13 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 1.1. Landasan Teori dan Konsep 2.1.1. Teori keagenan (agency theory) Teori keagenan (agency theory) berkaitan dengan hubungan kontrak antara agen (manajer) dan principal (pemegang saham) dimana pemegang saham melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk menjalankan bisnis mereka. Teori ini menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak memiliki ekspektasi untuk memaksimalkan utilitas mereka, terdapat alasan baik untuk mempercayai bahwa adanya keterlibatan agen dalam perilaku yang oportunis pada kepentingan pemegang saham (principal). Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan kondisi seperti ini sebagai hubungan keagenan dimana ketidakmampuan principal untuk dapat mengamati langsung tindakan agen yang dapat menyebabkan bahaya moral dan berdampak pada meningkatnya biaya keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Azubike dan Aggreh, 2014) komponen dari biaya keagenan direpresentasikan oleh biaya pengawasan yang didukung oleh pemegang saham untuk mengawasi atas tindakan manajer. Publikasi laporan keuangan tidak akan diterima kecuali telah dilakukan audit sebelumnya oleh certified accountant public atau auditor eksternal. Keterlibatan auditor eksternal merupakan komponen penting dalam biaya ini sepanjang auditor meyakinkan bahwa tindakan manajer merujuk pada kepentingan pemegang
25
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 1.1 ... II.pdf · go-public di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 ... (SFAC) No. 1 yang ... yaitu interval jumlah hari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13
BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
1.1. Landasan Teori dan Konsep
2.1.1. Teori keagenan (agency theory)
Teori keagenan (agency theory) berkaitan dengan hubungan kontrak antara
agen (manajer) dan principal (pemegang saham) dimana pemegang saham
melimpahkan tanggung jawab kepada manajer untuk menjalankan bisnis mereka.
Teori ini menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak memiliki ekspektasi untuk
memaksimalkan utilitas mereka, terdapat alasan baik untuk mempercayai bahwa
adanya keterlibatan agen dalam perilaku yang oportunis pada kepentingan
pemegang saham (principal). Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan
kondisi seperti ini sebagai hubungan keagenan dimana ketidakmampuan principal
untuk dapat mengamati langsung tindakan agen yang dapat menyebabkan bahaya
moral dan berdampak pada meningkatnya biaya keagenan.
Menurut Jensen dan Meckling (dalam Azubike dan Aggreh, 2014)
komponen dari biaya keagenan direpresentasikan oleh biaya pengawasan yang
didukung oleh pemegang saham untuk mengawasi atas tindakan manajer.
Publikasi laporan keuangan tidak akan diterima kecuali telah dilakukan audit
sebelumnya oleh certified accountant public atau auditor eksternal. Keterlibatan
auditor eksternal merupakan komponen penting dalam biaya ini sepanjang auditor
meyakinkan bahwa tindakan manajer merujuk pada kepentingan pemegang
14
saham, sementara itu auditor juga memiliki tugas yang diperlukan untuk
memeriksa rekening perusahaan. Hal itu yang menyebabkan auditor akan
memerlukan waktu yang lebih banyak dalam memeriksa kegiatan manajer dan
akan berdampak pada lag laporan audit (audit report lag) jika permasalahan agen
cukup besar.
2.1.2. Teori kepatuhan
Tuntutan akan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan
go-public di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995
tentang pasar modal, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Bapepam tentang
kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala. Peraturan-peraturan
tersebut secara tidak langsung membuat perusahaan-perusahaan yang terlibat
dalam pasar modal akan patuh terhadap aturan tentang ketepatwaktuan
penyampaian laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam.
Teori kepatuhan telah diteliti dalam ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang
psikologi dan sosiologi yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi
dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Terdapat dua
perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif
(Saleh dan Susilowati, 2004). Perspektif instrumental mengasumsikan individu
secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap
perubahan insentif, dan hukuman yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif
normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan
berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Komitmen normatif melalui
15
moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi
hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen
normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) berarti
mematuhi peraturan karena otoritas penyusunan hukum tersebut memiliki hak
untuk mendikte perilaku.
Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi
peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berusaha untuk
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan
suatu kewajiban perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu,
juga akan sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan.
2.1.3. Laporan keuangan dan pelaporan keuangan
Salah satu cara yang digunakan oleh suatu entitas untuk menggambarkan
posisi keuangan adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan
merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan untuk
menginformasikan data keuangan perusahaan atau aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan dalam satu periode kepada pihak-pihak yang memerlukan dan
berkepentingan terhadap informasi tersebut. Menurut Kieso, et al. (2007:2)
laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama
kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Belkaoui (2000:126) mengklasifikasikan tujuan laporan keuangan kedalam
tujuan umum dan khusus. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan
secara wajar dan sesuia prinsip akuntansi berterima umum, posisi keuangan, hasil
16
operasi, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Sedangkan tujuan umum
laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya
ekonomi dan kewajiban suatu usaha bisnis dengan tujuan untuk
mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, menunjukkan pendanaan dan
investasi, mengevaluasi kemampuan perusahaan memenuhi komitmen,
menunjukkan basis sumber daya untuk pertumbuhan.
2) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber
daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang
menghasilkan profit dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat
pengembalian dividen harapan bagi investor, menunjukkan kemampuan
operasi, membayar kreditor dan pemasok, menyediakan pekerjaan bagi
karyawan, membayar pajak dan menghasilkan dana untuk perencanaan
dan pengendalian, serta menunjukkan profitabilitas jangka panjang.
3) Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan mengestimasi
earnings potensial perusahaan.
4) Menyediakan informasi lain yang dibutuhkan tentang perubahan sumber
daya ekonomi dan kewajiban.
5) Mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pemakai.
Pelaporan keuangan menurut IAI (2007) memiliki tujuan menyediakan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, atau perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dan
pengambil keputusan. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan menurut Statement
17
Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 yang diterbitkan oleh Financial
Accounting Standard Board (FASB) adalah:
1) Mempunyai manfaat yang besar bagi investor, investor potensial, kreditor,
dan pengguna lain dalam membuat keputusan yang rasional.
2) Membantu investor serta kreditor saat ini dan para pemakai lain dalam
menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas
prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau
jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
3) Menggambarkan jelas sumber daya ekonomi sebuah perusahaan, klaim
atas sumber daya (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya
kepada entitas lain dan modal pemilik).
2.1.4. Peraturan penyampaian laporan keuangan
Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan terdapat dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995. Peraturan tersebut menyatakan bahwa
perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada
Bapepam. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.
36/PM/2003 yang telah disempurnakan oleh Keputusan Ketua Bapepam dan LK
No. Kep-346/BL/2011 yang memuat tentang kewajiban laporan keuangan berkala
(tahunan atau tengah tahunan). Isi dari peraturan tersebut khususnya mengenai
laporan keuangan tahunan sebagai berikut :
1) Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya.
18
2) Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam
rangka audit atas laporan keuangan.
3) Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK
dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga
setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
4) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan
tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.K.6 sebelum
batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan
keuangan tahunan secara tersendiri.
5) Pengumuman Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
huruf c wajib dilakukan dalam paling sedikit satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Laporan keuangan tahunan yang diumumkan paling sedikit meliputi
laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif,
laporan arus kas, dan opini dari Akuntan;
b) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) wajib
sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang
disampaikan kepada Bapepam dan LK; dan
c) Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan
LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
19
Dalam hal penyampaian laporan tahunan dimaksud melewati batas waktu
penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Bapepam Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan
Berkala, maka hal tersebut diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian