BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Konsep Kedaulatan Rakyat 1 ...eprints.umm.ac.id/40138/3/BAB II.pdf · – maka perlu dikaji dari mana kekuasaan tertinggi itu berasal. Atau dengan kata lain

12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kedaulatan Rakyat

1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Sebelum membahas pengertian atau batasan konsep kedaulatan rakyat

perlu dipaparkan terlebih dahulu pengertian kedaulatan baik dalam kamus

maupun menurut pendapat ahli. Secara etimologi kedaulatan yang dalam

bahasa Inggris disebut souvereignty berasal dari kata Latin superanus yang

berarti teratas.9 Sejalan dengan itu C.F. Strong menyatakan bahwa

kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan

mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.10 Lebih lanjut,

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi

atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.11 Sementara itu menurut

kamus filsafat karya Simon Blackburn kedaulatan (souvereignty) adalah

otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainya.12 Uraian diatas

menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan,

dalam hal ini kekuasaan tertinggi.

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa

segi yakni :13 Kedaulatan dari segi internal dan eksternal dan Kedaulatan dari

9 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2002. Pengantar Hukum Internasional.

Bandung. Alumni. Hal. 16. 10 C. F. Strong. 2011. Konstitusi-konstitusi Politik Modern. Bandung. Nusa Media. Hal. 8. 11 Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan. diakses

tanggal 27 Januari 2018. 12 Simon Blackburn. 2013. Kamus Filsafat. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 822. 13 Hotma P. Sibuea. 2014. Ilmu Negara. Erlangga. Jakarta. Hal. 213-214.

13

segi hukum dan politik. Kedaulatan dari segi internal dan eksternal

merupakan bentuk kedaulatan negara, atau pemerintah secara ke-dalam atau

ke-luar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara

atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Perlu dicatat,

bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya dalam batas-batas

yuridiksinya. Sedangkan kedaulatan eksternal dimaksudkan sebagai

kekuasaan negara untuk memenentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan

mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal

berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainya,

lebih khusus terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang

merdeka. Kemudian yang dimaksud dengan kedaulatan dari segi kedaulatan

hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan

menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukanya terhadap individu-

individu yang berada dalam yuridiksinya. Dalam kehidupan bernegara

kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang lebih lanjut dijalankan

alat-alat kelengkapanya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif

serta organ-organ penunjang lainya. Kemudian kedaulatan dari segi

kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam

penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan

bernegara. Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan

umum yang dimana keseluruhan rakyat14 terlibat untuk menentukan pejabat-

14 Dengan syarat-syarat tertentu, misalnya usia.

14

pejabat politik. Kedaulatan dari segi politik ini yang akan dibicarakan lebih

lanjut, dalam bahasan berikut ini.

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi – khususnya kekuasaan negara

– maka perlu dikaji dari mana kekuasaan tertinggi itu berasal. Atau dengan

kata lain dari mana sumber legitimasi kekuasaan pemerintah yang eksis saat

ini. Sebab tanpa dapat menjelaskan hal ini, akan timbul pemahaman bahwa

kekuasaan negara hanya karena adanya kelengkapan negara yang dapat

memberikan daya paksa terhadap rakyat. Jika demikian halnya, kekuasaan

negara tidak berbeda dengan kekuasaan sekelompok penyamun yang

menyandera para korbanya15. Untuk menjelaskan dengan hal ini, para ahli

mengajukan tesis mengenai sumber legitimasi tersebut. Penjelasan tersebut

dikenal dengan istilah doktrin, ajaran atau teori kedaulatan. Dalam lintasan

sejarah, terdapat berbagai macam ajaran kedaulatan yang dikenal luas yakni

:16 ajaran kedaulatan Tuhan, ajaran kedaulatan raja, ajaran kedaulatan negara,

ajaran kedaulatan hukum dan ajaran kedaulatan rakyat. Namun lima ajaran

diatas sesungguhnya merupakan pengembangan dari tiga doktrin utama

yakni : ajaran kedaulatan tuhan, ajaran kedaulatan Raja, ajaran kedaulatan

Rakyat. Ajaran kedaulatan Tuhan menganggap bahwa pemilik kedaulatan

yang sesungguhnya adalah Tuhan dan manusia yang berkuasa sebagai

pemimpin di suatu negara hanyalah wakilnya yang telah dikehendaki untuk

mempin. Doktrin kedaulatan Tuhan berkaitan erat dengan alam pemikiran

15 Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Politik. 2015. Jalasutra. Yogyakarta. Hal. 126-129. 16 Hotma P. Sibuea. Op. Cit. Hal. 213-214.

