365 KUHP juga terdapat ancaman pidana yang dapat

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur Memberatkan

Perumusan Pasal 365 KUHP dapat menyebutkan unsur –unsurtindak pidana

pencurian dengan kekerasan dari ayat 1 sampaidengan ayat 4. Unsur–unsur yang

terdapat didalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Unsur – unsur objektifnya, terdiri dari :

1. Pencurian;

2. Didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau

ancamankekerasan;

3. Terhadap orang;

2) Unsur subjektifnya, terdiri dari :

1. Dengan maksud untuk;

2. Memersiapkan atau memudahkan pencurian;

3. Dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan

diri bagi dirinya atau peserta lain dan untuk menjamin tetap

dikuasainya barang yang dicuri.

a) Pengertian unsur memberatkan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang memergunakan tenaga badan

yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan

kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul

22

dengan senjata, mengikat, menyekap, menahan dan sebagainya. Dalam

Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang

pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang

tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan. Kekerasan itu

harus ditujukan pada seseorang, dan seseorang itu tak perlu pemilik

barang, melainkan pelayan rumah atau orang yang menjaga rumah.

b) Pengertian unsur ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa

sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas kepada orang yang

diancamnya.

c) Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Didahuli dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah, kekerasan ini

dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau

ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur

subjektif pencurian.

d) Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan

kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan

pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini

dilakukan dengam maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

e) Pengertian unsur diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan

Penggunaan kekerasan serta ancamannya dilakukan setelah pencurian,

dilakukan dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi diri

23

sendiri atau orang lain untuk melarikan diri dan menjamin pemilikan atas

barang hasil curiannya.

f) Pengertian unsur tertangkap tangan

Tertangkap tangan adalah :

a) Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya

diketahui;

b) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya

diketahui;

c) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang

dikejar dituduh sebagai pelakunya;

d) Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau

surat yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau

pembantunya.2

Uraian diatas menjelaskan tentang unsur – unsur yang terdapat didalam

Pasal 365 ayat (1) KUHP yang terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur

subjektif. Didalam unsur objektif terdapat unsur – unsur berupa pencurian yang

didahului atau disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang

ditujukan terhadap seseorang dan didalam unsur subjektifnya terdapat pula unsur-

unsur yang berupa tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan dengan

maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, dan kekerasan atau

ancaman kekerasan ditujukan dalam hal pelaku pencurian tertangkap tangan untuk

memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain dan untuk menjamin

tetap dikuasainya barang yang dicuri.

2 H. A. K Moch. Achmad, Hukum Pidana Bagian Khusus, (Bandung: Alumni, 1979), hal.

26-28.

24

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah :

1. Waktu malam;

2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

3. Di jalan umum;

4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.


Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yaitupencurian yang dilakukan pada waktu malam

hari dan dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dan juga

pencurian tersebut dilakukan di jalanan umum serta dilakukan didalam kereta api

atau trem yang sedang berjalan


1. Dua orang atau lebih;

2. Bersama-sama.


Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan bersama dua orang

atau lebih atau pencurian tersebut dilakukan bersama-sama.


1. Didahului, disertai, atau diikuti;

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;

3. Dengan maksud mempersiapkan;

4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;

5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.


Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu pencurian yang dilakukan dengan

25

memepersiapkan pencurian tersebut dengan cara cara membongkar, merusak,

memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu

agar mempermudah pencurian tersebut dilakukan.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah

“mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP,

yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan sembuh

sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas,

jabatan atau pekerjaan pencahariannya.

3. Kehilangan salah satu panca indera.

4. Mendapat cacat berat.

5. Menderita sakit lumpuh.

6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.


Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu pencurian yang dilakukan dengan didahului,

disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan luka

berat pada korban pencurian tersebut.Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal

365 ayat (3) KUHP adalah :

1. Didahului, disertai atau diikuti;

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;

3. Mengakibatkan kematian.

26



disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan

kematian pada korban pencuiran tesebut.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah :

1. Mengakibatkan luka berat atau;

2. Kematian;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

4. Dengan bersekutu;

5. Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3. 3



disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih atau dilakukan bersama-sama dan perbuatannya menyebabkan

luka berat pada korban atau menyebabkan kematian.

Penjelasan di atas merupakan berbagai unsur yang terdapat pada Pasal 365

ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 KUHP. Unsur – unsur tersebut yaitu apabila pencurian

tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat – tempat tertentu, apabila

perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan dua orang atau lebih, serta

perbuatan tersebut menimbulkan adanya akibat yang merugikan orang lain seperti

luka-luka berat dan kematian. Sehingga dalam setiap perbuatan tersebut dapat

dikenakan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya.

3 M. Sudradjat Bassar, Tindak -tindak Pidana tertentu Didalam KUHP, (Bandung: Remaja

Karva, 1986), hal. 71.

27

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap pemberian sanksi atau tahap

pemberian pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum,

sedangkan pemidanaan diartikan sebagai pemberian hukuman. Menurut sudarto

yang dimaksud pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.4Menurut Barda

Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu

proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan

bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan

yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan

secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti

semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum

Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan

sistem pemidanaan.5

Definisi pemidanaan menurut widodo yaitu, penjatuhan pidana oleh negara

melalui organ-organnya terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana.6 Pidana dipandang sebagai suatu nestapa

yang dikenakan kepada pembuatnya, karena melakukan suatu delik. Ini bukan

merupakan tujuan akhir, tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan

tindakan, karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan

akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

4Sudarto, Hukum Pidana 1, (semarang: ALUMNI, 1990), hal. 13.

5 Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. Cit, hal. 136

6Widodo, Prisonisasi Anak Nakal, (Jogjakarta, Aswaja Press Indo, 2012) hal. 26.

28

Gambarannya yaitu, apabila seorang anak dimasukkan kedalam pendidikan paksa

maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.7

4. Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk

menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial

untuk sebagian besar sangat tergantung terhadap paksaan. Dalam hal pemidanaan,

yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk:

penjeraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada

mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada

msayarakat dari perbuatan jahat; perbaikan kepada penjahat.8

Pemidanaan seyogyanya memperhatikan tujuan pemidanaan yang

bersumber dari filsafat pemidanan, yang dijelaskan lebih detail di dalam berbagai

teori tujuan pemidanaan. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan

tujuan pemidanaan, sehingga dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan itu

dapat tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pemidanaan itu bukan dimaksudkan

sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang

pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap siapapun yang

memiliki potensi akan melakukan kejahatan atau melanggar hukum.

Berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-undnag No. 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan, terpidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang

tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan

atau kekhilafan yang dapat diekenai pidana, sehingga tidak harus di berantas,

7Jur Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, (Jakarta,

Sofmedia, 2012), hal. 36. 8Ibid., hal 38.

29

yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terpidana

berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau

kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Dalam kasus ini,

terpidana adalah anak nakal sehingga apabila terhadapnya dijatuhi sanksi pidana

baik tindakan maupun sanksi yang lain, bertujuan untuk menolong anak yang

mengalami masalah kelakuan atau dengan kata lain cacat sosial melalui

pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu

dengan tanpa mencederai mental dan fisik anak agar mereka dapat mengatasi

masalah-masalahnya, menyadari kesalahannya dan dapat kembali berintegrasi

dengan masyarakat.9

5. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan

orang lainuntuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin

dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Pengertian anak menurut para

ahli :John Locke dalam buku Sumadi Suryabrata “anak adalah pribadi yang masih

bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari

lingkungan”.Augustinus dalam buku Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa

“anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan

untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan

pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah

9Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia,

Jogjakarta, Aswaja Perindo, 2013), hal. 1.

http://id.wikipedia.org/wiki/John_Locke

30

belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat

memaksa”.

Soburdalam buku Sumadi Suryabrata mengartikan “anak sebagai orang

yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang

dewasa dengan segala keterbatasan”.Haditono dalam buku Sumadi

Suryabrataberpendapat bahwa “anak merupakan mahluk yang membutuhkan

pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.10

Selain itu, anak

merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak

untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik

dalam kehidupan bersama”.Anak secara umum dipahami masyarakat adalah

keturunan kedua setelah ayah dan ibu, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi

usia.11

Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang

belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

dibawah kekuasaan orang tuanya. Pengertian ini bersandarkan pada kemampuan

anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi

dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah

melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau

perundang-undangan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan

umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan

secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sesuai dengan kepentingan

masing-masingsehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan

10

Sumadi Suryabrata, Pengembangan Alat Ukur Psikologis,Yogyakarta, ANDI,2000, hal. 5

11 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,Jakarta, Balai Pustaka, 1992, hal.

38-39.

31

memberikan pengertiantentang anak sesuai kepentingan masing-masing.Berbagai

macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut Pasal 45 KUHPidana batasan pengertian tentang anak

yaitu :Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena

perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun,

hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu untuk

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan

tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan, supaya si tersalah

diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16

tahun dan apabila seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun

melakukan pelanggaran maka ia dapat dikenakan hukuman yaitu dengan

dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau anak yang

melakukan pelanggaran tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah,

dengan begitu pada saat seseorang berusia dibawah 16 tahun, seseorang

masih dianggap sebagai anak dan tanggung jawab terhadapnya masih

berada pada orang tuanya.

2) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) ,

maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

3) Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

32

Dalam Pasal 1 angka ke-2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anakmemberikan batasan pengertian tentang anak yaitu

:"seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah

kawin".Dalam penjelasan Pasal tersebut batas umur 21 (dua puluh satu)

tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan

usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi,

dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas

umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur

dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, dan tidak pula

mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia

mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

4) Dalam UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang

Ketenagakerjaanmemberikan batasan pengertian tentang anak yaitu

:"orang laki-laki dan perempuan berumur 14 tahun ke bawah".

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan anak

adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum berumur 14 tahun,

apabila telah mencapai umur 14 tahun atau lebih maka seorang laki-laki

dan perempuan sudah tidak dianggap sebagai anak lagi tetapi telah

dianggap sebagai orang dewasa.

5) Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia diberikan batasan pengertian tentang anak yaitu:“setiap

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

33

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya”.Berdasarkan penjelasan Pasal

tersebut yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum

mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, juga seseorang yang

masih dalam kandungan sudah dianggap sebagai anak.

6) Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak memberikan batasan pengertian tentang anak yaitu :"seseorang

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih

dalam kandungan". Batasan mengenai pengertian tentang anak sangat

luas karena selain menyangkut seseorang yang telah lahir juga

menyangkut seseorang yang masih dalam kandungan ibunya. Kemudian

mengenai batas maksimal seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah

ketika berumur 18 tahun, sedangkan batas minimalnya adalah sejak

seseorang tesebut masih berupa janin dalam kandungan.

7) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak memberikan batasan pengertian tentang anak yaitu :“anak

yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”Penjelasan

Pasal di atas menjelaskan tentang seorang anak yang berhadapan dengan

34

hukum, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan anak yang

berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang diduga melakukan

tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum

berumur 18 (delapan belas tahun). Seseorang yang telah mencapai usia

12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, apabila melakukan tindak

pidana sudah dapat dijatuhi hukuman dan berhadapan dengan hukum

yang berlaku, tetapi seseorang tersebut masih digolongkan sebagai

seorang anak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai pengaturan batasan

umur anak terdapat berbagai macam pengertian tentang anak yang diatur

didalam berbagai peraturan perundang-undangan, dari beberapa uraian

diatas dapat disimpulkan bahwa batasan usia seorang anak rata-rata

adalah sebelum 18 tahun, dan dalam menentukan seorang anak sebagai

pelaku tindak pidana yaitu menggunakan pengertian anak yang terdapat

dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

6. Perlindungan Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2015 menegaskan bawa Perlindunan anak

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan

tanpa diksriminasi. Dalam undang-undang ini juga ditegaskan bahwa

pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara

35

merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi

terlindunginya hak-hak anak.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana pusat

Tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yang

pertama segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun

lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja

yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Selanjutnya, segala daya upaya

bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat,

badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan

pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 Tahun, tidak

dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar

dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.12

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperehensif, Undang-

Undang perlindungan anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan

terhadap anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Non Diskriminasi;

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

12

Irma Setyo Wati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hal. 14.

36

Berbicara mengenai perlindungan anak, konsep perlindungan hukum bagi

anak berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem dilakukan

secara sistematik, yang meliputi :

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya

melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak

pidana ;

2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembaagaan hukum yang

langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak

pidana yang berdasakan kekuasaan formal memiliki kewenangan

mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk

menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku bersifat melindungi hak-hak

anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;

3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi

sebagai “social force”atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai

basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum

melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak

pidana. 13

Prinsip-prinip perlindungan anak yang tercermin dalam Konvensi Hak-Hak

Anak yang disahkan dengan keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 prinsip-

prinsip tersebut antara lain, anak tidak dapat berjuang sendiri yang artinya, anak

tidak bisa melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang

mempengaruhi kehidupannya, negara dan masyarakat berkepentingan untuk

mengusahakan perlindungan hak-hak anak Prinsip yang selanjutnya yaitu

kepentingan terbaik bagi anak yang artinya agar perlindungan anak dapat

terselenggara dengan baik prinsip ini harus memperoleh prioritas tinggi dalam

setiap keputusan yang menyangkut anak, apabila kepentingan terbaik bagi anak

ini dikesampingkan maka upaya perlindungan anak akan menghadapi banyak batu

sandungan.

13

Ibid., hal.15.

37

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus

dimulai sejak dini dan terus menerus, sehingga pada masa anak diperlukan

keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan yang

bermutu. Anak harus memiliki kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat

ataupun waktu bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Prinsip

yang terakhir, yaitu lintas sektoral yang artinya, nasib anak tergantung dari

berbagai faktor makro maupun mikro yang langsug maupun tidak langsug karena

perlindungan terhadap anak ini merupakan perjuangan yang membutuhkan

sumbangan semua orang di semua tingkatan. 14

7. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak

yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana. Definisi lain yang dikemukakan Yahya

Harahap yaitu sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan

anak yang terdiri dari lembaga-lembaga yang menangani penyidikan anak,

penuntutan anak, pengadilan anak, permasyarakatan15

.Setyo Wahyudi

mengemukakan yang dimaksud sistem peradilan pidana anak adalah sistem

penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan

anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan

subsistem pelaksaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana

14

Maidin gultom, Op. Cit., hal. 39-40. 15

Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 5-6.

38

materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi

hukum pidana anak.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan

perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada

kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian dalam peradilan pidana anak.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang

dewasa dalam berbagai segi.Peradilan pidana anak, diselenggarakan dengan

memperhatikan kesejahteraan anak. Kesejahteraan merupakan hal yang penting

bagi anak, dikarenakan memiliki alasan-alasan sebagai berikut :

a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

b. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasanya

telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;

c. Agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka

ia perlu mendapat kesenpatan untuk tumbuh, berkembang secara

wajar;

d. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami

hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;

e. Anak belum mampu memelihara dirinya sendiri;

f. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat

dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak

terjamin.16

8. Tahap-Tahap Dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di

lingkungan peradilan umum. Dalam pengadilan anak dilakukan sidang pengadilan

anak. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.Sidang anak

bersifat tertutup untuk umum, dalam hal tertentu dan dipandang perlu

pemeriksaan perkara anak dapat dilakukan dalam sidang terbuka. Dalam sidang

16

Agung Wahjono dan Siti Rahayu. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia,Jakarta,

Sinar Grafika, 1993, hal. 17.

39

yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan

beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing

kemasyarakatan.Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup untuk

melindungi kepentingan anak.

Pada prinsipnya sidang anak bersifat tertutup, akan tetapi dalam hal tertentu

dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan

secara terbuka, tanpamengurangi hak anak. Pemeriksaan perkara dilakukan secara

terbuka selama dipandang perlu dan dikuatkan oleh alasan-alasan tertentu. Hal

tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan

perkaraharus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara

terbuka misalnya perkarapelanggaran lalu lintas, sedangkan dilihat dari keadaan

perkara misalnya pemeriksaan perkara di tempatkejadian perkara.Dalam putusan

pengadilan dalam memeriksa perkara anak diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.

Meskipun pemeriksaan perkara Anak nakal dilakukan dalam sidang

tertutup, namun putusan Hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Kemudian terhadap proses dan

prosedur penuntutan dilakukan pihak kejaksaan, serta proses dan tata cara

beracara di pengadilan dilakukan HakimPengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Mahkamah Agung. Asumsi dasarnya pada saat ini sebagai

hukum positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

maka dapatlah dikatakan Hukum Acara Pidana pada pengadilan anak mengacu

kepada UU No . 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

40

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.17

Proses

peradilan pidana anak dilakukan melalui beberapa tahapan, berikut akan

dijabarkan tahapannya.

a. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama

pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak

pidana. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,

penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan

tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan. Definisi penyidikan

yaitu, serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan cara yang diatur dalam

Undang-Undang (KUHAP). Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau

pejabat yang ditunjuk pleh Kepala Kepolisian RI.

Dikarenanakan Tindak Pidana Anak ini masuk kedalam pidana

khusus maka pejabat yang berwenang dalam proses peradilannyapun

juga khusus. Syarat menjadi penyidik dalam peradilan anak adalah telah

berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh

orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami

masalah anak serta penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana

kekeluargaan. Serta meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing

17

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan

Permasalahannya,Bandung, Mandar Maju, 2005, hal. 24.

41

kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau

saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas

kemasyarakatan lainnya serta proses penyidikan terhadap anak nakal

wajibdirahasiakan dan dalam rangka penyidikan, penyidik berhak

melakukan penangkapan dan penahanan. Pada saat memeriksapun,

penyidik tidak memakai pakaian seragam. Jadi melakukan pendekatan

secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi yang dapat

menimbulkan ketakutan atau trauma pada anak.

b. Penangkapan dan Penahanan

Tujuan dari penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan

penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Hal ini mengacu pada Pasal 17 KUHAP. Dalam hal melakukan

penangkapan asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung

tinggi sesuai dengan harkat martabat anak. Anak juga harus dipahami

sebagai orang yang belum sepenuhnya mampu memahami masalah

hukum yang terjadi atas dirinya. Melakukan tindakan penangkapan

terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti

yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari.

Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan

penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke

tempat tertentu oleh penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim

anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur

peraturan perundang-undangan yang terkait. Penahanan dilakukan

42

apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5

(lima) tahun keatas, atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang diatur

dalam Undang-Undang. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan

penyidikan, paling lama adalah 20 (duapuluh) hari, untuk kepentingan

pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10

(sepuluh) hari. Tempat penahanan anak harus dipisah dari penahanan

orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani rohani dan

sosial anak harus tetap dipenuhi.

