BAB I. PENDAHULUAN Page 1 | 36 BAB I PENDAHULUAN enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. A. Gambaran Umum Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional, dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai akuntabilitas tersebut salah P
36
Embed
BAB I. PENDAHULUANtugas dan fungsi serta pembiayaan yang telah dipercayakan Gubernur dan rakyat Provinsi Kalimantan Utara kepada SKPD. B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan tugas dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 1 | 36
BAB I
PENDAHULUAN
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun
anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Gambaran Umum
Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional
yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditujukan
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian
masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional, dan global. Dalam perspektif
perencanaan pembangunan, setiap Pemerintah Daerah harus memperhatikan
keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi,
hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan lingkungan hidup untuk
mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan diikuti oleh penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Pemerintahan yang akuntabel
merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan
visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam
mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan
terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.
Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good
Governance) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu asas
akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai akuntabilitas tersebut salah
P
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 2 | 36
satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP).
Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-
masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang
memiliki kewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan
serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang
harus dilaksanakan secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu laporan
kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis
ini berisi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian
indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja dan adanya perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan. LKjIP tersebut
juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Menindaklanjuti hal tersebut di atas dan berpedoman pada Keputusan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/ 6/8/2003 tentang perbaikan
pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal
25 Maret 2000, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Kalimantan Utara sebagai instansi Pemerintah wajib menyusun LKjIP setiap
tahunnya. Melalui penyusunan LKjIP akan menggambarkan kinerja organisasi
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, serta tingkat kinerja yang telah
dicapai pada tahun 2018.
Kedudukan dokumen LKjIP dari sistem manajemen intern organisasi
sama pentingnya dengan kedudukan dokumen Renstra dan Renja SKPD. Jika
Renstra adalah perencanaan jangka menengah untuk mencapai Visi Organisasi,
upaya pencapaiannya didukung oleh Renja sebagai acuan dan pengendalian
pelaksanaannya di jangka pendek/tahunan. Dengan adanya LKjIP akan menjadi
dasar evaluasi terhadap hasil kinerja Renja yang telah dilaksanakan selama satu
tahun. LKjIP menjadi dasar penilaian pertanggungjawaban bagi SKPD terhadap
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 3 | 36
tugas dan fungsi serta pembiayaan yang telah dipercayakan Gubernur dan rakyat
Provinsi Kalimantan Utara kepada SKPD.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai lembaga teknis daerah yang menangani
urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kalimantan
Utara. Tugas pokok BPBD Provinsi Kalimantan Utara yaitu, melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
Penanggulangan Bencana.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BPBD Provinsi
Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan
pengendalian teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan
pengendalian teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengoordinasian, pengkomandoan dan
pengendalian teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
C. Sumber Daya Organisasi
Sejak terbentuknya BPBD Provinsi Kaltara tanggal 10 Juli 2014 hingga
tanggal 31 Desember 2018, kondisi sumber daya manusia/aparatur yang dimiliki
BPBD Provinsi Kaltara cukup terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun
kualitasnya (pengalaman kerja dan keterampilan/keahlian). Berdasarkan data pada
sub bagian umum dan kepegawaian pada tanggal 31 Desember 2018, pegawai
BPBD Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil, 10
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 4 | 36
orang Calon Pegawai Negeri Sipil, 11 orang pegawai tidak tetap (honorer), dan 22
orang satgas penanggulangan bencana yang rinciannya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 1. Komposisi Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kalimantan Utara
KETERANGAN JUMLAH TOTAL
PNS 22 Orang
65 Orang CPNS 10 Orang
PTT 11 Orang
SPB 22 Orang
Untuk komposisi pendidikan dan golongan pegawai negeri sipil dan
calon pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dapat di lihat pada tabel di bawah :
Tabel 2. Komposisi Pendidikan dan Golongan PNS dan CPNS
PENDIDIKAN
JUMLAH
GOLONGAN
JUMLAH
SMA D III S1 S2 I II III IV
6 8 10 8 32 - 14 12 6 32
Untuk komposisi usia dan jenis kelamin pegawai negeri sipil dan calon
pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dapat di lihat pada tabel di bawah :
Tabel 3. Komposisi Usia dan Jenis Kelamin PNS dan CPNS
USIA ( TAHUN) JUMLAH
JENIS KELAMIN JUMLAH
20 - 30 31 - 40 41 - 50 51+ L P
6 9 12 5 32 23 9 32
Untuk komposisi jumlah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri
sipil berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada pada Badan
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 5 | 36
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat di lihat pada
tabel di bawah :
Tabel 4. Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Jabatan Struktural
dan Fungsional
No Jabatan Struktural Jenis Kelamin Jumlah
Seluruhnya Laki-Laki Perempuan
1 Eselon II a 1 0 1
2 Eselon III a 4 0 4
3 Eselon IV a 9 0 9
4 Jabatan Fungsional 0 0 0
5 Staf 9 9 18
J U M L A H 23 9 32
Adapun untuk jumlah pegawai negeri sipil yang telah mengikuti diklat
kepemimpinan dan fungsional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 5. Komposisi PNS Berdasarkan Diklat Kepemimpinan dan Fungsional
No Nama Diklat Jenis Kelamin Jumlah
Seluruhnya Laki-Laki Perempuan
1 Diklat PIM IV 6 0 6
2 Diklat PIM III 4 0 4
3 Diklat PIM II 1 0 1
4 Diklat Fungsional 0 0 0
J U M L A H 11 0 11
Dari 32 orang PNS dan CPNS BPBD Provinsi Kalimantan Utara, jika di
komposisikan berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruangnya terdiri dari 1 orang
Pembina Utama Muda (IV/c), 3 orang Pembina Tingkat I (IV/b) 2 orang Pembina
(IV/a), 3 orang Penata Tingkat I (III/d), 2 orang Penata (III/c), 4 orang Penata Muda
Tingkat I (III/b), 1 orang Penata Muda (III/a), 1 orang Pengatur Tingkat I (II/d), 4
orang Pengatur (II/c), 3 orang Pengatur Muda Tingkat I (II/b). Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 6 | 36
Tabel 6. Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Pangkat
dan Golongan Ruang
No. Pangkat Golongan Ruang Jumlah (PNS
dan CPNS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pembina Utama Muda
Pembina Tingkat I
Pembina
Penata Tingkat I
Penata
Penata Muda Tingkat I
Penata Muda
Pengatur Tingkat I
Pengatur
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
II/d
II/c
1
3
2
2
4
2
5
1
12
J u m l a h 32 Orang
Tabel 7. Pemetaan Jabatan BPBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018
N0 JABATAN STRUKTURAL ESELON KEBU-TUHAN
SUDAH TERISI
FORMASI LOWONG
1 Kepala Pelaksana II A 1 1 0
2 Sekretaris III A 1 1 0
3 Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan III A 1 1 0
4 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik III A 1 1 0
5 Kepala Bidang Rehab. dan Rekonstruksi III A 1 1 0
6 Kepala Sub Bagian Umum IV A 1 1 0
7 Kepala Sub Bagian Perencanaan Program IV A 1 1 0
8 Kepala Sub Bagian Keuangan IV A 1 1 0
9 Kepala Seksi Pencegahan IV A 1 1 0
10 Kepala Seksi Kesiapsiagaan IV A 1 1 0
11 Kepala Seksi Penangan Darurat IV A 1 1 0
12 Kepala Seksi Logistik dan Peralatan IV A 1 1 0
13 Kepala Seksi Rehabilitasi IV A 1 1 0
14 Kepala Seksi Rekonstruksi IV A 1 1 0
J U M L A H 14 14 7
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 7 | 36
Formasi kebutuhan atas Tenaga Pelaksana dapat dilakukan dengan
perhitungan sederhana. Jika eselon terendah (IV/a) membawahi masing-masing 2
(dua) orang Pelaksana, ditambah dengan kebutuhan Pengurus Barang Inventaris
dan Caraka, berarti dibutuhkan minimal sebanyak 20 orang Tenaga Pelaksana.
Sementara jumlah yang ada adalah 18 orang, artinya masih kekurangan sebanyak 2
orang Tenaga Pelaksana. Oleh karena itu, didalam menjalankan fungsi sebagai
“Pelaksana” dalam pelayanan penanggulangan bencana, maka dibutuhkan Tenaga
Satgas Penanggulangan Bencana sebanyak 22 orang.
D. Struktur Organisasi
Mengacu pada Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 23 Tahun 2016,
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Kaltara secara ex-officio
dikepalai oleh Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala
Badan membawahi dua unsur, sebagai berikut :
1. Unsur Pengarah;
2. Unsur Pelaksana;
1) Kepala Pelaksana
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana
dibantu oleh Sekretariat dan 3 (tiga) bidang teknis.
2) Sekretaris, membawahi :
(1) Sub Bagian Perencanaan Program;
(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(3) Sub Bagian Keuangan;
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
(1) Seksi Pencegahan;
(2) Seksi Kesiapsiagaan;
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
(1) Seksi Penanganan Darurat;
(2) Seksi Logistik dan Peralatan;
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
(1) Seksi Rehabilitasi;
(2) Seksi Rekonstruksi;
6) Kelompok Jabatan Fungsional
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 8 | 36
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara
KEPALA
UNSUR PENGARAH
- INSTANSI
- PROFESIONAL /
UNSUR PELAKSANA
SEKSI LOGISTIK DAN
PERALATAN
KEPALA PELAKSANA
SEKSI PENANGANAN
DARURAT
BIDANG KEDARURATAN
LOGISTIK
SEKSI REKONSTRUKSI
SEKSI REHABILITASI
BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
SEKSI KESIAPSIAGAAN
SEKSI PENCEGAHAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BAB I. PENDAHULUAN
P a g e 9 | 36
E. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi
1. Isu Strategis
Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD
Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :
(a) Tujuan
Tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara adalah
meningkatkan pelayanan BPBD.
(b) Sasaran
Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Kalimantan Utara
adalah :
(i) Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPBD;
(ii) Meningkatnya kesiapsiagaan, kemampuan penanggulangan
bencana.
2. Permasalahan Yang Dihadapi
(a) Belum berubahnya paradigma masyarakat dan aparat dalam
penanggulangan bencana, saat ini paradigma penanggulangan
bencana pada masyarakat adalah penanganan;
(b) Keterbatasan petugas dalam upaya penanggulangan bencana;