15

teologis yang mana Tuhan dianggap sebagai prima causa atau penyebab

utama. Kemudian doktrin kedaulatan raja yang mengangap raja sebagai

wakil Tuhan, atau titisan dewa17 yang bertugas untuk mengurus segala hal

menyangkut kehidupan duniawai. Jadi legitimasi dari kekuasaan raja atau

kaisar adalah karena mereka merupakan wakil Tuhan atau titisan dewa.

Sehingga memiliki keistimewaan tertentu yang tidak dimilki oleh manusia

lain (semacam ada keunikan). Lalu, menyangkut ajaran kedaulatan rakyat

yang menganggap bahwa kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber

kekuasaan bagi pemerintah. Maka dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah

adalah berasal dari rakyat. Sehingga segala aspek penyelenggaraan

pemerintahan seyogyanya melibatkan rakyat atau setidak-tidaknya tidak

menciderai kepentingan dan nurani rakyat. Apabila ditilik lebih dalam lagi,

sesungguhnya konsep kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan doktrin

kontrak sosial Thomas Hobbess, Jeans Jacoub Resseau, dan John Locke.

Secara gradual doktrin kontrak sosial menganggap bahwa antara rakyat dan

penguasa telah terjadi kontrak baik secara terang-terangan atau secara diam-

diam. Kontrak tersebut berupa pengakuan mengenai siapa yang diberi hak

untuk memerintah siapa dan siapa yang mempunyai kewajiban diperintah

oleh siapa.18 Lebih lanjut, konsekuensi dari doktrin kedaulatan ini ialah

bahwa rakyat mempunyai peran sentral dalam penyelenggaraan kehidupan

bernegara. Hal senada seperti jargon milik Abraham Lincoln “dari, oleh dan

17 Seperti di Jepang yang menganggap bahwa Kaisar merupakan keturunan dari Dewi

Ameterasu (Dewi Matahari) 18 Abu Daud Busroh. 2011. Ilmu Negara. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 72-74.

16

untuk rakyat”. Untuk itu, semua aspek penyelenggaraan negara harus melalui

persetujuan rakyat atau setidak-tidaknya oleh lembaga yang mewakili rakyat.

Sehingga dasar pembenar atau penghahalan kekuasaan pemerintah adalah

kehendak dan persetujuan rakyat.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat

adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu

negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembenar kekuasaan

pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara.

2. Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang

bekerja secara sinergis dan koheren.19 Indonesia sebagai negara yang

berdasarkan atas hukum, tentu menyelenggarkan pemerintahanya melalui

suatu sistem hukum. Sistem hukum Indonesia dimulai dari Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan

dijabarkan atau rigidkan oleh peraturan perundang-undangan dibawahnya

tanpa boleh bertentangan dengan hukum pokoknya. Dalam Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa “kedaulatan rakyat”

dicantumkan pada Pembukaan alinea ke-IV20.

19 Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 48-

50. 20 Bunyi Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea

ke-IV yakni …maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang

Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia

yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…

17

a. Kedaulatan Rakyat Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedaulatan rakyat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2).

Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat,

dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam penjelasanya21 disebutkan bahwa :

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama “Majelis

Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan

menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat

Kepala Negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (wakil

presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi,

sedang presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-

garis besar yang telah ditetapkan Majelis.

Pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut.

Menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat namun pelaksanaan

diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusywaratan Rakyat. Maka

dengan demikian sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia. Dengan argumen yang demikian menjadikan Majelis

Permusywaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara.

