BAB II BENTUK KAMAR PARLEMEN DAN KEWENAGAN LEMBAGA ...repository.ubb.ac.id/1683/6/BAB II.pdf · ia menjelaskan fungsi legislatif menyanggkut empat bentuk kegiatan, yaitu: 1. Perakarsa

16

BAB II

BENTUK KAMAR PARLEMEN DAN KEWENAGAN

LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

A. BENTUK KAMAR PARLEMEN

1. Sistem Unikameral

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam

unikameral yang berarti satu kamar. Berarti tidak mengenal juga

pemisahaan antara DPR dan senat atau majelis tinggi dan majelis rendah.

Sistem unikameral banyak dianut di negara asia seperti Vietnam,

Singapura, Laos, Libanon, Syiria, dan Kuwait. Pada umumnya sistem

satu kamar ini diterapkan di negara-negara yang berukuran kecil, mereka

rata-rata lebih menyukai untuk memilih satu kamar dari pada dua kamar,

karena pertimbangan masalah keseimbangan kekuatan politik sangat

kecil, dibandingkan kesulitan untuk memecahkan dalam suatu negara

besar.

Sistem unikameral juga banyak diterapkan di negara-negara

kesatuan sosialis, karena sistem bikameral dipandang membawa kepada

komplikasi-komplikasi, penundaan dan biaya-biaya, dengan sedikit

kompensi yang menguntungkan. Hemat penulis, negara kesatuan dengan

sistem sentralistik juga, nampaknya cocok untuk menerapkan sistem satu

kamar, oleh karena tidak ada perbedaan kepentingan yang mendominasi

daerah-daerahnya. Daerah-daerah tersebut sudah dianggap telah

menyerahkan kewenangannya kepusat, dan otomatis perwakilannya,

17

tidak ada yang bersumber dari daerah.16

Jimly Asshiddiqie

mengemukakan bahwa sistem unikameral terdiri atas satu kamar,

sedangkan sistem bikameral memiliki dua kamar yang memiliki fungsi

sendiri-sendiri. Dikemukakan oleh Freidrich, fungsi parlemen sebagai

representative assembliesdan deliberative assemblies, dimana menurut

Freidrich, parlemen pada negara-negara modern tidak hanya mewakili

keinginan (will) dari rakyat, tetapi juga parlemen merupakan tempat

membahas pengawasan oleh parlemen (deliberate).17

2. Sistem Bikameral

Sistem parlemen bikameral adalah sistem parlemen yang terdiri dari

dua kamar atau badan. Kamar pertama (first chamber) biasa disebut

dengan majelis rendah (lower house)atau DPR atau house of commons

atau house of representatives, sedangkan kamar kedua (Second Chamber)

disebut majelis tinggi (Upper House) atau senat atau House of lords.

Hanya di Belanda yang menanamkan Majelis Tingginya dengan kamar

pertama (Erste Kamer)dan majelis rendahnya adalah kamar kedua

(Tweede Kamer).

Majelis rendah pada umumnya mewakili kepentingan partai yang

sekalanya internasional, sedangkan majelis tinggi pada umumnya adalah

lembaga yang mewakili kepentingan kewilayahan atau kelompok

16

http://www.negarahukum.com/hukum/sistem-unikameral.html,diakses tanggal 13 Juni

2018 17

Fatmawati, Struktur dan fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral, UI

Presss, Jakarta, 2010, hlm. 34.

18

kelompok fungsional. Selanjutnya akan digunakan senat untuk menyebut

majelis tinggi atau kamar kedua, dan DPR untuk meneyebut majelis

rendah atau kamar pertama sepanjang tidak menunjuk pada suatu

negra.18

Giovanni Sartori membagi model bikameral menjadi 3 jenis

yaitu :(1) sistem bikameral yang simetris atau relatif sama kuat

(symmetric bicameralism atau strong bicameralism), yaitu apabila

kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat, (2) sistem bikameral

yang lemah (asymetric bicameralism/weak bicameralism,soft

bicameralism), yaitu, apabila kekuatan salah satu kamar lebih dominan

atas kamar lainnya,dan (3) perfect bicameralism, yaitu apabila kekuatan

antara kedua kamar betul-betul seimbang.19

Sistem parlemen bikameral dapat dibagi menjdai dua bagian besar

yaitu, strong bicameralism dan weak bicameralism. Masing-masing

bagian terdiri dari beberapa sub-bagian yang memiliki karakteristik

berlainan. Yang menjadi ukuran utama dalam menentukan sistem

bikameral kuat atau lemah adalah kekuasaan yang diberikan konstitusi

kepada kedua kamar tersebut. Pola umum yang ada adalah bahwa kamr

kedua cenderung subordinat terhadap kamar pertama. Sebagai hak veto

atau usulan legislasi kamar kedua bisa ditolak oleh kamar pertama.

Namun ada pula yang mengatur jika ada ketidak setujuan antara kedua

18

Muchammad Ali Safa’at, Parlemen Bikameral, studi perbandingan di Amerika serikat,

Prancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, UB Press, Malang, 2010, hal. 32 19

Saldi Isra, Op.Cit., hlm 236

19

kamar, diselesaikan melalui sidang bersama (joint session), seperti di

India dan Venezuela.20

Semula, sistem bicameral yang disarankan oleh banyak kalangan

para ahli supaya dikembangkan adalah sistem bicameral yang kuat

(strong bicameralism) dalam arti kedua kamar dilengkapi dengan

kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama

lain. Untuk itu, masing-masing kamar diusulkan dilengkapi dengan hak

veto.

Usulan semacam ini berkaitan erat dengan sifat kebijakan otonomi

daerah yang cenderung sangat luas dan hampir mendekati pengertian

sistem federal. Hal ini dianggap sesuai dengan kecenderungan umum

didunia, dimana negara-negara federal yang memiliki parlemen dua

kamar selalu mengembangkan tradisi ‘strong becameralism’sedangkan

dilingkungan negara-negara kesatuan becameralisme yang diperaktekan

adalah ‘soft becameralism’. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia

dimasa depan dinilai sebagaian besar ilmuan politik hukum cenderung

bersifat federalistis dan karena itu lebih tepat mengembangkan struktur

parlemen bersifat ‘strong becameralism’.21

3. Sistem Trikameral

Sistem Trikameral (tricameral system) adalah, sebuah sistem dimana

parlemen terdiri dari 3 (tiga) kamar, yang masing-masing kamar tersebut

memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dari parlemen (representative

20

Muchammad Ali Safa’at, Op.Cit,. hlm. 35 21

Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., hlm.52

20

assemblies dan deliberative assemblies), memiliki anggota terdiri, yang

merupakan wakil dari warga negara dengan katagori tertentu, dan

memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri

tentang prosedur dalam lembaga tersebut.22

Dalam sistem 3 (tiga) kamar (trikameral), menurut Jimly

Asshiddiqie, struktur organisasi lembaga perwakilan nasional terdiri atas

3 (tiga) badan yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-

sendri.23

sistem trikameral juga dapat terjadi karena masing-masing kamar

merepresentasikan katagori pemilih yang berbeda, Wade dan Phillips

juga menjelaskan tentang kamar-kamar dalam parlemen Inggris, yaitu:

“Parliament consist of the King, the House of Lords and the House of

Commons. The two Houses sit separately and are constituted different

principles.Tsebelis dan Money mengemukakan keanggotaan dari kedua

kamar berdasarkan metode sleksi dan katagori dari warga negara yang

diwakili.

Di kemukakan bahwa pada sebagian besar lower house (majelis

rendah) dipilih secara langsug oleh warga negara, sedangkan sleksi pada

upper house (majelis tinggi) dapat melalui metode sleksi keturunan

(heredity), pengangkatan (appointment), pemilihan tidak langsung

(indirect election), dan pemilihan lansung (direct election), atau

golongan yang diwakili (the type of representation). Berdasarkan negara-

negara yang ditelitinya, Tseblis dan Money mengemukakan bahwa

22

Fatmawati, Op. Cit., hlm. 37 23

Ibid, hlm. 34

21

secara umum upper houses merupakan replikasi lower houses dan

mewakili warga negara berdasarkan equal basis, selain itu dapat

merupakan perwakilan dari daerah (subnationalgeographics units),

perwakilan pekerjaan (professional occupation), perwakilan etnis

minoritas (minority ethnic representation), dan perwakilan komunitas

tertentu (seperti linguistic communities yang memiliki wakil pada senat

Belgia). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka kriteria untuk

menentukan kamar dalam parlemen dapat disimpulkan oleh penulis,

sebagai berikut:

a. Memiliki kewenangan sesuai dengan fungsi dari parlemen

(representative assemblies dan deliberative assemblies)

b. Memiliki anggota tersendiri, yang merupakan wakil dari warga

negara dengan katagori tertentu dan metode sleksi tertentu.24

c. Memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan

tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut.

B. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk

membentuk undang-undang.25

Didalam cabang kekuasaan legislatif adalah

cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.

Dalam suatu negara, merupakan suatu kelaziman bila dikatakan pada

dasarnya parlemenlah memiliki supermasi tertinggi atas lembaga lainnya,

24

Ibid, hlm. 35 25

Romi Librayanto, Op. Cit., hlm. 75

22

karena rakyat melalui wakilnya yang memegang kedaulatan dalam suatu

negara.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat,

maka badan legislatif menjadi badan yang memiliki otoritas untuk

menyelenggarakan kedaulatan itu melalui penentuan kebijakan umum dan

menuangkan nya dalam bentuk norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Fungsi utama parlemen sebagai perwakilan rakyat adalah fungsi representasi

atau perwakilan itu sendiri.

Lembaga perwakilan tanpa representasi tentu tidak bermakna sama sekali.

Dalam hubungan itu, penting di bedakan antara pengertian representation in

presence, dan representation in ideas. Untuk yang pertama, hal tersebut

bersifat formal, yaitu keterwakilan dipandang dari segi kehadiran fisik,

sedang kan yang kedua, keterwakilan dimaknai secara subtantif, yaitu

perwakilan berdasarkan kepentingan nilai, ide, dan aspirasi.26

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada tiga hal penting yang harus diatur oleh

para wakil rakyat melalui lembaga legislatif atau parlemen, yaitu (1)

pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (2)

pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan, dan (3) pengaturan

mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Lebih lanjut

ia menjelaskan fungsi legislatif menyanggkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

1. Perakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation).

26

Gunawan A. Tauda. S.H., LL.M., Komisi Negara Independen Eksistensi Independent

Agencies sebagai cabang kekuasaan baru dalam sistem ketatanegaraan , Genta Press,

Yogyakarta, 2012, hal. 34

23

2. Pembahasan rancangan undang-undang (law making process)

3. Persetujuan atau pengesahan rancangan undang-undang (law anacment

approval)

4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau

persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum mengikat

lainnya (binding decision making on international agreement and

treaties or other legal binding documents).

Lembaga legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas lembaga

eksekutif agar menjalankan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang telah di

tetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang-sidang panitia legislatif

dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi,

dan sebagainya.Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk

melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu (1) kontrol atas pemerintahan

(control of executive), (2) kontrol atas pengeluaran (control of expediture),

dan (3) kontrol atas pemungutan pajak (control of taxation).27

Secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh

parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan menjadi:

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making).

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (control of policy

executing).

27

Ibid., hlm. 35

24

3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (control of

budgeting)

4. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (control

of budgeting implementation)

5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah (control of government

performances)

6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik dalam bentuk

persetujuan dan penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian

pertimbangan kepada DPR.28

C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD NRI 1945) melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur

ketatanegaraan Indonesia, yaitu DPD. Dengan kehadiran DPD tersebut,dalam

sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR

merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat

sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga

perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan lembaga

DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Sistem

perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia

28

Ibid, hlm. 36.

25

karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan serta tantangan

bangsa dan negara Indonesia.29

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga legislatif. Semula ide

pembentukan DPD dikaitkan dengan upaya untuk merestrukturisasikan

bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameralism).

Lembaga DPD diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 di dalam Pasal 22 C dan Pasal 22 D. Oleh karena itu perlu diatur

dan ditentukan dengan tepat pembagian tugas dan kewenangan masing-

masing lembaga perwakilan ini yang pada hakikatnya sama-sama merupakan

lembaga legislatif.30

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah di dalam sistem peraktik

ketatanegaran Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah berkedudukan sebagai

lembaga negara Indonesia yang mana termasuk kedalam lembaga legislatif.

Adapun susunan anggota Dewan perwakilan daerah yaitu, Pertama DPD

terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum,

Kedua Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang,

Ketiga Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR,

Keempat Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden, Kelima

Anggota DPD berdomisili didaerah pemilihannya dan selama bersidang

bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia, Keenam Masa

jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersama pada saat

29

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, op. cit., hlm. 143 30

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., hal. 17

26

anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah dan janji, Dan yang terakhir

ketujuh Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah

Agung dalam sidang paripurna DPD.

Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menyebutkan bahwa,” anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari

setiap provinsi melalui pemilihan umum (Pasal 22 C ayat 1), anggota Dewan

Perwakilan Daerah dari setiap Provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah

anggota dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 22 C ayat 2), dan Dewan

Perwakilan bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22 C ayat 3),

serta susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan

undang-undang (Pasal 22 C ayat 4).31

Selain itu Dewan Perwakilan Daerah mempunyai Peran sebagai mana

diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indnesia Tahun1945

Pasal 22D :

1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan

dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

31

Lihat Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

27

2. DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas

sesuai tata tertib DPR

3. Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang

dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.DPD memberikan

pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan

agama.

4. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan

daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,

agama.

5. Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang.32

Selain tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Daerah berserta anggota-angota didalamnya juga memiliki Hak dan

kewajiban yaitu,

1. Mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR.

32

Lihat pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

28

2. Ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam

pasal 43 ayat (1).

Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai fungsi dan peran

sebagaimana diatur dilama Pasal 248 dan Pasal Undang-Undang Nomor 17

tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah

(UU MD3). Yang mana Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi

sebagai:

1. Pengajun Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah , pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR.

2. Ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber

daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah

3. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang

tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-

undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan

29

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.33

Selain dari pada itu Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga mempunyai

hak, Pengajun Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi

daerah, hubungan pusat dan daerah , pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD Kemudian DPD mengusulkan

Rancangan Undang-Undang tersebut, kepada DPR dan DPR mengundang

DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR. Ikut membahas Rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh

Pemerintah.34

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, termuat didalam Pasal 257

sebagaimana mempunyai Hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mempunyai usul dan pendapat

2. Memilih dan dipilih

3. Membela diri

33

Lihat Pasal 248 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3. 34

Efriza Syafuan Rozi, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD, Menembus

Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 301

30

4. Imunitas

5. Protokoler; dan

6. Keuangan dan administratif.35

Anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban antara lain;

1. Mengamalkan pancasila

2. Melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan menataati peraturan perundang-undangan

3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah

4. Memperhatikan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara

kesatuan Republik Indonesia.36

Selain itu adapun alat-alat kelengkapan DPD sesuai dengan peraturan

Pasal 259 (UU MD3 Nomor 17 Tahun 2014) yaitu, pimpinan, panitia

musyawarah, panitia kerja, panitia perancang undang-undang, panitia urusan

rumah tangga, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan

dan dibentuk oleh rapat paripurna.

1. Pimpinan DPD adalah kelengkapan DPD dan merupakan satu kesatuan

pimpinan yang bersifat kolektif, pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua

dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan

oleh anggota dari sidang paripurna DPD.37

35

Lihat Pasal 257 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3. 36

C.S.T, Kansil, Christine S.T., Op. Cit., hlm. 144 37

Efriza Syafuan Rozi, Op. Cit,. hlm 303

31

2. Panitia musyawarah bertugas, merancang dan menetapkan acara serta

kegiatan DPD untuk 1 (satu) tahun sidang, satu (1) masa persidangan,

atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian

suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian RUU, dengan tidak

mengurangi hak sidang paripurna untuk mengubahnya, dan memberikan

pendapat kepada pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijaksanaan

yang menyangkut pelaksanaan dan tugas wewenang DPD, serta meminta

dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang

lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang

menyangkut pelaksanaan tugas tiap tiap alat kelengkapan tersebut.38

3. Panitia kerja hubungan antar lembaga adalah alat kelengkapan yang

mempunyai tugas yang bersifat eksternal, tugas utama dari panitia kerja

hubungan antar lembaga adalah mengadakan hubungan dengan lembaga

sejenis yang terdapat di luar negri. Dengan adanya tugas tersebut

diharapkan terbangun kerja sama antara negara yang baik, sehingga DPD

pun dapat meningkatkan kualitas kerjanya.39

4. Panitia perancang undang-undang, merencanakan dan menyusun program

serta urutan prioritas pembahasan usul rancangan undang-undang untuk 1

(satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran, membahas usul

rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah

ditetapkan , melakukan kegiatan, pembahasan, harmonisasi, pembulatan,

38

Ibid, hlm. 310 39

M. Yusuf, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Arsitektur Histori, Perandan

Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.

57

32

dan pemantapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan

oleh DPD, dan melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau

penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus

ditugaskan oleh panitia musyawarah dan/atau sidang paripurna.40

5. Panitia urusan rumah tangga, membantu pimpinan DPD dalam

menentukan kebijaksanaan kerumah tanggaan DPD, termasuk

kesejahteraan anggota dan pegawai sekjen DPD, membantu pimpinan

DPD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang

dilakukan oleh sekjen, dan melaksanakan hal hal lain yang berhubungan

dengan masalah kerumah tanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan

DPD berdasarkan hasil rapat panmus.41

6. Badan kehormatan ini sama halnya dengan badan kehormatan yang ada

di DPR, badan kehormatan DPD pun dibentuk untuk menyelesaikan

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPD. Badan kehormatan

melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan Pimpinan DPD,

masyarakat umum, atau masyarakat pemilih terhadap anggota DPD, hal

tersebut diatur dalam tata tertib DPD RI.42

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPR)

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat (DPR) merupakan

lembaga legislatif. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

40

Ibid, hlm. 54 41

Efriza Syafuan Rozi, Op. Cit,. hlm. 312 42

M. Yusuf , Op. Cit,. hlm. 55

33

Tahun 1945ditegaskan bahwa Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang

sama membahas setiap rancangan undang-undang untuk kemudian di setujui

bersama pasal 20 ayat (2).43

Anggota DPR diberi hak untuk mengajukan usul

rancangan undang-undang (Pasal 21). Presiden mempunyai hak untuk

menetapkan peraturan pemerintah, menetapkan menjalankan undang-undang

Pasal 5 ayat (2), serta peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

Pasal 22 ayat (1) . selain itu, DPR mempunyai hak melakukan pengawasan

terhadap Presiden/pemerintah sebagai salah satu ciri sistem presidensil [Pasal

20 ayat (1)].

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menetapkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak

dapat menjatuhkan Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu

fungsi DPR adalah fungsi pengawasan terhadap presiden (dan wakil Presiden

serta pemerintah secara umum). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

tersebut, DPR dapat berpendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden

diduga telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Karena

kedudukan DPR sejajar/atau seimbang dengan kedudukan Presiden sehingga

keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, DPR tidak memperoses dan tidak

mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri.

Oleh karena itu, DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi atau

disingkat (MK) untuk memeriksa dan mengadili, dan memutuskan pendapat

43

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., hlm. 136

34

yang berisi dugaan DPR itu. Jika putusan MK menyatakan Presiden dan/atau

wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan

tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau wakil Presiden, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada

MPR.44

Ketentuan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip saling

mengawasi dan saling mengimbangi antara lembaga negara khususnya antara

DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya yang

berbeda.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan

yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Hal ini ditegaskan dalam

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tercantum dalam Pasal 7 C yang menyebutkan “Presiden tidak dapat

membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”. 45

hal ini

sesuai dengan prinsip Presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia

yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesi Tahun 1945. Presiden dan DPR dipilih langsung

oleh rakyat, sehingga keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat serta

masing-masing tidak bisa saling menjatuhkan.

Selain itu Dewan Perwkilan Rakyat mempunyai fungsi dan peran:

1. Legislasi, fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)

huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat

selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

44

Dedi Ismatullah, Beni Ahmad Saebani, Op. Cit., hlm. 137 45

Lihat pasal 7C Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

35

2. Anggaran, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

(1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan

atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang

tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

3. Pengawasan, fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan

undang-undang dan APBN.46

4. Membntuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama

5. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang

6. Menerima dan membahas usulan dan rancangan undang-undang yang

diajukan dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang

tertentu dan mngikut sertakannya dalam pembahasan

7. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang

yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama

8. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan DPD

9. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang

anggaran pendapat dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah.

46

Lihat pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, (UU MD3).

36

Fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem

ketata negaraan indonesia yaitu,

1. Fungsi legislasi

Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan mencangkup

kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-

undang. Fungsi legislasi merupakan fungsi utama DPR yang disahkan

oleh UUD NRI 1945 pada khusunya yaitu, Pasal 20 A ayat (1) dan

didalam UU MD3 termuat di dalam Pasal 70 ayat (1). Fungsi legislasi

sebagaimana dimaksud adalah fungsi utama DPR untuk membentuk

undang-undang yang dibahas bersama dengan Presiden untuk

mendapatkan persetujuan bersama. Fungsi legislasi tersebut didalam

Pasal 70 ayat (1) UU MD3 di kontribusikan sebagai perwujudan DPR

selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.47

Dalam mekanisme pembentukan undang-undang dilakukan DPR

merupakan sebagai wujud dari fungsi legislasi terdapat beberapa dasar

hukum yang dijadikan pedoman atau landasannya, yaitu UU NRI 1945

(Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang ada hubungannya dengan

pembentukan undang-undang), UU MD3, Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan, dan

peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPR.

2. Fungsi anggaran

47

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit,. hlm 170

37

Fungsi anggaran atau dikenal dengan fungsi budgeting adalah fungsi

pokok DPR sebagaimana diatur didalam ketentuan UUD NRI 1945 yang

termuat didalam Pasal 20 A ayat (1) dan berdasarkan didalam ketentuaan

UU MD3 yang termuat didalam Pasal 70 ayat (2) fungsi anggaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksankan

untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan

undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Penyebutan

fungsi anggaran. Baik dalam praktek maupun dunia ilmu pengetahuan,

hak DPR dibidang anggaran adalah hak budget yaitu hak intuk turut serta

menetapkan anggaran belanja tahunan negara.

Secara subtantif, hak anggaran adalah fungsi kontrol bukan fungsi

anggaran. Fungsi anggaran adalah fungsi eksekutif, karena itu hak budget

hanya diartikan sebagai turut serta menetapkan anggaran. Melalui hak

anggaran, DPR melakukan kontrol terhadap penentuan sumber

pendapatan dan belanja negara untuk waktu satu tahun.48

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pegawasan atau yang dikenal dengan fungsi controling yaitu

adalah fungsi pokok ke 3 (ketiga) DPR yang juga diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

khususnya didalam pasal 20 A ayat (1) dan dan di dalam UU MD3 yang

termuat didalam Pasal 70 ayat (3) fungsi pengawasan merupakan fungsi

48

Bagir Manan, DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press,

Yogyakarta, 2005, hlm. 37-38

38

DPR untuk melakukan pengawsan terkait dengan pelaksanaan suatu

undang-undang. Mengenai fungsi kontrol, fungsi ini build in dalam

kekuasaan membentuk undang-undang, hak atas anggaran dan berbagai

hak DPR lainnya yaitu, hak interpelasi hak angket, hak menyatakan

pendapat, dan hak bertanya bagi anggota.49

dalam rangka fungsi

pengawasan, parlemen dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai

berikut, yaitu pentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabak publik,

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dasar dan undang-

undang, penentuan dan pengawasan anggaran dan keuangan negara, serta

perlindungan hak milik dan kekayaan warga negara dari pembebanan

oleh negara.50

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang termuat

di dalam Pasal 79 ( UU MD3) yaitu:

1) Interpelasi, Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk

meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah

yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat dan bernegara.

2) Hak Angket, Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk

melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan

49

Ibid, hlm. 38 50

Jimly Asshiddiqie, Op. Cit,. hlm.167-168

39

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.51

3) Menyatakan pendapat, Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat

adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap

kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi

ditanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi

penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi

dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau wakil

Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap

negara, penyuapan, tindak pidana berat lannya atau perbuatan tercela

maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil

Presiden.52

51

C.S.T, Kansil, Christine S.T.,op. cit., hlm. 142. 52

Ibid, hlm. 143.