DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH2.1. Kondisi Geografis Kota
Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7
meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 6o 12 Lintang
Selatan dan 106o48 Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 tahun 1989, berupa
daratan seluas 661,52 Km 2, dan lautan seluas 6.977,5 Km 2.
Terdapat sekitar 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu,
dan sekitar 27 buah sungai, saluran dan kanal yang dimanfaatkan
masyarakat sebagai sumber air bersih, usaha perikanan dan
usaha-usaha lainnya. Di sebelah Utara Jakarta, membentang pantai
dari Barat sampai ke Timur sepanjang 35 Km 2, yang menjadi tempat
bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah Selatan dan
Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat (Kota Depok,
Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi), sebelah Barat
dengan Provinsi Banten (Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang),
serta di sebelah Utara dengan Laut Jawa. Wilayah administrasi
Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima kota administrasi dan
satu kabupaten administrasi, dengan luas wilayah masingmasing;
Jakarta Selatan 145,73 Km2, Jakarta Timur 187,73 Km2, Jakarta Pusat
47 Km 2, Jakarta Barat 126,15 Km 2, Jakarta Utara 142,20 Km2 dan
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 11,81 KM2 (luas daratan).
Disebelah Selatan dan Timur Jakarta sebagai daerah resapan air,
terdapat sejumlah rawa/situ dengan total luas mencapai 100,52
Ha. Mengenai topografi, hidrologi dan klimatologi Kota Jakarta
diuraikan sebagai berikut. Pada umumnya, kota-kota di seluruh
Indonesia termasuk Jakarta, terdapat dua musim yaitu musim kemarau
dan musim penghujan. Bapeda DKI Jakarta 7
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Pada bulan Juni sampai dengan September, arus angin berasal dari
Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga
mengakibatkan musim kemarau. Pada bulan Desember sampai Maret, arus
angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra
Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Secara umum Jakarta
beriklim panas, dengan rata-rata suhu masksimum udara 34,60oC pada
siang hari dan suhu minimum udara berkisar 22,86oC pada malam hari.
Stasiun Pengamat Halim Perdana Kusuma mencatat, sepanjang tahun
suhu maksimum sekitar 35,40oC, kelembaban udara maksimum rata-rata
95,60 persen dan rata-rata minimum 51,60 persen, dengan rata-rata
curah hujan sepanjang tahun 237,96 MM2. Mengenai kawasan hutan
lindung seluas 453,24 Ha, terdiri atas Hutan Lindung Muara Angke
seluas 44,76 Ha, Suaka Marga Satwa di Pulau
Rambut 45 Ha dan Muara Angke 25,20 Ha, Cagar Alam di Pulau Bokor
18,00 Ha, Kawasan Kebon Bibit seluas 98,02 Ha, Hutan Wisata Pantai
Kapuk 99,32 Ha, dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 108,05 Ha
serta Kebon Bibit Cibubur 14,40 Ha. Selain itu, Jakarta juga
memiliki
kawasan hutan kota seluas 379,58 Ha yang tersebar di 33 lokasi
di lima kotamadya.
2.2. Perekonomian Daerah 2.2.1. PDRB Jakarta memiliki unggulan
potensi ekonomi berupa letaknya yang strategis dan menjadi potret
mininya Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki sarana
penunjang ekonomi yang memadai sehingga memungkinkan perekonomian
Jakarta dapat bergerak optimal. Unggulan potensi ekonomi tersebut
telah membuahkan selama lima tahun terakhir (2002-2007) telah
memberi kontribusi terhadap PDB sebesar 16-17 persen. Angka
Bapeda DKI Jakarta
8
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
ini merupakan paling besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi
lainnya. Dari sisi pertumbuhan, selama lima tahun terakhir
perekonomian Jakarta tumbuh rata-rata 6 persen. Namun meskipun
angka ini dibawah angka pertumbuhan sebelum krisis, paling tidak
memberikan sinyal untuk menuju kondisi lebih baik di masa
mendatang. Bila di masa krisis pertumbuhan ekonomi Jakarta
mengalami kontraksi minus 17,49 persen dan jauh lebih rendah dari
pertumbuhan Nasional saat itu sebesar minus 13,13 persen, pada
tahun 2002 pertumbuhan PDRB sudah mencapai 4,89 persen. Pertumbuan
ini terus meningkat menjadi 6,01 persen tahun 2005 dan 5,90 persen
di tahun 2006. Pertumbuhan tahun 2006 lebih lambat dibanding tahun
2005, karena dampak kenaikan BBM pada triwulan terakhir tahun 2005.
PDRB (atas dasar harga berlaku) mengalami peningkatan dalam lima
tahun terakhir, dari Rp.299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi
Rp.500,76 triliun pada tahun 2006. Sebagai tulang punggung
perekonomian Jakarta, sektor jasa (tersier) memiliki peranan 70
persen yang dapat dilihat kontribusinya pada PDRB. Pembentuk sektor
tersier meliputi sektor perdagangan sekitar 20 persen, sektor jasa
keuangan, persewaan dan jasa perushaan 31 peresen, serta sektor
pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa lainnya. Angka
tersebut memberikan gambaran struktur perekonomian Jakarta mengarah
kepada struktur jasa (service city). Sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi, PDRB per kapita penduduk juga meningkat rata-rata 12,86
persen selama lima tahun terakhir, dari Rp.35,2 juta tahun 2002
menjadi Rp.57,3 tahun 2006, sedangkan PDRB per kapita atas dasar
harga konstan tumbuh rata-rata 4,76 persen dari Rp.29,5 juta
menjadi Rp.35,7 juta.
Bapeda DKI Jakarta
9
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Perekonomian prestasi yang
Jakarta
tahun
2002-2006
menunjukkan memiliki
cukup
menggembirakan.
Jakarta
keunggulan potensi ekonomi berupa letaknya yang stratgeis dan
menjadi potret mini Indonesia. Di samping itu Jakarta juga memiliki
sarana penunjang ekonomi yang memadai seperti sarana transportasi,
lembaga keuangan, infrasturktur energi dan sarana komunikasi.
Unggulan potensi ekonomi tersebut telah
membuahkan perbaikan perokonomian DKI Jakarta. Dalam kurun 5
tahun terakhir telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar
16-17 persen. Angka ini merupakan paling besar dibandingkan dengan
provinsi-provinsi lain. Oleh karena itu kondisi perekonomian
nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Jakarta.
Pertumbuhan selama 5 tahun terakhir perekonomian Jakarta tumbuh
rata-rata 6 persen. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi pada sebelum saat krisis moneter. Pada masa
krisis moneter, pertumbuhan ekonomi Jakarta sempat mengalami
kontraksi sebesar minus 17,49 persen dan jauh lebih rendah dari
nasional yang sebesar minus 13,13 persen, maka pada tahun 2002
pertumbuhan ekonomi sudah menjadi 4,89 persen. Pertumbuhan ini
meningkat terus menjadi 6,01 persen tahun 2005 dan sedikit
mengalami perlambatan pada tahun 2006 menjadi 5,90 persen.
Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2006 merupakan
dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan BBM pada akhir
tahun 2005. Kemampuan recovery perekonomian Jakarta dapat
memulihkan pertumbuhan ekonomi dari kontraksi minus 17 persen
kembali positif dalam waktu empat tahun. Hal ini memberikan harapan
untuk dapat mencapai kondisi
perekonomian yang lebih baik.
Bapeda DKI Jakarta
10
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2.2.2. Inflasi Dalam kurun waktu 2002 sampai dengan Agustus
2007, inflasi DKI Jakarta menunjukkan perkembangan yang
berfluktuatif. Pada tahun 2002 inflasi DKI Jakarta mencapai 9,08
persen yang kemudian turun cukup significant pada tahun 2003
menjadi 5,78 persen. Pada tahun berikutnya, 2004, inflasi DKI
Jakarta kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 5,87
persen. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2005
dimana inflasi DKI Jakarta mencapai dua digit yaitu sebesar 16.06
persen, dan kembali turun menjadi 6,03 persen pada tahun 2006.
Sedangkan untuk tahun 2007, sampai dengan bulan Agustus inflasi
tahunan di DKI Jakarta mencapai 3,99 persen. Perkembangan inflasi
DKI Jakarta yang cukup berfluktuatif, seperti halnya perkembangan
inflasi nasional, banyak disebabkan oleh kebijakan-kebijakan
pemerintah, terutama pemerintah pusat, dalam merespon
tekanan-tekanan yang terjadi dalam perekonomian secara keseluruhan
melalui kebijakan administered prices seperti harga BBM, nilai
cukai rokok, tarif tol dan PAM, serta tarif angkutan dalam kota.
Sebagai contoh, tingginya inflasi pada tahun 2005 lebih disebabkan
kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM dua kali dalam
satu tahun yang merupakan respon atas melambungnya harga minyak
dunia dan berlanjutnya kondisi moneter ketat di tingkat global.
Pada tataran daerah, khususnya DKI Jakarta, respon atas kenaikan
harga BBM ditunjukkan dengan naiknya tarif angkutan dalam kota
setelah kenaikan harga BBM dalam rangka menyelamatkan public
transportation di DKI Jakarta. Akan tetapi kenaikan harga BBM yang
diikuti kenaikan tarif angkutan dalam kota, diimbangi dengan
kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan menjaga dan
memperlancar jalur pasokan dan distribusi, khususnya untuk barang
kebutuhan pokok. Sehingga secara keseluruhan inflasi
Bapeda DKI Jakarta
11
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
DKI Jakarta pada tahun 2005 masih di bawah tingkat inflasi
nasional. Rendahnya inflasi tahun 2006 dibandingkan inflasi tahun
2005, terjadi karena tetapnya harga komoditas strategis,
penundaan tarif dasar listrik (TDL), dan karena keberhasilan
menjaga stabilitas makro ekonomi, apresiasi nilai tukar, dan
ekspektasi inflasi yang terjaga. Pada tahun 2007 inflasi di DKI
Jakarta menunjukkan trend penurunan jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, hal tersebut terlihat dari besarnya tingkat inflasi
tahunan yang baru mencapai 3,99 persen sampai dengan bulan Agustus.
Walaupun sempat terjadi gejolak harga komoditi strategis seperti
beras, minyak goreng dan minyak tanah, sejauh ini inflasi di DKI
Jakarta cukup terkendali dan diharapkan inflasi tahun 2007 untuk
DKI Jakarta tidak melebihi 6 persen. Jika dilihat berdasarkan
kelompok pengeluaran, terlihat bahwa komoditi-komoditi strategis,
seperti BBM dan beras, berperan sangat dominan dalam menentukan
tingkat inflasi pada masing-masing kelompok. Dampak langsung
kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 mendorong inflasi yang
tinggi untuk kelompok transpor dan komunikasi pada tahun 2005 yang
mencapai 40,13 persen. Sedangkan untuk kelompok-kelompok lain
walaupun mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya tidak setinggi
kelompok transpor dan komunikasi. Sedangkan terkendalinya pasokan
dan distribusi yang menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
yang tergabung dalam kelompok bahan makanan (volatile food) selama
kurun waktu enam tahun terakhir telah berhasil mengurangi tekanan
harga pada kelompok bahan makanan. Hal tersebut terlihat dari
fluktuasi inflasi tahunan kelompok bahan makanan yang berkisar
antara 4,86 persen sampai dengan 15,35 persen, bahkan kelompok ini
mengalami deflasi sebesar 0,40 persen pada tahun
Bapeda DKI Jakarta
12
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2003. Lebih jauh, terkendalinya pasokan dan distribusi kebutuhan
pokok tercermin pada perkembangan inflasi sub kelompok padipadian,
umbi-umbian, dan hasil-hasilnya, dimana komoditi beras tercakup
didalamnya, serta sub kelompok sayur-sayuran.
Walaupun pada beberapa bulan terutama pada awal tahun 2002 dan
2006 mengalami kenaikan yang cukup significant terkait dengan
penurunan supply yang disebabkan menurunnya hasil produksi di
daerah-daerah produsen, sub kelompok padi-padian, umbi-umbian, dan
hasil-hasilnya serta sub kelompok sayursayuran secara umum
menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. 2.2.3. Investasi
Sejalan dengan stabilitas moneter yang membaik, tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap dunia usaha pun
menunjukkan kondisi yang membaik pula. Hal ini ditandai dari
minat investasi dalam maupun luar negeri yang disetujui pemerintah
meningkat. Dari sisi jumlah, proyek PMA mengalami peningkatan yang
menggembirakan yakni pada tahun 2002 jumlah proyek pemodal asing
yang disetujui sebanyak 561 proyek dan pada tahun 2006 mencapai 801
proyek. Investasi yang ditanamkan oleh pemodal asing di DKI Jakarta
mengalami kinerja terbaik pada tahun 2003 dengan nilai investasi
sebesar 5.395.705 ribu US dolar. Sementara kinerja terbaik
investasi dalam negeri terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar Rp
4,17 triliun. 2.2.4. Pariwisata Disamping investasi, kepercayaan
masyarakat juga
tergambar dari kunjungan wisata baik dari dalam negeri maupun
luar negeri. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan
nusantara ke Jakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir
menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat. Pada tahun Bapeda
DKI Jakarta 13
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2002, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Jakarta mencapai
9.108.728 kunjungan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 0,35
trilyun, dan pada tahun 2006 jumlah wisatawan nusantara yang
berkunjung ke Jakarta mencapai 12.777.571 kunjungan, atau naik
sebesar 40,55 persen, dengan jumlah pengeluaran mencapai Rp 6,34
trilyun. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya
yang dilakukan Pemerintah Provinsi industri DKI Jakarta dalam
melalui
menyokong
pengembangan
kepariwisataan
berbagai program seperti Enjoy Jakarta. Hal yang sama juga
digambarkan dari kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke kota
Jakarta melalui 3 pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan
Halim Perdanakusumah) dari tahun 2002 hingga tahun 2006 terus
meningkat. Pada tahun 2002 jumlah wisman yang berkunjung ke Jakarta
mencapai 1.156.050 kunjungan meningkat menjadi 1.216.132 kunjungan
pada tahun 2006 dengan
pendapatan devisa sebesar 1,33 miliar US dollar. Isu flu burung
di Asia dan gangguan keamanan
berdampak pada menurunya jumlah kunjungan wisman ke Jakarta.
Untuk menepis isu-isu tersebut upaya yang telah dilakukan oleh
Pemprov DKI Jakarta adalah sosialisasi dan informasi tentang flu
burung. Selain itu melaksanakan dengan
peningkatan penanganan
keamanan dan ketertiban
mengoptimalkan segenap jajaran perangkat keamanan. 2.2.2.
Pertanian Kontribusi sektor pertanian terhadapat perekonomian
Jakarta sangat kecil. Sektor ini tetap dipertahankan dengan tujuan
meningkatkan produk pertanian dan dalam rangka menjaga keseimbangan
lingkungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya
mendorong dan mengembangkan sektor pertanian sejalan dengan upaya
menumbuhkembangkan
Bapeda DKI Jakarta
14
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
kemandirian masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
2.2.3. Industri Kontribusi sektor industri menunjukkan
kecenderungan meningkat. Untuk kategori besar/sedang, pada tahun
2002 jumlah industri pengolahan sebanyak 1.975 perusahaan dan pada
tahun 2006 mencapai 2.015 perusahaan. Hasil Sensus Ekonomi tahun
2006 menunjukkan kenaikan jumlah yang signifikan terjadi pada
industri pakaian jadi dan industri konveksi, terutama yang termasuk
dalam kategori industi sedang. Sedangkan kategori industri kecil
dan rumah tangga lebih berfluktuasi. Mengingat kondisi lahan yang
semakin terbatas maka pengembangan industri sangat selektif.
Industri-industri yang dikembangkan di DKI Jakarta yaitu industri
yang padat teknologi, padat modal, hemat lahan, ramah lingkungan
(konsumsi air sedikit, limbah yang dihasilkan sedikit dan tingkat
pencemaran rendah). 2.2.4. Perdagangan Ekspor dan impor merupakan
bagian dari kegiatan
perdagangan yang menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di
DKI Jakarta. Pada pembentukan PDRB tahun 2005, sub sektor
Perdagangan memberikan kontribusi sebesar 20 persen. Sektor ini
juga merupakan penyerap tenaga kerja yang banyak, yaitu sebesar
39,02 persen. Selama kurun waktu tahun 2002-2006 ekspor melalui
pelabuhan muat DKI Jakarta
mengalami peningkatan nilai. Nilai ekspor 19.959,59 juta US $
pada tahun 2002 meningkat menjadi 29.809,52 juta US $ pada tahun
2006, atau mengalami kenaikan 49,35 persen. Pada tahun 2006,
kelompok komoditi pakaian mendominasi nilai ekspor melalui
pelabuhan muat DKI Jakarta, yang terdiri dari Pelabuhan Tanjung
Priok, Bandara Soekarno-Hatta, Kantor Pos Pasar Baru, Bapeda DKI
Jakarta 15
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Pasar Ikan, serta Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian disusul
benang tenun, kain tekstil dan hasil-hasilnya alat telekomunikasi
mesin listrik, aparat dan alat-alatnya dan mesin kantor dan
pengolah data. Nilai ekspor melalui pelabuhan muat DKI Jakarta
menuju Kawasan Asia berkembang sekitar 50 persen selama tahun 2002
hingga 2006, yang merupakan ratarata dari perkembangan ekspor
menuju ASEAN sebesar 58 persen dan ke negara-negara lainnya di Asia
sebesar 46 persen. Kawasan negara tujuan Asia memberikan sumbangan
terbesar bagi pemasukan devisa negara. Devisa yang diraup dari
kawasan ini pada tahun 2002 sebesar 9.400,92 juta US$ dan meningkat
menjadi 14.081,04 juta US$ Pada tahun 2005, bahkan pada tahun 2006
mencapai 15.677,16 juta US$. Kawasan terbesar lainnya adalah
Amerika, disusul Eropa, Australia, serta Afrika. Selama lima tahun
terakhir, negara tujuan ekspor barang yang melalui DKI Jakarta yang
paling dominan adalah Amerika Serikat, diikuti oleh dua negara
Asia, yaitu Jepang dan Cina. Sementara negara tujuan ekspor
komoditi di ASEAN terbesar adalah Singapura, diikuti Malaysia dan
Thailand. Tingginya ekspor menuju Singapura dapat dipahami karena
keberadaan Singapura sebagai kota transit perdagangan. Berbagai
komoditi yang dikirim ke Singapura, sebagian besar akan diekspor
kembali ke negara lain. Ekspor produk DKI Jakarta adalah kegiatan
ekspor terhadap barang-barang melalui pelabuhan muat DKI Jakarta
danbarang tersebut diproduksi oleh unit-unit usaha yang berdomisili
di wilayah DKI Jakarta. Nilai ekspor melalui pelabuhan muat DKI
Jakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor produk
DKI Jakarta. Pada tahun 2006 saat nilai ekspor melalui pelabuhan
muat DKI Jakarta sebesar 29.809,52 juta US $, nilai ekspor
Bapeda DKI Jakarta
16
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
produk DKI Jakarta hanya sebesar 6.988,68 juta US $. Berarti di
antara ekspor melalui DKI Jakarta hanya sekitar 23,44 persen yang
merupakan produk lokal. Hal ini sangat dipahami karena pelabuhan
muat Jakarta merupakan salah satu pintu gerbang negara sehingga
provinsi lain seperti Lampung, Banten, dan Jawa Barat akan
memanfaatkan pelabuhan muat Jakarta untuk mengirimkan produk daerah
ke luar negeri. Setelah pemberlakuan AFTA pada awal 2003, peran
negara-negara ASEAN sebagai negara tujuan ekspor produk DKI Jakarta
semakin penting. Pada tahun 2002, nilai ekspor sebesar 1.007,44
juta US$ meningkat menjadi 1.973,80 juta US$ pada tahun 2006. Nilai
ini hampir setara dengan nilai ekspor produk DKI Jakarta ke
negara-negara Asia yang tidak tergabung dalam ASEAN. Kelompok
komoditi yang memberikan devisa terbesar selama kurun waktu dari
2002 sampai 2005 adalah komoditi pakaian. Tahun 2002 bernilai
1.704,78 juta US$ turun sampai 1.559,89 juta US$ pada tahun 2004.
dan meningkat kembali pada tahun 2005 menjadi 1.734,72 juta US$,
namun pada tahun 2006 kembali turun menjadi 1.645,51 juta US$.
Komoditi kedua terbanyak penyumbang devisa adalah kelompok komoditi
Minyak bumi dan hasil-hasilnya. Disusul Kendaraan bermotor untuk
jalan raya Emas bukan untuk moneter Mesin listrik, aparat dan
alatalatnya. Nilai impor melalui Pelabuhan Bongkar di Jakarta dalam
kurun waktu 2002 sampai 2006 mengalami kenaikan, bila pada tahun
2002 nilainya sekitar 16.189,26 juta US$, maka tahun 2006 telah
melonjak naik mencapai 27.134,81 juta US$ atau meningkat 67,61
persen. Impor bahan baku dan penolong tercatat sejak tahun 2002
sampai 2006 meningkat dari 11.898,59 juta US$ menjadi 18.285,09,96
juta US$ atau sekitar 53,67 persen. Peningkatan
Bapeda DKI Jakarta
17
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
yang lebih tinggi terjadi pada impor barang modal, yakni dari
sebesar 2.872,46 juta US$ pada tahun 2002 menjadi 6.246,60 juta US$
pada tahun 2006 atau naik sekitar 117,47 persen. Diharapkan
peningkatan impor kedua kelompok barang ini menjadi penggerak
peningkatan devisa negara apabila hasil akhir proses produksi
barang-barang ini menjadi komoditi ekspor. Fasilitas perdagangan di
Jakarta sangat beragam
sehinggatersedia berbagai alternatif pilihan bagi masyarakat.
