BAB I - soppengkab.go.id · TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara ... 18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

1

2

BAB IPENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good

governance) yang merupakan issu yang paling mengemuka dalam

pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan

otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan good

governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan

Terpadu sebagai satuan kerja perangkat dae rah pemerintah Kabupaten

Soppeng dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk

mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka pemenuhan

atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem

serta porsedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat

dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng harus bisa berlangsung

secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir

tahun. Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggung

jawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara

sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan amanat Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

3

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petun juk Tehnis

Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mewujudkan Good Governance

yaitu manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil.

Program kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng

Tahun 2016 disusun berdasarkan Program dan Kegiatan Pemerintah

Kabupaten Soppeng sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah No.

03 Tahun 2011 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Soppeng bertahap

melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses

penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dilakukan secara terpadu

dengan memperhatikan program-program jangka panjang sehingga

merupakan satu dokumen yang sinergi dalam mewujudkan upaya

peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng

Tahun 2016 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas

kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan

untuk mencapai visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut,

lingkup penyusunan Laporan Kinerja adalah memberikan gambaran kondisi

obyektif atau profil Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng,

perencanaan strategis, kinerja dan evaluasi kinerja, dimana pengukuran

pencapaian kinerja berpedoman kepada Penetapan Indikator Kinerja.

B. DASAR HUKUM

4

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 prp

Tahun 1960 tentang Pembetukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –

Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

11.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu

Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5


Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;


Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;


Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu

di Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

17.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 - 2025;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2013;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2009 - 2029;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten Soppeng;


Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;

6


Pengelolaan Keuangan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) Kabupaten

Soppeng Tahun 2005 - 2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015;

27.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17/Per-Bup/XI/2011 tentang

penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

28.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19/Per-Bup/XII/2011 tentang

Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Pelayanan Perizinan

dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng Tahun 2016 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Kantor Pelayanan Terpadu

(KPT) Kabupaten Soppeng kepada Bupati Soppeng selaku Pemberi

Kewenangan atas kinerja KPT Anggaran 2016;

2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan

kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran KPT khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng secara umum;

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat

kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja KPT

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015

7

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja KPT Kabupaten

Soppeng Tahun 2016 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban Kinerja Instansi KPT Kabupaten

Soppeng Tahun 2016;

2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan

kegiatan/ program maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan

KPT Kabupaten Soppeng khususnya dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Soppeng secara umum;

3. Menyediakan laporan kepada Pimpinan dalam pengambilan keputusan.

D. DATA ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Soppeng Bab III Pasal 3 menunjukkan bahwa

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng mempunyai tugas

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada daerah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun

2016 tentang Kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta

tata kerja pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Pasal

4 menerangkan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin da

kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan

terpadu yang terkait dengan dokumen perizinan dan non perizinan

8

yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan yang

dilimpahkan sebagaimana yang diatur dalam peraturan per undang-

undangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, KPT

Kabupaten Soppeng menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Tehnis dibidang pelayanan perizinan dan

non perizinan;

b. Pemberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai

dengan kewenangannya;

c. Pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan serta

pemrosesan;

d. Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan

dan non perizinan sesuai dengas kewenangannya;

e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan

penyelenggaraan pelayanan publi;

f. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama terwujudnya

pelayanan publik yang transparan, cepat, murah, mudah, pasti dan

terjangkau;

Sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten

Soppeng, KPT akan menjabarkan visi dan misinya melalui berbagai

program kerja yang secara garis besar yang akan memuat arah dan

kebijakan umum KPT Kabupaten Soppeng, yaitu Perwujudan perilaku

pelayanan yang merujuk pada pedoman, standar, dan tindakan-

tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Daerah

Kabupaten Soppeng, adalah sebagai berikut :

9

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dalam

mewujudkan SDM yang sudah terdidik dan terlatih.

b. Peningkatan penegakan disiplin dan kesadaran aparat, terutama

disiplin mentaati jam kerja dan disiplin dalam pengelolaan

anggaran.

c. Peningkatan pelayanan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

peningkatan pelayanan publik.

d. Penyempurnaan sistim kolektif yang efektif dan fleksibel

e. Peningkatan kualitas mental aparatur sebagai aktualisasi

pelaksanaan tugas-tugas rutin sehingga kedepan diharapkan akan

lebih profesional dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban.

f. Penataan pengkoordinasian perumusan pedoman, kebijakan dan

standar yang terkait dengan pelayanan publik.

g. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.

3. Susunan Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana tersebut di atas, KPT Kabupaten Soppeng dipimpin oleh

seorang Kepala Kantor dan didukung oleh pejabat-pejabat Eselon IV

dilingkungan KPT Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dapat

dilihat pada tabel di bawah :

10

Tabel 1Pejabat Eselon III dan Eselon IV

KPT Kabupaten Soppeng Tahun 2016

No. Jabatan Nama Pejabat

1. Kepala Kantor Drs. A.MAKKARAKA MSi

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha MUKHNIS, S.Sos, MM.

3. Kepala Seksi Pelayanan LATANGSI SE

4. Kepala Seksi Pengolahan data dan

pemeriksaan.

SUMARWAN,B.Sc.

5. Kepala Seksi Pemrosesan. Hj. IDAYA, SE

6. Kelompok jabatan fungsional

11

STRUKTUR ORGANISASIKANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng KEPALA KANTORNOMOR : 04 Tahun 2008 Drs. A.MAKKARAKA,M.Si

TANGGAL : 09 Tahun 2008 NIP. 19690615 199703 1 010

Tentang : Pembentukan Organisasi Tata Kerja: Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

: Kabupaten Soppeng

SUB. BAGIAN TUKelompok Jabatan Fungsional MUKHNIS, S.Sos, MM

NIP. 19710125 199503 2 002

SEKSI PELAYANAN SEKSI PENGOLAHAN DATA &PEMERIKSAAN SEKSI PEMPROSESAN

LATANGSI, SE S U M A R W A N, B. Sc Hj. I D A Y A H, SE

NIP. 19650115 199802 1 004 NIP. 19581231 198203 1 283NIP. 19610813 198101 2

001

12

Sesuai Peraturan Bupati Soppeng Nomor 16/PER-BUP/X/2011

Tanggal 17 Oktober 2011, tentang tugas, fungsi dan rincian tugas

jabatan struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng, sebagai berikut :

a. SUB BAGIAN TATA USAHA dipimpin oleh Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Kantor, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan

dibidang urusan umum, perencanaan dan pelaporan,keuangan,

kepegawaian, dan perlengkapan serta peralatan Kantor.

b. SEKSI PELAYANAN dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kapala KPT Kabupaten

Soppeng, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam

melaksanakan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non

perizinan.

c. SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMERIKSAAN dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala KPT Kabupaten Soppeng, membantu Kepala

Kantor dalam melaksanakan tugas dibidang pengolahan data dan

pemeriksaan yang terkait dengan dokumen perizinan dan non

perizinan.

d. SEKSI PEMROSESAN dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPT Kabupaten

Soppeng, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam

melaksanakan tugas dibidang pemrosesan dokumen perizinan dan

non perizinan.

e. JABATAN FUNGSIONAL mempunyai tugas melakukan kegiatan

tehnis dibidang keahliannya / atau sesuai dengan bidang

13

kompetensinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan per

undang undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi KPT Kabupaten Soppeng dapat di

lihat pada Lampiran.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Penyusunan Laporan Kinerja Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat)

BAB, dengan rincian :

BAB I PENDAHULUAN; memuat gambaran singkat dari Kerangka

Laporan Kinerja Kantor PelayananTerpadu Kabupaten Soppeng,

Dasar Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Data Organisasi Kantor

Pelayanan Terpadu.

BAB II PERJANJIAN KINERJA; Pada bab ini diuraikan ringkasan

ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2014 memberikan gambaran

mengenai Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015;

Kondisi Obyektif Tahun 2014 KPT, Visi dan Misi; Tujuan dan

Sasaran; Hubungan Antara Misi; Kebijakan dan Program;

Program dan Kegiatan Strategis; Rencana Kerja Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2014; dan

Metode Pelaksanaan; serta Monitoring dan Evaluasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA; yaitu

A. Capaian Kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

14

BAB IV PENUTUP; memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerjaorganisasi serta langkah di masa mendatang yang akandilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

15

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA 2015

` Perencanaan Strategik merupakan suatu proses berorentasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang

ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, dan

tujuan/sasaran, dan program yang relitas dan mengantisipasi masa depan

yang dinginkan dan dapat dicapai. Penyusunan Rencana strategis Kantor

Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng tidak dapat terlepas pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Soppeng Tahun 2005-2025 yang termuat dalam Perda Kabupaten

Soppeng Nomor 09 Tahun 2010, yang diwujudkan secara bertahap pada

Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Soppeng

Tahun 2011-2015 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03

Tahun 2011.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)

Kabupaten Soppeng memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang

akan dilaksanakan KPT dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun

2011-2015.

B. RENCANA KINERJA KPT KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016.

KPT Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 melaksanakan 6 (Enam)

program dan ( 24 ) kegiatan yaitu :

(1). Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

16

a. penyediaan jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -

Hasil yang dicapai adalah Terlaksananya Komunikasi dan

Informasi yang baik.

b. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dengan Hasil yang dicapai adalah

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional.

c. Penyediaan layanan Kebersihan Kantor dengan Hasil yang dicapai

adalah Terpenuhinya Kebersihan Lingkungan Kerja.

d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor dengan Hasil yang dicapai adalah Terciptanya

Penerangan Bangunan Kantor.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-undangan

dengan Hasil yang dicapai adalah Tersedianya Bahan Bacaan

Pegawai untuk meningkatkan wawasan Aparat.

f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Hasil yang dicapai

adalah Terpenuhinya Rutinitas Administrasi Perkantoran.

g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah

dengan Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya Pelaksanaan

Rutinitas Administrasi Perkantoran.

h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Hasil

yang dicapai adalah Terpenuhinya Pelaksanaan Rutinitas

Administrasi Perkantoran untuk menunjang Kelancaran tugas-

tugas administrasi peningkatan Intensitas Pelaksanaan Tugas.

(2). Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur dengan

kegiatan

(a) Pengadaan kendaraan dinas/Operasional dengan Hasil yang

dicapai adalah tersedianya sarana dalam rangka pelaksanaan

tugas-tugas operasional kantor.

17

(b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan hasil yang dicapai

adalah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kantor.

(c) Pengadaan Peralatan Kantor dengan Hasil yang dicapai adalah

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana dan Peralatan Kantor.

(d).Pengadaan Mebeulair dengan Hasil yang dicapai adalah

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor yang siap pakai.

(e) Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional dengan

Hasil yang dicapai adalah Terpeliharanya kendaraan dinas

opertasional.

(f) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan

Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya peralatan gedung kantor.

(g) Pemeliharaan rutin/berkala Aplikasi Hasil yang dicapai adalah

kontinuitas pelayanan perizinan dan pengelolaan keuangan

(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan

(a). Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

(b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Terciptanya

Kedisiplinan aparatur.

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparaturdengan Kegiatan

Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan

Hasil yang dicapai adalah Terpenuhinya Peningkatan SDM Aparatur

(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan dengan kegiatan

(a). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD Hasil yang dicapai adalah Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

18

(b). Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun dengan Hasil yang

dicapai adalah Tersusunya Laporan Keuangan Akhir tahun.

(6). Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PelayananPublik dengan kegiatan

(a). Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik

dicapai adalah Tersedianya Dokumen Perizinan dan Non Perizinan

Kantor Pelayanan Terpadu.

(b). Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Perizinan dan Non

Perizinansinan

(c). Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan

dengan Hasil yang dicapai adalah Tercapainya Pelayanan yang

maksimal.

(d). Survey Indeks Kepuasan Masyarakat . Hasil yang dicapai adalah

terukurnya kinerja pelayanan.

19

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja

berpengaruh kepada target pencapaian sasaran strategis selama Tahun

2016,sebagaimana dapat dilihat pada lampiran dari Laporan Kinerja

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng Tahun 2016

ini.

Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja

berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama

Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel dari Laporan Kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2016 ini.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2016

Sasaran Indikator SasaranRencanaTingkatCapaian(target)

Relisasi

PresentasePencapaian

RencanaTingkatCapaian

Keterangan

1 2 3 4 5 6

a. Meningkatnya jml Masyarakatyg mengurus izin, dgn indikatorprosentase indeks kepuasanmasyarakat.

b.Meningkatnya efektifitas danefisiensi pelayananperizinan,dengan indikatorpersentase waktu pelayanansemakin singkat.

c.Meningkatnya pengetahuanaparat dan masyarakat tentangpelayanan perizinan, denganindikator prosentase penuru-nan angka pelanggaran tanpa

Persentase IndeksKepuasan Masyarakatsemakin baik

Persentase waktupelayanan semakinsingkat

Persentase penurunanangka pelanggarantanpa izin

100 %

100 %

100%

80,129%

75 %

100%

100 %

75%

100%

DenganCatatan :berkaspersyaratanlengkap izinditerbitkan

20

izin.d. Tercukupinya sarana media

informasi, denganindikatorpersentase informasiyang sampai kepadamasyarakat

Sarana media informasiyang sampai kepadamasyarakat meningkat

100% 100% 100%

URAIAN DATA PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

1. Sasaran Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin dengan

indikator persentase Indeks Kepuasan Masyarakat. Rencana tingkat

capaian dari sasaran peningkatan jumlah masyarakat yang mengurus izin

dengan indikator persentase indeks kepuasan masyarakat dapat dicapai

pada tahun 2014 sesuai hasil Survey IKM versi Kepmenpan 25/2004

skala 1-4 yaitu 80,129% dari 14 unsur pelayanan yaitu prosedur

pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas

pelayanan,kedisiplinan petugas pelayanan,tanggung jawab petugas

pelayanan,kemampuan petugas pelayanan,kecepatan

pelayanan,keadilan mendapatkan pelayanan,kesopanan dan keramahan

petugas,kesesuaian biaya pelayanan,kepastian biaya pelayanan,

kenyamanan/sarana dan prasarana,keamanan pelayanan,penanganan

pengaduan.Hasil nilai unit pelayanan kemudian diklassifikasikan ke

dalam empat interval sebagai berikut :

NilaiPersepsi

NilaiInterval

Nilai IntervalKonversi

MutuPelayanan

KinerjaUnit

Pelayanan

1 1,00 – 25,00 – 43,75 D Tidak Baik

21

1,75

2 1,76 –

2,5043,76 – 62,50 C

Kurang

Baik

3 2,51 –

3,2562,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 –

4,0081,26 – 100,00 A

Sangat

Baik

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2014

22

23

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2014

24

2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan dengan

indikator Persentase waktu pelayanan semakin singkat.Hal ini dapat

dilihat dari waktu layanan (sesuai SOP) dgn jumlah perizinan dan non

perizinan yang diterbitkan. Namun baru mencapai 75 % diakibatkan kinerja

dari tim tehnis yang belum memadai

Tahun 2013

25

NO. JENIS IZIN DAN NON IZINJANGKAWAKTU PENANDATANGANAN

1. Izin Mendirikan Bangunan 10 hari kerja Kepala KPT2. Izin Gangguan 5 hari kerja Kepala KPT3. Surat Izin Tempat Usaha 3 hari kerja Kepala KPT4. Surat Izin Usaha Perdagangan 3 hari kerja Kepala KPT5. Tanda Daftar Perusahaan 3 hari kerja Kepala KPT6. Izin Usaha Industri 5 hari kerja Kepala KPT7. Tanda Daftar Industri 5 hari kerja Kepala KPT8. Tanda Daftar Gudang 5 hari kerja Kepala KPT9. Izin Usaha Jasa Konstruksi 3 hari kerja Kepala KPT10. Izin Penempatan Reklame 5 hari kerja Kepala KPT11. Izin Usaha Pertambangan 10 hari kerja Kepala KPT12. Izin Sarana Kesehatan 5 hari kerja Kepala KPT13. Izin Tenaga Kesehatan 5 hari kerja Kepala KPT14. Izin Penelitian 3 hari kerja Kepala KPT15. Izin Lingkungan 3 hari kerja Kepala KPT16. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan 5 harikerja Kepala KPT17. Izin Lokasi 10 hari kerja Kepala KPT18. Izin Usaha Perikanan 5 hari kerja Kepala KPT19. Izin Trayek 3 hari kerja Kepala KPT20. Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari kerja Kepala KPT21. Izin Usaha Penanaman Modal 7 hari kerja Kepala KPT22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3 hari kerja Kepala KPT23. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 7 harikerja Kepala KPT24. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3 hari kerja Kepala KPT25. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7 hari kerja Kepala KPT26. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 7 hari kerja Kepala KPT27. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 7 hari kerja Kepala KPT28. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing 7 hari kerja Kepala KPT

Tahun 2014

Dari hasil tersebut di atas Nampak bahwa jenis izin yang mengalami

pengurangan jangka waktu pengurusan adalah :

1. Izin gangguan dari 7 hari menjadi 5 hari

2. Izin Usaha Industri dari 7 hari menjadi 5 hari

3. Izin Usaha pertambangan dari 12 hari menjadi 10 hari

26

4. Izin Lokasi dari 14 hari menjadi 10 hari

3. Meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat tentang pelayanan

perizinan dengan indikator persentase penurunan angka pelanggaran

tanpa izin, hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang persyaratan tehnis administrasi untuk setiap jenis

perizinan mendapatkan pelayanan melalui kegiatan sosialisasi.Untuk

Tahun 2013 telah diadakan Sosialisasi dan tahun 2014 di 8 (delapan)

kecamatan.

4. Tercukupinya sarana media informasi,dengan indikator Persentase

informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat.Dalam rangka

pencapaian sasaran media informasi yang sampai kepada masyarakat

dapat di akses dengan mudah, cepat dan pasti, dapat dinikmati dgn

tersedianya sarana. Hal ini dapat mempermudah kepada masyarakat

untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun secara online

yang telah diprogramkan pada tahun 2014 antara lain :

Telepon : 0484 23743

Faximily : 0484 23743

Email : [email protected]

Website : www.kpt.soppengkab.go.id

SMS Center : 0811 460 8909

SMS Pengaduan : 0811 460 8909

Rencana Tingkat Capaian dari sasaran Penyederhanaan mekaniseme

dengan sistem pelayanan prima pada Renstra Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng di sebutkan bahwa indikator sasarannya yaitu 100 %

indikator sasaran izin diterbitkan. Hal ini berarti pemohon yang mengajukan izin

ke Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, apabila berkas

27

persyaratannya lengkap, maka izinnya itu harus diterbitkan. Adapun

pelayanan perizinan yang diterbitkan selama tahun 2012,2013 dan tahun

2014 sesuai tabel sebagai berikut.

Jumlah perizinan yang diterbitkanDari Kantor Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)

Kabupaten Soppeng.

No Jenis Perizinan Tahun

2012 2013 2014

A IZIN

- Izin Gangguan (HO) 60 719 483

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1 289 330

- Izin SITU 63 575 464

- Izin Usaha Perdagangan 22 354 245

- Izin Penelitian 53 543 556

- Izin Usaha PertambambanganMineral dan Batubara (IUP) 2 24 15

- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 2 55 14

- Izin Usaha Penggilingan Padi 2 15 10

- Izin Pendaftaran Gergaji Piringdan Gergaji Rantai 2 18 7

- Izin Pengguna Gergaji Pita danSejenisnya 1 2 0

- Izin Usaha Peternakan 1 16 0

- TDP - 336 235

- IUPHK - 1 0

- RTTUPP 5 17 2

- TDI 3 19 11

- SIPA (APOTEK) - 6 3

- SIA(APOTEKER) - - 6

28

- IUPHHK - 2 0

- IUPR (PETERNAKAN) 1 16 9

- IPR (REKLAME) - 9 4

- TDG - 2 5

- Izin Pendirian Toko Obat (SIPTO) - 5 2

- SIP ( DOKTER ) - - 53

- SIPO ( OPTIK ) - - 1

- SURAT Izin Kerja Bidan - -57

- Surat Izin Praktek Bidan - - 4

- Surat Izin Kerja Tenaga TehnisKefarmasian - - 3

- Surat Izin Kerja Perawat - - 72

- Surat Izin Praktek Perawat - - 0

- Izin Usaha Industri - 2 0

- Izin Trayek - - 193

JUMLAH 239 3019 2.793

29

Izin UsahaPerdagangan 354

Izin Penelitian 543

Izin UsahaPertambangan

Mineral danBatubara ( IUP )

24

Izin Usaha JasaKonstruksi ( IUJK )

55

Izin UsahaPenggilingan Padi

15

Izin PendaftaranGergaji Piring danGergaji Rantai 18

Izin PenggunaanGergaji Pita dan

Sejenisnya 2

Izin UsahaPeternakan 16

TDP 336

IUPHK 1

RTTUPP 17

TDI 19

SIPA ( APOTEK ) 6

SIA ( APOTEKER )

JUMLAH PENERBITAN IZIN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADUKABUPATEN SOPPENG TAHUN 2013

29

Izin Gangguan (HO ) 719

Izin MendirikanBangunan ( IMB )

289

Izin SITU 575Izin Usaha

Perdagangan 354

Izin Penelitian 543

TDP 336

IUPHK 1

RTTUPP 17

TDI 19

SIPA ( APOTEK ) 6

SIA ( APOTEKER ) IUPHHK 2

IUPR(PETERNAKAN)

16

IPR ( REKLAME ) 9

TDG 2

Izin PendirianToko Obat ( SIPTO

) 5

SIP ( DOKTER )

SIPO ( OPTIK )

Surat Izin KerjaBidan

Surat Izin KerjaTenaga TeknisKefarmasian

Surat Izin KerjaPerawat

Surat Izin PraktekPerawat

Izin Usaha Industri2

Izin Trayek


29

Izin Gangguan (HO ) 719

Izin MendirikanBangunan ( IMB )

289

Izin PendirianToko Obat ( SIPTO

) 5

SIP ( DOKTER )

SIPO ( OPTIK )

Surat Izin KerjaBidan

Surat Izin KerjaTenaga TeknisKefarmasian

Surat Izin KerjaPerawat

Surat Izin PraktekPerawat

Izin Usaha Industri2


30


Izin Penelitian 556

Izin UsahaPertambangan

Mineral danBatubara ( IUP )

15


14

SIPA ( APOTEK ) 3

SIA ( APOTEKER )6

Surat Izin PraktekBidan 4


30

Izin Gangguan ( HO) 483

Izin MendirikanBangunan ( IMB

) 330

Izin SITU 464



14

SIPA ( APOTEK ) 3

SIA ( APOTEKER )6

Surat Izin PraktekBidan 4

Surat Izin KerjaTenaga Teknis

Kefarmasian 3

Surat Izin KerjaPerawat 72

Izin Trayek 193


30

Izin Gangguan ( HO) 483

Izin MendirikanBangunan ( IMB

) 330

Izin SITU 464


31

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran dari masing-masing kelompok indikator kinerja

berpengaruh kepada target pencapaian sasaran dan kegiatan selama

Tahun 2015, sehingga perkembangan dan hasil yang didapat akan terlihat

pada PPS ( Pengukuran Pencapaian Sasaran ) dan PKK ( Pengukuran

Kinerja Kegiatan) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun

2014 ini.

