BAB II KAJIAN PUSTAKA 1.1 Kajian Penelitian Sebelumnya yang Relevan Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya sudah banyak dilakukan.Hasil-hasil penelitian tersebut memiliki ciri dan objek kajian yang berbeda.Beberapa penelitian dalam bentuk skripsi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Muharam(2011) skripsi dengan judul: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menetapkan Peraturan Desa di Desa Ubanga Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BPD Desa Ubanga tersebut belum berjalan secara maksimal dalam menetapkan peraturan desa. Ada beberapa kendala yang mengakibatkan BPD desa ubanga tidak dapat mampu melaksanakan perannya dalam menetapkan peraturan desa diantaranya, 1) pendapat warga Desa Ubanga, kendala atau hambatan yang dihadapi biasanya dari masyarakat ada yang kurang setuji dengan penetapan peraturan desa dengan alasan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh BPD beserta kepala desa tidak mensejahterakan masyarakat ubanga secara keseluruhan, ketentuan peraturan yang dibuat untuk masyarakat secara otomatis semata-mata demi kesejahteraan masyarakat keseluruhan tanpa adanya diskriminasi sehingga tidak timbul kecurigaan ataupun kecemburuan social sesame masyarakat. 2) kendala yang dihadapi dalam menetapkan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dan BPD itu sendiri, dalam menetapkan peraturan desa berbeda pendapat tentang sepakat dan tidak sepakat aturan tersebut akan ditetapkan merupakan hal yang biasa dalam setiap rapat paripurna BPD bersama pemerintah desa tentang akan ditetapkannya peraturan tentang telah dirumuskan bersama,
25
Embed
BAB II KAJIAN PUSTAKA 1.1 Kajian Penelitian Sebelumnya ...eprints.ung.ac.id/4219/6/2012-1-87205-221408075-bab2...1.1 Kajian Penelitian Sebelumnya yang Relevan ... memahami rancangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
1.1 Kajian Penelitian Sebelumnya yang Relevan
Beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji masalah-masalah terkait dengan peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada umumnya sudah banyak dilakukan.Hasil-hasil
penelitian tersebut memiliki ciri dan objek kajian yang berbeda.Beberapa penelitian dalam
bentuk skripsi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.
Muharam(2011) skripsi dengan judul: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Menetapkan Peraturan Desa di Desa Ubanga Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil
penelitian bahwa peran BPD Desa Ubanga tersebut belum berjalan secara maksimal dalam
menetapkan peraturan desa. Ada beberapa kendala yang mengakibatkan BPD desa ubanga tidak
dapat mampu melaksanakan perannya dalam menetapkan peraturan desa diantaranya, 1)
pendapat warga Desa Ubanga, kendala atau hambatan yang dihadapi biasanya dari masyarakat
ada yang kurang setuji dengan penetapan peraturan desa dengan alasan bahwa peraturan yang
ditetapkan oleh BPD beserta kepala desa tidak mensejahterakan masyarakat ubanga secara
keseluruhan, ketentuan peraturan yang dibuat untuk masyarakat secara otomatis semata-mata
demi kesejahteraan masyarakat keseluruhan tanpa adanya diskriminasi sehingga tidak timbul
kecurigaan ataupun kecemburuan social sesame masyarakat. 2) kendala yang dihadapi dalam
menetapkan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dan BPD itu sendiri, dalam
menetapkan peraturan desa berbeda pendapat tentang sepakat dan tidak sepakat aturan tersebut
akan ditetapkan merupakan hal yang biasa dalam setiap rapat paripurna BPD bersama
pemerintah desa tentang akan ditetapkannya peraturan tentang telah dirumuskan bersama,
adanya perbedaan pendapat antara BPD dengan pemerintah desa terkadang sulit untuk
mendapatkan kesepakatan karena masing-masing mempertahankan pendapatnya. 3) faktor
pendidikan, minimnya tingkat pendidikan aparatur desa akan berdampak pada pelaksanaan
ataupun pada penetapan peraturan desa, karena keterbatasan tingkat pendidikan para aparat
pemerintah desa, bahkan lebih memperhatinkan lagi kadang-kadang bawahan (aparat) kurang
memahami rancangan atau perumusan penetapan peraturan yang telah dibuat bahkan aparat desa
yang ikut menyusun program tersebut tetapi hal-hal tertentu mereka nasih memerlukan intruksi
yang jelas dari atasan, ini menandakan ketidak siapan mental intelektual aparat desa dalam
pelaksanaan roda pemerintahan didesa.