Pedagang dan pembeli diberi keleluasaan memilih cara dan tempat
transaksi yang dikehendaki. Pasar tradisional terdiri atas pasar
regional, pasar kota, pasar wilayah, pasar lingkungan, pasar induk
dan jenis lainnya. Dengan fasilitas yang terbatas, pasar
tradisional menawarkan harga yang relatif murah. Secara bertahap
pasar tradisional di DKI Jakarta diperbaiki sehingga fasilitas dan
kenyamanan dapat lebih ditingkatkan. Sebagaimana yang dilakukan
terhadap Pasar Tanah Abang, saat ini, telah mempunyai bangunan
gedung yang sangat representatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh
fungsi Pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir garmen terbesar di
Asia Tenggara. Penataan kembali Pasar Tanah Abang, terutama dari
tata letak bangunan, disesuaikan dengan perkembangan kota dan
kebutuhan masyarakat kota. Sarana perdagangan lain yang dapat
dimanfaatkan masyarakat dalam berjual beli adalah pasar modern
dengan fasilitas yang lebih nyaman dan aman. Jenis pasar modern
antara lain swalayan, toko serba ada, hypermarket, mini market,
grosir dan pusat perbelanjaan. Pemenuhan kebutuhan bahan pangan
masyarakat di
DKIJakarta sangat tergantung dari pasokan provinsi lain. Untuk
menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan tersebut,
pemerintah provinsi menyelenggarakan Pasar Lelang Forward Bahan
Kebutuhan Pokok. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
Bapeda DKI Jakarta
18
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
memperpendek rantai distribusi bahan kebutuhan pokok yang
mempertemukan secara langsung penjual dan pembeli. Kebijakan
pemerintah provinsi yang memfasilitasi kerjasama antara
pedagang besar kebutuhan pokok dengan produsen mempunyai
pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran pasokan dan
berdampak langsung terhadap terkendalinya inflasi Kota Jakarta.
Meningkatnya jumlah peserta transaksi pasar lelang forward pada
rentang waktu tahun 2004-2006 menunjukkan bahwa kegiatan ini makin
dikenal dan diminati masyarakat sebagai alternatif
pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2.2.5. Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) Gelombang reformasi yang terjadi di
Indonesia menuntut dilakukannya perubahan yang mendasar di segala
bidang. Di bidang ekonomi, kebijakan pembangunan perekonomian lebih
diorientasikan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberi
perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi. Azas dan prinsip dari badan usaha
koperasi yang didasarkan atas kebersamaan dan kerjasama dalam
bidang usaha menjadikan koperasi sebagai wadah yang paling tepat
bagi masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi,
seperti: permodalan, pemasaran, dan produksi. Melalui koperasi,
para pengusaha kecil dapat mengupayakan berbagai fasilitas
pengembangan yang tersedia, baik pemasaran, permodalan, teknologi,
maupun bimbingan teknis. Kebijakan pemerintah provinsi sangat
mendorong
tumbuhnya koperasi serba usaha yang secara nyata dibutuhkan
masyarakat dengan memperluas jaringan sehingga mampu mengisi mata
rantai kegiatan ekonomi yang dijalankan
masyarakat. Strategi pembinaan yang dijalankan pemerintah
provinsi melalui: (1) peningkatan profesionalisme SDM yang
mempunyai jiwa kewirausahaan, ketrampilan manajemen usaha dan
permodalan (2) perluasan akses pasar dan kualitas produk Bapeda DKI
Jakarta 19
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
usaha dengan melakukan kemitraan dengan pengusaha besar, dan (3)
pengembangan usaha koperasi melalui lembaga
keuangan mikro. Koperasi di DKI Jakarta berkembang dengan baik
karena campur tangan pemerintah. Besarnya perhatian Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terhadap pembinaan Koperasi dan UKM
ditunjukkan dengan dibentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada tingkat
provinsi dan Suku Dinas Koperasi dan UKM di masingmasing
kotamadya/kabupaten. Ini menjadi prestasi tersendiri, karena
Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia
yang memiliki unit kerja yang secara khusus menangani koperasi dan
UKM. Pada tahun 2006, koperasi di DKI Jakarta tercatat sebanyak
6.833 usaha dengan anggota perorangan mencapai jumlah 1.768.456
orang. Koperasi yang ada mampu menyerap karyawan sebanyak 23.654
orang. Dari seluruh koperasi yang ada, sebanyak 51,84 persen
tercatat aktif sedangkan sisanya sebanyak 48,16 persen tidak aktif.
Untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha, asset yang
dimiliki berjumlah Rp 1.053.875 juta, terdiri dari modal pinjaman
sebesar Rp 490.990 juta dan modal milik koperasi sebesar Rp 562.885
juta. Dengan volume usaha sebesar Rp 5.880.668 juta, maka SHU pada
tahun 2006 mencapai Rp 192.556 juta. Secara perorangan peranan
anggota dalam mengembangkan koperasi masih terbatas. Misalnya dalam
permodalan, dengan membandingkan antara jumlah modal sendiri dengan
jumlah anggota perorangan, maka setiap anggota memiliki modal
ratarata sekitar Rp 318.000,. Sedangkan berdasarkan volume usaha,
setiap koperasi mempunyai volume usaha rata-rata sekitar Rp 860
juta (tahun 2006). Perkembangan jumlah koperasi dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Bapeda DKI Jakarta
20
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Secara rata-rata perkembangan jumlah koperasi sejak tahun
2002-2006 naik sekitar 1,7 persen. SHU Sejalan pada dengan 2006
perkembangan
jumlah
koperasi,
tahun
mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu 2 persen
dibandingkan tahun 2005. Kebijakan tentang koperasi tidak hanya
diarahkan untuk memberikan rangsangan terhadap tumbuhnya koperasi
baru, melainkan juga untuk memberdayakan koperasi dalam
meningkatkan peranannya dalam perekonomian, melalui pembinaan yang
intensif. Jika pembinaan yang intensif dan rangsangan untuk
tumbuhnya koperasi baru dapat berjalan dengan sinergi maka akan
dapat menciptakan koperasi-koperasi yang memiliki daya tahan yang
kuat. Lapangan kerja formal yang tersedia di DKI Jakarta tidak
sepenuhnya dapat menampung jumlah tenaga kerja yang ada. Tenaga
kerja yang belum tertampung, secara mandiri membentuk perusahaan
skala mikro dan kecil yang turut mendorong munculnya wiraswasta
baru. Sebagai kota jasa, Jakarta
membutuhkan sumber daya manusia yang berprakarsa tinggi,
berkepemimpinan, mampu berorganisasi dan mengelola
perusahaan. Karena itu keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah (UMKM) yang ada merupakan investasi jangka panjang bagi
pemerintah. Hasil Sensus Ekonomi Tahun 2006 di DKI Jakarta mencatat
ada sebanyak 1.133.428 UMKM. Sebagian besar UMKM berlokasi di
Jakarta Barat, yaitu sebanyak 278.076 usaha. Sementara paling
sedikit di Jakarta Pusat berjumlah 173.204 usaha dan Kepulauan
Seribu sebanyak 3.065 usaha. Pemerintah
memberikan perhatian yang serius kepada pelaku ekonomi kecil dan
menengah agar kemampuannya dapat ditingkatkan. Untuk itu,
Pemerintah Provinsi membangun pusat kegiatan UMKM di Kawasan Waduk
Melati Jakarta Pusat. Gedung Jakarta UKM Center dimaksudkan sebagai
pusat promosi atau pemasaran Bapeda DKI Jakarta 21
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
produk unggulan UMKM tidak hanya di tingkat Jakarta, namun
sampai tingkat nasional, bahkan pemasaran global. Manajemen akan
mempertemukan secara langsung pembeli dan pengusaha UMKM,
selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak tanpa
campur tangan Jakarta UKM Center lagi. Dari sisi skala usaha, usaha
kaki lima termasuk di dalam kelompok UMKM. Namun karena besarnya
populasi usaha dan beban yang ditimbulkan bagi Pemerintah Provinsi,
secara khusus akan diuraikan tentang usaha ini. Pada tahun 2001,
jumlah usaha kakilima mencapai 141.073 usaha dengan tenaga kerja
sebanyak 193.314 orang. Pada tahun 2005, jumlah ini berkurang
menjadi 92.751 usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 139.394
orang. Beberapa penyebab berkurangnya jumlah usaha kakilima pada
tahun 2005 adalah dilakukannya penertiban secara besarbesaran
terhadap usaha kakilima pada bulan Oktober 2005. Faktor lainnya
adalah penutupan secara permanen beberapa lokasi usaha kakilima
yang populasinya sangat besar, seperti: kawasan Monas, kawasan
Gelora Senayan, kawasan Pasar Tanah Abang, Sogo Jongkok, lingkungan
Departemen Pertanian, dan kawasan Glodok. Penutupan lokasi-lokasi
tersebut dilakukan karena keberadaannya mengganggu lalu lintas,
ketertiban dan merusak keindahan kota. Jika dicermati menurut
lokasi berusaha, pedagang kakilima yang menempati lokasi usaha
tidak resmi pada tahun 2001 sebesar 83,83 persen dan pada tahun
2005 turun menjadi 78,42 persen. Lokasi resmi adalah lokasi-lokasi
yang diperbolehkan untuk digunakan oleh usaha kakilima berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur. Di luar lokasi yang telah di Sk-kan
tersebut merupakan lokasi tidak resmi biasanya berada di trotoar
dan badan jalan jalur hijau lahan parkir/halte
halamanterminal/stasiun dan lainnya.
Bapeda DKI Jakarta
22
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Beban yang ditimbulkan oleh keberadaan usaha kakilima sangat
besar karena menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas. Namun
demikian, usaha kaki lima yang menempati trotoar dan badan jalan
cenderung menurun yaitu dari sebesar 66,85 persen pada tahun 2001
menjadi 59,69 persen pada tahun 2005. Lokasi berusaha kakilima
resmi dapat dibedakan menjadi empat jenis. Lokasi penampungan,
lokasi sementara, lokasi terkendali, dan lokasi terjadwal. Lokasi
penampungan atau lokasi binaan merupakan lahan milik Pemerintah
Provinsi yang dipersiapkan untuk lokasi pedagang kakilima. Tahun
2002, jumlah lokasi penampungan sebanyak 18 lokasi dan meningkat
menjadi 20 lokasi pada tahun 2007. Empat lokasi binaan di Palmerah
Jakarta Barat, Makasar Jakarta Timur, serta Bintaro dan Muria Dalam
di Jakarta Selatan sedang ditingkatkan menjadi pasar dengan
fasilitas yang lebih representatif. Lokasi sementara dibentuk pada
lokasi prasarana kota, fasilitas sosial atau fasilitas umum yang
ditetapkan Pemerintah Provinsi sebagai lokasi usaha pedagang
kakilima. Tahun 2004 tercatat 302 lokasi turun menjadi 266 lokasi
pada tahun 2005. Diharapkan, jumlah lokasi sementara akan terus
berkurang sampai tidak ada lagi pedagang kakilima yang ditampung di
lokasi sementara. Lokasi terkendali merupakan tempat berkumpulnya
pedagang kakilima pada areal milik perorangan atau badan. Sedangkan
lokasi terjadwal merupakan tempat berkumpulnya pedagang kakilma
pada event tertentu yang dijadwalkan, seperti berkumpulnya pedagang
kakilima di lapangan ex-IRTI saat peringatan hari kemerdekaan
Republik Indonesia.
Bapeda DKI Jakarta
23
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2.3. Sosial Budaya Daerah 2.3.1. Pendidikan Kebijakan Pendidikan
menyangkut tiga aspek penting yaitu Peningkatan mutu, pemerataan
dan relevansi. Peningkatan mutu pendidikan terlihat dari kualitas
input (sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, serta sarana
penunjang pendidikan lainnya), proses (kegiatan belajar
mengajar) dan output. Output pendidikan antara lain terlihat
dari kualitas para lulusannya termasuk peningkatan tingkat jenjang
pendidikan yang ditamatkan. Persentase penduduk yang tamat S1 ke
atas, meningkat dari 6,68 persen pada tahun 2002 menjadi 7,58
persen pada tahun 2006. Sesuai dengan tuntutan perkembangan
kualitas pendidikan di DKI Jakarta harus berstandar internasional
maknanya adalah mutu pendidikan harus setara dengan mutu pendidikan
di kotakota besar lainnya di dunia terutama di asia tenggara.
Sekolah yang bertaraf internasional diselenggarakan oleh pemerintah
dan swasta. Berkenaan dengan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan DKI Jakarta cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat
dari angka partisipasi sekolah, tahun 2006 anak usia 7-12 tahun
(SD) mencapai 98,46 persen. Pada kelompok usia 13-15 tahun (SLTP),
90,16 persen dan kelompok usia 16-18 tahun (SLTA) sebesar 60,26
persen. Untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan
diperlukan anggaran yang memadai. Berdasarkan UndangUndang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah diwajibkan
mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari total
APBN/APBD. DKI Jakarta mulai tahun 2007 telah mengalokasikan
anggaran pendidikan sebesar 21,97 persen dari total APBD, Bapeda
DKI Jakarta 24
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
melampaui angka yang diamanatkan Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional. Dengan anggaran sebesar 20 persen lebih pemerintah
Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan pelayanan pendidikan berupa
pendidikan gratis, pemberian beasiswa, peningkatan kesejahteraan
guru, pembangunan dan renovasi gedung sekolah, serta sarana
penunjang pendidikan lainnya. 2.3.2. Kesehatan Untuk menggambarkan
meningkatknya kondisi kesehatan suatu daerah dapat ditunjukan
antara lain dengan Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi
(AKB). Selama lima tahun terakhir angka harapan hidup warga DKI
Jakarta meningkat dari 72,79 tahun 2002 menjadi 74,13 tahun 2006.
Pada periode yang sama AKB di DKI Jakarta turun dari 19,00 kematian
pada tahun 2002 menjadi 13,70 pada tahun 2006. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari kondisi gizi masyarakat DKI Jakarta yang makin
membaik. Hal ini ditunjukan oleh menurunnya persentase balita yang
bergizi buruk. Pada tahun 2002 presentase balita yang bergizi buruk
mencapai 8,14 persen menurun menjadi 7,30 persen pada tahun 2005.
Selain itu, pelayanan kesehatan selama lima tahun terakhir ini
semakin meningkat yang dapat mendukung terciptanya kondisi
kesehatan yang relatif lebih baik. Untuk Pemerintah meningkatkan
Provinsi DKI derajat Jakarta kesehatan akan masyarakat,
melaksanakan:
peningkatan kesehatan perorangan dengan menambah jumlah dan
meningkatkan mutu pelayanan puskesmas kelurahan pada kelurahan
padat penduduk, pengembangan puskesmas
kecamatan dengan fasilitas tempat tidur rawat inap, peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat dengan menempatkan tenaga kesehatan
di kelurahan, penyediaan dana untuk pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin, tidak mampu, korban wabah
Bapeda DKI Jakarta
25
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
dan korban bencana, implementasi program jaminan pelayanan
kesehatan masyarakat (asuransi kesehatan sosial) peningkatan
kapasitas aparat kesehatan dan peran serta masyarakat dalam
penanggulangan penyakit menular (DBD, HIV/AIDS, TBC, TST). 2.3.3.
Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja Provinsi DKI Jakarta
terjadi
peningkatan sebesar 0,4 juta orang, dari sekitar 3,7 juta orang
tahun 2002 menjadi 4,1 juta orang pada tahun 2006. Kenaikan angka
tersebut memerlukan lapangan kerja diberbagai lapangan usaha.
Dengan semakin meningkatnya gerak perekonomian DKI Jakarta sudah
barang tentu akan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja. Hal
ini tercermin dari jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta.
Proporsi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan :
perdagangan 39,78 persen, jasa-jasa 23,63 persen, dan industri
15,72 persen. Proporsi ini setiap tahun tidak mengalami perubahan
yang signifikan sehingga perkiraan kedepan lapangan pekerjaan masih
didominasi oleh perdagangan, jasa-jasa dan industri. Partisipasi
masyarakat ibukota dalam pasar kerja terlihat semakin meningkat.
Hal ini tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),
pada tahun 2002 TPAK sebesar 61,12 persen, dan pada tahun 2006 naik
menjadi 62,72 persen. Berkaitan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) terjadi penurunan. Tahun 2002 mencapai 14,80 persen, turun
menjadi 14,31 persen pada tahun 2006 dan 13,27 persen pada awal
tahun 2007. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang
telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti
peningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pencari kerja di DKI
Jakarta.
Bapeda DKI Jakarta
26
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di DKI Jakarta,
Pemprov telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). UMP
dimaksudkan sebagai dasar untuk menetapkan standar upah bagi
pekerja lajang, yang merupakan kesepakatan tripartit antara
pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Penentuan UMP ini
memperhitungkan kemampuan finansial maupun prospek usaha
perusahaan-perusahaan terkait agar mampu
merealisasikan pembayaran UMP. Pada tahun 2003 UMP DKI Jakarta
sebesar Rp. 631.554., dan tahun 2007 naik menjadi Rp. 900.560,. Ini
berarti dalam lima tahun terakhir, UMP telah mengalami meningkatan
sebesar 42,59 persen. 2.3.4. Kesejahteraan Sosial Masalah mendasar
lainnya yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta adalah mengentaskan
masyarakat dari kemiskinan. Angka kemiskinan di DKI Jakarta
periode 2002-2004 mengalami penurunan dari 3,42 persen pada tahun
2002 menjadi 3,18 persen pada tahun 2004 dengan jumlah penduduk
miskin berkurang dari 287 ribu jiwa menjadi 277 ribu jiwa.
Penurunan angka kemiskinan ini karena Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta menempatkan masalah kemiskinan menjadi prioritas utama
untuk ditangani. Pada tahun 2006, angka kemiskinan sementara
tercatat sebesar 4,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar
407 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan
sebanyak 130 ribu jiwa dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,39
persen selama 2 tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk miskin
disebabkan antara lain adanya kebijakan ekonomi makro pemerintah
pusat. Kebijakan yang paling dirasakan pengaruhnya terhadap
Bapeda DKI Jakarta
27
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
peningkatan subsidi BBM.
jumlah penduduk miskin adalah pengurangan
Pengurangan subsidi BBM mengakibatkan naiknya harga BBM terlalu
tinggi yang naik rata-rata sebesar 100 persen pada tahun 2005.
Sehingga memicu terjadinya inflasi yang berdampak pada peningkatan
harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan
berkurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat
ekonomi lemah. Kenaikan harga BBM ini menyebabkan masyarakat miskin
semakin terpuruk. Di samping itu, sebagian rumahtangga yang berada
pada batas garis kemiskinan terseret masuk ke dalam jurang
kemiskinan. Pemprov DKI Jakarta memberi perhatian yang sangat besar
pada masyarakat miskin. Berbagai program pembangunan ditujukan
untuk menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI
Jakarta. Salah satu program yang digulirkan adalah Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). PPMK merupakan dana
bergulir tanpa bunga yang dipinjam oleh masyarakat di Kelurahan
yang dapat dimanfaatkan anggota masyarakat untuk meningkatkan
keampuan ekonomi masyarakat. 2.3.5. Olah Raga dan Pemuda DKI
Jakarta sebagai barometer kegiatan olahraga nasional memiliki peran
strategis dalam mendorong perkembangan olahraga nasional. Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya kegiatan olahraga yang diselenggarakan
di Jakarta selama periode tahun 2002-2006, baik yang berskala
nasional maupun internasional. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan
antara lain, untuk kegiatan nasional (renang, atletik, volly ball,
basket, bulu tangkis) sedangkan kegiatan berskala internasional
antara lain, Enjoy Jakarta Internasional 10 K, Jakarta Asian Junior
Golf, Sister City Basket Ball Tournament dan Enjoy Jakarta
Indonesia Open.
Bapeda DKI Jakarta
28
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Pada SEA Games XXIII di Manila pada tahun 2005, atletatlet asal
DKI Jakarta memberikan sumbangan emas sebanyak 18 buah dari total
50 medali emas yang diperoleh kontingen Indonesia. Prestasi
olahraga atlet DKI Jakarta di tingkat nasional patut dibanggakan.
