BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN A. Landasan Teori 1. Restribusi Daerah a. Pengertian Retribusi Daerah Menurut Windhu (2018: 185) restribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa restribusi daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis restribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. b. Jenis-jenis Restribusi Daerah Menurut Windhu (2018: 186-191) restribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut: 8
60
Embed
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN A. Landasan Teori 1 ...repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5194/2/222014006...8 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN A. Landasan Teori 1. Restribusi Daerah a. Pengertian
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
8
BAB II
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Landasan Teori
1. Restribusi Daerah
a. Pengertian Retribusi Daerah
Menurut Windhu (2018: 185) restribusi daerah adalah iuran yang
dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat
prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016:
616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa restribusi
daerah adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam
menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
restribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang
telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
b. Jenis-jenis Restribusi Daerah
Menurut Windhu (2018: 186-191) restribusi daerah dapat
dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:
8
9
1) Restribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan
atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis retribusi jasa umum adalah:
a. Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan
kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSU daerah dan tempat
pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai
oleh pemerintah daerah.
b. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan
pungutan atas palayanan persampahan atau kebersihan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan,
pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu
keterangan bertempat tinggal, kartu indentitas kerja, kartu penduduk
sementara, kartu indentitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan
akta catatan sipil.
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan
pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang
meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk
penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat,
10
dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola
oleh daerah.
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan
atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh
daerah.
f. Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan
fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola
pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali
pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan
pihak swasta.
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas
pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan
atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran,
alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh
pemerintah daerah.
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas
pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
j. Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas
pelayana penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
11
k. Retribusi pengelolahan limbah cair merupakan pungutan yang
dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,
perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah
daerah.
l. Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan
pengujian alat ukut, takar, timbang dan perlengkapannya dan
pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai
dengan ketentun perundang-undangan.
m. Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan
atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh
pemerintah daerah.
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan
yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi.
o. Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang
dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu,
kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.
2) Restribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan
oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi
pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh
12
pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh
pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas
pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan
bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan
atau alat berat atau alat besar milik daerah.
b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasiitas pasar grosir
berbagai jenis barang.
c. Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian
tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan
termasuk jasa pelelangan serta fasilias lainnya yang disediakan
ditempat pelelangan.
d. Retribusi terminal merupakan pungutan tas pemakaian tempat
pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat
kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang
dimiliki dan dikelola daerah.
e. Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian
tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah
daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
13
f. Retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan/villa merupakan
pungutan atas pelayanan tempat penginapatan atau pesanggrahan atau
villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan
pihak swasta.
g. Retribusi rumah potong hewan merupakan pemungutan atas
pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di
potong yang dimilki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
h. Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas
pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan
pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas
pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki
dan dikelola oleh daerah.
j. Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran
dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan
hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi
penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
14
3) Restribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
a. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas
pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan
pungutan tas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
c. Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan
pemberianizin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang
telah ditentukan daerah.
d. Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian
izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang
umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
e. Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian
izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan.
15
f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
(IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA
kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
c. Ciri-ciri Restribusi Daerah
Menurut Windhu (2018: 186) terdapat ciri-ciri restribusi daerah
sebagai berikut:
1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan
perundang-undangan.
2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah
dan dinikmati oleh orang atau badan.
3) Pihak yang membayar restribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
4) Wajib restribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran restribusi
daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar
restribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.
5) Hasil penerimaan restribusi daerah disetor ke kas daerah.
d. Penetapan Jenis Retribusi Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 149 ayat 2-4,
penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan
16
daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa
usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota,dilakukan sesuai dengan
jasa atau pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.
e. Bukan Objek Retribusi Daerah
Menurut Marihot (2016: 621-622) jasa yang menjadi objek retribusi
hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung.
Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah,
tetapi tidak secara langsung, misalnya BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan
retribusi. Sesuai undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 19, jasa yang
diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi.
Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak
merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada dasarnya BUMD
merupakan badan usaha yang dimilik oleh daerah, tetapi dalam melakanakan
kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah.Jasa
yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yng diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan
tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar
retribusi daerah.
17
f. Retribusi Lain-Lain
Menurut Marihot (2016: 636-638) pemungutan retribusi daerah
pemerintah daerah memungut jenis retribusi daerah selain retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan
didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat 1, pasa 127,
dan pasal 141. Jemis retribusi selain retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, dan retribusi perizinan tertentu dapat dipungut jika memenuhi kriteris
sebagai berikut:
1. Retribusi Jasa umum harus memenuhi kriteria dibawah ini:
a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
c. Jasa tersebut harus memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi dan untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum.
d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang
membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat
yang tidak mampu.
e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraanya.
18
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
1. Retribusi jasa usaha harus memenuhi kriteria berikut ini:
a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan berifat bukan retribusi
jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang
disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapat
harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan
secara penuh olah pemerintah daerah.
2. Retribusi perizinan tertentu harus memenuhi kriteria berikut ini:
a. Perizinan tertentu termasuk kewenangan pemerintahan yeng
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
b. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum.
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemerintah izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari
retribusi perizinan.
19
g. Perhitungan Retribusi Daerah
Menurut Marihot (2016: 638-642) besarnya retribusi yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan
tertentu dihitung dengan cara menggalikan tingkat penggunaan jasa dengan
tarif retribusi.
1. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan
dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang
diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang berutang.
Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan
sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
3. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah
Menurut pasal 21 undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan pasal 8-10
peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 prinsip dan sasaran tarif
retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:
a) Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan
daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai
jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan
20
nasional. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa
umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang
bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Sebagai contoh dapat
dilihat sebagai berikut:
1. Tarif retribusi persampahan untuk golongan masyarakat
mampu dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat
menutupi biaya pengunpulan, transportasi, dan
pembuangan sampah, untuk golongan masyarakat yang
kurang mampu tarif ditetapkan lebih rendah.
2. Tarif rawat inap kelas tinggi bagi retribusi pelayanan
rumah sakit umum daerah dapat ditetapkan lebih besar
daripada biaya pelayanannya sehingga memungkinkan
adanya subsidi silang bagi tarif rawat inap kelas yang
lebih rendah.
3. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan
kemacetan dapat ditentukan lebih tinggi daripada di tepi
jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan
sasaran mengendalikan tingkat penggunaan jasa parkir
sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.
b) Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 153, prinsip
dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
21
Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh
apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan
berorientasi pada harga pasar.
c. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
4. Cara perhitungan retribusi
Menurut Marihot (2016: 642) besarnya retribusi daerah yang harus
dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang
bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusidan tingkat
penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:
Retribusi terutang = Tarif retribusi x Tingkat penggunaan jasa
h. Pemungutan Retribusi Daerah
Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 26 pemungutan
retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan
pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi
dipungu dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD merupakan
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22
Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon, dan
kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi
tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari
retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pemungutan retribusi
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menurut Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 pada pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan masing-
masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan
langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
i. Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Daerah
1. Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah
Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 167,
sebagaimana undang-undang nomor 18 tahun 1997 pasal 32, menentukan
bahwa hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
retribusi. Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila terpenuhi
keadaan dibawah ini:
23
a. Diterbitkan surat teguran. Dalam hal diterbitkan surat teguran,
kedaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya
surat teguran tersebut.
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung. Pengakuan utang secara langsung maksudnya
adaah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah
daerah. Pengakuan utang tidak langsung adalah waib retribusi tidak
secara nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai
utang retribusi kepada pemerintah daerah.
2. Penghapusan piutang retribusi daerah
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur tentang
pedoman tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa
diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah Nomor 20
Tahun 1997 tentang retribusi daerah pada pasal 11 telah menetukan tata
cara penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa yang
kemudian diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
pasal 14.
j. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Realisasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Menurut Abdul Halim (2006: 50-51) maka faktor penyebab terbagi
kedalam beberapa kategori yaitu:
24
a. Faktor penyebab langsung merupakan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena
itu apabila faktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung
terhadap pencapaian sasaran. Faktor-faktor ini meliputi:
1. Masih belum realitasnya didalam pemungutan target Pendapatan Asli
Daerah.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan.
a. Belum efektifitasnya pemberlakuan sanksi.
b. Kurangnya sarana dan prasarana operasional dilapangan.
b. Faktor penyebab tidak langsung merupakan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran namun
akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor
penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi:
1. Sistem penetuan target yang didasarkan pada data historis.
2. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi.
