BAB II 3198111 - library.walisongo.ac.idlibrary.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/14/jtptiain-gdl-s1-2004... · FIQIH SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM A. Fiqih 1. Pengertian Fiqih dan

18

BAB II

FIQIH SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Fiqih

1. Pengertian Fiqih dan Ruang Lingkupnya

Berbicara masalah fiqih tidak bisa lepas dari Hukum Islam, karena

jika dirunut secara konseptual fiqih yang dipahami oleh sebagian umat

Islam sebagai hukum Islam itu sendiri sebenarnya hanya sebagian dari

struktur dari konsep hukum Islam.

Jika dikembalikan secara struktural apa yang dinamakan sebagai

hukum Islam menurut terminologi, sebenarnya merupakan gabungan dari

syari’at dan fiqih. Hukum Islam secara sederhana dapat didefinisikan

sebagai “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah

Rasul tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui berlaku dan

mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”.1

Sedangkan fiqih (al-fiqh) secara bahasa berarti pemahaman,

pengertian atau pengetahuan (tentang sesuatu).2 Dalam Al Qur’an kata

fiqih juga digunakan dalam pengertian yang umum, yaitu pemahaman,

pengetahuan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Taubah ayat 122.

������������ ������� �������� ����� ���� ������� ������� �������� ��������!�"� �������#$���" � ������ �����

��������%&�!� �����'�"� ��!�"�(� ��'�)��� �%�(� �������� ����%���!�"��� ��!*+" � , ��� ���-���.�!�"

/�0�." 1���2

Tidak sepatutnya orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan Perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

1 Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer

di Indonesia, (Ciputat Press Jakarta, Jakarta, 2002), hlm 4. 2 Ahmad Warson Munawir, Kamus al Muanawir, Yogyakarta, hlm 1147

19

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu menjaga dirinya.3

Lafadz “liyatafaqqahu fi al-din” (untuk memahami masalah

agama) yang digunakan Al qur’an dan juga sabda Nabi; “Allahumma

faqqihu fi al-din “ (ya Allah berilah dia pemahaman yang mendalam)

menunjukkan pengertian fiqih secara umum yaitu pemahaman tentang

agama Islam. Dari ungkapan yang digunakan Nabi itu menunjukkan

bahwasanya pada masa hidup Nabi istilah fiqih belum digunakan dalam

pengertian hukum secara khusus, melainkan hanya pengertian luas

mencakup semua dimensi agama seperti teologi, politik ekonomi,

asketisme, hukum dan lain-lain. Jadi, fiqih dipahami sebagai “ilmu agama”

yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.4

Hal senada juga dinyatakan oleh Murtadha Muthahari dalam

bukunya Pengantar Ushul Fiqh bahwasanya dalam terminologi Al qur’an

dan Sunnah yang dinamakan fiqih adalah pengetahuan yang luas dan

mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak

memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu.5

Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya pada abad ke-2 H. fiqih

mengalami penyempitan makna (nerrow of term),6 berubah menjadi

jurisprudensi Hukum Islam yang berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu.

Fiqih yang pada abad ke-2 H telah berdiri sebagai disiplin ilmu itu,

oleh Ibnu Khaldun dikategorikan sebagai min al-ulum al-haditsati fi al-

millah (kategori ilmu modern dan agama).7 Berdasarkan kesepakatan

3 Muhammmad Amin mengatakan, dalam al-Quran, penggunaan kata fiqih sebagai

pemahaman , pengertian dan pengetahuan (tentang sesuatu)disebut 20 kali (yang kesemuanya dalam bentuk fi’il/kata kerja) yang tersebar dalam 15 surat dan 20 ayat. Lihat Muhammad amin, Ijtihad Ibnu Taymiyah dalam bidang Fqih Isam, (Jakarta; INIS, 1991), hlm93

4 Sumanto Al Qurtubi, KH.MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia, (yogayakarta, Cermin, 1999), hlm36

5 Murtadho Mutahari, Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan, (Jakarta, Pustaka Hidayat,1993), hlm 176

6 Sumanto Al Qurtubi, op.Cit. hlm36 7 Ali yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (bandung, Mizan, 1995), hlm.108

20

orang-orang muslim sekitar abad pertengahan struktur hukum Islam

dibangun atas empat dasar yang disebut dengan sumber-sumber hukum.8

Sumber-sumber hukum tersebut adalah Al qur’an, Sunnah Nabi, ijma’,

(konsensus), Qiyas (penalaran analogis). Dengan kata lain yang dimaksud

fiqih sekarang adalah hasil dari ijtihad seorang mujtahid yang terbangun

atas empat sumber pilar tersebut.

Dari penjelasan di atas telah jelas bahwa yang dinamakan hukum

Islam (al-hukm al-islam) sebenarnya secara konseptual merupakan sebutan

umum yang merujuk pada fiqih dan syari’ah. Karena itu sangat penting

untuk memisahkan kedua secara terminologi agar tidak terjadi kesalahan

pemahaman.

Telah diketahui bahwa fiqih sebenarnya upaya manusiawi, yang

melibatkan proses penalaran (reasoning), baik pada tataran teoritis

maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasikan

hukum-hukum agama. Dengan menyebut manusiawi, dimaksudkan untuk

membedakan dengan syari’at yang secara longgar dipakai untuk menyebut

agama Islam dan merujuk pada hukum Tuhan sebagaimana terkandung

dalam teks-teks wahyu, tanpa melibatkan unsur-unsur manusia. Dalam

artian yang dimaksud fiqih adalah refleksi dari syari’at.9

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud syara’

secara sederhana dapat diartikan dengan; “Seperangkat aturan dasar

tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan

dinyatakan secara langsung oleh Allah SWT dan Rasul-Nya”. Dan fiqih

secara sederhana diartikan sebagai hasil penalaran pakar hukum (mujtahid)

atas hukum syara’ yang dirumuskan, dalam bentuk aturan terperinci.10

Secara etimologi, syari’at berarti jalan menuju sumber air (the road

to the watering place) atau jalan tenang yang diikuti (the clear path to the

8 Sumanto Al Qurtubi, Op.Cit, hlm. 38 9 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta, LkiS, 1994). hlm. 18 10 H Amir Syarifuddin, Op., Cit. hlm. 4.

21

followed). “Jalan menuju yang baik” yaitu nilai-nilai agama yang

diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit.11

Al qur’an menggunakan kata syir’ah dan syari’ah dalam pengertian

ad-din (agama) baik suatu jalan lurus (thariq mustaqimah) yang

ditentukan oleh Allah untuk manusia atau suatu ketentuan yang harus

dilaksanakan.12 Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Jatsiyah ayat 18

�0�.�������34�" ���������'!���5�6���7��8 ������'�)�9��:��������'�!�����!�%�" ��; ���0�.�.�������'

/�!? :�)" 1��2

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu. (Q.S. 45: 18).13

Sebagaimana pengertian di atas, hakekat fiqih adalah sebagai

upaya ijtihad manusia, sementara disisi lain manusia tidak bisa lepas dari

tabiat dirinya (yang nisbi dan subyektif) atas teks-teks keagamaan (Al

qur’an dan sunnah yang bersifat ambigu). Dan Pada dasarnya sasaran dari

ilmu fiqih ini adalah af’alul mukallafin. Manusia serta dinamika dan

perkembangan masyarakat yang semuanya itu gambaran nyata dari af’alul

mukallafin, yang ingin dipolakan dalam tata nilai yang menjamin tegaknya

suatu kehidupan beragama dan bermasyarakat yang shaleh (berkualitas

baik).14 Atau bahwa Al qur’an dan sunnah Nabi adalah prinsip-prinsip

materiil, kegiatan analogis (qiyas), adalah prinsip yang dihasilkan prinsip

pertama (efficient course), dan Ijma’ adalah prinsip formalnya (atau

kekuatan fungsional).15

11 H.A.R. Gibb and J.H Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (london; Luzzac & C.O,

1961) hlm 524 12 Sumanto Al Qurtuby, Op.Cit. hlm 49 13 Departemen Agama, Alqur’an Dan Terjemahnya, (CV. Toha Putra, Jakarta, Yayasan

Penyelenggara Penerjemah Al Qur’an, 1989,. hal 14 Ali Yafie, Op.Cit., hlm 108 15 Fazlurrahman, Islam, Terjemahan, Ahsin Muhammad, (Bandung; Pustaka, 1984), hlm.

90

22

Dengan kata lain bahwa fiqih adalah disiplin ilmu yang berkaitan

dengan perilaku keislaman pada dataran operasional.16 Dengan demikian

Sudah semestinya jika fiqih berdimensi sosial dan akan selalu berkembang

sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat sepanjang zaman.

Karena fiqih bukanlah “ilmu teoritis” (ulum nadzariah) sebagaimana

filsafat, melainkan “ilmu amaliyah” (ketentuan-ketentuan yang berlaku

positif). Sebagaimana definisinya yang baku oleh Ibnu Al-Subki Yaitu; al-

Ilm bi al-Ahkam al-Syar’iyah al-Muktasab min ‘Adillatiha al-Tafshiliyah,

(ilmu tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang digali dari dalil-dalil

yang terperinci).17

Dalam upaya pemahaman teks yang tetap (eternal), dan

mendiskusikan dengan lingkungan sekitar. Adalah Sebagai proses

menjembatani antara idealitas teks yang sifatnya kaku (rigid), dengan

realitas empiris. Yang selalu berubah dan dinamis. Sehingga diperlukan

kerangka teoritik yang oleh ahli ushul disebut ijtihad. Ijtihad adalah

menggerakkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. 18

Dari pengertian fiqih dan syari’at, fiqih dapat diperinci ke dalam :

a. Fiqih itu adalah ilmu garapan manusia (‘ilmu al-muktasab) berbeda

dengan ilmu malaikat Jibril yang tidak muktasab. Begitu pula ilmu

Rasul yang berkaitan dengan wahyu, karena itu tidak muktasab.

Karena fiqih merupakan ilmu muktasab maka peran ra’yi (nalar)

mendapat tempat dan diakui dalam batas-batas tertentu.

b. Fiqih itu obyek garapannya adalah al-ahkam al-‘amaliyah. Dengan

kata lain, ia terkait dengan pengaturan dan penataan perbuatan atau

kegiatan manusia yang bersifat positif dan riil dan tidak bersifat

16 Jurnal justisia, Fiqih Progresif; Membangun Nalar Fiqih Bervisi Kemanusiaan, (Edisi 24

Tahun XI 2003), hlm.4 17 Mun’im A. sirry, Sejarah fiqih Islam; sebuah Pengantar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1995),

hlm1-9 18 Ibrahim Hosen, Taqlid dan Ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar; dalam budi Munawar

(ed), kontektualisasi doktrin Islam ddalam sejarah, (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm. 319

23

nazhariyah (teoritis)seperti halnya dengan garapan ilmu kalam

(‘aqaid).

c. Sumber pokok fiqih itu adalah wahyu (syar’i) dalam bentuknya yang

rinci (adillah tafshiliyyah), baik dalam al-Kitab maupun dalam al-

Sunnah.19

Keterkaitan fiqih dengan konteks kehidupan yang nyata dan

dinamis lebih dapat dibaca bilamana kita menelusuri cara-cara interpretasi

yang menghubungkan suatu hukum dengan latar belakang kontekstual

lingkungannya, sebagaimana para fuqaha pendahulu kita dalam

memecahkan masalah dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan

pemecahan: li al-dharurah, dan li al-hajah. Begitu juga dengan adanya

tingkat-tingkat maslahah dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah atau

kamaliyah. Semuanya kondisi harus dipertimbangkan dengan susunan

berdasarkan dari yang terburuk sampai yang terbaik dalam penerapan

suatu ketentuan hukum syar’i.

Sementara fiqih secara umum atau saat sekarang, sebagaimana

diajarkan (dalam contoh kecilnya; pendidikan agama Islam) secara

khususnya. Masih dipertanyakan kontekstualitasnya sejalan dengan

perkembangan zaman saat sekarang. Sehingga perlu pencapaian kembali

makna fiqih. Sebagaimana tujuan awal, yang kontekstual (fiqih sosial).

Sebagai upaya menghadapi problem-problem sosial yang kian

berkembang dan marak.

