BAB II KAJIAN PUSTAKA...ekonomi pertanian, kebijakan pemerintah pada pembangunan pertanian sub sector peternakan, intensitas kemitraan, perilaku THK, kinerja usaha ternak, pendapatan

16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teoritis dan empiris tentang pembangunan

ekonomi pertanian, kebijakan pemerintah pada pembangunan pertanian sub sector

peternakan, intensitas kemitraan, perilaku THK, kinerja usaha ternak, pendapatan

peternak serta kajian terhadap penelitian terdahulu.

2.1 Pembangunan Pertanian

2.1.1 Strategi Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor pertanian sangat penting dilaksanakan karena sebagian

besar anggota masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Para

perencana pembangunan ekonomi, perlu sungguh-sungguh memperhatikan

rencana pembangunan pertanian yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Cara yang bisa ditempuh adalah dengan meningkatkan produksi dan

menaikkan harga atas produk-produk yang mereka hasilkan (Arsyad, 2010).

Peningkatan produksi pertanian bukanlah merupakan syarat yang cukup untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. Mosher (2010) mengatakan bahwa ada 5

(lima) syarat mutlak dalam pembangunan pertanian, yaitu 1). Adanya pasar untuk

hasil-hasil usaha tani, 2) Teknologi yang senantiasa berkembang, 3) Tersedianya

bahan-bahan dan alat-alat produksi secara local, 4) Adanya perangsang produksi

bagi petani, 5) Tersedianya transport yang lancar dan kontinyu.

17

Melihat pentingnya dan besarnya peranan sektor pertanian pada pembangunan

ekonomi, maka pemerintah berusaha mengoptimalkan sektor pertanian dengan

cara mengembangkan hasil pertanian, mengembangkan pangsa pasar hasil

produksi pertanian, dan mengembangkan faktor produksi pertanian. Akan tetapi,

menurut Todaro dan Smith (2006) peranan sektor pertanian dalam pembangunan

ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Lebih lanjut

dikatakan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas

sektor pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur

pelengkap dasar. Pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian

penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang

untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil. Kedua, peningkatan

permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi

pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan

ketenagakerjaan. Ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan

yang bersifat padat karya, yaitu non pertanian, yang secara langsung dan tidak

langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh

ketersediaan sarana dan teknologi, tetapi yang penting adalah kualitas manusia tani

sebagai pelaku pembangunan. Paradigma pembangunan pertanian mutlak

diperlukan dengan fokus petani itu sendiri sebagai makhluk berbudaya yang perlu

senantiasa mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta komponen lain

yang saling terkait. Soekartawi (2002) mengatakan, bahwa pembangunan

18

pertanian yang berhasil kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi

dan sekaligus terjadi perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, tetapi tidak

merusak lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut maka harus ada langkah-

langkah kebijakan pembangunan pertanian yang harus diambil oleh pemerintah.

yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pertanian yaitu

pembangunan pertanian berkelanjutan (Todaro, 2000).

.

2.1.2 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Para ahli ekonomi pembangunan telah memberlakukan istilah berkelanjutan

(sustainability) dalam upaya memperjelas hakikat keseimbangan pembangunan

yakni pertumbuhan ekonomi disatu sisi, dan pelestarian lingkungan hidup atau

sumber-sumber daya alam di sisi yang lain. Istilah keberlanjutan mengacu pada

pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, tanpa merugikan kebutuhan generasi

mendatang (Todaro, 2000). Secara operasional Turner et al. (1993) mendefinisikan

pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih

pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan

jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Oleh karena itu,

pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung

secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat

dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya

yang ada untuk kebutuhan masa depan ( Todaro, 2000).

19

Pembangunan berwawasan lingkungan akan merupakan landasan bagi

adanya pembangunan berkelanjutan. Irawan dan Suparmoko, (2002) mengatakan,

bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti

luas. Dalam arti luas pembangunan berkelanjutan dimaksudkan sebagai

pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk

melakukan pembangunan meskipun terdapat penyusutan cadangan sumberdaya

alam dan memburuknya lingkungan, tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh

sumberdaya lain baik oleh sumber daya manusia maupun sumberdaya capital.

Sedangkan dalam arti sempit, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan

yang tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk melakukan

pembangunan, tetapi dengan menjaga agar fungsi sumberdaya alam dan

lingkungan yang ada tidak menurun, tanpa diganti oleh sumberdaya lainnya

(David dan Shirra, 1991).

Dari uraian diatas nampaknya pembangunan ekonomi tidak hanya berupa

meningkatkan produksi barang dan jasa, tetapi juga perlu menjaga kondisi

lingkungan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, dan perlu juga ada usaha

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, mupun sumberdaya

capital serta teknologi. Oleh karena itu untuk menjamin adanya pertumbuhan

ekonomi yang berkelanjutan, harus dicari titik keseimbangan antara kebijakan

pembangunan dan kebijakan lingkungan, sehingga akan tercapai kebijakan

pembangunan ekonomi yang benar-benar menjamin peningkatan kesejahteraan

manusia dalam jangka panjang (Irawan dan Suparmoko, 2002).

20

Saptana dan Ashari, (2007) mengatakan, bahwa paradigma pembangunan

pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan. Pembangunan pertanian berkelanjutan akan makin optimal jika

disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan di antara pelaku

agribisnis. Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem

dan usaha agribisnis serta kemitraan usaha. Melalui kemitraan usaha dapat

menjamin terciptanya efisiensi dan pertumbuhan, keadilan dan pemerataan, serta

berwawasan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan konsolidasi

kelembagaan yang mantap, baik di tingkat petani, pihak swasta maupun

pemerintah.

Yasin dan Indarsih (1988) mengatakan, bahwa salah satu andalan

pembangunan sektor pertanian adalah sub sektor peternakan ayam ras yang

pengembangannya mengacu pada strategi dasar dan tujuan pembangunan

peternakan, mengingat prospeknya cerah, baik untuk tujuan ekspor maupun

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Strategi pembangunan peternakan tersebut

adalah: Pertama, peningkatan produksi yang berorientasi pada perluasan

kesempatan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi usaha,

Kedua, peningkatan kerja sama yang saling mendukung dan saling mendorong

untuk maju antara sub sektor peternakan dan sub sektor lainnya, Ketiga,

peningkatan peranan untuk terwujudnya pembangunan utuh, serasi dan terpadu.

21

Dengan demikian keberhasilan sektor pertanian, sub sektor peternakan di

tentukan oleh: 1) adanya peningkatan produksi dan harga, dari hasil-hasil

pertanian/peternakan. 2) kepastian pasar dan output sekitar pertanian/peternakan.

3) penerapan teknologi. 4) tersedianya sarana produksi pertanian/peternakan. 5)

adanya perangsang produksi. 6) tersedianya transportasi yang lancar. 7)

permintaan domestik akan produk pertanian/peternakan. 8) kualitas sumber daya

manusia, sebagai pelaku bisnis di sektor pertanian/peternakan. 9) kemiteraan yang

saling melindungi, memerlukan, mengembangkan dan menguntungkan

2.2 Kebijakan Pemerintah

2.2.1 Pengertian dan Definisi Kebijakan Pemerintah

Pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau

mengarahkan aktivitas sektor swasta, karena sektor swasta tidak dapat mengatasi

masalah perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan pemerintah

sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, distribusi pendapatan

dan stabilasasi ekonomi (Guritno, 2008). Peranan pemerintah diimplementasikan

dalam bentuk kebijakan pemerintah yang memiliki keterkaitan dan pengaruh yang

kuat terhadap segala bentuk aktivitas publik termasuk di dalamnya kesejahteraan

masyarakat (Jones, 1994)

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003a), mengemukakan kebijakan

adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya

22

hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematik

oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum

(Nagel, 2003). Woll dalam Tangkilisan (2003a) mendefinisikan kebijakan

pemerintah adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di

masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang

mempengaruhi kehidupan masyarakat. Carl J. Friedric dalam Sunarko, (2003)

kebijakan pemerintah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang,

golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan hambatan dan

kesempatan,yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi hambatan tersebut

dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Chandler dan Plano (1988) dalam Tangkillisan (2003b) mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang

ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan

publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus

oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan

secara luas. Pengertian kebijakan publik, dapat diklasifikasikan sebagai intervensi

pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang

dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.

23

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah adalah

suatu keputusan yang dibuat secara sistimatik oleh pemerintah dengan maksud dan

tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum (Nagel, 2003). Menurut Woll

(1966) dalam Tangkilisan (2003a), kebijakan pemerintah adalah sejumlah aktivitas

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung

maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Carl J. Friedric dalam Soenarko, (2003) mengatakan kebijakan pemerintah

adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan dengan hambatan dan kesempatan, yang

diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi hambatan tersebut dalam rangka

mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut administrasi Negara Republik Indonesia

(Nugroho, 2006), kebijakan pemerintah dapat dibagi 2 (dua) yaitu: 1) Kebijakan

internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat

aparatur pemerintah. 2). Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang

mengikat masyarakat umum. Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan

kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya dibuat oleh Pemerintah Pusat

berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain.

Melainkan bila dibuat oleh Pemerintah Daerah berupa Surat Keputusan (SK),

Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain. Dalam penyusunan kebijakan mengacu

pada hal-hal berikut : 1) Berpedoman pada kebijaksanaan lebih tinggi, 2)

Konsisten dengan kebijaksanaan lain yang berlaku, 3) Berorientasi ke masa depan,

24

4) Berpedoman kepada kepentingan umum, 5) Jelas dan tepat serta transparan, 6)

Dirumuskan secara tertulis.

Nugroho (2006), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan

kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu

(a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan

Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.

2. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat

Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan

Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama

atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

3. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk

kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di

bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa

kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan

kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih

memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau

yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Abidin (2004) membedakan kebijakan dalam tiga tingkatan seperti :

25

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun negatif yang meliputi

keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan, yaitu kebijakan yang menjabarkan kebijakan

umum. Tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan

Undang-Undang.