Hal ini di latarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk

menghindari akibat negatif dan mempengaruhi mental anak. Terlebih

anak adalah golongan yang sangat rentan dan mudah meniru serta

dikhawatirkan dapat menjadi korban pelecehan seksual apabila di

gabungkan dengan tahanan dewasa. Jangka waktu penahanan anak nakal,

lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal ini menjadi positif

apabila dilihat dari sisi perlindungan anak, sebab anak tidak perlu terlalu

lama berada dalam tahanan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan

anak baik fisik, mental maupun sosial. Penyidik yang melakukan

tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan

matang akibat dari penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti

pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain itu, harus dilihat dan dipertimbangkan dari sisi masyarakat.

Misalanya, apabila terhadap anak nakal ini dilakukan penahanan maka

akan membawa masyarakat yang aman dan tentram.18

Penangkapan dan

18

Op.Cit, Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, hal. 98-99.

43

penahanan ini harus mencerminkan perlindungan anak serta dibutuhkan

pertimbangan yang matang, jangan sampai anak menjadi korban

ketidakcermatan atau ketidaktelitian penyidik

c. Penuntutan

Selanjutnya yaitu proses penuntutan dilakukan oleh pihak

kejaksaan (Penuntut Umum) dan setelah proses penuntutan maka kasus

yang pelaku tindak pidananya adalah seorang anak dibawa ke pengadilan

pidana anak yang kemudian dilakukan proses beracara di depan sidang

sampai mendapatkan putusan dari pengadilan anak tersebut.Didalam

KUHP diatur jenis sanksi yang diancamkan terhadap anak, selain

mengatur ancaman sanksi yang berupa pidana pokok dan tambahan.

KUHP mengatur pula jenis sanksi yang berupa tindakan, yang terdiri atas

mengembalikan kepada orang tua atau wali, dididik oleh negara tanpa

pidana apapun, diserahkan kepada seseorang atau badan hukum, maupun

yayasan atau lembaga amal yang menyelenggarakan pendidikan.

d. Sanksi Pidana bagi Anak

Hakim yang melangsungkan persidangan yaitu hakim anak yang

ditetapkan melalui surat keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua

Pengadilan Tinggi.Putusan hakim merupakan rangkaian akhir dari

pemeriksaan sengketa. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan

konteks yang melingkupi suatu permasalahan, hakim akan mengambil

suatu kesimpulan yang kemudian tertuang didalam putusan. Dalam

membuat suatu putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan

kedewawasaan emosional, mental dan intelektual anak. Dihindarkan

44

putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau

dendam pada anak, atas dasar bahwa putusan hakim bermotif

perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim menjatuhkan

putusan yang bersifat memperbaiki para pelanggar hukum dan

menegakkan kewibawaan hukum. Dalam hal pemidanaan anak,

walaupun pidana penjara merupakan pilihan yang paling akhir namun

apabila tidak ada pilihan lain kecuali menjatuhkan sanksi pidana terhadap

anak, patut diperhatikan pidana tersebut, selain itu melihat kepada

kepentingan yang terbaik bagi anak.

Penjatuhan sanksi dalamputusan anak sangat berpengaruh terhadap

masa depan anak, hal ini merupakan final dan menjadi penentu akan

seperti apa anak kedepannya. Oleh karena itu, pemberian sanksi

pidanaharus mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku anak tanpa

mengabaikan hak-hak anak dan tetap menegakkan keadilan bagi semua

pihak, baik korban, masyarakat maupun negara. Dalam menentukan

pemidanaan terhadap anak tidak hanya yang diatur dalam buku I KUHP

saja yaitu dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP melainkan dapat juga

menggunakan sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilna Pidana Anak yang merupakan

hukum pidana khusus di luar KUHP. Hal tersebut sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP, bahwa bab satu sampai dengan bab

delapan buku satu KUHP berlaku pula bagi ketentuan lain di luar KUHP

sepanjang tidak ditentukan lain.

45

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem

peradilan pidana anak terdapat beberapa ketentuan yang mengatur

tentang jenis sanksi pidana bagi anak, yaitu jenis pidana pokok dan

tambahan, serta diatur pula ancaman sanksi berupa “tindakan”. Pasal 69

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara lain ditegaskan bahwa

“Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang

ditentukan dalam Undang-Undang ini”.Selanjutnya dalam Pasal 71

menegaskan pula bahwa Pidana Pokok, terdiri atas :

a) Pidana peringatan

b) Pidana dengan syarat :

1) Pembinaan diluar lembaga;

2) Pelayanan masyarakat; atau

3) Pengawasan.

c) Pelatihan kerja

d) Pembinaan dalam lembaga; dan

e) Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau

b) Pemenuhan kewajiban adat

Dalan UU tentang Pengadilan anak jenis sanksi yang berupa pidana

mati yang merupakan pidana pokok dalam KUHP secara tegas bukan lagi

jenis sanksi yang dapat diancamkan terhadap anak. Sanksi pidana pokok

yang berupa sanksi “pengawasan," pidana tambahan yang berupa

“perampasan barang” dan “pembayaran ganti rugi,” merupakan jenis

46

sanksi pidana baru yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak

pidana

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012, tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak nakal meliputi :

a) Pengembalian kepada orang tua/wali;

b) Penyerahan kepada seseorang;

c) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;

d) Perawatan di LPKS;

e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak

dikehendaki memberikan penjatuhan hukuman pidana yang berat bagi

anak, seperti pidana mati atau pidana seumur hidup, karena apabila

pelaku anak dijatuhi hukuman berat akan berdampak kepada anak

tersebut yang tidak mendapatkan pembinaan ke masa depan yang lebih

baik sehingga anak tidak akan pernah bisa memperbaiki kesalahan

terhadap apa yang ia perbuat.Oleh karena itu, hanya terdapat pemidanaan

seperti yang dijabarkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan tujuannya, sanksi

pidana dan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi

47

pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada si pelanggar agar

ia dapat merasakan akibat perbuatannya.

Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku,

sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap

perbuatan si pelaku. Dengan demikian perbedaan prinsip antara sanksi

pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan,

bukan ada tidaknya unsur deritaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya

lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan,

maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-

mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari

ancaman yang dapat merugikan masyarakat itu.19

Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi

terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi

pada ide perlindungan masyarakat. Peranan hakim anak dalam

pembaharuan sistem peradilan pidana anak sangat strategis dalam upaya

penanggulangan dan pencegahan. Karena itu, hakim anak wajib

memahami secara benar tentang kebijakan hukum pidana terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum yaitu bagaimana menerapkan hukum

pidana terhadap anak.

8. Disparitas Pidana

Pada sistem peradilan pidana anak, sering ditemui disparitaspidana, bahkan

hakim tidak jarang memutus suatu perkara yang sejenis dengan hukuman yang

19

M. Solehudin, Sistem Sanski Dalam Hukum Pida na (Ide Dasar Double Track System

Dan Implementasinya), (Jakarta; Raja Grafinfo Persada, 2002), hal. 25.

48

jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari sisi sosiologis, akan

menimbulkan pertanyaan kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak

tersebut. Terjamin atau tidaknya perlindungan hukum tersebut, apakah nilai

keadilan ini benar-benar dikedepankan dalam memutus suatu perkara, bagaimana

dampak adanya perbedaan putusan ini bagi anak yang terhukum maupun

keluarganya dan masih banyak pemikiran lain. Di lain sisi, pengadilan mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sesuai dengan ketentuan

hukum tertulis (hukum positiv) dan hukum tidak tertulis. Sehingga kerap memicu

pemikiran masyarakat awam, bagaimana bisa dengan mengacu pada produk

hukum yang sama tapi melahirkan suatu putusan hakim yang berbeda atau di

sebut disparitas putusan.

Disparitas putusan ini akan dirasa sebagai suatu bentuk ketidakadilan hakim

dalam memutus suatu perkara, dan akan menimbulkan pandangan inkonsistensi di

lingkungan peradilan. Hal tersebut dikarenakan hanya dilihat dari sisi perbuatan

tindak pidana yang sejenis atau tergolong pada perbuatan yang sama, padahal

yang terpenting adalah keserasian antara pemidanaan dengan rasa keadilan yang

mana keadilan ini sifatnya menyeluruh, tidak saja bagi terhukum tetapi juga bagi

masyarakat. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana

didalam pengancaman pidana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

pidana. 20

Dalam hal hakim bebas memilih jenis pidana beradasrkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu inilah yang memunculkan adanya disparitas pidana.

Definisi disparitas pidana yaitu, Putusan pidana karena adanya suatu tindak

pidana yang dilakukan oleh seseorang, dimana ada perbedaan pemidanaan dengan

20

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.23.

49

perkara yang sama atau sejenis lebih dikenal dengan istilah disparitas putusan.

Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan

peraturan yang berbeda. Selain bertujuan untuk menghindarkan dari diskriminasi

yang harus dirasakan oleh para pelaku berpekara, menggugat ketidakadilan publik

juga memberikan sebuah kepastian hukum di tengah masyarakat.21

Putusan putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam

penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah

penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak sama (same Offence) atau

terhadap tindak pidana sejenis yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan.

Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal

justice), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar

hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan”

pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.22

Disparitas

putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana(disparity of

sentencing) akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan denganadministrasi

pembinaan narapidana.

Terpidana setelah membandingkanantara pidana yang dikenakan kepadanya

dengan yang dikenakan kepadaorang-orang lain kemudian merasa menjadi korban

(victim) dariketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi

terpidana yangtidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum

tersebutmerupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan

21

https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/ diakses pada tanggal 3 juni

2017 pada jam 15.00 WIB. 22

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina

Aksara,

Jakarta, 1993, hal. 75.