3. Pelayanan operasional dilapangan masih belum dilaksanakan secara
prima.
4. Terbatasnya sumber daya atau petugas operasional dilapangan.
5. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan retribusi.
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
7. Belum dimilikinya data dasar mengenai potensi sumber penerimaan.
8. Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan.
25
Menurut Susilo dan Halim (2002: 49) dalam kajian tentang keuangan
daerah pemerintah sumber-sumber keuangan daerah yang dapat
mempengaruhi Pendapatan asli daerah yang dapat diterima oleh pemerintah
daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana
penyebabnya karena faktor:
1. Target penerimaan belum realistis, ini bisa dilihat dari:
a. Sistem penentuan target yang didasarkan pada historis
b. Belum dimilikinya data based atau data dasar mengenai sumber
penerimaan.
2. Masih tingginya tingkat kebocoran atau kelolosan, ini dikarenakan:
a. Belum efektifitasnya pembelakuan sanksi.
b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.
3. Belum primanya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau
tugas pelaksanaan dilapangan, serta adanya birokrasi dalam layanan
pemungutan pajak retribusi.
2. Pendapatan Asli Daerah
a. Definisi Pendapatan Asli Daerah
Menurut Windhu (2018: 150) Pendapatan Asli Daerah merupakan
penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana
telah dilaksanakan otonom tersebut secara luas, nyata, dan
bertanggungjawab. Menurut Yoyo (2017: 104) Pendapatan Asli Daerah
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
26
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (PAD) adalah sumber utama untuk meningkatkan pendapatan
daerah yang dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan
pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil
ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
Menurut windhu (2018: 153) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
adalah sebagai berikut.
1. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah otonom
seperti provinsi, kabupaten/kota, dan sebagainya.
2. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan
yang berupa hasil perusahaan milik daerah yang salah satu pendapatan
daerah modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian kekayaan daerah
yang dipisahkan.
27
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan
bunga dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan
dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
B. Penelitian Sebelumnya
Penelitian tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi daerah
dalam pendapatan asli daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti antara lain:
Penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Ni luh (2017) dengan judul analisis
efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Rumuan masalah bagaimanakah analisis efektivitas dan kontribusi retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui analisis efektivitas retribusi daerah dan mengetahui kontribusi
retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Objek penelitian ini
adalah penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis
data yang digunakanadalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa rata-rata efektifitas retribusi Kota Denpasar tahun 2011-2015
adalah kriteria sangat efektif dan kontribusi rata-rata retribusi pendapatan asli
daerah Kota Denpasar pada tahun 2011-2015 kriteria adalah sangat buruk.
Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Dwi (2017) dengan judul analisis
kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap
28
pendapatan asli daerah. Rumusan masalah adalah bagaimanakah analisis
kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap
pendapatan asli daerah?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan
menyelidiki kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dan
bagaimana efektivitas retribusi pasar. Metode yang digunakan adalah metode
dokumentasi. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi
pasar terhadap pendapatan daerah. Efektivitas realisasi retribusi pasar pada tahun
2011 dianggap tidak efektif.Tingkat efektivitas 2012-2013 dianggap sudah
efektif. Namun, pada 2014-2015 dianggap tidak efektif.
Penelitian yang dilakukan oleh Ivan (2016) dengan judul analisis efektivitas
dan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah.
Rumuan masalah bagaimanakah analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan
retribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi jasa
usaha dinas pendapatan daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode data sekunder. Jenis penelitian yang dikumpulkan
adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif kuantitatif. Hasil analisis masih banyak jenis retribusi jasa usaha yang
kurang memberikan kotribusi dan tidak efektif terhadap pendapatan asli daerah.
29
Penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Inggriani (2016) dengan judul
analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah. Rumuan masalah bagaimanakah analisis
efektivitas penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan
bagaimanakah analisis kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli
daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas
penerimaan retribusi daerah dan bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap
pendapatan asli daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawacara. Jenis penelitian yang
dikumpulkan adalah deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi
daerah dan pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis deskriptif. Hasil penelitiannya adalah tingkat efektivitas untuk restribusi
daerah selama tahun 2011-2015 masuk dalam kategori cukup efektif. Kontribusi
restribusi daerah PAD Provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi
sedang tetapi rasio kotribusinya cenderung naik setiap tahunnya hanya pada tahun
2015 mengalami penurunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Boby, Dwi dan Nila (2014) dengan judul
analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap
peningkatan pendapatan asli daerah. Rumuan masalah bagaimanakah analisis
efektivitas penerimaan dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli
daerah dan bagaimanakah cara pemerintah melakukan peningkatan retribusi
daerah terhadap pendapatan asli daerah?. Tujuan dari penelitian ini untuk
30
mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan dan kontirbusi berbagai
jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah serta upaya yang dilakukan
pemerintah daerah dalam meningkatkan retribusi daerah terhadap pendapatan asli
daerah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode dokumentasi dan wawacara. Jenis penelitian yang dikumpulkan adalah
deskriptif. Objek penelitian ini adalah penerimaan retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas
penerimaan restribusi daerah berdasarkan jenis-jenisnya selama periode 2008-
2012 secara keseluruhan sudah efektif. Tetapi kontribusi restribusi daerah
terhadap pendapatan asli daerah selama periode tersebut masih kurang, serta
program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan emerintah belum optimal.
31
Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian
Nama dan
Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
Analisis efektivitas dan
kontribusi retribusi daerah
terhadap pendapatan asli
daerah Kota Denpasar. (Ida
dan Ni luh, 2017).
Menggunakan variabel
yang sama yaitu efektivitas
dan kontribusi retribusi
daerah terhadap pendapatan
asli daerah
Penelitian ini yang
membedakan
terdapat pada tempat
penelitian dan tahun
penelitian.
Analisis kontribusi dan
efektivitas penerimaan
retribusi pelayanan pasar
terhadap pendapatan asli
daerah Kota Palembang. (Sri
dan Dwi, 2017)
Menggunakan variabel
yang sama yaitu efektivitas
dan kontribusi pendapatan
asli daerah
Penelitian ini yang
membedakan yaitu
retribusi daerah dan
tahun penelitian
Analisis efektivitas dan
kontribusi penerimaan
retribusi jasa usaha terhadap
pendapatan asli daerah
Kabupaten Bandung. (Ivan,
2016).
Menggunakan variabel
yang sama yaitu efektivitas
dan kontribusi pendapatan
asli daerah
Penelitian ini yang
membedakan yaitu
retribusi daerah,
tempat penelitian dan
tahun penelitian
Analisis efektivitas
penerimaan retribusi daerah
dan kontribusinya terhadap
peningkatan pendapatan asli
daerah di Provinsi Sulawesi
Utara. (Mega dan Inggriani,
2016).
Menggunakan variabel
yang sama yaitu efektivitas
dan kontribusi retribusi
daerah terhadap pendapatan
asli daerah
Peneltian ini yang
membedakan
terdapat pada tempat
penelitian dan tahun
penelitian.
Analisis efektivitas
penerimaan dan kontribusi
retribusi daerah terhadap
peningkatan pendapatan asli
daerah Kota Blitar. (Boby,
dkk 2014).
Menggunakan variabel
yang sama yaitu efektivitas
dan kontribusi retribusi
daerah terhadap pendapatan
asli daerah
Penelitian ini yang
membedakan
terdapat pada tempat
penelitian dan tahun
penelitian.
Sumber: Penulis, 2019
32
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Menurut V. Wiratna (2015: 16) jenis penelitian diklasifikasikan
berdasarkan tingkat eksplanasi yaitu sebagai berikut:
1. Penelitian Deskriptif
Penelitian deskriptif adalah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai
masing-masing variabel, baik hanya satu variabel atau lebih sifatnya
independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel
yang lain.
2. Penelitian Komparatif
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan
variabel satu variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.
3. Penelitian Asosiatif
Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bersifat menjelaskan faktor penyebab tidak
tercapainya realisasi penerimaan retribusi jasa angkutan sungai dan
penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang periode tahun 2015-