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional /kebijakan pelaksanaan

2.2.2 Kebijakan Pembangunan Pertanian Sub Sektor Peternakan

Hafsah (1999) mengatakan bahwa salah satu kebijakan pembangunan

pertanian sub sektor peternakan adalah memfasilitasi pelaksanaan hubungan

kemiteraan antara perusahaan besar (Inti) dan perusahaah skala kecil (peternak)

dalam bentuk usaha yang saling menguntungkan. Hal ini antara lain karena sub

sektor peternakan menjadi sumber pendapatan dari mayoritas penduduk Indonesia

dengan skala usaha kecil.

Ayam ras secara umum dan ayam ras pedaging khususnya merupakan salah

satu komoditi pada sub sektor peternakan yang memperlihatkan perkembangan

yang sangat pesat dilihat dari jumlah usaha yang dilakukan oleh peternak rakyat.

Di sisi lain peternakan rakyat melakukan budidaya ayam ras pedaging dengan

segala keterbatasan dari aspek teknologi, manajemen, finansial, informasi dan

penguasaan pasar. Oleh karena itu, melaui pola kemiteraan usaha, usaha besar,

menengah dan kecil dapat menekan biaya produksi karena memperoleh harga

26

input yang menguntungkan, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya

fluktuasi pasokan bahan baku (Windarsari, 2012).

Mengacu pada kebijakan strategis tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Bali

mengeluarkan kebijakan pertanian sub sektor peternakan ayam ras pedaging

berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Nomer 6 Tahun 2013 tentang kemiteraan dan

perlindungan usaha peternakan di Provinsi Bali. Peraturan Gubernur tersebut

sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam menata pelaksanaan usaha peternakan

melalui pola kemiteraan, menjaga dan melestarikan kelangsungan hidup

peternakan ayam ras pedaging di Bali. Esensi Pergub tersebut adalah mewajibkan

perusahaan besar (Inti) menata produksi doc (day old chiken) sesuai dengan

permintaan ayam di Bali, sehingga harga ayam hidup lebih stabil pada level yang

menguntungkan. Kebijakan pemerintah berpijak pada UU Peternakan No 67 yang

menyebutkan bahwa usaha peternakan merupakan usaha rakyat dengan tujuan

membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan yang luas bagi masyarakat

(Simatupang, 2003).

Secara empiris, pemerintah bertekad melindungi usaha peternakan ayam ras

pedaging skala kecil, dengan mengatur, melindungi dan mengembangkan industri

peternakan rakyat, akan tetapi dalam kenyataannya tekad pemerintah tersebut,

tidak mampu melawan kekuatan pasar (Yusdja, dkk., 2003; Hafsah, 2009).

Pemerintah menginginkan struktur industri ayam ras dalam bentuk usaha rakyat,

dengan cara membangun pilar-pilar industri padat modal (seperti; industri pakan,

industri pembibitan ayam dan pengolahan). Namun dalam perkembangan yang

27

relatip cepat, justru hal tersebut menyebabkan menyembunyikan kegagalan

kebijakan pemerintah.

Ilham, dkk., (2013) mengatakan, bahwa kegagalan kebijakan pemerintah

terjadi sejak pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan operasional

dengan tujuan agar usaha peternakan ayam ras berkembang untuk memenuhi

kebutuhan permintaan daging nasional. Pemerintah juga gagal melaksanakan

kebijakan karena beranggapan usaha ayam ras dapat dilakukan dalam skala kecil,

sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi sumber pendapatan,

padahal dalam kenyataan hal ini tidak terwujud.

Kebijakan Pemerintah tersebut antara lain Kepres No 50 Tahun 1981 tentang

pembinaan usaha peternakan ayam ras. Esensi kebijakan tersebut adalah

pembatasan skala usaha, 750 ekor (per siklus) untuk ayam pedaging dan 5000 ekor

(per siklus) untuk ayam petelur. Dalam kenyataan, peternak ayam ras skala kecil

tidak efesien, dan fluktuasi harga input dan output sangat tingi. Sehingga peternak

skala kecil mengalami kebangkrutan (Yusdja, dkk., 2004).

Pada tahun 1990, pemerintah menerbitkan Keppres No. 22 Tahun 1990,

tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras. Pada pasal 3 dinyatakan, bahwa

pemerintah mengijinkan usaha ayam ras komersial skala besar untuk melakukan

budidaya, dengan catatan 65% produksi ditujukan untuk ekspor dan perusahaan

tersebut harus melakukan kemiteraan dengan peternak skala kecil.

Keppres tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan skala besar dengan membagi-

bagi usahanya dalam berbagai nama kepemilikan sehingga tidak menyimpang dari

28

Kepres No.22 Tahun 1990, dan dalam periode 1992/1996 tercapai kemajuan

industri ayam ras dengan rata-rata pertumbuhan 16,10 persen pertahun, jumlah

produksi tersebut telah mencapai 62 persen dari total daging nasional, karena

dominasi perusahaan besar melalui pola kemiteraan (Suparta, 2001)

Kemitraan yang berlangsung dinilai sulit diharapkan menjadi andalan untuk

membangun ekonomi peternak rakyat yang modern dan dinamis (Sipayung dkk.,

1997). Bentuk kemitraan yang berlaku, kurang dapat memberikan nilai tambah

kepada peternak kecil sesuai kinerja, menyebabkan perkembangan usaha menjadi

terbatas. Muncul kerisauan peternak kecil atas ancaman pailit usahanya, karena

tidak mampu bersaing dengan usaha skala besar, sekalipun mendapat perlindungan

pemerintah (Yusdja, 1996)

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Keppres No. 85 Tahun 2000,

untuk memberikan jaminan kepastian dan efesiensi usaha peternakan ayam ras

dalam era perdagangan global. Pemerintah tidak lagi melakukan intervensi pada

pengaturan struktur industri ayam ras, akan tetapi pemerintah lebih berperan

sebagai regulator pada usaha budidaya ayam ras (Yusdja, dkk., 2004)

Untuk menyelamatkan usaha ayam ras skala kecil, para ahli ekonomi dan

peternakan menyampaikan saran kepada pemerintah terkait rencana restrukturisasi

industri perunggasan (Komnas FBFI, 2007; Sudaryanto dan Yusdja, 2007).

Restrukturisasi perunggasan yang dimaksud adalah menata ulang struktur dan

sistem yang sudah ada untuk meningkatkan efesiensi dan produktivitas usaha

perunggasan (Ditjennak, 2009a).

29

Upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan agar

membangkitkan kembali usaha unggas yang lebih diarahkan pada peternakan

unggas lokal skala kecil. Langkah kongkret yang dilakukan adalah melalui

beberapa kegiatan yaitu (1) Restrukturisasi perunggasan melalui pengembangan

usaha budidaya unggas di pedesaan (village poultry farming/VPF) (Ditjennak,

2006b); (2) Restrukturisasi perunggasan melalui penataan pemeliharaan unggas

(Ditjennak, 2009b); (3) Penataan kompartemen dan penataan zona usaha

perunggasan dan (4) Kawasan agribisnis unggas local (Ditjen PKH, 2013a).

Namun kenyataannya usaha ayam ras skala kecil belum bisa berkembang sesuai

tujuan pemerintah ( Ilham dkk., 2013; Martindah et al., 2014; Ditjennak ,2009a).

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan, berbagai kebijakan yang telah

dilakukan oleh pemerintah, namun belum ada yang berhasil dalam meningkatkan

kinerja usaha ternak dan pendapatan peternak. Mengacu pada Pergub No. 6 Tahun

2013, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak dari kebijakan tersebut,

yakni apakah dapat meningkatkan kinerja usaha ternak dan pendapatan peternak,

dengan indikator tingkat mensejahterakan peternak, tingkat memberdayakan usaha

peternak, dan tingkat melindungi usaha peternak.

Ada 2 (dua) penelitian yang memiliki kemiripan konsep dan teori serta

pendekatan metodelogi, yaitu penelitian Rahadian (2005) dan penelitian Yul

(2005). Kedua penelitian itu menggunakan konsep teori penerapan kebijakan

dengan pendekatan kuantitatif. Rahadian (2005) menyatakan bahwa implementasi

kebijakan Penyuluhan Pertanian berpengaruh positip dan signifikan terhadap

30

kemandirian kelompok tani. Yul (2005) menemukan bahwa implementasi

kebijakan pemberasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan

pendapatan petani.

2.2.3 Indikator Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah

Provinsi Bali yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2013 (Pergub

No 6 Tahun 2013), tentang pelaksanaan kemiteraan dan perlindungan usaha

peernakan. Tujuan diterbitkan peraturan ini adalah menata pelaksanaan usaha

peternakan ayam ras melalui pola kemiteraan. Pemerintah Daerah Provinsi Bali,

membantu memediasi antara perusahaan besar dengan usaha rakyat dalam

pelaksanaan pola kemiteraan, serta membina, memantau, mengawasi dan

mengevaluasi pelaksanaannya. dan memberikan sangsi bagi yang melanggar

pelaksanaan pola kemiteraan.

Kebijakan ini, sebagai acuan bagi pelaku usaha ayam ras pedaging dalam

menjalankan usahanya, menata pelaksanaan usaha peternakan melalui pola

kemiteraan, dan menjaga kelangsungan hidup budaya peternakan ayam ras yang

ada di Bali. Dalam pelaksanaan, pemerintah bekerja sama dengan asosiasi

peternakan ayam ras. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai

maksud, tujuan dan kepentingan bersama dalam usahanya dan telah memperoleh

pengakuan dari pemerintah daerah. Peranan asosiasi dalam pelaksanaan pola

kemiteraan dan perlindungan usaha adalah (1) memberikan bimbingan tentang

31

pelaksanaan perlindungan usaha kepada peternak , (2) mendampingi pemerintah

daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul antara inti

dan plasma (peternak), (3) bersama pemerintah daerah melakukan pembinaan, dan

pengawasan terhadap pola kemiteraan. (Pergub No 6 Tahun 2013).

Indikator kebijakan pemerintah yang merupakan refleksi dari Pergub No 6

Tahun 2013 adalah tingkat mensejahterakan peternak, tingkat memberdayakan

usaha peternak dan tingkat melindungi usaha peternak. Tingkat mensejahterakan

peternak dimaksud adalah (1) kepastian peternak mendapatkan keuntungan, (2)

kepastian memperoleh kontinuitas produksi, (3) usahanya dapat berkembang dan

(4) usahanya mengarah ke usaha berkelanjutan. Tingkat memberdayakan peternak

dimaksud adalah (1) peternak mendapat kemudahan melakukan pola kemiteraan,

(2) peternak dapat meningkatkan skala produksi, (3) dapat meningkatkan

produktivitas tenaga kerja. Tingkat perlindungan usaha peternak adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada pelaku usaha ayam ras

dalam menjalankan usahanya dengan komponen : (1) kebijakan pemerintah dapat

melindungi usaha peternakan dari praktek monopoli, (2) melindungi dari

persaingan tidak sehat (3) melindungi dari pemusatan kekuatan ekonomi oleh

perusahaan besar.

2.2.4 Pengaruh Kebijakan Pemerintah terhadap Kinerja Usaha Ternak dan

Pendapatan Peternak

Kebijakan pemerintah Daerah Provinsi Bali yang dituangkan melalui

peraturan Gubernur Bali No 6 Tahun 2013 tentang pelaksanakan kemiteraan dan

32

perlindungan usaha peternakan di Provinsi Bali, diperkirakan mempunyai dampak

yang bersifat positip maupun negatip terhadap kinerja usaha ternak dan

pendapatan peternak ayam ras pedaging di Bali. Pengaruh kebijakan pemerintah

terhadap kinerja usaha ternak diukur dengan: (1) FCRA (feed convertion ratio

actual) adalah rasio penggunaan pakan dibandingkan dengan berat badan dicapai

secara alami, (2) FCRD (feed convrtion ratio differen) adalah selisih antara FCRA

dengan FCRS dan (3) Indek produksi. Ketiga indikator variabel Kinerja usaha

ternak sangat tergantung dengan kapabilitas peternak, kemampuan, teknologi yang

dimiliki oleh peternak. Demikian pula dengan pendapatan peternak, diukur dengan

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan asset dan pertumbuhan laba.

Subarsono (2005) mengatakan, kebijakan yang sudah direkomendasikan untuk

dipilih, bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam

implementasinya. Jones (1994) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan

yang merupakan bagian dan fungsi manajemen memiliki keterkaitan dan pengaruh

yang kuat terhadap segala bentuk aktivitas publik, termasuk didalamnya

kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah diyakini mempunyai peranan untuk mengatur dan memperbaiiki

aktivitas perekonomian. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat

diklasifikasikan dalam tiga golongan besar (Guritno, 2008). yaitu : (1) peranan

alokasi sumber-sumber ekonomi, (2) peranan distribusi, (3) peranan stabilisasi.

Dari ketiga peranan pemerintah, tampak bahwa terdapat satu peranan pemerintah

yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dan pendapatan masyarakat yaitu

33

peranan distribusi. Gillespie et al. (2009) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah

di sektor pertanian dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan petani, serta

distribusi pendapatan semakin merata dan meningkat, yang pada akhirnya dapat

mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Jhingan (1992), mengungkapkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi

pendapatan masyarakat, yaitu (1) penerapan kebijakan nasional guna

meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional, (2) Ingin

memiliki suatu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan yang lebih

adil, (3) keputusan membangun pusat perdagangan dan sector-sektor penting lain.

Penelitian Rahadian (2005) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan

Penyuluhan Pertanian berpengaruh positip dan signifikan terhadap kemandirian

kelompok tani, yang dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan

mempengaruhi kinerja dan pendapatan petani. Demikian halnya hasil penelitian

Yul (2005) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pemberasan

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja dan pendapatan

petani. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan, salah satu faktor mempengaruhi

peningkatan pendapatan masyarakat, adalah faktor implementasi kebijakan.

2.3 Intensitas Kemiteraan

2.3.1 Pengertian dan Defenisi Kemiteraan

Kemiteraan adalah suatu kerja sama antara perusahaan besar dengan

perusahaan kecil dalam suatu usaha, atas dasar prinsip saling memerlukan,

34

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan (Pergub No. 6 Tahun 2013). Pola

Kemiteraan adalah suatu pola kerja sama antara perusahan inti sebagai penyedia

modal dengan peternak plasma sebagai pelaksana yang mengacu pada prinsip-

prinsip saling menguntungkan, keterbukaan, keadilan dan pemberdayaan yang

diatur secara tertulis dalam kesepakatan bersama (Pergub No 6 Tahun 2013).

Menurut Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1995, pola kemiteraan inti

plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah

atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak

sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan ini melaksanakan

pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai

dengan pemasaran hasil produksi.

Kemiteraan usaha dilakukan oleh karena ada masalah struktural dalam dunia

usaha, hal ini ditunjukkan oleh adanya lapisan pengusaha besar yang relatip sedikit

jumlahnya namun menguasai sebagian besar asset produktif, sedangkan lapisan

pengusaha kecil sebagai dasar perekonomian rakyat yang jumlahnya relatip besar,

namun kurang andal dan hanya menguasai sebagian kecil asset nasional

(Kartasasmita, 1996). Intensitas kemiteraan merupakan suatu kegiatan untuk

mengukur pelaksanaan kemiteraan yang dilakukan oleh perusahaan inti dengan

peternak plasma. Peningkatan intensitas hubungan ini akan menciptakan suatu

kondisi saling ketergantungan kedua belah pihak, dan akan melahirkan

peningkatan kinerja usaha ternak dan pendapatan peternak ( Dewi dkk., 2014,

Ilham dkk., 2013).

35

Adanya kesenjangan akibat dari tidak meratanya kepemilikan sumberdaya

produksi dan produktivitas, serta sistem distribusi dan pasar diantara pelaku

ekonomi. Kesenjangan tersebut telah menyebabkan terjadinya dikotomi yaitu

pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah, serta menumbuhkan rasa

ketidak-adilan. Dualisme dalam perekonomian tidak mudah untuk dihilangkan

karena menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar dan

sumber daya manusia (Abdul Samad, 2016). Untuk memecahkan masalah ini,

dilakukan upaya besar, yang salah satu diantaranya adalah Kemiteraan.

Kemiteraan dilakukan diantara para pelaku ekonomi itu sendiri. Kemiteraan,

dalam dunia usaha adalah hubungan antar pelakunya yang didasarkan pada ikatan

usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis, yang

hasilnya bukanlah suatu zerosum-game, tetapi positive-sum-game, atau win-win

solution. Dengan kata lain kemiteraan usaha merupakan hubungan kerjasama antar

usaha yang sejajar, dilandasi oleh prinsip-prinsip saling menunjang dan saling

menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan. (Kartasasmita, 1996).

2.3.2 Dimensi dan Indikator Intensitas Kemiteraan

Berdasarkan konsep kemiteraan yang tertuang dalam Pergub No 6 Tahun

2013, bahwa kemiteraan usaha ayam ras pedaging dilakukan dengan pola

kemiteraan inti plasma, yaitu suatu pola kerja sama antara perusahaan inti sebagai

penyedia modal dengan peternak plasma sebagai pelaksana budidaya, mengacu

36

pada prinsip-prinsip saling menguntungkan, keterbukaan, keadilan dan

pemberdayaan yang diatur secara tertulis dalam kesepakatan bersama.

Dalam pola kemiteraan ini diupayakan terwujud iklim usaha yang saling

memerlukan, saling mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan kedua

belah pihak. Perusahaan inti dan peternak plasma yang melaksanakan pola

kemiteraan inti plasma, sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan

kemudahan dalam pelaksanaan kemiteraan. Selain itu, perusahaan inti

berkawajiban meningkatkan efesiensi usaha, memberikan informasi kepada

pemerintah dan asosiasi peternak mengenai perkembangan pelaksanaan

kemiteraan, dan mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur

dalam perjanjian kemiteraan.

Dalam pola kemiteraan inti-plasma perusahaan inti wajib melakukan

pembinaan kepada kelompok mitra binaannya (Pergub No 6 Tahun 2013).

Kewajiban itu dijelaskan dalam 5 (lima) aspek antara lain: (1) aspek pemasaran

dengan membantu akses pasar, memberikan bantuan informasi pasar, memberikan

bantuan promosi, mengembangkan jaringan usaha, membantu melakukan

identitifikasi pasar dan perilaku konsumen, membantu peningkatan mutu produk

dan nilai tambah kemasan. (2) Aspek pembinaan dan pengembangan sumberdaya

manusia dengan : melakukan pendidikan dan pelatihan, melakukan magang, studi

banding dan konsultasi, (3) Aspek permodalan dengan : memberikan informasi

dan memfasilitasi sumber-sumber kredit, mengajukan jaminan dari berbagai

lembaga penjamin, memediasi terhadap sumber-sumber pembiayaan, memberi

37

informasi dan tata cara penyertaan modal dan membantu akses permodalan, (4)

Aspek manajemen dengan : membantu aspek kelayakan, membantu memberikan

sistem organisasi dan manajemen, menyediakan tenaga konsultan dan advisor, (5)

Aspek teknologi dengan: membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi,

membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, dan membantu

pengembangan desain dan rekayasa produk.

Dewi, dkk., ( 2014) mengatakan bahwa dimensi intensitas kemiteraan dalam

pola kemiteraan inti plasma, dimana perusahaan inti menyediakan sarana produksi

peternakan (sapronak) berupa: bibit ayam, pakan, obat-obatan/vitamin, bimbingan

teknis, dan memasarkan hasil produksi, sedangkan peternak plasma menyediakan

kandang serta peralatannya dan tenaga kerja. Peternak diharapkan mampu

mengkombinasikan penggunaan factor-faktor produksi tersebut secara efesien,

agar bisa mencapai pendapatan maksimal.

Indikator intensitas kemiteraan yang merupakan refleksi dari dimensi

intensitas kemiteraan yang tertuang dalam Pergub No 6 Tahun 2013 adalah; (1)

Tingkat penyediaan sarana produksi ternak (sapronak), (2) Tingkat melakukan

bimbingan/pembinaan, (3) Tingkat melakukan pemasaran hasil produksi peternak..

Ketiga indikator itu, sangat menentukan kinerja usaha ternak dan pendapatan

peternak. Tingkat efisiensi dalam usaha sangat menentukan keberhasilan

pengelolaan usaha peternakan ayam ras pedaging, mampu menghasilkan produk

yang bisa bersaing di pasar dan sekaligus membuka peluang kesempatan kerja

serta memberikan pendapatan bagi peternak pola kemitraan.

38

2.3.3 Pengaruh Intensitas Kemiteraan Terhadap Kinerja Usaha Ternak Dan

Pendapatan Peternak

Secara empiris mekanisme pola kemitraan inti plasma yang ditawarkan akan

membantu mengatasi masalah permodalan plasma, karena perusahaan Inti

memberikan pinjaman sarana produksi peternakan kepada peternak. Kemudahan

lain yang didapatkan oleh peternak yaitu melalui jaminan pasar yang diberikan

oleh perusahaan Inti, yang juga berarti perusahaan Inti membangun pasar tetap

bagi produk-produk sapronak yang mereka hasilkan. Perusahaan inti menjual

sapronak secara kredit kepada peternak plasma dan peternak plasma membeli

secara kredit sapronak dari perusahaan Inti pada awal dan selama periode

pemeliharaan ayam. Sapronak yang telah dipasok oleh perusahaan Inti dan dibeli

oleh peternak plasma menjadi milik dan tanggung jawab peternak, jika terjadi

kerusakan dan kehilangan akan menjadi resiko dari peternak ( Bahari, dkk., 2012 )

Waktu panen dilakukan pada saat ayam ras pedaging berumur 35 hari, tetapi

ada kalanya perusahaan Inti terlambat dua hingga empat hari dalam melakukan

pemanenan. Keterlambatan pemanenan akan merugikan peternak karena harus

mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya pakan. Pembayaran sapronak oleh

peternak plasma kepada perusahaan Inti dilakukan pada akhir periode

pemeliharaan ayam ras pedaging, yaitu setelah dilakukan pemanenan. Pembayaran

hasil panen oleh perusahaan Inti, diperhitungkan langsung dengan harga sapronak

yang diberikan kepada peternak dan bonus rasio konsumsi pakan terhadap

peningkatan berat badan.

39

Lebih lanjut dikatakan, bahwa peternak plasma mempunyai kewajiban untuk

menyediakan lahan dan membangun kandang-kandang dengan biaya sendiri,

sesuai dengan standar kandang ayam ras pedaging yang ditentukan oleh pihak

perusahaan Inti. Peternak plasma juga wajib menyediakan sendiri tenaga kerja dan

menyediakan perlengkapan kandang sesuai standar perlengkapan yang ditentukan

oleh perusahaan Inti. Peternak wajib melakukan budidaya atau pemeliharaan ayam

ras pedaging menurut petunjuk dan tata cara budidaya atau pemeliharaan ayam ras

pedaging yang ditetapkan oleh perusahaan Inti. Peternak plasma tidak

diperkenankan untuk menggunakan sapronak selain dari pihak Inti dan menjual

atau mengalihkan sapronak kepada pihak lain. Peternak plasma juga tidak

diperkenankan untuk menjual hasil panen ayam ras pedaging kepada selain

perusahaan Inti. Peternak plasma mempunyai tanggung jawab untuk menjaga mutu

ayam ras pedaging dengan menggunakan sapronak dari atau yang

direkomendasikan oleh perusahaan Inti.

Apabila terjadi kegagalan panen atau kerugian yang diakibatkan oleh

kesalahan pemeliharaan, maka kerugian ditanggung oleh peternak. Peternak

plasma wajib menjalankan prosedur administrasi dan tata cara panen yang

ditetapkan. Peternak plasma bertanggung jawab menjaga keamanan kandang dan

sapronak dan menjalankan biosecurity (sistem pengamanan hayati) yang ketat dan

tidak diperkenankan memasukkan ayam ras pedaging tambahan dan atau yang

tidak direkomendasikan ke dalam kandang. Peternak plasma mempunyai

kewajiban untuk melaporkan secara periodik perkembangan budidaya atau

40

pemeliharaan ayam ras pedaging kepada perusahaan inti dan apabila ayam ras

pedaging yang dipelihara terjangkait wabah penyakit maka peternak mempunyai

kewajiban untuk segera melapor kepada perusahaan Inti ( Dewi, dkk., 2014)

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih

dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip

saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat dengan memperhatikan

tanggung jawab moral dan etika bisnis yang merupakan landasan awal

pelaksanaan kemitraan (Hafsah, 1999). Intensitas kemitraan adalah untuk

mengukur sejauh mana pelaksanaan kemitraan telah dilakukan. Peningkatan

intensitas hubungan inti dan plasma dapat saling memuaskan kedua-belah pihak

dan akhirnya ada saling ketergantungan (Dewi, dkk., 2014; Ilham, dkk., 2013).

Namun, Abdul Samad (2016) mengatakan bahwa produktivitas peternak terus

meningkat belum dapat meningkatkan pendapatan peternak. Oleh karena, disatu

sisi peternak memilki keahlian, modal dan teknologi serta akses pemasaran sangat

terbatas, disisi lain para peternak harus berhadapan dengan perusahaan besar yang

sudah mempunyai modal, teknologi, akses pasar, manajemen yang tinggi.

Dampaknya pertumbuhan populasi dan produksi begitu pesat, namun pada

gilirannya telah menurunkan rasio harga hasil produksi, dan kondisi produkstivitas

peternakan yang terus meningkat belum dapat meningkatkan pendapatan peternak

(Abdul Samad, 2016).

Hasil analisis empirik agribisnis perunggasan peternakan ayam ras pedaging

secara parsial yang dilakukan oleh (Sumaryanto et al. 1989; Rusastra et al.,1990;

41

Agustian dan Rachman, 1994; Yusdja, 1997; Saptana et al., 2002) menyatakan

bahwa struktur industri perunggasan perlu diarahkan pada penguatan konsolidasi

kelembagaan di tingkat peternak rakyat melalui pengembangan pola kemitraan

dengan azas saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan.

2.4 Perilaku

2.4.1 Konsep dan Pengertian Perilaku

Perilaku adalah cara bertindak yang menunjukkan tingkah laku seseorang dan

merupakan kombinasi antara pengembangan anatomis, fisiologis dan psikologis

(Kast dan Rosenzweig, 2002). Stephen dan Timothy (2015) mengatakan bahwa

perilaku adalah cara tertentu terhadap seseorang yang menunjukkan tingkah laku

dan merupakan tahapan pembentukan attitude (sikap) , karena sikap akan

terbentuk dari tiga komponen yaitu cognitive (evaluasi), afektive (perasaan) dan

perilaku (tindakan). Gabungan dari atribut biologis, psikologis, dan pola

perilaku aktual menghasilkan keperibadian (character), yakni kombinasi yang

kompleks dari sifat-sifat dan mental, nilai-nilai, sikap, kepercayaan, selera, ambisi,

minat, kebiasaan, dan ciri lain yang membentuk suatu diri yang unik ( Kast dan

Rosenzweig, 2002). Unsur perilaku terdiri atas perilaku yang tidak nampak seperti

pengetahuan (cognitive) dan sikap (affective), serta perilaku yang nampak seperti

keterampilan (psychomotoric) dan tindakan nyata (action) (Samsudin, 2009).

Pola perilaku orang bisa saja berbeda tetapi proses terjadinya adalah

mendasar bagi semua individu, yakni dapat terjadi karena digerakkan, dan

42

ditunjukkan pada sasaran (Kast dan Rosenzweig, 2002). Jika pernyataan itu absah,

maka perilaku itu tidak dapat spontan dan tanpa tujuan, sehingga harus ada sasaran

baik eksplisit maupun implisit. Perilaku kearah sasaran timbul sebagai reaksi

terhadap rangsangan (penyebab) yang dapat berupa jarak (gap) antara kondisi

sekarang dengan kondisi yang diinginkan, dan perilaku yang timbul untuk

menutup jarak tersebut. Rangsangan disaring melalui sistem keinginan atau

kebutuhan (Gambar 2.1).

Individu

Perilaku

Gambar 2.1

Model Dasar Perilaku Individu (Suparta, 2001)

Tahap rangsangan dapat berubah karena adanya perbedaan persepsi, dimana

perbedaan persepsi, kognisi dan motivasi dapat menyebabkan perbedaan pola

perilaku dari rangsangan yang sama. Menurut Leagans dan Loomis, (1971),

perubahan perilaku merupakan hal yang sangat esensial dalam pembangunan

pertanian, adanya perubahan perilaku agar petani mampu mengelola usahanya

lebih efisien secara teknis maupun ekonomis.

Notoatmodjo (2003) menyatakan perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari

manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain :

berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca, dan

Rangsangan

(sebab)

Kebutuhan

Keinginan

Ketegangan

Ketidak senangan

Sasaran

43

sebagainya. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa perilaku manusia adalah

semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang

tidak dapat diamati oleh pihak luar. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh

Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi

seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini

terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian

organism tersebut merespon, maka teori Skinner disebut teori S-O-R atau

stimulus-organisme-respon.

