BAB I PENDAHULUAN - surabaya.go.id · yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang ... ANTAR DESA JARINGAN ... (RKP) NASIONAL PROVINSI KECAMATAN

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan

daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

RPJMD sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa RPJMD ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3)

huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur bahwa

RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada

Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan jangka waktu

penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara integratif dengan

dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, RPJMD kota

Surabaya tahun 2010-2015 merupakan penjabaran periode ke II

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 2

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kota

Surabaya tahun 2005-2025 yang berkedudukan sebagai dokumen

perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu RPJMD juga merupakan penjabaran RPJM

Nasional/Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan

sinkronisasi berbagai program, agar saling mendukung dan

menghindari tumpang tindih. Pada akhirnya berbagai program

pembangunan yang dilakukan bisa memberi manfaat yang lebih

besar pada masyarakat Kota Surabaya.

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah dokumen

perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD,

RKPD Kota Surabaya dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder

di Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

selama kurun waktu 2010-2015.

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015, disusun

berdasarkan Visi dan Misi Walikota Surabaya, sekaligus berfungsi

sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai

aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Surabaya

dan berpedoman evaluasi pelaksanaan pembangunan periode

sebelumnya.

Proses penyusunan RPJMD, di awali dari penyusunan

Rancangan Awal RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi

Walikota terpilih Kota Surabaya setelah dilantik pada tanggal 28

September 2010, selanjutnya dari rancangan awal tersebut di bahas

dalam acara Musrenbang RPJMD pada tanggal 21 Maret 2011

yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musrenbang

RPJMD untuk dijadikan dasar perumusan rancangan akhir RPJMD.

Rancangan akhir RPJMD tersebut di konsultasikan kepada

pemerintah Provinsi (Gubernur) pada tanggal 20 April 2011.

Penyampaian raperda tentang RPJMD kepada DPRD

disertai lampiran rancangan akhir RPJMD, berita acara

kesepakatan hasil musrenbang dan surat Gubernur perihal hasil

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 3

konsultasi rancangan akhir RPJMD untuk mendapatkan persetujuan

DPRD dan ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 – 2015

berlandaskan:

1. Landasan Idiil: Pancasila

2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945 Pasca

Amandemen.

3. Landasan Operasional :

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389);

d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 4

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

i) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4725);

j) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

k) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

n) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 5

Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4593);

o) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4855);

p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4614);

q) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

r) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4664);

s) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4737);

t) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

u) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 6

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4815);

v) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 208 Nomor 21 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4817);

w) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4833);

x) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah

Provinsi;

y) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

aa) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri

Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010; Nomor : 0199/M

PPN/04/2010; Nomor; PMK95/PMK07/2010 Tentang

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

bb) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009

tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 7

cc) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;

dd) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

Jawa Timur 2005-2020;

ee) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran

Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 merupakan

bagian utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota

Surabaya khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan

yang telah tertuang baik dalam RPJPD Kota Surabaya maupun

RTRW Kota Surabaya, serta dari keberadaannya akan dijadikan

pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD.

Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode

perencanaan akan dijabarkan dalam RKPD, dari keberadaan RKPD

tersebut, selanjutnya akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk

menyusun Renja SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dalam RKPD untuk setiap

tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota

Surabaya.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kota Surabaya

Tahun 2010-2015 dengan dokumen perencanaan lainnya baik

dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun

dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah

ini:

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 8

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008,

mensyaratkan bahwa rencana tata ruang merupakan dasar dalam

menyusun prioritas program pembangunan. Tata ruang Kota

Surabaya digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program

pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan

tata guna ruang Kota Surabaya. Hubungan RPJMD Kota Surabaya

tahun 2010-2015 dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Surabaya digambarkan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1.1 Hubungan RPJM Daerah Kota Surabaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 9

Secara substansi, hubungan RPJMD kota Surabaya dengan

RTRW Propinsi dan Kota Surabaya, RPJMD kota Surabaya

berpedoman pada subtansi tujuan penataan ruang wilayah dan

rencana penetapan struktur ruang wilayah yang didalamnya

memuat rencana pengembangan perwilayahan dan pembangunan

jaringan infrastruktur kota, serta rencana pola ruang wilayah yang

memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya serta

pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.

Gambar 1.2 Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PERENCANAAN TATA RUANG DAN PER ENCANAAN SEKTORAL

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA

RUANG

PERENCANAAN

SEKTORAL

RENCANA TATA RUANG

K ECAMATAN

RENCANA TATA RU ANG

KABUPATEN/KOTA

RENCANA TATA RUANG

PROVINSI

RENCANA TATA RUANG

NASIONAL

JARING AN

INSFRASTRUKTUR

ANTAR D ESA

JARING AN

INSFRASTRUKTUR

ANTAR KECAMATAN

J ARINGAN

INSFRASTRUKTUR

ANTAR KABUPATEN

DAN ANTAR KOTA

J ARINGAN

INSFRASTRUKTUR ANTAR

PULAU DAN ANTAR

PROVINSI

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJP )

RENCANA PEMBANGUNAN

JANG KA MENENGAH (RP JM)

RENCANA KERJA

P EMERINTAH (RKP)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJP )

RENCANA PEMBANGUNAN

JANG KA MENENGAH (RP JM)

RENCANA KERJA

PEMERINTAH (RK P)

NASIONAL

PROVINSI

KECAMATAN

KABUPATEN/

K OTA

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA PANJANG (RPJP)

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGK A MENENGAH (RPJM)

RENCANA KERJA

P EMERINTAH (RKP)

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 10

Gambar 1.3 Hubungan RPJM dengan Dokumen perencanaan lainnya

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 11

Hubungan secara substasi yang ada dalam RPJM Nasional,

RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Surabaya terdapat benang

merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi

RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya di bawah ini.

Tabel 1.1 Sinkronisasi RPJMN, RPJMD Provinsi dan Kota Surabaya

RPJMN RPJMD PROVINSI JATIM RPJMD KOTA SURABAYA

VISI VISI VISI

"Indonesia Yang

Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur"

“Terwujudnya Jawa

Timur yang Makmur dan Berakhlak

dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia

“Menuju Surabaya

Lebih Baik

Sebagai Kota Jasa Dan

Perdagangan

Yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, Dan Berwawasan

Lingkungan”

AGENDA PEMBANGUNAN

AGENDA PEMBANGUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin

1. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan

2. Peningkatan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama wong cilik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat

1. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kreatifitas, kemandirian,dan kewirausahaan serta optimalisasi perlindungan tenaga kerja

2. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, peningkatan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin

3. Peningkatan kemandirian pelaku usaha produktif bidang pertanian dan kelautan

4. Peningkatan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 12

RPJMN RPJMD PROVINSI JATIM RPJMD KOTA SURABAYA

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan

Pengembangan sistem manajemen, keterpaduan antar jaringan, dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang

1. Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu

2. Penerapan prinsip-prinsip ekologis yang berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan kota

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Penerapan pelayanan publik berstandar internasional bidang investasi

Penegakan Pilar

Demokrasi

Meningkatkan kualitas

kehidupan dan peran

perempuan, serta

terjaminnya kesetaraan

gender, dan

meningkatkan peran

pemuda, serta

mengembangkan dan

memasyarakatkan

olahraga

Peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak

serta kesetaraan gender

Meningkatkan kualitas

kesalehan sosial demi

terjaganya harmoni

sosial

Peningkatan kerohanian dan

semangat kepahlawanan

masyarakat Surabaya

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 13

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD,

maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum

penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan

lainnya dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisikan tantang uraian statistik dan gambaran

umum kondisi daerah saat ini dengan maksud

mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan

aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan

diitervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan daerah dan

kebijakan keuangan daerah

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STATEGIS

Bab ini akan memaparkan analisa regional Kota Surabaya

berdasarkan permasalahan pembangunan yang dihadapi,

selanjutnya dirangkum dalam isu-isu strategis Kota

Surabaya.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berisi uraian tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah

tahun 2010-2015 beserta penjelasannya, keterkaitannya

hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan

daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam

mengimplementasikan program walikota sebagai payung

pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di

dalam mewujudkan Visi dan Misi.

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 14

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Bab ini berisikan tentang rincian kebijakan umum program

pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk

melaksanakan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Program-program tersebut selanjutnya akan

diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan SKPD sesuai

dengan fungsinya.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini berisikan tentang rincian indikator program

pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan dari

pelaksanaan program pembangunan beserta alokasi

pendanaannya.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini memuat indikator kinerja kunci dan indikator utama

Kota Surabaya

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini berisi pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaannya

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 - 2015 dimaksudkan

sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,

kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-

sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun

kedepan. Dengan demikian RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010 –

2015 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik

rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun

dokumen perencanaan SKPD Kota Surabaya.

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun

2010 – 2015 adalah menjabarkan visi, misi, dan program kepala

R P J M D K O T A S U R A B A Y A T A H U N 2 0 1 0 - 2 0 1 5

I - 15

daerah. Di era pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada),

janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan.

Sebagai konsekuensinya apabila calon kepala daerah tersebut

terpilih, maka janji-janji tersebut harus dirumuskan sebagai

perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen

perencanaan. Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk

menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar

’stake holders’ untuk menentukan arah pembangunan Kota

Surabaya di masa yang akan datang.