17 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Evaluasi Program 2.1.1. Pengertian Evaluasi Program Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu evaluation yang berarti ujian. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data, untuk menentukan sejauh mana tujuan program dapat tercapai. Evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan, sebagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu evaluasi didukung oleh sejumlah teori. Evaluasi pada umumnya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan/ program guna dipertanggung jawabkan kepada yang berwenang, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan tercapai serta sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan fakta dilapangan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), “Secara Umum Evaluasi Dapat Dikatakan Sebagai Kegiatan Yang Menyangkut Estimasi, Atau Penilaian Kebijakan Yang
34
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Evaluasi Program · 2020. 10. 12. · 17 BAB II KAJIAN PUSTAKA . 2.1. Evaluasi Program . 2.1.1. Pengertian Evaluasi Program . Kata evaluasi berasal dari
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
17
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Evaluasi Program
2.1.1. Pengertian Evaluasi Program
Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris yaitu
evaluation yang berarti ujian. Evaluasi merupakan proses
pengumpulan data, untuk menentukan sejauh mana tujuan
program dapat tercapai. Evaluasi merupakan alat yang
digunakan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu
pengetahuan, sebagai cabang ilmu pengetahuan, ilmu
evaluasi didukung oleh sejumlah teori. Evaluasi pada
umumnya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan
kebijakan/ program guna dipertanggung jawabkan kepada
yang berwenang, evaluasi dapat digunakan untuk mengukur
sejauh mana tujuan tercapai serta sejauh mana kesenjangan
antara harapan dengan fakta dilapangan. Menurut
Anderson dalam Winarno (2008:166), “Secara Umum
Evaluasi Dapat Dikatakan Sebagai Kegiatan Yang
Menyangkut Estimasi, Atau Penilaian Kebijakan Yang
18
Mencakup Substansi, Implementasi Dan Dampak
Pelaksanaan Kebijakan Tersebut”.
Menurut Stufflebeam dalam Arikunto Dan Jabar
(2010:1) mendefinisikan bahwa “Evaluasi Merupakan
Penggambaran Proses, Mencari Dan Memberikan Informasi
Yang Berguna Untuk Para Pengambil Keputusan Dalam
Menentukan Alternatif Keputusan”.
Dari beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan
diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses
penilaian dan penggambaran yang mencakup substansi
untuk memperoleh hasil akhir dari kegiatan, serta untuk
menyajikan informasi sebagai hasil dari suatu keputusan.
Ada beberapa pengertian tentang program, program
adalah suatu rencana yang akan dilaksanakan, yang
melibatkan berbagai unit yang berisikan kebijakan serta
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam waktu yang
ditentukan. Menurut arikunto (2004:2), program dapat
dipahami dalam dua pengertian yaitu : 1). Pengertian secara
umum yang dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan
19
kegiatan yang akan dilakukan dikemudian hari; 2).
Pengertian secara khusus dihubungkan dengan evaluasi
yang berarti satu kesatuan atau unit kegiatan yang
merupakan implementasi suatu kebijakan, berlangsung
dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam
organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
Menurut Isaac dan Michael (1984:6), sebuah program
yang dilaksanakan harus diakhiri dengan evaluasi, hal ini
dikarenakan untuk melihat apakah program tersebut
berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Terdapat tiga tahap rangkaian
evaluasi program menurut Isaac dan Michael yaitu : a).
menyatakan pertanyaan serta mengspesifikasikan informasi
yang akan diperoleh; b). mencari data yang relevan dengan
penelitian, dan ; c). menyediakan informasi yang
dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan,
memperbaiki atau menghentikan program.
Dari beberapa pendapat ahli yang telah dipaparkan
diatas, dapat disimpulkan bahwa program merupakan
20
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang di
tentukan, program tidak hanya terdiri dari satu kegiatan,
namun merupakan serangkaian kegiatan yang menjadi satu
kesatuan yang membentuk suatu sistem yang saling terkait
satu dan yang lainnya, dan dilaksanakan oleh sekelompok
orang.
Evaluasi program merupakan suatu rangkaian
kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk
menilai/mengukur tingkat keberhasilan suatu program.
Menurut arikunto (2009:5), melakukan evaluasi program
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
apakah tujuan pendidikan telah terealisasi, evaluasi program
merupakan upaya menyediakan informasi yang akan
disampaikan kepada pengambil keputusan.
Dari pendapat yang telah dipaparkan ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan
yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat hasil atau
21
manfaat serta dampak dari kegiatan atau program yang telah
dilaksanakan.
2.1.2. Tujuan Evaluasi Program
Menurut arikunto (2004:13), evaluasi mempunyai dua
tujuan yaitu tujuan umum diarahkan pada program secara
menyeluruh, dan tujuan khusus difokuskan pada tiap-tiap
komponen.
Sedangkan tujuan evaluasi program menurut
Mulyatiningsih, (2011:114). Evaluasi program dilakukan
dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menunjukan sumbangan program terhadap
pencapaian tujuan suatu organisasi, hasil
evaluasi ini penting untuk pengembangan
program yang sama ditempat yang lain.
2. Mengambil keputusan mengenai keberlanjutan
sebuah program, apakah program perlu
diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.
Menurut pendapat ahli diatas dapat disimpulkan
bahwa tujuan evaluasi program merupakan suatu kegiatan
untuk mengetahui suatu keadaan dari sebuah program
apakah program tersebut dapat tetap digunakan untuk
22
diteruskan sebagai bahan pengembangan ditempat lain,
diteruskan namun diperbaiki terlebih dahulu atau dihentikan
untuk tidak digunakan lagi.
Suatu program dalam keterlaksanaannya harus
senantiasa dilakukan evaluasi, untuk dapat melihat sejauh
mana ketercapaian dalam implementasi program tersebut,
apakah berhasil atau tidaknya. Kefektifitasan program yang
berjalan, tidak dapat diukur jika tidak dilakukan evaluasi
program. Dengan demikian kebijakan yang berhubungan
dengan program harus didukung oleh data, karenanya
informasi dan data merupakan bahan rekomendasi bagi
pengambil kebijakan, untuk memutuskan apakah program
tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Jadi
dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah upaya
untuk mengetahui/ mengukur ketercapaian sampai
sejauhmana sebuah kebijakan tersebut dapat
terimplementasikan.
23
2.1.3. Manfaat Evaluasi Program
Kegiatan evaluasi tidak dapat dipisahkan dalam
pengambilan keputusan dan kebijakan lanjut dari suatu
program, dari hasil evaluasi program, para pengambil
keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program
yang sedang atau telah dilaksanakan.
Menurut arikunto (2012:22), Empat kebijakan yang
dapat diambil berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah
program, yaitu :
1) Menghentikan program karena dipandang bahwa
program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak
dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan,
2) Merevisi program karena pada bagian-bagian
terdapat yang kurang sesuai dengan harapan.
3) Melanjutkan program karena pelaksanaan program
menunjukan bahwa segala sesuatu telah berjalan
sesuai dengan harapan, dan memberikan hasil
yang bermanfaat,
4) Desimilasi atau menyebarluaskan program
(melaksanakan program ditempat-tempat lain atau
mengulangi lagi program dilain waktu), karena
program berhasil dilaksanakan dengan baik, maka
sangat baik jika dilaksanakan di tempat lain atau
diulangi dilain waktu.
Dari paparan beberapa pendapat ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi tidak dapat
24
dipisahkan dari sebuah kebijakan atau program, guna
pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai
keberlanjutan program, karena akan sangat menentukan
apakah program yang sedang dilaksanakan atau telah
dilaksanakan dapat dilanjutkan di tempat lain, dilaksanakan
kembali dilain waktu atau pun dihentikan.
2.2. Model Evaluasi Program CIPP
Menurut wirawan (2011:80), yang menjelaskan ada
bermacam-macam jenis model evaluasi program, yaitu : 1).
Model Evaluasi Program Berbasis Tujuan, 2). Model
Evaluasi Berbasis Tujuan, 3). Model Evaluasi Formatif Dan
Sumatif Dan Model Evaluasi Program CIPP. Dalam hal ini
peneliti hendak menggunakan model evaluasi CIPP maka
berikut akan dipaparkan tentang model evaluasi CIPP.
