BAB I PENDAHULUAN1. LATAR BELAKANGWacana Hak Asasi Manusia (HAM) masih terus hangat untuk diperbincangkan. Sejak dideklarasikan pada 10 Desember 1948 silam, sebagian besar penduduk di muka bumi ini menjadikan HAM sebagai harapan baru dalam mewujudkan hak-hak universal, seperti perdamaian, keamanan, keadilan, dan sebagainya. Pada tataran internasional, wacana hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak diproklamirkannya The Universal Declaration of Human Right tahun 1948, telah tercatat dua tonggak historis lainnya dalam petualangan penegakan hak asasi manusia internasional. Pertama, diterimanya dua kovenan (covenant) PBB, yaitu yang mengenai Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua kovenan itu sudah dipemaklumkan sejak tahun 1966, namun baru berlaku sepuluh tahun kemudian setelah diratifikasi tiga puluh lima negara anggota PBB. Kedua, diterimanya Deklarasi Wina beserta Program Aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada tanggal 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Deklarasi yang kedua ini merupakan kompromi antar visi negara-negara di Barat dengan pandangan negara-negara berkembang dalam penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, diskursus tetang penegakan hak asasi manusia juga tidak kalah gencarnya. Keseriusan pemerintah di bidang HAM paling tidak bermula pada tahun 1997, yaitu semenjak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) didirikan setelah diselenggarakannya Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1991. Sejak itulah tema tentang penegakan HAM di Indonesia menjadi pemebicran yang serius dan berkesinambungan. Kesinambungan itu berwujud pada usaha untuk mendudukkan persoalan HAM dalam kerangka budaya dan sistem politik nasioanal sampai pada tingkat implementasi untuk membentuk jaringan kerjsama guna menegakkan penghormatan dan perlindungan HAM tersebut di Indonesia. Meski tidak bisa dipungkiri adanya pengaruh internasional yang menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu isu global, namun penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih merupakan hasil dinamika intrenal yang merespon gejala internasional secara positif. Adalah pada tahun 1999 lah, Indonesai memiliki sistem hukum yang rigid dan jelas dalam mengatur dan menyelesaikan persoalan pelangaran HAM di Indonesia. Diberlakukannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kendati agak terlambat merupakan langkah progresif dinamis yang patut dihargai dalam merespon isu internasional di bidang hak asasi manusia walaupun masih perlu dilihat dan diteliti lebih jauh isinya. Eropa merupakan tempat kelahiran resmi faham kebangsaan (nasionalisme), sekitar abad ke-18. Walau kelahirannya ditakdirkan di benua kulit putih itu, nemun kehadirannya dirasakan di segenap penjuru bumi, bahkan kekuatannya yang dahsyat sebagai pembaru tatanan sosial, justru dicatat sebagai prestasi terbaik di benua Asia dan Afrika. Jejak langkahnya yang melintasi seluruh benua dan menyemangati seluruh bangsa-bangsa tertindas dan sekaligus menghardik rejim otoriter di segala tempat dan di segala lintasan waktu sejak abad ke-18 hingga kini.
2. RUMUSAN MASALAH1. Apa pengertian HAM?2. Bagaimana konsep HAM menurut masyarakat Indonesia?3. Bagaimana konsep HAM menurut masyarakat luar negeri (Eropa)?4. Apa saja hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia?5. Apa saja contoh pelanggaran HAM ?6. Bagaimana upaya pencegahan pelanggaran HAM3. TUJUAN PENULISAN1. Untuk mengetahui pengertian dari Hak Asasi Manusia.2. Untuk mengetahui permasalahan dan penegakan HAM.3. Untuk mengetahui beberapa contoh pelanggaran HAM.4. Untuk mengetahui upaya pencegahan HAM. 4. MANFAAT PENULISAN1. Menambah pengetahuan kita tentang pengertian HAM.2. Kita dapat mengetahui apa saja pelanggaran-pelanggaran HAM. 3. kIta dapat megetahui berbagai contoh pelanggaran HAM. 4. Kita dapat mengetahui upaya pencegahan HAmBAB IIPEMBAHASAN
1. PENGERTIAN HAMHak Asasi Manusia(HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia yang berisi hak-hak dasar manusia. Hak Asasi Manusia memuat standar normatif untuk mengatur hubungan negara dengan warga negara dan hubungan dengan sesama warga negara. Oleh karena itu, penegakkan HAM mempunyai makna penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.Dalam memahami hakikat HAM, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya kesempatan bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Menurut James W. Nickel, hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:a. pemilik hakb. ruang lingkup penerapan hakc. pihak yang bersedia dalam penerapan hak.Istilah HAM yang dikenal di Barat ialah Right of Men. Istilah Right of Men yang menggantikan istilah Natural Right. Istilah Right of Men ternyata tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang mencakup Right of Women. Oleh karena itu, istilah Right of Men diganti dengan istilah Human Rights oleh Eleanor Roosevelt karena dipandang lebih netral dan universal.Berikut ini pengertian HAM menurut beberapa pendapat.1. Jan MatersonHak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara inhern melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.2. John LockeHak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.3. TAP MPR NO. XVII/MPR/1998Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.4. UU No. 39 Tahun 1999Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.5. Koentjoro PoerbapranotoHak Asasi adalah hak yang bersifat asasi. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah.
2. Ciri-Ciri Hak Asasi ManusiaBerdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa cirri pokok HAM, yaitu.a. Hak asasi manusia tidak diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari individu secara otomatis.b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal-usul sosial, dan bangsa.c. Hak asasi manusia tidak dapat dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak individu lain. Seorang individu tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun sebuah membuat hukum yang tidak melindungi hak asasi manusia.3. Sejarah HAMDi dunia Barat terdapat beberapa usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia serta bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut ialah sebagai berikut.No.Perjanjian yang mendasari terbentuknya HAM
1.Magna Charta (Piagam Agung 1215)Magna Charta merupakan suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.
2.Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689)Bill of Rights merupakan suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of 1689)
3.Declaration des droits de Ihomme et du citoyen (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789)Merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan rezim lama.
4.Bill of Rights 1789Merupakan suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789. Bill of Rights 1789 menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.
Hak-hak yang dirumuskan dalam abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hokum alam (natural law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jaques Rousseau (1712-1778). Dalam mazhab hukum alam, konsepsi hak-hak asasi mausia hanya meliputi the right to life (hak atas hidup), the right to liberty (hak atas kemerdekaan), dan the right to property (hak atas milik pribadi).Menurut John Locke, terdapat hak-hak individu dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan diserahkan kepada pemimpin, yaitu hak atas hidup, hak atas kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi sebagai hak-hak asasi. Hak-hak tersebut diterima setiap manusia sejak dilahirkan dan bukan diberikan oleh hukum manusia atau masyarakat.Dalam abad ke-20, macam-macam hak asasi ini dianggap kurang sempurna. Setelah itu mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Perumusan hak yang terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah The Four Freedoms (Empat Kebebasan). Hak-hak tersebut antara lain.1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech)2. Kebebasan beragama (freedom of religion)3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)Roosevelt menyatakan bahwa untuk membahagiakan manusia, tidak cukup dengan memberikan pengakuan hak-hak politik dan hak-hak yuridis saja. Hak-hak politik dan hak-hak yuridis seperti hak atas kebebasan, hak menyatakan pendapat, hak untuk ikut dalam pemilihan umum, dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) tidak berarti apa-apa seandainya kebutuhan manusia yang paling mendasar (basic needs) seperti sandang, pangan, dan papan tidak dapat dipenuhi. Menurut pendapat Roosevelt, hak asasi manusia juga harus mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.Dimensi baru hak-hak asasi manusia yang dirumuskan oleh Roosevelt itu kemudian menjadi inspirasi dan bagian yang tidak dipisahkan dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia tersebut kemudian disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.Sifat hak-hak asasi manusia dapat dibedakan dalam beberapa pokok persoalan.1. Hak-hak asasi pribadi atau hak sipil (personal rights). Hak ini meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan berpikir dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah.2. Hak-hak asasi ekonomi (property rights). Hak ini meliputi hak untuk memiliki sesuatu, untuk menjual barang miliknya, hak mengadakan perjanjian atau kontrak, dan hak untuk memilih pekerjaan. Hak-hak tersebut harus memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan (rights of legal equality).4. Hak-hak asasi politik (political rights). Hak ini meliputi hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan partai politik, dan hak untuk mengadakan petisi.5. Hak untuk mendapatkan tata cara peradilan dan jaminan perlindungan (procedural rights). Instansi pemerintah diwajibkan untuk mentaati tata cara dan peraturan-peraturan tertentu di dalam melindungi HAM. Sebagai contoh adalah peraturan pemerintah dalam hal penggeledahan dan peradilan.6. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural rights). Hak ini meliputi hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan yang disukainya.
Berikut ini merupakan perumusan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Universal tentang HAM.
Kategori HAMMacam-macam HAM
Hak yang secara langsung memberikan gambaran kondisi minimum yang diperlukan individu agar ia dapat mewujudkan watak kemanusiaannya.1. Pengakuan atas martabat (Pasal 1)2. Perlindungan atas kebutuhan hidup (Pasal 2)3. Jaminan atas kebutuhan hidup (Pasal 3)4. Terbebas dari perbudakan (Pasal 4)5. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang (Pasal 5)6. Kesempatan menjadi warga negara (Pasal 15)
Hak tentang perlakuan yang seharusnya diperoleh manusia dari sistem hukum.1. Persamaan di depan hukum (Pasal 6)2. Memperoleh pengadilan yang adil (Pasal 10)3. Asas praduga tak bersalah (Pasal 11)4. Hak untuk tidak diintervensi kehidupan pribadinya (Pasal 12)
Hak yang memungkinkan individu dapat melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Hak ini lazimnya disebut sebagai hak sipil dan hak politik.1. Kebebasan berpikir dan beragama (Pasal 18)2. Hak berkumpul dan berserikat (Pasal 20)3. Hak untuk ikut aktif dalam pemerintahan (Pasal 21)
Hak yang menjamin terpenuhinya taraf minimal hidup manusia dan memungkinkan adanya pengembangan kebudayaan. Hak ini disebut seagai hak sosial, ekonomi, dan budaya.1.Hak untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, dan pelayanan kesehataan (Pasal 22-25)2.Hak untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kebudayaan (Pasal 26-29)
Rumusan HAM dalam UUD 1945 tercantum dalam BAB X A. Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Bab X A antara lain.PasalIsi Pasal
Pasal 28ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B (1)
Pasal 28B (2)Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yag sah.Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28C (1)
Pasal 28C (2)Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahhuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Pasal 28D (1)
Pasal 28D (2)
Pasal 28D (3)
Pasal 28D (4)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28E (1)
Pasal 28E (2)
Pasal 28E (3)Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G (1)
Pasal 28G (2)Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H (1)
Pasal 28H (2)
Pasal 28H (3)
Pasal 28H (4)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28I (1)
Pasal 28I (2)
Pasal 28I (3)
Pasal 28I (4)
Pasal 28I (5) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbuat, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban.Perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 28J (1)
Pasal 28J (2)Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Secara operasional, macam-macam HAM dirumuskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut.1. Hak untuk hidup (Pasal 9)2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10)3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16)4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19)5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27)6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35)7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42)8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44)9. Hak wanita (45-51)10. Hak anak (Pasal 52-66
2. KONSEP HAM MENURUT MASYARAKAT INDONESIA
Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan penghormatan dan penegakan HAM sangat kuat ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu: "kemerdekaan", yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah. Para pendiri negeri ini telah merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami karena hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah. Oleh karena itu, tidak mengherankan setelah berhasil mencapai kemerdekaan, para pendiri negeri ini mencanturnkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi RI (Undang-undang Dasar 1945 dan Pembukaannya) sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa, pedoman dan cita-cita yang telah dicanturnkan dalam konstitusi tersebut tidak dilaksanakan bahkan dilanggar oleh pemerintah yang seharusnya melaksanakan dan mencapainya. Kita semua sudah mengetahui bahwa Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru tidak hanya tidak melaksanakan penghormatan dan penegakan HAM namun juga banyak melakukan pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan oleh alasan politis dan teknis. Alasan politis adalah situasi politik di tingkat nasional dan tingkat intemasional (perang dingin). Di jaman Orde Lama, focus kebijakan Pemerintah RI adalah "Revolusi". Kebijakan ini membawa kita ke konflik internal (domestik) dan intemasional, serta berakibat melupakan hak asasi rakyat. Sedangkan di jaman Orde Baru kebijakan pemerintah terfokus pada pembangunan ekonomi. Memang pembangunan ekonomi juga termasuk upaya pemenuhan HAM (hak ekonomi dan sosial). Namun kebijakan terlalu terfokus pada pembangunan ekonomi dan mengabaikan hak sipil dan politik, telah menyebabkan kegagalan pembangunan ekonomi itu sendiri. Adapun alasan teknis adalah karena prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam konstitusi belum dijabarkan dalam hukum positif aplikatif (Undang-undang Organik). Sejak memasuki era reformasi, Indonesia telah melakukan upaya pemajuan HAM, termasuk menciptakan hukum positif yang aplikatif. Dilihat dari segi hukum, tekad bangsa Indonesia tercermin dari berbagai ketentuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) dan Pancasila, dalam Undang-undang Dasar yang telah di amandemen, Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM, dan ratifikasi yang telah dilakukan terhadap sejumlah instrumen HAM intemasional.
1. Dalam Pembukaan UUD 45 dengan tegas dinyatakan bahwa "pejajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Dalam Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 45 terdapat sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Da1am P4, meskipun sekarang tidak dipakai lagi, namun ada penjelasan Sila kedua yang masih relevan untuk disimak, yaitu bahwa "dengan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan 'tepa salira " serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain".
2. Dalam amandemen kedua UUD 1945, pasal 28 telah dirobah menjadi bab tersendiri yang memuat 10 pasal mengenai hak asasi manusia.
3. Dalam Undang-undang Nomor 39/1999 tentang HAM telah dimuat hak asasi manusia yang tercantum dalam instrumen utama HAM intemasional, yaitu : Deklarasi Universal HAM, Konvensi hak sipil dan politik, Konvensi hak, ekonomi, sosial dan budaya, konvensi hak perempuan, konvensi hak anak dan konvensi anti penyiksaan. Undang-undang ini selain memuat mengenai HAM dan kebebasan dasar manusia, juga berisi bab-bab mengenai kewajiban dasar manusia, Komnas HAM, partisipasi masyarakat dan pengadilan HAM.
4. Dalam Undang-undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM khususnya dalam Bab III dinyatakan bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, antara lain dengan cara yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat kepada anggota kelompok dimaksud. Sedangkan kejahatan terhadap , kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, antara lain berupa perbudakan, penyiksaan, perbudakan seksual dan pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Dalam Bab VII diatur pidana bagi pelaku pelanggaran HAM berat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Selain produk hukum nasional tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah konvensi HAM intemasional, di antaranya yang terpenting adalah :
1. Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), diratifikasi dengan UU No.7 /1984.
2. Konvensi HAK Anak (CRC), diratifikasi dengan Keppres No.36/1990.
3. Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), diratifikasi dengan UU No.5/1998.
4. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras (CERD), diratifikasi dengan UU No.29/1999.
5. Sejumlah (14) konvensi ILO (Hak pekerja).
Kesimpulan akhimya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, setiap fase perkembangan pemajuan HAM yang ditandai berupa lahimya suatu konvensi, kovenan, atau deklarasi dan program aksi temyata selalu dilatarbelakangi oleh suatu pristiwa penting yang mendorong timbulnya kesadaran masyarakat intemasional untuk menggalang segala kekuatan mengatasi masalah itu. Kedua, HAM adalah konsep yang berkembang secara amat dinamis, dari semula yang keberadaannya hanya implisit di dalam kewajiban menjadi eksplisit, dari yang sederhana dan terbatas pada beberapa hak menjadi hak-hak yang luas dan sangat terinci. Ketiga, bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya HAM sejak berjuang untuk mendapatkan hak kemerdekaan yang dirampas oleh penjajah. Karenanya, para pendiri negeri ini telah mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi. Namun diakui bahwa prinsip-prinsip HAM dalam Konstitusi tidak segera dijabarkan oleh Pemerintah masa Orde Lama dan Orde Baru dalam hukum positif, bahkan sebaliknya malah dilanggar. Keempat, setelah memasuki era reformasi, pemerintah kita mulai giat untuk memasukkan HAM dalam kerangka hukum nasional. Hal ini antara lain terlihat dari pengesahan UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM serta ratifikasi sejumlah konvensi HAM intemasional.
3. KONSEP HAM MENURUT MASYARAKAT LUAR NEGERI (EROPA)Akar Ide HAM Barat Ide HAM Barat muncul dari hasil perkembangan Peradaban Barat (Kapitalisme) dan merupakan produk sejarah Eropa. Abdul Qadim Zallum secara mendalam memaparkan pemikiran mengenai HAM berpangkal dari pandangan ideologi Kapitalisme terhadap tabiat manusia, hubungan individu dengan masyarakat, fakta masyarakat, dan tugas negara. Menurut Muhammad Hussain Abdullah akar pemikiran HAM muncul di Eropa pada abad ke-17 Masehi sebagai akibat pergolakan antara penguasa dan para agamawan berhadapan dengan para cendekiawan dan filosof. Filosof John Locke menyerukan hak-hak alami bagi setiap individu yang diambil dari pemikiran hukum alam. Setelah berlangsungnya pergolakan di antara dua kubu tersebut, para cendekiawan mendapatkan kemenangan atas para pendukung agamawan. Kemudian, para cendekiawan menetapkan sistem pemisahan agama dari kehidupan (Sekularisme). Dengan demikian, muncullah perjalanan mazhab baru yang sering disebut ideologi kapitalisme yang menonjolkan pemikiran hak azasi manusia. Sebenarnya, berbicara seputar HAM berarti berbicara tentang persamaan hak. Namun, hak tersebut di Barat tidak mengedepankan esensi persamaan itu sendiri. Di satu sisi ingin mengekspor ide HAM, namun di sisi lain justru mereka yang menginjak-injak HAM mereka sendiri. Di dalam negeri AS, diskriminasi terus berlanjut dan tiada hentinya. Hingga kini, di AS orang kulit hitam tidak akan pernah diperlakukan sama dengan kulit putih. Kemudian, para wanita tetap akan menjadi makhluk kelas dua dalam kehidupan sosial.Atas nama HAM dan kebebasan berpendapat, AS tidak menyalahkan kasus pemuatan kartun Nabi Muhammad di Denmark, bahkan AS mendukung Perdana Menteri Denmark untuk terus maju menyuarakan kebebasan berpendapat dengan dalih demokrasi. Namun, ketika Iran membuat Festival kartun kebohongan Holocaust yang memuat gambar penistaan terhadap Bush dan konconya Israel, AS meradang dan menyatakan tindakan Iran tidak bisa diterima dan suatu penghinaan. Realitas tersebut menunjukkan AS bertindak the Hypocrite One yang tidak bisa membuktikan ketulusannya melaksanakan HAM. AS memandang sesuatu dengan kaca mata kemunafikan. Oleh karena itu, para lulusan barat yang bangga dengan pemahaman HAM-nya harus belajar ke Timur (Islam) tentang kejujuran, moral dan etika. Akademisi kenamaan AS, Prof Noam Chomsky mampu bicara jujur dengan mengkritik habis-habisan negaranya sendiri yang menerapkan standar kemunafikan.
4. HAMBATAN DAN TANTANGGAN DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIAPenegakan HAM di Indonesia mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Upaya penegakan HAM di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang terjadi pada masa tersebut. Dinamika penegakan HAM di Indonesia dapat dibagi atas periode-periode waktu berikut ini.1. Periode 1945-1959Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 telah mencantumkan perihal hak asasi manusia. Akan tetapi, hak-hak asasi tersebut masih terbatas jumlahnya dan dirumuskan secara singkat. Hal ini terjadi karena naskah Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada akhir masa pendudukan Jepang dan dalam suasana mendesak. Walaupun demikian, pemikiran tentang HAM terus mengalami perkembangan yang berarti, terutama di kalangan para pemimpin bangsa.Pemikiran HAM pada periode 1950-1959 mendapatkan momentum yang sangat baik. Hal tersebut dikarenakan suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan perhatian dari pemimpin maupun masyarakat. Menurut Bagir Manan, terdapat lima aspek yang menandai hal tersebut, antara lain:a.Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya.b.Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya.c. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil), dan demokratis.d.Parlemen atau DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif.e. Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Dalam perdebatan di Konstituante misalnya, berbagai partai politik yang berbeda aliran dan ideologi sepakat tentang substansi HAM universal dan pentingnya HAM masuk dalam UUD serta menjadi bab tersendiri.
2. Periode 1959-1966Dalam masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), telah terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 untuk kepentingan penguasa. Pada periode ini, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir sebagai reaksi atas penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini, kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Pada periode ini terjadi pemasungan terhadap hak sipil dan hak politik, seperti hak untuk berserikat berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.3. Periode 1966-1998Periode 1966-1998 ditandai dengan berkuasanya Orde Baru. Salah satu tujuan dari penegakan Orde Baru adalah melaksanakan hak-hak asasi yang tercantum dalam UUD 1945. Pada masa awal periode ini, telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967. Seminar ini merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM dan pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil (judicial review) untuk melakukan perlindungan terhadap HAM.Dalam rangka pelaksanaan TAP MPRS Nomor XIV/MPRS 1966, MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam Piagam tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Akan tetapi, terjadi kemacetan dalam pembicaraan di sidang MPRS ini. Dengan demikian, perumusan dan pengaturan hak-hak asasi seperti yang ditentukan pada tahun 1945 tidak mengalami perubahan.Pada awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an, persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran. HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemikiran pemerintahan pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakan pemerintah terhadap HAM. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Selain itu, sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali digunakan oleh negara-negara Barat untuk memojokkan negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia.Meskipun pemerintah pada periode ini cenderung untuk mengabaikan jaminan pelaksanaan HAM, pemikiran HAM terus berkembang. Pemikiran mengenai HAM di kalangan masyarakat dimotori oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat akademisi yang menaruh perhatian terhadap penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti kasus Tanjung Priok, kasus DOM Aceh, dsb.Upaya yang dilakukan oleh masyarakat nampak memperoleh hasil yang menggembirakan. Terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntunan yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM. Selain itu, lembaga ini juga dapat memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal pelakasanaan HAM. Komnas HAM bertujuan untuk membantu pengembangan kondisi-kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (termasuk hasil amandemen UUD 1945), Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada, Deklarasi Kairo, dan Deklarasi atau perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penegakan HAM.
4. Periode 1998- SekarangPergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 ini memberikan dampak yang besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada periode ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM. Selain itu, pengkajian dan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional semakin ditingkatkan. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional di bidang HAM.Strategi penegakan HAM pada periode Orde Reformasi dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 1. Tahap status penentuan (prescriptive status)2. Tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior).Pada tahap status penentuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen konstitusi negara (Undang-Undang Dasar 1945), Ketetapan MPR (TAP MPR), undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya.Pada masa pemerintahan Habibie, penghormatan dan pemajuan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut ditandai oleh adanya TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disahkannya sejumlah konvensi HAM, yaitu:1.Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.2.Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.3.Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998.4.Konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999.5.Konvensi ILO Nomor 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999.6.Konvensi ILO Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999.Selain itu, dicanangkan pula program Rencana Aksi Nasional HAM pada 15 Agustus 1998 yang didasarkan pada empat pilar, yaitu:1.persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM.2.desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM.3.penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM.4.pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional.Garis besar ketentuan HAM yang diatur dalam amandemen kedua UUD 1945 selanjutnya dielaborasi menjadi ketentuan yang lebih rinci di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM diberi tugas dan wewenang khusus untuk memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat.Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap ini, diupayakan mulai tumbuh kesadaran penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat. Penataan aturan secara konsisten memerlukan beberapa persyaratan, yaitu adanya demokrasi dan supremasi hukum. Menurut Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara yang didasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan prasyarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang simbiosis mutualistik.Dari uraian perkembangan HAM di atas, dapat disimpulkan beberapa hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut:1.Ketentuan HAM yang tercantum dalam UUD 1945 masih sederhana. Pengaturan ini memerlukan political will dari pemerintah agar dapat berlaku secara efektif.2.Masih adanya persepsi bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat, individualistik, dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Persepsi ini seharusnya diubah melalui berbagai pendidikan dan penyebaran informasi yang komprehensif tentang HAM. Masyarakat perlu menyadari nilai-nilai universalitas dalam HAM. Masyarakat perlu mengetahui bahwa HAM merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu diperjuangkan, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Dengan demikian, akan tumbuh kesadaran penghormatan dan penegakan HAM baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat.3.Terdapat kegamangan dari pemerintah yang sekarang berkuasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Kondisi tersebut disebabkan karena saat ini merupakan masa transisi pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Selain itu, masih kuatnya pengaruh para pejabat publik yang merupakan bagian dari orde sebelumnya juga menjadi faktor penting dalam upaya penegakan HAM. Sehingga sekalipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang tentang HAM, penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi tantangan yang cukup berat bagi pemerintah yang sekarang berkuasa.4.Adanya indikasi ketidakberpihakan pemerintah pada rakyat dalam proses pemulihan perekonomian negara. Berbagai kebijakan pemerintah sekarang ini terpaksa diambil meskipun beresiko mengorbankan hak-hak rakyat yang fundamental. Sebagai contoh adalah kebijakan untuk menaikkan harga BBM, yang diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.5.Kondisi rakyat Indonesia yang terdiri atas beragam etnik, suku bangsa, bahasa daerah, agama, keadaan sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda merupakan tantangan untuk saling membina toleransi dan saling menghormati hak asasi orang lain.
5. PELANGGARAN HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya8. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawin diluar nikah.6. UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM1. Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.2. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.3. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi.4. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.6. Perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1998.7. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati.BAB IIIPENUTUP1. KESIMPULANHAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.2. SARANSebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyesuaikan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Dan kita juga harus membantu negara dalam mencari upaya untuk mengatasi atau menanggulangi adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKAEdiyono,Suryo.dkk.2010-2011. Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Hasanuddin.Makassar.UPT MKU UNHAS.Siregar Edi.2012.UUD dan TAP MPR.Jakarta.Sekertariat Jendral MPR RI.http://mnopriyanto.blogspot.com/2010/11/upaya-pencegahan-pelanggaran-ham.html.Diakses pada tanggal 26 september 2015. http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia.Diakses pada tanggal 26 september 2015. eebudhi.blogspot.co.id/2012/01/makalah-hak-asasi-manusia.html.Diakses pada tanggal 26 septamber 2015. 20
