BAB I - Website Pemerintah Kabupaten Jombang Renja 2015... · Web viewSelain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan untuk petani dan pedagang pangan segar sebanyak

Page

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANGPembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses

perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

2

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.


Page

3

Sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Pasal 7 ayat 2 dimana ketahanan pangan merupakan urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi selama ini kurang menjadi perhatian dari pemerintah daerah, sehingga apabila di suatu daerah terjadi kerawanan pangan maka hal tersebut menjadi isu nasional, yang seharusnya diselesaikan di tingkat daerah.

Dalam meningkatkan Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengembangan lumbung pangan , pengembangan pembelian gabah, Diversifikasi konsumsi pangan dan gizi berbahan baku lokal ,kewaspadaan keamanan pangan , pengembangan desa mandiri pangan menuju kemandirian pangan serta pengolahan hasil hasil pertanian

Kantor Ketahanan Pangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik. Perencanaan Stratejik tersebut meliputi Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Renstra Kantor Ketahanan Pangan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Jombang yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu RENJA (Rencana Kerja) SKPD.


Page

4

RENJA (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.2.LANDASAN HUKUMLandasan Hukum dalam penyusunan dokumen

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kantor ketahanan pangan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Page

5

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


Page

6

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;

19. Peraturan Bupati Jombang Nomor Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang;

20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang


Page

7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2013;

21. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/144/415.10.10/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2014-2018;

22. Peraturan Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Nomor : 900/338/415.48/2014 tentang Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.

23. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

24. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025.


Page

8

1.3 . MAKSUD DAN TUJUAN1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD ini dimaksudkan untuk :a) Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan

staf dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

b) Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RKPD dengan Renja SKPD.

c) Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun.

d) Urusan wajib Ketahanan pangan, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, Jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang untuk berkreasi, menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan serta membudidayakan linkungannya.

1.3.2 Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan di masing – masing seksi pada Kantor Ketahanan Pangan.

1.4 SISTEMATKA RENJASistematika penyajian dokumen Rancangan Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN


Page

9

1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA

KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN 2014 DAN


Page

10

CAPAIAN RENSTRA SKPD 2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPDSesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, adalah : Tugas Pokok : membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dibidang ketersediaan dan distribusi pangan, Penganekaragaman, serta pembinaan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan, maka Visi Kantor Ketahanan Pangan adalah “TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MANTAP”. Pada visi tersebut mengandung makna yaitu:“MANTAP” berarti:1. Terjaminnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan4. Penanganan daerah rawan pangan

Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung adanya misi.Misi Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 adalah

sebagai berikut :1. Mewujudkan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan

pangan daerahMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan menguatkan cadangan pangan daerah untuk memenuhi tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang.

2. Mewujudkan pemerataan distribusi dan akses pangan secara berkelanjutanMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan pemerataan distribusi


Page

11

pangan dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan daerahMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan menganekaragamkan konsumsi pangandaerah melaluipola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman(B2SA) masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan guna menjamin keamanan pangan daerah.Misi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk meningkatkan pengendalian mutu produk pangan untuk menjamin keamanan pangan daerah ;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya aparaturMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untukmeningkatkan tata kelola pemerintahan da sumber daya aparatur guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah :

a. Terwujudnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah

b. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerahc. Terwujud-nya peng-anekaragaman dan keamanan

pangan daerahd. Tertanganinya kasus keamanan pangane. Penanganan kerawanan pangan


Page

12

Dalam rangka mewujudkan sasaran Renstra Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 melalui strategi :1. Penyusunan dan pembuatan peta ketersediaan pangan

daerah, sentra produksi pangan lokal spesifik daerah; 2. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan

ketersediaan pangan berbahan baku lokal; 3. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan

ketersediaan pangan berbahan baku lokal; 4. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah

kabupaten dan cadangan pangan masyarakat;5. Penguatan kelembagaan cadangan pangan

pemerintah desa dan masyarakat6. Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi

pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dipasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan;

7. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan);

8. Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan;

9. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dipasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan;


Page

13

10. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan);

11. Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan;

12. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan gangguan distribusi dan akses pangan

13. Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (Data dan peta Pola Konsumsi Pangan);

14. Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat

15. Penyuluhan, Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

16. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;

17. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;

18. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

19. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;20. Penyuluhan / Pembinaan / Pelatihan keamanan pangan di

sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan anak sekolah;


Page

14

21. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;

22. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);23. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan;24. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan

keamanan pangan kabupaten;25. Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten

Pengembangan sistem isyarat dini;26. Penguatan kelembagaan untuk Pencegahan dan

penanganan rawan pangan;27. Penangulangan kerawanan pangan;28. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan.

Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi Kantor Ketahanan Pangan yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2014 dapat tercapai.


Page

15

1. Sasaran Strategis 1:Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan terjangkau pada LPG dan Gapotan (KK-1)Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Pengembangan cadangan pangan ini dijabarkan ke dalam 2 (dua) sub indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan seperti Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.Sub. Indikator Kinerja tersebut adalah : a. Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM)b. Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Pembelian

Gabah (LPG)

Tabel 3.2Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)KK. 1. Indikator Kinerja Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan terjangkau pd LPG dan Gapotan

No. Nama Lembaga Alamat

Jml. Stok Pangan(ton)

Klasifikasi

1.

2.

Gapoktan PodorotoGapoktan Jogoloyo

Ds. Podoroto Kec. KesambenDs. Jogoloyo

Tidak ada stokTidak ada

Pasca Mandiri

Pasca Mandiri


Page

16

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Gapoktan Kudu BanjarGapoktan MenturoGapoktan MayanganGapoktan PundongGapoktan SugihwarasGapoktan PojokkulonGapoktan Daditunggal

Kec. SumobitoDs. Kudubanjar Kec. KuduDs. Menturo Kec. SumobitoDs. Mayangan Kec. JogorotoDs. Pundong Kec. DiwekDs. Sugihwaras Kec. NgoroDs. Pojokulon Kec. KesambenDs.Daditunggal Kec. Ploso

stokTidak ada stokTidak ada stokTidak ada stok4,92

Tidak ada stok4.526

4,39

Pasca Mandiri

Tahap Mandiri

Tahap Mandiri

Pengembangan

Pengembangan

Penumbuhan

Penumbuhan

JUMLAH TOTAL 13,836

Tabel 3.3 : Jumlah Stok pangan yang ada pada Lembaga Pembelian Gabah (LPG)

No. Nama Lembaga AlamatJml. Stok Pangan(ton)

1.

2.

3.

4.

UD Arto Moro

UD Sri Mulyo

PP Sani Jaya

UD Erwiza

Ds. Tambar Kec. JogorotoDs. Rejoagung Kec. BarengDs. Rejosopinggir Kec. TembelangDs. Keras Kec.

Gabah 200 ton

Gabah 55,8


Page

17

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

UD Metha Jaya

UD Sumber Jaya

CV Ilham

UD Soponyono

UD Sumber Rejeki

UD Sumber Makmur

UD Sugihwaras

UD Karya Tani

UD Sedulur Tani

UD Sumber Sugio

UD Setia Jaya

DiwekDs. Bendet Kec.DiwekDs. Sawiji Kec. JogorotoDs. Gongseng Kec. Megaluh

Ds. Ngumpul Kec.JogorotoDs. Darurejo Kec. PlandaanDs. Kertorejo Kec. Ngoro

Ds. SugihwarasKec. Ngoro

Ds. Kedungbetik Kec. KesambenDs. Banjaragung Kec. BarengDs.Sukorejo Kec. PerakDs. Sukorejo Kec.Perak

Gabah 24,15 ton, jagung 70 tonGabah 43,73 GKG

Gabah 40,80 ton

Gabah 35,5 ton,, Gabah 53

gabah 17,63 tonJagung 40 ton

2.Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan cadangan pangan masyarakat desa dan cadangan pangan di pekarangan (KK-2).


Page

18

Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. Cadangan pangan pemerintah yang ada di Kabupaten Jombang adalah cadangan pangan yang ada pada Bulog dengan jumlah saat ini sebesar 65,836 Ton digunakan bagi pemenuhan pangan masyarakat yang mengalami kerentanan pangan baik kronis maupun transien. Selain itu partisipasi aktif masyarakat terus dibangun agar dapat mengantisipasi terjadinya kerentanan pangan secara dini dilingkungannya.

Untuk itu, Pemerintah telah mengembangkan dan membangun lumbung-lumbung pangan masyarakat dan penguatan cadangan pangan masyarakat agar masyarakat mam pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri. Jumlah lumbung pangan yang ada di Kabupaten Jombang sejumlah 393 lumbung dengan target sesuai yang tercantum dalam RPJMD sebanyak 500 Poktan, sedangkan stok gabah yang ada pada lumbung pangan desa sebanyak 227,536 ton.Cadangan pangan terdiri dari :

- Cadangan Pangan Pemerintah : 65,836 ton- Cadangan Pangan Masyarakat :

a. Gapoktan : 13,836 tonb. LPG : 466,46 ton (Gabah)

: 110 ton (jagung) - Lumbung : 227,54 ton

- Cadangan Pangan Masyarakat : 118,13 ton

3. Sasaran Strategis 3 : Menganalisa dan menyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) (KK. 3)


Page

19

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Tersusun dan teranalisanya pola Konsumsi Pangan dan Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah.

Hasil dari Analisa Pola Konsumsi Pangan adalah Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Jombang tahun 2014. Neraca Bahan Makanan merupakan suatu analisis / pendekatan yang di desain dengan program aplikasi Perencanaan pangan wilayah guna menghitung tingkat ketersediaan pangan yang dikonsumsi penduduk dalam satu tahunnya, ketersediaan meliputi ketersediaan energy dan protein per kapita/hari.


Page

20

Tabel : 3.4 Ketersediaan Energi dan Protein berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014.

NO.KETERSEDIAAN

TARGET REALISASI

Keterangan

1.

Energi

Kal/Kap/hari 4.15 4.100 98,79%

2.Protein

Gr/Kap/hari 110 104,20 94,72%

Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang

Sasaran Strategis 4 : Tertanganinya daerah rawan pangan menuju kemandirian pangan (KK. 4)Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan ke dalam 2 (dua) Sub. Indikator Kinerja.Sub. Indikator Kinerja tersebut adalah :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Dalam rangka penurunan tingkat kerawanan pangan maka dilakukan upaya penanganan daerah rawan pangan, pengembangan lumbung pangan dan pengembangan cadangan pangan daerah baik cadangan pangan masyarakat maupun cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dilaksanakan pengembangan desa madiri pangan dengan cara


Page

21

pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal di pedesaan.

Dalam rangka penurunan tingkat kerawanan pangan maka dilakukan upaya penanganan daerah rawan pangan, pengembangan lumbung pangan dan pengembangan cadangan pangan daerah baik cadangan pangan masyarakat maupun cadangan pangan daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda yaitu : 1. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; 2. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah serta mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya jumlah desa mandiri pangan yang dilaksanakan pada desa-desa dengan kategori miskin maka diharapkan ketahanan pangan dapat lebih mantap. Berdasarkan peta rawan pangan yang telah dibuat Kantor Ketahanan Pangan tahun 2010 terdapat 8 (delapan) desa agak rawan pangan.

Dari 8 Desa agak rawan pangan yang ada di Kabupaten Jombang ada 4 (empat) desa yang mendapat alokasi kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan mulai tahun 2010 s/d tahun 2013 yaitu : Ds. Gedongombo, Ds. Pandablole Kec.


Page

22

Ploso, Ds. Gebangbunder Kec.Plandaan dan Ds. Genenganjasem Kec. Kabuh. Untuk Tahun 2014 kegiatan desa mandiri pangan, difokuskan untuk pemetaan daerah rawan pangan berupa peta rawan pangan.

Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan mendapat alokasi anggaran APBD Kabupaten pada kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1(satu) Desa yaitu Desa Munungkerep Kec. Kabuh, bantuan berupa ternak ayam buras sebanyak 500 ekor dan bibit lele sebanyak 75.000 ekor serta pakan 19 zak.

1. Sasaran Strategis 5 : Makin berkurangnya balita gizi kurang didaerah rawan pagan (KK.5)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Terlaksananya sistem kewaspadaan pangan dan gizi di wilayah dengan mengembangkan sistem informasi dan deteksi dini terhadap setiap gejala kerawanan pangan dan gizi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Penanganan daerah rawan pangan bagi balita gizi kurang dengan cara pemberian bantuan bahan pangan pada balita gizi kurang bagi keluarga miskin untuk menambah asupan pangan pada Balitanya. Jenis bantuan berupa : gula 3 kg, kacang ijo 3 kg, susu 200 gr sebanyak 5 kotak, telur ayam 5 kg dan beras 5 kg. Pemberian bantuan tersebut dialokasikan sebanyak 14 (empat belas) desa yaitu : Ds. Jantiganggong Kec. Perak, Ds. Plosogenuk Kec. Perak, Ds. Kepuhkajang Kec. Perak, Ds. Sukorejo Kec. Perak, Ds. Jogoroto, Ds. Mayangan Kec. Jogoroto, Ds. Sambirejo Kec. Jogoroto, Ds. Keras Kec. Diwek, Ds. Kedawong Kec. Diwek, Ds. Watugaluh Kec. Diwek, Ds. Kesamben Kec. Ngoro, Ds. Tanjungwadung Kec. Kabuh, Ds.