Belya (2008) skripsi dengan judul: Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi pada BPD di Desa Wonosari
Kecamatan Tutur-Nongkojajar Kabupaten Pasuruan). Berdasarkan hasil penelitian bahwa BPD
Wonosari kecematan Tututur-Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan-kegiatan
yang menggambarkan optimalisasi fungsi Badan Permusyarawatan Desa (BPD)dalam
peningkatan partisipasi masyarakat desa.Kegiatan-kegiatan tersebut di mulai dari tahap
optimalisasi fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Ini dilakukan
melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan kemasyarakatan antara lain,ikut serta dalam
kegiatan keagamaan,pendampingan kegiatan kepemudaan serta kunjungan persuasif ke wilayah
dusun,hasil dari kegiatan tersebut dijadikan sarana menampung aspirasi yang kemudian dikelola
dalam suatu draft yang di sebut dengan pengolahan proyek Aspirasi Masyarakat (Pro aspira)
Desa Wonosari Tahun 2008. Sarana sarana penyalur aspirasi yang efektif dilakukan oleh BPD
Wonosari adalah melalui pembuatan peraturan desa yang didasarkan pada aspirasi yang masuk
dalam Pro Aspira Desa Wonosari Tahun 2008.Peraturan desa tersebut ditetapkan bersama
Kepala Desa.
Guna peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam setiap program pembangunan,BPD
Wonosari membuat suatu peraturan desa yang dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam
program pembangunan yang ada di Desa Wonosari.Program pembangunan yang dicanangkan
oleh Desa Wonosari adalah program pembentukan kawasan Desa wisata. Dalam hal ini BPD
Wonosari membuat suatu perencanaan strategi Blok dan plot Desa Wisata, sebagai perwujudan
program pembangunan Desa wisata yang sedang dicanangkan oleh Desa Wonosari. Dalam
pelaksanaankegiatan tersebut,BPD Wonosari berkerjasama dan melakukan koordinasi dengan
Pemerintah desa.
Hasil yang dapat dilihat sebagai gambaran peningkatan partisipasi masyarakat di deasa
Wonosari adalah terwujudnya lembaga Desa wisata yang keanggotaanya terdiri dari masyarakat
desa,serta adanya panitia pelaksana pembangunan proyek pembangunan kios pertokoan sebagai
pengembangan pusat kegiatan perekonomian masyarakat desa Wonosari dan salah satu langkah
perwujudan pembentukan kawasan desa wisata diDesa Wonosari.kepanitiaan ini juga
beranggotakan masyarat desa Wonosari sendiri sesuai dengan peraturan desa yang telah
disahkan.sehingga dapat disimpulan optimalisasi Fungsi Wonosari telah menunjukan hasil yang
bermanfaat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat desa,terbukti bahwa masyarat desa telah
ditempatkan sebagai subjek dalam pembanguan desa.
Temuan yang telah didapatkan penulis selama penelitian berlangsung,sebagai factor
kendala yang dihadapi oleh BPD Wonosari dalam meningkatan partisipasi masyarakat desa
adalah masih kurangnya pembinaan teknis dari pemerintahan diatasnya yaitu kecamatan maupun
kabupaten.berdasarkan alasan tersebut penulis memberikan satu rekomendasi terhadap BPD
Wonosari guna menunjang perbaikan kinerja atau optimalisasi fungsi BPD Wonosari.ini dapat
dilakukan dengan cara pengembangan jaringan kerjasama antara desa untuk memperkuat
jaringan komunikasi antar badan permusyarawatan Desa (BPD), serta dapat dijadikan
perbandingan dan bahan masukan terhadap optimalisasi BPD Wonosari.