2. Perkembangan Fiqih

Fiqih sebagai upaya ijtihad manusia. Pada titik awalnya adalah

sebagai upaya menjawab fenomena-fenomena yang berkembang di

kalangan masyarakat pada saat itu. Perkembangan ini dimulai dari setelah

nabi wafat. Dimana pertanyaan akan dikembalikan semua pada sumber

pokok ajaran Islam yaitu Alquran dan Sunnah Rosul (yang masih global)

dengan nilai transendensi yang tinggi. Segala persoalan menjadi beku

19 Sumanto Al Qurtuby, Op.Cit. hlm.39

24

dengan hanya di adukan dengan teks-teks wahyu. Upaya pengembalian

fiqih dari nilai yang transenden menjadi areal yang antropologis dan

sosiologis, dimulai dengan munculnya ijtihad pertama kali oleh sahabat

Umar bin Khattab (abad II H). Dengan menangguhkan hukuman potong

tangan pada pencuri, karena melihat latar belakang dan sosio kultural saat

itu. Upaya kebebasan berfiqih ini pun terus berkembang sampai periode

Abbasiyah. Dimana saat itu merupakan masa emas kejayaan umat Islam.

sampai akhirnya datang gerakan pengembalian fiqih pada sumber

pokoknya yaitu Al quran dan Hadits. Karena dianggap kebebasan berfiqih

itu, sebagai bahaya bagi kelangsungan agama Islam.

Pada akhirnya pada abad IVH, sampailah fiqih yang kemudian

menjadi sebuah historisitas yang terbungkus dengan madzab-madzab.

Sampai sekian madzab, hampir 500 madzab.20 Akan tetapi yang menjadi

peradaban dunia, dan mendominasi adalah empat madzab besar. Khanafi,

khambali, Maliki, Syafi’i. Keempat madzab besar tersebut oleh sebagian

besar masyarakat dunia. Dianggap Sebagai otoritas mati dan kaku, yang

mau tidak mau harus dipegangi secara “penuh’.21 atau oleh arkoun diseut

sebagai Tagdis al-afkar al-diniyah (pensakralan atau pensucian buah

pikiran keagamaan).22 Pemahaman agama menjadi apa adanya (taken for

granted). Manusia tak punya hak atau bahkan tidak boleh menyentuhnya

sama sekali, meskipun terjadi paradoks antara “teks” dan “realitas empiris

“.23 Disisi lain ijtihad yang dinilai sebagi sumber inspirasi dinamisnya

perkembangan fiqih, dinyatakan telah tertutup.

20 Alie Yafie, Teologi Sosial; Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan,

(Yogyakarta, LKPSM, 1997), hlm 130 21 Ali Yafie, Op., Cit., hlm 132 22 Dikutip dari M. Amin Abdullah, arkaoun dan kritik nalar Islam, dalam johan Hendrik

Meuleman (ed), Tradisi Kemodernan dan Metamodernisme, memperbincangkan pemikiran Muhammad Arkoun, (yogyakarta; LkiS, 1996), hlm 7

23 Sumanto Al qurtuby, Op.Cit. hlm.53

25

Akhirnya teks yang ada selalu dipaksa, dibenturkan dengan realitas

empiris. Dan hanya akan menghasilkan kemaslahatan fiqih yang semu dan

mandul.

Dari beberapa kasus diatas ternyata membawa implikasi yang

sangat kuat sekali terhadap pola kehidupan masyarakat di zaman sekarang

ini. Dengan ini penulis mencoba menggambarkannya dalam masyarakat

transisi dimana berhadap-hadapan antara masyarakat dengan budaya

“modern” yang berkembang sebagaimana berikut. Karenanya perlu proses

reinterpretasi fiqh, yang harus dapat menjadi penengah bagi semua kasus

yang berkembang.

3. Fiqih Sosial, Proses Dialektika Fiqh Dan Realitas Sosial

Masyarakat dunia saat sekarang ini telah menghadapi gilasan besar

dari gerakan the winner of new paradigm (capitalisme). Kemenangan

kapitalis atas sosialis dunia pasca perang dingin (1948). Oleh sebagian

besar masyarakat dunia, dinilai sebagai akhir sejarah pertarungan ideologi

dunia (the end of History). Dengan berprinsip yang berlaku saat sekarang,

idiologi manapun yang menang akan menjadi penguasa dan

menghegemoni atas yang lainnya. Karenanya kapitalisme menjadi raja

saat sekarang ini.

Berbagai prinsip liberalisme (kebebasan), demokrasi,

industrialization, modernisation, dan lain sebagainya menjadi roh utama

dari kapitalisme. Hal demikian tidak hanya menjadi wacana menarik bagi

perkembangan budaya dan kesejahteraan manusia, akan tetapi juga

membawa dampak negatif yang cukup besar bagi keselamatan manusia itu

sendiri.

Munculnya era industrialisasi dan modernisme memang tidak bia

lepas dari peran meningkatkan nilai guna materialisme dalam membantu

manusia dalam mengatasi berbagai halangan dan kekurangannya. Namun

disisi lain juga mendatangkan berbagai persoalan yang semakin hari kian

merajalela. Tidak hanya berkisar pada persoalan sosial, antar warga atau

26

masyarakat saja. Tapi telah melebar menjadi persoalan serius yang

mengganggu keseimbangan ekosistem tempat manusia hidup.

Oleh Fritjof Capra dinyatakan bahwa, Pengaruh pemikiran

fisikawan (ilmiah) abad ke sembilan belas, Descartes dan Newton telah

membawa persepsi manusia yang berbeda dari abad sebelumnya. Dimana

sekarang paradigma yang berlaku adalah paradigma inderawi. Ukuran

pokok tingkat kejayaan manusia dari pemikiran ini adalah materialisme

dan menafikan spiritualisme.24 Sehinga menempatkan manusia sebagai

“bagian lain” dari sirkulasi sebuah ekosistem ini. Dan menganggap

manusia dengan kriteria-kriteria ilmiahnya dianggap yang paling bisa

melakukan dan mengatur segalanya termasuk alam semesta. Kalkulasi

taktis dan teknis dan selalu berbicara untung dan rugi secara materiil

termanifestasi di setiap perilaku masyarakat. Baik di bidang ekonomi,

politik, sosial, budaya, maupun agama.

Demikian oleh Fritjof Capra disebut sebagai krisis ekologi,

persepsi yang salah atas lingkungan sekitarnya.25 Karena nilai-nilai, baik

agama maupun budaya telah tertundukkan oleh nilai-nilai taktis ekonomis

dan kepentingan sesaat. Gejala ini tidak hanya melanda pada negara-

negara maju, tapi juga di negara-negara yang sedang berkembang seperti

Indonesia ini.

Dari itu maka muncul beberapa kelompok masyarakat.

Pertama, kelompok masyarakat yang Kecenderungan sikap

dihampir semua lini, selalu berpikiran bahwa segala sesuatunya siap

disajikan (mendapat dengan cepat), siap diambil keuntungan materielnya,

mencoba memerankan diri sebagi mahluk berkuasa sebagaimana Francis

Fukuyama dalam buku “Kapitalisme dan Demokrasi liberal”, bahwa

zaman kita itu adalah suatu proses globalisasi yang didorong oleh dua

faktor yang sesungguhnya bertentangan. Faktor pertama bersifat material

24 Fritjof Capra, Titik Balik Peradapan: Sain, Masyarakat dan Kebangkitan

Kebudayaan, dalam Editor : Ahmad Norma Permata, (Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1998), hlm. 20

25 Fritjof Capra, Op., Cit., hlm.xx

27

dalam bentuk perkembangan ekonomi yang pada gilirannya didorong oleh

ilmu pengetahuan alam, dan faktor kedua bersfifat spiritual yang dalam

falsafah Plato dinamikan “Thymos” yaitu keinginan untuk diakui,

dihargai, persamaan hak. Tujuan sejarah, atau akhir sejarah, adalah

masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal.26

Dalam realitas kehidupan, paradigma ini akan menjadi dampak

yang sangat mengerikan bagi perkembangan moral bangsa. Karena Peran

ini akan selalu ditampakkan dengan pola hidup yang selalu mengikuti

trend (taqlid buta), dalam merespon budaya selalu dengan kalkulasi taktis.

Dan hilangnya fleksibelitas. Yaitu pada waktu struktur sosial dan pola

perilaku telah menjadi kaku sehingga masyarakat tidak lagi mampu

menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah.27.

Kedua, adalah kelompok masyarakat yang memandang Islam

dalam konteks yang lebih sakral (religius). Tetapi dari kelompok ini pun

bukannya tidak terdapat masalah. Sebagian besar diantaranya masih

mengasumsikan syariat Islam, bagian perbagian, sebagai nialai-nilai

teologia yang “ditetapkan langsung” oleh Tuhan, dogmatis dan oleh

karena itu tertutup kemungkinannya bagi perkembangan yang searah

kondisi ruang dan waktu yang melingkupinya. Ajaran Islam, dalam asumsi

ini, adalah sebuah kesatuan utuh yang seluruhnya tidak dapat di ganggu

gugat.

kedua bentuk penyikapan itu melahirkan masalah serius. Meskipun

terdapat perbedaan sekala, tetapi terdapat persamaan bentuk dalam

mereaksikan perkembangan zaman yang dirasa disintegratif dengan nilai-

nilai Islam. Kelompok pertama yang memperlakuakan Islam sebagai

budaya cenderung memilih budaya baru sebagai penggganti budaya Islami

yang dinilai tidak lagi relevan. Kelompok ini terjebak sikap ambivalen

dalam menerima Islam, dan menerima sebagian ajaran Islam yang dinilai

26 Francis Fukuyama, Kemenangan Kapitalisme dan demokrasi Liberal, (Qalam

Yogayakarta, 1992), hlm.Xiii 27 Fritjof Capra, Op., Cit.,hlm 14

28

lebih menguntungkan. Dan secara inkonsisten menolak sebagian yang lain.

Sedangkan kelompok yang lain akan terpaksa berhadapan dengan

kenyataan bahwa Islam sebagaimana dipahaminya tidak akomodatif dan

cenderung membelenggu manusia dalam masa lalu. Kemungkinan

terburuknya adalah ditinggalkannya Islam secara keseluruhan. Kalaupun

ada individu yang bersikukuh dengan ke-Islamannya, dapat dipastikan

bahwa ia akan terdesak dalam pergulatan pemikiran yang

mempertanyakan sikapnya, sehubungan dengan klaim Islam sebagai

pembawa kesejahteraan dunia akhirat (sa’adah al-darain).28

Kesejahteraan manusia tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya

berbagai kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud berkisar pada pemenuhan

materiil maupun srpiritual. Namun dalam kenyataan realitas sebagaimana

di atas, peran agama(fiqh) dianggap sebagai pembelenggu kemajuan

manusia dalam memenuhi kesejahteraannya. Karenanya manusia sering

bertindak diluar ketentuan agama. Atau meninggalkan agama sama sekali

untuk kepentingan pribadinya.

Dari berbagai kondisi yang ada memang perlu ada pengembalian

makna fiqh dimana maksud semula, yaitu sebagai pengantar manusia

untuk memperoleh ksejahteraannya.

Kondisi semacam ini kemudian direspon oleh beberapa pemikir

Islam yang konsen di bidang sosial. Seperti KH.MA Sahal Mahfudh, KH

Alie Yafie, Fazlur Rahman, dan lain sebagainya. Dari kesemua tokoh ini

tampaknya terdapat kesamaan dalam memandang tentang Islam. Dari

beberapa pokok bahasan yang mereka hasilkan. Bahwa Hukum Islam yang

terjabarkan dalam fiqh tidak hanya berdimensi ke-Illahiyahan saja, akan

tetapi juga besar dimensi sosialnya. Seperti KH.MA Sahal Mahfudh yang

menelurkan gagasan tentang Fiqh Sosial, lebih memandang fiqih sebagai

proses hermeunetika memahami hidup. semisal zakat ketika diterapkan

dengan apa adanya seperti ketentuan yang ada dalam al quran, dalam

28 Sahal Mahfudh, Prospek Dan Tantangan Umat Islam Tahun 2000, Makalah

Disampaikan Dalam Dialog remaja Masjid se- Kodya Semarang, 8 September 1996, hlm. 2

29

realitasnya akan terjadi rasa tidak ikhlas, atau tidak dilakukannya zakat

sama sekali. KH.MA Sahal Mahfudh dalam dalil hukumnya selalu menitik

beratkan pada kemaslahatan umat, karena fiqh bisa bermakna rekayasa

sosial. Sehingga kesejahteraan bisa diwujudkan melalui pemahaman fiqh

yang benar. Karena pemahaman agama (fiqh) bisa menjadi pandangan

hidup seseorang.

Bagi KH. Alie Yafie, pemahan fiqh tidak hanya berkisar pada

persoalan ibadah ritual semata. Akan tetapi punya intens yang sangat luas

yang mencakup dimensi-dimensi kehidupan, dimensi ruang dan waktu.29

Demikian juga Fazlur Rahman yang memandang, bahwa jika islam masih

menutup diri terhadap perkembangan zaman, sehingga hanya berkutat

pada persoalan rirualitas saja. Akan merugikan Islam sendiri. Karenanya

perlu meninjau kembali terhadap fakta-fakta sejarah, karena kebenaran

sejarah akan menguatkan Islam.30

Oleh beberapa tokoh ini terlihat bahwa dimensi kemasyarakatan

(sosial) dari agama Islam akan punya implikasi yang besar dalam

membantu manusia memecahkan problem sosial pula.

Fiqih Sosial

Sementara belum ada pengertian tentang fiqih sosial secara pasti.

Dalam kalangan NU sendiri (dimana KH. MA Sahal Mahfudh berdialog

dan berdiskusi bersama kiai-kiai lain membahas tentang fiqih) secara

etimologis, term fiqih sosial masih dalam taraf perdebatan.31 Pun juga KH

Ali Yafie tidak pernah memberikan definisi secara istilah, namun hanya

abstraksi-abstraksi tentang fiqih yang kontekstual. Sebagaimana uraian

bukunya yang berjudul “Menggagas Fiqih Sosial”. Tapi setidaknya penulis

akan mencoba menggambarkan dari fiqih sosial tersebut secara bagian

perbagian.

29 Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Bandung; Mizan, 1994), hlm 13. 30 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad, (Bandung; Pustaka, 1995), hlm.xi 31 Sumanto Al-Qurtuby, Op.Cit. hlm 135

30

Pengertian Fiqih sebagaimana telah diungkap diatas. Yaitu

pemahaman, pengertian atau pengetahuan (tentang sesuatu). Ataupun ilmu

yang berciri muktasabah secara sendirinya fiqih mengandung makna

kemasyarakatan. Dengan kata lain, sebagaimana diungkap diatas, Fiqih itu

obyek garapanya adalah al-ahkam al-‘amaliyah. ia terkait dengan

pengaturan dan penataan perbuatan atau kegiatan manusia yang bersifat

positif dan riil dan tidak bersifat nazhariyah (teoritis)seperti halnya dengan

garapan ilmu kalam (‘aqaid). Demikian fiqih sudah bermakna sosial

dengan sendirinya.

4. Kerangka Dasar Fiqih Sosial

Karena fiqih merupakan areal operasional dari syari’at. Maka perlu

pemahaman teks secara detail tentang tujuan dari syari’at (maqosid al

syari’ah) yang tidak lain adalah kemaslahatan. Setidaknya ada beberapa

pola pikir dalam memahami maksud nash :

1. Pola Pikir Zhahiriyat

Kelahiran madzab dzahiriyyat ini dibidani oleh Dawud bin Ali

khalaf al-Asbahani al Zhahiri. Lahir di kuffah tahun 202 H dan wafat

di bagdad tahun 270H, dalam usia 68 tahun.32

Menurut kelompok ini, maksud syara’ hanya dapat diketahui

dari lafald atau teks sebagaimana apa adanya yang tersurat. Dengan

alasan bahwa

�������������������������������������������������� ��!���"���#���$�����%���&�'��()*���+,��-���.��/��0�

Sesungguhnya maksud syar,I (Tuhan) misterius bagi kami sebelum ia menjelaskannya sendiri. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali melalui firman yang jelas yang mengandung makna-makna yang lain.

Berhubung kaum zhahiriyyat hanya berpegang pada lahirnya

Nash, maka dalam menentukan hukum tidak perlu memerlukan

32 Tim Penulis IAIN Syarif Hidaytullah, Ensiklopedi Islam Indonesia , ( Jakarta, :

Jambatan, 1992), hlm 205-207

31

bantuan di luar nash. Sebagai konsekwensinya, mereka menolak

maslahah mursalah, Istihsan, maupun qiyas dalam menentukan hukum,

meski tokoh terseut telah berguru lama pada imam Syafi’I.33 Meskipun

begitu kaum zahiriyah menerima ta’wil sebagaimana ulama

mutakallimin (teolog) terutama aliran mu’tazilah.34 Hanya saja

penerapanya berbeda.

2. Pola Pikir Bathiniyyat Yaitu bentuk kegiatan berpikir dalam istimbat hukum dari nash

tidakberpegang pada lafald sebagaimana kaum zhahiriyyat, bukan pola

pemahaman makna yang terkandung dalam lafal (maknawi,

kontekstual). Jadi pola pikir ini amat liberal sifatnya dan tidak

menggunakan kaidah umum sebagaimana yang terdapat dalam kajian

ilmu ushul fiqh (Metodologi Fiqih).

Menurut al-syatibi pola pikir athiniyat didukung sekte syi’ah

Bathiniyat. Dan hanya mempercayai imamnya yang maksum (bebas

dari salah dan dosa). Apa yang menjadi kata imam itulah sabda. Yang

harus dipegangi kebenarannya. Jadi kaidah apapun yang disusun para

fuqaha yang terbingkai dalam ilmu ushul fiqh, qowaid al-fiqhiyyat,

dan sejenisnya sebagai atribut untuk istinbath hukum sama sekali tidak

dipertimbangkannya. Maslahah mursalah, istihsan, qiyas dan ijma’

sekalipun mereka tolak35

3. Pola Pikir Kontekstual Pengertian kontekstual dalam memahami maksud syara’

mempunyai kandungan yang amat luas. Mujtahid bisa melakukan

pendekatan apa saja asalkan masih dalam kerangka untuk

kemaslahatan umum. Bagaimana memahami teks dengan

mengaitkanya antara latar belakang kondisi siosial saat teks tersebut

turun dengan latar belakang, kondisi sosial, politik, adat istiadat

33 Tim Penulis, Loc. Cit. 34 Abdul Wahab Ibrahim, bin Sualiman, , al- Fikr Al-Ushul (Makkah: Dar al Syaruq,

1983), hlm 103 35 Fazlur Rahman, Islam, (Chicago-London: University of Press, 1979), hlm. 170

32

dimana ia tinggal, mengaitkannya dengan masalah-masalah global dan

kontemporer, dan cakupan-cakupan lainnya adalah termasuk dalam

kerangka kontekstual.

Menurut al Syathibi kelompok ini adalah kaum Al-

Muta’ammiqin fi al Qiyas (kelompok yang amat gemar melakukan

qiyas atau analogi. Lebih memprioritaskan makna lafal daripada lafal

itu sendiri.

Maksud yang ingin dicapai adalah mencari makna di seberang

teks selagi hasil yang diperoleh tidak bertentangan dengan teks-teks

tersebut, kecuali teks tersebut bersifat mutlak. Menunjukkan makna

kesatuan yang utuh. Contoh lafal mutlak yaitu orang mesir, rajulun,

dan thairun (seekor burung),

Jika ada pertentangan antara nash atau tekstual dan makna teks

atas dasar penalaran (nazhariyyat), kelompok kontekstualisme akan

mengutamakan makna hasil penalaran dengan alasan demi tegaknya

kemaslahatan, atau mencari makna baru karena tak kwajiban bagi

mujtahid untuk ertahan pada pengambilan maksud nash secara

tekstual.36contohnya hasil pemikiran yang demikian adalah Q.S Al

Maidah ayat 38

�12��1#341�5�6�17��83�196:�1�3;1:5��5��

33

tangan bagi pencuri, melainkan bisa ditempuh dengan cara

memenjarakannya atau menciptakan kondisi sosial yang bisa

mencegah terjadinya kesenjangan, khususnya kesenjanagn ekonomi.

Demikian dipandang lebih menjunjung kemaslahatn dan nilai-nilai

kemanusiaan. Ada kemungkinan si pelaku akan mau sadar dan

memperbaiki jalan hidupnya dengan mencari nafkah dengan cara yang

baik pula.37

4. Pola Pikir Gabungan Antara Tekstualis Dan Kontekstualis Menurut al-syatibi golongan pola pikir ini adalah mereka

berpendirian menggabungkan antara yang tersurat dan yang tersirat

dari makna teks adalah tidak bertentangan.

Metode yang dikembangkan kelompok ini sama dengan

kelompok kontekstualis, yang salah satu wujud nyatanya adalah al-

Muta’ammiqin fi al Qiyas, plus yang lain, yaitu zhahiriyyat dengan

pendirian bahwa Syari’ (Tuhan dan Rasul) di dalam mensyariatkan

syaraknya, apakah itu berkenaan dengan ‘adiyat ataupun ‘ibadiyat,

yang masing-masingnya mempunyai maksud yang asli (ashliyat) dan

maksud yang mendampinginya (tabi’iyat). Sebagai prosedur

pemikirannya adalah sebagai berikut :

a. mempertimbangkan maksud dalam amar (kalimat perintah), dan

nahi (larangan). Terhadap bunyi nash Aqimis al sholah. Dipahami

bahwa mereka diperintah Tuhan untuk melaksanakan sholat tidak

boleh tidak, perintah itu harus dikerjakan.

b. Mencari Illat kalau mungkin ada baik dalam kalam amar maupun

nahi tersebut dengan mempertanyakan “mengapa”. Jika ternyata

Illat itu bisa ditemukan, maka mereka melakukan suatu perintah

atau tidak melakuakan suatu perbuatan karena ‘Illat tersebut.

Contohnya adalah ;

Wala taqrobu al Sholata wa antum sukara. Q.S Annisa’ 43

Adalah sebagai ‘Illatnya mabuk.

37. Danusiri, Op.Cit,. hlm 57

34

c. Mempertimbangkan makna ashliyat dan tabi’iyat (makna asal dan

makna yang mendampinginya). Makna ashliyat dimaksudkan

untuk memelihara druriyyat (kebutuhan primer), yakni

kemaslahatan umum yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Contoh nya adalah atas dasar pola pikir gabungan antara tekstualis

dengan kontekstual dengan adalah mengenai kasus nikah. Nikah

yang disyari’atkan adalah sebagaimana pola pikir zhahiriyyat.

Dalam memahami ayat tentang nikah.

���%�� F*����G�����8,*"����#��������89= ��.��F�H��!������������I���8��8�����.�!��F�H,"�������J?K����L��C�=���

��8��8���.���"&��/�&�F*"��#���M*?��

Berketetapan bahwa nikah itu wajib dan hanya seorang baik

pihak laki-laki maupun perempuan. Sementara kebanyakan ulama

berpendapat bahwa kawin itu boleh atau bebas dalam arti tidak

wajib. Maka ashliyyat dari pernikahan adalah untuk mendapatkan

keturunan, dan ini merupakan tujuan utama. Adapun makna yang

mengikutinya atau tabi’iyyat adalah anatara lain mencari

ketenangan hidup,mendapatkan pergaulan suami istri, tolong-

menolong dalam urusan dunia dan akherat. Keseluruhan nash dapat

diketahui melalui nash (teks), sebagian melalui siratan Nash,

sebagian melalui dalil-dalil lain seperti qiyas, pengalaman empirik,

dan penyimpulan secara induktif.

5. Urgensi Fiqh Sosial

Setidaknya ada beberapa alasan kenapa harus ada fiqih SosialN

pertama, sejauh mana kita di pesantren-pesantren ataupun sekolah formal,

telah memberikan pendidikan fiqih disamping pengajaran ilmu fiqih, yang

memungkinkan para santri untuk memperoleh pengetahuan standar yang

utuh tentang fiqih. Seperti halnya dalam sekolah-sekolah formal

(Pendidikan Agama Islam). secara teoritik, ataupun semua materi yang ada

diperkirakan hampir semua siswa akan bisa menguasai. Akan tetapi secara

35

praksis atau lebih jauhnya secara kontekstual fiqih, masih perlu kerangka

umum, kerangka dasar, dan sejarah ringkas dari terbentuknya fiqih.

Kedua, dalam pendidikan fiqih (PAI), ada pola tata nilai yang

sudah baku yaitu pola ibadat dan muamalat. Dan pola muamalat lebih

mendominasi, tiga perempat bagian dari ilmu fiqih, dan bagian inilah yang

sangat bersangkutan dengan kehidupan riil dan dinamika masyarakat.

Karena kurikulum pengajaran kita membalik alokasi kedua pola ini, maka

konteks fiqih dengan kehidupan riil kita kurang terasa, sehingga

menimbulkan kesan seakan-akan fiqih itu tidak menyambung dengan

realitas kehidupan.

Ketiga, kepustakaan kita sebagai syarat utama

pengembangan ilmu dan pembinaan pendidikan, masih sangat terbatas.

Keempat, kondisi umum dimana kita berada selama empat abad

terakhir. Kita pernah terbelenggu oleh kekuasaan penjajah yang anti Islam.

Onderwij politik dan ordenansi guru merupakan salah satu bukti

bagaimana kolonialisme itu mempersempit ruang partisipasi kaum muslim

dalam masyarakat. Baru setelah kemerdekaan agama Islam bisa

berkembang. Diantaranya bahwa sistem pendidikan nasional memberi

ruang gerak bagi pendidikan agama dalam wujud pembangunan nasional.

Lebih dari itu pendidikan pesantren diberikan hak hidup dalam pendidikan

nasional pula.