Page

23

Manduro Kec. Kabuh dan Ds. Sukodadi Kec. Kabuh. Untuk pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2014 diberikan bantuan berupa susu @200gr sebanyak 4 unit; telur ayam 4 kg; tepung jagung 4 kg; kacang ijo 4 kg dan gula 4 kg. Pemberian bantuan sosial tersebut dialokasikan pada 14 desa, yaitu : Ds. Kwaron, Ds. Diwek, Ds. Jatipelem, Ds. Sawiji, Ds. Janti, Ds. Ngumpul, Ds. Sumbermulyo, Ds.Keras, Ds.Watugaluh, Ds.Kedawong, Ds. Kesamben,Ngoro, Ds.Tanjungwadung, Ds. Sukodadi dan Ds. Jatingganggong.

2. Sasaran Strategis 6 Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagii masyarakat. (KK. 6)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu terlaksananya koordinasi kebijakan perberasan.

Keluaran dari koordinasi kebijakan perberasan ini adalah tersosialisasinya Instruksi Presiden No. 03 tahun 2012 tentang Kebijakan harga gabah sesuai dengan HPP.

Hasil yang ingin dicapai adalah terkoordinasinya harga pangan terutama gabah, beras yang mengacu pada Inpres No. 3 tahun 2012 tentang perberasan.

Manfaat koordinasi kebijakan perberasan adalah : masyarakat dapat mengetahui harga gabah, beras ditingkat petani dan tingkat penggilingan sehingga masyarakat khususnya petani dapat menjual hasil produksinya sesuai dengan HPP yang akan berdampak (impact) pada kesejahteraan petani semakin meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan ekonomi pedesaan. Sosialisasi dilaksanakan sekali dalam setahun pada saat menjelang


Page

24

panen raya. Pelaksanaan koordinasi perberasan dilaksanakan sekali dalam satu tahun yaitu pada saat panen raya.

3. Sasaran Strategis 7 : Tercapainya peningkatan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi dan menurunkan konsumsi beras per kapita per tahun. (KK. 7)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

a.Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)b.Diversifikasi pangan

A. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk mengetahui perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan angka kecukupan / survey konsumsi di Kabupaten Jombang seperti tercantum pada tabel berikut.Tabel : 3.5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun

2011 s/d 2014

NO.SKOR PPH

Tahun TARGET REALISASI

Prosentase


Page

25

1. 2011 78,4 89,50 114,16

2. 2012 83,8 81,70 97,50

3. 2013 89,2 85,90 96,30

4. 2014 82 79,5 96,95Sumber data : Kantor Ketahanan Pangan Kab. Jombang

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh berdasarkan hasil survey konsumsi tahun 2013 di 30 desa dari 10 kecamatan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Jombang : desa pulo lor, kepanjen, plandi2. Kecamatan Bandar Kedung Mulyo : desa gondangmanis,

karangdagangan, brodot3. Kecamatan Plandaan : desa tondowulan, klitik, plabuhan4. Kecamatan Ngoro : desa banyuarang, rejoagung,

sugihwaras5. Kecamatan Wonosalam : desa jarak, wonosalam,

galengdowo6. Kecamatan Diwek : desa grogol, kedawung, balongbesuk7. Kecamatan Mojoagung : desa kademangan, murukan,

tejo8. Kecamatan Kabuh : desa sumbergondang,

tanjungwadung, sumberingin9. Kecamatan Megaluh : desa sumberagung, sidomulyo,

dukuh arum10. Kecamatan Ploso : desa ploso, daditunggal,jatibanjar

Target indikator pemenuhan kecukupan protein hewani tahun 2013 sebesar 45,73 gr/kapita/hari dan teralisasi sebesar 44,2


Page

26

gr/kapita/hari. (96,65). Sedangkan kecukupan kalori tahun 2013 sebesar 1.804 gr/kapita/hari.Tabel 3.6 : Tercukupinya konsumsi energi dan protein per kapita per hariNo.

Indikator

Realisasi th. 2013

Target th. 2014

Realisasi th. 2014

Prosentase

1. Konsumsi energy per kapita/ hari

1.804 kal/kap/hr

1.875 kal/kap/hr

1.772,7 kal/kap/hr

94,54 %

2. Konsumsi protein per kapita / hari

44,2Gr/kapita/hr

47,0Gr/kapita/hr

50Gr/kapita/hr

106,38 %

Untuk mendukung kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Tahun 2013 Kantor Ketahanan Pangan melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah :

- Lomba Cerdas Cermat antar kelompok wanita P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dan kelompok wanita KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dengan Juara :

Juara I : Inayatul KH (P2KP Dahlia, Catak Gayam)Juara II : Endang Kus (KRPL Keras)Juara III : Sri Winarsih (P2KP, Manguran)

A. Diversifikasi PanganDalam pencapaian Percepatan Diversifikasi Pangan dilakukan beberapa kegiatan :


Page

27

- Pemberian Makanan non beras kepada peserta bakti social di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan harapan bisa membiasakan mengkonsumsi makanan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), Hal ini merupakan bentuk pengenalan pangan local atau dengan istilah SERAMA SERAPO (Sehari Ora Mangan Sego Ora Opo-opo), selain pemberian makanan non beras juga membuat surat edaran himbauan kepada seluruh SKPD di Kabupaten Jombang untuk menyuguhkan snack pada saat ada event-event yang mengundang masyarakat.

- Sosialisasi Pengembangan Kantin Sekolah dengan diikuti 50 Peserta dari 50 Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Jombang yang ditindaklanjuti dengan pemberian bahan praktek pada 5 (lima) kantin sekolah yaitu : SMP 3 Jombang, SD Jombatan 5, SMKN 3, SDN Pulo 1, MI Muhammadiyah, masing - masing sekolah mendapat bantuan bahan pangan lokal a.l : gula pasir, telur ayam, mie jagung, minyak goreng, kedelai, margarin, tepung sukun, tepung talas, tepung ubi ungu, tepung kasava.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :- Meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan

pemanfaatan pekarangan dan pemahaman tentang olahan pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) .

- Meningkatkan pemahaman di lingkup instansi pemerintahan untuk mencintai, merubah dan membiasakan mengkonsumsi makanan lokal yang


Page

28

beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

- Meningkatkan pengetahuan bagi guru dan pengelola kantin sekolah juga anak didik untuk merubah kebiasaan mengkonsumsi makanan instant dan membiasakan, mencintai makanan lokal untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) di lingkup sekolah masing-masing.

- Mengetahui tingkat keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat desa maupun masyarakat kota yang dicerminkan melalui hasil pencapaian skor PPH.

- Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah: (1) belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan cenderung fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya beli.

4. Sasaran Strategis 8 : Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun (KK.8)


Page

29

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi Indikator Kinerja yaitu : Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif.

Ketergantungan konsumsi pada padi-padian terutama beras sebagai pangan pokok masih sangat tinggi, sedangkan pemanfaatan sumber–sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.

Hal ini didukung oleh kajian para pakar gizi yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Jombang baik di perkotaan atau pedesaan dan pada berbagai golongan pendapatan, hanya memiliki satu pola pangan pokok yaitu beras dan mie (terigu). Melihat kondisi tersebut, maka upaya perbaikan konsumsi pangan dan gizi mutlak dilakukan, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu 1) dimensi fisik berupa penyediaan pangan sumber karbohidrat non beras, protein, vitamin dan mineral; 2) dimensi ekonomi berupa peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan; dan 3) dimensi kesadaran gizi berupa aspek edukasi/ pendidikan/promosi gizi khususnya sejak usia dini.

Melihat kondisi tersebut diatas Kantor Ketahanan Pangan melakukan pendekatan melalui :a) Sosialisasi Pangan Lokal pada peserta murid SD/MI di

beberapa sekolah serta pada panti asuhan yaitu :- SDN Segodo Rejo Kecamatan Sumobito Jumlah 137 Anak - SDN Munung Kerep Kecamatan Kabuh 165 Anak- SDN Tambar Kecamatan Jogoroto Jumlah 120 Anak - SDN Jombang IV Kecamatan Jombang Jumlah 78 Anak - Panti Asuhan Muhammadiyah kecamatan Jombang jumlah

82 anak- Panti Asuhan Abi Huroiroh Glagahan Kecamatan Perak

Jumlah 49 Anak Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015

Page

30

- Panti Asuhan Putra Islam Jagalan Kecamatan Jombang jumlah 35 Anak

- Panti Asuhan Al-Thohir Kecamatan gudo Jumlah 28 Anak - Panti Asuhan Minhajul Abidin Kecamatan Jogoroto Jumlah

106 Anak- Panti Asuhan Al- Chosi’ah Kecamatan Ngoro Jumlah 100

Anak b) Kegiatan Gelar Pangan Tradisional Festival Apem dalam

rangka menyongsong Bulan suci Ramadhan dengan peserta sebanyak 50 peserta, kelompok Wanita P2KP dan Kelompok wanita KRPL Se- Kabupaten Jombang dan Masyarakat.

c) Festival Makanan Khas Daerah tingkat Bakorwil Bojonegoro bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, dengan mendapat Juara II.

d) Lomba Cipta Menu Tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Tujuan : a) Meningkatkan motivasi siswa/siswi SD/MI dan santri di

panti asuhan untuk memanfaatkan bahan pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) sebagai makanan dan minuman sehat dan menerapkannya dalam konsumsi sehari-hari baik dirumah maupun di sekolah sebagai bagian dari upaya pengenalan pangan lokal dan perbaikan gizi anak sekolah serta menambah nilai plus pada bahan pangan lokal.

b) Meningkatkan partisipasi dan pemahamann kelompok wanita, organisasi di lingkup pemerintah maupun


Page

31

swasta, masyarakat tingkat desa sampai masyarakat tingkat kota dalam penyediaan sumber pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.

SASARAN :Sasaran dari program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Kegiatan Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif dalam pelaksanaan kegiatan adalah meningkatnya siswa/siswi di setiap sekolah di mulai dari usia dini, santri-santri di panti asuhan dan masyarakat dari tingkat desa sampai masyarakat kota serta organisasi sudah memahami akan pentingnya ketersediaan dan distribusi konsumsi pangan lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA ).

5.Sasaran Strategis 9 : Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen KK.9)Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

a) Uji Laboratorium dan Keamanan Panganb) Peningkatan Mutu dan Keamanan Panganc) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Pertanian.Dengan penanganan keamanan pangan segar

diharapkan makanan yang dikonsumsi masyarakat merupakan makanan sehat, aman dan halal. Untuk itu sosialisasi kepada


Page

32

masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pangan segar yang aman dikonsumsi.

Penanganan keamanan pangan adalah salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan dan yang diduga dapat membahayakan kesehatannya dengan melakukan pemantauan terhadap keamanan pangan segar dari bahaya misalnya residu pestisida,bakteri, formalin dan lain sebagainya.a. Sub. Indikator Kinerja Uji Laboratorium dan Keamanan

PanganTujuan dari uji laboratorium ini adalah :

- Mendorong peran serta dan kepedulian sekolah maupun pengawas sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap jajanan yang akan dikonsumsi siswanya sehingga mutu kemanan pangannya terjamin.

- Mengetahui secara dini keamanan pangan segar sebelum dikonsumsi masyarakat.

Pendekatan kegiatannya pada tahun 2013 melalui :- Mengadakan uji laboratorium jajanan anak sekolah

sebanyak 120 sampel- Mengadakan uji laboratorium pangan olahan di produsen

dengan sampel sebanyak 30- Mengadakan uji laboratorium pangan segar sebanyak 50

sampel. Sedangkan untuk detail pelaksanaan kegiatan pada

tahun 2014 adalah melaksanakan uji untuk makanan segar sebanyak 65 sampel di 4 kecamatan. Dengan rincian pengambilan sampel :1. Kecamatan Megaluh : 20 sampel


Page

33

2. Kecamatan Sumobito : 15 sampel3. Kecamatan Kesamben : 15 sampel4. Kecamatan Mojoagung : 15 sampel

Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan untuk petani dan pedagang pangan segar sebanyak 250 peserta di 4 kecamatan. Dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa seluruh parameter yang diuji berada di bawah ambang batas minimum penggunaan residu. Sehingga disosialisasikan metode pemakaian hygeine personal, serta dihimbau untuk para pelaku industri pangan segar tidak menggunakan pestisida melebihi batas ambang penggunaan.

b. Peningkatan Mutu dan Keamanan PanganSasaran dari sosialisasi Peningkatan Mutu dan

Keamanan Pangan adalah berkembangnya masyarakat, kader posyandu atau keluarga, terutama keluarga balita dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk MP-ASI dan meningkatkan sumber pangan disetiap rumah tangga sehingga dapat mewujudkan cadangan pangan, gerakan sadar pangan dan gizi secara optimal dengan lingkungan tempat tinggal keluarga.

Terlaksananya sosialisasi makanan pendamping ASI berbahan baku lokal MP-ASI (Makanan Pendamping ASI) dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi kader posyandu/ibu balita dalam mengembangkan teknologi MP-ASI berbahan baku lokal. Pelaksanaan sosialisasi di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kec. Diwek, Ploso dan Kec. Perak. Peserta


Page

34

kegiatan ini adalah sebanyak 600 kader posyandu. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014 merupakan kesinambungan dari pelaksanaan kegiatan tahun 2013 dengan lokasi pelaksanaan di 3 kecamatan yaitu Kec. Kudu, Ngusikan dan Kabuh.

c. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil PertanianDalam capaian Sub. Indikator Kinerja ini dilakukan beberapa bentuk kegiatan yaitu : Pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian dengan jumlah peserta 30 UKM sebanyak 4 kali.

Pertemuan calon penerima bantuan yaitu sebanyak 25 orang dari kelompok UKM Pangan olahan dan paguyuban pedagang keliling di wilayah kecamatan Ploso.

Pemberian bantuan berupa perlengkapan hygienis dan stiker 3 B kepada 30 UKM Pangan olahan

Pemberian bantuan pada paguyuban pedagang keliling berupa 1 unit tempat pembuatan es gream , 1 unit cetakan es potong, 30 unit rombong, 10 unit penggilingan tahu, 10 unit kompor bros, 10 paket wajan penggorengan, serok dan sutil.

Penjelasan diatas merupakan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2013, sedangkan untuk tahun 2014 pelaksanaan kegiatan merupakan kesinambungan dari kegiatan pada tahun 2013. Antara lain pembinaan kelompok UKM sebanyak 30 di Kabupaten Jombang. Serta pemberian bantuan peralatan kepada paguyuban pedagang di Kec. Ploso,


Page

35

yaitu berupa 1 unit etalase, 1 unit sealler, 2 unit alat pembuatan ice cream dan 9 unit rombong pentol.

6. Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan pangan (KK.10)

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Ketahanan Pangan mengidentifikasi Indikator Kinerja yaitu

: Optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai lembaga koordinasi lintas sector sampai tingkat desa.

Dalam rangka melaksanakan strategi tersebut, kebijakan yang diambil adalah : melaksanakan rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

Dewan Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan, merumuskan serta mengawal implementasi kebijakan ketahanan pangan dalam mewujudkan pemantapan ketahanan pangan.Hasil Komitmen yang telah dibuat dalam mendukung pencapaian sasaran ketahanan pangan adalah :a. Anggota Dewan Ketahanan Pangan berperan aktif dalam

melaksanakan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan dengan mendorong dan mengawal pencapaian surplus beras 10 juta ton, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula dan daging sapi.

b. Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan sekaligus menurunkan konsumsi beras 1,5 % per tahun melalui : Pemanfaatan pekarangan sebagai Kawasan Rumah


Page

36

Pangan Lestari (KRPL), promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal.


Page

37

c. Mengalokasikan anggaran yang memadai dan menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai peningkatan produksi pangan pokok.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta SKPD Lintas Sektor, Camat, Kepala Desa Se – Kabupaten Jombang selaku anggota Dewan Ketahanan Pangan, dengan nara sumber Prof. DR. Nuhfil Fanani dari Universitas Brawijaya Malang.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran

NO.

SASARAN STRATEGIS

(SS)

NO.IKU

Indikator Kinerja

Realisasi

2012 2013 20141. Meningkatkan

ketersediaan dan distribusi Pangan terjangkau pd LPG dan Gapotan

1 Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

5 Lembaga

12 Lembaga

12 Lembaga

2. Meningkatkan cadangan pangan masya-rakat desa dan cadangan pangan di pekarangan

2 Jumlah cadangan pangan

-Ketersediaan Energi (Kalori/kapita/hr)-Ketersediaan Protein(Kalori/kapita/hr)

4.293

115,11

4.312

100,53

4.100

104,20

3. Menganalisa dan menyusun

3 Penyusunan data ketahanan pangan dan

12 expl 12 expl 12 expl

Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Thn 2015

Page

38

konsumsi suplay pangan

rencana kebutuhan pangan

4. Tertanganinya daerah rawan pangan menuju kemandirian pangan

4 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

2 Desa 1 Desa 1 Desa

5. Makin berkurang-nya balita gizi kurang didaerah rawan pagan

5 Pembinaan dan pemantauan SKPG

14 Desa 14 Desa 14 Desa

6. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat

6 Koordinasi Kebijakan Perberasan

1 kali 1 kali 1 kali

7. Tercapainya pening-katan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi dan menurunkan konsumsi beras per kapita per

7 Skor Pola Pangan Harapan

81,79 85,90 79,50


Page

39

tahun

8. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun.

8 Penurunan Konsumsi Beras

2 % 2 %2 %

9. Meningkatkan penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen

9 Uji laboratorium Mutu dan keamanan pangan daerah

120 sampel

200 sampel

65 sampel

10. Meningkatkan efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan pangan.

10 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

1 kali 1 kali 1 kali

2.2 Analisis Kinerja Kantor Ketahanan Pangan * Standart Pelayanan Minimal (SPM)Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 5/Permentan/OT.140/12


Page

40

/2010 tentang Standart Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan Propinsi dan Kota, Target capain SPM sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Dengan indicator kinerja : a. Ketersediaan energy dan Protein perkapita 90 % pada tahun

2015b. Penguatan Cadangan Pangan 60 % pada tahun 2015

2. Distribusi dan Akses Pangan :a. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

90 % pada tahun 2015b. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % tahun 2015

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % pada tahun

2015b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % pada

tahun 20154. Penanganan Kerawanan Pangan :

a. Penanganan daerah rawan pangan 60 % pada tahun 2015.Pencapaian kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan yang telah dicapai oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang tahun 2014 :

1. Ketersediaan dan Cadangan PanganDengan indicator kinerja :


Page

41

2. Ketersediaan energy 4.000 energi (Kal/kap/hari) dengan perincian Ketersediaan Nabati 3.741 (Kal/kap/hari) dan hewani 259 Kal/kap/hr.Ketersediaan Protein 101,46 dengan perincian Nabati 66,33 Gr/Kap/hr dan hewani 35,14 Gr/Kap/Hr.

3. Penguatan Cadangan Pangan tercapai 111,2 % karena Kabupaten Jombang mengalami surplus Pangan

b. Distribusi dan Akses Pangan :a. Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

tercapai 152 %.b. Stabilitas harga dan pasokan pangan

c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan :a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79,5 %. b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

d. Penanganan Kerawanan Pangan :a. Penanganan daerah rawan pangan tercapai 34,04 %

Bentuk kegiatan penanagan rawan pangan adalah Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

* Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008

Adalah : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita dengan indikator Angka Konsumsi Rumah Tangga per kapita dengan capaian pada tahun 2011 adalah sebesar 80,35 %

* MDG s ( Millenium Development Goals)


Page

42

Indikator MDG s ( Millenium Development Goals) bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang adalah penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Rawan Pangan. Implementasi dari MDG s ( Millenium Development Goals) bidang Ketahanan Pangan dengan bentuk kegiatan :- Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan tingkat capaian 6 Desa

pada tahun 2014 dengan Prosentase 75 %- Penanganan Daerah Rawan Pangan.- Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat dengan tingkat capaian 393 lumbung.- Penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan (LUEP) dengan tingkat

capaian 12 Gapoktan sampai dengan tahun 2014.- Diversifikasi Konsumsi Pangan , dengan tingkat capaian 80 % ,