Wirawan (2012:92), menggambarkan bagan konteks
dan evaluasi masukan, evaluasi proses dan evaluasi produk
(CIPP) adalah sebagai berikut :
25
Tabel 2.1.
Bagan Evaluasi CIPP
Menurut Endang Mulyatiningsih (2013:120), CIPP
merupakan singkatan dari context, input, process dan
product yang dikembangkan oleh Stufflebeam pada tahun
1960an. CIPP mempunyai tujuan untuk membantu evaluator
dalam mengevaluasi program, proyek atau institusi. Dalam
hal ini berarti CIPP merupakan model evaluasi yang
dilakukan secara komperhensif untuk memahami aktivitas
Konteks
1.Berupaya untuk
mencari jawaban
atas apa yang
perlu dilakukan ?
2.Waktu
pelaksanaan
sebelum program
diterima.
3.Keputusan
Perencanaan
Program
Input
1.Berupaya untuk
mencari jawaban
atas pertanyaan
apa yang harus
dilakukan ?
2.Waktu
pelaksanaan
sebelum program
dimulai.
3.Keputusan
penstrukturan
program
Proses
1.Berupaya
untuk mencari
jawaban atas
pertanyaan apa
program sedang
dilaksanakan ?
2.Waktu
pelaksanaan
ketika program
dilaksanakan
3.Keputusan
pelaksanaan
Produk
1.Berupaya
untuk mencari
jawaban atas
pertanyaan
apakah program
sukses ?
2.Waktu
pelaksanaan
ketika program
selesai
3.Keputusan
resikel ya/tidak
program harus
diresikel
26
program, mulai dari ide program dimunculkan sampai pada
hasil yang dicapai setelah program dilaksanakan.
Dalam model evaluasi CIPP terdapat komponen-
komponen evaluasi yaitu sebagai berikut :
a. Context evaluation
Evaluasi konteks merupakan upaya untuk
menggambarkan kebutuhan, tujuan pemenuhan
dan karakteristik yang melaksanakan. Seorang
evaluator harus dapat menentukan perioritas
kebutuhan dan memilih tujuan yang paling
menunjang keberhasilan program.
b. Input evaluation
Evaluasi masukan merupakan kegiatan
mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi
awal yang dimiliki oleh unit untuk melaksanakan
suatu program.
c. Process evaluation
Evaluasi proses menunjukan apa (what), siapa
(who), dan kapan (when), serta sejauhmana
program dilaksanakan dan terlaksana sesuai
dengan rencana.
d. Product evaluation
Evaluasi produk merupakan tahapan akhir dari
serangkaian evaluasi program yang akan diketahui
ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan
pencapaian tujuan serta ketepatan dalam tindakan
yang diberikan, dan dampak dari keterlaksanaan
program.
Evaluasi program regrouping sekolah, dinilai
membutuhkan jenis model yang sesuai dalam melakukan
evaluasi terhadap program tersebut. Model evaluasi CIPP
27
dianggap tepat untuk melakukan evaluasi terhadap program
regrouping sekolah, pemilihan model CIPP dilihat dari
beberapa aspek yaitu : 1). Model CIPP memiliki langkah-
langkah yang jelas, dalam pengungkapan setiap urutan
program, 2). Penulis dapat melakukan analisa secara detail
mulai dari hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan
program (context), kemudian perencanaan program (input),
pelaksanaan program (process) hingga produk yang
dihasilkan dari penyelenggaraan program (product), 3).
Model CIPP sudah dikenal dan banyak digunakan oleh para
evaluator program, 4). Evaluasi CIPP dapat memberikan
rekomendasi atas keberadaan program.
Oleh karena itu program regrouping sekolah di SD
Negeri Dukuh 04 dan SD Negeri Mangunsari 02 dievaluasi
menggunakan model Evaluasi CIPP.
28
2.3. Penggabungan (Regrouping) Sekolah
2.3.1. Pengertian Penggabungan (Regrouping) Sekolah
Regrouping merupakan kata lain dari
merger/penggabungan, menurut Adrian Sutedi (2007:85),
“Merger Sebagai Suatu Bentuk Penggabungan Dua Badan
Usaha, Badan Usaha Yang Satu Tetap Ada Dan Yang
Satunya Dibubarkan Secara Hukum, Dan Nama Perusahaan
Yang Digunakan Adalah Nama Perusahaan Yang
Eksis/Tetap Ada”. Dalam pengertian lain Wibisono
(2006:2), mendefinisikan “Merger Merupakan
Penggabungan Dua Badan Usaha Yang Relativ Berimbang,
Sehingga Terjadi Kombinasi Yang Saling Membantu”.
Istilah merger ini juga digunakan dalam dunia
pendidikan merger/ penggabungan dalam dunia pendidikan
ditujukan untuk perampingan jumlah sekolah. Jumlah
sekolah yang cukup banyak jika dibandingkan dengan
peserta didik yang kurang memadai, mengakibatkan
terjadinya pemborosan pada biaya pendidikan dan sarana
prasarana pendidikan. Oleh karena itu pemerintah
29
mengupayakan membentuk kebijakan sebagai usaha
perampingan sekolah dengan tujuan mengurangi
pemborosan biaya pendidikan dan sarana prasarana
pendidikan dengan nama regrouping sekolah.
Dari paparan beberapa pendapat ahli diatas dapat
disimpulkan bahwa merger merupakan usaha yang
dilakukan dengan menggabungkan dua badan usaha atau
lebih, menjadi satu kesatuan agar badan usaha tetap eksis
atau tetap berdiri namun salah satu badan usaha ada yang
ditutup dengan ketentuan dasar hukum, dan nama badan
usaha yang digunakan adalah nama badan usaha yang tetap
eksis. Penggabungan dua badan usaha atau lebih,
mengharuskan adanya peleburan aset secara menyeluruh
kedalam badan usaha yang tetap berdiri/eksis tersebut.
Dasar dari pelaksanaan penggabungan (regrouping)
sekolah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
421.2/2501/Bangda/1998 tentang “Pedoman Pelaksanaan
Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar”. Yang
menjelaskan : “1). Penggabungan (Regrouping) SD adalah
30
usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu
kelembagaan (institusi) SD dan diselenggarakan dalam satu
pengelolaan; 2). Lingkup penggabungan SD Meliputi SD
yang terdapat antar desa/kelurahan yang sama dan atau di
desa/kelurahan yang berbatasan dan atau antar kecamatan
yang berbatasan; 3). Sekolah Dasar kemudian disingkat SD
adalah bentuk satuan pendidikan dasar milik pemerintah,
yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun;
4). SD inti adalah SD yang terpilih antara beberapa SD
dalam satu gugus sekolah yang berfungsi sebagai pusat
pengembangan didalam gugus SD tersebut; 5). SD imbas
adalah anggota satu gugus sekolah yang menjadi binaan SD
inti; 6). SD kecil adalah SD didaerah terpencil yang belum
memenuhi syarat pembakuan”. Dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah No. 4 Tahun 2012 yang diantaranya juga
mengatur kewenangan melakukan penggabungan
(regrouping) sekolah.
Dari paparan pendapat ahli yang telah dikemukakan
diatas, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan
31
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.56 Tahun 2013
tentang “Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4
Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Pendidikan”. Yang
didalamnya terdapat “Kewenangan Melakukan
Penggabungan (Regrouping) sekolah”, dapat disimpulkan
bahwa, Penggabungan (Regrouping) Sekolah merupakan
proses penyatuan dua atau lebih satuan pendidikan, untuk
mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien, sebagai
upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan,
sesuai dengan standar minimal sekolah yang berlaku secara
Nasional. Terdapat 5 (lima) kriteria keberhasilan
pelaksanaan penggabungan (regrouping) sekolah
berdasarkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
421.2/2501/Bangda/1998 tentang “Pedoman Pelaksanaan
Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar”. adalah
sebagai berikut : 1). Terpenuhinya jumlah tenaga pendidik;