Konsekuensinya ialah adanya kewenangan Majaleis Permusyawaratan

Rakyat untuk mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta

21 Sekedar catatan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebelum perubahan memiliki penjelasan, kalau sekarang sudah tidak ada.

18

menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dapat

meminta pertanggungjawaban Presiden.

Secara doktrinal, sistem ketetanegaraan Indonesia sebelum

amandemen—khususnya terkait dengan kedaulatan—menganut sistem

distribution of power. Artinya terdapat distribusi kekuasaan lembaga-

lembaga negara yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga

tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari Majelis

Permusywaratan Rakyat selaku lembaga tertinggi negara kepada

lembaga-lembaga tinggi negara.

b. Kedaulatan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beda halnya dengan kedaulatan rakyat pada Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.

Sesudah perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Rumusan tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal mengandung

makna bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak

rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini

dapat dimengerti, sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa

19

didasarkan pada atauran main tertentu akan mengakibatkan suatu kondisi

anarkis atau chaos dan bubarlah Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-undang Dasar tersebut,

ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait

dengan kedaulatan rakyat ialah undang-undang menyangkut Pemilihan

Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah beserta peraturan-

peraturan senada lainya.

3. Teori Perwakilan

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam bentuknya yang

paling kuno demokrasi dipraktikan di Athena secara langsung. Rakyat

(kecuali perempuan dan budak) terlibat secara langsung dalam pengambilan

kebijakan negara. Namun dalam perkembangannya asas demokrasi seperti

itu tidak memungkinkan lagi seiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas urusan kenegaraan. Maka, praktik

demokrasi langsung bergeser menjadi demokrasi perwakilan. Mula-mula

demokrasi perwakilan atau sistem perwakilan digunakan pada Abad

Pertengahan (+1500-1700 M) di Perancis. Saat itu para tuan tanah (Land

Lord) yang dianggap menguasai tanah sekaligus orang-orang yang berdiam

di dalamnya dijadikan sebagai penasehat Raja bersama dengan para pendeta.

Tuan Tanah dan Pendeta tersebut tergabung dalam badan curiaregis yang

kemudian menjadi House of Lord. Dalam perkembangan berikutnya, muncul

pula perwakilan yang bukan dari golongan bangsawan. Golongan ini berasal

20

dari kelas menengah atau rakyat kebanyakan yang dipercaya oleh

sekelompok masyrakat untuk memperjuangkan kepentinganya. Golongan ini

kemudian menjadi badan yang sekarang dikenal dengan sebutan House Of

Commons.22 23

Perkembangan praktik demokrasi tersebut, kemudian memunculkan

dokrin-doktrin baru mengenai demokrasi. Sekarang secara umum dikenal

ada istilah Demokrasi Langsung (dirrect democracy) dan Demokrasi Tidak

Langsung (indirect democracy). Demokrasi tidak langsung atau demokrasi

perwakilan dalam praktiknya mempunyai aneka macam model. Model-

model perwakilan itu ada terdiri atas perwakilan teritorial, perwakilan

fungsional dan perwakilan politik. Perwakilan teritorial merupakan model

perwakilan yang digunakan untuk mewakili kepentingan teritori atau daerah-

daerah tertentu. Jadi masing-masing daerah di sutau negara akan diwakili

oleh seseorang atau beberapa orang yang akan memeperjuangkan

kepentingan daerahnya. Kemudian perwakilan fungsional merupakan bentuk

perwakilan yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu dari golongan

masyarakat. Fungsi yang dimaksud seperti jabatan, keahlian, atau

kedudukanya. Kemudian perwakilan politik ialah perwakilan yang berasal

partai politik tertentu yang diutus mewakili partainya di lembaga perwakilan.

Di Indonesia sendiri, ketiga model perwakilan tersebut pernah dan/atau

masih diterapkan. Untuk perwakilan teritorial dikenal dengan nama Dewan

22 Hotma P. Sibuea. Op. Cit. Hal. 294-295. 23 Abu Daud Busroh. Op.Cit. Hal.143-144.

21

Perwakilan Daerah, untuk perwakilan politik dikenal dengan nama Dewan

Perwakilan Rakyat, sedangkan perwakilan fungsional dikenal dengan istilah

utusan golongan24. Pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 utusan golongan sekarang sudah tidak

digunakan lagi.