Impelementasi dari Indikator ini adalah kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Sasaran kegiatan ini adalah kelompok wanita (Dasa Wisma) sebanyak 66 Desa, dengan dukungan dana dari APBN (Tugas Pembatuan Propinsi) dan APBN Perubahan, disamping itu juga pemanfaatan kebun percontohan sekolah dan pemberian bantuan bahan Pangan local yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman pada anak sekolah SD/MI.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan


Page

43

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Ketahanan Pangan Tahun 2014 dari target/sasaran sebesar 100% yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, s/d bulan Desember 2014 telah terealisasi sebesar 96,70 %. Isu Strategis dalam pemantapan ketahanan pangan :Berdasarkan hasil analisis pelayanan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:1. Lumbung pangan masyarakat/desa sudah ada namun secara

kuantitas dan kualitas masih rendah;2. Belum stabilnya harga bahan pangan khususnya pada saat panen

raya dan paceklik ;3. Pada saat paceklik (tidak ada panen) masyarakat daerah rawan

pangan kesulitan memperoleh bahan pangan4. Tingkat ketergantungan pangan asal beras masih tinggi.5. Masih didominasinya sumber-sumber bahan pangan tertentu

sebagai sumber energi dan protein6. Tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat yang masih

cukup rentan7. Masih tingginya peredaran pangan yang tidak aman untuk

dikonsumsiDari penjabaran permasalahan Kantor Ketahanan Pangan dapat ditarik isu – isu strategis sebagai berikut:

1. Pemberlakuan SPM Ketahanan Pangan, yang harus dinaklanjuti didaerah;


Page

44

2. Kelembagaan Pangan (lumbung pangan) perdesaan belum dapat berkembang dan berperan secara optimal;

3. Stabilitas harga pangan masih belum optimal ;4. Akses Pangan untuk daerah rawan pangan masih rendah;5. Belum otimalnya diversifikasi produk pangan lokal ;6. Belum optimalnya diversifikasi sumber bahan pangan nasyarakat ;7. Masih rendahnya tingkat mutu dan keamanan pangan ;8. Masih banyaknya penggunaan bahan adiktif yang berpengaruh

pada keamanan pangan ;9. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan local

cenderung menurun.10. Penyusunan dan pembuatan peta ketersediaan pangan daerah,

sentra produksi pangan local spesifik daerah ;11. Pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan

ketersediaan pangan berbahan baku local ;12. Pengembangan Cadangan pangan pemerintah daerah

kabupaten dan cadangan pangan masyarakat ;13. Penguatan kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa

dan masyarakat ;14. Pengumpulan, pemantauan dan pengolahan data/informasi

pasokan, ketersediaan, harga pangan di tingkat produsen dan konsumen di pasar besar dan menengah, distribusi dan akses pangan ;

15. Mengidentifikasi wilayah yang sering mengalami kelangkaan pasokan pangan dan daerah yang masyarakatnya mengalami kesulitan akses pangan (rawan pangan) ;


Page

45

16. Menyediakan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan ;

17. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan ;

18. Penyediaan data pendukung konsumsi pangan (data dan peta Pola Konsumsi Pangan) ;

19. Peningkatan PKS (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat ;

20. Penyuluhan, Pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan ;

21. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan ;

22. Pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan ;

23. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat ;24. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ;25. Penyuluhan / pembinaan / pelatihan keamanan pangan di

sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar dan penjual jajanan anak sekolah ;

26. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil / rumah tangga pada kelompok produsen ;

27. Pembinaan penerapan standart Batas Minimum Residu (BMR) ;28. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan ;


Page

46

29. Pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten ;

30. Fasilitasi sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten ;31. Pengembangan system isyarat dini ;32. Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan

rawan pangan 33. Penanggulangan kerawanan pangan ;34. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan .

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka pencapaian indikator tersebut beberapa tantangan dalam pengelolaan Kantor Ketahanan Pangan adalah1. Lemahnya pengawasan terhadap BTP yang tidak dianjurkan beredar

di masyarakat ;2. Ketersediaan pangan dari produsen terkendala hasil yang tidak pasti

dikarenakan faktor alam ;3. Ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi produksi, distribusi

dan konsumsi pangan ;4. Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

pangan ;

5. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan ;

6. Tingkat konsumsi beras masih tinggi ;7. Masih tingginya peredaran pangan yang tidak aman untuk

dikonsumsi masyarakat ;8. Masih adanya desa rawan pangan dan gizi.


Page

47

Dari beberapa tantangan tersebut Kantor Ketahanan Pangan memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan yang ada, dengan langkah sebagai berikut :

1. Adanya sinergitas dinas lintas sektor terkait produksi pangan untuk mencukupi ketersediaan pangan ;

2. Menurunkan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian sumber protein hewani dan nabati sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sampai tahun 2018 sebesar90 % ;

3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbahan baku lokal ;

4. Mengoptimalkan kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ;

5. Meningkatkan pembinaan pada UKM pangan olahan tentang keamanan pangan pada produknya ;

6. Melaksanakan Uji laboratorium pangan segar yaitu pada buah dan sayur, agar aman dikonsumsi masyarakat.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan


Page

48

pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan.Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian secara keseluruhan. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi dan misi RPJMN Tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan lima agenda utama pembangunan Ketahanan Pangan nasional yaitu : 1. Memantapkan ketersediaan pangan yang mandiri dan berlanjut

dengan :a. Membangun sistem agribisnis pangan: hulu-hilir, menciptakan

nilai tambah, berbasis ekonomi pedesaanb. Menjamin ketersediaan pangan melalui stabilitas produksi pangan

(tanaman pangan, ternak, ikan)

c. Menetapkan komoditas unggulan wilayah sesuai potensi agroekologi dan peluang pasar

d. Mengembangkan cadangan pangan (di tingkat rumahtangga, desa, Kabupaten dst)

e. Memanfaatkan lahan marginal dan terlantar untuk pengembangan pangan lokal (umbi-umbian)

f. Melancarkan akses petani terhadap sarana produksi (benih, bibit,

pupuk/ pestisida organik dan pengembangannya).


