1 BAB I PROFIL BP 3 Iptek A. LATAR BELAKANG MASALAH Kebutuhan Lembaga Litbang di daerah dalam rangka penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diamanatkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Amanat tersebut akan diwujudkan melalui kelembagaan Iptek seperti perguruan tinggi, lembaga litbang, dunia usaha, dan lembaga penunjang yang akan turut berperan dalam mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi, serta membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek. Adanya berbagai lembaga penelitian kementerian dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat meliputi 11 Perguruan Tinggi Negeri, 368 Perguruan Tinggi Swasta dan 35 institusi litbang merupakan kekuatan sumber daya Iptek yang dapat diperankan untuk menjalankan amanat UU No. 18 Tahun 2002 serta meningkatkan kinerja pembangunan di Jawa Barat khususnya dalam hal penelitian, pengembangan dan penerapan. Di dalam Critical Frame Work Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat melalui perbaikan daya saing daerah yang berlandaskan pada inovasi sekaligus untuk menghadapi perubahan paradigma kedepan yaitu pergeseran dari ekonomi berbasis industri menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan dan penjaminan mutu. Pergeseran paradigma tersebut perlu didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan kemampuan memanfaatkan modal sumber daya manusia melalui Iptek, seni dan budaya. Selanjutnya dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud diatas telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau disingkat BP 3 Iptek Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dibuat sebuah Prospektus untuk memberikan gambaran potensi BP 3 IPTEK kepada seluruh stakeholder sebagai lembaga penelitian kreatif yang bertujuan mempercepat pembangunan Jawa Barat.
43
Embed
BAB I PROFIL BP Iptek - bp2d.jabarprov.go.idbp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/uploaded-files/prospektus... · daya manusia melalui Iptek, ... gambaran potensi BP 3 IPTEK kepada
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PROFIL BP 3 Ipte k
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kebutuhan Lembaga Litbang di daerah dalam rangka penguasaan, pemanfaatan, dan
pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diamanatkan dalam Undang-undang No. 18
Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi. Amanat tersebut akan diwujudkan melalui kelembagaan Iptek seperti perguruan
tinggi, lembaga litbang, dunia usaha, dan lembaga penunjang yang akan turut berperan dalam
mengorganisasikan pembentukan sumber daya manusia, penelitian, pengembangan, perekayasaan,
inovasi, dan difusi teknologi, serta membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan
bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek.
Adanya berbagai lembaga penelitian kementerian dan Perguruan Tinggi di Jawa Barat meliputi
11 Perguruan Tinggi Negeri, 368 Perguruan Tinggi Swasta dan 35 institusi litbang merupakan
kekuatan sumber daya Iptek yang dapat diperankan untuk menjalankan amanat UU No. 18 Tahun
2002 serta meningkatkan kinerja pembangunan di Jawa Barat khususnya dalam hal penelitian,
pengembangan dan penerapan.
Di dalam Critical Frame Work Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa
Barat 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat Jawa Barat melalui perbaikan daya saing daerah yang berlandaskan pada inovasi sekaligus
untuk menghadapi perubahan paradigma kedepan yaitu pergeseran dari ekonomi berbasis industri
menuju ke ekonomi berbasis pengetahuan dan penjaminan mutu. Pergeseran paradigma tersebut
perlu didukung sumber daya manusia yang mumpuni dan kemampuan memanfaatkan modal sumber
daya manusia melalui Iptek, seni dan budaya.
Selanjutnya dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Jawa Barat sebagaimana
dimaksud diatas telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
atau disingkat BP3Iptek Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya dibuat sebuah Prospektus untuk memberikan
gambaran potensi BP3IPTEK kepada seluruh stakeholder sebagai lembaga penelitian kreatif yang
bertujuan mempercepat pembangunan Jawa Barat.
2
B. SEJARAH SINGKAT
Lembaga Penelitian Pembangunan (Litbang) Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 1994-
2008 telah mengalami 3 (tiga) kali restrukturisasi organisasi baik secara struktural maupun jangkauan
kewenangan. Semula lembaga Litbang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Bidang di dalam
struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan pada
nomenklatur atau setara eselon IIIa. Kemudian pada tahun 2003 berubah menjadi Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Barat pada nomenklatur atau setara eselon IIa.
Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jawa Barat
diharapkan akan menghasilkan kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-
kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah dan menyusun prioritas pembangunan atau kebijakan strategis serta
memperkirakan dampak pembangunan/kebijakan strategis. Namun demikian dalam perjalanannya,
Balitbangda belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal karena kurang didukung oleh
jumlah dan kualitas peneliti yang memadai. oleh karenanya kembali dilakukan restrukturisasi organisasi,
kemudian tugas dan fungsi Litbang menjadi bagian tugas dan fungsi Bidang Penelitian, Pengendalian,
dan Evaluasi (PPE) pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2008 direduksi kembali menjadi
sub-bagian pada Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi (PPE) di BAPPEDA Provinsi Jawa
Barat.
Tugas dan fungsi Litbang yang diemban adalah tugas dan fungsi skala Provinsi, namun di bawah
Bidang PPE kegiatan-kegiatan penelitian terbatas pada penelitian-penelitian yang dibutuhkan oleh
Bidang Perencanaan di BAPPEDA. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara swakelola dengan jumlah
peneliti yang tidak memadai sehingga penelitian menjadi tidak tertangani secara optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) 2025 telah merumuskan tantangan pembangunan jangka panjang tahun 2025 untuk
mewujudkan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 yaitu “Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi
Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Tantangan pembangunan jangka panjang tahun 2025 Jawa Barat
sebagaimana dimaksud, adalah:
a. Tekanan jumlah penduduk yang semakin tinggi, kemiskinan tinggi dan pendidikan yang
masih relative rendah
b. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata
3
c. Meningkatkan kemampuan IPTEK yang mengacu pada nilai-nilai luhur, terobosan inovasi
dan berpandangan maju ke masa depan
d. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur serta kesehatan masyarakat
e. Kebebasan dan stabilitas politik, good governance, modernisasi layanan birokrasi dan
penanganan kejahatan internasional
f. Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
g. Memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pembangunan
Jawa Barat sebagai propinsi termaju di Indonesia pada Tahun 2025 sesuai dengan visi Jawa
Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) bidang unggulan sebagai pencirinya yaitu:
1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bermutu (beyond the expactation), akuntabel dan
berbasis Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat yang cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.
3. Pengelolaan Pertanian dan Kelautan.
4. Pengelolaan energi baru dan terbarukan serta pengelolaan sumber daya air.
5. Industri manufaktur, industri jasa dan industri kreatif.
6. Infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk
pembangunan yang berkelanjutan.
7. Pengembangan budaya lokal dan menjadi destinasi wisata dunia.
Ketujuh bidang unggulan sebagai penciri Jawa Barat termaju tersebut tercantum dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat 2013-2018 dan menjadi acuan bagi riset-riset dan inovasi yang akan dilaksanakan
di Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 219 menyebutkan
bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dimungkinkan dapat dibentuk Badan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya dalam pelaksanaan
otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik dalam rangka
pelaksanaan pelayanan dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi atau disingkat BP3Iptek Provinsi Jawa Barat dibentuk sebagai lembaga yang diamanatkan
4
untuk menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta menciptakan iklim
yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jajaran penelitian,
pengembangan dan penerapan iptek di Jawa Barat. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil riset dan
inovasi di Jawa Barat akan menjadi pendorong percepatan terwujudnya Jawa Barat menjadi Provinsi
termaju di Indonesia pada Tahun 2025.
C. VISI DAN MISI
Memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, isu-isu strategis yang dihadapi, tantangan
ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki selama 3 (tiga) tahun ke depan, maka Visi
BP3IPtek tahun 2015-2018 yaitu:
“Menjadi Lembaga Terkemuka dalam Penelitian Kreatif dan Penerapan Iptek untuk
Percepatan Pembangunan Jawa Barat.”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Lembaga Terkemuka:
Menjadi center of execelent bagi lembaga kelitbangan di Jawa Barat, nasional, dan internasional
serta mampu mengkoordinasi lembaga penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek di Jawa
Barat.
Penelitian Kreatif:
Penelitian kreatif merupakan penelitian yang memiliki kemampuan gagasan, ide atau pemikiran
baru untuk menciptakan inovasi yang mampu memberikan solusi bagi pembangunan dan
meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Penerapan Iptek:
Pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan/atau Ilmu Pengethuan dan Teknologi yang telah
ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi melalui hilirisasi IPTEK,
Peningkatan Tingkat Kesiapan Tekonologi dan mendorong terbentuknya science techno
park/techno park.
Percepatan Pembangunan Jawa Barat:
Gerakan perubahan/terobosan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan.
5
Visi BP3Iptek tersebut ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi pembangunan jangka
panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 yaitu 'Dengan Iman Dan Takwa, Provinsi Jawa
Barat Termaju Di Indonesia'; dan pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa
Barat tahun 2013 – 2018 yaitu 'Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua'.
Dalam rangka menjalankan Visi BP3Iptek ditetapkan Misi BP3Iptek tahun 2015-2018, yaitu:
Misi 1 :
Misi 2 :
Misi 3 :
Misi 4 :
Mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis kajian dan analisis.
Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek sesuai
kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Mewujudkan jaringan kerjasama penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya.
D. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi BP3Iptek disusun berdasarkan fungsi sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2014
tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Untuk dapat merealisasi visi-misi dari BP3Iptek, struktur organisasi dibangun agar dapat bersifat
luwes dan berorientasi pada hasil-hasil yang dirasakan langsung di masyarakat sebagaimana
diperlihatkan pada Gambar dibawah ini, terdiri dari 3 Bidang yaitu Bidang Analisis kebijakan dan
Pengembangan Inovasi Daerah, Kemitraan dan Layanan Iptek dan Bidang Penelitian dan
Pengembangan IPTEK Terapan.
Struktur Organisasi BP3Iptek berbeda dengan struktur organisasi lembaga lainnya di Jawa
Barat. Seluruh aktivitas management pengelolaan administrasi di BP3Iptek terpusat di Sekretariat.
disamping itu organisasi BP3Iptek Provinsi Jawa Barat juga didukung oleh organisasi lain di bawah
koordinasi BP3Iptek Provinsi Jawa Barat, yaitu: Dewan Riset Daerah (DRD), Tim Advisori Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dan Sosial Budaya, Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah, dan Majelis
BP3Iptek.
6
E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 19 Seri E),
Tugas pokok BP3Iptek yaitu: “Menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Penerpan iptek, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian,
fasilitasi dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang penelitian, pengembangan
dan penerapan iptek meliputi aspek penelitian, pengembangan Iptek terapan, analisis kebijakan dan
pengembangan inovasi daerah serta kemitraan dan layanan iptek.
Tugas pokok tersebut akan dijalankan melalui penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian,
pengembangan, penerapan Iptek dengan paradigma Riset Kreatif (Creative Research) yaitu Riset yang
dibutuhkan Masyarakat Jawa Barat dalam Kerangka Perencanaan dan Pembangunan.
FUNGSI
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, BP3Iptek memiliki fungsi, yaitu:
a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA SEKRETARIS
SUB BAG
PERENCANAAN
DAN PROGRAM
SUB BAG
KEUANGAN
SUB BAG
KEPEGAWAIAN
DAN UMUM
BIDANG ANALISIS KEBIJAKAN &
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
BIDANG KEMITRAAN & LAYANAN IPTEK BIDANG PENELITIAN &
PENGEMBANGAN IPTEK TERAPAN
KELOMPOK PENELITI
(KELOMPOK BIDANG* 1
S/D 10)
ADMINISTRASI TERPUSAT Kelompok Bidang* : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Infrastruktur dan Energi 4. Ekonomi Pertanian 5. Ekonomi Non Pertanian 6. Lingkungan Hidup dan
Kebencanaan 7. Seni, Budaya dan Pariwisata 8. Ketahanan Keluarga dan
Kependudukan 9. Kemiskinan dan PMKS 10. Pemerintahan
Gambar 1.
7
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi bidang penelitian, pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan
provinsi bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
dan
d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan
pemerintahan provinsi di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
F. SDM PENELITI DAN NON PENELITI
1) Peneliti
Peneliti yang ada di BP3 Iptek berjumlah 5 orang antara lain:
Dr. Ir. Saeful Bachrein M.Sc. (Bidang Ekonomi Pertanian)
Ir. Agus Ruswandi M.Si. (Bidang Ekonomi Pertanian)
Joe Monang ST, MA. (Bidang Ekonomi Non Pertanian)
Mahensa Bilqys Nurhayati Prativi S.Si., MT (Bidang Lingkungan Hidup)
Ni Made Gilang Wargiawati, ST (Bidang Infrastruktur dan Energi)
Rencana Kedepan akan dilengkapi dengan Para Peneliti dibidang:
A. Pendidikan
B. Kesehatan
C. Seni, Budaya dan Pariwisata
D. Ketahanan Keluarga dan Kependudukan
E. Kemiskinan dan PMKS
F. Pemerintahan
2) Non Peneliti
Pegawai BP3Iptek Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 berjumlah 40 orang terdiri dari 35
orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 orang Non PNS. PNS sebanyak 35 orang tersebut
terdiri atas unsur PNS dengan jabatan struktural, PNS dengan jabatan Peneliti, dan staf
administrasi.
8
Tabel 1. Pegawai BP3Iptek Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN 2014 2015
1 Strata 3 (S3) 1 3
2 Strata 2 (S2) 8 13
3 Strata 1 (S1) 4 6
4 Diploma 3 (D3) 1 2
5 Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 11
TOTAL 19 35
Tabel 2. Pegawai BP3Iptek Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan
NO PEGAWAI 2014 2015
IV III II I IV III II I
1 Struktural 3 2 0 0 6 2 0 0
2 Non Struktural 0 2 6 0 1 8 13 0
3 Fungsional 3 3 0 0 2 3 0 0
TOTAL 6 7 6 0 9 13 13 0
19 35
Selain kebutuhan SDM berdasarkan jenjang pendidikan dibutuhkan juga SDM berdasarkan
kepakaran. Sebagai suatu institusi kelitbangan, BP3Iptek akan membutuhkan kepakaran Bidang
Teknologi dan Kepakaran Bidang Sosial. Hasil identifikasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek, BP3Iptek sampai dengan tahun 2018 membutuhkan 30
(tiga puluh) bidang kepakaran masing-masing 12 (dua belas) kepakaran bidang Ilmu Sosial dan 18
(delapan belas) kepakaran bidang Ilmu teknologi, seperti terlihat pada Tabel 4.
3 6 914
9
22
32 34
12
39 42 42
24
67
8390
2015 2016 2017 2018
(Tahun)
S3 S2 S1 Jumlah
Tabel 3. Rencana
Pengembangan
SDM BP3Iptek
Provinsi Jawa
Barat
9
Tabel 4. Kebutuhan Kepakaran untuk Pelaksanaan Program Strategis BP3Iptek
KEPAKARAN SOSIAL KEPAKARAN TEKNOLOGI
1..1.1. Ilmu Politik
1..1.2. Ilmu Pemerintahan
1..1.3. Imu Administrasi Publik
1..1.4. Ilmu Sosial Budaya
1..1.5. Ilmu Pendidikan Luar Sekolah
1..1.6. Ilmu Manajemen Pengembangan SDM
1..1.7. Ilmu Pendidikan Kemasyarakatan
1..1.8. Ilmu Kebijakan Publik
1..1.9. Ilmu Ekonomi Pembangunan
1..1.10.Ilmu Ekonomi Manajemen
1..1.11.Ilmu Ekonomi Makro
1..1.12.Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian
1. Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Ilmu Budi Daya Pertanian
3. Ilmu Pasca Panen Pertanian
4. Ilmu Teknologi Pangan
5. Ilmu Perternakan
6. Ilmu Kehutanan
7. Ilmu Perikanan
8. Ilmu Teknologi Industri
9. Ilmu Bio Energi
10. Ilmu Teknologi Mikro Hidro
11. Ilmu Teknologi Mineral
12. Ilmu Teknologi Industri Kreatif
13. Ilmu Transportasi
14. Ilmu Teknologi Informatika dan Komunikasi
15. Ilmu Mitigasi Bencana
16. Ilmu Tehnik Lingkungan
17. Ilmu Bio Teknologi
18. Ilmu Pengembangan Wilayah
Pejabat Struktural: 1. Dr. Ir. Lukman Shalahuddin, M.Sc.