50

pemidanaan.23

Walaupun terdapat banyak problema yang muncul karena adanya

disparitas pidana ini, khususnya di kalangan masyarakat awam yang kurang

melihat sampai kepada sisi yang terdalam atau bagi terhukum sendiri karena

merasa perbedaan penjatuhan putusan ini sebagai sesuatu yang tidak adil, tetapi

ada beberapa ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas pidana ini hanya

membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak

memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam

penegakkan hukum indonesia. Disparitas dalam pemidanaan dapat dibenarkan,

dalam hal sebagai berikut: 24

1) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukum

delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut

harus disertai dnegan alasan-alasan pembenar yang jelas.

2) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan

ataupun wajar.

9. Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman pada

Pasal 1 menyatakan yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

negara yang merdeka, oleh karena itu hakim diberi kebebasan secara

bertanggungjawab dalam menjatuhkan putusan. Putusan selanjutnya menjelma

menjadi perwajahan pertama dari pengadilan, karena didalam putusan itulah

termuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang di buat oleh hakim yang

23

Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cetakan keempat,

Bandung:2010, hlm. 54. 24

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Banacipta, Bandung, 1996, hal. 82.

51

kemudian menjadi gambaran representasi dari kewibawaan pengadilan. Semakin

berkualitas suatu putusan, dengan kata lain semakin baik dan komprehensif

pertimbangan hukumnya, maka semakin berwibawa pengadilan tersebut.25

Hakim indonesia terikat pada sistem perundang-undangan yang berlaku,

akan tetapi hakim di Indonesia tidak terikat pada yurisprudensi sebagai precedent

seperti halnya di Inggris dan Amerika. Hal ini berarti hakim mempunyai

kebebasan untuk meninjau ulang putusan-putusan yang telah dibuatnya, apakah

masih patut dipertahankan sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan nilai

di dalam masyarakat berhubungan dengan adanya pertumbuhan perasaan keadilan

masyarakat. Sedangkan hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai rasa keadilan mereka.26

Hakim

di Indonesia tidak saja menerapkan hukum sebagai corong undang-undang tetapi

juga melakukan penemuan dan pembentukan hukum.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan juga dapat melihat pada nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Undang-undang

kekuasaan kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali,mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hakim sebagai bagian dari

salah satu pemimpin keduniawian didalam pertanggungjawaban pidana anak,

pemidanaan terhadap anak, dan memutus perkara anak, disamping berdasarkan

ketentuan yuridis, harus memahami proses perilaku keluarga, proses sosial anak

secara umum, aspek kriminologi, aspek phsikis anak, agar hakikat keadilan dapat

25

M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Jogja, UII Press, 2014, hal. 4. 26

Syarif Marpiase, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim (Jakarta, Prenadamedia

group,2015) hal. 101.

52

diwujudkan. Pemahaman aspek kriminologis dalam hubungannya dengan tindak

pidana sangat relevan juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika menangani

perkara anak, sehingga putusannya akan menjadi adil dan tepat. Karena kenakalan

yang dilakukan anak adalah suatu ke-khasan dan sangat berbeda dengan tindak

pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan

putusan pada anak, terutama pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek

kejiwaan, dan masa depan yang jauh lebih penting daripada penjatuhan pidana

secara fisik.Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau

tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang

dilakukan. Disamping itu juga diperhatikan ; keadaan anak, keadaan rumah tangga

orang tua/wali/ orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan

lingkungannya dan hakim juga wajib memperhatikan laporan pembimbing

kemasyarakatan. Selain itu, Hakim dalam menjatuhkan putusan

mempertimbangkan hal-hal berikut :

a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan

dengan kasus atau perkara.

b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati

nurani dari hakim itu sendiri. Hakim itu selain dipandu oleh rasio, para

hakim juga mempunyai naluri yang tajam bilamana berhadapan dengan

suatu kasus.

Apabila dijabarkan lebih detail, maka pertimbangan hakim dipengaruhi oleh

pertimbangan-pertimbangan berikut ini :

a) Pertimbangan Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,

pertimbangan ini didasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal

53

yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bvbersifat

yuridis diantaranya :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum;

2) Tuntutan pidana;

3) Keterangan saksi;

4) Keterangan terdakwa;

5) Barang bukti.27

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan

dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non

yuridis yang bersifat sosiologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh

hakim ini sangat dibutuhkan dikarenakan masalah tanggung jawab hukum yang

dilakukan oleh terdakwa anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi

normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang

melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut

dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.28

b) Pertimbangan Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,

c) Pertimbangan Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai

budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.29

Berbicara mengenai pertimbangan hakim, didalam menemukan fakta-fakta

hukum dalam persidangan hakim juga menilai dan mempertimbangkan dasar-

dasar yang meringankan dan memberatkan terkait latar belakang tertentu dari

27

Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Bandung, Angkasa, 1990, hal 182. 28

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta,Sinar Grafika,2009, hal. 20.

29Abintoro Prakoso, Op. Cit. Hal 235.

54

pelaku maupun yang ditemui di persidangan. Hal tersebut akan dijabarkan sebagai

berikut :

a) Dasar yang meringankan :

1) Latar belakang pendidikan terdakwa.

Apabila seorang anak sedang menempuh pendidikan sekolah,

maka Hakim akan mempertimbangkan berapa lama terdakwa

dipidana. Tentu saja jumlah pidananya lebih ringan karena

terdakwa harus menyelesaikan pendidikannya.

2) Latar belakang keluarga

Seorang anak yang latar belakang keluarganya berpendidikan

serta keluarga baik-baik tentu saja putusan pidana penjaranya

lebh ringan dibandingkan dengan anak yang berasal dari

keluarga broken home atau bahkan kedua orangtuanya tidak

bertanggungjawab atas anak tersebut atau dengan kata lain

menelantarkan anak tersebut.

3) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Hakim akan meringankan sanksi terhadap terdakwa apabila

berlaku sopan selama persidangan berlangsung.

4) Latar belakang perbuatan terdakwa

Ditinjau dari apakah terdakwa mencuri karena desakan ekonomi

atau karena iseng.

5) Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan residivis

55

Tentu saja sanksi yang dijatuhkan jauh lebih ringan

dibandingkan dengan terdakwa yang pernah berhadapan dengan

hukum.

6) Riwayat hidup terdakwa baik

Apabila berdasarkan hasil penelitian dari sumber terpercaya

sekitar tempat tinggal maupun pergaulan terdakwa menyatakan

bahwa terdakwa memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupan

sehari-hari, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh

Hakim dalam memperingan sanksi pidana bagi terdakwa.

7) Terdakwa mengakui perbuatannya

Hakim akan meringankan sanki bagi terdakwa yang mengakui

perbuatannya.

b) Dasar yang memberatkan :

1) Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali

Apabila terjadi pengulangan tindak pidana atau residivis, maka

akan menjadi dasar yang memberatkan bagi hakim dalam

menjatuhkan vonis.

2) Latar Belakang Pendidikan TerdakwaTerhadap terdakwa yang

tidak sedang menempuh pendidikan biasanya terhadapnya di

berikan vonis lebih berat dibandingkan yang menempuh

pendidikan.

3) Latar Belakang Keluarga

Hakim memiliki pertimbangan bahwa baik anak dari latar

belakang keluarga yang kurang memberikan perhatian lebih

56

maupun anak broken home memiliki keterbatasan kasih sayang

sehingga terbentuk karakter sebagai anak nakal dan rentan untuk

melakukan perbuatan melawan hukum dengan harapan sanksi

yang diberikan mampu mengubah karakter anak menjadi lebih

baik.

4) Terdakwa sempat menikmati hasil curian

Apabila terdakwa sempat menikmati hasil curian barang milik

korban yang dimiliki secara melawan hukum maka hal tersebut

menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memperberat sanksi

pidana.

5) Riwayat hidup terdakwa buruk

Apabila terdakwa memiliki kebiasaan buruk dalam kehidupan

seharihari baik di lingkungan sekolah, tempat tinggal, maupun

lingkungan lain maka akan menjadi dasar yang memberatkan.

6) Terdakwa tidak sopan dalam persidangan

Apabila sikap dan emosional terdakwa anak selama

persidanganberlangsung terpuji, maka hl tersebut dpat

eringankan sanksi terdakwa. Sebab dari sikap dan emosiaonal

terdakwa dapat dilihat apakah kepribadian terdakwa baik atau

buruk.

7) Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban

Apabila korban mengalami kerugian materiil akibat pencurian

yang dilakukan oleh terdakwa anak, hal tersebut berarti bahwa

terdakwa telah menikmati hasil cuian.

57

8) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hakim memperberat sanksi pidana bagi terdakwa agar masyarakat

menjadi tenang dan damai.

9) Orang tua tidak sanggup mendidik

Apabila berdasarkan pengakuan dari orang tua terdakwa

menyatakan bahwa sudah tidak sanggup mendidik terdakwa

maka sanksi pidana penjara lebih berat dengan harapan bahwa di

dalam Lembaga Pemayarakatan Anak di Mojokerto, terdakwa

anak mendapatkan pembinaan yang terbaik.

B. Hasil Penelitian

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara No.

01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.PWD dan perkara No. 34/Pid.Sus.Anak/2015/PT.MDN

Pada bab ini penulis akan menyajikan data yang diperoleh melalui studi

kepustakaan atau analisis terhadap perkara pidana yang sudah di putus oleh

Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Tinggi Medan. Analisa terhadap

dua perkara ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di dalam

memutus perkara tindak pidana yang mana pelakunya adalah anak sehingga

muncul disparitas berbahaya perbuatan tersebut dapat diperbandingkan sehingga

kedua kasus tesebut dapat mewakili pemasalahan seperti yang telah diuraikan

sebelumnya/ Adapun kedua kasus tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut,

yaitu Perkara No. 01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd. dan perkara No.

34/Pid.Sus.Anak/2016/Pt.Mdn. selanjutnya, ntuk mengetahui secara lebih rinci

58

dan mendalam tentang kedua perkara tersebut, maka berikut penulis akan

menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh dari kedua putusan diatas yaitu

identitas terdakwa, kasus posisi, dakwaan, tuntutan, unsur-unsur, pertimbangan

hakim, pledoi, amar putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, Perkara No:

01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd

a. Identitas Terdakwa

Nama: JOKO BOYONG PRASETYO Bin DARMAIN

Tempat Lahir : Grobogan

Umur/Tanggal Lahir : 14 Tahun/06 April 2000

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Dukuh, RT. 01 RW.03, Grobogan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

b. Kasus Posisi

1) Pada Tanggal 18 Oktober 2014 Terdakwa dan teman terdakwa

berjalan-jalan membolos sekolah karena tidak ada jam pelajaran,

sesampainya di tepi jalan raya penawangan-truko tepatnya di Desa

Wolo kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan

mengendarai sepeda motor honda revo No.Pol K-4316-DZ secara

59

berboncengan terdakwa dengan teman terdakwa melihat sepeda

motor yang kunci motornya masih menggantungh. Kemudian,

Terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha

Jupiter Z No.Pol. K-2015-BF warna biru yang diparkir di pinggir

jalan dengan kunci kotak masih menempel di tempatnya tanpa ijin

dari pemiliknya, dengan cara mengkontak kuncinya dan mencoba

menghidupkan mesinnya dan dibawa kerumahnya. Sepeda motor

ini digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa secara bergantian

2) Pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 terdakwa dan teman

terdakwa bertukar sepeda motor, tetapi saat terdakwa memakai

sepeda motor milik teman terdakwa ternyata sepeda motor tersebut

mesinnya rusak dan terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel.

Biaya memperbaiki motor tersebut sebesar Rp. 850.000 (delapan

ratus lima puluh ribu), karena tidak memiliki uang maka terdakwa

berusaha menjual motor yamaha jupiter hasil curiannya tersebut.

3) Pada tanggal 29 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan teman

yang sama kembali melakukan tindak pidana pencurian di daerah

Dusun Kedung mulyo tepat di depan warnet SI membawa kabur

sepeda motor Jupiter No.Pol K-2337-KP, yang terparkir didepan

warnet dengan menggunakan kunci kontak motor tornado milik

terdakwa dengan cara meng-kontak paksa

4) Pada hari Sabtu Tanggal 09 November 2014, datang petugas polisi

ke rumah terdakwa dan menanyakan tentang sepeda onthel yang

ada di halaman rumah terdakwa, terdakwa dibawa kerumah saksi

60

Harun (ketua RW), saksi harun menanyakan kepada terdakwa

mengenai sepeda onthel merk polygon, terdakwa mengaku bahwa

sepeda tersebut hasil mengambil di purwodadi, sepeda motor

yamaha jupiter z hasil mengambil di desa wolo, sepeda motor

yamaha jupiter yang lainnya hasil mengambil di wilayah toroh,

serta sepeda motor satria R hasil mengambil di GOR Purwodadi.

c. Dakwaan

Bahwa terdakwa Joko Boyong Prasetyo pada hari Sabtu tanggal 18

Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan

Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014, bertempat di Jalan

Raya Penawangan-Truko tepatnya di Desa Wolo kecamatan Penawangan

Kabupaten Grobogan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil

barang sesuatu yang seutuhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan

dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Tuntutan

1) Menyatakan terdakwa JOKO BOYONG PRASETYO Bin

DARMAIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan

61

pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan

ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2) Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa dikembalikan kepada

orangtua masing-masing

3) Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna

biru tahun2003 No. Pol. K-2015-BF Noka

MH35TP0054K188285 Nosin.532035, dikembalikan

kepada saksi Saryono Bin Soyo

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam

tahun 2011No. Pol. K-4316-DZ Noka

MH1JBE110BK191164 NosinJBE-1E11929464;

1 (satu) buah jaket jamper warna biru, bertuliskan 22 pada

dada sertapada lengan kanan kiri terdapat seret warna

merah putih,dikembalikan kepada terdakwa Joko Boyong

Prasetyo Bin Darmain

1 (satu) buah jaket warna merah seret hitam, dikembalikan

kepadaJoko Boyong Prasetyo Bin Darmain

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z No. Pol.

K-2337- KP Noka MH330C0028J264437 Nosin 30C-

264445 warna merah hitam, tahun 2008 a.n. Suwarti alamat

Plenjetan RT. 03 RW. 14, Kel. Depok, Kec. Toroh, Kab.

Grobogan, dikembalikan kepada saksi Heri Setiawan Bin

Darto

62

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Tornado

warna hitam sebagai alat untuk mencuri, dirampas untuk

dimusnahkan

4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

e. Unsur-Unsur

1. Unsur “Barang Siapa”

bahwa, dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum

mengajukan terdakwa anak yang bernama Joko Boyong

Prasetyo Bin Darmain yang mengakui jati dirinya

sebagaimana identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar

dan menjawab denganjelas setiap pertanyaan yang diajukan

kepadanya, selain itu terdakwa merupakan anak karena

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Maka terhadapnya berlaku Hukum Acara yang diatur dalam

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, sehingga dengan demikian maka terdakwa anak

dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap

perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa”

telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya

kepunyaan orang lain”

63

Bahwa, untuk menilai sejauh manakah para terdakwa anak

telah melakukan perbuatan tersebut diatasm dapat

disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan

masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut.

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap

bahwa mereka terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 18

Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib, di tepi jalan raya

Penawangan Truko tepatnya di Desa Wolo kecamatan

Penawangan Kabupaten Grobogan, telah mengambil sepeda

motor Yamaha Jupiter Z No.Pol K-2015-BF warna biru dan

hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 wib,

di depan warnet SI ikut Dusun Kedung Mulyo Rt. 07 Rw.04

Desa Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan,

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z

No.Pol K-2337-KP warna merah hitam

Bahwa kedua sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa

anak melainkan milik saksi Saryono dan saksi Heri.

Menimbang dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu

barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

telah terpenuhi

3.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap

bahwa para terdakwa anak mengambil sepeda motor Yamaha

Jupiter Z No.Pol K-2015-BF warna biru dan 1 (satu) unit

64

sepeda motor Yamaha Jupiter z No.Pol K-2337-KP warna

merah hitam, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Saryono

dan saksi Heri Setiawab Bin Darto padahal korban adalah

merupakan orang yang berhak atas barangnya tersebut.

Bahwa dari uraian diatas hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan terdakwa tersebut telahmembuat terdakwa

memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut diatas

secara melawan hak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud

untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

f. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mempertimbangkan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena kesalahan para terdakwa anak

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah

dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan

hal-hal yang meniadakan hukuman, baik alasan pemaaf

maupun alasan pembenar, mneskipun anak tersebut telah

berusia 14 tahun, maka dengan mempertimbangkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan

Tuntuntan dari Penuntut Umum, Hasil Penelitian

Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS KLASS I

Semarang, serta kesanggupan kedua orang tua anak dan juga

pendapat masing-masing anak dan pendapat penasihat hukum

65

dari terdakwa anak tersebut, maka terhadapnya pula hakim

akan menjatuhkan tindakan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan

mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan

bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdawa meresahkan masyarakat

Terdakwa telah menikmati hasilnya

Hal- hal yang meringankan

Terdakwa anak diharapkan masih dapat memperbaiki

kelakuannya sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat

Terdakwa anak masih bersekolah dan ingin tetap

melanjutkan sekolahnya

Terdakwa menyesali segala perbuatannya

Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi

pebuatannya

g.Pledoi

Pembelaan dari para terdakwa anak dan dari penasihat hukum

terdakwa anak yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan

66

dengan alasan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya

h. Amar Putusan

1) Menyatakan terdakwa anak Joko Boyong Prasetyo Bin Darmain

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN

MEMBERATKAN BEBERAPA KALI”

2) Menjatuhkan tindakan terhadap para terdakwa anak tersebut di atas

oleh karena itu dengan mengembalikan kepada orang tua masing-

masing.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Perkara No. 34/Pid.Sus.Anak/2015/Pt.Mdn

a. Identitas Terdakwa

Nama : Anak

Tempat Lahir : Tebing Tinggi

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahum / 6 Desember 2000

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Gatot Subroto gang Simarjarunjung Belakang

Indomaret kelurahan Tualang kecamatan Padang Hulu Kota Tebing

Tinggi

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh

67

b. Kasus Posisi

1) Pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 sekira pukul 05.00

terdakwa anak melihat di parkiran samping pajak daging ada

sepeda motor Satria FU yang kunci kotaknya tertinggal di kunci jok

sepeda motor tersebut, kemudian ia anak memberitahukan kepada

TEMAN ANAK bahwa ada sepeda motor merk suzuki Satria FU

yang kuncinya tertinggal di jok. Setelah anak memberitahukan hal

tersebut kepada teman anak seketika itu, timbul niat untuk

mengambil sepeda motor tersebut.

2) Teman anak mengambil sepeda motor tersebut dengan diawasi

terdakwa anak, setelah berhasil mengambil motor tersebut dibawa

kerumah terdakwa anak.

3) Keesokan harinya teman anak mengambil sepeda motor tersebut

untuk dibawa kerumah teman anak dan digunakan sehari-hari oleh

teman anak selama satu minggu, terdakwa anak-pun tidak

menanyakan keadaan motor tersebut.

