9 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Industri Perbankan di Indonesia Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan lainnya berupa pelayanan jasa-jasa hanyalah merupakan pendukung dari dua kegiatan utama tersebut (Kasmir, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, Bank memiliki fungsi untuk menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur), terkait fungsinya ini Bank disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara. Sebagai lembaga perantara, kelebihan akan dana yang dimilki oleh penyimpan dana baik dana perseorangan, badan usaha, yayasan maupun lembaga pemerintah dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat dihimpun di bank yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada pihak-
28
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Industri Perbankan di Indonesia II.pdf · 9 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Industri Perbankan di Indonesia Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Industri Perbankan di Indonesia
Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun
1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang
perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok
perbankan, sedangkan kegiatan lainnya berupa pelayanan jasa-jasa hanyalah
merupakan pendukung dari dua kegiatan utama tersebut (Kasmir, 2012).
Berdasarkan definisi tersebut, Bank memiliki fungsi untuk menjembatani
kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan pihak
yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur), terkait fungsinya ini Bank
disebut sebagai lembaga intermediasi atau lembaga perantara.
Sebagai lembaga perantara, kelebihan akan dana yang dimilki oleh
penyimpan dana baik dana perseorangan, badan usaha, yayasan maupun lembaga
pemerintah dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito berjangka dapat
dihimpun di bank yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada pihak-
10
pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau
kredit. Fungsi intermediasi dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak
memiliki kepercayaan kepada bank dan selanjutnya perekonomian secara
keseluruhan akan memperoleh manfaat dari keberadaan dari suatu Bank
Selain sebagai lembaga intermediasi, bank juga mempunyai jasa-jasa
pelengkap lainnya yang mendukung kelancaran kegiatan bank sebagai lembaga
intermediasi. Jasa tersebut antara lain memberikan pelayanan dalam lalu lintas
sistem pembayaran, dengan adanya bank maka berbagai cara pembayaran yang
diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan
dengan lancar baik secara tunai maupun non tunai (cek, giro, transfer, kliring,
Automatic Teller Machine/ATM). Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat
tergantung dari kemampuan masing-masing bank dalam menyediakan suatu jasa
perbankan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen
serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimilikinya (Kasmir, 2012).
Selain kedua fungsi tersebut bank juga mempunyai fungsi sebagai media
dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Secara
kelembagaan sistem moneter terdiri dari otoritas moneter dan bank atau lembaga
lain yang menjalankan fungsi moneter. Bank termasuk dalam sistem moneter
karena bank selain menjadi sarana dalam transmisi kebijakan moneter juga dapat
menciptakan uang (uang giral maupun uang kuasi) dan hampir seluruh proses
perputaran uang dalam perekonomian terjadi melalui perbankan. Disinilah
mekanisme transmisi kebijakan moneter dari Bank sentral ke perbankan dan
kemudian ke perekonomian terjadi. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk
11
menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain
dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar dan atau tinggi
rendahnya suku bunga. Melalui berbagai instrumen kebijakan moneter yang
dimiliki, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan atau suku
bunga perbankan yang kemudian akan mempengaruhi jumlah kredit perbankan
dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah investasi dan kegiatan
perekonomian secara keseluruhan.
Dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter seperti tersebut maka
keberadaan dan kesehatan bank merupakan prasyarat bagi kebijakan moneter yang
efektif. Bank yang sehat adalah bank yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya
dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan dengan menjaga dan
memelihara kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai fungsi intermediasi,
membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat mendukung efektivitas
kebijakan moneter. Selain itu bank juga dituntut untuk memperhatikan kondisi
internal banknya sendiri dengan melakukan kontrol di berbagai sisi bank, kegiatan
yang dapat dilakukan seperti bank selalu menjaga permodalan yang ada pada
perusahaannya sehingga modal yang ada dipastikan cukup untuk kegiatan
usahanya, menjaga dan mengelola kualitas asetnya dengan baik, mengoperasikan
bank berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup
untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya
sehingga dapat memenuhi kewajiban setiap saat.
Berdasarkan atas definisi di atas, terkait fungsi-fungsi bank dapat
dikelompokkan menjadi tiga fungsi antara lain (Latumaerissa, 2014) :
12
a) Agent of trust, yaitu bank sebagai suatu lembaga perantara
(intermediasi) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan
keuangan dari dan untuk masyarakat.
b) Agent of development, yaitu bank adalah suatu lembaga perantara yang
dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan
kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses
transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi.
c) Agent of Service, yaitu bank selain sebagai lembaga intermediasi yang
selalu dilakukan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa
pelayanan lainnya seperti jasa transfer, jasa penagiham, dan jasa
lainnya.
2.2 Kebijakan Perbankan di Indonesia
Perkembangan produk dan jasa perbankan yang makin kompleks serta
terintegrasinya ekonomi global menuntut Bank Indonesia untuk selalu
melaksanakan kebijakan dan regulasi yang tepat dan cepat sesuai dengan
perkembangan situasi dan arah perbankan nasional. Dalam rangka melaksanakan
tugas mengatur Bank, Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan
perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya Kebijakan
perbankan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dan perkembangan jenis serta jumlah bank
13
di suatu negara akan membentuk sistem perbankan yang unik dalam arti berbeda
antara satu negara dengan negara lain.
Pengelompokan bank di Indonesia berdasarkan kepemilikan dan ruang
lingkup operasinya. Dalam kepemilikannya Bank Umum di Indonesia dibedakan
menjadi bank milik pemerintah yang biasa disebut persero, Bank milik pemerintah
Daerah, BPD, bank asing, bank campuran, dan bank milik swasta nasional.
Sementara itu berdasarkan ruang lingkup operasinya bank umum dibedakan
menjadi Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi devisa atau bank devisa
dan bank yang tidak dapat melakukan kegiatan transaksi devisa atau bank non
devisa. Hingga Desember 2013 tercatat ada 120 bank umum yang terdaftar di
Bank Indonesia yang terdiri dari 4 Bank Persero, 36 Bank Umum Swasta
Nasional Devisa, 30 Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa, 26 Bank
Pembangunan Daerah, 14 Bank Campuran, dan 10 Bank Asing (Statistik
Perbankan Indonesia, 2014).
BI terus melakukan langkah-langkah pembangunan sistem perbankan
Indonesia yang sehat, kuat dan mampu bersaing secara global maka, tahun 2004
Bank Indonesia telah merumuskan cetak biru untuk pembangunan Indonesia ke
depan dengan meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang dilandasi
dengan visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat dan efisien
guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna mewujudkan visi API dan
sasaran yang ditetapkan serta mengacu pada tantangan yang dihadapi perbankan
maka program API akan dilaksanakan antara lain melalui penguatan struktur
14
perbankan yang bertujuan memperkuat permodalan bank umum (konvensional
dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha
maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan
skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit
perbankan. Implementasi program penguatan permodalan dilaksanakan secara
bertahap yang pencapaiannya dapat dilakukan melalui (a) penambahan modal
baru baik dari shareholder lama maupun investor baru (b) merger dengan bank
atau beberapa bank lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru (c)
penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modal (d) penerbitan
subordinanted loan.
Dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan program
peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya
struktur perbankan yang lebih optimal (Arsitektur Perbankan Indonesia, 2014 /
www.ojk.go.id). Secara keseluruhan struktur perbankan Indonesia diharapkan
terbentuk sebagaimana gambar 2.1.
15
Sumber : Arsitektur Perbankan Indonesia, 2014 (www.ojk.go.id)
Gambar 2.1
Struktur Perbankan Indonesia sesuai API
Sesuai gambar 2.1 di atas, pada posisi puncak diharapkan 2 sampai 3
bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan
untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp. 50
triliun. Posisi kedua terdapat 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan
usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara
Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun. Kemudian pada posisi ketiga, terdapat
30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu
sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank
tersebut memiliki modal antara Rp. 100 miliar sampai dengan 10 triliun. Pada
posisi dasar terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan
BPR Bank dengan kegiatan
usaha terbatas
Da
erah
Bank Nasional
Bank Internasi
onal
Kor
porasi
Ritel
Lainnya
Permodalan (Rp. Triliun)
50
10
0,1
Bank dengan fokus:
16
usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp. 100 miliar (Arsitektur
Perbankan Indonesia, 2014 / www.ojk.go.id).
2.3 Kinerja Keuangan BPD
Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di
raih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas
perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat
diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data
keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kinerja (performance)
merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan
operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek
penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber
daya manusianya. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang
dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan
gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup
aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan
sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan.
Kinerja perusahaan dapat di ukur dengan menganalisa dan mengevaluasi
laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan dapat dihitung sejumlah rasio
keuangan. Rasio keuangan merupakan alat ukur yang digunakan dalam
perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu
hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang
lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio keuangan dapat