Terkait dengan masalah perwakilan selain masalah model-model

perwakilan juga terdapat masalah mengenai hubungan antara si wakil dengan

konstituenya. Mengenai hubungan itu terdapat beberapa pandangan. Tapi

sebelumnya bolehlah saya bercerita, bahwa pada zaman dulu di Spanyol pada

masa abad pertengahan sebelum si wakil menghidiri rapat parlemen, kota

atau wilayah yang diwakilinya akan memberi paduan rinci mengenai apa

yang harus yang harus disampaikan dan dibela dalam rapat parlemen. Si

wakil juga diharuskan untuk mengangkat sumpah dan membuat perjanjian

agar si wakil tidak menyimpang atau melangkahi mandat yang telah

diberikan. Praktik semacam ini kemudian dikenal dengan sebutan mandat

imperatif. Jadi si wakil secara murni hanya bertugas untuk menyampaikan

kehendak para konstituenya terlepas dari keyakinan nuraninya. Kemudian

praktik mandat imperatif semacam ini bergeser menjadi model perwalian

karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan demokrasi. Pada

model perwalian si wakil yang terpilih tidak lagi dianggap sebagai

mandataris, tapi sebagai orang yang dipercaya untuk memperjuangkan

24 Jimly Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Grafindo. Jakarta.

Hal. 305-306.

22

kepentingan konstituennya menurut nurani dan pikiranya. Jadi si wakil

dianggap sebagai wali dari para konstituenya yang mengerti dan mengetahui

kepentingan kepentingan terbaik para konstituen dan membela kepentingan

itu dengan caranya sendiri.25

Mengenai hubungan antara si wakil dan konstituenya terdapat pula

pandangan para ahli. Salah satunya pendapat Gilbert Abcarian yang

menyatakan ada empat tipe mengenai hubungan si wakil dengan yang

diwakilinya yakni 26:

a. Si wakil bertindak sebagai “wali” (trustee)

Di sini si wakil bebas bertindak sebagai atau mengambil keputusan

menurut pertimbanganya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang

diwakilinya

b. Si wakil bertindak sebagai “utusan” (delegate)

Di sini si wakil bertindak sebagai utusan atau duta dari yang diwakilinya,

si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya.

c. Si wakil bertindak sebagai “politico”

Di sini si wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali (trustee) dan ada

kalanya sebagai utusan (delegate). Tindakanya tergantung materi yang

dibahas.

d. Si wakil bertindak sebagai “partisan”

Di sini si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari

partai (organisasi) si wakil. Setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya maka

lepaslah hubunganya dengan pemilihnya, dan mulailah hubunganya

dengan partai (organisasi) yang mencalonkanya tersebut.

B. Konsep Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Kata partai politik tidak asing tidak asing lagi ditelinga kita. Dengan

maraknya pemberitaan yang berkaitan dengan situasi politik dalam negeri,

25 Norm Kelly & Sefakor Ashiagbor. 2011. Partai Politik dan Demokrasi Dalam Perspektif

Teoritis dan Praktis. National Democratic Institute. Washington DC. Hal. 7. 26 Abu Daud Busroh. Op.Cit. Hal. 147-148.

23

kata partai politik acapkali terdengar beserta seluk-beluk dan dinamikanya.

Partai politik secara sederhana merupakan sarana partisipasi politik

masyarakat dalam mengelola kehidupan negara. Namun terdapat sekian ahli-

ahli yang memberikan rumusan atau definisi partai politik dengan berbagai

macam perspektifnya. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa “partai politik

adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah

untuk memperoleh kekuasaan politik dan memperoleh kedudukan politik

secara konstitusional guna menjalankan program-programnya.”27 Carl J.

Friedrich28 sebagaimana dikutip Miriam Budiardjo dalam bukun Dasar-dasar

Ilmu Politik merumuskan bahwa partai “politik ialah sekelompok manusia

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan penguasaan

ini, memberikan manfaat idiil dan materil bagi anggota-anggotanya”.

