5 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS A. Tinjauan Penelitian Terdahulu Hasil penelitian Sari (2017) tentang Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Menyatakan bahwa Tax Amnesty dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan program SPSS for windows. Hasil penelitian Pramushinta & Siregar (2011) tentang Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. Menyataan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner.Data dari kuisioner dianalisis menggunakan Structural Equiating Model(SEM). Hasil penelitian Winerungan (2013) tentang Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menyakatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang
15
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS A. …eprints.umm.ac.id/38449/3/BAB II(1).pdf · 2018. 10. 25. · Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
5
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian Sari (2017) tentang Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan
Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Menyatakan
bahwa Tax Amnesty dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pelayanan Fiskus berpengaruh negatif
terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuisioner dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda menggunakan
program SPSS for windows.
Hasil penelitian Pramushinta & Siregar (2011) tentang Pengaruh Layanan
Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Upaya Peningkatan Pajak. Menyataan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sunset policy tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuisioner.Data dari kuisioner dianalisis menggunakan Structural Equiating
Model(SEM).
Hasil penelitian Winerungan (2013) tentang Sosialisasi Perpajakan,
Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Menyakatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi
Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang
6
digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Skunder. Teknik
analisis yang digunakan oleh penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda
dengan bantuan software SPSS.
Hasil penelitian Basit (2014) tentang Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku,
Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Menyatakan bahwa Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan
Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang
digunakan oleh penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner. Teknik analisis
data yang digunakan adalah Structural Equiating Model(SEM).
Hasil penelitian Hardiningsih (2011) tentang Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Menyatakan bahwa Kesadaran
Membayar Pajak dan Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak. Sedangkan Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi
Efektifitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang
digunakan untuk penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner. Teknik
analisis data yang digunakan adalah
B. Tinjauan Pustaka
1. Teori Atribusi
Robbins & Judge (2008) Menyatakan bahwa Teori Hubungan (Atribution
theory) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara
kita menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang kita hubungkan
dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika
7
mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan
apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang
disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dipengaruhi oleh kendali
pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal dianggap
sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu, individu tersebut dianggap telah
dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.
Teori atribusi relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini.
Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat
penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seorang untuk membuat penilaian
mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal
orang lain tersebut. (Jatmiko, 2006)
2. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), berarti tunduk
dan patuh pada aturan. Menurut Keputusan Menteri No.544/KMK.04/2000, wajib
pajak patuh adalah sebagai berikut :
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam
dua tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
8
d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal
terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling
banyak lima persen.
e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit
oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau
pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi
fiskal.
3. Sanksi Pajak
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada
orang yang melanggar peraturan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua
macam sanksi, yaitu :
a. Sanksi administrasi, sanksi ini berupa sanksi administrasi denda, sanksi
administrasi bunga dan sanksi administrasi kenaikan.
b. Sanksi pidana, sanksi ini berupa sanksi pidana kurungan dan sanksi
pidana penjara.
Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan)
akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan
9
merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan.
4. Pelayanan Fiskus
Kualitas layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan
tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung
jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan perpajakan
dibentuk oleh dimensi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Ketentuan
Perpajakan, dan sistem informasi perpajakan. Standar kualitas pelayanan prima
kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara
professional, disiplin, dan transparan. Pelayanan berkualitas yang diberikan
kepada wajib pajak antara lain:
Pertama, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah
dipahami oleh semua wajib pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasim
perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini pelayanan
prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.
Kedua, petugas pajak atau Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam
skill, knowledge, dan experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi
pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat
pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak
dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau
diinginkan.
Ketiga, KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan
melalui e-Banking yang bisa dilakukan dimana saja, Penyampaian SPT melalui
10
drop box yang dapat dilakukan dimana saja, tidak harus di KPP tempat wajib
pajak terdaftar, disediakan sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. NPWP
yang dapat dilakukan secara online melalui e-Register dari website pajak.
Keempat, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT),
dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan
menetapkan suatu pelayanan yang terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat
memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-
masing seksi (Hardiningsih, 2011)
5. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang
wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan
masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak
positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan
peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan
kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem
menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang
terutang.
Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi
pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang
dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan
dan pemerintah tau menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk
membangun Negara (Hardiningsih, 2011)
11
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
a. Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat
bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.
Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan
perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang
dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk
perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam
membayar pajak (Hardiningsih, 2011)
b. Program Tax Amnesty
Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada
kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam
waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda)
yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut
hukuman pidana (Ngadiman & Huslin, 2015).
c. Sosialisasi Perpajakan
Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan
penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya
memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan
sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu
12
menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa
pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara (Winerungan, 2013).
d. Sunset Policy
Sunset Policy sebenarnya merupakan tax amnesty dengan tingkat yang
paling rendah. Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib
pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi
mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk
bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan
bebas dari tuntutan pidana. Sunset policy hanya memberikan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus
dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang
pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak
yang mendapat fasilitas Sunset Policy. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama
satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan. (Suryarini & Anwar, 2010)
e. Persepsi Keadilan Sistem Pajak
Persepsi Keadilan Sistem Pajak adalah hasil kompromi yang disepakati
mengenai pajak masing-masing wajib pajak berdasarkan prinsip dasar perpajakan,
kekuatannya wajib wajib pajak prinsip, hukum perpajakan, juga kepercayaan
antara otoritas pajak dan wajib pajak. Oleh karena itu, sistem pajak yang adil
adalah sistem perpajakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pembayar pajak
dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara sebagai dana
pembangunan. Ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan
13
bukti empiris tentang pengaruh persepsi kewajaran sistem perpajakan terhadap