Dalam mengemban visi dan misi, KPT Kabupaten Soppeng Tahun

Anggaran 2015 melaksanakan 6 ( enam) Program melalui dana APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2015, dengan pagu anggaran sebesar

Rp.1.923.193.395.000-, ( Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta

seratus Sembilan PuluhTiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima

Rupiah ) dengan rencana dan realisasi indikator kinerja masukan( input /

anggaran ) belanja seperti tabeL di bawah ini :

Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja Masukan ( Input / Anggaran )

No. PROGRAM KEGIATANPAGU REALISASI

INDIKATOR KEUANGAN (Rp) %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 516.332.375,- 502.851.029,- 98.00

-Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik

72.400.000,- 66.993.029,- 92.53

-Penyediaan pemeliharaan perizinan kendaraan

dinas2.500.000,- 1.005.000,- 40.20

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.625.000,- 15.622.500,- 99.98

-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan

3.400.000,- 3.400.000,- 100.00

- Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

19.000.000,- 18.686.000,- 98.35

- Penyediaan Bahan logistik Kantor 700.000,- 320.000,- 45.71

-Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi dalamdan luar Daerah

102.950.000,- 102.336.500,- 99.40

32



1 2 3 4 5

-Peningkatan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

299.757.375,- 294.488.000,- 98.24

2Program Peningkatan Sarana dan ParasaranaAparatur

294.616.950,- 283.692.756,- 96.30

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 32.735.950,- 32.634.000,- 99.69

- Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor 39,589,000,- 39.486.818,- 99.74

- Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 112.154.500,- 111.085.489,- 99.05

- Pengadaan Mebeulair 37.645.000,- 37.051.949,- 98.42

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas 20.000.000,- 18.574.500,- 92.87

-Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedungkantor

7.560.000,- 7.560.000,- 100.00

- Pemeliharaan rutin berkala aplikasi 37.372.500,- 37.300.000,- 99.81

-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.505.000,- 29.505.000,- 100.00

-Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannnya 4.875.000,- 4.875.000,- 100.00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 24.630.000,- 24.630.000,- 100.00

4Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

44.500.000,- 39.334.000,- 88.39

-Bimbingan Teknis Peraturan Perundang –Undangan

44.500.000,- 39.334.400,- 88.39

5Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

11.525.250,- 10.913.500,- 94.70

-Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.248.000,- 3.672.000,- 86.44

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 7.277.250,- 7.238.500,- 99.47

6Program Peningkatan KapasitasPenyelenggaraan Pelayanan Publik

1.97.062.500,- 1.080.501.850,- 98.49

-Penyusunan Kebijakan Sistem dan ProsedurPelayanan Publik

50.000.000,- 49.874.000,- 99.75

33



1 2 3 4 5

-Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Perizinandan Non Perizinan

61.200.000,- 60.000.000,- 98.04

-Penyusunan dan Pengelolaan Data daninformasi Pelayanan

193.405.425,- 193.293.625,- 99.94

- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 13.025.000,- 12.927.500,- 99.25

Jumlah

Jumlah Anggaran belanja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng untuk Anggaran Pokok Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp

1.995.000.638 sehingga ada perubahan anggaran bertambah menjadi sebesar

Rp 2.345.250.638 sehingga ada kenaikan anggaran sebesar Rp 350.250.000

atau 17,56 % dari anggaran pokok.Adapun rincian anggaran setelah perubahan

terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp 662.800.638

2. Belanja langsung sebesar Rp 1.682.450.000

Realisasi anggaran Tahun 2014 dicapai sebesar Rp. 2.296.835.924 atau

97,94 % dari Pagu Anggaran dengan sisa anggaran sebesar Rp.

48.414.714.

Hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja KPT Kabupaten

Soppeng pada Tahun 2014 berdasarkan pagu anggaran APBD

Kabupaten Soppeng diperoleh hasil rata-rata capaian kinerja adalah

100% dan persentase realisasi keuangan adalah 97,48 %, yaitu dengan

kriteria penilaian ” Sangat Baik ”. Pagu, realisasi anggaran, dan

capaian kinerja Program pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng Tahun Anggaran 2014.