Pendapat Miriam dan Friedrich sama menekankan bahwa partai politik

merupakan kelompok manusia yang bergerak secara terorganisir untuk

mendapatkan dan/atau mempertahankan kekuasaan politik untuk

mewujudkan visi-visinya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa :

27 Miriam Budiardjo. Op.Cit. Hal. 403-404. 28 Ibid. Hal. 404.

24

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Definisi partai politik yang ditandasakan dalam Undang-undang Nomor

2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008

Tentang Partai Politik secara gradual tidak jauh berbeda dengan definisi

partai politik secara teoretis. Bagian-bagian tertentu yang membedakan

terletak pada syarat bahwa partai politik harus turut memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pada beberapa definisi partai politik diatas, dalam karya

tulis ini penulis menggunakan definisi partai politik sebagaimana yang

terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

yakni Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

25

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

2. Peran dan Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik sesungguhnya telah sedikit dipaparkan pada

bagian latar belakang, baik secara doktrinal maupun yuridis. Namun pada

bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam, agar terdapat kesatuan

paham. Miriam Budiardjo memaparkan bahwa partai politik mempunyai

fungsi yakni29 :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Pada masyarakat modern, tentu banyak ragam pendapat dan aspirasi

yang berkembang. Pendapat yang beragam tersebut akan hilang bagai

butiran debu terseok angin apabila tidak ditampung dan digabung

dengan pendapat yang senada. Maka diperlukan upaya penggabungan

atas pendapat dan aspirasi tersebut. Proses ini dinamakan

penggabungan kepentingan. Setelah adanya penggabungan atau

agregasi, pendapat dan aspirasi tadi diolah dalam bentuk yang lebih

teratur atau artifisial. Setelah proses tersebut, maka partai politik

merumuskanya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini kemudian

dimasukan ke dalam program atau platform partai politik untuk

diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen

(DPR dan/atau DPRD-Pen) agar dijadikan kebijakan umum

pemerintah. Demikianlah alur penyampaian pendapat dan aspirasi

kepada pemerintah melalui partai politik.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses yang melaluinya sesorang

memperoleh sikap dan orientasi politik, yang berlangsung ditempat ia

berada. Disisi lain sosialisasi politik bermakna sebagai proses yang

melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik yakni nilai-

nilai, norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan baik untuk

keperluan internal partai politik tersebut atau untuk keperluan

kepemimpinan nasional. Untuk kepentingan internal, partai politik

29 Ibid. Hal. 405-409.

26

memerlukan kader-kader berkualitas demi menjamin perkembangan

partai kedepanya. Selain itu, dengan mempunyai kader-kader

berkualitas partai poltik lebih berpeluang untuk mencalon kader-

kadernya ke bursa kepemimpinan nasional.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Pada setiap komunitas masyarakat pasti terdapat konflik-konflik

kepentingan tertentu, apalagi dilingkungan masyarakat dengan tingkat

heterogenitas yang tinggi. Fungsi partai politik dalam kondisi yang

demikian ialah untuk meminimalisir potensi konfilk tersebut dengan

cara menumbuhkan rasa saling pengertian diantara kader dan

pendukungnya yang bergam.

Pendapat lain diutarakan oleh Micheal G. Roskin, bahwa secara

umum setidak-tidaknya partai politik mempunyai beberapa fungsi yakni :30

1. A bridge between people and government (sebagai jembatan antara

rakyat dan pemerintah)

Partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat-

pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan

(aspirasi) rakyat dan responsivitas pemerintah dalam mendengar

tuntutan rakyat.

2. Aggregation of Interests (Agregasi kepentingan)

Agregasi kepentingan adalah suatu aktivitas yang didalamnya

tuntutan-tuntutan indvidu dan kelompok dikombinasikan menjadi

usulan kebijakan publik yang signifikan.

3. Integrtion into political system (integrasi ke dalam sistem politik)

Fungsi ini dijalankan oleh partai politik dengan jalan

mengintegrasikan/memasukan elemen-elemen masyarakat dengan

berbagai identitas sosial (misal buruh, petani, profesional, dsb) ke

dalam sistem politik untuk menjadi bagian didalamnya dan ikut

berkiprah.