4) Setelah satu minggu di gunakan teman anak, motor tersebut

dipinjamkan oleh teman anak yang lain yaitu anak majikan dari

teman anak. Selanjutnya, karena teman anak yang lain ini tau motor

tersebut hasil curian maka teman anak menggadaikan motor

tersebut. Beberapa hari kemudian datang beberapa orang dari

kepolisian polsek rambutan mendatangi ia anak di tempat kerjanya.

68

c) Dakwaan

Bahwa terdakwa anak bersama-sama dengan TEMAN

ANAK(terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 04

September 2015 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda

motor merk suzuki Satria FU dengan warna putih abu-abu dengan

No.Rangka atas nama pemilik (saksi korban) yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi, dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

bersekutu adapun pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

palsu atau pakaian jabatan palsu.

d) Tuntutan

1) Menyatakan ia anak Terdakwa telah terbukti secara sah dan

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian

dengan unsur memberatkan” Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

KUHP.

2) Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara

selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam

tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Memerintahkan barang bukti berupa :

69

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan

No.Pol BK-5964-NAK warna putih abu-abu No. Rangka

MH8BG41EADJ-173628 dan No.Mesin G427-ID-172492

atas nama pemilik saksi korban.

4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2000,. (Dua Ribu Rupiah)

f. Unsur-Unsur

1) Unsur “Barang Siapa”

bahwa, dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum

mengajukan terdakwa anak yang mengakui jati dirinya

sebagaimana identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar

dan menjawab denganjelas setiap pertanyaan yang diajukan

kepadanya, selain itu terdakwa merupakan anak karena

belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Maka terhadapnya berlaku Hukum Acara yang diatur dalam

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, sehingga dengan demikian maka terdakwa anak

dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap

perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa”

telah terpenuhi.

2) Unsur “Mengambil Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya

kepunyaan orang lain”

70

Bahwa, untuk menilai sejauh manakah para terdakwa anak

telah melakukan perbuatan tersebut diatasm dapat

disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan

masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut.


bahwa mereka terdakwa anak pada hari hari Jumat tanggal 04

September 2015 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-

tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil barang

sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Satria

FU dengan warna putih abu-abu

Bahwa kedua sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa

anak

Menimbang dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu

barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

telah terpenuhi

3) Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”


bahwa para terdakwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda

motor merk Suzuki Satria FU dengan No.Pol BK-5964-NAK

warna putih abu-abu No. Rangka MH8BG41EADJ-173628

dan No.Mesin G427-ID-172492 atas nama pemilik saksi

korban.

71

tanpa ijin dari pemiliknya, padahal korban adalah merupakan

orang yang berhak atas barangnya tersebut.

Bahwa dari uraian diatas hakim berkesimpulan bahwa

perbuatan terdakwa tersebut telah membuat terdakwa

memperoleh “kekuasaan” terhadap barang tersebut diatas

secara melawan hak.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

g. Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim dalam mempertimbangkan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena kesalahan para terdakwa anak

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah

dan meyakinkan, sedangkan di persidangan tidak ditemukan

hal-hal yang meniadakan hukuman, baik alasan pemaaf

maupun alasan pembenar, mneskipun anak tersebut telah

berusia 14 tahun, maka dengan mempertimbangkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan

Tuntuntan dari Penuntut Umum, Hasil Penelitian

Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS KELAS I

Semarang, mengenai latar belakang terdakwa dan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan

pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan

72

mengenai segala hal yang memberatkan dan meringankan

bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa anak diharapkan masih dapat

memperbaiki kelakuannya sehingga bisa

bermanfaat bagi masyarakat;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Terdakwa mengakui dan menyesali segala

perbuatannya;


perbuatannya.

h. Pledoi

Bahwa di persidangan terdakwa melalui penasihat hukumnya telah

mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar

terdakwa di hukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku

salah, menyesal dan belum pernah dihukum dan terdakwa masih anak-anak

(masih berumur 15 tahun)

73

i. Amar Putusan

1) Menyatakan anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidama “PENCURIAN DALAM

KEADAAN MEMBERATKAN”

2) Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu kepada anak

tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

C. Hasil Analisis

1. Pertimbangan Hakim di Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Studi

Kasus Perkara No.01/PID.SUS.ANAK/2015/PN.PWD dan Perkara No.

34/PID.SUS.ANAK/2015/PT.MDN

A. Pertimbangan Yuridis

1)Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan

Memberatkan pada Perkara No.

01/PID.SUS.ANAK/2015/PN.PWD dan Perkara No

34/PID.SUS.ANAK/2015/PT.MDN

Pertimbangan Yuridis menjadi pertimbangan pertama bagi

hakim didalam memutus perkara anak, setelahnya baru melihat

pada pertimbangan lain. Pada kedua kasus tersebut, hakim

mengacu pada Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

74

Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 adalah

sebagai berikut :

Barang siapa

Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau

seluruhnya kepunyaan orang lain

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau

lebih

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

dengan merusak, momotong atau memanjat, atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu

Penulis akan menjelaskan lebih mendetail mengenai unsur-unsur yang

terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 serta dikaitkan dengan fakta-fakta

hukum di persidangan dalam Perkara No. 1/PID.SUS.ANAK/PN.PWD akan

disebut dengan kasus 1, dan Perkara No. 34/PID.SUS.ANAK/PT.MDN

selanjutnya akan disebut dengan kasus 2.

a) Unsur “Barang siapa”, yang penjelasannya orang atau badan hukum sebagai

subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pertimbangan hakim dalam memenuhi unsur “barang siapa” adalah sebagai

berikut :

75

KASUS NO. 1

Bahwa, dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum

mengajukan terdakwa anak yang bernama Joko Boyong

Prasetyo Bin Darmain yang mengakui jati dirinya sebagaimana

identitas dalam surat dakwaan.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam

keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan

menjawab denganjelas setiap pertanyaan yang diajukan

kepadanya, selain itu terdakwa merupakan anak karena belum

mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Maka

terhadapnya berlaku Hukum Acara yang diatur dalam Undang-

undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, sehingga dengan demikian terdakwa anak dianggap dapat

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan

hukum.

Meninmbang bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa”

telah terpenuhi

KASUS NO. 2

Bahwa, dengan demikian unsur “barang siapa” mengandung

pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku

tindak pidana dalam hal ini terdakwa anak, umurnya baru 15

tahun di muka persidangan identitasnya cocok dengan identitas

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam

perkara ini tidak terdapat kesalahan orang. Bahwa di

persidangan atas pertanyaan hakim, terdakwa mampu dan

tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan

oleh hakim, sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai

orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang

dilakukannya.

Meninmbang bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa”

telah terpenuhi.

b) Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan

orang lain menjadi berada dalam penguasaanya tanpa bantuan atau tanpa

seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih

ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, bahwa

perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada

ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan

76

kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain.

Pertimbangan hakim dalam memenuhi unsur yang kedua adalah sebagai

berikut:

KASUS NO. 1


bahwa mereka terdakwa anak pada hari Sabtu tanggal 18

Oktober 2014 sekira pukul 09.00 wib, di tepi jalan raya

Penawangan Truko tepatnya di Desa Wolo kecamatan

Penawangan Kabupaten Grobogan, telah mengambil sepeda

motor Yamaha Jupiter Z No.Pol K-2015-BF warna biru dan hari

Sabtu tanggal 29 Oktober 2014 sekira pukul 14.00 wib, di depan

warnet SI ikut Dusun Kedung Mulyo Rt. 07 Rw.04 Desa

Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol

K-2337-KP warna merah hitam

Bahwa kedua sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa anak

melainkan milik saksi Saryono dan saksi Heri.

Meninmbang bahwa dengan demikian, unsur “mengambil

suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain”telah terpenuhi.

KASUS NO. 2


bahwa mereka terdakwa anak pada hari hari Jumat tanggal 04

September 2015 sekira pukul 05.00 WIB telah mengambil

barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki

Satria FU warna putih abu-abu

Bahwa kedua sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa anak

melainkan milik saksi korban




c) Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang artinya

suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh

suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh

pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut

77

diambil dari pemiliknya. Pertimbangan hakim dalam memenuhi unur yang

ketiga adalah sebagai berikut :

KASUS NO. 1


bahwa para terdakwa anak mengambil sepeda motor Yamaha

Jupiter Z No.Pol K-2015-BF warna biru dan 1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha Jupiter z No.Pol K-2337-KP warna merah hitam,

tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Saryono dan saksi Heri

Setiawab Bin Darto padahal korban adalah merupakan orang

yang berhak atas barangnya tersebut.

Bahwa dari uraian diatas hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

terdakwa tersebut telah membuat terdakwa memperoleh

“kekuasaan” terhadap barang tersebut diatas secara melawan

hak.




KASUS NO. 2

Bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan

dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga

dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

bahwa terdakwa anak bersama-sama dengan teman terdakwa

pada hari Jum’at tanggal 04 September 2015 mengambil barang

sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki satria FU

dengan warna putih abu-abu atas nama pemilik saksi korban

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Bahwa dari uraian diatas hakim berkesimpulan bahwa perbuatan

terdakwa tersebut telah membuat terdakwa memperoleh

“kekuasaan” terhadap barang tersebut diatas secara melawan

hak.




d) Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” unsur

tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dipenuhi semuanya, akan

78

tetapi bila salah satunya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut

dianggap terpenuhi.

