13 BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1. Pengertian Ambiguitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ambiguitas adalah sifat atau hal yang bermakna dua; kemungkinan yang mempunyai dua pengertian; ketidaktentuan; ke-tidakjelasan; kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang lebih jelas dari satu atas suatu karya sastra; kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat; ketaksaan. Ambiguitas merupakan hal yang bermakna ganda dan kemungkinan mempunyai dua pengertian atau lebih. Kalimat ambigu ialah kalimat sebagai bermakna ganda. Karena bermakna ganda, kalimat, atau frasa ambigu dapat membingungkan orang yang membacanya atau mendengarnya. Penyebab ambiguitas kalimat pada umumnya adanya keterangan atau atribut yang lebih dari satu. 12 Maka dalam hal tersebut pengertian ambiguitas yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah timbul adanya ketidakjelasan atau adanya ha yang bermakna dua dalam status hukum BUMDes tersebut. 2.1.2. Aspek Hukum Teori Badan Hukum 2.1.2.1. Pengertian Badan Hukum Menurut Molengraff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap 12 Suwandi dan Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 117.
44
Embed
BAB II HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 2.1. Tinjauan …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13
BAB II
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pengertian Ambiguitas
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ambiguitas adalah sifat
atau hal yang bermakna dua; kemungkinan yang mempunyai dua pengertian;
ketidaktentuan; ke-tidakjelasan; kemungkinan adanya makna atau penafsiran yang
lebih jelas dari satu atas suatu karya sastra; kemungkinan adanya makna lebih dari
satu dalam sebuah kata, gabungan kata, atau kalimat; ketaksaan.
Ambiguitas merupakan hal yang bermakna ganda dan kemungkinan
mempunyai dua pengertian atau lebih. Kalimat ambigu ialah kalimat sebagai
bermakna ganda. Karena bermakna ganda, kalimat, atau frasa ambigu dapat
membingungkan orang yang membacanya atau mendengarnya. Penyebab
ambiguitas kalimat pada umumnya adanya keterangan atau atribut yang lebih
dari satu.12
Maka dalam hal tersebut pengertian ambiguitas yang dimaksud dalam
penelitian tersebut adalah timbul adanya ketidakjelasan atau adanya ha yang
bermakna dua dalam status hukum BUMDes tersebut.
2.1.2. Aspek Hukum Teori Badan Hukum
2.1.2.1. Pengertian Badan Hukum
Menurut Molengraff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak
dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya
terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap
anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing
bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga
sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap
2) Untuk memproduksi berbagai barang dan jasa kebutuhan masyarakat
sesuai dengan rencana-rencana yang tertuang dalam Pelita IV, seperti
listrik, jasa telekomunikasi dan perhubungan, perumahan rakyat.
3) Sebagai sumber pendapatan devisa bagi Negara, seperti perusahaan
perkebunan dan pertambangan.
4) Pembukaan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang padat
karya, seperti perusahaan perkebunan dan industri.
5) Usaha-usaha untuk membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi.
6) Pengembangan willayah diluar jawa dengan berbagai proyek dibidang
perkebunan dan industry.
7) Hal-hal lain seperti misalnya alih teknologi.
Dengan adanya hal tersebut, peran BUMN lebih dikenal sebagai Wahana
Pembangunan (Agent of Development) dari pada perannya yang sebagai
Perusahaan (bussines entity). Ada beberapa sebab mengapa BUMN lebih banyak
berperan sebagai wahana pembangunan, yaitu:28
1) BUMN efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional.
2) Pemerintah selaku pemilik BUMN mempunyai wewenang untuk
memberikan penugasan apapun juga kepada BUMN.
3) Dalam pelaksanaan pembangunan seringkali dirasakan perlu untuk
melaksanakan proyek-proyek tertentu yang tidak terdapat dalam
rencana pembangunan.
28 Totok Dwinur Haryanto, Eksistensi BUMN tidak Mengarah pada Etatisme, Wacana
Hukum, Vol. VII, No. 1, 2008, hlm. 49.
25
Maka dalam hal tersebut beberapa perbedaan serta perkembangan dari
landasan yuridis tentang BUMN ini secara umum dapat di simpulkan dalam tabel
sebagai berikut:
Tabel 1.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN
UU No. 19/1960 tentang
Perusahaan Negara.
1. Perusahaan Negara adalah badan hukum yang
kedudukannya diperoleh dengan berlakunya
Peraturan Pemerintah.
2. Perusahaan Negara bersifat memberi jasa;
menyelenggarakan kemanfaatan umum;
memupuk pendapatan.
3. Bertujuan untuk turut membangun ekonomi
nasional sesuai dengan mengutamakan kebutuhan
rakyat.
4. Modal Perusahaan Negara terdiri dari kekayaan
negara yang dipisahkan; tidak terbagi atas saham-
saham; semua alat likuid disimpan dalam bank
yang ditunjuk oleh Pemerintah.
UU No. 9/1969 tentang
Bentuk-Bentuk Usaha
Negara.
Menjelaskan bahwa usaha-usaha Negara dibedakan
dalam 3 (tiga) kegiatan usaha, yaitu:
a) Perusahaan Jawatan (Perjan)
b) Perusahaan Umum (Perum)
c) Perusahaan Perseroan (Persero)
UU No. 23/2014 tentang 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah
26
Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Menjelaskan bahwa BUMN dapat mendirikan:
a) Perusahaan Perseroan, berbentuk Perseroan
Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima
puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh
negara dengan tujuan utama mengejar
keuntungan.
b) Perusahaan Umum, yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham,
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa
dengan tujuan mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
perusahaan.
3. Pendirian BUMN memiliki maksud dan tujuan:
a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan
perekonomian nasional pada umumnya dan
penerimaan negara pada khususnya;
b) Mengejar keuntungan;
c) Menyelenggaraka kemanfaatan umum berupa
27
penyediaan barang dan/atau jasa yang
bermutu tunggi dan memadai bagi
pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha
yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor
swasta dan koperasi;
e) Turut aktif memberikan bimbingan dan
bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi
lemah, koperasi, dan masyarakat.
2.1.4. Sejarah BUMD
Disamping menempatkan pemerintahan pusat, terdapat pula pemerintahan
provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota (selanjutnya disebut pemerintahan
daerah) yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat baik dalam aspek
politik maupun ekonomi. Pemerintahan Daerah dalam hal tersebut memiliki tugas
dan kewajibannya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Sebelum adanya terbentuknya, BUMD tersebut disebut dengan Perusahaan
Daerah dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah. Namun keseriusan pemerintah dalam hal mendukung adanya
BUMD tersebut ditandai dengan terbitnya Peraturan Dalam Negeri No. 3 Tahun
1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lahirnya BUMD tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan
terkait BUMN. Dengan adanya Undang-Undang Perusahaan Indonesia yang
28
diatur dengan Staatsblad29 Tahun 1927 Nomor 419 yang menjelaskan bahwa
perusahaan-perusahaan negara baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan
hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik,
merupakan latar belakang suatu peraturan yang menjadikan BUMN terus
berkembang dari tahun ke tahun hingga melahirkan suatu BUMD yang berperan
besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di tingkat daerah.
Istilah BUMD tersebut dikenal setelah diterbitkannya Permendagri No. 3
Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD yang kemudian tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah
menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang berlaku hingga saat ini. Namun dengan adanya beberapa kali perubahan
Undang-Undang yang mengatur mengenai BUMD tersebut, peraturan yang
berlaku hingga saat ini dilatarbelakangi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Tahun 1950-an, bersamaan dengan peningkatan BUMN Pemerintah Pusat
juga mendorong Pemerintah Swatantra Tk I dan Tk II (saat ini disebut dengan
setingkat Provinsi dan Kabupaten) untuk mendirikan perusahaan milik Daerah
guna membantu pergerakan roda ekonomi Indonesia yang saat itu masyarakat
sangat butuhkan baik dalam hal produksi barang maupun jasa.
Dengan adanya perusahaan daerah tersebut, pada saat itu perusahaan milik
daerah tersebut pada umumnya tidak mengutamakan tujuan mencari keuntungan
29 Staatsblad adalah istilah Lembaran Negara Republik Indonesia pada masa periode
kolonial.
29
semata. Namun dalam hal tersebut perusahaan daerah tersebut lebih
mengutamakan tujuan terwujudnya fungsi sosial dari perusahaan terhadap daerah,
yaitu dalam bentuk percepatan produksi dan penyaluran barang dan jasa serta
pembukaan lapangan kerja.
Dengan berjalannya perusahaan daerah tersebut, memasuki tahun 1960-an
Pemerintah Pusat menganggap perlu adanya dasar hukum mengenai perusahaan
daerah tersebut karena minimnya kontribusi terhadap pembangunan nasional.
Maka dalam hal tersebut terbit Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS) No. I/MPRS/1960. Ketetapan tersebut terbit dalam rangka
pemberian otonomi yang riil dan luas kepada daerah-daerah dengan mengingat
kemampuan daerah masing-masing.
Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu pendapatan pokok di Daerah.
Berhubung dengan itu, maka selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan
umum, dapat pula didirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk
menambah penghasilan Daerah, sekaligus untuk mempertinggi produksi.30
Di samping itu, untuk kepentingan pembangunan Daerah, segala
dana dan sumberdaya (funds and forces) masyarakat juga dimobilisasi dan,
oleh karena itu, koperasi dan swasta harus diikutsertakan secara aktif
dalam pendirian Perusahaan Daerah. Namun, pengikutsertaan swasta
tersebut tetap dengan pokok pikiran bahwa Perusahaan Daerah adalah
perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah
yang dipisahkan. Artinya, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang
sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.31
Pembentukan perusahaan daerah harus memiliki motivasi yang
jelas, karena pada prinsipnya pemerintah daerah adalah bukan pelaku
usaha melainkan memiliki tanggung jawab yang utama yaitu melakukan
30 Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Bina
Rena Periwara, Jakarta, 2007, hlm. 8. 31 Riris Prasetyo, Sejarah BUMD, https://asetdaerah.wordpress.com/2011/07/15/sejarah-
bumd/, diakses tanggal 14 Maret 2019, pukul 13:25.
30
pembangunan dan pelayanan bagi bagi masyarakat. Sementara diketahui
pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam
jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat.32
BUMD didirikan dengan tujuan untuk turut serta melaksanakan
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya
untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.33
Sesuai dengan uraian tersebut, BUMD tersebut dapat diartikan sebagai
perpanjangan tangan dari BUMN yang lebih mengutamakan pergerakan roda
ekonomi di tingkat daerah.
Untuk memenuhi tanggung jawab daerah kepada masyarakat, guna
meningkatkan kesejahteraan, maka pemerintah daerah memerlukan
keuangan daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom
mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah.
Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.34
Hal tersebut merupakan tuntutan dari pemerintahan pusat kepada
pemerintahan daerah untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam hal
meningkatkan ekonomi Indonesia.
Selanjutnya, landasan yuridis mengenai BUMD yang berlaku hingga saat
ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 40 UU No. 23/2014 ini menjellaskan
bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan Perarutan Daerah
32 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004,
hlm. 1. 33 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 34 Adrian Sutedi, Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka
Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 160.
31
(disebut Perda). Pengaturan mengenai BUMD dalam UU No. 23/2014 ini dimulai
dari Pasal 331. Dalam Pasal 331 dapat kita pahami bahwa Pemerintah Daerah
tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi
daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi
masyarakat.
Dalam UU No.23/2014 ini menjelaskan bahwa BUMD terbagi menjadi 2
(dua) jenis kegiatan usaha, yaitu:
1) Perusahaan Umum Daerah (disebut dengan Perumda), diatur dalam
Pasal 334 s/d Pasal 338:
a) Permodalan
Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu
daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal Perumda akan
dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perumda tersebut harus
merubah bentuk hukum menjadi Perseroda. Perumda juga dapat
membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada
perusahaan lain.
b) Organ
Perumda terdiri atas:
(1) Kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
(2) Direksi; dan
(3) Dewan pengawas.
c) Laba
Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah.
Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah
32
disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut
dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan
reinvestment berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan
prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk
peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum,
pelayanan dasar, dan usaha perintisan.
d) Restrukturisasi
Perumda dapat melakukan restruksturisasi untuk menyehatkan
perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien,
akuntabel, transparan, dan profesional.
e) Pembubaran Perumda
Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan
perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan
kepada daerah.
2) Perusahaan Perseroan Daerah (disebut dengan Perseroda), diatur dalam
Pasal 339 s/d Pasal 342:
a) Permodalan
Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit
51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya
ditetapkan dengan Perda, Selanjutnya pembentukan badan
hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perseroan terbatas.
33
Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang
saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah
dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham
mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau
memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak
perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi
oleh analis investasi yang profesional dan independen.
b) Organ
Perseroda terdiri atas:
(1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
(2) Direksi; dan
(3) Komisaris.
c) Pembubaran Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan Perseroda
yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada
daerah. UU No. 23 Tahun 2014 juga memaparkan unsur-unsur
yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan