Sekretariat Daerah LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 I - 1 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
118
Embed
BAB I PENDAHULUAN · tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan administrasi bidang kerjasama. Sekretariat Daerah LKIP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 1
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat
Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan
peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah
yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan
Nasional.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel
merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 2
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan
hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan
sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
Gambaran Umum Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati.Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Menurut Peraturan Daerah tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri terdiri dari :
A. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
1. STRUKTUR ORGANISASI
a. Sekretaris ;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
a). Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b). Sub Bagian Otonomi Daerah;
c). Sub Bagian Kerjasama.
2) Bagian Hukum, membawahi :
a). Sub Bagian Perundang-undangan;
b). Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
c). Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 3
3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
a). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
b). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga.
c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahi :
1). Bagian Perekonomian, membawahi :
a). Sub Bagian Bina Perekonomian;
b). Sub Bagian Bina Produksi.
2). Bagian Pembangunan, membawahi :
a). Sub Bagian Penyusunan Program;
b). Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
3). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
a). Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
b). Sub Bagian Pelayanan Pengadaan.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1). Bagian Organisasi, membawahi :
a). Sub Bagian Kelembagaan;
b). Sub Bagian Tata Laksana;
c). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
2). Bagian Umum, membawahi :
a). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
c). Sub Bagian Keuangan.
3). Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
a). Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
b). Sub Bagian Hubungan Media;
c). Sub Bagian Protokol.
Adapun Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri sebagaimana terlampir.
2. TUGAS DAN FUNGSI.
A. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 4
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara
pada instansi Daerah; dan;
e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur
pembantu Sekretariat Daerah, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif bidang
pemerintahan umum dan otonomi daerah, hukum dan perundang-
undangan, serta kesejahteraan rakyat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan
fungsi:
1. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, hukum dan
perundang-undangan, serta kesejahteraan rakyat;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah
Daerah bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah,
hukum dan perundang-undangan, serta kesejahteraan rakyat;
3. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum dan otonomi
daerah, hukum dan perundang-undangan, serta kesejahteraan
rakyat;
4. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan administrasi
penyelenggaraan kebijakan bidang pemerintahan umum dan
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 5
otonomi daerah, hukum dan perundang-undangan, serta
kesejahteraan rakyat;
5. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan umum dan
otonomi daerah, hukum dan perundang-undangan, serta
kesejahteraan rakyat; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam Pelaksanaan Tugasnya Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat membawahi :
1. Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan
kerja sama, pemerintahan Desa/Kelurahan, ketenteraman
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah dan kerja sama, pemerintahan Desa/Kelurahan,
urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program
kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan
Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan
kerja sama, pemerintahan Desa/Kelurahan, urusan
ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 6
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah dan kerja sama, pemerintahan Desa/Kelurahan,
urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang pemerintahan umum, otonomi
daerah dan kerja sama, pemerintahan Desa/Kelurahan,
urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
1) Sub Bagian Pemerintahan Umum,Sub Bagian
Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang pemerintahan umum, desa/ kelurahan,
urusan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat, dan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil.
2) Sub Bagian Otonomi Daerah, Sub Bagian Otonomi Daerah
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan
pembinaan administrasi bidang otonomi daerah.
3) Sub Bagian Kerjasama.Sub Bagian Kerjasama mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang kerjasama.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 7
2. Bagian Hukum.
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif bidang hukum dan perundang-undangan. Bagian
Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan kebijakan
Daerah bidang produk hukum dan telaahan hukum;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Daerah bidang
penyusunan produk hukum Daerah baik yang bersifat
pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking);
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang hukum dan perundang-undangan;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang hukum dan perundang-undangan;
dan
e. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan
hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah
kabupaten.
f. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum serta penyuluhan hukum; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Hukum Membawahi :
1) Sub Bagian Perundang-undangan. Sub Bagian Perundang-
undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kelembagaan, analisa dan evaluasi jabatan, formasi
jabatan, dan standar kompetensi jabatan
2) Sub Bagian Tata Laksana;
Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
monitoring dan evaluasi, dan pembinaan administrasi
bidang ketatalaksanaan yang meliputi tata laksana
Perangkat Daerah, pelayanan publik dan urusan
perpustakaan dan kearsipan.
3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang akuntabilitas kinerja yang meliputi
pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan
pelaksanaaan road map reformasi birokrasi.
2. Bagian Umum;
Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi bidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga, dan keuangan yang meliputi perencanaan
dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di
lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Bupati dan
Wakil Bupati.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 17
Bagian Umum dalam melaksanakan tugas tersebut
menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana,
program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi,
serta pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli
Bupati, Bupati dan Wakil Bupati;
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan
kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf
Ahli Bupati, Bupati dan Wakil Bupati;
c. pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan
pengadaan barang/ jasa di lingkungan Sekretariat Daerah,
Staf Ahli Bupati, Bupati dan Wakil Bupati;
d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Umum membawahi :
1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan dan kepegawaian di
lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Bupati dan
Wakil Bupati.
2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai
tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi urusan rumah tangga Sekretariat Daerah,
Bupati dan Wakil Bupati; pengelolaan kendaraan dinas; dan
pengelolaan aset serta pelayanan pengadaan barang/jasa
di lingkungan Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Bupati
dan Wakil Bupati.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 18
3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan,
perencanaan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat
Daerah, Staf Ahli Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Bagian Hubungan Masyarakat.
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif bidang kehumasan Bupati, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu Daerah dan
urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
Bagian Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan perumusan penyusunan kebijakan
Daerah bidang kehumasan Bupati, penyelenggaraan
keprotokolan, penyelenggaraan acara dan tamu Daerah
dan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan
persandian;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan
serta petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Daerah bidang
kehumasan Bupati, penyelenggaraan keprotokolan,
penyelenggaraan acara dan tamu Daerah dan urusan
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang kehumasan Bupati,
penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara
dan tamu Daerah dan urusan komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian;
d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan
kebijakan Daerah bidang kehumasan Bupati,
penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan acara
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 19
dan tamu Daerah dan urusan Komunikasi dan Informatika,
Persandian, dan Statistik; dan;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Humas membawahi :
1) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan
pembinaan administrasi bidang peliputan; dokumentasi;
pengembangan analisa media dan informasi; analisa
pemberitaan media massa; tatakelola infrastruktur
kehumasan; serta pelayanan dan penyebarluasan informasi
dan dokumentasi.
2) Sub Bagian Hubungan Media;
Sub Bagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang manajemen hubungan masyarakat;
hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga; manajemen
komunikasi krisis; pengawasan penyelenggaraan
kehumasan; evaluasi penyelenggaraan kehumasan;
konsultasi publik; dan urusan komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian.
3) Sub Bagian Protokol.
Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan
koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan
administrasi bidang pelayanan keprotokolan pimpinan; tata
acara; pelayanan tamu Daerah; dan sambutan Bupati.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 20
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 08 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri mempunyai tugas dan kewajiban :
Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan
administratif
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi :
1. Perumusan penyusunan kebijakan Daerah
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi
Daerah
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Drs.
SUHARNO, M.Pd yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat
structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:
Isu Strategis
1. Adanya sarana dan prasarana yang belum memadai
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia belum mencukupi
3. Adanya beberapa peraturan hukum yang menunjukkan inkonsistensi
Pemerintah Pusat berkenaan otonomi daerah
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 21
Landasan Hukum
LKIP Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan
hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Wonogiri Tahun 2013 - 2018.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
I - 22
Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV PENUTUP
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini,
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
Rencana Strategis
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan
serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih
dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah
yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun
2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 644 Tahun
2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut
dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Wonogiri terkait dengan
penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun
2016-2021.
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri telah
melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 2
saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dimuat program
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun
mendatang.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi
Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebanyak 13 sasaran strategis.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat
Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 3
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Menyelenggarakan
penyusunan
kebijakan dan
pengkoordinasian
administratif
terhadap
pelaksanaan tugas
perangkat Daerah
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD 2.8 2.8 2.9 2.9 3.00
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah
Kecamatan yang
Melaksanakan
Tertib
Administrasi
Kecamatan
25 25 25 25 25
Meningkatnya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Persentase
Kerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah
60 65 70 75 80
Persentase
Implementasi
Hasil Kerjasama
Daerah
25 30 35 40 45
Terwujudnya
Harmonisasi dan
Sinkronisasi
Rancangan
Perundang-
undangan Daerah
yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang-
undangan
Pertambahan
Jumlah Perda
yang disusun
25 30 35 40 50
Persentase
Produk Hukum
Yang Tidak
Tumpang Tindih
dan Bertentangan
dengan Peraturan
78 81 84 87 90
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 4
Yang Lebih Tinggi
Terwujudnya
Kelembagaan
perangkat daerah
yang sesuai
kebutuhan dan
kemampuan
Jumlah
kelembagaan
yang efektif dan
efisien
30 30 25 25 25
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
Wonogiri
C CC CC B B
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
Kabupaten
Rata-rata SKM
Kabupaten
Wonogiri
C C C B B
Persentase SOP
Pelayanan Publik
di tingkat
Kabupaten
50 60 65 75 75
Meningkatnya
pemberian
informasi kinerja
pelayanan
Pemerintah
Daerah yang
tersebar luas ke
masyarakat
Persentase
informasi publik
yang
tersampaikan
100 100 100 100 100
. Meningkatnya
kualitas
administrasi
pengendalian
program, bina
sarana prasarana
dan sumber daya
alam
Persentase SKPD
yang melaporkan
pelaksanaan
kegiatan tepat
waktu
100 100 100 100 100
Persentase PBJ
yang difasilitasi
melalui ULP
100 100 100 100 100
Terbinanya BUMD Jumlah BUMD
yang Sehat dan
Profitable
5 7 7 7 7
Meningkatnya
Kinerja Fasilitasi
Layanan
Kehidupan
Beragama dan
Kemasyarakatan
Persentase
Fasilitasi kegiatan
keagamaan dan
kemasyarakatan
yang terlayani
100 100 100 100 100
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 5
Meningkatnya
penatausahaan
Sekretariat Daerah
Persentase Aset
Setda dalam
Kondisi Baik
80 80 80 80 80
Persentase
Temuan
BPK/Inspektorat
yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100 100
Meningkatkan
kualitas keimanan
dan ketaqwaan
dalam kehidupan
berbangsa,
bernegara dan
bermasyarakat
Rasio Penurunan
Angka
Kriminalitas
10 10 10 10 10
Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten
Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah
Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan
Bupati Wonogiri Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama
RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-
2021.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 6
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASA
N
FORMULASI /
RUMUS
PERITUNGAN
SUMBER
DATA
1 Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggar
aan
Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD Nilai Alasan
:
Nilai LPPD
merupakan
Indeks Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
(EKPPD) Tim
Nasional atas
LPPD tahun
sebelumnya,dan#
160; yang dinilai
berdasarkan
Indeks Komposit
dari dua variabel
utama, yakni
Indeks Capaian
Kinerja (ICK)
sesuai Peraturan
pemerintah
Nomor 6 Tahun
2008 tentang
Pedoman EKPPD
dan Indeks
Kesesuaian
Materi
(IKM)dan#160;
sesuai Peraturan
Pemerintah
Nomor 3 Tahun
2007 tentang
LPPD kepada
Pemerintah, LKPj
Kepala Daerah
kepada DPRD
Bagian Tata
Pemerintah
an
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 7
dan ILPPD
Kepada
Masyarakat
2 Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah
Kecamatan
yang
Melaksanaka
n Tertib
Administrasi
Kecamatan
Kecamat
an
Jumlah
Kecamatan yang
Melaksanakan
Tertib
Administrasi
Kecamatandan#1
60;
Bagian Tata
Pemerintah
an
3 Meningkatnya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggar
aan
Kerjasama
Daerah
Persentase
Kerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah
% Jumlah
Kerjasama
dengan daerah
lain yang berhasil
terselenggara
dibagi dengan
jumlah Rencana
Kerjasama
dengan daerah
lain dikali 100
Bagian Tata
Pemerintah
an
Persentase
Implementasi
Hasil
Kerjasama
Daerah
% Implementasi
Hasil Kerjasama
Daerah yang
terselenggara
dibagi dengan
total kerjasama
daerah dikali 100
Bagian Tata
Pemerintah
an
4 Terwujudnya
Harmonisasi
dan
Sinkronisasi
Rancangan
Perundang-
undangan
Daerah yang
sesuai dengan
Peraturan
Persentase
Produk
Hukum Yang
Tidak
Tumpang
Tindih dan
Bertentangan
dengan
Peraturan
Yang Lebih
%
.
Jumlah Produk
Hukum Yang
Tidak Tumpang
Tindih dan
Bertentangan
dengan Peraturan
Yang Lebih Tinggi
dibagi jumlah
Produk Hukum
yang diterbitkan
oleh Bagian
Bagian
Hukum
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 8
Perundang-
undangan
Tinggi Hukum Dikali 100
5 Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Nilai Evaluasi
AKIP
Kabupaten
Wonogiri
Kategori
.
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
diukur sesuai
dengan Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
Birokrasi No. 12
Tahun 2015
tentang Pedoman
Evaluasi Atas
Implementasi
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
Bagian
Organisasi
.
6 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik
Kabupaten
Rata-rata
SKM
Kabupaten
Wonogiri
Kategori
.
Jumlah Nilai SKM
PD yang
melaksanakan
Survey Kepuasan
Masyarakat dibagi
Jumlah PD yang
melaksanakan
Survey dikali
100%
Bagian
Organisasi
.
7 Meningkatnya
pemberian
informasi
kinerja
pelayanan
Pemerintah
Daerah yang
tersebar luas
ke masyarakat
Persentase
informasi
publik yang
tersampaikan
%
.
Jumlah Informasi
publik yang
tersampaikan
dibagi dengan
total jumlah
Informasi publik
yang harus
disampaikan dikali
100
Bagian
Humas
.
8 Meningkatnya Persentase % Jumlah OPD yang
melaporkan
Bagian
Pembangun
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 9
kualitas
administrasi
pengendalian
program, bina
sarana
prasarana dan
sumber daya
alam
SKPD yang
melaporkan
pelaksanaan
kegiatan
tepat waktu
. Pelaksanaan
kegiatan tepat
waktu dibagi total
jumlah OPD yang
melaporkan
Kegiatan dikalikan
100
an
.
Persentase
PBJ yang
difasilitasi
melalui ULP
% Jumlah
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang difasilitasi
melalui ULP
dibagi total jumlah
Pengadaan
Barang dan Jasa
dikali 100
Bagian PBJ
.
9 Terbinanya
BUMD
Jumlah
BUMD yang
Sehat dan
Profitable
BUMD
.
Menghitung
Jumlah BUMD
yang Sehat dan
Profitable
Bagian
Perekonomi
an
.
10 Meningkatnya
Kinerja
Fasilitasi
Layanan
Kehidupan
Beragama
dan
Kemasyarakat
an
Persentase
Fasilitasi
kegiatan
keagamaan
dan
kemasyaraka
tan yang
terlayani
%
.
Jumlah Kegiatan
Keagamaan dan
Kemasyarakatan
yang terlayani
dibagi dengan
Jumlah total
Kegiatan
Keagamaan dan
Kemasyarakatan
dikali dengan 100
Bagian
Kesejahtera
an Rakyat
.
11 Meningkatnya
penatausahaa
n Sekretariat
Daerah
Persentase
Aset Setda
dalam
Kondisi Baik
%
.
Jumlah unit Aset
Setda yang
berada dalam
kondisi baik dibagi
dengan total
jumlah Aset Setda
Bagian
Umum
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 10
dikali 100
Persentase
Temuan
BPK/Inspekto
rat yang
ditindaklanjuti
%
.
Jumlah Temuan
BPK/Inspektorat
yang
ditindaklanjuti
dibagi jumlah
temuan BPK dikali
100
Bagian
Umum
.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan
karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai
apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh
instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai
dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut
diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan
instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang
tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD 2.9
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 11
2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
Melaksanakan Tertib Administrasi
Kecamatan
25
3 Meningkatnya Fasilitasi dan
Koordinasi Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Persentase Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah
75
Persentase Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah
40
4 Terwujudnya Harmonisasi dan
Sinkronisasi Rancangan
Perundang-undangan Daerah
yang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
Persentase Produk Hukum Yang
Tidak Tumpang Tindih dan
Bertentangan dengan Peraturan
Yang Lebih Tinggi
87
5 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
Wonogiri
B
6 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik Kabupaten
Rata-rata SKM Kabupaten Wonogiri B
7 Meningkatnya pemberian
informasi kinerja pelayanan
Pemerintah Daerah yang
tersebar luas ke masyarakat
Persentase informasi publik yang
tersampaikan
100
8 Meningkatnya kualitas
administrasi pengendalian
program, bina sarana prasarana
dan sumber daya alam
Persentase SKPD yang melaporkan
pelaksanaan kegiatan tepat waktu
100
Persentase PBJ yang difasilitasi
melalui ULP
100
9 Terbinanya BUMD Jumlah BUMD yang Sehat dan
Profitable
7
10 Meningkatnya Kinerja Fasilitasi
Layanan Kehidupan Beragama
dan Kemasyarakatan
Persentase Fasilitasi kegiatan
keagamaan dan kemasyarakatan
yang terlayani
100
11 Meningkatnya penatausahaan
Sekretariat Daerah
Persentase Aset Setda dalam
Kondisi Baik
80
Persentase Temuan BPK/Inspektorat
yang ditindaklanjuti
100
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 12
Perencanaan Strategis Hasil Reviu
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten
Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat
Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam
melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-
isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja
dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat
Daerah Tahun 2019, sebagai berikut :
Rencana Strategis Hasil Reviu
Hasil reviu pada rencana strategis Sekretariat Daerah terutama
memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan
maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu
selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Sekretariat
Daerah Tahun 2019
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan
reviu Rencana strategis Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri antara lain :
Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel
berikut :
Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 Meningkatkan Meningkatnya Nilai LPPD Nilai 2.8 2.8 2.9 2.9 3.00
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 13
Efektifitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum, Otonomi
Daerah, dan
Kerjasama Daerah.
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Meningkatnya
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah
Kecamatan yang
Melaksanakan
Tertib Administrasi
Kecamatan
Kecamatan 25 25 25 25 25
Meningkatnya
Fasilitasi dan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Persentase
Kerjasama dengan
Pemerintah
Daerah
% 60 65 70 75 80
Persentase
Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah
% 25 30 35 40 45
2 Menata Landasan
Hukum Baru
sebagai Pedoman
dalam Pelaksanaan
Tugas.
Terwujudnya
Harmonisasi dan
Sinkronisasi
Rancangan
Perundang-
undangan Daerah
yang sesuai
dengan Peraturan
Perundang-
undangan
Pertambahan
Jumlah Perda
yang disusun
% 25 30 35 40 50
Persentase
Produk Hukum
Yang Tidak
Tumpang Tindih
dan Bertentangan
dengan Peraturan
Yang Lebih Tinggi
% 78 81 84 87 90
3 Meningkatkan
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
perangkat daerah
yang efektif dan
efisien.
Terwujudnya
Kelembagaan
perangkat daerah
yang sesuai
kebutuhan dan
kemampuan
Jumlah
kelembagaan yang
efektif dan efisien
SKPD 30 30 25 25 25
Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah
Nilai Evaluasi
AKIP Kabupaten
Wonogiri
Kategori C CC CC B B
4 Meningkatkan
kualitas pelayanan
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Rata-rata SKM
Kabupaten
Kategori C C C B B
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 14
publik serta
pemberian
informasi
Pemerintah Daerah
yang tersebar luas
ke masyarakat.
Publik Kabupaten Wonogiri
Persentase SOP
Pelayanan Publik
di tingkat
Kabupaten
% 50 60 65 75 75
Meningkatnya
pemberian
informasi kinerja
pelayanan
Pemerintah Daerah
yang tersebar luas
ke masyarakat
Persentase
informasi publik
yang tersampaikan
% 100 100 100 100 100
5 Meningkatkan
pengendalian
pembangunan,
perekonomian yang
kuat serta
kokohnya interaksi
sosial, budaya dan
kemasyarakatan.
Meningkatnya
kualitas
administrasi
pengendalian
program, bina
sarana prasarana
dan sumber daya
alam
Persentase SKPD
yang melaporkan
pelaksanaan
kegiatan tepat
waktu
% 100 100 100 100 100
Persentase PBJ
yang difasilitasi
melalui ULP
% 100 100 100 100 100
Terbinanya BUMD Jumlah BUMD
yang Sehat dan
Profitable
BUMD 5 7 7 7 7
Meningkatnya
Kinerja Fasilitasi
Layanan
Kehidupan
Beragama dan
Kemasyarakatan
Persentase
Fasilitasi kegiatan
keagamaan dan
kemasyarakatan
yang terlayani
% 100 100 100 100 100
6 Meningkatkan tertib
administrasi
perkantoran.
Meningkatnya
penatausahaan
Sekretariat Daerah
Persentase Aset
Setda dalam
Kondisi Baik
% 80 80 80 80 80
Persentase
Temuan
BPK/Inspektorat
yang
ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
7 Meningkatkan
kualitas keimanan
Meningkatkan
kualitas keimanan
Rasio Penurunan
Angka Kriminalitas
% 10 10 10 10 10
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 15
dan ketaqwaan
kepada Tuhan
Yang Maha Esa
dalam kehidupan
berbangsa,
bernegara dan
bermasyarakat.
dan ketaqwaan
dalam kehidupan
berbangsa,
bernegara dan
bermasyarakat
Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang
Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar
berorientasi hasil.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah hasil reviu berikut
penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 16
Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN ALASAN
FORMULASI/CARA
PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA
1 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Nilai LPPD Nilai Alasan : Nilai LPPD merupakan
Indeks Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan (EKPPD)
Tim Nasional atas LPPD
tahun
sebelumnya,dan#160;
yang dinilai berdasarkan
Indeks Komposit dari dua
variabel utama, yakni
Indeks Capaian Kinerja
(ICK) sesuai Peraturan
pemerintah Nomor 6
Tahun 2008 tentang
Pedoman EKPPD dan
Indeks Kesesuaian Materi
(IKM)dan#160; sesuai
Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007
tentang LPPD kepada
Pemerintah, LKPj Kepala
Daerah kepada DPRD
Bagian Tata
Pemerintahan
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 17
dan ILPPD Kepada
Masyarakat
2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
Melaksanakan Tertib
Administrasi Kecamatan
Kecamatan Jumlah Kecamatan yang
Melaksanakan Tertib
Administrasi
Kecamatandan#160;
3 Meningkatnya Fasilitasi
dan Koordinasi
Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Persentase Kerjasama
dengan Pemerintah
Daerah
% Jumlah Kerjasama
dengan daerah lain yang
berhasil terselenggara
dibagi dengan jumlah
Rencana Kerjasama
dengan daerah lain dikali
100
Persentase Implementasi
Hasil Kerjasama Daerah
% Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah yang
terselenggara dibagi
dengan total kerjasama
daerah dikali 100
4 Terwujudnya Harmonisasi
dan Sinkronisasi
Rancangan Perundang-
undangan Daerah yang
sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan
Pertambahan Jumlah
Perda yang disusun
% . Realisasi produk hukum
daerah dibagi target
pertahun dikali 100%
.
Persentase Produk
Hukum Yang Tidak
Tumpang Tindih dan
Bertentangan dengan
% . Jumlah Produk Hukum
Yang Tidak Tumpang
Tindih dan Bertentangan
dengan Peraturan Yang
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 18
Peraturan Yang Lebih
Tinggi
Lebih Tinggi dibagi jumlah
Produk Hukum yang
diterbitkan oleh Bagian
Hukum Dikali 100
5 Terwujudnya
Kelembagaan perangkat
daerah yang sesuai
kebutuhan dan
kemampuan
Jumlah kelembagaan
yang efektif dan efisien
SKPD . Jumlah kelembagaan
yang efektif dan efisien .
6 Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten Wonogiri
Kategori . Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten diukur sesuai
dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 12 Tahun
2015 tentang Pedoman
Evaluasi Atas
Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
.
7 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Kabupaten
Rata-rata SKM Kabupaten
Wonogiri
Kategori . Jumlah Nilai SKM PD
yang melaksanakan
Survey Kepuasan
Masyarakat dibagi Jumlah
PD yang melaksanakan
Survey dikali 100%
.
Persentase SOP
Pelayanan Publik di
% . Jumlah SOP Pelayanan
Publik yang tersedia
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 19
tingkat Kabupaten dibagi jumlah SOP total
dikalikan dengan 100
8 Meningkatnya pemberian
informasi kinerja
pelayanan Pemerintah
Daerah yang tersebar luas
ke masyarakat
Persentase informasi
publik yang tersampaikan
% . Jumlah Informasi publik
yang tersampaikan dibagi
dengan total jumlah
Informasi publik yang
harus disampaikan dikali
100
.
9 Meningkatnya kualitas
administrasi pengendalian
program, bina sarana
prasarana dan sumber
daya alam
Persentase SKPD yang
melaporkan pelaksanaan
kegiatan tepat waktu
% . Jumlah OPD yang
melaporkan Pelaksanaan
kegiatan tepat waktu
dibagi total jumlah OPD
yang melaporkan
Kegiatan dikalikan 100
.
Persentase PBJ yang
difasilitasi melalui ULP
% Jumlah Pengadaan
Barang dan Jasa yang
difasilitasi melalui ULP
dibagi total jumlah
Pengadaan Barang dan
Jasa dikali 100
.
10 Terbinanya BUMD Jumlah BUMD yang Sehat
dan Profitable
BUMD . Menghitung Jumlah
BUMD yang Sehat dan
Profitable
.
11 Meningkatnya Kinerja
Fasilitasi Layanan
Kehidupan Beragama dan
Kemasyarakatan
Persentase Fasilitasi
kegiatan keagamaan dan
kemasyarakatan yang
terlayani
% . Jumlah Kegiatan
Keagamaan dan
Kemasyarakatan yang
terlayani dibagi dengan
Jumlah total Kegiatan
.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 20
Keagamaan dan
Kemasyarakatan dikali
dengan 100
12 Meningkatnya
penatausahaan
Sekretariat Daerah
Persentase Aset Setda
dalam Kondisi Baik
% . Jumlah unit Aset Setda
yang berada dalam
kondisi baik dibagi dengan
total jumlah Aset Setda
dikali 100
.
Persentase Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
% . Jumlah Temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti dibagi
jumlah temuan BPK dikali
100
.
13 Meningkatkan kualitas
keimanan dan ketaqwaan
dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat
Rasio Penurunan Angka
Kriminalitas
% Jumlah tindak kriminal
yang terjadi selama satu
tahun dibagi dengan rata-
rata tindak kriminal
selama satu tahun dikali
100%
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 21
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah
hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah dengan
Bupati Wonogiri dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program /
Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Nilai LPPD Nilai 2.9
2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang
Melaksanakan Tertib Administrasi
Kecamatan
Kecamatan 25
3 Meningkatnya Fasilitasi dan
Koordinasi Penyelenggaraan
Kerjasama Daerah
Persentase Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah
% 75
Persentase Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah
% 40
4 Terwujudnya Harmonisasi dan
Sinkronisasi Rancangan Perundang-
undangan Daerah yang sesuai
dengan Peraturan Perundang-
undangan
Persentase Produk Hukum Yang
Tidak Tumpang Tindih dan
Bertentangan dengan Peraturan
Yang Lebih Tinggi
% 87
5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten
Wonogiri
Kategori B
6 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik Kabupaten
Rata-rata SKM Kabupaten Wonogiri Kategori B
7 Meningkatnya pemberian informasi
kinerja pelayanan Pemerintah
Daerah yang tersebar luas ke
masyarakat
Persentase informasi publik yang
tersampaikan
% 100
8 Meningkatnya kualitas administrasi
pengendalian program, bina sarana
prasarana dan sumber daya alam
Persentase SKPD yang melaporkan
pelaksanaan kegiatan tepat waktu
% 100
Persentase PBJ yang difasilitasi
melalui ULP
% 100
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
II - 22
9 Terbinanya BUMD Jumlah BUMD yang Sehat dan
Profitable
BUMD 7
10 Meningkatnya Kinerja Fasilitasi
Layanan Kehidupan Beragama dan
Kemasyarakatan
Persentase Fasilitasi kegiatan
keagamaan dan kemasyarakatan
yang terlayani
% 100
11 Meningkatnya penatausahaan
Sekretariat Daerah
Persentase Aset Setda dalam
Kondisi Baik
% 80
Persentase Temuan
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun
Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi
Sekretariat Daerah.
Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 2
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU)
diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,
sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator
kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, sebagai berikut :
Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/ Sesuai Target
> 100% Melebihi Target
Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak
tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai
berikut :
Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019
No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian Kode
Warna
1 Sangat Baik > 90
2 Baik 75.00 – 89.99
3 Cukup 65.00 – 74.99
4 Kurang 50.00 – 64.99
5 Sangat Kurang 0 – 49.99
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 3
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab
tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dapat memberikan
gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja
Utama Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor : 644 Tahun 2017 tentang Rencana strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan sebanyak 13 sasaran dan
sebanyak 18 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 7 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 10 terdiri dari 1 indikator
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 4
Sasaran 11 terdiri dari 1 indikator
Sasaran 12 terdiri dari 2 indikator
Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi
pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri telah
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor
.................... tanggal ................... dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor :
................... tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan
reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019
No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Nilai LPPD Nilai 2.9 2.9722 102.49
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 5
2 Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan 25 25 100.00
3 Persentase Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
% 75 75 100.00
4 Persentase Implementasi Hasil Kerjasama Daerah
% 40 40 100.00
5
Persentase Produk Hukum Yang Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi
% 90 75.94 84.38
6 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Wonogiri
Kategori A BB 50.00
7 Rata-rata SKM Kabupaten Wonogiri
Kategori B B 100.00
8 Persentase informasi publik yang tersampaikan
% 100 100 100.00
9 Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan kegiatan tepat waktu
% 100 100 100.00
10 Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
% 100 100 100.00
11 Jumlah BUMD yang Sehat dan Profitable
BUMD 7 7 100.00
12 Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terlayani
% 100 100 100.00
13 Persentase Aset Setda dalam Kondisi Baik
% 80 80 100.00
14 Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100.00
Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :
Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada
indikator Nilai LPPD, dengan capaian kinerja 102.49 %, pada indikator Jumlah
Kecamatan yang Melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan, dengan capaian
kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kerjasama dengan Pemerintah Daerah,
dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Nilai Evaluasi AKIP
Kabupaten Wonogiri, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Rata-rata SKM
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 6
Kabupaten Wonogiri, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase
informasi publik yang tersampaikan, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator
Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan kegiatan tepat waktu, dengan
capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP,
dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Jumlah BUMD yang Sehat dan
Profitable, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Fasilitasi
kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terlayani, dengan capaian kinerja 100
%, pada indikator Persentase Aset Setda dalam Kondisi Baik, dengan capaian kinerja
100 %, pada indikator Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti,
dengan capaian kinerja 100 %.
Capaian kinerja yang tidak sesuai target atau kurang dari 100% ditunjukan
pada indikator pada indikator Persentase Produk Hukum Yang Tidak Tumpang Tindih
dan Bertentangan dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi, dengan capaian kinerja 84.38
%,
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021
sebanyak 13 sasaran.
Tahun 2019 adalah tahun ke 4 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat
Daerah, dari sebanyak 13 sasaran strategis dengan sebanyak 18 indikator kinerja
yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
%
1 Nilai LPPD Nilai 2.9 2.9722 102.49
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 7
2 Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan
Kecamatan 25 25 100.00
3 Persentase Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
% 75 75 100.00
4 Persentase Implementasi Hasil Kerjasama Daerah
% 40 40 100.00
5 Pertambahan Jumlah Perda yang disusun
% 35 12.61 36.03
6
Persentase Produk Hukum Yang Tidak Tumpang Tindih dan Bertentangan dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi
% 90 75.94 84.38
7 Jumlah kelembagaan yang efektif dan efisien
SKPD 25 26 104.00
8 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Wonogiri
Kategori A BB 50.00
9 Rata-rata SKM Kabupaten Wonogiri
Kategori B B 100.00
10 Persentase SOP Pelayanan Publik di tingkat Kabupaten
% 70 100 142.00
11 Persentase informasi publik yang tersampaikan
% 100 100 100.00
12 Persentase SKPD yang melaporkan pelaksanaan kegiatan tepat waktu
% 100 100 100.00
13 Persentase PBJ yang difasilitasi melalui ULP
% 100 100 100.00
14 Jumlah BUMD yang Sehat dan Profitable
BUMD 7 7 100.00
15 Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang terlayani
% 100 100 100.00
16 Persentase Aset Setda dalam Kondisi Baik
% 80 80 100.00
17 Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100.00
18 Rasio Penurunan Angka Kriminalitas
% 10 10 100.00
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan
informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 8
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1 Melebihi/Melampaui Target 7.69 %
2 Sesuai Target 76.92%
3 Tidak Mencapai Target 15.38 %
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Dari sebanyak 13 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja
sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pencapaian target Misi
No Misi
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui
target Sesuai Target
Belum
Mencapai
Target
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 18 1 7.69 15 76.92 2 15.38
Jumlah 18 1 7.69 15 76.92 2 15.38
Dari sebanyak 13 sasaran dengan sebanyak 18 indikator kinerja, pencapaian
kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No Kategori Jumlah Indikator Persentase
Misi 1 18
1 Melebihi/Melampaui Target 3 16.67 %
2 Sesuai Target 12 66.67 %
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 9
3 Tidak Mencapai Target 3 16.67 %
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala
yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu,
dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-
pembandingan antara lain :
kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya
ataupun dengan kinerja sektor swasta.
kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator
sasaran dari sebanyak 13 sasaran dan sebanyak 18 indikator kinerja dari sebanyak 1
Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Wonogiri tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 10
Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
N
o
Indikat
or
Kinerja
Satua
n
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Tahun 2019
% Targ
et Realisa
si Targ
et Realisa
si Targ
et Realisa
si Targ
et Realisa
si
1 Nilai
LPPD Nilai 2.8 2.9 103.5
7 2.8 3.01859 0.0
0 2.9 2,9596 102,0
5 2.9 2.9722 102.4
9
Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat
dilihat dari sebanyak 1 indikator yang diperjanjikan yaitu nilai LPPD. Dari hasil
pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran dengan Nilai sebesar 2.9722 pada
tahun 2019
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai LPPD" adalah sebesar 2.9722 dari
target sebesar 2.9 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga
persentase capaian kinerjanya adalah 102.49%, capaian ini melebihi target yang
diperjanjikan.
Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai LPPD"
tahun ini adalah sebesar 2.9722 atau 102.49%, bila dibandingkan dengan target akhir
renstra pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 3.00
maka capaian kinerjanya mencapai 99.07%.
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur melalui indikator kinerja
kunci pada capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang
dituangkan dalam bentuk nilai dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilakukan Tim EKPPD baik dari tingkat Provinsi
maupun dari Pusat. Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar
102,05% atau melebihi target dan pada tahun 2019 naik 0,0126 dari capaian nilai
tahun 2018 dari 2,9596 menjadi 2,9722. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 11
Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai
wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara
pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi dan pemerintah
pusat serta dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masuk dalam Program
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah pada
Kegiatan Penyusunan LPPD Kabupaten Wonogiri dengan alokasi anggaran pada
tahun 2019 sebesar Rp. 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.582.000,- atau
97,63 %.
Permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) LPPD adalah
belum adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat mengenai Indikator Kinerja Kunci.
Sedangkan solusi dalam permasalahan pencapaian indikator kinerja Kunci
Nilai LPPD adalah meningkatkan koordinasi baik dengan Pemmerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 12
Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
N
o Indikator
Kinerja Satuan
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Tahun 2019
% Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi
1
Jumlah
Kecamatan yang Melaksana
kan Tertib Administrasi
Kecamatan
Kecamatan 25 25 100.
00 25 25 100.00 25 25
100.00 25 25 100.
00
Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan
Tertib Administrasi Kecamatan" adalah sebesar dari target sebesar 25 yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah
Kecamatan yang Melaksanakan Tertib Administrasi Kecamatan" tahun ini adalah
sebesar 25 Kecamatan dengan capaian kinerja 100.00 %, bila dibandingkan dengan
target akhir renstra Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan
target 25 Kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.
Sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
diukur melalui indikator kinerja Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Tertib
Administrasi Kecamatan dengan skala kuantitatif. Dengan hasil pengukuran yang
dicapai berjumlah 25 (dua puluh lima) kecamatan. Pengukuran jumlah kecamatan
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 13
yang melaksanakan tertib administrasi kecamatan dilakukan melalui kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang
dilaksanakan meliputi aspek (kelembagan, Keuangan, Kearsipan, Kepegawaian,
output dan outcome Paten, Perencanaan) serta pada tahun angaran 2019 ditambah
dengan muatan materi monev tentang Penggunaan Dana Kelurahan. kegiatan monev
masuk pada program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan kepala daerah dengan alokasi angaran sebesar Rp.
40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.000.000 atau 85 %.
Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini di antaranya adanya anggota
tim monec yang berubah – ubah sehingga terjadi beberapa perbedaan persepsi dalam
hal evaluasi penyelenggaraan di tingkat Kecamatan.
Adapun solusi yang diambil dengan meningkatkan koordinasi antar anggota
tim untuk selalu menyamakan persepsi.
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 14
Sasaran 3
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
N
o Indikator
Kinerja Satu
an
Tahun 2016
%
Tahun 2017
%
Tahun 2018
%
Tahun 2019
% Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi Targ
et Realis
asi
1
Persentas
e Kerjasama dengan
Pemerintah Daerah
% 60 60 100.00 65 65 100.
00 70 70 100.00 75 75 100.
00
2
Persentas
e Implementasi Hasil
Kerjasama Daerah
% 25 25 100.00 30 30 100.
00 35 35 100.00 40 40 100.
00
Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :
Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kerjasama dengan Pemerintah
Daerah" adalah sebesar dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %,
capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah" tahun ini adalah sebesar 75% dengan
capaian kinerja sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra
Sekretariat Daerah Tahun 2021, maka capaian kinerjanya sebesar 85% dengan
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 15
capaian mencapai 85.24 % dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Tahun
2019.
Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase Implementasi Hasil Kerjasama
Daerah" adalah sebesar dari target sebesar 40 yang direncanakan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %,
capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.
Tahun 2019 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 2 "Persentase
Implementasi Hasil Kerjasama Daerah" tahun ini adalah sebesar 40% dengan capaian
kinerja 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 50% maka capaian
kinerjanya mencapai 80.00 %.
Persentase Kerjasama dengan Pemerintah Daerah diukur dengan Jumlah
Kerjasama dengan daerah lain yang berhasil terselenggara dibagi dengan jumlah
Rencana Kerjasama dengan daerah lain dikali seratus. Pada tahun 2019 Kerjasama
dengan Pemerintah Daerah lain ditargetkan 2 FGD. Dan kerjasama dengan lembaga
lain ditargetkan 20 kesepakatan bersama / PKS, adapun capaian Hasil Kerjasama
baik dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain adalah sebagai berikut :
Terealisasi sebanyak 25 MOU dan 16 PKS dengan rincian daftar
sebagaiberikut :
NO BIDANG
KERJASAMA
BENTUK
KERJASAMA HASIL NOMOR
MASA
BERLAKU
I Kesepakatan Bersama (MoU)
1. Bidang
Pembangunan
Bupati Wonogiri dengan PT SINERGI BANGUN PROPERTI
Mewujudkan
potensi
wilayah di
Kabupaten
Wonogiri baik
Pembangunan
Properti dan
Pariwisata.
1/KSB/2019
009/KB-
DIR/I/2019
3 Januari
2019 s/d 3
Januari
2020
2.
Bidang
Pelayanan
Kepolisian
Resort
Terwujudnya
pelayanan
masyarakat di
bidang
B/04/II/HUK.
8.1.1./2019/
11 Februari
2019 s/d 11
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 16
Wonogiri
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
pencegahan,
Pengawasan
dan
Penanganan
Permasalahan
Dana Desa di
wilayah
Hukum
kabupaten
Wonogiri.
RES
WI/2018
3/KSB/2019
Februari
2020
3. Bidang
Pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional “ANTARA”
Terwujudnya
diseminasi
informasi
nasioanal dan
daerah berupa
infrastruktur,
sarana
prasarana,
aplikasi, data
dan informasi
bagi
kebutuhan
masyarakat.
5/KSB/2018
031/MOU/DI
R-
AP/II/2019-
19 Februari
2019 s/d 19
Februari
2020
4. Bidang
Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Universitas Diponegoro
Mewujudkan
dan
menerapkan
serta
mengembangk
an pendidikan,
penelitian,
pengabdian,
potensi
sumber daya
alam dan
manusia, serta
pemberdayaan
masyarakat.
10/KSB/201
9
4375/UN7.P
/PK/2019
2 Juli 2019
s/d 2 Juli
2020
5. Bidang
Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Institut Pertanian Bogor
Terwujudnya
Peningkatan
nilai-nilai
Pendidikan,
Penelitihan,
Pengembanga
n dan
11/KSB/201
9
073/IT3/HK.
01/2019
26 Juli
2019 s/d 26
Juli 2020
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 17
Pengabdian
Masyarakat
6. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal Pajak
Jawa Tengah
II
Terwujudnya
Pelayanan
Masyarakat
berupa
Fasilitas,
sarana
prasarana dan
informasi
teknologi
dalam bidang
pelayanan dan
perpajakan
serta program
konfirmasi
status wajib
pajak.
9/KSB/2019
Mo-
00005/WPJ.
32/2019
10 Juli
2019 s/d 10
Juli 2020
7. Bidang
Kesehatan
Badan
Pengawasan
Obat dan
Makanan
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
efektifitas dan
efesiensi
pembinaan
dan
pengawasan
obat dan
makanan serta
pemenuhan
cara produksi
dan distribusi
obat dan
makanan agar
mememnuhi
ketentuan
yang belaku.
KS.01.01.104.141.08.19.4176
16/KSB/2019
23 Agustus
2019 s/d 23
Agustus
2020
9. Bidang
Pelayanan
Kantor
Wilayah
Direktorat
Jenderal
Pembendahar
an Provinsi
Jawa Tengah
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
pemanfaatan
bersama data
dan informasi
serta
penguatan
koordinasi
penyelenggara
an
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
NK-05/WPB.14/2019
19/KSB/2019
8 Oktober
2019 s/d 8
Oktober
2020
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 18
keuangan
publik dalam
pelaksanaan
hunungan
keuangan
antara
pemerintah
pusat dan
pemerintah
daerah
10. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Provinsi Jawa
Tengah
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
Penanganan
pengaduan
masyarakat
secara
terintegrasi
melalui
teknologi
informasi.
-
28/KSB/201
9
4
Desember
2019 s/d 4
Desember
2020
11. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri dan
Perusahaan
Umum
Kehutanan
Negara (
Perum
Perhutani )
Terwujudnya
peran dan
fungsi
kerjasama
penggunaan
kawasan
hutan di
Wilayah
Kabupaten
Wonogiri
20/KSB/201
9
03/MoU/Ku
m/Divre
Jateng/2019
8 Oktober
2019 s/d 8
Oktober
2020
12. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri dan
PT. Bank
Tabungan
Negara
Cabang
Surakarta
Terwujudnya
pengembanga
n budaya
menabung di
kalangan
pelajar dan
mendorong
peningkatan
jumlah
pembukaan
rekening
tabungan
untuk pelajar
22/KSB/201
9
130A/PKS/S
LO/BCFU/X/
2019
18 Oktober
2019 s/d 18
Oktober
2020
13. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri dan
Mensinergikan
peran dan
fungsi
25/KSB/201
9
8
November
2019 s/d 8
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 19
Balai Besar
Rehabilitasi
Sosial
Penyandang
Disabilitas
Intelektual
“KARTINI”
Temanggung
rehabilitasi
sosial bagi
penyandang
disabilitas
intelektual di
kabupaten
Wonogiri
1936/2.3.18/
HM.02/11/2
019
November
2020
14. Bidang
Pendidikan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri dan
Universitas
Gadjah Mada
Terwujudnya
pengembanga
n
pembangunan,
pendidikan,pe
nelitian, dan
pengabdian
masyarakat di
kabupaten
Wonogiri
18/
KSB/2019
7130/UN1.P
/DIT-
KAUI/DN/20
19
2 Oktober
2019 s/d 2
Oktober
2020
15. Bidang
Pendidikan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Yayasan
Bhakti Tanoto
Terwujudnya
Peningkatan
nilai- nilai
Pendidikan,
Penelitihan,
Pengembanga
n dan
Pengabdian
masyarakatde
ngan
memanfaatkan
Sumber Daya
dalam
Pembangunan
Daerah di
kabupaten
Wonogiri
8/KSB/2018
TF.JKT/PP
MoU/2018/V
/023
4 Juni 2018
s/d 4 Juni
2019
16. Bidang Hukum
Perdata, Tata
Usaha Negara
dan
Penegakan
Peraturan
Daerah
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Kejaksaan
Negeri
Wonogiri
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan
danpeningkata
n tugas-tugas
pemerintahan
dalam bidang
penegakan
hukum
10/KSB/201
8
B-
1093/0.35/6
5/06/2018
8 Juni 2018
s/d 8 Juni
2019
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 20
17. Bidang
Kesehatan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan RSJ
Daerah
Surakarta
dengan RSUD
DR.MOEWAR
DI
Terwujudnya
Pelayanan
Kesehatan
secara
Optimal
kepada
Masyarakat
6/KSB/2018
415.4/3340.
6/04/2018
445/7223/20
18
16 April
2018 s/d 16
April 2019
18. Bidang
Pendidikan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Universitas
‘Aisyiyah
Yogyakarta’
Peningkatan
nilai – nilai
pendidikan,pe
nelitian,
pengembanga
n dan
pengabdian
masyarakat
dengan
memanfaatkan
sumber daya
dalam
pembangunan
daerah di
kabupaten
Wonogiri.
3/KSB/2018
234/UNISA/
AU/11/2018
5 Februari
2018 s/d 5
Februari
2019
19. Bidang
Pendidikan
Pemerintah
kabupaten
Wonogiri
dengan ISI
Surakarta
Terwujudnya
Peningkatan
nilai- nilai
Pendidikan,Pe
nelitian,Penge
mbangan dan
Pengabdian
Masyarakat
dengan
memanfaatkan
Sumber Daya
dalam
Pembangunan
Daerah di
Kabupaten
Wonogiri
23/KSB/201
8
17721/IT6.1/
DN/2018
6
Desember
2018 s/d 6
Desember
2019
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 21
20 Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan PT
PLN (persero)
Area
Surakarta
Terwujudnya
Kerjasama
penanganan
dan
pengelolaan
pajak
penerangan
jalan,
pembayaran
rekening listrik,
pengembanga
n dan
operasioanal
kelistrikan
serta kegiatan
sosial
perusahaan di
Kabupaten
Wonogiri
2/KSB/2018
0001.MoU/H
KM.00.01/S
KA/2018
3 Januari
2018 s/d 3
januari
2019
21 Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan PT
PLN (persero)
Area
Ponorogo
Terwujudnya
Kerjasama
penanganan
dan
pengelolaan
pajak
penerangan
jalan,
pembayaran
rekening listrik,
pengembanga
n dan
operasioanal
kelistrikan
serta kegiatan
sosial
perusahaan di
Kabupaten
Wonogiri
2/KSB/2018
0001.MoU/K
EU.03.01/A
REA.PRG/2
018
3 Januari
2018 s/d 3
Januari
2019
22 Bidang
Pembangunan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
Kerjasama
Pengelolaan
24/KSB/201
8
21
Desember
2018 s/d 21
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 22
dengan CV
Karya
Angkasa
Kapariwisataa
n di Obyek
Wisata Waduk
Gajah
Mungkur di
Kabupaten
Wonogiri
021/KA-
WGM/MOU/
XII/2018
Desember
2019
23 Bidang
Pembangunan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Universitas
Negeri
Semarang
Terwujudnya
peningkatan
pembangunan
daerah di
kabupaten
Wonogiri
melalui Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
Universitas
Negeri
Semarang
25/KSB/201
8
8437/UN37/
KS/2018
8
November
2018 s/d 19
November
2019
24. Bidang
Pembangunan
Universitas
Sebelas Maret
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
peningkatan
pembangunan
daerah di
kabupaten
Wonogiri
melalui Tri
Dharma
Perguruan
Tinggi
Universitas
Sebelas Maret
67.2/UN27/
KS/2018
26/KSB/201
8
29 Oktober
2018 s/d 29
Oktober
2019
25. Bidang
Pembangunan
Pemerintah
Kabupaten
Kediri dengan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
Optimalisasi
potensi
daerah,
meningkatkan
perekonomian
daerah,
meminimalisir
ketimpangan
antar daerah
dan
meningkatkan
kesejahteraan
100/391/418
.03/2018
5/KSB/2018
19 Februari
2018 s/d 19
Februari
2019
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 23
di Wilayah
kedua daerah
NO
BIDANG
KERJASAMA
BENTUK
KERJASAMA
HASIL
NOMOR
MASA
BERLAKU
II Perjanjian
Kerjasama
(PKS)
1. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Pemerintah
Kabupaten
Sukoharjo
Terwujudnya
pelayanan
masyarakat di
bidang
Pengelolaan
Lumpur Tinja
660.1/75
600/330/201
9
21 Januari
2019 s/d 21
Januari
2024
2. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan Perum
Lembaga
Kantor Berita
Nasional
“ANTARA”
Terwujudnya
Penyebarluasa
n Informasi
secara
langsung
kepada
Masyarakat
melalui media
dalam maupun
luar ruang.
16/PKS/2019
011/PKS/ADM/II/2019
19 Februari
2019 s/d 19
Februari
2024
3. Bidang
pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan Pusat
Study
Demokrasi
dan
Ketahanan
Nasional
Lembaga
Penelitihan
dan
Pengabdian
Kepada
Terwujudnya
kebutuhan
Perumahan
dalam
Ketersediaan
Lahan di
Kabupaten
Wonogiri.
7/SK/2019 21 Mei 2019
21 Mei
2019
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 24
Masyarakat
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta
4. Bidang
pelayanan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Pusat Kajian Hukum, Otonomi Daerah dan Demokrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyrakat Universitas Negeri Semarang.
Terwujudnya
Pembentukan
Peraturan
Daerah DPRD
tentang
Pemberdayaa
n Koperai an
Usaha Mikro.
5/SK/2019
-
25 Maret
2019
5. Bidang
Pelayanan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya
Optimalisasi
kepada
peserta
Program JKN
khususnya
peserta PBI
dan PBPU
melalui
peningkatan
peran PLKB
dan PPKBD
572/KTR/V-
06/2019
476/2126/20
19
1 Oktober
2019 s/d 31
Desember
2019
6. Bidang
pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “KARTINI” Temanggung
Terwujudnya
pelayanan
rehabilitasi
sosial bagi
penyandang
disabilitas
intelektual
secara
sistematik,
holistic, dan
terstandar
serta
mengembangk
an fungsi
461/1444
1937/2.3.18/
HM.02/11/2
019
8
November
2019 s/d 8
November
2022
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 25
sosial
penerima
manfaat
sehingga
memiliki
kapabilitas
sosial dan
tanggung
jawab sosial
7. Bidang
Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Perusahaan Umum Kehutanan Negara ( PERUM PERHUTANI)
Percepatan
kegiatan
pembukaan
lahan untuk
pembangunan
jalan lingkar
Kota Wonogiri.
592.2/1249
12/PKS/Ku
m/Divre
Jateng/2019
11 Oktober
2019 s/d 11
Oktober
2020
8. Bidang
pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan PT Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah Cabang Wonogiri
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
layanan
penerimaan
pajak daerah
dan retribusi
pemakaian
kekayaan
daerah secara
Host to Host
03/DPPKAD
/XIII/2016
2831/HT.01.
04/011/2016
30
Desember
2018 s/d 30
Desember
2023
9. Bidang
pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan PT Bank Pembangunan daerah Jawa Tengah Cabang Wonogiri
Terwujudnya
sarana dan
prasarana
layanan
penerimaan
pajak daerah
dan retribusi
pemakaian
kekayaan
daerah secara
Host to Host
970/2547
0985/HT.01.
04/011/2018
2 Juli 2018
s/d 30 Juni
2019
10. Bidang
Pendidikan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Yayasan Bhakti Tanoto
Peningkatan
nilai – nilai
pendidikan,pe
nelitian,
pengembanga
n dan
pengabdian
420/2242
TF.JKT/PP/
PKS/2018/V
/024
5 Juni 2018
s/d 31
Desember
2020
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 26
masyarakat
dengan
memanfaatkan
sumber daya
dalam
pembangunan
daerah di
kabupaten
Wonogiri.
10. Bidang
pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pengadilan Agama dan Kemenag Kabupaten Wonogiri
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan
sidang keliling
perkara itsbat
nikah secafra
terpadu
11/PKS/201
8
W11-
A26/1827/H
UKUM.01/VI
I/2018
1103/KK.11.
12/5/PW.01/
07/2018
9 Juli 2018
s/d 9 Juli
2021
11. Bidang
Pendidikan
Polres Wonogiri dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Pembinaan,
Pelatian,Selek
si calon
anggota Polri
B/05/HUK.8.
1.1/VII/2018
071/PKS/20
18
19 januari
2018 s/d 19
Januari
2019
12. Bidang
pelayanan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan PT PLN (persero) AREA Surakarta
Terwujudnya
pelayanan
masyarakat di
bidang
kelistrikan dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
900/16
0001.pj/HK
M.00.01/SK
A/2018
3 Januari
2018 s/d 3
Januari
2021
13. Bidang Hukum
Perdata, Tata
Usaha Negara
dan
Penegakan
Peraturan
Daerah
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan
Kejaksaan
Negeri
Wonogiri
Terwujudnya
kelancaran
pelaksanaan
danpeningkata
n tugas-tugas
pemerintahan
dalam bidang
penegakan
hukum
B-
1261/0.3.35/
65/08/2018
019.5/872/V
II/2018
30 Agustus
2018 s/d 30
Agustus
2020
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 27
14. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan PT
PLN (persero)
Area
Ponorogo
Terwujudnya
kelancaran
penerimaan
PAD
Kabupaten
Wonogiri,
menjamin
kelancaran
perlunasan
rekening listrik
PJU,
meningkatkan
efisiensi
pembayaran
rekening listrik
PJU
900/17
0001.PJ/HK
M.00.01/AR
EA.PRG/20
18
13 Januari
2018 s/d 13
Januari
2021
15. Bidang
Pelayanan
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Wonogiri
dengan Dinas
Kependuduka
n dan
Pencacatan
Sipil
Kabupaten
Wonogiri
Terwujudnya
Pemberian
hak akses
pemanfaatan
Data
Kependuduka
n untuk
pelayanan
publik
470/765/201
8
470/14/2018
23 Agustus
2018 s/d 23
Agustus
2023
16. Bidang
Pelayanan
Pemerintah
Kabupaten
Wonogiri
dengan CV
Karya
Angkasa
Terwujudnya
pelayanan
kepada
pengunjung
pada Event
Tahun Baru
Tahun 2019,
Event Gebyar
Lebaran
Tahun 2019
dan Event-
event lain
tahun 2019 di
Obyek Wisata
Waduk Gajah
Mungkur
Wonogiri
556/1047
022/KA-
WGM/PKS/
XII/2018
21
Desember
2018 s/d 21
Desember
2019
Sekretariat Daerah
LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019
III - 28
Jumlah Dana Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
meliputi 4 kegiatan yakni :
a. Fasilitasi Kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain;
b. Fasilitasi kerja sama dengan Lembaga Lain;
c. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama daerah
dan
d. Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Kerja
Adapun alokasi anggaran pada tahun 2019 ini sebesar masing-masing Rp.