34

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

ProgramPelayanan

AdministrasiPerkantoran

PAGU ANGGARAN (Rp) 576.595.950

REALISASI ANGGARAN (Rp) 560.648.669

RATA-RATA REALISASI ANGGARAN (%) 97,23

CAPAIAN KINERJA TERTIMBANG 100

34

ProgramPelayanan

AdministrasiPerkantoran

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana

Apartur

ProgramPeningkatan

DisiplinAparatur

ProgramPeningkatan

KapasitasSumber

DayaAparatur

ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaian

Kinerja danKeuangan

ProgramPeningkatan

KapasitasPenyelengga

raanPelayanan

Publik

576.595.950 504.219.800 74.250.000 53.000.000 6.530.500 467.853.750

560.648.669 563.340.500 74.247.250 45.073.300 6.530.000 464.416.500

97,23 97,00 99,99 85,04 99,99 99,27

100 100 100 100 100

34

ProgramPeningkatan

KapasitasPenyelengga

raanPelayanan

Publik

TOTAL

467.853.750 1.682.450.000

464.416.500 1.640.008.969

99,27 97,48

100 100

35

Secara umum faktor-faktor yang menjadi kendala / hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng adalah :

a. Realisasi pencapaian program/kegiatan pada tataran output/outcome

adalah 97,48 % hal tersebut diakibatkan oleh adanya sisa Anggaran

sebesar Rp 48.414.714’- dengan rincian sbb :

≈ Sisa Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber daya Airdan Listrik

Rp. 9.619.081,-

≈ Sisa Jasa Administrasi Keuangan Rp. 0-

≈ Sisa Jasa Kebersihan Kantor Rp. 6.450,-

≈ Sisa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 4.500-,-

≈ Sisa Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. -

≈ Sisa Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang –Undangan

Rp. 70.000,-

≈ Sisa Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 230.000,-

≈ Sisa Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam danLuar Daerah

Rp. 3.095.000,-

≈ Sisa Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Rp. -

≈ Sisa Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 2.922.250

≈ Sisa Pengadaan Kendaraan dinas Operasional Rp 72.800,-

≈ Sisa Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Rp. 204.950,-

≈ Sisa Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 44.000,-

≈ Sisa Pengadaan Mobiler Rp. 9.700.000,-

≈ Sisa Pengadaan Aplikasi Sistem Kepegawaian Rp. 10.050,-

≈ Sisa Pengadaan Aplikasi Arsip Elektronik Rp. 19.250,-

≈ Sisa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinasoperasional

Rp. 5.025.500,-

≈ Sisa Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan danperlengkapan kantor

Rp. 50.000,-

≈ Sisa Pemeliharaan Rutin/berkala Aplikasi Rp. 0-

≈ Sisa Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Pegawai BerbasisSMS Gateway

Rp. 2.750,-

36

≈ Sisa Bimbingan tehnis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Rp. 7.926.700,-

≈ Sisa Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Rp. 500,-

≈ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 0,-

≈ Penyusunan dan Pengelolaan Data dan InformasiPelayanan

Rp 683.750,-

≈ Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Rp 160.000,-

≈ Penyederhanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Rp 2.342.500,-

≈ Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Rp 136.000,-

≈ Kajian Alternatif Penyediaan Pelayanan Publik Rp 115.000,-

b. Keterbatasan personil/SDM dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi KPT Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

c. Kurang optimalnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK) bagi aparatur yang ada.

d. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan time schedule dan

anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.

e. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam

perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

dikelola.

f. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD

sehingga rentang waktu pelaksanaan kegiatan singkat,hal ini

menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

37

BAB IVP E N U T U P

A. KESIMPULANBerdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka akuntabiltas kinerja

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng pada Tahun 2015 telah

melaksanakan 6 (Enam ) program dari 24 (Dua Puluh Empat) kegiatan

yang direncanakan yang sesuai dengan Renstra Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 yang berarti 100 %program kegiatan telah dilaksanakan.

Dalam analisis keuangan, efesiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan

yang dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu pada Tahun 2014 secara

fungsional berdampak positif dalam memberikan kontribusi terhadap

pencapaian target yang telah ditetapkan ini dapat dilihat dari hasil analisa

hingga posisi 31 Desember 2015 dan pengukuran capaian kinerja realisasi

di peroleh capaian rata-rata 100 % dan persentase realisasi keuangan

kegiatan sebesar Rp. 1.853.048.442,- dari pagu anggaran sebesar

Rp.1.923.193.395.000,- atau 97,48 % yaitu dengan kriteria “ berhasil ”.

B. SARAN

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka

peningkatan kinerja KPT Kabupaten Soppeng adalah :

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap

pelaksanaan kegiatan / program, sehingga secara dini dapat diidentifikasi

permasalahan dan solusi pemecahannya.

38

2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka meningkatkan

kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya dalam pelaksanaan

kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan komprehensif.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam

lingkup pemerintah Kab. Soppeng dalam penyelesaian berbagai

kebijakan dan peraturan perundangan di bidang pelayanan perizinan

terpadu.

4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan perlu diintensifkan

terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam melakukan tertib

administrasi kegiatan.

5. Pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka

meningkatkan kompetensi di lingkungan KPT Kabupaten Soppeng.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2015 Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng yang dapat disusun, selanjutnya diajukan kepada

Bapak Bupati Soppeng dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan

bahan evaluasi. Atas segala bantuan dari berbagai pihak dalam

terwujudnya penyusunan laporan ini disampaikan terimakasih, semoga

dapat bermanfaat bagi kita semua.

KEPALAKANTOR PELAYANAN TERPADU (KPT)

KABUPATEN SOPPENG,

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si.Pangkat : Pembina Tk. I.

NIP : 19690615 199703 1 010

39

KATA PENGANTAR

Syukur Alahamdulillah kita patut panjatkan kehadirat Allah SWT,

karena hanya berkat karunia-Nya sehingga Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng dapat menyusun “ Laporan Kinerja Tahun 2015 “

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng ini

disusun untuk dijadikan bahan evaluasi program dan kegiatan pembangunan di

bidang Perizinan Tahun Anggaran 2015.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, bantuan

pemikiran sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten

Soppeng dapat tersusun, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang

sebesar besarnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dan

peningkatan pembangunan di Kabupaten Soppeng pada umumnya dan

khususnya dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Soppeng pada masa yang akan datang.

Watansoppeng 26 Januari 2016.

Kepala Kantor,

Drs. ANDI MAKKARAKA, M.Si.Pangkat : Pembina Tk. I.

NIP : 19690615 199703 1 010

40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Peraturan

Bupati Soppeng Nomor 17/Per-Bup/XI/2011 tentang penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng dan

Peraturan Bupati Soppeng Nomor 19/ PER-BUP / XII / 2011 tentang Pelimpahan

sebagian Wewenang Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada

Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

Adapun tugas pokok fungsi dan rincian tugas jabatan yang dijabarkan dalam

perbup No. 16/per bup/XII/2011 yaitu sebagai lembaga tehnis daerah yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah perundang-

undangan.

Dalam menyelenggrakan tugas pokok tersebut kepada Kantor Pelayanan

Terpadu Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan tehnis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan ;

b. Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan

kewenangannya;

c. Pelaksanaan pengelolaan data dan pemeriksaan serta pemprosesan;

d. Pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non

perizinan sesuai dengan kewenangannya;

e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan

pelayanan publik;

f. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama terwujudnya pelayanan

publik yang transparan,cepat,mudah,murah,pasti, dan terjangkau;

Visi Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng adalah “ Prima Dalam

Pelayanan Perizinan “

Misi : 1. Meningkatkan Koordinasi dan Standar Mutu Pelayanan Perizinan

41

1. Mewujudkan Profesionalisme Pelayanan Perizinan

2. Menumbuhkan Keinginan Masyarakat untuk Memiliki Perizinan

sesuai ketentuan yang berlaku

Pada tahun 2015 dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program

berdasarkan Renstra KPT tahun 2011-1015 telah dilaksanakan 6 (enam) Program

dengan 24 Kegiatan, Adapun hasil Penilaian Kinerja Internal terhadap capaian dari

Renstra tersebut yaitu :

1. Pada umumnya prog

2. ram-program yang dilaksanakan di KPT Kabupaten Soppeng pada tahun 2014

telah sesuai dengan Visi, Misi, dan Sasaran yang ditetapkan di Renstra Kantor

Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng tahun 2011-2015.

3. Pencapaian Rencana tingkat Capaian (Target) dari indikator kinerja Output

(Keluaran).

4. kegiatan yang dilaksanakan di KPT Kabupaten Soppeng tahun 2014 telah

mencapai 100%.

5. Dari Analisis Keuangan pada sisi Anggaran dimana jumlah Belanja langsung

Rp 1.923.193.395. Realisasi anggaran Tahun 2015 dicapai sebesar Rp

1.853.048.442.

6. Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilakukan di KPT

kabupaten Soppeng tahun 2014 telah Efektif dan Efisien.

42

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT…………………………………………… 1

B. DASAR HUKUM …………………………………………………… 2

C. MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………. 5

D. DATA ORGANISASI …………………………………………….. 6

1. Tugas Pokok…………………………………………………… 6

2. Fungsi……………………………………………………………. 7

3. Susunan Organisasi ………………………………………… 8

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ……………………………………. 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA …….. ……………………………… 13

A. PERJANJIAN KINERJA 2014………………………………….. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI……………………….. … 17

B. REALISASI ANGGARAN ……………………………..……….. 29

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN……………………………………………………… 35

B. SARAN………………………………………………………………. 35

LAMPIRAN

1. TAPKIN

2. RENSTRA

3. IKU

4. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2013 - 2014

BAB I - soppengkab.go.id · TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara ... 18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Documents