4. Political Socialization (sosialisasi politik)

Fungsi ini berupa pengajaran kepada kader partai politik terkait

tentang bagaimaan bermain politik. Secara praktis, hal itu dapat

dilakukan dengan cara memperkenalkan kandidat atau pejabat terpilih

kepada warga negara. Salah satu tujuan dari aktifitas ini, ialah

membuat anggota-anggota partai politik berpartisipasi dalam

kehidupan politik atau terlibat dalam proses-proses politik.

5. Mobilization of Voters (mobilisasi pemilih)

30 Dalam Deden Faturohman dan Wawan Sobari. 2002. Pengantar Ilmu Politik. Malang.

Penerbit UMM Press. Hal. 275-277.

27

Fungsi ini berkenaan dengan aktifitas partai politik dalam pemilu.

Partai politik berusaha mendapatkan suara dari pendukung-

pendukungnya. Fungsi mobilisasi bukan berarti paksaan, serangkaian

strategi berupa kampanye dari para kandidat dari partai politik terkait.

6. Organization of government (mengorganisasikan pemerintahan)

Partai politik yang memenangkan pemilihan umum, biasanya akan

menjalankan fungsi ini. Mereka berusaha agar tugas-tugas

pemerintahan dan kekuasaan, digunakan untuk mengubah kebijakan

pemerintah agar sesuai dengan cita-cita partai politik.

Secara yuridis fungsi partai politik diatur pada Pasal 11 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan

keadilan gender.

(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan

secara konstitusional.

3. Hak dan Kewajiban Partai Politik

Pada bagian terdahulu telah dijabarkan pengertian serta fungsi partai

politik. Sejalan dengan kedudukan dan fungsinya itu, partai politik juga

mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban partai diatur secara

eksplisit dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun hak partai politik

28

yang tercantum pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni :

Partai Politik berhak:

a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;

b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai

Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur

dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota

dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan

k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan

perundang- undangan.

Kemudian selain hak terdapat pula kewajiban partai politik yang diatur

pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yakni :

29

Partai Politik berkewajiban:

a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang - undangan;

b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;

d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;

e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik

anggotanya;

f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;

g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;

h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah

sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara

berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa Keuangan;

j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan

k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

C. Konsep Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang

dikenal dengan recall. Recall menurut Black’s Law Dictionary yaitu Removal of

a public official from office by popular vote31 (terjemahan bebasnya ialah

pemberhentian pejabat publik dari jabatanya oleh atau atas keinginan mayoritas

pemilih). Sejurus dengan pengertian tersebut C.F. Strong mengemukakan bahwa

recall memberikan hak bagi para pemilih yang tidak puas untuk mengusulkan,

diantara rentang waktu pemilihan-pemilihan, agar wakilnya diberhentikan dan

diganti dengan wakil lain menurut kehendak rakyat.32 Jadi recall menurut Strong

adalah penarikan kembali wakil rakyat oleh konstituenya atau para pemilihnya.

Sedangkan dalam kamus politik karangan B.N. Marbun, recall diartikan sebagai

31 Bryan A.Garner. 2000. Black’s Law Dictionary: Seventh Edition. Saint Paul. West Group.

Hal. 1019. 32 C. F. Strong. 2011. Op.Cit. Hal. 304.

30

suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk

organisasinya, yaitu Partai Politik.33 Dari pemaparan diatas dapat dimengerti

bahwa pengertian recall menurut B.N. Marbun sesuai dengan pengaturan dan

praktik pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat di

Indonesia. Adapun fungsi Recall oleh partai politik yakni sebagai mechanism

control dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota

parlemen.34

Lebih lanjut, secara yuridis Pemberhentian antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat diatur pada Pasal 239 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni :

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa

keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan;

33 B.N. Marbun. Kamus Politik. Jakarta. Sinar Harapan. Hal. 43. 34 Nike K. Rumokoy. 2012. Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia. Manado. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012.

Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 3.

31

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum

anggota DPR, DPD dan DPRD;

f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini;

g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; atau menjadi anggota partai politik lain.