Page 1
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 1
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang
peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan
Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan aset daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan,
pemberdayaan aset dan akuntansi;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;
Page 2
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 2
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahkan :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Program;
c. Bidang Anggaran, membawahkan :
1. Seksi Anggaran Pendapatan;
2. Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;
d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
2. Seksi Belanja Langsung;
3. Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;
e. Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan :
1. Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;
2. Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;
f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
1. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
2. Seksi Akuntansi Belanja;
3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.
Page 3
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 3
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG KEU & PROGRAM
SUBBAG UMUM & KEPEG
BIDANG
PERBENDAHARA
AN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
ASET
BIDANG
ANGGARAN
BIDANG
AKUNTANSI
1. SEKSI ANGGARAN
PENDAPATAN 2. SEKSI
ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
1. SEKSI BELANJA TIDAK
LANGSUNG 2. SEKSI BELANJA
LANGSUNG 3. SEKSI
PEMBIAYAAN DAN MANAJEMENKAS
1. SEKSI SERTIFIKASI,
MUTASI DAN DOKUMENTASI
2. SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
3. SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA
1. SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
2. SEKSI AKUNTANSI BELANJA
3. SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN
Page 4
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 4
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
2.2 SUMBER DAYA DPKAD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana yang memadai.
Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Bandung pada tahun
2011 sebanyak 126 orang yang terdiri dari :
TABEL II.1
JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG
NO SUB UNIT JUMLAH
1. SEKRETARIAT 21 Orang
2. BIDANG ANGGARAN 14 Orang
3. BIDANG PERBENDAHARAAN 30 Orang
4. BIDANG AKUNTANSI 22 Orang
5. BIDANG PEMBERDAYAAN ASET 39 Orang
T O T A L 126 Orang
JABATAN STRUKTURAL PADA DPKAD :
1. KEPALA DINAS : 1 Orang
2. SEKRETARIS : 1 Orang
3. KEPALA BIDANG : 4 Orang
4. KEPALA SUB BAGIAN : 2 Orang
5. KEPALA SEKSI : 11 Orang
6. PELAKSANA : 107 Orang
Adapun data karyawan DPKAD Kota Bandung
berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Page 5
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 5
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
TABEL II.2 JUMLAH DAN KOMPOSISI
KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH (Orang)
1. S3 1 Orang
2. S2 12 Orang
3. S1 53 Orang
4. Diploma 10 Orang
5. SLTA 48 Orang
6. SLTP - Orang
SD 2 Orang
T O T A L 126 Orang
Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah
sebagai berikut :
Page 6
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 6
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
TABEL II.3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG
NO JENIS BARANG JUMLAH
1. Komputer / PC 92 unit
2. Laptop / Notebook 18 unit
3. Mesin Tik 25 unit
4. Filling Besi / Kabinet 29 unit
5. Lemari Besi 50 unit
6. Meja Kerja 126 unit
7. Kursi Kerja 126 unit
8. Kendaraan Roda Dua 51 unit
9. Kendaraan Roda Empat 14 unit
10. Mesin Foto Copy 6 unit
11. Lemari Kaca 6 unit
12. Lemari Kayu 6 unit
2.3 KINERJA PELAYANAN
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di
bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset
daerah mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang
didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :
Page 7
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 7
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
1. Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang tepat waktu
2. Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan
RKPD.
3. Adanya Standar Satuan Harga.
4. Adanya Analisa Standar Belanja.
5. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah yang dimutakhirkan.
6. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
yang terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang
7. Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara
SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan
8. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah
yang dimutakhirkan.
9. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
10. Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam
pengadaan tanah milik daerah
11. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah
Page 8
DDIINNAASS PPEENNGGEELLOOLLAAAANN KKEEUUAANNGGAANN
DDAANN AASSEETT DDAAEERRAAHH KKOOTTAA BBAANNDDUUNNGG
II - 8
RREENNCCAANNAA SSTTRRAATTEEGGIISS
TTAAHHUUNN 22001133 -- 22001188
B
A
B
II
12. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD
terhadap total aset yang status penggunaannya di
DPKAD.
13. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung
yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah
milik Pemerintah Kota Bandung.
14. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap
total kasus tanah yang masuk.
15. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP
dan tepat waktu.
16. Tersedianya Database aset Pemerintah Kota yang akurat.
Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator
kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Page 9
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 9
TABEL II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun Realisasi Capaian Tahun
ke- Rasio Capaian pada Tahun
ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu
Penyam paian
RAPBD Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
Belum Tepat Waktu
100%
100 %
0 %
0 %
2 Prosentase kesesuaian antara RKUA-
RPPAS dengan RKPD
RKUA-RPPAS dengan REKPD
sesuai
- 100% 100% 100% - 100% 100% 100% - 100% 100% 100%
3 Adanya Standar Satuan Harga
Adanya Standar Satuan Harga
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% 100 % 100 % 100 %
Page 10
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 10
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 Adanya sistem
dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan
Adanya Sisdur APBD
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
5 Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang)
SIMDA Keu –
Barang jalan dan terinte-grasi
Ada
Ada
Terintegrasi
Ada
Terintegrasi
Ada
Terintegrasi
Ada
Ada
Terintegrasi
Ada
Terintegrasi
Ada
Terintegrasi
100%
100%
100%
100%
Page 11
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 11
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 Prosentase
Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan
Penge-
lola Keu
seluruh
nya telah
ikut Bimtek/
Sosialisa
si
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan
Adanya Sisdur
Barang
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
100%
100%
100%
Page 12
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 12
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8. Prosentase SDM
yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang
Pengelola
barang
SKPD ikut
Sosialisasi
50%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah
10 Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD
Prosenta
se barang
yang
dimanfaatkan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Page 13
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 13
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 Prosentase
bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung
Penga
juan
sertifikasi
tanah milik
Pemkot ke
BPN
17,5%
20%
125
bidan
g
17,5%
39%
129
bidan
g
100%
190%
-
12 Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk
Jumlah
kasus
yang
masuk
dan
ditanggapi
100%
55%
100%
100%
55%
100%
100%
55%
75%
Page 14
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 14
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD
Tar-get SPM
Tar-get IKK
Target Indi-kator
Lainnya
Target Renstra DPKAD Tahun
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
13 Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu
Penyam paian
Laporan Keuangan
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
dan Sesuai
SAP
Tepat Waktu
dan Sesuai
SAP
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
dan Sesuai
SAP
Tepat Waktu
dan Sesuai
SAP
100%
100%
100%
100%
Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja DPKAD Kota Bandung hampir seluruhnya
tercapai bahkan untuk pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi target yang
ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target
diakibatkan masih dalam proses perundingan.
Page 15
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 15
TABEL II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Belanja 194.524.223.652 187.039.308.333 277.885.801.369 202.632.470.169 124.931.891.600 142.521.516.667 236.216.886.756 96.814.608.341
Tidak Langsung
5.106.453.252 6.925.643.220 11.327.616.762 14.728.420.027 4.929.803.876 6.358.115.414 7.887.700.655 8.225.843.497
Langsung 189.417.770.400 180.113.665.113 266.558.184.606 187.904.050.142 120.002.087.724 136.163.401.253 228.329.186.101 88.588.764.862
Page 16
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 16
Uraian Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun* Rata-rata Pertumbuhan**
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Belanja 64,22 % 76,23 % 85,00 % 47,78 % (3,85) 14,08 65,74 (40,98)
Tidak Langsung
96,54 % 91,80 % 69,63 % 55,85 % 35,62 28,97 24,05 4,28
Langsung 63,35 % 75,60 % 85,65 % 47,15 % (4,91) 13,47 67,69 (38,80)
* Rasio Antara Realisasi dan Anggaran : Realisasi dibagi dengan anggaran dikali 100 %
** Rata-rata Pertumbuhan : Realisasi pada Tahun hitungan dibagi tahun sebelumnya dibagi 100
Page 17
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 17
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam
dan keluar, artinya DPKAD Kota Bandung diserahi tugas untuk
memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maupun kepada masyarakat
(penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang
dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Bandung.
Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKAD
Kota Bandung juga memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah
sewa milik Pemerintah Kota Bandung.
Dengan adanya perubahan Kepala Daerah tersebut
mengharuskan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) yang dapat mengakomodir keinginan dan janji-
janji Walikota terpilih, sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014 - 2018
yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia,
bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami,
berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa depan yang
diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai,
(2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas (3)menjadi perekat
dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi
terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung, berupaya menyusun prognosa dan
menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari
PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk
mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Page 18
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 18
Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 yang
dihitung berdasarkan rata-rata tingkat peningkatan pendapatan
pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:
REALISASI PENDAPATAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013
TAHUN REALISASI
PENDAPATAN % rata-rata peningkatan
2009 2.402.466.979.725,00
2010 2.440.160.360.714,00 1,57
2011 3.115.296.523.905,00 27,66
2012 3.666.693.409.600,00 17,70
2013 4.332.088.946.776,00 15,36
Rata-rata %
peningkatan 15,57
Sehingga apabila dirata-ratakan peningkatan pendapatan
Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2009 – 2013 adalah
sebesar 15,57 %.
Page 19
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 19
CHART REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2009 - 2013
Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota
Bandung adalah sebagai berikut :
TAHUN ANGGARAN PENDAPATAN
2014 4.799.901.673.307,00
2015 5.527.086.776.813,00
2016 6.364.440.423.500,00
2017 7.328.653.147.660,00
2018 8.438.944.099.531,00
Sedangkan untuk belanja bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan
alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun
perkembangan alokasi belanja Kota Bandung pada tahun 2009-2013
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
0,00
500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
2.500.000.000.000,00
3.000.000.000.000,00
3.500.000.000.000,00
4.000.000.000.000,00
4.500.000.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
ANGGARAN
REALISASI
Page 20
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 20
TAHUN REALISASI BELANJA %
2009 2.240.739.995.151,00
2010 2.522.680.816.553,00 12,58
2011 3.080.347.679.003,00 22,11
2012 3.490.035.513.075,00 11,30
2013 4.027.469.180.321,00 15,39
Rata-rata % peningkatan 15,34
Apabila dirata_ratakan, realisasi belanja daerah Kota Bandung
TAHUN 2009 – 2013 adalah sebesar 15,34 %
CHART REALISASI BELANJA
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013
Berdasarkan data di atas, maka disusun proyeksi anggaran
belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 adalah
sebagai berikut :
0,00
500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
2.500.000.000.000,00
3.000.000.000.000,00
3.500.000.000.000,00
4.000.000.000.000,00
4.500.000.000.000,00
2009 2010 2011 2012 2013
ANGGARAN
REALISASI
Page 21
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 21
TAHUN ANGGARAN BELANJA
2014 4.314.284.132.786,00
2015 4.961.426.752.704,00
2016 5.705.640.765.609,00
2017 6.561.486.880.451,00
2018 7.545.709.912.518,00
Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan dan belanja
yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2013 - 2018 perlu
memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan
internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian
kebelakang dari tahun 2010-2013. Selain itu dalam rangka
pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung agar sesuai
dengan aturan perndangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya, DPKAD Kota Bandung melakukan beberapa
kegiatan diantaranya :
1. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kota Bandung;
2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kota Bandung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA) Keuangan;
3. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada
setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan bagi SKPD dalam
pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan
Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung;
Page 22
RENCANA STRATEGIS
DPKAD TAHUN 2013 - 2018
II - 22
5. Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari
berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan
kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran;
6. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
yang akan memasuki masa pensiun;
7. Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik
yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah
Kota Bandung sendiri kepada seluruh SKPD;
8. Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-
masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, baik
secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun
anggaran;
9. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang
disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik
Pemerintah Kota Bandung yang disewakan kepada masyarakat
Kota Bandung;
11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Bandung
sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas
umum dan fasilitas sosial.
Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka
DPKAD Kota Bandung menghimpun berbagai macam isu-isu
strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diemban.