KASUS NO. 1

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa Joko

Boyong Prasetyo dalam mengambil sepeda motor Yamaha

Jupiter Z No.pol K-2015-BF warna biru dan 1 (satu) unit sepeda

motor Yamaha Jupiter Z No.pol K-2337-KP warna merah hitam

dilakukan secara sadar dan dan diinsyafi oleh masing-masing

terdakwa secara bersama-sama di mana dalam setiap perbuatan

tersebut masing-masing terdakwa anak saling mendukung dan

bekerjasama untuk mendapatkan barang tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua

orang bersama-sama atau lebih”telah terpenuhi.

KASUS NO. 2

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa anak

mengambil sepeda motor Satri FU dilakukan secara bersama-

sama, ketika terdakwa anak melihat sepeda motor satria FU

yang kunci kontaknya tertinggal di kunci jok sepeda motor

tersebut, kemudian ia anak memberitahukan kepada teman anak,

seketika itu ia anak bersama teman anak timbul niat untuk

mengambil sepeda motor tersebut, adapun peran ia anak melihat

situasi dan mengawasi setelah keadaan sepi teman anak

membawa pergi membawa motor tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua

orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi.

e) Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu” yang maknanya dapat diketahui dalam persidangan

berdasarkan fakta-fakta hukum akan terungkap bagaimana perbuatan anak

dalam melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya, akan dijabarkan lebih

lanjut unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan.

Dari semua unsur-unsur yang sudah dijabarkan dalam penelitian oleh

penulis dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam memenuhi semua

79

unsur-unsur di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5. Sehingga, dapat

disimpulkan penulis setuju dengan hakim dan pertimbangan-pertimbangan

didalamnya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di dalam persidangan

yang saling berkaitan dan membawa kepada titik terang penyelesaian

kasus tersebut yang mana menyatakan terdakwa anak secara sah dan

meyakinkan bersalah atau melakukan pelanggaran hukum.

2) Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam Undang-undang

No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap perkara No 1/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Pwd dan perkara

No. 34/Pid.Sus.Anak/2015/Pt.Mdn

Di dalam kedua putusan pengadilan negeri purwodadi dan pengadilan tinggi

medan tersebut selain memuat fakta-fakta di persidangan dan surat-surat yang

berkaitan juga dilampirkan kutipan akta kelahiran yang menyatakan pelaku tindak

pidana adalah anak yang belum berusia 18 Tahun atau tergolong anak di bawah

umur menurut peraturan perundangan. Oleh karena itu berlaku hukum acara

sesuai sebagaimana yang di muat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012

tentang sistem peradilan pidana anak sehingga mulai dari ancaman pidana yang

jauh berbeda apabila pelakunya orang dewasa, pejabat yang menangani adalah

pejabat khusus yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, dan disertakan

laporan pembimbing kemasyarakatan yang juga menjadi pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan putusan. Hal tersebut termuat sebagai berikut :

a.) Kutipan Akta Kelahiran

Disertakan kutipan akta kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Grobogan

pada kasus No.1 dan kantor catatan sipil Tebing Tinggi pada kasus No.2

80

serta kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil di daerah masing-masing tempat anak tinggal, maka

terhadapnya berlaku Hukum Acara yang diatur dalam Undang-undang No.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan demikian

terdakwa anak didalam kedua kasus tersebut dianggap dapat

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum

b.) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan

Laporan dari pembimbing kemayarakatan ini berisi latar belakang

kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi serta hal-hal lain yang ada

kaitannya dengan pelaku anak. Dalam kedua perkara tersebut terdapat

Rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari

Pembimbing Kemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan di daerah masing-

masing terdakwa anak tinggal.

Pada kasus No.1 termuat hasil penelitian yang mana menyatakan agar

terdakwa anak dikenai tindakan dan juga memperhatikan kesanggupan dan

permohonan dari orang tua terdakwa agar terdakwa dapat berkumpul

dengan keluarganya untuk mendapat bimbingan, pengawasan dan perhatian

yang lebih lagi dari kedua orangtuanya, maka hakim sependapat dengan

jaksa penuntut umum mengenai tindakan yang akan dikenakan kepada

terdakwa anak dan telah dianggap setimpal dengan perbuatan terdakwa

anak. Selanjunta, pada kasus No.2 yang mana menyatakan bahwa terdakwa

anak tidak sedang dalam menempuh pendidikan dan tidak dalam

pengawasan kedua orangtuanya serta terdakwa anak adalah seorang pekerja

yaitu buruh di pasar, sehingga oleh karena pertimbangan tersebut hakim

81

menjatuhkan pidana 4 bulan dan pidana yang dijatuhkan dirasa telah cukup

adil dan setimpal. Selain itu, ditujukan untuk mendidik kembali dan

memperbaiki sikap serta perilaku anak agar kembali patuh pada hukum.

Dalam pertimbangan yuridis yang menjadi acuan hakim selain Undang-

undang juga melihat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana,

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang akan

dijabarkan sebagai berikut :

KASUS NO. 1

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit

sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru tahun 2003

No. Pol. K-2015-BF Noka MH35TP0054K188285 Nosin.

532035, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna

hitam tahun 2011 No. Pol. K-4316-DZ Noka

MH1JBE110BK191164 Nosin JBE-1E11929464, 1 (satu) buah

jaket jamper warna biru, bertuliskan 22 pada dada serta pada

lengan kanan kiri terdapat seret warna merah putih, 1 (satu)

buah jaket warna merah seret hitam, 1 (satu) unit sepeda motor

merk Yamaha Jupiter Z No. Pol. K-2337- KP Noka

MH330C0028J264437 Nosin 30C-264445 warna merah hitam

tahun 2008 a.n. Suwarti alamat Plenjetan RT. 03 RW. 14, Kel.

Depok, Kec. Toroh, Kab. Grobogan, 1 (satu) buah kunci kontak

sepeda motor Suzuki Tornado warna hitam sebagai alat untuk

mencuri, serta 6 orang saksi yang telah disumpah untuk

82

memberikan keterangan dengan benar yaitu Saksi Erika Vita

Baktiar, Saksi Heri Setiawan, Saksi Ani Nurjanah, Saksi

Saryono, Saksi Ely Marfuah, Saksi Harun.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

sendiri dimuka persidangan, dihubungkan satu sama lain

terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian dan berhubungan.

Dalam menjatuhkan putusannya nanti, agar cukup adil dan

setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu akan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan dari diri terdakwa serta mempertimbangkan

laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan mengingat

terdakwa adalah anak.








Terdakwa anak masih bersekolah dan tetap ingin

melanjutkan sekolahnya;

Terdakwa menyesali segala perbuatannya;


perbuatannya.

83

KASUS NO.2

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit

sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan No.Pol BK-5964-

NAK warna putih abu-abu No. Rangka MH8BG41EADJ-

173628 dan No.Mesin G427-ID-172492 atas nama pemilik saksi

korban. , serta beberapa saksi yang telah disumpah untuk

memberikan keterangan dengan benar.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa

sendiri dimuka persidangan, dihubungkan satu sama lain

terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian dan berhubungan.

Dalam menjatuhkan putusannya nanti, agar cukup adil dan

setimpal dengan perbuatannya, maka terlebih dahulu akan

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan dari diri terdakwa serta mempertimbangkan

laporan penelitian dari Balai Pemasyarakatan mengingat

terdakwa adalah anak.








84

Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Terdakwa mengakui dan menyesali segala

perbuatannya;


perbuatannya.

B.Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis disini berintikan kebenaran dan

keadilan,peradilan pidana anak bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

anak, karena hukum merupakan landasan, pedoman, dan sarana tercapainya

kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun

tindakan yang diambil, khususnya dalam hal ini bagi anak nakal. Kebenaran

dan keadilan disini sifatnya menyeluruh.

Menurut penulis hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus No. 1

yaitu tindakan dikembalikan kepada orang tua dan kasus No.2 dijatuhi

pidana penjara 4 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1 tahun sudah

mencerminkan keadilan. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana

apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai

kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana ialah

asas culpabilitas yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang merupakan asas

kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas

kemasyarakatan.30

Penulis sependapat dengan hakim yang memutus kedua

perkara tersebut karena alasan-alasan yakni sebagai berikut :

30

Barda Nawawi Arief, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Badan

Penerbit Universitas Diponegro, Semarang, 2014, hal. 47.

85

1.) Walaupun dalam hal ini terdakwa masih dibawah 18 tahun atau

terdakwa tergolong anak tetapi terdakwa dianggap dapat

mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum.

2.) Sekalipun terdakwa masih tergolong anak, bukan berarti terdakwa

tidak bisa dijatuhi pidana. Selama pemidanaan berorientasi kepada

kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengesampingkan hak-

hak anak maka pemidaan tersebut merupakan hal yang adil dan

positif bagi anak.

3.) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut adalah sudah

cukup adil dan tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusannya

sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik

dari keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sendiri maupun

dari alat bukti yang ada, yang setelah dihubungkan terdapat

kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim

bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan

terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

4.) Tujuan pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah suatu pembalasan

melainkan merupakan pembinaan, didalam pemidanaan disini

terdapat unsur edukasi dan penyembuhan terhadap perilaku buruk

anak.

5.) Penjatuhan sanksi terhadap masing-masing terdakwa anak sudah

mengedepankan aspek perlindungan anak karena hukum acara

yang berlangsung sesuai sebagaimana yang tertuang didalam

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

86

Pidana Anak yang mana memberikan kekhususan-kekhususan

terhadap anak.

6.) Penjatuhan sanksi terhadap kedua perkara tersebut sudah

mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan

kesejahteraan anak. Pada kasus No. 1 sanksi tindakan di

kembalikan kepada orang tua bukan berarti orangtua dan keluarga

terdakwa dilepas begitu saja untuk mendidik kembali anak tersebut

tetapi tetap ada pengawasan dari balai permasyarakatan. Selain itu,

terhadap kasus No. 2 penjatuhan sanksi pidana penjara 4 bulan

melihat kepada kepentingan terbaik bagi anak yang mana tidak

memungkinkan apabila anak kembali kepada lingkungan

sebelumnya karena akan membahayakan perkembangan anak.

C. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berintikan mempertimbangkan tata nilai

budaya yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Pertimbangan

yuridis, filosofis dan sosiologis bertujuan untuk mencapai putusan hakim

yang baik yaitu yang memuat keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Keadilan yang menjadi tonggak utama sistem peradilan pidana di Indonesia

terkadang membawa persimpangan bagi hakim dalam memutus suatu

perkara, karena hakim tidak jarang di perhadapkan dengan berbagai

kepentingan yang harus disatukan agar mencapai kata adil. Hakim harus

mampu mengintegrasi atau menyeimbangkan semua kepentingan baik dari

pelaku, korban maupun masyarakat.

87

Dalam hal hakim memutus suatu perkara hakim berbekal kemandirian

atau independensi yang tertuang dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga putusan hakim tidak dapat

diintervensi oleh pihak manapun. Penulis merasa penjatuhan hukuman yang

di berikan terhadap masing-masing terdakwa didalam kedua kasus yang

kualifikasinya sama sudah mencerminkan tata nilai budaya yang hidup dan

berkembang di masyarakat. Alasan penulis sependapat dengan hakim dalam

kedua perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1.) Karena masyarakat sangat di resahkan terhadap pelaku anak yang

melakukan tindak pidana pencurian oleh karena itu anak di

perhadapkan dengan proses peradilan yang harus dijalani anak.

2.) Tujuan pemidanaan terhadap anak bukan saja hanya melihat dari

sisi pelaku yang memang harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya serta mendapatkan pembinaan dan pendidikan

melainkan menyiapkan anak agar kembali patuh pada hukum dan

melihat bagaimana pelaku dapat kembali dan diterima dengan baik

oleh masyarakat.

3.) Sanksi pidana bagi terdakwa pada kasus No.1 yaitu dijatuhi

tindakan dikembalikan kepada orang tua dan kasus No. 2 pidana

penjara 4 bulan agar anak dapat memperbaiki dirinya dan

diharapkan menjadi masyarakat yang baik dan berguna serta tidak

lagi menjadi keresahan masyarakat.

4.) Penjatuhan hukuman terhadap kedua terdakwa melihat kepada

kepentingan masyarakat untuk tegaknya wibawa hukum.

88

5.) Dalam hal pencerminkan tata nilai budaya yang hidup dan

berkembang di masyarakat maka bagi siapapun yang melakukan

pelanggaran hukum bahkan sampai menjurus kepada tindak pidana

tidak terkecuali bagi anak nakal maka dirinya harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini juga berlaku

sebagai upaya preventif bagi masyarakat yang berpotensi

melakukan kesalahan.

2. Disparitas terhadap Putusan Pidana Nomor. 01/ PID. Sus. Anak/ 2015/ PN.

Pwd dan Putusan Pidana Nomor. 34/PID.Sus. Anak/2015/PT. Mdn.

Pada kedua kasus diatas, hakim yang menangani perkara tersebut tidak

saja hanya mempertimbangkan dari tekhnis yuridis dan hanya sampai

kepada menelaah pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut, tetapi

hakim anak menggali lebih jauh daripada sekedar pasal. Hakim dalam

memutus kedua perkara diatas yang mana pokok perkaranya sejenis atau

kualifikasinya sama, tidak memberikan sanksi penghukuman secara

merata atau sama, karena hakim anak tidak saja mempertimbangkan pada

tekhnis yuridis akan tetapi menggali nilai-nilai lain yang berkaitan di luar

Undang-undang yaitu pertimbangan-pertimbangan non yuridis dilihat dari

aspek filosofis dan aspek sosiologis seperti yang tertuang didalam kedua

putusan diatas, sehingga memunculkan faktor-faktor tertentu yang

melatarbelakangi penjatuhan pemidanaan yang berbeda-beda

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

89

merdeka, merdeka disini berarti bebas namun tetap bertanggungjawab, hal

ini mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam

mengambil keputusan. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan atau

alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi munculnya disparitas

pemidanaan pada dua kasus tersebut. Disparitas terhadap dua kasus diatas

tentunya bertitik tolak dari pedoman hakim dalam memutus suatu perkara

yang mana pelakunya adalah anak, melihat dari peraturan perundangan

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak maupun instrumen hukum

terkait.

Berkaitan dengan kedua putusan hakim diatas yang didalamnya

termuat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana atau dalam hal

pemidanaan dikarenakan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai suatu

pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku

yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya terdakwa

dapat menjadi seseorang yang lebih baik dan berguna serta tidak

mengulangi kesalahannya lagi. Pernyataan ini sesuai dengan pertimbangan

hakim yang tertuang didalam masing-masing putusan yang disebutkan

yakni sebagai berikut:

KASUS NO. 1

“Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu

pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang

telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat

kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat

memperbaiki kesalahannya”

KASUS NO. 2

90

“Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan telah cukup adil dan

setimpal dengan kesalahan anak dan pidana penjara selama 4

(empat) bulan yang dijatuhkan oleh hakim telah menegakkan

hukum yang berintikan keadilan dengan tujuan untuk mendidik

kembali dan memperbaiki sikap perilaku anak agar dapat kembali

patuh pada hukum dan di harapkan dan di harapkan menjadi warga

masyarakat yang baik dan berguna tanpa mengorbankan

kepentingan masyarakat untuk tegaknya wibawa hukum.

Berdasarkan faktor-faktor tertentu yang melatarbelakangi masing-

masing pelaku anak yang sudah penulis jelaskan dalam penelitian, maka

dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak

sudah tepat dan sesuai kebutuhan anak, karena jika sanksi pidana tidak

sesuai kebutuhan anak maka sanksi pidana akan menajadi sia-sia dan tidak

bisa mecapai filosofi tujuan pemidanaan. Dalam hal mencapai ketepatan

dalam penjatuhan sanksi bagi anak maka akan menjadi berbeda satu

dengan yang lainnya, terkhusus dalam kedua kasus yang menjadi bahan

yang dijadikan penelitian dan diperbandingkan diantara kedua putusan

tersebut, hal ini bertujuan untuk melahirkan keputusan yang paling baik

bagi anak. Karena pada dasarnya, kepentingan yang paling baik bagi anak

akan menjadi berbeda-beda antara pelaku anak dalam kasus No.1 dan

pelaku anak dalam kasus No.2 tergantung bagaimana pelaku anak itu

sendiri.

Disparitas yang ditemui di dalam kedua putusan diatas sudah

mencerminkan filosofi pemidanaan anak yaitu merupakan pencerminan

dari kepentingan yang terbaik bagi anak. Perbedaan penjatuhan sanksi atau

pemberian hukuman antara putusan yang terdapat didalam kasus No. 1 dan

kasus No. 2 ini menjadi sesuatu yang wajar apabila dilihat dari

pertimbangan-pertimbangan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi

91

anak. Penulis berkeyakinan bahwa disparitas putusan yang terdapat dalam

kedua putusan diatas adalah sesuatu yang berdampak positif bagi anak

dikarenakan alasan-alasan berikut ini:

1.) Pelaku anak pada kedua kasus diatas memiliki latar

belakang yang berbeda dalam berbagai aspek, seperti

lingkungan keluarga, pendidikan, keadaan ekonomi,

dst.

2.) Terhadap pelaku anak yang dijatuhi tindakan

dikembalikan kepada orang tua melihat kepada

kesanggupan orangtua dalam mendidik kembali anak

agar tidak mengulangi kesalahannya, karena terdapat

pengawasan penuh dan pemberian kasih sayang dari

kedua orangtua maupun lingkungan keluarga maka

hakim memutuskan sanksi tindakan dengan tetap

dalam pengawasan balai permasyarakatan BAPAS

Kelas 1 Semarang. Selanjutnya, terhadap pelaku anak

yang dijatuhi pidana penjara 4 bulan karena melihat

dari lingkungan keluarga yang mengabaikan anak

sehingga anak menjadi liar serta tidak terkontrol, oleh

karena itu menjadi sesuatu yang buruk apabila hakim

melepaskan anak untuk kembali ke lingkungannya

yang tidak baik bagi perkembangannya

3.) Melihat dari sisi pendidikan, jelas terdapat perbedaan

yang signifikan dimana pelaku anak dalam kasus

92

No.1 berstatus sebagai pelajar dan berkeinginan untuk

tetap meneruskan sekolahnya, sehingga majelis hakim

mempertimbangkan hal tersebut agar tidak

mengganggu terdakwa dalam menempuh pendidikan

dan dalam mempersiapkan masa depannya,

sebaliknya terdakwa anak dalam kasus No.2 sudah

putus sekolah sejak lama dan menjadi pekerja kasar

yaitu buruh di pasar gurami, maka terhadap terdakwa

dua dijatuhi vonis pidana penjara bertujuan agar dapat

mendidik dan mengedukasi terdakwa.

4.) Disparitas pemidanaan terhadap kedua kasus tindak

pidana pencurian dengan unsur yang memberatkan

dimana pelakunya adalah anak sudah bertujuan untuk

pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, perbedaan

penjatuhan vonis ini dirasa sudah cukup adil dengan

pertimbangan-pertimbangan hakim yang termuat

dalam putusan tersebut.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, HASIL PENELITIAN DAN ......kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka - luka berat. 5. Jika perbuatan mengakibatkan

Documents