Hal ini terlihat dari hasil Pekan Olahraga Nasional XVI tahun 2004
di Palembang Sumatera Selatan. DKI Jakarta menjadi juara umum dari
30 Provinsi, dengan perolehan medali emas 143 buah, medali perak
113 buah, dan 113 buah perunggu. Perolehan medali emas DKI Jakarta
hampir dua kali lebih banyak dari yang diperoleh Provinsi Jawa
Timur, yang menempati posisi kedua. Prestasi olahraga di tingkat
nasional lainnya, adalah pada Pekan Olahraga Mahasiswa (POMNAS)
ke10 tahun 2005 di Kalimantan Selatan. Provinsi DKI Jakarta menjadi
juara umum yang ke10 kalinya secara berturut-turut, dengan
perolehan medali : 50 emas, 20 perak dan 33 perunggu. Prestasi
olahraga pelajar asal DKI Jakarta tidak kalah menggembirakan pada
Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII tahun 2005 di Medan
yang diikuti oleh 30 Provinsi. Kontingen pelajar Provinsi DKI
Jakarta menempati urutan kedua dengan perolehan 44 medali emas, 26
medali perak dan 33 medali perunggu. Dalam mendukung pencapaian
hasil yang optimal di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta terus berupaya meningkatkan tersedianya sarana dan
prasarana olahraga yang berpedoman pada azas manfaat dan prioritas
untuk warga DKI Jakarta. Sampai saat ini, seluruh Kotamadya di DKI
Jakarta telah memiliki gelanggang olahraga yang dilengkapi sarana
dan prasarana olahraga. Penyediaan fasilitas olahraga tidak hanya
menjadi menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat
(swasta) turut berperanserta pula dalam penyediaannya. Terdapat
2.226
Bapeda DKI Jakarta
29
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
fasilitas olahraga untuk berbagai cabang di DKI Jakarta.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat DKI
Jakarta untuk giat berolahraga. Pemerintah DKI Jakarta berupaya
agar di seluruh wilayah kecamatan memiliki gelanggang olahraga
remaja. Dari 44 kecamatan sembilan kecamatan belum memiliki
gelanggang olahraga remaja, yaitu: Kecamatan Taman Sari,
Tambora, Gambir, Menteng, Senen, Setiabudi, Penjaringan, Kepulauan
Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Pembinaan
generasi muda perlu dilakukan secara
berkesinambungan, sistimatis, terpadu dan konseptual guna
mengembangkan potensinya sebagai upaya menciptakan
generasi mendatang yang mampu membangun hari depan Indonesia.
Untuk itu selama periode tahun 2002-2006 Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta telah melakukan pembinaan kepemudaan antara lain : 1.
Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat. 2.
Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi
muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri, melalui
kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan
kreatifitas pemuda. 3. Melindungi segenap generasi muda dari
bahaya destruktif, terutama bahaya penyalahgunaan narkoba melalui
gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat melalui
penyuluhan narkoba dan kunjungan ke rumah sakit ketergantungan
obat. 4. Meningkatkan kualitas Gerakan Pramuka, melalui kegiatan
yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan
terintegrasi dengan program Kwartir Nasional (Kwarnas). Bapeda
DKI Jakarta 30
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2.3.6.
Kebudayaan Jakarta sebagai kota budaya dihuni oleh berbagai
bangsa dan suku-suku bangsa dari seluruh Indonesia. Keanekaragaman
budaya lokal ditambah dengan pengaruh budaya bangsa asing
melahirkan keanekaragaman corak seni dan budaya yang ada di
Jakarta. Berbaurnya suku-suku bangsa dari seluruh tanah air dengan
bangsa lain menciptakan perpaduan adat istiadat, budaya dan
falsafah hidup hingga melahirkan corak budaya baru (multi etnis dan
multi budaya). Kemajuan teknologi dan informasi membawa dampak
kemajuan bagi pengembangan seni dan budaya. Namun bersamaan dengan
itu juga terjadi pengaruh negatif nasional. Dalam rangka upaya
mendorong pelestarikan budaya Jakarta, berbagai bentuk kegiatan
pembinaan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan seni
dan budaya yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2002-2006,
antara lain: 1. Misi kebudayaan ke berbagai negara, diantaranya:
Singapura, Brazil, Argentina, dan Malaysia, Road Show ke China dan
WTF JATA Jepang, Jakarta Night Festival pada Festival Film Asia
Pasifik di Taipeh dan Misi Kesenian ke HI Seoul Festival Korea
Selatan 2. Pendokumentasian Audio Visual Adat Ritual Masyarakat
Betawi di Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Srengseng Sawah Jakarta
Selatan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan
Perkampungan Budaya Betawi. 3. Sepeda Sehat Keliling Museum
(Gerakan Aku Cinta Museum) 4. Pagelaran Kesenian dan Pameran pada
Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang menyebabkan bergesernya nilai-nilai
budaya
Bapeda DKI Jakarta
31
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
5. Jakarnaval 6. Pembangunan Gedung Teater Besar TIM 7.
Penulisan dan penerbitan Ensiklopedi Jakarta 8. Kajian Revitalisasi
Kota Tua 9. Pagelaran Marawis Tebesar 10. Pagelaran Wayang
Revolusi. 2.3.7. Agama Penduduk DKI Jakarta terkenal sebagai
masyarakat yang relejius dengan aneka ragam agama, kondisi
masyarakat Jakarta dapat hidup berdampingan meski agamanya
berbedabeda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Forum
Kerukunan komunikasi Umat para Beragama pemuka (FKUB) merupakan
upaya Forum untuk
agama
sebagai
mengantisipasi terjadinya konflik internal agama maupun antar
umat beragama. Struktur penduduk DKI Jakarta menurut agama terbesar
agama islam sebesar 90,19 persen, sedangkan agama lainnya adalah
sebagai berikut : Katolik 2,50 persen, Protestan 4,73 persen, Hindu
0,14 persen, Budha 2,00 persen dan lainnya sebesar 0,45 persen.
Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan
ibadahnya menurut keyakinan agamanya masing-masing antara lain
pembangunan sarana ibadah, kemudahan untuk
melaksanakan ibadah dan forum-forum pengajian. 2.4. Prasarana
dan Sarana Daerah
Bapeda DKI Jakarta
32
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2.4.1. Sarana Sosial Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang relatif
tinggi dan terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan
kegiatan sosial ekonomi yang meningkat, untuk itu perlu diikuti
dengan peningkatan sarana dan prasarana sosial ekonomi baik
kualitas maupun kuantitas. Untuk mewujudkan kota Jakarta yang
indah, sehat dan nyaman, baik sebagai pusat kegiatan ekonomi
maupun
permukiman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada
kendala kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan
untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang
memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,
jumlah penduduk yang besar dan angka komuter yang tinggi
menyebabkan tuntutan terhadap
ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan semakin meningkat.
Kondisi geografis Jakarta yang terletak di dataran rendah dan
menjadi muara dari tiga belas sungai juga menuntut upaya
pengembangan sarana pengendalian banjir yang
memadai. Penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya harus
diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin
melalui perbaikan lingkungan pemukiman dan kawasan kumuh serta
pembangunan rumah susun sederhana. Sejalan dengan upaya
pengembangan kota, partisipasi masyarakat Propinsi DKI Jakarta
dalam penataan ruang terus ditingkatkan. Penyediaan data dan
informasi tata ruang Propinsi DKI Jakarta juga harus lengkap,
menyeluruh dan didukung oleh sistem informasi pemukiman, pertanahan
dan bangunan yang akurat, mutakhir, efisien, dan efektif. Sejak
dini penataan ruang perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis,
dan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan umum. Penataan ruang
harus memperhatikan dinamika masyarakat dengan instrumen
Bapeda DKI Jakarta
33
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
peraturan yang lengkap dan memadai untuk mengantisipasi konflik
kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Upaya
pemberdayaan, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam ikut
memelihara berbagai sarana prasarana kota sebagai aset pemerintah
daerah perlu makin ditingkatkan. 2.4.2. Sarana Sosial Budaya
Penduduk DKI Jakarta yang heterogen baik latar belakang sosial
budaya, etnis, dan agama memerlukan sarana dan prasarana yang
memadai guna memenuhi tuntutan
kebutuhan dan dinamika masyarakat. Kebutuhan itu menyangkut
sarana keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan seni budaya.
Setiap tahun Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk memenuhi
kebutuhan tersebut melalui APBD. Mengingat
terbatasnya APBD, maka masyarakat secara swadaya atas kesadaran
sendiri telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam
pembangunan prasara dan sarana sosial budaya. Gambaran mengenai
pembangunan prasarana dan sarana sosial budaya lima tahun terakhir
adalah sebagai berikut : Sarana Ibadah, sarana pendidikan, sarana
kesehatan, sarana pagelaran kesenian dan sarana olahraga. 2.4.3.
Sarana Transportasi Dan Perhubungan Transportasi di Jakarta telah
menjadi permasalahan yang besar. Dalam tiga tahun terakhir, masalah
transportasi berada dalam urutan ketiga yang menjadi masalah yang
dilaporkan masyarakat ke DPRD Provinsi. Ini mengindikasikan bahwa
transportasi memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk
diselesaikan dan menjadi bagian utama dari kepentingan pubilk.
Memang tidak dapat dipungkiri masalah transportasi Kota Jakarta
terjadi karena banyaknya jumlah kendaraan yang bertambah setiap
tahunnya. Laju pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diikuti oleh laju
pertambahan luas jalan yang ada. Akibatnya kemacetan, Bapeda DKI
Jakarta 34
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
kesemrawutan ditemui di setiap jalan utama Jakarta. Kemudahan
dalam mendapatkan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan
pemberi kredit juga menjadi salah satu pemicu melonjaknya kendaraan
yang beredar di Jakarta. Meskipun sudah ada busway ataupun monorail
sebagai cikal bakal dalam penerapan paradigma baru sistem
transportasi massal namun jika penerapan masterplan transportasi
publik tidak konsisten, maka tidak dapat menyelesaikan masalah
mobilitas warga kota khususnya penglaju. Sehingga kemacetan hari
ini akan semakin meningkat, dikhawatirkan Jakarta akan macet
permanen. Arus orang, barang dan jasa yang tinggi dengan
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diikuti laju
pertambahan luas jalan. Akibatnya menyebabkan kemacetan di setiap
jalan utama Jakarta. Keadaan semakin parah dengan kondisi angkutan
umum yang buruk dan tidak tertib. Hal ini menyebabkan penggunaan
kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagian warga kota. Sepeda motor
merupakan kendaraan yang mengalami pelonjakan tertinggi, tahun 2005
terjadi kenaikan sebesar 45,5% dari tahun 1999. Disusul sebesar
dengan 19%. Secara kendaraan total laju
niaga/sedan/penumpang
pertumbuhan kendaraan di Jakarta per tahunnya rata-rata
mengalami peningkatan sebesar 25,99%. Saat ini perbandingan antara
jumlah sepeda motor dengan penduduk Jakarta (8,9 juta jiwa) adalah
1:2, dan perbandingan antar jumlah mobil pribadi dengan penduduk
adalah 1:5. Jumlah di atas belum termasuk para komuter/penglaju,
yang diperkirakan terdapat 2-3 juta jiwa per hari sehingga jumlah
penduduk Jakarta pada siang hari meningkat menjadi 11-12 juta. Jika
diasumsikan perbandingan antara motor dan penglaju adalah 1:4, maka
sepeda motor yang memasuki Jakarta berjumlah 600.000 unit. Pada
tahun-tahun ke depan akan terdapat jutaan motor lalu lalang di
Jakarta sehingga
Bapeda DKI Jakarta
35
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Jakarta akan menjadi lautan sepeda motor. Selain sepeda motor,
jalan-jalan di Jakarta dibebani pula oleh penglaju yang
menggunakan mobil pribadi. Hal-hal inilah yang memberi dampak
bagi kondisi lalu lintas Jakarta pada siang hari. Rumitnya masalah
transportasi dengan perbandingan jumlah di Jakarta ditujukan
pribadi dengan
kendaraan
kendaraan umum yaitu 98 persen berbanding 2 persen. Kendaraan
pribadi dengan jumlah yang sedemikian besar hanya mampu mengangkut
49,7 persen perpindahan orang per hari sedangkan kendaraan umum
mampu mengangkut hingga 53,3 persen perpindahan orang per hari.
Salah satu penyebab masyarakat menggunakan kendaraan pribadi adalah
belum adanya pilihan angkutan umum (publik) yang aman, nyaman,
tepat waktu dengan harga terjangkau. Kondisi ini diperparah lagi
dengan kehadiran sekitar satu juta unit kendaraan dari wilayah
Bodetabek yang memasuki wilayah DKI Jakarta. Saat ini transportasi
massal yang telah ada adalah kereta api, lebih dari 100 juta orang
per tahun menggunakan jasa Kereta Api Jabodetabek, atau lebih dari
8 juta per bulan atau sekitar 500.000 orang/hari orang sehari yang
keluar masuk Jakarta. Pada tahun 2001 terdapat sebanyak 142 juta
penumpang yang diangkut, tetapi pada tahun 2002 mulai terjadi
penurunan menjadi 137 juta, terlebih lagi pada 2003 dan 2004,
masing-masing 118 juta, 115 juta. Jumlah penumpang sedikit
meningkat pada tahun 2005 yaitu 116 juta. Dalam rangka mengatasi
transportasi, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan pola
transportasi makro (PTM) yang mengintegrasikan empat sistem
transportasi umum yakni busway, monorail, subway, angkutan sungai,
danau dan penyebrangan. Dengan pola transportasi makro yang
memanfaatkan tiga basis transportasi yaitu jalan, rel dan air
ditambah dengan kebijakan pembatasa lalu lintas diharapkan kemaceta
Jakarta sudah
Bapeda DKI Jakarta
36
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
teratasi paling lambat tahun 2010. Saat ini yang telah
beroperasi baru busway dari rencana 15 koridor telah selesai 8
koridor. Untuk memperlancar arus transportasi, Pemprov DKI Jakarta
melaksanakan pembangunan jalan baru, pelebaran jalan. Mengingat
lahan yang tersedia untuk pembangunan jalan secara horizontal
sangat terbatas maka peningkatan jalan dan luas jalan dilakukan
secara vertikal atau simpang tidak sebidang melalui pembangunan fly
over dan underpass.
2.4.4. Sarana Telekomunikasi Dan Informasi Pelayanan sambungan
telepon di Jakarta, khususnya telepon tetap (fixed phone),
dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Regional II. Jangkauan saluran
telepon, sampai dengan tahun 2004 sudah mencapai 1.959.486
sambungan. Bila dibandingkan dengan tahun 2000 dengan saluran
sebesar 1.683.087
sambungan, maka kenaikan jumlah sambungan selama kurun waktu
tersebut mencapai 16,42%. Rumah tangga yang telah mendapat layanan
saluran telepon pada tahun 2004 diperkirakan telah mencapai 76,17%.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2000 sambungan ini baru mencapai
61,14%, artinya cakupan telepon tetap (fixed phone) telah naik
sebesar 24,53%. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) memberikan
kemudahan di berbagai bidang pelayanan masyarakat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 20022007 telah
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melaksanakan
program pembangunan. Sosialisasi, realisasi program-program,
disampaikan dan hasil-hasil masyarakat pembangunan dengan lebih
dapat cepat.
kepada
Indikatornya adalah terciptanya sistem database elektronik yang
terpadu dan mudah diakses masyarakat terciptanya sistem informasi
lintas sektoral bagi pimpinan untuk pengambilan 37
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
keputusan dan berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam memacu manajemen pemerintahan yang lebih modern. Selama
periode 2002-2007 pemerintah provinsi telah
memperkuat infrastruktur TI baik di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI maupun pada unit-unit kerja dibawahnya. Seperti
pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
baik server atau PC workstation yang memiliki kapasitas penyimpanan
lebih besar, proses lebih cepat,
pembangunan jaringan intranet dan internet, dan perangkat
pendukung lainnya. Implementasi TI dalam pelayanan
masyarakat dilakukan dengan mengganti sistem pelayanan
administrasi yang bersifat manual dengan sistem informasi berbasis
teknologi informasi (elektronik) agar lebih efesien.
Aplikasi/sistem meningkatkan kualitas informasi dan yang dibangun
pelayanan telah kepada
kuantitas
masyarakat disertai dengan efesiensi administrasi. Penerapan TI
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ikut mendukung
tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat. Selain
aplikasi/sistem informasi, situs website www.jakarta.go.id
adalah bukti dari keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam menerapkan teknologi informasi. Situs ini memuat informasi
mengenai Jakarta tempo doeloe, masa kini dan akan datang struktur
organisasi lembaga daerah dinasdinas yayasan dan perusahan daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di bidang pelayanan masyarakat,
situs ini berisi informasi mengenai prosedur dan persyaratan yang
harus dipenuhi serta formulir yang digunakan oleh masyarakat dalam
memperoleh layanan tersebut. Peraturan daerah, forum warga, posko
bantuan bencana dan berita terkini seputar Jakarta dan nasional
juga disajikan dalam website ini. 2.4.5. Sarana Drainase
Pemeliharaan sungai dan drainase kota di wilayah Provinsi 38
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
DKI Jakarta masih belum optimal sehingga sebagian wilayah
Jakarta rawan banjir / genangan. Banyaknya hunian yang berada pada
lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan
kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang.
Kantung-kantung air yang berubah menjadi pemukiman,
penyempitan alur sungai daerah hilir yang diperparah dengan
sendimentasi sungai pada daerah yang relatif datar, menjadi faktor
utama penyebab banjir. Selain itu hujan lokal dengan intensitas
yang tinggi dan laut pasang merupakan faktor-faktor alam penyebab
banjir yang sulit dihindarkan. Pemukiman di sepanjang daerah aliran
sungai atau bantaran sungai telah menyebabkan terjadinya
penyempitan alur sungai dan tidak optimalnya fungsi sungai sebagai
pencegah banjir. Penertiban pemukiman yang berada di sepanjang
bantaran setempat, sungai jumlah yang mendapat perlawanan kota dari
yang warga besar,
penduduk
miskin
menyebabkan sulitnya penataan daerah aliran sungai dan
peningkatan kualitas air. Upaya penanganan dalam sistem
pengendalian banjir dilakukan dengan pengembangan dan pembangunan
dua kanal yang melingkar wilayah kota Jakarta yaitu Banjir Kanal
Barat (BKB) dan Banjir Kanal Timur (BKT). BKB yang merupakan
jaringan pengendali banjir yang dinamakan sistem drainase
Cengkareng. Sementara Rencana pembangunan BKT yang tercantum dalam
rencana tata ruang tahun 2010 ditargetkan selesai tahun 2010.
Selain itu dilakukan pula normalisasi sungai, refungsionalisasi
waduk dan situ-situ.
2.4.6. Sarana Air Bersih Pelayanan air minum yang memenuhi
persyaratan
kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus
diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Pelayanan jaringan air 39
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
bersih belum menjangkau seluruh wilayah. Hal ini disebabkan
untuk penambahan produksi dan jaringan layanan memerlukan biaya
yang cukup besar. Penurunan kualitas dan kuantitas air baku karena
aktivitas penduduk di sekitar catchment area menyebabkan menurunnya
kualitas air bersih dan kelangsungan produksi air minum. Dengan
demikian penggunaan air tanah tidak dapat dihindari. Produksi air
minum yang dikelola Perusahaan Air Minum DKI Jakarta yang bermitra
dengan PT. Pam Lyonaise Jaya (Palyja) dan PT. Thames Pam Jaya (TPJ)
pada tahun 2006 mencapai 448.924.234 m3 sedangkan kubikasi air yang
terjual 267.080.481 m3, hal ini menunjukkan bahwa produksi air
tersebut hanya tersalurkan ke masyarakat sekitar 50 persennya,
karena susut atau hilang sehingga hanya dapat memenuhi kebutuhan
air bersih sekitar 40 persen. 2.4.7. Sarana Air Limbah Penanganan
limbah cair di Jakarta, baik domestik, komersial, maupun rumah
sakit masih bersifat parsial. Hanya sedikit kawasan perkantoran dan
permukiman elit seperti apartemen yang pengolahan limbahnya sudah
terpadu. Limbah air kotor (tinja) rumah tangga di Jakarta sebagian
besar ditampung dengan menggunakan septic tank, sungai, dan lubang
tanah. Pada tahun 2004 persentase rumah tangga yang menampung air
kotor pada septic tank sebesar 85,3 persen, selebihnya sebesar 4,23
persen dibuang ke sungai dan sebesar 8,06 persen ke lubang tanah.
Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 2000. Dengan
banyaknya rumah tangga yang menggunakan septic tank menunjukkan
derajat kesehatan lingkungan yang baik. Namun kenyataannya dengan
kepadatan penduduk yang tinggi, penggunaan septic tank belum sesuai
dengan standar kesehatan baik dari segi kualitas maupun
instalasinya. Demi pengendalian 40
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
keseimbangan lingkungan diperlukan sosialisasi mengenai septic
tank yang memenuhi standar, penataan jaraknya dengan sumbersumber
air dan pelayanan penyedotan air kotor (tinja) yang memadai. Sarana
pengumpul dan pengangkut sampah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta
pada tahun 2005 antara lain 86 dipo, 40 lokasi pool gerobak, 36
lokasi transito, 115 pool container, dan 84 bak beton. Sarana
tersebut belum sepenuhnya dapat menunjang kebutuhan pengelolaan
sampah di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan volume sampah rata-rata
mencapai 26.455.275 m3 per hari. Sedangkan sampah yang terangkut
mencapai 84,48% 95,68%. Sampah padat sebagian besar sudah dapat
terangkut, namun penanganan akhir sampah belum optimal.
Sampahsampah yang dibuang ke TPA akan dipilah antara barang-barang
yang dapat diproses lebih lanjut atau didaur ulang dan yang tidak
dapat dimanfaatkan sama sekali atau residu. Dengan cara seperti
ini, residu yang dihasilkan akan ditimbun di TPA dan suatu saat TPA
tidak sanggup lagi menampung semua residu mengingat keterbatasan
lahan. Sistem pengolahan sampah tradisional dipertahankan
pengelolaan 2.4.8. Sarana Energi Jakarta sebagai kota modern,
energi listrik merupakan kebutuhan primer guna memenuhi pencahayaan
kota, aktifitas warga kota, alat komunikasi, telematika dan sarana
kota lainnya. Kebutuhan akan energi listrik dipenuhi oleh
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan
Tangerang, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Listrik di kabupaten
tersebut dipasok oleh pemerintah daerah melalui proyek rintisan
Dinas 41 lagi maka ke depan tidak dapat adalah ramah
alternatifnya modern,
sampah
dengan
teknologi
lingkungan dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Pertambangan dengan unit pembangkit listrik tersendiri. Suplai
listriknya masih terbatas, belum bisa dinikmati selama 24 jam per
hari. Hampir seluruh rumah tangga dan kegiatan bisnis maupun sosial
menggunakan energi listrik. Rasio elektrifikasi, yaitu jumlah rumah
tangga pelanggan listrik per jumlah rumah tangga yang ada. Pada
2004 nilainya mencapai 94%, sementara setahun sebelumnya rasio ini
sudah mencapai 98%. Berarti pada tahun 2004 pertumbuhan jumlah
rumah tangga lebih cepat dari pertumbuhan sambungan listrik,
terutama rumah tangga yang tidak tersambung jaringan listrik dengan
baik, karena letak tempat tinggalnya maupun karena daya belinya
yang rendah. Pelayanan listrik di Kota Jakarta masih diwarnai oleh
gangguan pemadaman pemadaman ini diukur listrik. dengan Besar
indeks kecilnya System gangguan Average
Interruption Duration Index (SAIDI), yaitu suatu indeks yang
mengukur rata-rata lamanya gangguan pemadaman yang dialami per
pelanggan selama satu tahun. Pada tahun 2004 dan 2003 indeks ini
menunjukkan angka 5,54 jam dan 7,08 jam per pelanggan atau sebesar
0,46 jam dan 0,59 jam per bulan. Pada tahun 2002 tercatat indeks
yang cukup besar bila dibandingkan indeks dua tahun terakhir, yaitu
23,46 jam per tahun atau 1,96 jam per bulan. Gangguan ini bisa
berasal dari gangguan saluran transmisi maupun saluran distribusi.
PLN Distribusi Jakarta Raya hanya dapat menangani gangguan saluran
distribusi saja, karena unit pembangkitnya tidak berada di wilayah
Kota Jakarta. Mengingat kebutuhan energi listrik demikian besar dan
mengandalkan PLN sebagai single source untuk memenuhi pasokan
listrik Ibukota maka ke depan perlu adanya alternatif pemasokan
energi listrik untuk memenuhi kebutuhan kota melalui berbagai
sumber (multi source). 2.4.9. Perumahan Dan Permukiman
Bapeda DKI Jakarta
42
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Aspek kesejahteraan masyarakat lainnya yang dapat menggambarkan
keberhasilan pembangunan adalah kondisi perumahan dan permukiman.
Untuk mendukung tercapainya komitmen pemerintah mewujudkan city
without slums,
pemerintah provinsi melakukan peremajaan terhadap permukiman
kumuh yang ada di sekitar bantaran kali, bantaran rel kereta api,
ruang hijau terbuka, dan areal lainnya yang bukan peruntukan
perumahan. Disamping itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya,
antara lain dengan merelokasi permukiman kumuh menjadi permukiman
yang layak huni, dengan membangun rumah susun (rusun), khususnya
rumah susun sederhana yang
diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pembangunan
rusun Bumi Citra Idaman di Cengkareng dan Muara Angke dalam rangka
normalisasi kali, menjadi model pembangunan rusun perkotaan di
Indonesia. Untuk itu Jakarta mendapat kehormatan sebagai
percontohan. 2.4.10. Kualitas Udara Kebanggaan bagi masyarakat DKI
Jakarta, untuk
pengelolaan lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Perda
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang
mengantarkan kota Jakarta mendapat kehormatan menerima The 2006
Asian Air Quality Management Champion Award.
2.4.11. Tata Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI
Jakarta
berfungsi untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,
wilayah, daerah, dan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah
nomor 6 Tahun 1999 tentang RTRW DKI Jakarta. Bapeda DKI Jakarta
Namun dalam implementasinya masih terjadi 43
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
pelanggaran dalam pemanfaatan ruang. Pelanggaran tata ruang
terjadi karena lemahnya penerapan dan penegakan hukum, belum
efektifnya ruang penggunaan dan belum instrumen pengendalian
dokumen
pemanfaatan
terintegrasinya
perencanaan tata ruang pada setiap jenjang perencanaan.
Pada beberapa bagian kota Jakarta pemanfaatan ruang tidak sesuai
dengan peruntunkannya menjadi seperti kawasan jasa dan
permukiman
berkembang
kawasan
perdagangan, berkembangnya kawasan permukiman di sekitar daerah
aliran sungai, waduk, dan situ, belum efektifnya relokasi industri
dan alih fungsi RTH menjadi kawasan lain. Kondisi saat ini RTH baru
mencapai 11 persen, sementara target yang ditetapkan 13,94 persen
dari luas Jakarta.
Pemanfaatan
ruang
di
kota
Jakarta
untuk
kawasan
permukiman, perkantoran, dan perdagangan dan jasa, semakin
meningkat. Luas lahan kota yang statis, tidak memungkinkan
pemanfaatan lahan secara horizontal di beberapa kawasan.
Pembangunan fisik kota selama 10 tahun terakhir didominasi
oleh bangunan bertingkat untuk mengefisienkan penggunaan lahan.
Pada saat ini di beberapa kawasan prospektif,
mengusulkan ketinggian bangunan lebih tinggi dari kondisi yang
ada agar biaya pembangunannya lebih efisien.
Perkembangan fisik kota-kota di sekitar Jakarta dalam 10 tahun
terakhir berjalan dengan cepat dan dinamis. Perkembangan ini
berdampak terhadap eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya
alam; konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan
permukiman, perdagangan, dan industri; menurunnya kualitas
lingkungan fisik kawasan perkotaan; serta penurunan kualitas
pelayanan kebutuhan dasar perkotaan. Hal ini
Bapeda DKI Jakarta
44
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
disebabkan masih belum terpadunya rencana tata ruang di
masng-masing wilayah kota.
2.5. Pemerintahan Umum 2.5.1. Pelayanan Kependudukan Dan Catatan
Sipil Pelayanan kependudukan dan catatan sipil, selama lima tahun
terakhir semakin baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan
dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) di DKI Jakarta telah menggunakan Sistem Informasi
Kependudukan (SIMDUK) untuk pembuatan dan perpanjangan KTP secara
online. Dengan SIMDUK ini pelayanan pembuatan dan perpanjangan KTP
dilakukan dalam waktu satu hari dengan data yang lebih akurat
(tidak duplikasi). Sistem ini mulai diimplementasikan pertama kali
pada tahun 2002 di 43 kelurahan, kemudian tahun 2004 sudah
diterapkan di 195 kelurahan. Pada tahun 2005, 261 kelurahan sudah
menggunakan sistem ini, kecuali enam kelurahan di Kepulauan Seribu
yang masih terkendala oleh infrastruktur (listrik). Pelayanan
kependudukan masih harus terus ditingkatkan untuk menjamin layanan
prima dengan mengutamakan norma pelayanan yaitu ramah, efisien,
bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan
kependudukan perlu mendapat perhatian serius karena menyentuh
kepentingan masyarakat. 2.5.2. Pemakaman Pemakaman merupakan
masalah yang serius karena menyangkut kepentingan para ahli waris
yang menginginkan agar mendapatkan pelayanan khusus berdasarkan
keyakinan
agamanya. Keinginan khusus inilah yang kemudian para ahli waris
mengharapkan pelayanan Pemprov DKI Jakarta dengan
Bapeda DKI Jakarta
45
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
segala kekhususannya. Menghadapi kondisi ruang terbuka hijau
yang terbatas maka pemakaman ditata standar (tidak ada bangunan
permanen) sehingga mempunyai fungsi keseimbangan lingkungan,
memperluas daerah resapan air, dipenuhi pohonpohon rindang, dan
penerangan yang cukup sehingga terhindar dari kesan yang
menakutkan. Berdasarkan gambaran tersebut, pelayanan pemakaman
selama lima tahun terakhir semakin berkualitas meskipun menghadapi
kendala keterbatasan lahan. Untuk mengatasi keterbatasan lahan
tersebut maka dilakukan cara penguburan tumpang sari yaitu lebih
dari satu jenazah dalam satu makam. Ketidakseimbangan antar luas
areal pemakaman dan probabilitas angka kematian di DKI Jakarta maka
perlu ditetapkan kebijakan pemakaman memberikan insentif kepada
warga DKI Jakarta yang mau memakamkan ahli warisnya di daerah
asalnya. 2.5.3. Perizinan Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima
maka perijinan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat
dengan mengutamakan norma pelayanan yaitu ramah, efisien, bermutu,
cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan perijinan bagi
investor harus diutamakan guna mendukung kegiatan ekonomi yang
dapat memberikan lapangan kerja dan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi
di DKI Jakarta. Untuk memberikan pelayanan ijin, yang lebih cepat
dan mendekatkan kepada masyarakat telah dilakukan perpindahan
pelayanan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat
pemerintahan yang lebih rendah. Disamping itu upaya memberikan
kemudahan pelayanan perijinan dilakukan dengan cara pelayanan satu
atap (one stop service). Dengan pelayanan satu atap maka masyarakat
dapat mengurus perijinan dengan mudah, efisien dan cepat. Bapeda
DKI Jakarta 46
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
2.5.4. Pemadam Kebakaran Pemadam kebakaran di DKI Jakarta,
peranannya sangat penting mengingat peristiwa kebakaran jumlahnya
cukup besar, menyebabkan kerugian, baik material maupun non
material. Peristiwa kebakaran dalam 5 tahun terakhir (2002 -
September 2007) sebanyak 4.837 peristiwa, dengan jumlah kerugian
material mencapai Rp 775 M dan korban luka 540 orang serta 151
orang meninggal dunia. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa
kebakaran lebih banyak terjadi pada obyek perumahan dan penyebab
terbanyak adalah listrik dan kompor. Hal ini disebabkan antara lain
sebagian perumahan di DKI Jakarta merupakan pemukiman padat dengan
konstruksi bangunan yang kurang memperhatikan aspek keamanan
terhadap bahaya kebakaran. Masalah listrik yang menjadi penyebab
kebakaran biasanya karena hubungan arus pendek akibat pemasangan
instalasi yang kurang sempurna dan kurang memperhatikan
kaidah-kaidah yang benar. Kesulitan teknis dalam penanggulangan
bencana
kebakaran yang cenderung semakin meningkat adalah kesulitan
akses untuk mencapai lokasi kebakaran, fasilitas umum peralatan
penanggulangan kebakaran (fire fighter equipment) seperti hidran
yang tidak berfungsi pada waktu dibutuhkan, kurangnya armada
pemadam kebakaran baik dari aspek kuantitas maupun kualitas,
kurangnya ketersediaan peralatan dan kemampuan serta
jangkauan peralatan yang memadai baik yang dimiliki oleh Pemprov
DKI Jakarta maupun pihak pemilik/pengelola bangunan (tangga pemadam
kebakaran untuk bangunan bertingkat tinggi, selang pemadam
kebakaran, kekuatan pompa air dan lain sebagainya). Untuk masa
mendatang, jumlah gedung bertingkat (high risk building) akan
semakin banyak, selain itu pola permukiman penduduk akan berubah
menjadi kumpulan rumah-rumah susun, 47
Bapeda DKI Jakarta
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
akan menuntut sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya
kebakaran yang efektif untuk meminimumkan kerugian moril maupun
materil yang diakibatkan bencana kebakaran. Sebagai kota
metropolitan dan Ibukota Negara, Jakarta dituntut memenuhi standar
internasional untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
2.5.5. Pasar Tradisional Kondisi pasar tradisional di DKI Jakarta
pada umumnya memprihatinkan, kurang nyaman, kebersihan tidak
terawat, becek dan tidak sehat. Kondisi ini mengakibatkan, pasar
tradisional kurang diminati oleh kelompok masyaraakat terutama
golongan menengah ke atas. Pasar tradisional perlu dipertahankan
guna memberikan peluang kerja dan berusaha bagi para pedagang yang
umumnya pengusaha kecil dan menengah dan kepentingan pelayanan bagi
konsumen, masyarakat berpenghasilan rendah. Di samping itu pasar
tradisional juga perlu dipertahankan untuk berdagang barang-barang
khusus misalkan pasar batu cincin di Jatinegara. Pasar tradisional
perlu dibina dan diarahkan dalam rangka keberpihakan pemerintah
untuk usaha-usaha non formal dan formal yang tergolong UKM. Pasar
tradisional harus terintegrasi dengan pasar induk/grosir, dan
warung-warung kecil/retail. Pasar tradisional harus tidak
berbenturan/saling mengisi dengan pasar modern (supermarket dan
hypermarket). Di masa mendatang, pasar tradisional yang eksis harus
bersih, higienis, aman, nyaman dengan mutu barang dan jasa yang
diperdagangkan berkualitas. 2.5.6. Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Tingkat pengangguran yang cenderung tinggi yang disebabkan oleh
tidak semua penduduk yang datang di Jakarta mempunyai bekal
pendidikan dan keterampilan yang memadai Bapeda DKI Jakarta 48
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
untuk
dapat
bekerja
di
sektor
formal.
Dengan
angka
kecenderungan yang tinggi, secara tidak langsung cenderung
mendorong timbulnya kerawanan dalam bentuk kejahatan. Jenis
kriminal yang sering terjadi yaitu kejahatan narkoba, pencurian,
penipuan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan lain
sebagainya. Berdasarkan jumlah kasus tindakan kriminalitas dan
jenis-jenis kriminalitas yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi
Kota Jakarta belum memiliki rasa aman. Dalam mewujudkan ketentraman
dan ketertiban,
pendekatan persuasif lebih dikedepankan daripada pendekatan
represif; mobilisasi dan koordinasi semua unsur dan warga
masyarakat; partisipasi masyarakat terhadap Trantib. Upaya
penanganan keamanan dan ketertiban harus terintegrasi dengan sistem
keamanan, ketertiban dan linmas Pemprov DKI Jakarta. Sejalan dengan
sistem tersebut maka penanganan masalah ketentraman dan ketertiban
harus melibatkan jajaran Kepolisian, jajaran TNI, dan jajaran
aparat penegak hukum. Untuk itu di tingkat Provinsi koordinasi
antar aparat keamanan dan penegak hukum melalui forum Muspida
tingkat kota (Muspiko) dan di tingkat kecamatan (Muspika). Untuk
menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban perlu didukung
dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur terutama dalam
rangka penegakan (enforcement) peraturan perundangan yang berlaku,
Dan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Mengingat ketentraman
dan ketertiban juga harus diciptakan pada tingkat kelurahan,
Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya penguatan perangkat
kelurahan untuk
menanggulangi kamtibmas di masing-masing wilayah kelurahan.
2.5.7. Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan
Bapeda DKI Jakarta
49
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
Kelurahan dan kecamatan adalah wilayah administrasi terdepan
dalam pelayanan masyarakat. Kecamatan dan
kelurahan belum memiliki dukungan yang memadai untuk menjalankan
Dukungan semua dimaksud aspek pemerintahan anggaran, di wilayahnya.
kewenangan,
berupa:
infrastruktur organisasi, dan lain-lain yang terkait. Dalam
rangka memperpendek rantai birokrasi, Pemprov DKI Jakarta telah
mendelegasikan kewenangan kepada
pemerintahan di wilayah administrasi yang lebih rendah sampai di
tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kewenangan kecamatan meliputi:
jalan, air, taman, kebersihan, perumahan, penerangan jalan umum.
Sedangkan kewenangan dan ketertiban Kelurahan meliputi serta
kebersihan,
ketentraman
lingkungan,
kesehatan masyarakat. Kapasitas dan kapabilitas dukungan
anggaran,
infrastruktur organisasi harus sesuai dan dapat menunjang peran
dan fungsi kewenangan Kecamatan dan Kelurahan. Kapasitas dan
kapabilitas infrastruktur organisasi dimaksud di atas juga mencakup
kejelasan dan ketegasan hubungan tanggung jawab taktis operasional
dan teknis administratif terutama untuk fungsi-fungsi teknis
pelayanan.
2.6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Program dan kegiatan
Riptek di Pemprov DKI Jakarta setiap tahun dilaksanakan pada
berbagai satuan perangkat kerja. Namun kegiatan tersebut belum
dilaksanakan secara sistematis , konseptual dan terpadu. Akibatnya
kontribusi yang hasil-hasil berarti kegiatan bagi Riptek belum
memberikan
pengembangan
program-program
pembangunan dan perumusan kebijakan. Jaringan penelitian sudah
dirintis sejak tahun 90-an namun jaringan ini lebih pada aspek
Bapeda DKI Jakarta 50
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
pertemuan-pertemuan rutin tahunan untuk merumuskan tentang
kegiatan penelitian satu tahun kedepan. Jaringan penelitian belum
mampu menyajikan hasil-hasil penelitian yang benar-benar dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan operasional kegiatan dan perumusan
kebijakan. Selama ini Pemprov DKI Jakarta juga telah memanfaatkan
lembaga-lembaga RIPTEK seperti : lembaga Penelitian, institusi
pendidikan/universitas, untuk melakukan kerjasama penelitian dengan
kewajiban Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi biaya penelitian dan
lembaga-lembaga mitra memberikan tenaga ahli para peneliti. Jajaran
Aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masih harus dipacu agar
mereka dapat mengejar ketertinggalan pemahaman dan pengetahuan
tentang teknologi dan piranti teknologi terkini. Hal ini
dimaksudkan segenap jajaran Aparatur Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dapat menggunakan Riptek dalam rangka melaksanakan tugas
pokok masing-masing sesuai dengan tugas yang diembannya. Pemprov
DKI Jakarta di Bidang Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
seharusnya fokus pada Riptek terapan yang bermanfaat
untuk peningkatan pelayanan publik / warga Jakarta, pada Riptek
terapan yang terkait dan perlu dikuasai untuk menjalankan dan peran
sebagai regulator serta Riptek terapan yang bermanfaat untuk
peningkatan kualitas 7 (tujuh) aset kota yaitu : Human, Social,
Cultural, Intelectual & Creative, Natural, Environmental,
Infrastructure. Kerangka kebijakan Riptek Pemprov DKI Jakarta
sebaiknya fokus pada penyelenggaraan Riptek yang dapat mendukung
dan fungsi
mewujudkan visi misi Pemprov DKI Jakarta. Dalam operasional
penyelenggaraan Riptek pada dasarnya Pemprov DKI Jakarta
berperan sebagai mobilisator dalam artian mendayagunakan seluruh
agen Riptek seperti institusi/lembaga pendidikan/ universitas,
pusatpusat penelitian (research centre), produsen atau provider
produkproduk hi-tech maupun individu yang memiliki kompetensi iptek
untuk
Bapeda DKI Jakarta
51
DRAFT LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH (RPJM) DKI JAKARTA
diarahkan dan dikontribusi mewujudkan visi dan misi pemprov DKI
Jakarta, bentuk-bentuk strategi yang diterapkan antara lain :
mobilisasi dan manajemen, pengetahuan Iptek terapan (knowledge
management), membangun sistem invarmasi hasil-hasil kajian dan
penelitian serta memfasilitasi dan memotifasi kegiatan-kegiatan
inovasi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas kota. Seluruh
program dan kegiatan Riptek Pemprov DKI diarahkan untuk mewujudkan
kontribusi penguasaan Iptek atas peningkatan kualitas pelayanan
publik dan kualitas kota, untuk mewujudkan aset kota dalam bentuk
intelektual dan kreativitas yang didukung oleh masyarakat
(knowledge kota based yang partisipatif serta dan berbasis
pengetahuan yang
society),
mewujudkan
aparatur
menguasai dasar-dasar teknologi informasi terapan yang
diperlukan dalam menyelenggarakan tupoksi serta mengikuti
perkembangan Iptek sesuai bidang dan kompetensinya masing-masing.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kedepan dalam menjalankan
kepemerintahannya perlu didukung dengan Teknologi Informasi (TI)
untuk dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan
dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga
akhirnya akan meningkatkan produktivitas.
Bapeda DKI Jakarta
52