Selanjutnya Prayitno (2006) skripsi dengan judul: Optimalisasi Peran Badan
Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten
Brebes Tahun 2004-2005). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyarawatan
desa (BPD) desa jamasih dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 telah
menjalankan perannya dengan optimal.dari hasil jawaban kuesioner yang dipadukan denagn
wawancara serta dari dokumen-dokumen yang ada diperoleh keterangan bahwa optimalisasi
BPD dalam penetapan peraturan desa (perdes) bersama kepala desa telah berjalan dengan
baik,serta kurun waktu ini BPD telah menetapkan 2 perdes No. 154/01 tahun 2004 dan perdes
no.154/02 tahun 2005, begitu juga dengan penampungan dan penyerapan ispirasi dari
masyarakat berjalan dengan baik pula dimana BPD pernah mengadakan forum diskusi dan Tanya
jawab antara warga dan anggota BPD yang diadakan oleh BPD pada bulan maret 2004,
sedangkan dalam menjalankan peranya dalam perumusan dan dan penetapan APBDes bersama
kepalaa desa BPD telah bias merubah kebijakan dari pemerintah desa dengan adanya perubahan
dalam APBDes tahun 2005 dimana pengeluaran pembangunan yang biasanya lebih kecil dari
pengeluaran rutin,dalam APBDes tahun pengeluaran pembangunan lebih besar dari pengeluaran
rutin.
Beberapa hal penting kaitannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat
dikemukakan sebagai berikut: 1) para peneliti sebelumnya mengungkapkan peran penting dari
Badan Permusyawaratan Desa, 2) subjek penelitian sebelumnya tertuju pada optimalisasi
pengurus BPD sedangkan pada penelitian ini subjek penelitian adalah bukan hanya pengurus
BPD, namun juga Pemerintah Desa dan masyarakat, 3) penelitian terdahulu mengungkapkan
bahwa anggota BPD perlu diberdayakan seperti bantuan studi demi memperdalam keilmuan
mengenai BPD, sementara dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan konsep baru
berkenaan dengan teori peranan BPD yang merupakan rangkain dari tujuan penelitian dalam
bentuk skripsi ini.
Perbedaan antara peneliti terdahulu dan penulis dalam penelitian ini menunjukkan
spesifikasi tersendiri, sehingga hal inilah yang menunjukan organilitas penelitian ini dengan
penelitian-penelitian terdahulu.
1.2 Pengertian Organisasi
Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang di maksud dengan organisasi.
Schein (dalam Muhammad : 23)mengatakan bahwa:“organisasi adalah suatu koordinasi rasional
kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan
dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab”. Selanjutnya Kochkler (dalam
Muhammad : 23-24) mengatakan bahwa:“organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur
yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu”. Lain lagi
dengan pendapat Wright (dalam Muhammad : 24) dia mengatakan bahwa:“organisasi adalah
suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang di koordinasi oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai suatu tujuan bersama”.
Walaupun ketiga pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatannya berbeda-beda
perumusannya tapi ada tiga hal yang sama-sama dikemukakan yaitu: “organisasi merupakan
suatu sistem, mengkoordinasi aktivitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum”
(Muhammad : 2009).
Selain itu menurut Drs. Ig. Wursanto bahwa pengertian organisasi tebagi atas dua yaitu
organisasi dalam arti statis yang berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak
bergerak/diam, melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak/diam berarti melihat
organisasi itu yang seperti tergambar dalam bagan (organogram) yang beraneka ragam. Dan
organisasi dalam arti dinamis yang berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang
hidup, suatu organisme yang dinamis. Memandang organisasi sebagai organisme yang dinamis
berarti memanndang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya, tetapi juga melihat
organisasi itu dari segi isinya.Isi dari pada organisasi ialah sekolompok orang-orang yang
melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam arti
dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada didalam organisasi, serta segala
macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapain tujuan yang hendak di capai (Wursanto
: 2003,2005).
2.2.1. Macam-Macam Organisasi
a. Organisasidari Segi Jumlah Pucuk Pimpinan.
Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu
organisasi tunggal dan organisasi jamak.Organisasi tunggal apabila pucuk pimpinan organisasi
itu ada ditangan satu orang.Dalam bidang pemerintahan misalnya Presiden, Menteri, Direktur,
Kepala, Ketua, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat dan Lurah.Sedangkan organisasi dalam
bentuk jamak apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut ada ditangan beberapa orang.Beberapa
orang pimpinan tersebut merupakan suatu kesatuan pimpinan itu ada bermacam-macam,
trgantung dari jenis kegiatan atau fungsi organisasi atau lembaga tersebu, misalnya presidium
(presidium kabinet ampera), Dewan pimpinan pusat, Dewan pimpinan daerah, Direksi,
Direktorium.
• Organisasi dari segi keresmian.
Menurut keresmiannya, organisasi dibedakan menjadi dua macam yaitu organisasi formal
dan organisasi informal.Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh
beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasikan guna
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok
itu mempunyai struktur yang jelas.Struktur menunjukkan suatu aliran hubungan yang
menggambarkan hubungan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawab.Sedangkan organisasi
informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan, dan keanggotaannya
diperoleh secara sadar atau secara tidak sadar, dimana kapan seseorang menjadi anggota sulit
ditentukan.Dalam organisasi informal tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi.
Biasanya organisasi informal bersifat sementara karena pembentukkannya tidak didasarkan atas
rencana yang matang dan jelas (Wursanto : 2003,2005).
1.2.2 Fungsi Organisasi
Organisasi mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah memenuhi kebutuhan pokok
organisasi, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, memproduksi hasil produksi dan
mempengaruhi orang.
• Memenuhi Kebutuhan Pokok Organisasi
Setiap organisasi mempunyai kebutuhan pokok masing-masing dalam rangka
kelangsungan hidup organisasi tersebut. Misalnya semua organisasi cenderung memerlukan
gedung sebagai tempat beroperasinya organisasi, uang atau modal untuk biaya pekerjaan dan
penyediaan bahan mentah atau fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan, format-format dan
tempat penyimpanannya, petunjuk-petunjuk dan materi tertulis yang berkenaan dengan aturan-
aturan dan Undang-Undang dari organisasi. Lebih-lebih lagi kalau organisasi tersebut lebih
kompleks dan banyak kebutuhan organisasi yang perlu dipenuhinya.
• Mengembangkan Tugas dan Tanggung Jawab
Keanyakan organisasi berkerja dengan bermacam-macam standar etis tertentu.Ini berarti
bahwa organisasi hidup harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi
maupun standar masyarakat dimana organisasi itu berada. Standar ini memberikan organisasi
satu set tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota organisasi, baik itu dalam
hubungannya dengan produk yang mereka buat maupun tidak.
• Memproduksi Barang atau Orang
Fungsi utama dari organisasi adalah memproduksi barang atau orang sesuai dengan jenis
organisasinya.Semua organisasi mempunyai produknya masing-masing.Misalnya organisasi
pendidikan guru produksinya adalah calon-calon guru.Tekstil hasil produksinya mungkin
bermacam-macam jenis dan coraknya.efektifitas proses produksi banyak tergantung kepada
ketepatan informasi. Orang-orang dalam organisasi harus mendapatkan dan mengirimkan
informasi kepada bagian-bagian yang memerlukannyasehingga aktivitas organisasi berjalan
lancar. Penyampain dan pemeliharaan informasi memerlukan proses komunikasi. Oleh karena itu
informasi juga tergantung kepada keterampilan berkomunikasi.
