INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN Secara hukum , nomenklatur Inspektorat Provinsi (ITPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROP) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat Provinsi Jambi tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga Teknis Daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sembilan Pemerintah Kabupaten dan dua Pemerintah Kota. Beban tugas Inspektorat Provinsi Jambi dalam tahun 2010 adalah dalam bidang Pengawasan umum yang dilakukan secara berkoordinasi dengan aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Provinsi Jambi merupakan salah satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
35
Embed
BAB II GAMBARAN PELAYANAN - web.jambiprov.go.idweb.jambiprov.go.id/assets/skpd/inspektorat/dll/Bab_II.pdf · Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Secara hukum , nomenklatur Inspektorat Provinsi (ITPROV) Jambi
sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15
Januari 2007. Lembaga yang pada awalnya disebut Inspektorat Wilayah
Provinsi (ITWILPROP) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Wilayah Provinsi. Dalam mengemban tugas tersebut Inspektorat
Provinsi Jambi tentunya tidak terlepas dari lembaga-lembaga Teknis Daerah
lainnya dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Sembilan Pemerintah
Kabupaten dan dua Pemerintah Kota. Beban tugas Inspektorat Provinsi Jambi
dalam tahun 2010 adalah dalam bidang Pengawasan umum yang dilakukan
secara berkoordinasi dengan aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
lain di daerah seperti Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Itjen Terkait,
Inspektorat Kabupaten/Kota dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun
2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Gubernur.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Provinsi Jambi merupakan salah
satu dari instansi daerah di Provinsi Jambi sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 8
Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010.
Selama Periode Tahun 2006 s.d 2010 banyak capaian yang telah didapat
oleh Inspektorat Provinsi Jambi antara lain :
1. Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi.
2. Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus yang berindikasi KKN
3. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemeriksa pada Inspektorat
Provinsi Jambi.
4. Terwujudnya sistem informasi pengawasan yang lebih efektif
5. Terjalinnya Kerjasama yang harmonis dengan sesama Aparatur
Pengawas Intern Pemerintah.
Namun Demikian masih ada beberapa hambatan terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rentang waktu 2006 s.d 2010 antara lain :
1. Dari Sisi Jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas) Masih kurangnya jumlah
personil/aparatur pengawasan tersedia dibandingkan dengan jumlah
objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatatasnya aparatur
pengawasan yang memiliki sertifikasai Pemeriksa/Auditor.
2. Dari Sisi Sarana dan Prasarana. Kondisi Sarana Prasarana pada saat ini
masih kurang memadai jika dihubungkan dengan Kondisi Gedung,
Sarana Transportasi dll Namun demikian dengan adanya rencana
Pembangunan Gedung Baru dan Rencana Pengadaan kendaraan
operasional pada anggaran APBDP 2011 dan Anggaran 2012
diharapkan kondisi akan menjadi lebih baik dan sepenuhnya dapat
meningkatkan kualitas kinerja aparatur pengawas pada Inspektorat
Provinsi Jambi.
3. Dari Sisi Anggaran. Sehubungan dengan kebutuhan anggaran,
seyogyanya sesuai dengan Kepmendagri tentang kebijakan pengawasan
pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya maka anggaran
Inspektorat adalah 1 (satu) persen dari APBD. Untuk itu diharapkan
pada Periode kedepan mulai 2011 s.d 2015 anggaran Inspektorat dapat
lebih mendapat prioritas.
4. Dari sisi kepatuhan untuk menindaklanjuti temuan pengawasan.
Berkenaan dengan kepatuhan obrik untuk menindaklanjuti temuan
pengawasan, ada tiga hal pokok yang masih perlu mendapat perhatian
yaitu :
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 9
a) Masih terdapat obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil
pemeriksaan karena belum adanya sanksi yang tegas terhadap
obrik yang tidak melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan
tersebut.
b) Kurangnya pemahaman dan keperdulian obyek pemeriksaan
terhadap rekomendasi/saran.
c) Sulitnya penyelesaian Tindak Lanjut yang berhubungan dengan
pihak ke Tiga.
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Perda Nomor: 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Inspektorat
Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan umum, pembinaan sosial politik, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi
Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan
aparatur, pendapatan daerah, kekayaan negara dan daerah serta lain-lain
yang ditugaskan Gubernur.
2) Melaksanakan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur
dan atau instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi atas petunjuk
Gubernur.
3) Melaksanakan pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan
penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang Pemerintahan, Pembinaan
Sosial Politik, Pembinaan Aparatur, Pendapatan Daerah, BUMD, Kekayaan
Negara dan Daerah.
4) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilakukan secara sistematis melalui
penetapan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jambi dan Program Kerja
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 10
Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi
Jambi.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka
dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat
Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi
No. 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga
Teknis Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:
a. Inspektur Provinsi Jambi
b. Sekretaris :
Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
merumuskan, membina, mengendalikan dan mengarahkan tugas Sub
Bagian Perencanaan , Evaluasi, Umum dan Kepegawaian.
Sedangkan fungsi Sekretaris melaksanakan koordinasi dan penyusunan
program serta pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;
melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian; dan melakukan urusan
keuangan, urusan rumah tangga, perizinan, protokol dan surat menyurat.
Selanjutnya Sekretaris membawahi:
Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Evaluasi Pelaporan.
c. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengendalikan dan
mengarahkan tugas Seksi Wasbang, Seksi Waspem dan Seksi Wasmas.
Sedangkan Fungsi Irbanwil I adalah melaksanakan koordinasi pemeriksaan
mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan Tindak Lanjut hasil
pemeriksaan.
Selanjutnya Irbanwil I membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Objek Pemeriksaan Irbanwil I pada tahun 2011 meliputi :
A. SKPD Provinsi Jambi
1. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah
2. Dinas Perkebunan
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 11
3. Dinas Kehutanan
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
7. Kantor Perwakilan Pemprov Jambi
8. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
9. Biro Sumber Daya Alam
10. Biro Kesejahteraan Rakyat
11. Sekretariat Korpri
B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
1. Kabupaten Batanghari
2. Kota Jambi
3. Kota Sungai Penuh
d. Inspektur Pembantu Wilayah II memiliki tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengendalikan dan
mengarahkan tugas Seksi Wasbang, Seksi Waspem dan Seksi Wasmas.
Sedangkan Fungsi Irbanwil I adalah melaksanakan koordinasi pemeriksaan
mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan Tindak Lanjut hasil
pemeriksaan.
Selanjutnya Irbanwil II membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Objek Pemeriksaan Irbanwil II pada tahun 2011 meliputi :
A. SKPD Provinsi Jambi
1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi
2. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
3. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi
5. Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 12
7. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
8. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
9. Biro Humas Setda Provinsi Jambi
10. Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
1. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Kabupaten Kerinci
3. Kabupaten Merangin
e. Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengendalikan dan
mengarahkan tugas Seksi Wasbang, Seksi Waspem dan Seksi Wasmas.
Sedangkan Fungsi Irbanwil III adalah melaksanakan koordinasi
pemeriksaan mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan Tindak
Lanjut hasil pemeriksaan.
Selanjutnya Irbanwil III membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Objek Pemeriksaan Irbanwil III pada tahun 2011 meliputi :
A. SKPD Provinsi Jambi
1. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
4. BAPPEDA Provinsi Jambi
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
8. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi
9. Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi
10. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi
11. Komisi Penyiaran Informasi Daerah
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 13
B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kabupaten Muaro Jambi
3. Kabupaten Bungo
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV memiliki tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengendalikan dan
mengarahkan tugas Seksi Wasbang, Seksi Waspem dan Seksi Wasmas.
Sedangkan Fungsi Irbanwil IV adalah melaksanakan koordinasi
pemeriksaan mulai dari persiapan pemeriksaan sampai dengan Tindak
Lanjut hasil pemeriksaan.
Selanjutnya Irbanwil IV membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan
- Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Objek Pemeriksaan Irbanwil IV pada tahun 2011 meliputi :
A. SKPD Provinsi Jambi
1. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
2. Badan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
4. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi
5. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
6. Dinas Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
8. Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jambi
9. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi
10. Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi
11. Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi
12. Biro Umum Setda Provinsi Jambi
B. Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
1. Kabupaten Tebo
2. Kabupaten Sarolangun
INSPEKTORAT PROVINSI JAMBI
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2010 - 2015 14
Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jambi Tahun 2011 Sebagai Berikut :