BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan menghimpun partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2019 mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansi merupakan penjabaran visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019. 3. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan. Mengingat peran strategis dokumen renja perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja perangkat daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah. Bergesernya paradigma pembangunan di Indonesia berimplikasi terhadap pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
32
Embed
BAB I PENDAHULUAN · Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ... ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan tetap mempertahankan yang telah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan menghimpun
partisipasi masyarakat.
Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja BPSDMD
Provinsi Banten Tahun 2019 mempunyai arti strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Renja perangkat daerah merupakan dokumen yang secara substansi merupakan
penjabaran visi, misi dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.
3. Renja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercantum dalam Rencana Kinerja tahunan.
Mengingat peran strategis dokumen renja perangkat daerah dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal
tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja perangkat daerah harus
mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah.
Bergesernya paradigma pembangunan di Indonesia berimplikasi terhadap
pendayagunaan aparatur pemerintah dalam hal pelayanan publik. Oleh karena itu,
pemerintah meluncurkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
2
Perencanaan Pembangunan Nasional yang isinya mengamanatkan penerapan sistem
dan mekanisme perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah
terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan
efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas,
berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau
merupakan tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa
terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten
berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai
berikut :
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,
yang diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan
indeks kompetensi ASN.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPSDMD Provinsi
Banten Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur
Sipil Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
12. Keputusan Kepala LAN No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025
14. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas
Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Penyusunan dokumen Renja BPSDMD Provinsi Banten
tahun 2019 adalah sebagai rujukan dan pedoman dalam tahapan perencanaan,
proses pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan di bidang
pengembangan SDM Aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik
urusan dan kewenangan yang sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Daerah Provinsi Banten, dengan tujuan sebagai berikut:
a. Sebagai pedoman dalam memberikan arahan teknis substantif dalam
menyusun dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan pengembangan
SDM Aparatur;
b. Sebagai rujukan dari hasil identifikasi Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) se-
Provinsi Banten;
c. Sebagai bahan usulan perencanaan, program, prioritas dan kegiatan
pengembangan SDM Aparatur Provinsi Banten tahun 2019;
d. Sebagai dokumen perencanaan pengembangan SDM Aparatur tahun 2019.
4
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPSDM Daerah Provinsi Banten disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan uraian mengenai :
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan;
Kaidah pelaksanaan;
Rencana tindak lanjut.
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BPSDM DAERAH PROVINSI BANTEN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja BPSDM Daerah Provinsi
Banten dan capaian Renstra BPSDM Daerah Provinsi Banten selengkapnya dapat
dilihat Tabel 1, berdasarkan hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa implikasi yang
ditimbulkan, antara lain;
Program Renstra yang capaiannya sampai tahun 2018 sudah 100% tidak
berarti bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya dihentikan, akan tetapi terus
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan tetap mempertahankan yang
telah dilaksanakan. Program Renstra yang capaiannya belum 100% akan tetapi
dilanjutkan dengan berpedoman pada rencana program yang telah ditetapkan dalam
RPJMD, RKPD dan Renstra BPSDMD Provinsi Banten untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan;
Sesuai dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka pencapian
target-target pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap melaui skala prioritas
secara konsisten dan berkesinambungan.
Adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Perencanaan
Strategis (Renstra) BPSDM s/d Tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel
dibawah:
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Provinsi Banten
N0
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
SAT
FISIK KEUANGAN
T R % ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %
1 2 3 4 5 6 I PENINGKATAN KUALITAS TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Jumlah Dokumen Dok 11 11 100 61,396,000 58,896,000 95.93
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Dokumen Dok 12 11 100 232,152,000 229,352,000 98.79
II PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Prosentase Pemeliharaan
% 100 100 100 2,515,662,750 2,386,092,450 94.85
4 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Prosentase Penyediaan
% 100 100 100 5,592,298,962 4,942,991,297 88.39
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Prosentase Pengadaan
7 Pelatihan Penjenjangan Fungsional (Perawat Dan Bidan) 50
4 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
1 Diklat Barang/Jasa 1
2 Kepegawaian 1
3 Standar Pelayanan Minimal (Spm) 1
4 Akuntansi 1
5 Keuangan 1
6 Diklat Bendaharawan Pengeluaran 1
7 Diklat Eksistensifikasi Data Base Dan Investarisasi Pns 1
8 Budaya Kerja Prestatif 1
9 Good Governance 1
5 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 Diklat Perencanaan Di Bidang Penanaman Modal 40 2 Diklat Promosi Di Bidang Penanaman Modal 40 3 Diklat Ptsp Di Bidang Penanaman Modal 40 4 Diklat Perizinan Sektoral 40
6 Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten
1 Diklat Akuntansi Berbasis Akrual 1
2 Diklat Bendahara 1
3 Diklat Program Evaluasi Dan Perencanaan 1
4 Diklat Pengurus Barang Dan Aset Berbasis Akrual 2
5 Diklat Laporan Keuangan Berbasis Akrual 2
22
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
6 Diklat Pembantu Bendahara Gaji 2
7 Diklat Bahasa Asing Dan Mandarin 2
8 Diklat Kearsipan 1
9 Diklat Pelayanan Prima Perkantoran 2
10 Diklat Skp Finger Online 2
11 Diklat Simda Barang Milik Daerah Berbasis Akrual 2
12 Diklat Penyusunan Dokumen Kontrak Dan Rup 1
7 Biro Organisasi Setda Provinsi Banten 1 Penyusunan Lakip Sesuai Kebutuhan
2 Penyusunan Anjab/Abk Sesuai Kebutuhan
3 Penyusunan Sop Sesuai Kebutuhan
8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1 Pelatihan Bagi Perangkat Desa 1238 Kepala Desa
9 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
1 Diklat Teknis Perencanaan Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
2 Diklat Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur(Sop) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 Orang
3 Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
4 Diklat Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
1 Orang
5 Diklat Teknis Pengenalan It Dan Sistem Aplikasi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
6 Diklat/Bimtek Mengenai Sertifikasi Satuan Pengamanan Dalam Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2 Orang
10 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Banten
2 BKPSDM KABUPATEN SERANG 1 Diklat Kepemimpinan Tk. III 20
2 Diklat Kepemimpinan Tk. IV 80
3 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 100 3 BKPSDM KABUPATEN TANGERANG 1 Psdm Kepala Sekolah Dasar 60
2 Psdm Bendahara Bos 60
3 Psdm Bendaharawan 30
4 Psdm Perencanaan Dan Keuangan 30
5 Psdm Pengawas Jalan Dan Jembatan 30
6 Psdm Inspektur Kebakaran 30
7 Psdm Pengelolaan Arsip 30
8 Psdm Bidan Tingkat Ahli 30
4 BKPP KABUPATEN LEBAK 1 Diklat Struktural Bagi Pnsd :
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon II 5
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon III 20
- Diklat Kepemimpinan Pejabat Eselon IV 50
2 Diklat Pim Pemdagri 40
3 Diklat Teknis Tugas-Tugas Dan Fungsi Bagi Pnsd 40
28
NO LEMBAGA/INSTANSI NAMA DIKLAT JUMLAH PESERTA
5 BKPP KOTA CILEGON 1 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iii 3
2 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iii 12
3 Pengiriman Diklat Pim Tk. Iv 55
4 Pengiriman Diklat Penjengjangan 30
5 Pengiriman Diklat Prajabatan Casnd 80
6 Pengiriman Diklat Penjengjangan Jabatan Fungsional Tertentu 30
7 Pengiriman Aparatur Dalam Bintek, Diklat, Workshop Dll 84
8 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual 30
9 Diklat Manajemen Puskesmas 24
10 Diklat Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 30
11 Diklat Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah 30
12 Diklat Manajemen Asn 30
13 Pengiriman Aparatur Dalam Seminar, Magang, Dan Kursus 10
7 BKPP KOTA TANGERANG SELATAN 1 Latsar CPNSD 2019 250
2 Diklat Pim Tk. II 5
3 Diklat Pim Tk. III 30
4 Diklat Pim Tk. IV 20
29
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pengembangan SDM Aparatur BPSDMD Provinsi Banten
mengacu kepada kebijakan Kementrian/ Lembaga terkait, dalam hal ini Lembaga
Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:
A. Sasaran Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2015-
2019 sebagai berikut:
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang
administrasi Negara
Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi Negara
Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM
aparatur LAN yang professional, serta akuntabilitas lembaga.
B. Sasaran Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019
sebagai berikut:
Meningkatnya kompetensi aparatur Kementerian Dalam Negeri dan
pemerintah daerah
Meningkatnya cakupan pengembangan kompetensi aparatur
Kementerian Dalam Negeri
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pengembangan
SDM Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah
C. Sasaran Renstra BPSDM Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022,
adalah:
Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan
efisien
Terwujudnya kompetensi aparatur
Berdasarkan uraian diatas maka sasaran dapat memberikan sumbangsih
yang nyata terhadap pencapaian sasaran Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merepresentasikan sasaran
pembangunan ASN.
1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu
organisasi, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam
30
jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi
Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017-2022 adalah Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang
berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber
daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau
merupakan tujuan antara. Dengan demikian tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa
terpenuhi atau berhasil. Sasaran yang akan dicapai oleh BPSDMD Provinsi Banten
berdasarkan rumusan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai
berikut :
1. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien,
yang diukur dari capaian laporan kinerja pemerinah Provinsi Banten.
2. Terwujudnya kompetensi aparatur. Diukur berdasarkan presentase peningkatan
indeks kompetensi ASN.
Tujuan dan sasaran jangka menengah BPSDM beserta indikator kinerja
secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPSDMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
RUMUSAN SATUAN
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
2018 2019 2020 2021 2022
1
Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntabel, dan sumber daya apartur yang berintegritas, berkompetensi dan melayani masyarakat
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien
Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten (Nilai)
Penilaian akuntabilitas kinerja pembangunan Kemenpan-RB