BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.2 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya kotraprestasi atau imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemamkmuran rakyat. Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2012:7) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak adanya kontraprestasi (tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung) dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara”. Menurut Waluyo (2011;2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan, dengan tidak medapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas yang menyelenggaraan pemerintahan”. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara
26
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.2 Landasan Teori 2.1.1 … II.pdf · Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. 3) ... Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.2 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya
kotraprestasi atau imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk
kemamkmuran rakyat.
Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2012:7) “Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan
dengan tidak adanya kontraprestasi (tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung) dan
digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara”.
Menurut Waluyo (2011;2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak medapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas yang
menyelenggaraan pemerintahan”.
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakn untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak memiliki
unsur:
a) Iuran dari rakyat kepada Negara dalam bentuk uang (bukan barang)
b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang atau memiliki kekuatan Undang-
Undang dan aturan pelaksanaannya.
c) Tanpa adanya jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung.
d) Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.1.2 Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak, yaitu :
1) Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara itu sendiri. Yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument
pengumpulan dana guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Ditunjukan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur tau melaksanakan kebijakan pemerintah
dalam bidang ekonomi dan social. Yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument
pengatur melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat, conrohnya untuk mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi ekonomi.
2.1.3 Tarif Pajak
Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak yang berlaku di Indonesia yaitu :
a) Tarif Sebanding/Proporsional
yaitu tarif pajak yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar
pengenaan pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
b) Tarif Tetap/Regresif
yaitu tarif pajak akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan
c) Tarif Progresif
yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan
pajak. Contoh Pajak Pengahsilan
d) Tarif Degresif
yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar
pengenaan pajaknya semakin meningkat.
Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif
progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak
Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak
proporsional yaitu 10%.
2.1.4 Pengelompokan Pajak
1) Menurut golongannya:
a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh:
Pajak Penghasilan.
b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2) Menurut sifatnya:
a) Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan.
b) Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
3) Menurut lembaga pemungutnya:
a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah,
Pajak Bumi dan Bangunann dan Bea Materai.
b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah DaeraH dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri
atas:
1) Pajak Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor.
2) Pajak Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Waluto (2010;17) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:
1. Official Assessment System
Sistem ini merupakan system pemungutan Pajak yang memberikan wewenang
kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak.
Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
b) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.
c) Wajib Pajak bersifat Pasif.
2. Self assessment System
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. Withholding System
Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang
oleh Wajib Pajak.
2.2 Tinjauan Umum Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Pengertian PPN
Menurut Mardiasmo (2011:294) Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai
dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa
Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN
termasuk jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain
(pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak
(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa
Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor
Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang
yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang