9 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur. 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
31
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian ... II TAX RE… · dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Badan Dalam perpajakan Indonesia, yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2013: 1) adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.
1) Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang
(bukan barang).
2) Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.
3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
10
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan
Definisi Penghasilan menurut Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU
Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2.1.3 Pengertian Wajib Pajak Badan
Dalam perpajakan Indonesia, yang dimaksud dengan Badan adalah
sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha. Pengertian badan meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan
Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah
(BUMN/D) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap (BUT/permanent
establishment). Definisi mengenai ‘badan’ ini dapat kita temukan pada pasal 1
angka 3 UU KUP nomor 28 Tahun 2007. Badan sebagaimana diuraikan di atas,
merupakan salah satu subjek pajak. Badan yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia disebut dengan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri.
Manakala persyaratan subjektif maupun objektif telah terpenuhi, Subjek Pajak
Badan disebut dengan Wajib Pajak Badan (WP Badan).
11
Fasilitas Tarif PPh untuk WP Badan antara lain yaitu:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Peraturan Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari
usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran
bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang
dimaksud adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk
bentuk usaha tetap; dan
(2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto
tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan
PP ini adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau
jasa yang dalam usahanya:
(1) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang,
baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
(2) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum
yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
Sedangkan WP Badan yang tidak dikenakan PPh Final sesuai dengan
ketentuan PP ini adalah:
(1) WP Badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
(2) WP Badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
12
beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi
Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam
1 (satu) Tahun Pajak.
2) Tarif pajak PPh Badan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan.
Tarif pasal 31E UU PPh adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif
umum yang disebutkan pada pasal 17 ayat (1) huruf b atau pasal 17 ayat
(2b) UU PPh, dengan kata lain ada diskon tarif PPh sehingga tarif yang
dikenakan kepada WP Badan yang memenuhi syarat hanya sebesar 14%
(untuk tahun pajak 2012) atau 12,5% (mulai tahun pajak 2013). WP Badan
yang berhak mengenyam fasilitas ini adalah WP Badan yang jumlah
peredaran brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 50 milyar.
Cara penghitungannya dapat dilihat pada memori penjelasan pasal 31E UU
PPh. Menurut penegasan dalam poin 2.c. Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak
Nomor SE-66/PJ./2010 tanggal 24 Mei 2010, yang berasal dari kegiatan
usaha, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
sebelum dikurangi dengan biaya fiskal.
Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tarif pajak PPh Badan
digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang. Tarif pajak PPh Badan
adalah berdasarkan pasal 17 dan pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun
2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut:
(1) Tarif pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28%.
(2) Tarif pajak untuk tahun pajak 2010 dan 2011 serta tarif Pajak
Penghasilan Badan (PPh Badan) SPT Tahun PPh Badan 2012 dan
13
seterusnya adalah sebesar 25%.
(3) Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka
yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat
memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif
tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
(4) Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
dari tariff tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Keperluan dalam penerapan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena
pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
2.1.4 Fungsi Pajak
Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi pendanaan sebagai salah satu sumber
penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi
mengatur yaitu pajak yang tinggi akan dikenakan untuk konsumsi sesuatu yang
kurang bermanfaat agar dapat mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak
untuk ekspor 0%, guna mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.
Mengingat peran pajak begitu penting bagi pembangunan nasional, maka perlu
14
diketahui lebih jauh fungsi sebenarnya dari pajak tersebut. Menurut Siti Resmi
(2011:3) menyebutkan ada dua fungsi pajak, yaitu :
1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya
tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi
pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
dan lain-lain.
2) Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
2.1.5 Sistem Perpajakan
Di Indonesia sendiri mempunyai 3 jenis sistem pemungutan pajak yang
telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain (Mardiasmo, 2013:7):
1) Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah selaku fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang
oleh wajib pajak.
15
2) Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang terutang.
3) Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2.1.6 Penelaahan Pajak (Tax Review)
Penelaahan pajak atau tax review merupakan suatu tindakan penelaahan
terhadap seluruh transaksi perusahaan guna menghitung jumlah pajak yang
terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan
peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Villios, 2011). Tax review
dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga,
yaitu konsultan pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang
perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013:5). Pemilik perusahaan dan
konsultan pajak harus sama-sama memahami keadaan perusahaan dan membuat
rencana yang berkaitan dengan perpajakan perusahaan agar memberi kontribusi
maksimum bagi perusahaan (Reilly, 2011). Tax review juga dapat menunjukkan
transaksi mana yang memiliki potensi pajak dalam suatu perusahaan (Andini Gita
dan Sumadi, 2014).
16
1) Tax Review atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Tax review atas PPh Badan dilakukan dengan menilai kewajiban perpajakan
Wajib Pajak badan yaitu.
(1) Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Badan.
Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak). Apabila Wajib Pajak badan melakukan kegiatan
penyerahan barang kena pajak dan atau Jasa Kena Pajak atau ekspor
barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU No. 42 Tahun
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, maka Wajib Pajak badan tersebut
memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
(PKP).
(2) Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
Pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak
badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Menurut
UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan yang
meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan
biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa
yang terutang maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN
dengan tarif 0% dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan
17
menyusun laporan keuangan berupa neraca, penghitungan rugi/laba
pada saat tahun pajak berakhir.
(3) Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
(4) Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak, membuat faktur
pajak, melunasi bea materai dan mentaati pemeriksaan pajak.
2) Tax Review atas Withholding Tax
Tax review atas withholding tax, meliputi kewajiban pemotongan dan
pemungutan atas.
(1) Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan
kepada WP orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
atau kegiatan yang dilakukan.
(2) Pemotongan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak tertentu yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-
bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada
bendaharawan pemerintah).
(3) Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan
sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa,
dan jasa kepada Wajib Pajak badan dalam negeri, dan BUT.
(4) Pemotongan PPh Pasal 24 dilakukan oleh pihak tertentu yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan Wajib Pajak dalam negeri
terutang pajak atas pembayaran penghasilan yang diperoleh di luar
negeri. Tujuan pemotongan/pemungutan pajak untuk meringankan