Kelima, tingkat kemajuan dunia pada abad ke-20, yang ditandai

dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama

dalam teknologi, mau tidak mau kita akan terlibat di dalamnya, nyatanya

kita sangat lamban dalam menanggapinya.38

Fiqih sosial adalah konsep pemikiran fiqih dengan menempatkan

problem kemanusiaan sebagai basis study dan tindakan. Yang ingin

mengembalikan semangat fiqih yang selama ini menjadi luntur. Akibat

terjadi disorientasi fiqih. Yang semula pada awal kelahiranya adalah

38 Ali Yafie, Op.Cit. hlm.109-110

36

sangat konsentrasi pada problem kemanusiaan , akan tetapi dalam

perjalanannya sampai sekarang fiqih menjadi kaku (rigid), lebih

berorientasi pada nilai Ke-Ilahian (teosentrisme) ketimbang nilai

kemanusiaan (antropocentrisme).

B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

Banyak sekali definisi pendidikan yang diperkenalkan kepada

publik. Sehingga terkadang pendidikan mengalami reduksi yang cukup

berarti akibat kurangnya pemahaman pendidikan secara universal.

Karenanya perlu memahami apa itu pendidikan (education).

Secara etimologi, pendidikan merupakan terjemahan dari kata

dalam bahasa Inggris education, E.L Thorndike dan Clarence L. Bernhart

dalam Advanceu Junior Dictionary mengartikan education menjadi tiga

bagian. Pertama, Development in knowledge, skill, ability or character by

teaching, training, study or experience. Kedua, knowledge, skill, ability, or

character develop by teaching, training, study or experience. Dan ketiga,

science and art that deals with the principles, problem etc of teaching and

learning.39

Menurut Hasan Langgulung dalam bukunya Asas-Asas

Pendidikan, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris education, yang

berasal dari bahasa latin educare berarti memasukkan sesuatu, barangkali

bermaksud memasukkan ilmu ke kepala seseorang. Jadi di sini ada tiga hal

yang terlibat: ilmu, proses memasukkan dan kepala orang.40

Lebih jauh ia menjelaskan sebenarnya pendidikan dapat dilihat dari

dua segi. Pertama dari sudut pandang masyarakat, dan kedua dari

pandangan individu. Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti

pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda, agar hidup

39 E.L Thorndike, Clerence L. Barnhart, Advanced Junior Dictionary, Doubleday and

company, Inc. new York, 1965, hlm. 257. 40 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (PT. Al Husna Zikra, Jakarta, 2000),

hlm 3

37

masyarakat tetap berkelanjutan. Atau masyarakat punya nilai-nilai budaya

yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat

tersebut tetap terpelihara.

Dalam pengertian tersebut kata yang merujuk pada “agar hidup

masyarakat tetap berkelanjutan”. Bisa mengandung makna (hifdzul nafs,

hifdzul al Din, hifdzul mal, hifdzul aql, hifdzul Nazl).

Bila dilihat dari kaca mata individu, pendidikan berarti

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.

Sementara KH. MA Sahal Mahfudh memberikan definisi tentang

Pendidikan adalah Usaha sadar yang membentuk watak dan perilaku

secara sistematis terencana dan terarah.41

Menurut Zakiah Daradjad pengertian seperti yang lazim dipahami

sekarang belum terdapat di zaman Nabi. Tetapi usaha dan kegiatan yang

dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan seruan agama dengan

berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih ketrampilan

berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan social yang

mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim itu, telah

mencakup arti pendidikan dalam pengertian sekarang.42

Dalam kaitan yang akan dibahas penulis adalah Pendidikan Agama

Islam. Kembali Zakiyah Daradjad memberikan definisi, Pendidikan Islam

adalah, membentuk kepribadian Muslim, membentuk sikap dan perilaku

sesuai dengan petunjuk ajaran Islam.43

Secara tersirat KH. MA Sahal Mahfudh memberikan definisi

pendidikan agama Islam melalui pengertian pendidikan pesantren adalah,

“mendalami ilmu agama dan berakhlak yang mulia”. Definisi pendidikan

pesantren yang diungkap KH. MA Sahal Mahfudh di atas secara implisit,

beliau menyatakan bahwa pendidikan pesantren diharapkan mampu

mendidik santrinya sehingga paham dan mengetahui seluk beluk agama

41 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Op., Cit., .hlm 514 42 Zakiyah Daradjad, Ilmu Pendidikan Islam, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1996), hlm 28 43 Zakiyah Daradjad, Op., Cit., hlm 28

38

secara detail, kemudian menginterpretasikan pendidikan yang telah

diterimanya dari pesantren dalam tutur-sapa dan tingkah laku dengan

berakhlak mulia.44

Dengan demikian bahwasanya pendidikan mempunyai tanggung

jawab untuk membentuk, mengembangkan karakter dan jiwa-jiwa muslim,

Sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa setiap warisan budaya Islam tidak

hanya berupa seperangkat aturan dan tata cara tehnis, akan tetapi juga

berupa nilai-nilai ajaran Islam.

Sesungguhnya nilai hidup seseorang sangat tergantung pada

keberhasilan atau kegagalan sistem pendidikan yang mengarahkannya.

Dengan memahami bahwa setiap orang adalah bagian masyarakat yang

sedikit banyak akan memberikan sumbangsih (negatif maupun positif)

bagi kehidupan bersama, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan

satu-satunya saarana penting dalam membentuk masyarakat yang ideal.

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau

kegiatan selesai.45 Terkait dengan hal tersebut, Pada hakekatnya tujuan

akhir dari proses pendidikan adalah memanusiakan manusia, (BAB I).

Sedang yang dimaksud tujuan disini adalah pendidikan Islam. Karena

pesantren merupakan basis dari keIslaman maka pendidikan pesantren pun

bisa dikata tidak luput dari Proyek pendidikan Islam tersebut.

Menurut KH. MA Sahal Mahfudh Tujuan pendidikan Islam

sebagaimana yang terangkum dalam (pendidikan pesantren), ialah

membentuk manusia yang akrom (Lebih bertaqwa kepada Allah SWT.)

dan Shalih (yang mampu mewarisi bumi ini dalam arti luas, mengelola,

memanfaatkan, menyeimbangkan dan melestarikan) dengan tujuan

akhirnya mencapai Sa’adatu al-dzarain.46

44 Sitii Nur asyiyah, Pemikiran dan Kiprah KH. Sahal Mahfudh dalam Pendidikan

Pesantren, (Skripsi, Fakutas Tarbiyah IAIN Walisongo, semarang, 2000), hlm. 40 45 Zakiyah Darodjad, Op., Cit. hlm 29 46 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Op. Cit. hlm. 378

39

KH. Sahal menegaskan bahwa “akrom” merupakan mencapai

kelebihan dalam kaitan manusia sebagi mahluk terhadap kholik-nya, untuk

mencapai kebahagiaan di akherat,47 seperti firman Allah dalam QS. Al-

Hujurat ayat 13:

��@�!�0�A�@�!���7��B��" �9��(������-�.3=��B��" ��+���7����������3=�9��(/C �)&" 1�O�2

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.48

Dalam hal ini, pesantren secara institusional telah menekankan

pendalaman terhadap ilmu pengetahuan keagamaan (tafaqquh fiddin).

Sedangkan shaleh berarti manusia yang secara potensial mampu berperan

aktif, berguna dan terampil dalam kaitnnya dengan kehidupan sesama

makhluk. 49

Filosofis sholeh diambil dari surat 6 Al-anbiya’ ayat 105;

������&�"�9D " ��E �+��0�7����:���!��F �G �9�3=/;�!0�� 1�PQ2

“Bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang sholeh”.

Sehingga untuk melestarikan bumi seisinya beserta seluruh tatanan

kehidupannya, Pendidikan Islam (pesantren) mencoba memberikan bekal

ilmu pengetahuan, yang punya implikasi sosial menyeluruh dan mendasar.

Seperti: ilmu pertanian, ilmu politik teknologi, perindustrian, ilmu

kebudayaan dan lain sebagainya. Menurut kalangan pesantren, pengkajian

ilmu-ilmu semacam itu bersifat kolegial (fardlu kifayah).

Baik lembaga pesantren maupun pendidikan yang dikelola

pemerintah (madrasah), merupakan proyek besar dari tujuan pendidikan

nasional. Sebagaimana tercantum dalam BAB II pasal 3 UUSPN

disebutkan bahwa; pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa pada

47 Ibid., hlm 345 48 Departemen Agama RI., Op.,Cit., hlm 847 49 Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih sosial, Op., Cit.,hlm. 344

40

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif,

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.50

Bahwa pendidikan harus mampu membentuk sepuluh tujuan yang

menjadi cita-cita yang dicapai, yaitu:

a. Mencerdaskan kehidupan bangsa

b. Mengembangkan manusia indonesia seutuhnya

c. Manusia yang beriman

d. Manusia yang bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

e. Berbudi pekerti luhur

f. Memiliki pengetahuan

g. Memiliki ketrampilan

h. Kesehatan jasmani dan rohani

i. Kepribadian yang mantap dan mandiri

j. Rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Pada permulaan keinginan dalam tujuan pendidikan nasioanal

dimana disebutkan bahwa tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa,

kaitanya dengan arus reformasi yang sedang santer-santernya dewasa ini

akan menjadi gerakan orde baru bab kedua, bab ketiga, jika tidak

diantisipasi untuk mengarahkan proses pendidikan sebagai proses

pembudayaan serta pelaku kebudayaan yang produktif, oleh karena itu

sistem pendidikan nasional haruslah memberikan kesempatan pada

pengembangan pribadi peserta didik untuk mengembangkan

intelegensinya di dalam spectrum yang lebih luas. Dengan demikian

proses pendidikan nasional akan menghasilkan sel renewal reformation51

karena berpangkal pada manusia yang berbudaya.

Sitem pendidikan nasional bukan hanya menghasilkan manusia-

manusia yang cerdas (cerdas secara akademis) tetapi juga yang bermoral

50 Undang-Undang no. 20 th 2003; Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta, Media

wacana, 2003), hlm.12 51 H.A.R Tilaar, Pradigma Bru Pendidikan Nasional, (Rieneka Cipta, 2000), hlm 57

41

tinggi dan produktif menghadapi tantangan kehidupan yang penuh

persaingan dalam milenium ke tiga.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Made Pudarta, indikator-indikator

tujuan pendidikan diatas dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Hubungan dengan Tuhan, ialah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

b. Pembentukan pribadi, mencakup berbudi pekerti luhur,

berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, dan kreatif

c. Bidang usaha mencakup trampil, berdisiplin, beretos kerja,

profesional, bertanggung jawab, produktif

d. Kesehatan, yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani.52

Keempat kelompok ini sudah mencakup keseluruhan

perkembangan dan pertumbuhan yang harus dilakukan oleh setiap

manusia. Setiap orang normal membutuhkan pembentukan diri, baik dari

segi kepribadian, kesehatan, maupun kemampuan mempertahankan hidup

dan tanggung jawabnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi bangsa indonesia yang merupakan mayoritas beragama

Islam, sebagian besar tanggung jawab menurut asumsi di atas, terletak

dipundak lembaga pendidikan Islam yang sekaligus sebagai agen dari

sistem pendidikan nasional. Secara ideal, pendidikan Islam berusaha

mengantarkan manusia mencapai keseimbangan pribadi secara

menyeluruh. Oleh karenanya, pendidikan Islam berupaya mengembangkan

semua aspek dalam kehidupan manusia yang meliputi spritual, intelektual,

imajinasi, keilmiahan dll, baik secara individu maupun berkelompok serta

senantiasa memberikan dorongan bagi kedinamisan aspek-aspek di atas

menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan hidup baik dalam

hubugannya dengan al Khaliq, dengan sesama manusia dan dengan

alam.53

52 Made Pudarta, Landasan kependidikan; Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak

Indonesia,(Rieneka Cipta, tk, tt,) hlm. 11

53 M Arifin, Determinisme Historis,(1987) hlm 129

42

Dengan format seperti ini, maka penddikan Islam telah merangkul

semua prinsip tujuan pendidikan. Rumusan ini merupakan acuan umum

bagi pendidikan Islam, karena akhir tujuan adalah pencapaian kebahagiaan

dunia akherat. Hal ini akan berarti pula bahwa pendidikan Islam

mengandung konsep Agama (din), Konsep manusia (insan), konsep ilmu

(ilm dan ma’rifah), konsep kebijakan (hikmah), konsep keadilan (a’dl),

konsep amal (amal sebagai adab), dan konsep perguruan tinggi (kuliyatul

jami’ah). Dengan perpaduan konsep-konsep inilah manusia mampu

meraih kebahagiaan di dunia dan akherat.54

Dengan bekal itulah diharapkan manusia mampu mencapai

kebahagiaanya. Baik di dunia maupun akherat. Bukan semata pencapaian

materialisme (sebagaimana kaum materialistik), ataupun hanya mengejar

urusan akherat semata (surga Neraka) sebagaimana kaum tradisional-

konservative.

54 Naquib al attas, sebagaimana di kutip dalam; Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Cita

dan Fakta(1980) hlm 9