2.4.2 Pengertian dan Defenisi Perilaku Tri Hita Karana (Perilaku THK)

Tri Hita Karana berasal dari bahasa sanskerta, yaitu Tri, Hita, dan Karana.

Tri artinya tiga, Hita artinya bahagia, dan Karana artinya penyebab. Dengan

demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan. Tri Hita Karana

mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan,

dengan sesama manusia dan dengan alam lingkungannya (Wiana, 2007)

Tri Hita Karana sebagai filosofi hidup umat hindu dalam membangun sikap

hidup yang benar menurut ajaran agama Hindu. Sikap hidup yang benar adalah

bersikap yang seimbang antara percaya dan bakti pada Tuhan dengan mengabdi

pada sesama manusia dan menyayangi alam, berdasarkan yadnya. Terlaksananya

ajaran Tri Hita Karana ini merupakan suatu kebutuhan manusia. Karena kalau

terbangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia

44

dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya, manusialah yang

pertama yang akan merasakan kebahagiaan tersebut.

Menurut Sulistyawati (2000), THK adalah kearifan lokal (local wisdom) yang

sudah menjadi kepribadian budaya (cultural identity) karena mampu

mengakomodasikan dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam

kebudayaan asli sekaligus menjadi bingkai tatanan kehidupan masyarakat Bali.

THK adalah konsep bersifat totalitas meliputi alam semesta, di mana unsur-unsur

THK di alam semesta (makrocosmos) meliputi lingkungan alam fisik, manusia

sebagai penggerak alam, dan Tuhan yang menjiwai alam semesta (Putra, 2000).

Menurut Kaler (1983) dalam diri manusia (mikrocosmos) unsur-unsur THK

meliputi badan kasar (angga sarira), tenaga atau energi (prana) yang mengaktifan

manusia, serta jiwa zat penghidupan manusia (atman).

Sesuai dengan batasan ini, perilaku berdasarkan budaya Tri Hita Karana

(Perilaku THK) dapat dirumuskan sebagai bentuk interaksi indifidu dengan

lingkungannya berdasarkan konsep-konsep budaya Tri Hita Karana . Karena

dalam disertasi ini fokus pada perilaku peternak ayam ras pedaging maka dalam

penerapan konsep Tri Hita Karana, peternak diharapkan mampu memahami

filosofi Tri hita Karana yang menekankan bahwa dalam proses kehidupan menuju

hidup yang sejahtera, manusia diminta menjaga keserasian atau harmonisasi

hubungan antara manusia dengan penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa

(Parahyangan), manusia dengan alam/lingkungan (Palemahan), dan manusia

45

dengan sesamanya (Pawongan) sebagai satu kesatuan yang utuh (Sudibya, 1997;

Surpha,2004; Wiana, 2004; Windia, 2006; Ashrama, 2005).

Dimensi budaya Tri Hita Karana bersifat universal dan dinamis, sebagai

sebuah filosofi masyarakat hindu dalam kehidupan bermasyarakat, karana Tri

Hita Karana merupakan tradisi budaya yang diwarisi secara turun temurun.

Budaya itu sendiri didefinisikan sebagai subjektivitas kolektif. Teori nilai subjektif

(The Subjective Theory of Value) menekankan bahwa preferensi seorang individu

tidak dapat diukur dan secara tidak langsung hanya tercermin dalam perilaku

individu tersebut (Casson, 1993). Perilaku THK merupakan perilaku indifidu

berdasarkan filosofi-filosofi budaya THK. Filosofi THK yang melekat di mana-

mana, seperti dalam selera, kebiasaan, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam

perkembangannya, budaya memiliki peranan yang cukup penting di dalam

mendukung kinerja perekonomian karena terkait dengan pembentukan trust di

dalam kelompok sehingga mengurangi biaya transaksi ( Pratikto, 2012).

Arif (1999) menyebutkan bahwa filosofi THK adalah filosofi universal yang

pada hakekatnya ada dan dianut oleh masyarakat lain meskipun mereka tidak

beragama Hindu. Penerapan filosofi THK diharapkan akan dapat membangun

masyarakat yang hidup berlandaskan harmoni dan kebersamaan (Windia dan

Dewi, 2007). Perilaku THK menekankan perlunya menyeimbangkan kinerja budaya

dan kinerja bisnis dalam setiap kegiatan perekonomian. Kegiatan Perekonomian selalu

dikaitkan dengan proses kewirausahaan oleh karena itu kewirausahaan dapat

dilakukan oleh setiap orang yang menyangkut segala tindakan dan peluang. Riana

46

(2011) menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam kultur THK terbukti

mempengaruhi secara signifikan kemampuan orientasi kewirausahaan dan pasar

(Putra dan Suparta, 2016).

Perilaku THK merupakan refleksi dari penerapan konsep kultur lokal dan

religi dalam kehidupan masyararkat Hindu di Bali, guna mencapai keseimbangan

dan kebahagiaan seperti :

a. Konsep sekala niskala (nyata-tidak nyata)

Niskala, berhubungan dengan keyakinan (sradha) dan kesetiaan (bhakti)

kepada Tuhan. Sebaliknya, sekala berkaitan dengan semangat saling melayani

dan menyayangi antara sesama manusia dan lingkungan nya (Ashrama, 2005).

b. Konsep rwa-bhineda (penghargaan terhadap setiap perbedaan)

Dalam kehidupan, ada pengakuan,penghargaan, dan penghormatan terhadap

berbagai perbedaan yang ada dalam dinamika kehidupan manusia. Hal ini

merupakan elemen penting dari prinsip pelaksanaan demokrasi dalam

kehidupan kemasyarakatan (Ashrama, 2005). Wiana (2004) menambahkan

bahwa konsep ini juga mengakui eksistensi konsep purusa dan predana (laki

dan perempuan atau maskulin dan feminin), benar dan salah, siang dan

malam, baik dan buruk, benar dan salah, kehidupan jasmani dan rohani.

c. Konsep tatvam asi

Surpha (2002) menyatakan bahwa ajaran tatvam asi terdapat dalam kitab suci

Weda yang artinya “engkau adalah aku dan aku adalah engkau”. Maksudnya

adalah bahwa antara manusia yang satu dengan lainnya tidak ada perbedaan

47

hak dan ini merupakan dasar dari hak asasi manusia sebagai sesama mahkluk

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini meletakkan pijakan melaksanakan

kemanusiaan yang adil dan beradab dengan rasa kejujuran, kesucian,dan tanpa

pamrih sesuai dengan swadharma (tugas dan kewajiban masing-masing). Jiwa

tatvam asi mengeliminasi sekat/belenggu kehidupan, seperti; golongan, suku,

ras, agama, kefanatikan kepentingan diri sendiri. Dari toleransi ini diharapkan

terciptanya keharmonisan hidup sehingga seluruh dunia menjadi satu

keluarga. konsep ini mencirikan adanya pengakuan adanya empati, rasa kasih

sayang, dan rasa saling menghargai antar sesama manusia (Ashrama, 2005)

d. Konsep luan-teben

Menurut Ashrama (2005), konsep ini terkait dengan cara mencari harmoni

dalam tata ruang (palemahan), sebagaimana dijabarkan secara rinci dalam

konsep Tri Mandala (adanya harmoni dalam pelaksanaan pembangunan yang

bersifat horisontal), dan Tri Angga (adanya harmoni dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersifat vertikal).

e. Konsep tri maya (tiga dimensi cermin kehidupan)

Konsep ini mencerminkan bahwa pengakuan dari tiga dimensi proses

kehidupan manusia, yakni adanya attita (masa lampau), anagata (masa

depan), dan warta warna (masa kini). Hal ini mengandung makna bahwa apa

yang terjadi pada masa depan harus bercermin dari kondisi masa lampau dan

apa yang terjadi pada masa kini. Dengan demikian, pencarian untuk

48

menemukan harmoni dilakukan agar ada keterkaitan antara masa lampau,

masa kini dan masa akan datang (Ashrama, 2005).

2.4.3 Dimensi Dan Indikator Perilaku THK

Indikator dan dimensi perilaku THK merupakan refleksi dari filosofi THK

antara lain (a) tingkat penerapan konsep parahyangan, (b) tingkat penerapan

konsep pawongan dan (c) tingkat penerapan konsep palemahan. Lebih jelasnya

diuraikan sebagai berikut :

a. Penerapan Aspek Parahyangan

Parahyangan berasal dari kata hyang yang berarti Hyang Widhi atau Tuhan.

Parahyangan merupakan salah satu dimensi dari filosofi THK yang menekankan

bahwa kesejahteraan dicapai bila terealisasi hubungan harmonis antara manusia

dengan Tuhan penciptanya (Surpha, 2001; Wiana, 2004; Ashrama, 2005).

Kegiatan bisnis adalah sebuah persembahan, yang karenanya tak luput dari kontrol

Tuhan (Windia dan Dewi, 2007). Menurut Putra (2000), filosofi THK dalam

konsep parahyangan, seorang pengusaha memiliki keyakinan bahwa keberhasilan

yang dicapai bukanlah semata-mata karena kemampuan dan kerja keras mereka,

melainkan keberhasilan tersebut juga karena kehendak Tuhan. Pengusaha

menyadari bahwa sumber penghasilan berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, seorang

pengusaha memandang doa-doa dan kegiatan keagamaan sebelum melakukan

aktivitas sangat penting maknanya bagi keberhasilan usaha. Dalam hubungan itu

Ashrama (2005), Windia dan Dewi (2007) menjelaskan bahwa pihak perusahaan

49

diharapkan mengusahakan semaksimal mungkin timbulnya suasana Ketuhanan

(relegius) baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

Misalnya, di dalam lingkungan perusahaan dibuatkan pelinggih atau pura

(tempat suci atau tempat pemuujaan Tuhan, seperti musola, masjid, gereja, wihara

dan sebagainya) yang sesuai dengan persyaratan, asri, dan dengan jalan akses yang

mudah. Manajemen hendaknya melaksanakan berbagai bentuk persembahan

kepada Tuhan, seperti mesaiban (persembahan tiap hari sehabis masak), mebanten

(persembahan berupa canang atau bunga dan wewangian) atau memperdengarkan

instrumen dan lagu bernuansa relegi dan kultur sesuai dengan waktu, tempat dan

momennya (desa-kala-patra). Dengan adanya tempat suci ini, setiap kegiatan

perusahaan perlu diarahkan untuk menunjang terciptanya nuansa relegi dan kultur,

misalnya ada dharma wacana (ceramah atau dialog agama dan kekulturan), dan

ngayah (gotong royong) di tempat-tempat suci. Pihak perusahaan juga diharapkan

ikut berpartisipasi dalam mewujudkan nuansa religius dan kearifan lokal di luar

lingkungan perusahaan. Misalnya, di saat ada odalan (ritual peringatan berdirinya

tempat suci) dan kultur di sekitarnya, pihak perusahaan perlu berpartisipasi, antara

lain diwujudkan dengan medana punia (sumbangan sukarela).

