BAB II KAJIAN TEORIeprints.umm.ac.id/53205/3/BAB II.pdf · 2019. 9. 10. · 9 BAB II KAJIAN TEORI 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu Rimbawa (2005) menyatakan, bahwa aktivitas pemberian

9

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu Rimbawa (2005) menyatakan, bahwa aktivitas pemberian kredit, Bank

Jabar cabang Suci Bandung mampu menerapkan sistem informasi akuntansi dan

pengendalian intern pada pemberian kredit secara memadai dilihat dari karyawan

yang kompeten di bidang perkreditan melakukan penelitian dengan judul

“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Efektivitas

Pengendalian Internal Pemberian Kredit (Studi Kasus Bank Jabar Cabang Suci

Bandung)”.

Amanina (2013) menyatakan, bahwa pada unsur lingkungan pengendalian

seperti nilai integritas yang ditunjukan melalui kode etik pada manual produk

kredit mikro, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang

ditunjukan melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten serta adanya

pengawasan dari Group Head dan Regional Internal Control (RIC), analisis

resiko ini dimudahkan dengan adanya Loan Origination System (LOS) dengan

adanya program Micro Banking Scoring System (MBSS), pemberian kredit mikro

pada Bank Mandiri cabang Majapahit Semarang terdapat kelemahan yang masih

terjadi yaitu dalam hal jumlah karyawan untuk posisi Mikro Kredit Analis (MKA)

masih perlu adanya penambahan personel.

Haryani (2014) menyatakan hasil penelitiannya sistem pemberian kredit

sudah memenuhi sistem pemberian kredit. Terdapat tiga aktivitas dalam

komponen aktivitas yaitu pelaksanaan kredit harus terpisah dari penyidikan dan

10

analisa kredit dan penjagaan terhadap lemari besi. Tidak adanya penyimpangan

pada dokumen. Melakukan penelitian berjudul “Analisis Pengendalian internal

Pada Sistem Pemberian Kredit” studi kasus Credit Union Yogyakarta.

Suyanto (2016) menyatakan, bahwa terjadinya kredit yang bermasalah

timbul dikarenakan adanya prosedur yang kurang tepat serta penyalahgunaan

wewenang. Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus diperhatikan lagi oleh PT

BFI Finance dalam menyusun rencana dan program kerja perushaan. Sistem

pengendalian yang diterapkan oleh PT BFI Finance cabang Malang 1 sejauh ini

termasuk dalam katagori sangat efektif, dimana telah diketahui dalam hasil

penelitian bahwa PT BFI Finance cabang Malang 1 menerapkan sistem

pengendalian internal dengan mengacu pada standar sistem pengendalian internal

yang baik menurut COSO.

Zurlis & Fatwandini (2016) menyatakan, bahwa kurang optimal bagian

satuan pengendalian kredit karena tidak adanya audit khusus untuk pengelolahan

kredit, dan juga satuan pengendalian kredit tidak masuk kedalam struktur

organisasi sehingga garis komando dalam struktur organisasi untuk satuan

pengendalian intern tidak jelas. Penerapan sistem pengendalian intern pemberian

kredit pada BPR Jember Lestari sudah tergolong baik karena semua unsur dari

pengendalian intern telah diterapkan dengan baik.

2. Teori dan Kajian Pustaka

a) Sistem pengendalian internal

Pengendalian internal adalah proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan

11

tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi

operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

(Agoes, 2012)

Mulyadi (2012) mengungkapkan, bahwa terdapat beberapa konsep

dasar dari pengendalian internal, diantaranya :

a. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai suatu

tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan

suatu rangkaian tindakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan

hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

b. Pengendalian internal di jalankan oleh orang, bukan hanya terdiri

dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang

dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris,

manajemen dan personel lain.

c. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan

memadai, bukan hanya keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan

komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem

pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam

pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal

tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

d. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling

berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

b) Unsur-Unsur atas Pengendalian Internal

Unsur Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2010) sebagai berikut :

12

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan

biaya. 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi

setiap unit dan organisasi.

c. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Diantara ke empat unsur pengendalian tersebut, unsur mutu

karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur

pengendalian yang paling penting. Karena apabila karyawan yang

ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas

tidak akan berjalan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan

harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya

serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan

perusahaan dapat tercapai dengan baik

c) Tujuan Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efesien sangat dibutuhkan oleh

organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian

internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan

dengan baik. Menurut Mulyadi (2010:163) adalah :

a. Menjaga kekayaan organisasi. Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat

dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika

kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai.

13

Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki 10

wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika

dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Manajemen

memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk

menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang

digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan

penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan

proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi

keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan

perubahan kekayaan perusahaan.

c. Mendorong efesiensi. Pengendalian internal ditujukan untuk

mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam

segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan

sumber daya perusahaan yang tidak efesien.

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai

tujuan perusahaan, manajemen metapkan kebijakan dan prosedur.

Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang

memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas

maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini

dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan

dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila

struktur pengendalian internal suatu perusahaam lemah maka akan timbul

14

kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi

perusahaan

d) Kredit

Sinungan (1993) menyatakan, bahwa kredit adalah pemberian prestasi oleh

suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada

suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontra japrestasi berupa

pendapatan bunga. Sedangkan pengertian menurut (Kasmir, 2011) kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kredit atau pembiayaan

dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh

berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk

pembelian kendaraan. Kredit ini berarti debitur tidak memperoleh uang

tapi kendaraan, karena bank langsung membayar ke dealer dan debitur

hanya membayar cicilan kendaraan tersebut setiap bulan. Kemudian

adanya kesepakatan antara bank dengan debitur, bahwa mereka sepakat

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

e) Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut (Kasmir,

2011) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa

kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan

15

datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh

bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani

diberikan. (Suyatno, 2007) menyatakan, bahwa kepercayaan yaitu

keyakinan dari si peminjam kredit bahwa prestasi yang diberikan baik

dalam bentuk uang, barang dan jasa akan benar-benar diterimanya

kembali dalam jangka waktu tetentu dimasa yang akan datang.

b. Kesepakatan disamping unsur percaya didalam kredit juga terdapat

unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-

masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu

tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang

telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang. (Suyatno, 2007) menyatakan,

bahwa waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian

prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang

akan datang.

d. Resiko akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan

memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka

waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi

tenggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak

disengaja. (Suyatno, 2007) menyatakan, bahwa Degree of Risk yaitu suatu

tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu

yang memindahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang

16

akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin

tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk

menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan

yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya

unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbulnya jaminan dalam

pemberian kredit.

e. Balas jasa bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan

yang diperoleh dari pemberian kredit. (Suyatno, 2007) menyatakan,

bahwa prestasi yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk

uang tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa, namun kehidupan

modern sekarang ini didasarkan kepada transaksi-transaksi kredit yang

menyangkut uang yang kita jumpai dalam praktek perkreditan.

f) Tujuan dan Fungsi Kredit

Kasmir (2011) menyatakan, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit

mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama dari suatu kredit adalah:

a) Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari

pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima

oleh bank (dalam hal ini koperasi) dan biaya administrasi kredit yang

dibebankan kepada peminjam.

b) Membantu usaha peminjam yaitu untuk membantu usaha peminjam

yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas

usahanya.

c) Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak kredit yang

disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik karena akan

17

meningkatkan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan

jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa

negara. Organisasi bank dalam kehidupan perekonomian yang modern

banyak memegang peranan yang sangat penting sehingga bank selalu

diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter. Hal

ini menyebabkan bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam

bidang kehidupan khususnya di bidang ekonomi.

Suyatno (2007) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan

perekonomian dan perdagangan yaitu :

1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

3) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

g) Prinsip Pengkreditan

a. Prinsip 5 C

1) Character menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari

debitur untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajibanya. Faktor

ini sangat penting karena setiap transaksi kredit mengandung

kesanggupan untuk membayar. (Kasmir,2012) menyatakan, bahwa

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah

calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan

18

kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orangorang yang akan

diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2) Capacity adalah pendapat subjek mengenai kemampuan dari

debitur ini diukur dengan record diwaktu lalu dilengkapi dengan

observasi fisik pada pabrik atau toko dari debitur.(Kasmir, 2012)

menyatakan, bahwa Capacity untuk melihat kemampuan calon

nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan

mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3) Capital diukur oleh posisi financial secara umum dimana hal ini

ditunjukkan oleh analisa ratio financial yang khususnya ditekankan

pada tangible net worth dari perusahaan. (Kasmir, 2012)

menyatakan, bahwa dimana Capital untuk mengetahui sumber-

sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang

akan dibiayai oleh bank.

4) Collateral dicerminkan oleh aktiva dari debitur yang diikatkan atau

dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada

debitur tersebut. (Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Collateral

merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang

bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi

jumlah kredit yang diberikan.

5) Condition menunjukkan impact (pengaruh langsung) dari trend

ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan

atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu

yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan debitur untuk

19

memenuhi kewajibannya. (Kasmir, 2012)) menyatakan, bahwa

Condition dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi

sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-

masing.

b. Prinsip 5P

1. Party (para pihak) bertujuan mengklasifikasi calon debitur

berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Pengklasifikasian ini

akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas.

(Kasmir, 2012) menyatkan, bahwa Party yaitu mengklasifikasikan

nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan

tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga

nasabah dapat digolngkan ke golongan tertentu dan akan

mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

2. Purpose (tujuan) mencari data tentang tujuan atau keperluan

penggunaan kredit apakah akan digunakan untuk berdagang atau

untuk membeli rumah atau untuk bertujuan lainnya. Selain itu,

apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business

kredit yang bersangkutan. Misalnya, tujuan atau keperluan kredit

untuk perkapalan sedangkan line of business bank dalam pertanian.

(Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Purpose yaitu untuk

mengetaui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis

kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat

bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau

investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

20

3. Payment (pembayaran) mengetahui bagaimana perkiraan

pembayaran kembali peminjaman yang akan diberikan. Hal ini

dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran

penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan

pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah

pengambilannya. (Kasmir, 2012) menyatakan, bahwa Payment

merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah

mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana

saja dana untuk pengembalian kredit.

4. Profitability (perolehan laba) menilai berapa tingkat keuntungan

yang akan diraih calon debitur, bagaimana polanya, apakah makin

lama makin besar atau sebaliknya. (Kasmir, 2012) menyatakan,

bahwa Profitability untuk menganalisis bagaimana kemampuan

nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke

periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat

apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

5. Protection (perlindungan) menilai bagaimana calon debitur

melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha apakah

dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi. (Kasmir, 2012)

menyatakan, bahwa tujuan Protection adalah bagaimana menjaga

agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan yang berupa

jaminan barang atau jaminan asuransi.

h) Prosedur Pemberian Kredit

21

Menurut Kasmir (2009:115) prosedur pemberian kredit secara

umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam

suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang

perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu dan cara

pemohon mengembalikan kredit hingga jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap

sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat

segera diproses.

3. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan

nasabah yang sebenarnya.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian

hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

5. Keputusan kredit

Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika

diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka

22

hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-

masing.

6. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon

nasabah menandatangi akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek

dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara

langsung, atau dengan melalui notaris.

7. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank

yang bersangkutan.

8. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai

realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan

tujuan kredit.

i) Pengertian Kredit macet

Menurut Ismail (2010) kredit macet merupakan melampui 270 hari

atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Resiko Kredit Macet

a. Error Omission Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh

adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur

yang telah ditetapkan.

23

b. Error Commusion Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan

lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau

sudah ada, tetapi tidak jelas. Kredit-kredit yang disalurkannya jika

banyak yang macet akan menimbulkan kerugian yang besar. Dengan

pedekatan term of reference, biasanya akan diketahui apakah kredit

macet itu karena error omission atau error commission. Jadi

kesalahannya bisa saja bukan pada dasar keputusannya, tetapi karena

masalah monitoring dan pembinaan bank terhadap nasabahnya. Sama-

sama salah, tetapi esensinya menjadi lebih jelas dan memudahkan

menemukan siapa yang bertanggung jawab, bukan siapa yang

dipersalahkan.

Penyelesaian dan Pencegahan Kredit Macet Untuk menyelesaikan

dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh

dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang) Perubahan syarat kredit hanya

menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk

masa tenggang dan perubahan angsuran kredit. Tentu tidak

kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh koperasi,

melainkan hanya kepada debitur yang menunjukan itikad dan

karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau

melunasi kredit (willingness to pay). Disamping itu, usaha debitur

juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2. Reconditioning (Persyaratan Ulang) Perubahan sebagian atau

seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan

24

jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga,

penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan

persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak

termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014) atau seluruh

kredit menjadi equity perusahaan. Debitur yang bersifat jujur,

terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami

kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi

dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk

dilakukan persyaratan ulang.

3. Restructuring (Penataan Ulang) Perubahan syarat kredit yang

menyangkut penambahan dana koperasi atau konversi seluruh

atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan

konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan

koperasi atau mengambil partner yang lain untuk menambah

penyertaan.

4. Liquidation (Likuidasi) Penjualan barang-barang yang dijadikan

jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelakasanaan likuidasi ini

dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benarbenar

menurut koperasi sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan

kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek

untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan

menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang

bersangkutan.

25

j) Pengendalian Internal Kredit

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur

pengendalian internal berupa penelaah dan penekanan pada tujuan

pengendalian yang ingin dicapai perusahaan. Menurut (Midjan & Susanto,

2001) memuat prinsip berikut :

a) Perlunya adanya pemisahan fungsi antara :

1) Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit

2) Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau

administrasi kredit

3) Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit

b) Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat

waktu mengenai posisi dana dengan kredit

c) Perlu penyusun ikhtisar mutasi keuangan bulanan

d) Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek

berikut pengawasan administratif

e) Perlu diciptakan peratran-peraturan intern yang akan menjamin

keamanan atas kelayakan baik bersifat prefentif maupun represif

f) Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat

g) Perlu disusun pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas

pemberian kredit berikut rekening giro, kredit dan lain-lain secara baik

k) Leasing

Leasing sebagai suatu lembaga pembiayaan dapat dikatakan sebagai

suatu kegiatan yang masih sangat muda atau baru dilaksanakan di

Indonesia pada awal tahun 1970-an dan baru diatur untuk pertama

26

kali dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sejak

tahun 1974. Eksistensi prananta hukum leasing di Indonesia sendiri sudah

ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sama sebagai suatu

lembaga keungan non bank. Oleh karena itu, maka yang dimaksudkan

dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiyaan perusahaa dalam bentuk

penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk

digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan

kriteria sebagai berikut (Triandaru & Budisantoso, 2006) :

1. Pembiyaan perusahaan

2. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala

3. Penyediaan barang-barang modal

4. Disertai dengan hak pilih atau hak opsi

5. Adanya nilai sisa yang disepakati.