1 BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Alasan Pemilihan Judul Persoalan hukum mengenai tanda tangan elektronik yang menjadi isu hukum (legal issue) dalam penelitian dan penulis karya tulis ilmiah ini Penulis peroleh dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 1 Uraian atau gambaran lengkap Putusan 15 dikemukakan dalam Bab III skripsi ini tentang Hasil Penelitian. Dalam Putusan 15 itu ada anggapan bahwa hasil scan atas suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu dokumen cetak, diartikan sama dengan suatu tanda tangan elektronik. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah benar secara hukum, yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu adalah hasil scan atas suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu dokumen non-elektronik? Pertanyaan seperti itulah yang antara lain menjadi alasan Penulis menulis judul: Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1 PTUN Kupang No. 15/G/2010/PTUN-KPG, untuk selanjutnya Penulis singkat dengan Putusan 15.
13
Embed
BAB I PENDAHULUAN€¦ · tulis ini adalah scan atas dokumen yang di atasnya tercantum tanda tangan manual bisakah disebut sebagai tanda tangan elektronik dan mempunyai kedudukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. 1. Alasan Pemilihan Judul
Persoalan hukum mengenai tanda tangan elektronik yang menjadi isu
hukum (legal issue) dalam penelitian dan penulis karya tulis ilmiah ini Penulis
peroleh dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).1 Uraian atau
gambaran lengkap Putusan 15 dikemukakan dalam Bab III skripsi ini tentang
Hasil Penelitian.
Dalam Putusan 15 itu ada anggapan bahwa hasil scan atas suatu tanda
tangan yang tertera dalam suatu dokumen cetak, diartikan sama dengan suatu
tanda tangan elektronik. Orang kemudian bertanya-tanya, apakah benar secara
hukum, yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu adalah hasil scan
atas suatu tanda tangan yang tertera dalam suatu dokumen non-elektronik?
Pertanyaan seperti itulah yang antara lain menjadi alasan Penulis menulis
judul: Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)
dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
1
PTUN Kupang No. 15/G/2010/PTUN-KPG, untuk selanjutnya Penulis singkat dengan
Putusan 15.
2
Berdasarkan keterangan saksi atas nama Felix Leba (Leba) sebagai
Ketua Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI )dalam Putusan 15 scan atas
tanda tangan manual memenuhi syarat menjadi alat bukti dalam sengketa
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah
Utara (Kabupaten TTU) dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sementara itu, dalam UU No. 11 tahun 2008 Pasal 1 Angka (12)
disebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah:
Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (13) Penandatangan adalah
subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda
tangan elektronik.
Menjadi pertayaan yang juga menjadi alasan Penulis memilih judul
seperti disebutkan di atas untuk Penulisan ini adalah, apakah scan terhadap
dokumen cetak dimana suatu tanda tangan seseorang tercantum dapat disebut
sebagai tanda tangan elektronik? Mengapa para Hakim yang mengadili Perkara
No.15 menganggap bahwa tanda tangann elektronik adalah sama dengan scan
terhadap dokumen? Apa dasar para Hakim tersebut mengatakan bahwa scan
atas dokumen dimana tanda tangan manual disebut atau tidak dapat disebut
tanda tangan elektronik? Apakah pertimbangan para Hakim tersebut sejalan
3
dengan pertimbangan Pembuat UU No. 11 tahun 2008? Pertayaan-pertayaan
tersebut jugalah telah menjadi alasan Penulis memilih judul Penelitian dan
Penulisan sebagaimana dikemukakan di atas.
Pertanyaan pokok yang menjadi concern Penelitian dan Penulisan karya
tulis ini adalah scan atas dokumen yang di atasnya tercantum tanda tangan
manual bisakah disebut sebagai tanda tangan elektronik dan mempunyai
kedudukan hukum dalam UU No. 11 tahun 2008 dan atas dasar itu, apakah
scan terhadap tanda tangan manual yang menjadi objek sengketa dalam
Perkara No. 15 dapat berkedudukan sebagai bukti di persidangan menurut
Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2008. Judul di atas belum
diteliti, belum dibahas, belum ditulis sebagai karya tulis keserjanaan di
Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga. Sehinga atas dasar itu
Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul: “Kedudukan Hukum Tanda
Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik”
1. 2. Latar BelakangPermasalahan
Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini
sebagai satu yang penting di masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara
lain ditandai dengan pemanfaatan kecangihan teknologi informasi yang
4
semakain meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di
negara-negara maju tapi juga termasuk Indonesia. Fenomena ini pada
gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang
sangat penting dan menguntungkan2dan oleh sebab itu hukum dibutuhkan
mengatur informasi yang demikian tersebut.
Pengunaan teknologi elektronik dalam perdagangan secara elektronik
memberikan dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan
kemudahan serta kecangihan melakukan interaksi global tanpa batasan tempat
dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Perjanjian face to face (bertemu
secara langsung) pelaku bisnis kini tidak diperlukan lagi tetapi bertemu face to
face melalui media elektronik sehingga dapat dikatakan, perdagangan secara
elektronik ini menjadi penggerak ekonomi baru di bidang teknologi khususnya
di Indonesia.3
Perkembangan itu membawa pengaruh dalam setiap bidang
kehidupan. Tak luput pula bidang perdagangan, serta industri. Dahulu kala
perdagangan atau jual-beli terjadi bilamana penjual dan pembeli bertemu untuk
melakukan pertukaran barang. Mula-mula berupa pertukaran barang dengan
barang, kemudian dikenal sistem mata uang. Umum diketahui bahwa proses
perdagangan pada masa itu membutuhkan pertemuan antara penjual dan
pembeli secara fisik.
2 Haris, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik di Pasar Modal, Jakarta, 2000, hal., 35.
3 Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung,1999, hal., 96.
5
Dalam kaitan dengan hal itu, kebutuhan akan kerahasiaan informasi
serta penjagaan atas keaslian suatu informasi dirasa semakin meningkat.
Pembentukan framework untuk otentikasi dari informasi berbasis komputer
memerlukan pengetahuan dan ketrampilan akan hukum yang mengatur
keamanan penggunaan komputer. Akan tetapi, ada pandangan yang juga
berlaku umum bahwa mengkombinasikan antara kedua hal ini bukan pekerjaan
yang mudah. Menurut pandangan yang sudah berlaku umum tersebut, konsep
yang ada di dunia hukum seringkali hanya berkorelasi sedikit dengan konsep
yang ada pada dunia keamanan komputer. Konsep tanda tangan digital (digital
signature) misalnya, yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil
dari penerapan teknik-teknik komputer pada suatu informasi. Sedangkan
umumnya tanda tangan analog mempunyai arti yang lebih luas, yaitu tanda
yang dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditanda
tangani.4
Hingga hari ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu
cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu
akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktik
perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan
penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi.
4 Broto Mandala, Tindak Pidana Teknologi Komunikasi , Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 2001,
hal., 4.
6
Dengan kata lain akta elektronik menimbulkan perdebatan tentang pengakuan,
kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik
manakala terjadi sengketa hukum antara para penggunanya baik di tingkat
nasional maupun di tingkat internasional. Keamanan teknologi informasi
kemudian diberikan oleh hukum. Dalam artian, hukum bukan berperan sebagai
penghambat perkembangan teknologi, melainkan sebagai penyeimbang dari
perkembangan teknologi dengan memberikan jaminan keamanan kepada para
penggunanya.5
Seperti telah Penulis kemukakan di atas, sejalan dengan perkembangan
teknologi dikenal istilah tanda tangan digital (digital signature). Tanda tangan
elektronik bukan tanda tangan tertulis atau nyata. Tanda tangan digital di sini
merupakan transformasi (perubahan bentuk) pesan dengan menggunakan
sistem kripografi asimetris sistem yang membuat suatu pesan yang dikirim
oleh pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman dengan
mengunakan kunci privat dan kunci publik sehingga, dengan demikian seorang
penerima pesan yang memiliki kunci publik dari pengirim pesan tersebut dapat
menguji apakah transformasi yang dilakukan menggunakan kunci privat yang
5 Atmojo, Internet untuk Bisnis, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1982.hal., 41.
7
berpasangan dengan kunci publiknya, serta menguji apakah pesan tersebut
telah diubah sejak transformasi dilakukan terhadap pesan tersebut.6
Tanda tangan digital (digital signature) adalah suatu tanda tangan yang
dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada
dokumen kertas biasa.Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan
dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera
pada suatu dokumen yang ditandatanginya itu.7
Tanda tangan digital sebenarnya dapat memberikan jaminan terhadap
keamanan dokumen dibandingkan dengan tanda tangan biasa. Penerima pesan
elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital dapat memeriksa apakah pesan
tersebut benar-benar datang dari pengirim yang benar dan apakah pesan itu
telah diubah setelah ditandatangani baik secara sengaja atau tidak sengaja
dalam hal sistem pembayaran elektronik, alat bukti lain yang dapat digunakan
selain data elektronik atau digital berupa digital signature untuk dapat
diklasifikasikan.8
Digital signature yang terdapat dalam pesan atau data messages dibuat
dalam suatu jangka waktu. Digital signature tersebut dibuat mengunakan kunci
6 Ridwan, Pengakuan dan Keabsaan Digital Signature Dalam Perspektif Hukum Pembuktian,
Jakarta, 2002, hal., 96.
7 Ahmad Suwandi, B.Setyo Ryanto, Menabur Sentuh, Menuai, Software Tangguh, PC, Media