Perusahaan mesti mencegah berbagai aktivitas yang menimbulkan penafsiran

negatif yang dapat mengakibatkan keresahan, misalnya, penggunaan simbol-

simbol suci agama atau kultur yang tidak semestinya, baik dalam kontek tempat,

waktu maupun momennya. Sebaliknya, perusahaan sedapat mungkin menyediakan

buku-buku agama dan kultur serta serana lain seperti pendidikan dan ruang relegi

50

khusus bersifat universal untuk para tamu, dalam rangka meningkatkan

pemahaman terhadap agama dan kecintaannya pada kultur khususnya kultur local.

Demikian pula rasa syukur dalam bentuk tindakan menyisihkan sebagian

keuntungan untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan keagamaan

(yadnya) dan kepentingan non keagamaan, baik dalam lingkungan perusahaan

maupun di luar perusahaan.

Diungkapkan bahwa pendekatan diri dengan Tuhan dirasakan sebagai

kekuatan religius yang menyebabkan dapat berpikir tenang dan jernih. Hal ini

menyebabkan para pengusaha dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan

diri terhadap berbagai tindakan dan tantangan.

b. Penerapan aspek Pawongan

Aspek Pawongan berasal dari kata wong (orang atau penduduk) dalam

masyarakat. Implementasi dari filosofi THK pada dimensi ini adalah melalui

adanya hubungan harmonis antar sesama manusia (Surpha, 2001; Wiana, 2004;

Ashrama, 2005). Dalam kontek bisnis perlu dibangun hubungan harmonis intern

karyawan, antar karyawan dan manajemen perusahaan, dan antar manajemen

perusahaan dengan masyarakatnya (Ashrama, 2005). Secara lebih rinci, Ashrama

(2005) menjelaskan bahwa hubungan harmonis tersebut dapat diindikasikan dari

beberapa hal, misalnya : adanya skehe-sekehe (kelompok atau organisasi)

dimasyarakat seperti: serikat pekerja yang efektif dan harmonis dengan

manajemen, kelompok kidung (vokal dan paduan suara), suka-duka, dan lain

51

sebagainya. Pitana (2002) menekankan bahwa ajaran perbuatan (karma) menjadi

pegangan bagi untuk mengembangkan hubungan harmonis terhadap berbagai

unsur yang terkait dengan usahanya.

Perusahaan juga diharapkan mempunyai hubungan yang harmonis dengan

masyarakat, misalnya : memanfaatkan sebagian besar tenaga kerja lokal.

Perusahaan mesti memiliki program yang jelas dan nyata dalam mempersiapkan

SDM dari tenaga kerja lokal (melalui program sekolah lanjutan, kursus/training,

dan lain-lain) agar siap bekerja di perusahaan atau mampu menempati jenjang

manajemen yang lebih tinggi atau mampu menjalin kewirausahaan dengan

perusahaan.Perusahaan mengusahakan sedapat mingkin memanfaatkan hasil

pertanian, peternakan, perkebunan lokal dengan pola kemitraan yang saling

menguntungkan atau membangkitkan kegiatan ekowisata di masyarakat sekitar

untuk pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. Disamping itu perusahaan

secara aktif mengajak rekanan bisnis atau wisatawan untuk melihat kondisi dan

atraksi unik yang ada di sekitar perusahaan yang mengarah pada membangkitkan

kebanggaan masyarakat terhadap keberadaannya dan rasa memilikinya terhadap

perusahaan. Perusahaan juga harus memiliki program yang jelas dalam mengatasi

masalah kemanusiaan.

c. Penerapan aspek Palemahan

Aspek palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, tanah

pekarangan atau wilayah pemukiman. Secara umum dalam filosofi THK,

Palemahan merupakan dimensi yang berhubungan dengan aspek fisik dari

52

lingkungan di sekitarnya, atau di lingkungan perusahaan (Surpha, 2001; Wiana,

2004; Ashrama, 2005).

Ashrama (2005) selanjutnya mengatakan bahwa tata letak perusahaan dan

bangunan yang ada hendaknya disesuaikan dengan keyakinan agama dan kultur

tempat perusahaan berada. Di Bali, perusahaan diharapkan mengikuti tata letak

dan tata ruang dari konsep tri mandala (konsep ruang horizontal, yaitu : kawasan

hulu(utama mandala) untuk tempat suci, kawasan tengah (madia mandala) untuk

hunian, dan kawasan hilir (nista mandala) untuk fasilitas umum, maupun tri angga

(konsep ruang vertikal), yaitu bagian atas adalah kawasan suci, bagian tengan

adalah hunian, dan bagian bawah adalah untuk fasilitas umum. Perusahaan

semestinya memperhatikan asta-kosala-kosali (arsitektur tradisional Bali) untuk

bangunan suci ataupun bangunan yang bernuansa kultur Bali.

Perusahaan diharapkan menyisihkan keuntungannya untuk aktivitas yang

terkait dengan lingkungan yang nantinya digunakan sebagai biaya dalam kaitannya

dengan tanggung jawab sosial perusahaan CSR (corporate social

responsibility).Palemahan berkaitan dengan keberlanjutan (sustainability)dalam

pengelolaanyang merupakan tujuan jangka panjang perusahaan (long orientation).

Perusahaan mesti memiliki komitmen dalam menjaga dan meningkatkan

kualitas lingkungan.Misalnya, berpartisipasi aktif dalam program penyelamatan

lingkungan baik yang dirancang sendiri atau yang dilakukan oleh asosiasi

perusahaan atau pemerintah daerah dan pusat.Perusahaan dapat memanfaatkan

energy dan sumber daya alam seperti lahan dan air secara bijaksana dan efisien

53

serta mampu menangani limbah serta buangan berbahaya dan beracun dengan

baik. Misalnya: kemampuan dalam me”reuse,reduce, dan recycle”, baik botol,

kaleng, plastik, serta lainnya dan melakukan pengomposan sampah dengan baik.

Perusahaan mesti memperhatikan apakah telah melakukan usaha konservasi

alam (ekosistem) yang mungkin dapat dilakukan, seperti : konservasi flora dan

fauna yang dilindungi undang-undang baik berupa konservasi habitat, program

penangkaran legal dan profesional, penyediaan dana untuk konservasi, membantu

sitem pertanian organik terutama yang sesuai dengan kearifan kultur lokal.

Pitana (2002) memandang bahwa dari ketiga filosofi THK tersebut posisi

pawongan adalah sebagai subjek sekaligus objek, dalam arti manusia dalam

hidupnya menentukan dan ditentukan oleh dirinya sendiri terkait dengan

pengetahuan dan pengamalannya. Oleh karena itu, apabila konsep tersebut

diaplikasikan secara ideal maka keharmonisan akan tercapai. Sebaliknya apabila

manusia tidak peduli, maka akan menemukan ketidak harmonisan.

2.4.4 Pengaruh Perilaku THK Terhadap Kinerja Usaha Ternak dan

Pendapatan Peternak.

Kemampuan seorang wirausahawan di dapat melalui pengalaman masa lalu dan

pekerjaan yang dilakukan saat ini. Adnyana (2005) menunjukkan bahwa

wirausahawan yang beragama hindu dan taat menjalankan agama, menjadikan

gagasan-gagasan yang terkandung dalam pustaka suci weda sebagai kerangka

normatif dalam berperilaku. Gagasan tersebut antara lain kualitas dan citra manusia

54

(Tri Kaya Parisudha), hakikat dan makna kerja (Karma yoga), dan keselarasan (Tri

Hita Karana). Budaya Tri Hita Karana memuat nilai-nilai pentingnya keselarasan

dalam berperilaku dalam menjalani hidup dan kehidupan dan pekerjaan. Berperilaku

tidak terlepas dari keyakinan diri yang merupakan kebutuhan psikologis dan menjadi

kebutuhan ekonomi untuk penyesuaian diri. Penelitian oleh Gunawan (2011)

mengungkapkan bahwa nilai-nilai falsafah Tri Hita Karana membentuk sikap mental

serta perilaku pengelola yang telah memainkan peran dalam pertumbuhan dan

Kinerja. Falsafah Tri Hita Karana selain memainkan peran dalam pertumbuhan dan

kinerja juga berperan dalam pengelolaan dan pelestarian.

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta

interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk

pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan

respon/reaksi seorang indifidu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun

dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan seperti berpikir,

berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan tindakan). (Stephen dan

Timothy, 2015)

Dalam perspektif perilaku, Perilaku THK yang berdasarkan filosofi budaya

Bali, kaitan dengan usaha peternakan ayam ras pedaging :

Pertama , filosofi hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia

percaya dengan kemaha-kuasaan dan keberadaan Tuhan, percaya dengan hukum

karma phala (hasil perbuatan), percaya dengan konsep tri kaya parisudha

(berpikir baik, berkata baik, perilaku baik), jika dipahami dan diterapkan akan

55

mendorong tercipta prilaku manusia yang senantiasa patuh pada perintahNya dan

menjauhi laranganNya. Peternak yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan

cenderung akan bersifat lebih jujur, lebih adil, berusaha tidak melakukan

kekeliruan/kecurangan, dan berpengaruh terhadap kinerja dan pendapatan

peternak.

Kedua, filosofi hubungan harmonis antar manusia dengan manusia

(pawongan), yang diderivasi dari konsep relegi tat twam asi (cinta kasih) atau

secara arfiah berarti aku adalah kamu, engkau adalah aku, engkau dan aku adalah

satu, dengan kultur lokal berarti saling asah, asih asuh. Serta konsep relegi rwa

bhineda (mengakui dan menghargai perbedaan artinya sikap menghormati,

menghargai dan menyayangi kepada seseorang berarti juga menghormati,

menghargai, dan menyayangi diri sendiri). Apabila konsep ini dipahami dan

diterapkan maka hubungan antara perusahan besar sebagai pengelola kemitraan

dan peternak selaku plasma menjadi harmonis. Perusahaan besar akan

mempekerjakan peternak secara manusiawi, menghargai kempetensinya, dengan

kompensasi yang memadai sesuai dengan prestasi peternak, tanpa melakukan

tekanan atau tindakan yang tidak profesional. Maka akan berpengaruh terhadap

kinerja dan pendapatan peternak.

Ketiga, filosofi hubungan manusia dengan alam (palemahan). Sesuai dengan

relegi dan kultur hindu, dalam pola pikir manusia, bahwa semua kehidupan adalah

ciptaan Tuhan. Dengan pola pikir tersebut, umat hindu mengimplementasikan

dalam bentuk persembahan atau yadnya seperti : tumpek kandang, tumpek ubuh,

56

dan sebagainya dengan harapan manusia menjadi lebih ramah lingkungan,

memanfaatkan sumber daya secukupnya dan secara sukarela melakukan kegiatan

konservasi dan pelestarian lingkungan. tidak melakukan ekploitasi lingkungan,

tidak beripikiran pragmatis terhadap lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap

kinerja dan pendpatan peternak, dan perusahaan akan berkelanjutan

Kajian empiris tentang perilku berdasarkan filosofi THK, telah banyak

diimplentasikan dalam kegiatan penelitian, seperti penelitian subak oleh Windia

(2005), studi tentang kerusakan lingkungan oleh Agung (2007), studi analisis

bisnis oleh Windia dan Dewi (2007). Filosofi THK juga telah diimplementasikan

dalam pengembangan instrumen pengukur kinerja kultur dan lingkungan jasa

akomodasi (hotel) dan atraksi wisata dalam THK Award and Accreditiatian dan

lomba desa pekraman di Provinsi Bali.

Kajian empiris diatas didukung oleh penelitian Riana (2010) mengatakan

bahwa penerapan nilai-nilai kultur lokal Tri Hita Karana berpengaruh signifikan

terhadap orientasi kewirausahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai

harmonisasi yang terkandung dalam kultur Tri Hita Karana terbukti mampu

meningkatkan kemampuan orientasi kewirausahaan. Semakin baik harmonisasi

hubungan dengan Tuhan (parahyangan), antar sesama (pawongan), dan dengan

lingkungan (palemahan), maka akan semakin tinggi kemampuan orientasi

kewirausahaan. Penelitian Gunawan (2011) dalam Putra dan Suparta (2016)

mengungkapkan bahwa nilai-nilai falsafah Tri Hita Karana membentuk sikap

mental dan perilaku pengelola, memainkan peran dalam pertumbuhan dan Kinerja

57

2.5 Kinerja Usaha Ternak

2.5.1 Pengertian dan Defenisi Kinerja

Kinerja merupakan suatu konsep kontekstual terkait dengan fenomena yang

sedang dipelajari, sehingga langkah-langkah yang digunakan untuk mewakili

kinerja dipilih berdasarkan keadaan perusahaan yang sedang diamati. Penilaian

kinerja merupakan aktivitas penting bagi suatu perusahaan sebagai proses evaluasi

seluruh aktivitasnya. Sifat dasar kinerja suatu perusahaan dan pengukurannya

menjadi topik para ahli dan praktisi sejak perusahaan pertama kali dibentuk.

Penilaian kinerja sering menjadi masalah karena penilaian kinerja seakan-akan

ditujukan untuk tujuan evaluasi dan mengesampingkan tujuan lain seperti

pengembangan kompetensi dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas

serta tujuan lainnya (Moeheriono,2009).

Menurut Riana (2010) bahwa kinerja usaha dapat diartikan sebagai sesuatu

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Secara umum

kinerja yang diharapkan oleh perusahaan adalah berupa prestasi kerja yang dicapai

perusahaan dalam periode tertentu. Prestasi kerja yang ingin dicapai perusahaan

pada umumnya dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan.

Perusahaan pada umumnya dapat mengukur kinerja usahanya dengan

menggunakan ukuran finansial (pertumbuhan penjualan, pertumbuhan keuntungan,

dan pertumbuhan asset) dan nonfinansial ( perputaran karyawan, kepuasan

pelanggan dan produktivitas)

58

Gitman (1994) mengatakan bahwa kinerja usaha digunakan untuk mengukur

dampak dari strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk

menghasilkan kinerja, baik berupa kinerja pemasaran (seperti volume penjualan,

market share, dan tingkat pertumbuhan penjualan), maupun kinerja keuangan

dengan menggunakan rasio keuangan seperti levarage ratio, liquidity ratio,

profitability ratio, effeciency ratio, dan market value ratio. Keown, et al., (2005),

menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan umumnya menggunakan

profitabilitas untuk mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh

perbandingan antara laba dihasilkan dari penjualan dengan investasi perusahan.

Secara umum, konsep kinerja perusahaan didasarkan pada gagasan bahwa

perusahaan adalah gabungan aktiva produktif, meliputi sumber daya manusia,

sumber daya fisik dan modal untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja perusahaan

merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalannya dan menggambarkan tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan. Semakin tinggi kinerja

suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja

bisa diketahui apabila perusahaan mempunyai kriteria keberhasilan yang

ditetapkan (Carton & Hofer, 2006).

2.5.2 Dimensi Dan Indikator KinerjaUsaha Ternak

Pengukuran kinerja perusahaan menyajikan problem konseptual dan

metodelogi karena ada bermacam-macam pengukuran atau indikator kinerja yang

59

tersedia. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan

adalah kinerja keuangan, karena mudah melakukannya. Sementara kinerja non

keuangan seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi dan

komitmen pegawai, hubungan dengan pemasok, kepercayaan pelanggan dan

efisiensi proses bisnis dalam melayani pelanggan, diabaikan karena sulit dalam

pengukurannya (Sintasih, 2011).

Efisiensi dalam usaha sangat menentukan keberhasilan pengelolaan usaha

peternakan ayam ras pedaging agar mampu menghasilkan produk yang bisa

bersaing di pasar dan sekaligus membuka peluang kesempatan kerja serta

memberikan pendapatan bagi peternak. Efesisnsi usaha ternak ayam ras pedaging

merupakan dimensi kinerja peternak dalam usahanya. Efesiensi tersebut

ditunjukkan oleh efesiensi alokasi faktor-faktor mempengaruhi produksi sekaligus

tingkat efisien teknis, efisien harga dan efisien ekonomi (Hidayanti, 2015).

Pandangan lain dimensi kinerja peternak dari Bing Taruman (1999), Kayana

(1995) menyatakan bahwa dimensi kinerja peternak dapat diukur dari rasio pakan

dengan bobot ayam (BW/body weight), selisih rasio aktual dengan rasio standar

dan indek produksi. Rasio aktual adalah efesisensi pakan dengan bobot ayam

yang dicapai secara nyata. Sedangkan rasio standar adalah efesiensi pakan dengan

bobot ayam yang dicapai secara standar, dimana standarisasi ditentukan oleh

pabrik penetasan bibit ayam. Selisish rasio actual dengan rasio standar

menghasilkan rasio different (FCRD). FCRD merupakan refleksi kinerja peternak

60

dalam efesisiensi penggunaan pakan. sedangkan indek produksi adalah ukuran

efesiensi secara keseluruhan (pakan, mortalitas, umur panen).

Dari penjelasan diatas, dalam penelitian ini indikator kinerja usaha ternak

menggunakan rasio pakan dan indek produksi yaitu: 1) Feed Conversion Rasio

Actual (FCRA) adalah arasio penggunaan pakan dengan berat badan yang dicapai

secara actual, 2) Feed conversion ratio Different (FCRD) adalah selisih antara

FCR standar dengan FCR actual yang dicapai oleh peternak, dan 3) indek

produksi (IP) adalah manajemen pengeloaan usaha ternak ayam ras pedaging yang

diukur melalui indikator: mortalitas (ekor), rata-rata berat badan ayam (kg), FCRA

(satuan), umur panen (hari).

2.5.3 Pengaruh kinerja Usaha Ternak terhadap Pendapatan Peternak

Untuk mengetahui tingkat pendapatan peternak ayam ras pedaging yang

dalam hal ini diukur dengan laba usaha, yang perlu diketahui terlebih dahulu

adalah performans produksi secara teknis dan harga input-output usaha (Gray et al.

1986 dan Saptana et al. 1998). Dari faktor tersebut dapat diketahui biaya produksi

dan penerimaan usaha. Selanjutnya dapat dihitung nilai laba usaha tersebut yang

merupakan tingkat pendapatan peternak dalam satu siklus produksi (Gray et al.,

1986; dan Henry et al., 1995).

Untuk mengetahui pengaruh kinerja peternak terhadap pendapatan adalah

dengan mengukur kualitas performace usaha yaitu besaran indek produksi yang

menunjukkan keberhasilan usaha tersebut. Semakin tinggi kualitas performace,

61

maka semakin berhasil usaha peternakan ayam ras pedaging. Artinya semakin

tinggi indek produksi semakin tinggi penerimaan peternak, yang merupakan

tingkat pendapatan peternak dalam satu siklus produksi.

Terdapat empat parameter yang digunakan untuk menghitung kualitas

performa (indeks kinerja) peternakan ayam ras pedaging, yaitu bobot badan rata-

rata, rasio konversi pakan (FCR), ratarata umur ayam saat panen dan persentase

tingkat kematian/mortalitas. Performace usaha ayam ras pedaging diuji dengan

menggunakan parameter indeks produksi(IP). Kemudian, hasil perhitungan indek

produksi dapat di lihat pendapatan peternak ayam ras pedaging yaitu hasil

pengurangan dari harga jual ayam per ekor dengan BEP harga jual ayam,

kemudian dilanjutkan dengan rumus: Pendapatan = laba per ekor x Σ populasi

ayam ras pedaging (Dewi, dkk., 2014)

2.6 Pendapatan Peternak

2.6.1 Pengertian Dan Definisi Pendapatan Peternak

Pendapatan merupakan jumlah penghasilan riel dari seluruh anggota rumah

tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun

perorangan dalam rumah tangga (Adiana dan Karmini, 2013). Pendapatan pribadi

dapat dirtikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang

diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh seseorang

(Sukirno, 2004)

62

Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi, bahwa pendapatan masyarakat

(upah, bunga, sewa dan laba) muncul sebagai akibat jasa produktif (productive

service) yang diberikan kepada pihak swasta (business). Pendapatan bagi pihak

business diperoleh dari pembelian yang dilakukan oleh masyarakat untuk

memperoleh barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh pihak business,

yang digambarkan sebagai lingkaran aliran pendapatan (income circular flow).

Maka konsep pendapatan (income) menurut ekonomi pada dasarnya sangat

berbeda dengan konsep pendapatan (revenue) menurut akuntansi (Case & Fair,

2002; Miller & Meiners, 2000).

Ada perdebatan dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan

pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan (revenue) dan dapat juga diartikan

sebagai pendapatan (income), sebab keduanya memang berbeda. Penghasilan bisa

jadi lebih besar daripada pendapatan, sebab secara teoritis, penghasilan bruto harus

dikurangi dengan setiap ongkos yang dikorbankan oleh seseorang untuk

mendapatkan pendapatannya. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta

kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu

periode dan lebih ditekankan bahwa pendapatan didapatkan dari aktivitas

produktif (Rosyidi, 1995).

Untuk mengetahui tingkat pendapatan peternak ayam ras pedaging yang

dalam hal ini diukur dengan laba usaha (revenue) yang diperoleh dari performans

produksi secara teknis dan harga input-output usaha peternak (Gray, et al., 1986

dan Saptana et al. 1998). Produksitivitas atau tingkat kemampuan ayam untuk

63

memproduksi daging ayam merupakan faktor penting dalam penentuan

pendapatan peternak (Santoso, 2002). Dari faktor tersebut dapat diketahui biaya

produksi dan laba usaha peternak (revenue). Selanjutnya dapat dihitung nilai laba

usaha tersebut yang merupakan tingkat pendapatan peternak dalam satu siklus

produksi (Gray, et al., 1986 dan Henry, et al., 1995).

2.6.2 Dimensi Dan Indikator Pendapatan Peternak

Menurut Soekartawi (2006) bahwa, pendapatan peternak adalah selisih antara

penerimaan dengan total biaya. Rumusnya, Pd = TR – TC dimana Pd adalah

pendapatan, TR adalah total penerimaan dan TC adalah total biaya. Selanjutnya

dikatakan, bahwa penerimaan diperoleh dari produksi fisik dikalikan dengan harga

produksi. Total pendapatan bersih diperoleh dari total penerimaan dikurangi

dengan total biaya dalam suatu priode produksi. Peternak juga mendapatkan

pendapatan sampingan dari kotoran ayam (sebagai pupuk), karung pakan dan

kompensasi pemeliharaan apabila produk yang dihasilkan baik, yang ditunjukkan

oleh FCRD (feed convertion ratio differen) dan bonus mortalitas ditunjukan oleh

indek produksi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Iskandar (1993), menyatakan bahwa dimensi

pendapatan peternak dalam peternakan ayam ras pedaging bersumber dari

penjualan ayam, penjualan karung pakan dan nilai kotoran ayam yang dihasilkan.

Menurut Rasyaf (2002), menyatakan bahwa penerimaan dalam suatu peternakan

ayam ras pedaging terdiri dari: (1) hasil produksi utama berupa penjualan ayam

64

pedaging,; dan (2) hasil sampingan yaitu berupa kotoran ayam dan karung pakan.

Ditambahkan oleh Harnanto (1992), menyatakan bahwa penerimaan setiap

peternak bervariasi tergantung pada jumlah populasi ternak yang dimiliki oleh

setiap peternak dengan menggunakan hubungan antara penerimaan dan biaya.

Menurut Heriyatno (2009), menyatakan bahwa penilaian besarnya penerimaan

yang dihasilkan dari setiap uang yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan usahatani

dapat digunakan perhitungan rasio penerimaan atas biaya (R/C rasio). Hasil dari

penghitungan rasio penerimaan atas biaya, dapat mengetahui apakah suatu

kegiatan usaha tani dapat menguntungkan atau tidak dalam pelaksanaannya.

Kadarsan (1995), yang menyatakan bahwa bahwa pendapatan peternak adalah

selisih antara total penerimaan dengan total pengeluaran dalam jangka waktu

tertentu. Rasyaf (2002) menambahkan bahwa pendapatan peternak adalah

sejumlah uang yang diperoleh setelah semua biaya variabel dan biaya tetap

tertutupi, hasil pengurangan positif berarti untung, hasil pengurangan negatif

berarti rugi.

Indikator pendapatan peternak dalam penelitian ini adalah (1) tingkat

pertumbuhan penjualan, (2) tingkat pertumbuhan asset, dan (3) tingkat

pertumbuhan laba. Ketiga indicator itu merupakan refleksi dari dimensi

pendapatan peternak. Indikator pendapatan peternak dari pertumbuhan penjualan,

sangat erat hubungannya dengan efesiensi pengeloaan input, yang diukur dengan

indek produksi.. Semakin tinggi indek produksi semakin efesien penggunaan

65

input, maka semakin meningkat volume penjualan hasil produksi. Peningkatan

volume penjualan produksi meningkatkan pendapatan peternak (Soekartawi, 2006)

Indikator pendapatan peternak dari pertumbuhan aset adalah merupakan

akumulasi pendapatan dalam suatu periode tertentu. Peningkatan besaran

perusahaan menunjukkan pertumbuhan aset suatu perusahaan. Pertumbuhan aset

diartikan sebagai peningkatan kegiatan operasional atau volume transaksi yang

mencerminkan peningkatan kinerja perusahaan. Aset adalah semua kekayaan yang

dimiliki perusahaan dan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang

(Kusmuriyanto, 2005).

Indikator pendapatan peternak dari Tingkat peningkatan laba diperoleh dari

jumlah hasil produksi fisik dikalikan dengan harga hasil produksi (P x Q) dimana

P = price dan Q = quntitas.. Total laba/keuntungan bersih diperoleh dari total

penerimaan dikurangi dengan total biaya dalam suatu periode produksi. Menurut

Soekartawi (2006) bahwa, keuntungan adalah selisih antara penerimaan dengan

semua biaya. Rumusnya, Laba = TR – TC dimana TR (total revenue) adalah total

penerimaan dari hasil penjualan, dan TC (total cost) adalah total biaya prouksi.

2.6.3 Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak

Dalam mengelola usaha peternakan ayam ras pedaging, tiap peternak harus

memahami tiga unsur penting dalam produksi, yaitu: breeding (pembibitan),

feeding (makanan ternak/pakan), dan manajemen (pengelolaan usaha peternak).

Bagaimana peternak mampu mengkombinasikan penggunaan factor-faktor

66

produksi secara efesien dalam hal ini bibit ayam (doc), pakan, obat-obatan,

vitamin dan tenaga kerja, ag ar mencapai pendapatan maksimal (Bapenas, 2008).

Seperti telah dikemukakan diatas , bahwa tingkat pendapatan petani diukur

dengan menggunakan laba-rugi usaha. Dalam usaha peternakan ayam ras pedaging

laba-rugi diperoleh dari perhitungan hasil penjualan ayam hidup, ditambah produk

sampingan dan bonus performance peroduksi, dikurangi biaya variabel produksi

(Sabarani et al., 2000). Selanjtunya menurut Prawirokusumo (1986), bahwa

jumlah penerimaan hasil produksi dikurangi biaya produksi bernilai positif

merupakan laba atau pendapatan peternak dalam satu kegiatan usaha.

Pandangan ini didukung oleh Sumartini, (2004) bahwa pendapatan peternak

ayam ras pedaging dipengaruhi oleh kombinasi penggunaan factor-faktor produksi

yaitu bibit ayam (doc), pakan, obat-obatan, tenaga kerja, biaya listrik,bahan bakar,

serta investasi kandang dan peralatan. Menurut Rasyaf, (2008) biaya bibit ayam

(DOC), pakan, vaksin, obat dan vitamin, tenaga kerja, listrik, dan bahan bakar,

sebagian besar biaya variabel dihabiskan untuk pakan yaitu hingga 70% dari total

biaya . Sedangkan menurut Abdel at al., (2013) bahwa jumlah pakan dan tenaga

kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi dan pendapatan peternak.

Semua faktor-faktor diatas (secara internal) merupakan variabel yang berpengaruh

terhadap pendapatan peternak. Secara ekternal, sesuai dengan model yang

dikemukakan dalam penelitian ini, variabel lainnya berpengaruh langsung

terhadap pendapatan peternak.