• Mempengaruhi dan Dipengaruhi Orang
Sesungguhnya organisasi digerakkan oleh orang, orang yang membimbing, mengelola,
mengarahkan dan menyebabkan pertumbuhan organisasi.Orang-orang yang memberikan ide-ide
baru, program baru dan arah yang baru.
Orang sebagai anggota organisasi maupun sebagai pemakai jasa organisasi dipengaruhi
oleh oraganisasi.Kebanyakan dari orang dewasa menghabiskan waktu kerjanya kira-kira 50-60%
dalam organisasi sebagai anggota organisasi (Hunt, 1979). Dalam kondisi yang normal orang
akan cenderung mengambil karakteristik tertentu dari organisasi dimana dia berkerja. Sebaliknya
organisasi juga dipengaruhi oleh orang. Suksesnya suatu organisasi tergantung kepada
kemampuan dan kualitas anggotanya dalam melakukan aktivitas organisasi (Muhammad : 2009).
2.3 Otonomi Desa
Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh srta bukan merupakan
pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerinyah berkewajiban menghormati otonomi asli
yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli yang berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut
dimuka pengadilan.
Sebagai wujud demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawaratn Desa yang berfungsi
sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran
pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu, kepala desa dengan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan
hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan
sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan
pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, kepala desa dapat
mendamaikan prakara atau sengketa yang terjadi diantara warganya (Widjaja : 2010).
2.4 Pemerintahan
Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” dan
menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini
beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan
atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemeritahan berarti perihal ataupun hal ikhwal
pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsur yang
terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:
• Ada dua pihak yang terlibat
• Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
• Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat
• Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan
Hubungan ini dapat dilihat dari gejalah pemerintahan yang terjadi dan atau peristiwa
pemerintahan. Kalau peristiwa pemerintahan hanya berlaku sekali lalu contohnya adalah
proklamasi (karena pengulangan kembali proklamasi berarti terbentuknya negara baru)
sedangkan kalau berulang kali (banyak kali) contohnya adalah pemilihan umum, walaupun
pemerintah berganti ganti dalam berbagai revolusi tetapi negara dapat tetap sama.
Menurut Robert Mac Iver (1960 : 5) “Government is the organization of men under
authority how man can be govern”.Yang maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi
dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa di perintah. Jadi bagi
Mac Iver pemerintahan adalah sebuah ilmu tantang bagaimana manusia-manusia dapat di
perintah (a science of how man are governed).
Pakar pemerintahan lainnya yaitu strong (dalam Suradinata 2002 : 13), mengatakan
bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamain dan
keamanan negara baik kedalam maupun keluar, yang pertama harus mempunyai kekuatan tentara
atau kemampuan untuk mengendalikan angkata perang, kedua harus mempunyai kekuatan
legislatif dalam arti membuat Undang-Undang, dan yang ketiga harus mempunyai kekuatan
finansial. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mempunyai
kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial dan urusan
kekuasaan dalam rangka pencapain tujuan Negara.
Dari pengertian pemerintahan yang telah dikemukakan diatas, pemerintahan dalam
konteks BPD adalah merupakan pemerintahan yang memerintah serta diperintah dalam hal
penyaluran aspirasi dari masyarakat.
2.4.1 Pemerintahan Dalam Arti Luas dan Sempit
2.4.1.1 Pemerintahan Dalam Arti luas
Pemerintahan dalam arti luas pemerintah ang mencakup aparatur Negara yang meliputi
semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan Negara yang
melaksanakan berbagai kegiatan demi tujuan Negara. Ada beberapa pendapat dari para sarjana
mengenai pemerintahan daam arti yang luas, yaitu terdiri:
Montesquieu bahwa pemerintahan dalam “arti luas adalah menurut ajaran trias politica
yang meliputi tiga kekuasaan yakni pembentukan Undang-Undang, pelaksanaan, peradilan”.
Van vollenhoven mengatakan bahwa pemerintahan dalam “arti luas yang dalam bahasa
belanda disebut bewindvoering atau regeren yang meliputi membuat peraturan (regel-geven),