Page

49

2. Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga:a. Menerapkan sistem distribusi pangan yang efisien b. Menjaga stabilitas dan keberlanjutan pasokan bahan pangan di

setiap wilayah / kecamatan di Kabupaten Jombang.c. Meningkatkan Aksesibilitas Rumahtangga terhadap Pangan:

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan Peningkatan efektifitas program raskin Penguatan lembaga pengelolaan pangan di pedesaaan

d. Menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar dan atau Pasar murah

e. Mengembangkan jejaring informasi harga dan pasar yang dapat Diakses melalui media elektronik berbasis website

3. Mempercepat Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal:

a. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan konsumsi dan gizi keluarga

a. Mengembangkan aneka pangan olahan berbasis sumberdaya lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan: mengembangkan teknologi pengolahan pangan

b. Meningkatkan peran kelembagaan lokal: PKK, Dasa Wisma, Wanita Tani, Posyandu, dll dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi

c. Meningkatkan promosi dan sosialisasi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi à pangan beragam, gizi seimbang dan aman


Page

50

e. Mengembangkan makanan pendamping ASI dan pemberian makanan tambahan anak sekolah.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang telah ditetapkan pada RPJMN 2010 – 2014 yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang kelima, program prioritas tersebut memiliki 6 (enam) substansi utama yaitu : 1. Lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian

dilaksanakan dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian lahan baru dan optimalisasi penggunaan lahan terlantar;

2. Infrastruktur, dilaksanakan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan jaringan listrik serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-

3. daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;

4. Penelitian dan pengembangan bidang pertanian dalam menciptakan benih unggul dan penelitiannya;

5. Investasi pangan, pertanian dan industri pedesaan berbasis pangan lokal, penyediaan pembiayaan dan subsidi yang menjamin ketersediaan benih unggul, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau;

6. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman melalui Pola Pangan Harapan (PPH)

7. Pengambilan langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistim pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.


Page

51

Dengan mengacu dan berpedoman pada tema RKP tahun 2014 serta 6 (enam) prioritas nasional, maka pembangunan Ketahanan Pangan lebih ditekankan pada penanganan beberapa isu strategi, yaitu :

1. Ketersediaan PanganKetersediaan pangan disini meliputi Pangan Nabati ( padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan tebu), sedangkan pangan Hewani ( daging sapi, daging ayam, telur, susu dan ikan).

2. Pemberdayaan Lembaga Ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat melalui :a. Pengadaan cadangan pangan dalam bentuk cadangan beras

yang mengutamakan dari produk petani lokal.b. Penyaluran cadangan pangan dalam rangka penanggulangan

keadaan darurat dan penanganan kerawanan pasca bencana.c. Cadangan pangan untuk stabilitas harga ditingkat produsen

untuk komoditas strategis.d. Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat. e. Stabilitasi harga produk pertanian dan pengembangan

produk turunannya.f. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas

kelembagaan pangan.g. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay pangan.

3. Stabilitas harga pangan, bertujuan untuk mengamankan pasokan pangan pokok masyarakat oleh produsen dan mengamankan konsumsi pangan oleh konsumsen dengan harga terjangkau serta untuk mendorong stabilitas harga gabah/beras ditingkat petani.

4. Cadangan PanganRencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan Thn 2015

Page

52

5. Penganekaragaman dan Pola Konsumsi Pangan6. Keamanan Pangan 7. Kemiskinan dan Kerawanan Pangan

Berdasarkan arah, strategi dan kebijakan serta 6 prioritas pembangunan Ketahanan Pangan, maka kebijakan – kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang di arahkan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2014 – 2018 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan daerah dengan periode lima tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Jombang terpilih.

RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2009. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2014-2018. Tema tersebut direfleksikan melalui visi

“TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN DAERAH YANG MANTAP”. Pada visi tersebut mengandung makna yaitu:

“MANTAP” berarti:1. Terjaminnya ketersediaan dan cadangan pangan daerah2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan4. Penanganan daerah rawan pangan

Dalam mendukung terwujudnya visi maka perlu didukung adanya misi.Misi Kantor Ketahanan Pangan tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :


Page

53

1. Mewujudkan ketersediaan pangan dan penguatan cadangan pangan daerahMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan ketersediaan pangan dan menguatkan cadangan pangan daerah untuk memenuhi tingkat konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang.

2. Mewujudkan pemerataan distribusi dan akses pangan secara berkelanjutanMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan pemerataan distribusi pangan dan mempermudah akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan daerahMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk mewujudkan menganekaragamkan konsumsi pangandaerah melaluipola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman(B2SA) masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian mutu produk pangan guna menjamin keamanan pangan daerahMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untuk meningkatkan pengendalian mutu produk pangan untuk menjamin keamanan pangan daerah ;

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan sumber daya aparaturMisi tersebut mengandung makna bahwa Kantor Ketahanan Pangan bertekad untukmeningkatkan tata kelola pemerintahan da sumber daya aparatur guna menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat.


Page

54

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana yang dihasilkan pada Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Kantor Ketahanan Pangan sesuai dengan visi Misinya adalah sebagai berikut :1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah ;2. Mesujudkan distribusi dan akses pangan yang berkelanjutan ;3. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat ;4. Terwujudnya keamanan dan mutu produk pangan ;5. Penganan Daerah rawan Pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Ketahanan Pangan3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015 adalah sebagai berikut :1. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang

partisipatif, transparan, sistematis, terpadu dan komprehensif ;2. Terciptanya efektivitas dan efisiensi proses perencanaan

pembangunan daerah;3. Meningkatnya wawasan dan kemampuan teknis aparat

perencana;


Page

55

4. Meningkatnya pelayanan yang baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan;

5. Berfungsinya lembaga perencana sebagai leader dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

6. Berfungsinya lembaga perencana sebagai basis data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

7. Terwujudnya sinergitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;

8. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan fungsi sarana dan prasarana pendukung perencanaan pembangunan;

9. Adanya sinkronisasi dan keselarasan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pusat.

3.2.2 SasaranSasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam

rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Renja Kantor Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan cadangan pangan daerah ;2. Terjaminnya distribusi dan akses pangan daerah ;3. Terwujudnya penganekaragaman dan keamanan pangan

daerah ;4. Penanganan Kerawanan Pangan.

3.3 Program dan Kegiatan


Page

56

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Daerah Tahun

2015 dalam upaya mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018, pencapaian MDGs, pengentasan kemiskinan, dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

b. Rekapitulasi program dan kegiatanProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Ketahanan

Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut .

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 25.800.000,- Keluaran : Tersedianya pembayaran honorarium Pegawai

tidak tetap sebanyak 3 (tiga) orang dengan perincian lulusan SLTA 2 (dua) orang dan lulusan SLTP 1 (satu) orang

Hasil : Meningkatnya Kinerja pelayanan SKPDb. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 184.520.000,- Keluaran : Tersediannya jasa komunikasi (telepon dan

SPIDI), sumber daya ,Terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional Roda 4, Terbayarnya pajak kendaraan roda 2, tersedianya penyedia jasa administrasi keuangan sebanyak 14 orang, Tersedianya Alat


Page

57

Tulis Kantor, Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan, Tersedianya kebutuhab barang bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM)non Subsidi kendaraan Roda 4, Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi kendaraan roda 2, Tersedianya minum karyawan/karyawati, snack tamu, terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar

Daerah, Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan, Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

Hasil : Meningkatnya Kinerja pelayanan SKPD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatura. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 12.000.000,- Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional roda 4 dan roda 2. Hasil : Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD

b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 18.400.000,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan

peralatan gedung Kantor secara bertahap Hasil : Meningkatnya kinerja pelayanan SKPD


Page

58

c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor bangunan pendukungnya Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 530.000.000,-

Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan secara berkala peralatan gedung.

Hasil : Meningkatnya kinerj pelayanan SKPD

d. Pemeliharaan rutin/berkala sedang/berat sarana dan prasarana gedung Kantor Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 7.200.000,- Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan secara berkala

peralatan gedung kantor Hasil : Meningkatnya Kinerja pelayanan SKPD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

Masukan : Tersedianya dana Rp. 4.200.000,- Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga

sebanyak 24 unit Hasil : Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana

SKPD

4. Program Perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPDa. Penyusunan rencana Kerja SKPD

Masukan : Tersedianya dana Rp. 8.500.000,-


Page

59

Keluaran : Tersusunya Dokumen Rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan Kab.Jombang

Hasil : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Penggannggaran SKPD

b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD Masukan : Tersedianya Dana Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) SKPD

Hasil : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pengganggaran SKPD

c. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Masukan : Tersedianya Dana Rp. 5.000.000,- Keluaran : Tersusunya Dokumen Laporan Keuangan

Semester dan Prognosis serta tersusunnya laporan realisasi anggaran

Hasil : Meningkatnya Konsistensi perencanaan dan Pengganggaran SKPD.

5. Program Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangana. Penyusunan data Ketahanan Pangan dan Rencana Kebutuhan

Pangan Daerah Masukan : Tersedianya dana Rp. 50.000.000,- Keluaran : tersedianya data baku pangan daerah,

terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dan terlaksananya penilaian Adi Karya Pangan Nusantara (APN)


Page

60

Hasil : Tercapainya Ketersediaan energy 2.400 kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pangan Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun.

b. Pengembangan Cadangan pangan daerah Masukan : Tersedianya dana Rp. 224.790.000,- Keluaran : Terbinanya kelompok cadangan pangan dan

tersalurnya hibah barang berupa gabah serta terlaksananya sosialisasi cadangan pangan.

Hasil : Tercapainya Ketersediaan energy 2.400 kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pangan Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun.

c. Pengembangan Lumbung Pangan Desa Masukan : Tersedianya dana Rp. 111.000.000,- Keluaran : Terbinanya kelompok lumbung di 10 kecamatan. Hasil : Tercapainya Ketersediaan energy 2.400

kal/kap/hari, Tercapainya ketersediaan Protein 63 gram/kapita/hari, Tersediannya Cadangan Pangan Masyarakat 500 kg/tribulan/desa dan Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 100 ton/tahun.

6. Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangana. Koordinasi Kebijakan Perberasan


Page

61

Masukan : Tersedianya dana Rp. 25.000.000,- Keluaran : Tersosialisasinya Inpres Tentang Kebijkan

Perberasan 1 kali/ tahun.

Hasil : Tersedianya Informasi pasokan harga dan stok pangan dari 9 bahan pokok, dan terwujudnya stabilitas harga dan pasokan pangan 9 bahan pokok.

b. Pemantuan , Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Harga Pangan Pokok. Masukan : Tersedianya dana Rp. 191.500.000,- Keluaran : Terbinanya kelompok cadangan pangan dan

tersalurnya hibah barang berupa penggilingan gabah, tes kadar air dan timbangan kodok.

Hasil : Tersedianya informasi pasokan harga dan stok pangan 9 bahan pokok.

7. Program Penganekaragaman Pangana. Penyuluhan Sumber Pangan Altrnatif

Masukan : Tersedianya dana Rp. 113.257.200,- Keluaran : Terlaksananya pengenalan pangan lokal yang

beragam, bergizi, seimbang dan Aman bagi anak sekolah, terlaksananya Festival Gelar Pangan Tradisional, terlaksananya festival makanan kas tingkat Bakorwil serta terlaksananya sosialisasi kantin sekolah.

Hasil : Terlaksananya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (90%)


Page

62

b. Pengembangan diversifikasi Pangan Lokal Masukan : Tersedianya dana Rp. 123.300.000,-

Keluaran : Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kecamatan dan terlaksananya lomba cipta menu tingkat propinsi dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS).

Hasil : Tercapainya Skor Pola Pangan Harapanc. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Masukan : Tersedianya dana Rp. 114.192.250,- Keluaran : terlaksananya survey konsumsi pola pangan

harapan 630 KK, terlaksananya pengembangan karang kitri serta terlaksananya pemantapan olahan pangan lokal.

Hasil : Tercapainya Skor Pola Pangan Harapand. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Masukan : Tersedianya dana Rp. 100.000.000,- Keluaran : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pada

rumah tangga miskin serta terlaksananya pemberian bantuan social pada 2 kelompok.

Hasil : terwujudnya penanganan daerah rawan pangan dan tersedianya informasi dini pangan dan gizi

e. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) Masukan : Tersedianya dana Rp. 93.000.000,- Keluaran : terlaksananyan pengumpulan, pengolahan dan

analisis data serta informasi indikator ketersediaan akses dan pemanfaatan pangan 7 desa


Page

63

Hasil : terwujudnya penanganan daerah rawan pangan dan tersedianya informasi dini pangan dan gizi

f. Uji Laboratorium Mutu dan keamanan Pangan Daerah Masukan : Tersedianya dana Rp. 70.000.000,- Keluaran : Terlasananya uji labolatorium pangan segar 50

sampel Hasil : Terwujudnya keamanan pangan segar pada

buah dan sayur 90 persen (90%)g. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Masukan : Tersedianya dana Rp. 255.000.000,- Keluaran : Terlaksananya pembinaan keamanan pangan

bagi produsen yang melaksanakan usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 200 orang, terlaksananya pemberian bantuan alat penepungan jagung 1 unit, terlaksananya pemberian bantuan mesin oven 2 pintu, terlaksananya pemberian bantuan mixer, terlaksananya pemberian bantuan rombong penthol 25 unit dan terlaksananya pemberian bantuan mesin pengrajang 2 unit.

Hasil : Terwujudnya keamanan pangan segar pada buah dan sayur (90%)


Page

64

h. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Masukan : Tersedianya dana Rp. 88.623.750,- Keluaran : Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan kader posyandu tentang MP-ASI berbahan baku lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada 600 kader Posyandu

Hasil : Terwujudnya keamanan pangan segar pada buah dan sayur (90%)

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :


Page

65

BAB IVP E N U T U P

Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Kantor Ketahanan Pangan dalam kurun waktu tahun 2015, sehingga upaya Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Ketahanan Pangan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Renja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.

Demikian Rencana Kerja Kantor Ketahanan Pangan tahun 2015 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kantor Ketahanan Pangan.

Jombang, 11 Agustus 2014


Page

66


BAB I - Website Pemerintah Kabupaten Jombang Renja 2015... · Web viewSelain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang keamanan pangan untuk petani dan pedagang pangan segar sebanyak

Documents