2. Rina Rahdianawati, SE., M.Si.
3. Dr. Ir. Prima Mayaningtias, M.Si.
4. Drs. H. Edy Wahyudi, M.Si.
5. Ir. Hj. Hani Yuhani, MPM.
6. Dra. Hj. Dyah Yuliastuti, MM.
7. Ernawati Dalisaputra SE, MM.
8. Drs. H Ono Taryono
(Kepala BP3Iptek Prov. Jabar)
(Sekretaris BP3Iptek Prov. Jabar)
(Ka. Bid Analisis Kebijakan dan Pengembangan Inovasi Daerah)
(Kepala Bidang Kemitraan dan Layanan Iptek)
(Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Iptek Terapan)
(Kepala Sub Bagian Perencanaan Program)
(Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian)
(Kepala Sub Bagian Keuangan)
Staf:
Staf Kegiatan berjumlah 22 orang (data November 2015)
10
BAB II
PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN
A. PROGRAM
Program pembangunan daerah yang dilaksanakan adalah:
1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian, Studi dan Survey
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi
Informasi
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Aparatur
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
11. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
12. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
B. KEGIATAN Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 adalah:
Basic Office:
1. Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BP3Iptek Provinsi Jawa Barat
3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur
4. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur BP3Iptek Provinsi Jawa Barat
5. Peningkatan dan Pengadaan Sarana Prasarana Aparatur BP3Iptek Provinsi Jawa Barat
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BP3Iptek Provinsi Jawa Barat
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Internal
8. Pengelolaan Sistem, Pengelolaan Data dan Web BP3Iptek
9. Penyusunan Perencanaan Tahunan BP3Iptek
10. Pengelolaan Keuangan BP3Iptek
Basic Activity:
1. Penellitian Mandiri untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
2. Peningkatan Kualitas Penelitian BP3Iptek
11
3. FGD untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasi Iptek
4. Operasionalisasi Dewan Riset Daerah dalam Mendukung Arah dan Kebijakan Riset
5. Inventarisasi dan Rekomendasi IPTEK melalui Tim Advisori
6. Penyebarluasan Hasil-Hasil Penelitian dan Peragaan Iptek
7. Analisis Berbasis Iptek untuk Kebijakan Pembangunan Jawa Barat
8. Pengembangan Inovasi Daerah, Budaya Riset dan Intermediasi Teknologi
9. Pengembangan Kemitraan Dan Kolaborasi Riset untuk Pembangunan Jawa Barat
10. Penyusunan DED Gedung BP3Iptek dan Analisis Perencanaan Pembangunan Gedung
BP3Iptek.
11. Pembangunan Gedung BP3Iptek.
Transformasi:
1. Penelitian Terapan untuk Solusi Permasalahan Jawa Barat Berbasis Tematik Sektoraal dan
Kewilayahan
2. Kerjasama Pelaksanaan Program Riset Kreatif untuk Pembangunan Jawa Barat dengan
Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Terkemuka
3. Kompetisi Riset Kreatif Untuk Percepatan Pembangunan Jawa Barat
4. Kajian Komprehensif Kegiatan Monumental Jawa Barat
5. Pengembangan Model Technopark Berbasis Agro.
Gambar 2
12
Gambar 3
KEGIATAN PRIORITAS
(2013 – 2018)
TEMATIK SEKTORAL JAWA BARAT
1. Jabar bebas putus jenjang sekolah 2. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus
kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas 3. Pendidikan berkebutuhan khusus 4. Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi 5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga
pendidik
CG 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan
CG 6 Meningkatkan pengelolaan sumber daya
alam, lingkungan hidup dan kebencanaan 1. Pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral dan
non mineral 2. Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45% 3. Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah
domestic dan pengelolaan sampah regional 4. Penanganan bencana longsor dan banjir
1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, puskesmas PONED dan pemenuhan sumber daya kesehatan
2. Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak 3. Peningkatan Layanan Rumah sakit Rujukan dan Rumah
sakit Jiwa 4. Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak
menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
CG 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan
Kesehatan
CG 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olah raga
1. Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan 2. Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar
budaya di Jawa Barat 3. Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat 4. Pengembangan Destinasi wisata
CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi
dan Air Baku
1. Penangnan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya
2. Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-tasikmalaya serta Jabar selatan
3. Infrastruktur jalan dan perhubungan 4. Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis; 5. Kawasan industry terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan; 6. Jabar mandiri energy perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan
domestic; dan 7. Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air
bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat
CG 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan
kependudukan
1. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana
2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
3. Peningkatan pengelolaan kependudukan
CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian
1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional 2. Pengembangan agribisnis, forest business, marine business,
dan agroindustry 3. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13
juta ton GKG dan swasembada protein hewani 4. Jawa Barat bebas rawan pangan 5. Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan