BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4063/renja_2017_inspektorat.pdfSehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barru 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Barru ini merupakan

suatu tahapan operasionalisasi dari Rencana Strategis Periode 2016- 2021

Inspektorat Kabupaten Barru, sebagaimana telah disusun sebelumnya. Dengan

disusunnya Rencana Kerja Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman

bagi seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana

Strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja

Inspektorat ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana

pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum

dalam Rencana Strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi

penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu

ditindaklanjuti atau diantisipasi.

1. 1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu dokumen perencanaan yang hendak

dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Barru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang

memuat program, kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan dan

pendanaannya. Proses penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2017 merupakan

rangkaian dari penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pendanaannya

yang dimulai dari identifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja Inspektorat ini dilakukan dengan melibatkan aparatur Inspektorat

guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan

direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Keterkaitan antara Renja

Inspektorat dengan dokumen RKPD Kabupaten Barru Tahun 2017, Renstra

Inspektorat 2016-2021 dan dokumen lainnya, dimana program dan kegiatan yang

dituangkan dalam Renja telah disinkronkan dengan rancangan awal, Renstra dan

dokumen lainnya. Selanjutnya RKPD Tahun 2017 nantinya sebagai tindak lanjut dan

akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD).


1. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Inspektorat

Kabupaten Barru ini yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2015;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252; Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru);


9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten BarruTahun 2016-

2021;

13. Peraturan Bupati Barru Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017;

14. Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Barru ini memuat

informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, serta kelompok

indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan

mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan

program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya

seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2017 maka diharapkan

Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana

jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja

Tahun 2017 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga

penganggaran, sehingga sumber – sumber yang tersedia untuk implementasi

berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. Dalam Rencana Kerja Tahun


2017 ini juga terdapat informasi – informasi yang akan memudahkan Inspektorat

dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam

proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat

melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah

ditetapkan.

1. 4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini, memuat program dan

kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru.

Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 diuraikan secara singkat

dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik.

1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang,

peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan RENJA Inspektorat Tahun 2017

1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen


Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2014 dan Capaian

RENSTRA Inspektorat Periode 2010-2015 Memuat kajian (review)

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2014 dan

perkiraan pencapaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapian target RENSTRA Inspektorat

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA

Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Berisikan kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah

ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Berisikan

uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat,

permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapian

Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan

pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan,

penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian

mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan

para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.


3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat Merupakan suatu rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian,

kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja dan kegiatan, maka dapat

dievaluasi nilai capaian masing-masing kinerja tersebut. Jumlah Anggaran

kegiatan Inspektorat Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp 1.964.757.600,00 dengan Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2015

sebesar Rp 1.642.089.057, 00, pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten

Barru Tahun Anggaran 2015 adalah 87,10%.

Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Kegiatan, terdiri atas:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Keluaran (output) yang diharapkan: 1500 surat dan Laporan terkirim

selama 1 tahun. Hasil (outcome) yang diharapkan : terpenuhinya

kebutuhan Jasa Surat Menyurat selama 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan

meliputi belanja honorarium tenaga non PNS sebanyak 1 orang serta

pengadaan kebutuhan ATK, barang cetakan, perangko dan materai

untuk kebutuhan dinas (Realisasi fisik kegiatan 90,00%).

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

Keluaran yang diharapkan: Terpenuhinya Rekening Telepon, Air,

Listrik,dan Internet selama 12 bulan (realisasi 100,00%). Hasil

(outcome): Tersedianya kebutuhan Jasa Telepon, Air, Listrik,dan

Internet selama 12 bulan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembayaran

Telepon, Air, Listrik dan Internet berlangganan selam 1 tahun (Realisasi

fisik kegiatan 100,00%).

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

Keluaran yang diharapkan: terpenuhinya perpanjangan STNK

Kendaraan Dinas. Pelaksanaan kegiatan meliputi pembayaran


perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 unit dan

Dinas Roda 2 sebanyak 5 unit (Realisasi fisik kegiatan 50,00%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor;

Keluaran yang diharapkan: Tersedianya tenaga/jasa kebersihan

sebanyak 1 orang. Pelaksanaan kegiatan meliputi belanja honorarium

tenaga non PNS sebanyak 1 orang (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya Alat Tulis Kantor sebanyak 35

macam. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan kebutuhan Alat Tulis

Kantor sebanyak 35 macam (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

6. Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya barang hasil cetakan

sebanyak 10 macam, foto copy 66.600 lembar dan penjilidan 246 set.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan kebutuhan barang cetakan,

foto copy dan penjilidan (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya alat listrik dan elektronik 1

paket. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan kebutuhan peralatan

listrik (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

8. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya alat listrik dan elektronik 1

paket. Pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan peralatan rumah

tangga berupa pengisian tabung gas (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan;

Keluaran yang diharapkan: Langganan Koran 3 jenis selama 1 tahun.

Pelaksanaan kegiatan meliputi dipenuhinya langganan surat kabar

sebanyak 3 jenis selama selama 1 tahun (Realisasi fisik kegiatan

100,00%).

10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya makan minum pegawai, rapat,

tamu dan lembur selama 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan meliputi


dipenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman pegawai, rapat, tamu

dan lembur selama 1 tahun (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya biaya perjalanan dinas luar

daerah selama 12 bulan. Pelaksanaan kegiatan meliputi

dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1

tahun (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

Keluaran yang diharapkan: disediakannya biaya perjalanan dinas dalam

daerah selama 12 bulan. Pelaksanaan kegiatan meliputi

dilaksanakannya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 1

tahun (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

Keluaran yang diharapkan: pengadaan AC dan check-lock (mesin

absensi). Pelaksanaan kegiatan meliputi pengadaan AC dan check-

lock (mesin absensi) (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

Keluaran yang diharapkan: dipenuhinya pengadaan bahan bangunan.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pelaksanaan pemeliharaan gedung

kantor sebanyak 1 unit (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran yang diharapkan: dipenuhinya Spare part dan jasa service

kendaraan dinas/operasional. Pelaksanaan kegiatan meliputi

dipenuhinya kebutuhan servis dan kebutuhan spare part dan jasa

service kendaraan dinas/operasional. (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;

Keluaran yang diharapkan: Dokumen DPA, DPPA, RKA, RKAP, LAKIP,

Renja, Laporan Semesteran, Laporan Keuangan. Pelaksanaan kegiatan


meliputi pelaksanaaan penyusunan RKA tahun 2015 1 dokumen,

Penyusunan DPA Tahun 2015 1 dokumen, Penyusunan RKAP tahun

2015 1 dokumen, Penyusunan DPPA tahun 2015 1 dokumen,

Penyusunan LAKIP tahun 2015 1 dokumen, Penyusunan Renja 2016 1

dokumen, Penyusunan Laporan Triwulan 4 laporan, Penyusunan

Laporan Semesteran 1 laporan, dan penyusunan laporan keuangan

akhir tahun 2 laporan (Realisasi fisik kegiatan 100,00%).

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Keluaran yang diharapkan: Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 40

LHP. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemeriksaan reguler yang

dilaksanakan terhadap 40 obrik (obyek pemeriksaan) serta LHP dan

surat rekomendasi pencairan dana atas pekerjaan fisik. Output

pemeriksaan obrik tersebut telah tersusun sebanyak 32 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP), 196 LHP/rekomendasi Fisik (Realisasi fisik kegiatan

80,00%).

2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

Keluaran yang diharapkan: Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) Kasus Pengaduan sebanyak 8 LHP. Pelaksanaan kegiatan

meliputi pelaksanaan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan. Jumlah

pengaduan pada tahun 2015 sebanyak 15 kasus. Jumlah kasus

pengaduan yang dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 15 kasus dengan

output akhir 15 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). (Realisasi fisik

kegiatan 188,00%).

3. Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;

Keluaran yang diharapkan: Pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan

BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP serta Pemeriksaan Reguler.

Pelaksanaan kegiatan meliputi pemutakhiran data tindak lanjut

pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan pemeriksaan

reguler. (Realisasi fisik kegiatan 33%).


e. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan.

1. Kegiatan In house Training Bidang Pengawasan;

Keluaran yang diharapkan: Pelatihan materi kepengawasan 1 kali

kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan materi kepengawasan

yang dilaksanakan bagi aparatur pengawasan di lingkungan kantor

Inspektorat Kabupaten Barru, namun tetap menghadirkan narasumber

dari BPKP. (Realisasi fisik kegiatan 100%).

2. Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Keluaran yang diharapkan: Jumlah APIP/aparat Inspektorat yang

mengikuti diklat fungsional dan substantif. Pelaksanaan kegiatan

meliputi pelatihan materi kepengawasan bagi aparatur pengawasan

yang dilaksanakan oleh BPKP. (Realisasi fisik kegiatan 33%).

Sedangkan realisasi capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barru pada

tahun 2014 sebagaiman tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian

Renstra Inspektorat s/d Tahun 2016


Target Renja

Inspektorat

tahun

Realisasi

Renja

Inspektorat

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

2015 2015 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

Terwujudnya

pemeriksaan

komprehensif

dan khusus

90% 58,30% 12,48% 10,98% 87,98 12,48% 81,76% 90,84%

1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Laporan Hasil

Pemeriksaan

270 obrik 128 0brik 50 obrik 42 84% 50 206 76,30%

1 20 07 20 01 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Terlaksananya

penanganan

Kasus

Pengaduan

Masyarakat

55 Kasus 48 Kasus 8 Kasus 12 Kasus 150% 8 Kasus 68 123,64%



Peningkatan

prosentase

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Temuan Hasil

Pemeriksaan

85% 80% 5% 4,2% 84% 5% 89% 104,94%

1 20 07 20 05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Menginventarisir

Temuan

Pengawasan APIP

10 kali 4 kali 2 Kali 1 kali 50% 1 kali 6 60%

1 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Terlaksananya

pemantauan

tindak lanjut

18 kali 6 kali 3 kali 2 kali 66,67% 3 kali 11 61,11%

1 20 07 20 06 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya

koordinasi

pengawasan

18 kali 6 kali 4 kali 3 kali 75,00% 3 kali 12 66,67%

1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya jumlah

staf yang lulus

sertifikasi

80% 77,42% 21,39% 17,55% 82,04% 24,87% 119,84% 149,80%

1 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah tenaga

pemeriksa dan

aparatur

pengawasan yang

mengikuti PKS

136 orang 21 33 orang 30 orang 90,91% 35 orang 86 62,32%

1 20 07 21 02 Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah Aparat

Inspektorat yang

mengikuti diklat

67 orang 21 30 15 50,00% 33 69 102,99%

1

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2015

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan

Tingkat Realisasi

(%)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

2015

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Program

dan Kegiatan

Inspektorat

2015


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator

Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum, maupun

IKK. Oleh karena itu Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta

indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

serta Norma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan. Berikut

tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kabupaten Barru



2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja

yang dihadapi oleh Inspektorat. Masalah yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Barru

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diantaranya yaitu :

1. Terbatasnya jumlah P2UPD dan Auditor pada Inspektorat Barru.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan.

3. Tindak Lanjut hasil pengawasan Internal dari SKPD/Auditan yang belum sesuai

dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu

dalam menindaklanjuti hasil temuan.

4. Terbatasnya sumber daya manusia aparatur pengawas, bila dibandingkan

dengan banyaknya obyek pemeriksaan.

Upaya-upaya mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan

kebutuhan dengan prioritas untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan

yang dialokasikan untuk pelaksanaan pengawasan dan peningkatan sumber

daya manusia aparatur pengawas.

2. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk memenuhi kebutuhan sarana dan

prasarana sesuai skala prioritas.

3. Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) tetap berpedoman kepada jadwal yang telah ditetapkan dalam Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

4. Rekomendasi yang disampaikan oleh Auditor kepada Auditan ditujukan untuk

menghilangkan penyebab terjadinya kondisi/temuan sehingga rekomendasi

yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak auditan secara tepat

waktu.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan perlu

disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah

tentang perlunya:

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bersih, dan berwibawa,

profesional dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen, dedikasi dan

integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.


2. Terjalinnya koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti

temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal.

3. Terjalinnya koordinasi antara aparat pengawasan fungsional pemerintah baik

internal maupun eksternal.

4. Terciptanya pengertian dan kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru akan manfaat pembinaan dan

pengawasan.

5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

6. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang operasional

pengawasan.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut di atas, diharapkan akan

berdampak positif terhadapap visi dan Misi Bupati Barru serta Visi dan Misi

Inspektorat khususnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2017

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tidak terlepas dari

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barru, dengan

mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta

program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud. Sistem

pemerintahan daerah di Kabupaten Barru dirasakan masih belum mampu

meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan. Hal ini disebabkan antara

lain karena masih belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah, belum

sinergisnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD), masih kurangnya regulasi yang mendukung

pelaksanaan pelayanan masyarakat yang berpedoman pada Standar

Pelayanan Minimal (SPM) serta belum optimalnya pengelolaan keuangan dan

pengawasan aparatur. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan reformasi

birokrasi pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, melalui

pengembangan program yang diarahkan pada penataan ketatalaksanaan,

sumber daya aparatur, efektivitas dan akuntabilitas.

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang

otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

kepegawaian dan persandian diantaranya adalah masih kurangnya kapasitas


dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, belum terwujudnya kemandirian desa

dan masih rendahnya kapasitas aparat pemerintahan desa.

Isu strategis yang diangkat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 yaitu peningkatan tata kepemerintahan

yang baik (good governance) dengan sasaran terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan nepotisme dengan

diraihnya opini WTP dari BPK RI atas Laporan keuangan pemerintah daerah,

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan

predikat sangat baik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

pemerintah Kabupaten Barru yang ditunjukan dengan hasil evaluasi LAKIP nya

minimal memperoleh kategori “CC”.

Memperhatikan isu isu strategis yang merupakan hasil pengkajian

terhadap masalah-masalah pembangunan yang mendesak yang perlu

mendapatkan prioritas penanganan dan perhatian pada tahun 2017, dan

mempedomani prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun

2016-2021. Rincian fokus dan sasaran prioritas pembangunan daerah yang

berkaitan dengan tupoksi inspektorat adalah peningkatan kualitas kinerja

aparatur. Fokus prioritas ini pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas

layanan pemerintah, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pemerintah daerah, dengan sasaran prosentase SKPD yang hasil evaluasi

LAKIP nya minimal “CC” sebanyak 60 % dari SKPD yang ada.

Tabel 2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten

Barru tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi

lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Barru

belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stake

holders tersebut.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah

memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan azas-azas

pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan,

kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta

partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat

luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara

mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan peran serta

masyarakat, dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonom tersebut

memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan

otonom daerah.

Penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah

daerah diarahkan pada pokok kebijakan sebagai berikut :

1. Penajaman prioritas dan penambahan objek serta sasaran pemeriksaan

sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam

Negeri, terutama arah kebijakan politik (political will) Pemerintah pusat

yaitu mentitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi

dan keamanan nasional adalah salah satu prioritas pembanguan nasional

yang harus berjenjang dilaksanakan di daerah.

3. Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan

ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi :

a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi terdiri atas

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan

pilihan serta urusan pemerintahan menurut azas Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan.


b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri

atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib

dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan urusan

pemerintahan desa.

5. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses

pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek

pemeriksaan.

6. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk

mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi

organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap

peraturan peundang-undangan.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, maka :

a. Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus

menerus.

b. Diperlukan perubahan pola pikir Aparat pengawas Intern Pemerintah akan

fungsi Inspektorat sebagai Consultant Partner dan Quality Assurance dan

juga sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan

pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan

nepotisme.

c. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif,

efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern

Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.

d. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah

di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan

Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan

mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan

nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah.

e. Dalam rangka menciptakan akuntabilitas keuangan dan mendukung

program pemberantasan korupsi, Inspektorat perlu mengalokasikan


anggaran yang memadai guna mendukung peran dan fungi pembinaan dan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, Kebijakan Nasional yang berkaitan dengan Tugas Pokok, dan

Fungsi Inspektorat adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan Inpres Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Rencana Aksi Pencegaahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2016 dan 2017, oleh karena itu secara tidak langsung Program dan Kegiatan

yang direncanakan oleh Inspektorat akan mendukung keberhasilan Inpres

Nomor 5 Tahun 2004 dan Inpres Nomor 16 Tahun 2016 tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Inspektorat 2017

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang ingin dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan

tujuan tersebut, menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 1

sampai dengan 5 tahun ke depan yaitu tahun 2016 sampai dengan 2021,

dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan

sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan

faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing

tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan

melalui serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan

untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian

sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Barru

Untuk Rencana Kerja Tahun 2017 ini kami belum dapat melakukan

evaluasi progres pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi

pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung

(2016), selain itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan

belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional.


Tabel 3. 2 Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat 2017

No. Tujuan Sasaran Indikator Target

Tahun 2017

Meningkatkan efektifitas pengawasan dan pembinaan internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Meningkatnya Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

5%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang diproses/ditindaklanjuti Inspektorat

100%

Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan

Persentase pejabat fungsional/APIP yang bersertifikat

100%

Persentase kebijakan dan sisdur pengawasan yang tersusun

100%

Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Level 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru

Jumlah SKPD di lingkungan pemda Barru dengan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC

30 SKPD


3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan,

program merupakan rumusan kinerja yang akan diopersionalkan dalam

kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barru 2016-

2021 telah dirumuskan beberapa program yang diaktualisasikan dengan

program anggaran Inspektorat setiap tahun.

Pada tahun 2017 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Inspektorat sesuai dengan RKPD Tahun 2017, merupakan program urusan

wajib yang terdiri atas program prioritas utama dan urusan dasar dalam rangka

menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan.

Program dan kegiatan prioritas utama yang akan dilaksanakan selama

kurun waktu tahun 2017 disajikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan

Kepala Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

- Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Aksi Pencegahan Korupsi

- Inventarisasi Temuan Pengawasan

- Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

- Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas.


- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- Pelatihan Teknis Tenaga Pemeriksa dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan


- Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Program dan kegiatan Reguler yang akan dilaksanakan dalam tahun

2017 adalah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan

Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah. Sedangkan kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai tujuan program ini adalah :

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

b. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil temuan

Pengawasan;

c. Pemeriksaan Khusus/Kasus dan tujuan Tertentu;

d. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;

e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan

SKPD;

f. Reviu RKA SKPD.

g. Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah dan LAKIP SKPD.

Program dan kegiatan urusan dasar dalam rangka menunjang

penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengawasan meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

Operasional;

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor;

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

b. Pengadaan peralatan gedung kantor;


c. Pengadaan meubeleur;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan Pengadaan

Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, meliputi kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja;

b. Penyusunan LAKIP;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun;

5. Program Sinergitas Perencanaan Daerah, meliputi kegiatan :

a. Penyusunan Renja;

b. Penyusunan RKA;

c. Penyusunan DPA.

Seluruh program dan kegiatan di atas pada dasarnya mendukung Visi

dan Misi Bupati Periode 2016-2021 khususnya pada Misi point 5 yaitu

Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) dengan

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Inspektorat dan peningkatan kesejahteraan aparatur. Agar

lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta Besaran

perkiraan kebutuhan anggarannya berikut tabel Rumusan Rencana Program

dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju 2018 sebagaimana

dalam tabel 3. 3 berikut ini :


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Barru Tahun 2017 ini disusun, sesuai

dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam

Rencana Strategis Inspektorat Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Tahun

2017 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga

penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan

secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan

tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja tahun 2017 ini merupakan komitmen bersama yang harus

menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Barru, serta menjadi

pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2017. Adapun Keberhasilan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi,

sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru juga menentukan

keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan

yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari

kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi

kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Barru

pada umumnya.

Barru, 26 September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN BARRU Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si Pangkat Pembina Tk. I NIP. 19591231 198603 1 220

INSPEKTUR


Dr. H. LALAN SOEHERLAN S, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660311 199203 1 011


LAMPIRAN - LAMPIRAN

Target Renja

Inspektorat

tahun

Realisasi Renja

Inspektorat

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

2015 2015 2016 (%) 58.302 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 8.034624



Terwujudnya

pemeriksaan

komprehensif dan

khusus

100% 58.30% 12.48% 10.98% 87.98 12.48% 81.76% 81.76%

12.48

1 20 07 20 01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Laporan Hasil

Pemeriksaan

185 obrik 128 0brik 50 obrik 42 84% 50 206 76.30%

64.381 20 07 20 01 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya

penanganan Kasus

Pengaduan

Masyarakat

42 kasus 48 Kasus 8 Kasus 12 Kasus 150% 8 Kasus 68 123.64%



Peningkatan

prosentase

Penyelesaian

Tindak Lanjut

Temuan Hasil

Pemeriksaan

100% 80% 5% 4.2% 84% 5% 89% 89.20%

3.00 47.321 20 07 20 05 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Menginventarisir

Temuan

Pengawasan APIP

12 kali 4 kali 2 Kali 1 kali 50% 1 kali 6 60%

127.7641 20 07 20 06 Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Terlaksananya

pemantauan tindak

lanjut

12 kali 6 kali 3 kali 2 kali 66.67% 3 kali 11 61.11%

1 20 07 20 06 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya

koordinasi

pengawasan

18 kali 6 kali 4 kali 3 kali 75.00% 3 kali 12 66.67%

551 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya jumlah

staf yang lulus

sertifikasi

100% 77.42% 21.39% 17.55% 82.04% 24.87% 119.84% 119.84%

71.78% 68.31 20 07 21 01 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Jumlah tenaga

pemeriksa dan

aparatur pengawasan

yang mengikuti PKS

35 orang 21 33 orang 30 orang 90.91% 35 orang 86 62.32%

80% 37.5651 20 07 21 02 Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah Aparat

Inspektorat yang

mengikuti diklat

35 orang 21 30 15 50.00% 33 69 102.99%

57.42%

Target Program

dan Kegiatan

Inspektorat

2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Tingkat Realisasi

(%)

1

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Inspektorat dan Pencapaian RENSTRA Inspektorat s/d Tahun 2016 Kabupaten Barru

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

2014

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2015

2

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

1 2014-2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Terwujudnya pemeriksaan

komprehensif dan khusus

Jumlah pengawasan dan

Pembinaan yang dilakukan

terhadap obyek pemeriksaan

12.48% 12.48% 261 426 10.98% 11.13% 261 426

0.00

0

Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Jumlah obyek pemeriksaan yang

diaudit secara komprehensif/reguler

50 50 38 37 42 48 38 37 48

2. Jumlah pemeriksaan tujuan

tertentu yang dilaksanakan

42 95 42 95 5

3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di

Stock Opname dan Kas Opname

85 37 85 37 240

Terlaksananya penanganan

Kasus Pengaduan Masyarakat

Jumlah Pemeriksaan Khusus

Penanganan Kasus Pengaduan di

Lungkungan Pemda

5 5 25 20 8 8 25 20

1. Jumlah entitas pelaporan yang

direviu

1 1 1 1

2. Evaluasi LAKIP Pemda yang

dilakukan

1 1 1 1

3. Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIP 14 18 14 18

4. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang

direviu RKA

30 30 30 30

5. Jumlah Pendampingan yang

dilakukan

14 57 14 57

1. Jumlah monitoring dan evaluasi

terhadap program dan kegiatan SKPD

0 30 0 30

2. Jumlah Pembinaan dan Konsultasi

SKPD/Unit Kerja yang dilaksanakan

0 30 0 30

Target Renstra Inspektorat Realisasi Capaian Proyeksi

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Barru

Catatan AnalisisSPM IKUNo. Indikator

Page 2

3

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017



Peningkatan prosentase

Penyelesaian Tindak Lanjut

Temuan Hasil Pemeriksaan

Jumlah obyek pemeriksaan yang

memiliki temuan

5% 5% 0 0 3.9% 1.65% 0 0

Menginventarisir Temuan

Pengawasan APIP

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan

yang ditindaklanjuti

2x 2x 2 30 2x 2x 2 30 3

Terlaksananya pemantauan

tindak lanjut

3x 3x 4 30 3x 3x 4 30

Terlaksananya koordinasi

pengawasan

Jumlah kegiatan koordinasi yang

dilaksanakan

3x 3x 5 10 3x 3x 5 10

cakupan kebutuhan kompetensi

spesifik urusan dan non urusan

yang terpenuhi sumber daya

aparaturnya

0

Jumlah staf/aparat yang mengikuti

Bimbingan Teknis

8 7 5 5 4 4 5 5

Meningkatnya jumlah staf yang

lulus sertifikasi

Jumlah tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan yang

memiliki kompetensi

pengawasan

24.87% 24.87% 30 30 17.91% 10.08% 30 30 1.4 #REF! #REF!



mengikuti PKS


aparatur pengawasan yang mengikuti

PKS

35 35 0 25 32 32 0 25 16 3.2

Jumlah Aparat Inspektorat yang

mengikuti diklat

Jumlah APIP/Aparat Inspektorat

mengikuti Diklat Fungsional dan

substantif

15 15 30 20 24 24 30 20

Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang

tertata baik

0 2 0 2

1. Jumlah dokumen perencanaan

pengawasan yang disusun

0 3 0 3

2. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan

yang didokumentasikan

0 65 0 65

Tingkat Pencapaian Disiplin

Aparatur

20 20

Jumlah pakaian lapangan untuk

aparatur

0 30 0 30

Jumlah sistem pengukuran kinerja

aparatur yang dibangun

0 1 0 1

Page 3

4

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017



Page 4

5

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017



Barru, 25 April 2016

INSPEKTUR KABUPATEN

Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si

Pangkat Pembina Tk. I

NIP. 19591231 198603 1 220

Page 5

6

sebelum perubahan sesudah perubahan

1 2 4 3 6 2 4 3 6 8 11 19

1 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Barru Jumlah pengawasan dan



1,448,433,700 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Barru Jumlah pengawasan dan Pembinaan

yang dilakukan terhadap obyek

pemeriksaan

1,448,433,700 1,872,595.000 426 obrik 1,321,985 80%

0.00

0

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara Berkala

Barru 1. Jumlah obyek pemeriksaan yang


37 obrik 745,985 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal

secara Berkala

Barru 1. Jumlah obyek pemeriksaan yang diaudit

secara komprehensif/reguler

37 obrik 745,985 748,827 37 obrik 745,985

Barru 2. Jumlah pemeriksaan tujuan

tertentu yang dilaksanakan

95 obrik 114,000 Barru 2. Jumlah pemeriksaan tujuan tertentu yang

dilaksanakan

95 obrik 114,000 442,200 95 obrik 114,000

Barru 3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di


85 obrik 72,000 Barru 3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di Stock

Opname dan Kas Opname

85 obrik 72,000 72,000 37 obrik 72,000

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah

Barru Jumlah Pemeriksaan Khusus


Lungkungan Pemda

25 kasus 47,000 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah Daerah

Barru Jumlah Pemeriksaan Khusus Penanganan

Kasus Pengaduan di Lungkungan Pemda

25 kasus 47,000 122,000 20 kasus 74,000

Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Barru 1. Jumlah entitas pelaporan yang

direviu

1 kali 14,700 Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Barru 1. Jumlah entitas pelaporan yang direviu 1 kali 14,700 15,075 1 kali 24,700

Barru 2. Evaluasi LAKIP Pemda yang

dilakukan

1 kali 14,700 Barru 2. Evaluasi LAKIP Pemda yang dilakukan 1 kali 14,700 14,350 1 kali 24,700

Barru 3. Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIP 14 SKPD 72,000 Barru 3. Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIP 30 SKPD 72,000 72,000 18 SKPD 74,000

Barru 4. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang

direviu RKA

30 SKPD 72,000 Barru 4. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang direviu RKA 30 SKPD 72,000 47,000 30 SKPD 74,000

Barru 5. Jumlah Pendampingan yang

dilakukan

14 obrik 93,900 Barru 5. Jumlah Pendampingan yang dilakukan 50 desa 93,900 165,500 57 obrik 93,900

Kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi Barru 1. Jumlah monitoring dan evaluasi


- - - Kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi Barru 1. Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap

program dan kegiatan SKPD

- - - - 30 SKPD 24,700

Barru 2. Jumlah Pembinaan dan Konsultasi


- - - Barru 2. Jumlah Pembinaan dan Konsultasi SKPD/Unit

Kerja yang dilaksanakan

- - - - 30 SKPD 93,900

Kegiatan Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Barru Jumlah obyek pemeriksaan yang

memiliki temuan

2 kali 31,500 Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Barru Jumlah obyek pemeriksaan yang memiliki

temuan

2 kali 31,500 22,750 30 obrik 63,000 3

Lokasi

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Rancangan Awal RKPD

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

9

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)Program dan Kegiatan Lokasi

Tabel 2.4

5

Hasil Analisis Kebutuhan

100% 100% dari 261

obyek

pemeriksaan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(dalam ribuan)

5

Kode

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Page 6

7

Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil

Pengawasan

Barru Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan


4 kali 31,500 Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil

Pengawasan

Barru Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang

ditindaklanjuti

4 kali 31,500 22,750 30 temuan 31,500

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang

lebih Komprehensif

Barru Jumlah kegiatan koordinasi yang

dilaksanakan

5 kali 76,607 Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

Barru Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan 5 kali 76,607 128,143 10 kali 76,607

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Barru cakupan kebutuhan kompetensi



aparaturnya

15,582 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Barru cakupan kebutuhan kompetensi spesifik

urusan dan non urusan yang terpenuhi

sumber daya aparaturnya

15,582 31,164 100% 17,910 100% 0

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Per Undang-undangan

Barru Jumlah staf/aparat yang mengikuti

Bimbingan Teknis

5 org 15,582 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Per Undang-undangan

Barru Jumlah staf/aparat yang mengikuti Bimbingan

Teknis

2 org 15,582 31,164 5 org 17,910

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Barru Jumlah tenaga pemeriksa dan


memiliki kompetensi

pengawasan

30 org 370,220 Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Barru Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan yang memiliki kompetensi

pengawasan

370,220 432,500 30 org 430,404 80% 1.4 #REF! #REF!

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemerksa dan Aparatur Pengawasan

Barru Jumlah tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan yang mengikuti

PKS

- org 55,000 Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemerksa dan Aparatur Pengawasan

Barru Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan yang mengikuti PKS

25 org 55,000 82,500 25 org 55,000 16 3.2

Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Barru Jumlah APIP/Aparat Inspektorat


substantif

30 org 315,220 Kegiatan Pelatihan Pengawasan dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja

Barru Jumlah APIP/Aparat Inspektorat mengikuti

Diklat Fungsional dan substantif

25 org 315,220 350,000 20 org 375,404

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Barru Jumlah Kebijakan dan Sisdur

yang tertata baik

- - Program Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Barru Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang tertata

baik

- - - 2 sistem 5,000

Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Sisdur

Pengawasan

Barru 1. Jumlah dokumen perencanaan


- Dok - Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Sisdur

Pengawasan

Barru 1. Jumlah dokumen perencanaan pengawasan

yang disusun

- Dok - - 3 Dok 1,500

Barru 2. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan


- dok - Barru 2. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan yang

didokumentasikan

- dok - - 65 dok 5,000

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Barru Cakupan kebutuhan administrasi

yang terpenuhi

100 % 294,977 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Barru Cakupan kebutuhan administrasi yang

terpenuhi

294,977 294,977 100 % 299,977 100%

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barru Jumlah layanan administrasi

perkantoran dalam pengiriman surat

dan Laporan

1500 buah 43,753 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Barru Jumlah layanan administrasi perkantoran dalam

pengiriman surat dan Laporan

1500 buah 43,753 43,753 1500 buah 43,753

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barru Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis 30,930 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barru Jumlah Alat Tulis Kantor 35 jenis 30,930 30,930 35 Jenis 35,930 -

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barru Jumlah barang cetakan dan

Penggandaan

4 Jenis 7,750 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Barru Jumlah barang cetakan dan Penggandaan 4 Jenis 7,750 7,750 4 Jenis 7,750 -

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Barru Jumlah jasa telepon, listrik dan air 1 tahun 25,800 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Barru Jumlah jasa telepon, listrik dan air 1 tahun 25,800 25,800 3 Jenis 25,800

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Barru Jumlah perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

9 Unit 5,750 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Barru Jumlah perizinan Kendaraan Dinas/operasional 9 Unit 5,750 5,750 5 Unit 5,750

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Barru Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

sehari-hari

1 org 6,000 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Barru Terpenuhinya jasa kebersihan kantor sehari-

hari

1 org 6,000 6,000 1 org 6,000

100% 100% dari 3

undangan bimtek

25 dari 33 orang

aparat

Inspektorat

100% dari semua

kebutuhan

administrasi

kantor

Page 7

8

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Barru Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 11 Unit 12,314 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Barru Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 11 Unit 12,314 12,314 10 Unit 12,314

Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Barru Tersedianya peralatan kantor 6 Jenis 2,750 Kegiatan Penyediaan Peralatan kantor Barru Tersedianya peralatan kantor 6 Jenis 2,750 2,750 6 Jenis 2,750

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Barru Jumlah peralatan rumah tangga 1 Jenis 1,750 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Barru Jumlah peralatan rumah tangga 1 Jenis 1,750 1,750 3 Jenis 1,750

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Barru Tersedianya Bahan Bacaan/koran 4 Jenis 3,600 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Barru Tersedianya Bahan Bacaan/koran 4 Jenis 3,600 3,600 4 Jenis 3,600

Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman

Barru Jumlah makan dan minum harian 1 tahun 23,040 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Barru Jumlah makan dan minum harian 1 tahun 23,040 23,040 35 org 23,040

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Barru Jumlah rapat koordinasi keluar daerah

yang dilaksanakan

18 Kali 125,730 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Barru Jumlah rapat koordinasi keluar daerah yang

dilaksanakan

18 Kali 125,730 125,730 20 Kali 125,730

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Barru Jumlah rapat koordinasi dalam daerah

yang dilaksanakan

12 Kali 5,810 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam Daerah

Barru Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang

dilaksanakan

12 Kali 5,810 5,810 15 Kali 5,810

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Barru Cakupan sarana dan prasarana

perkantoran yang terpenuhi

40,750 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Barru Cakupan sarana dan prasarana


40,750 46,675 100% 46,750 100%

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Barru Jumlah Perlengkapan Kantor 8 Unit 6,000 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Barru Jumlah Perlengkapan Kantor 8 Unit 6,000 6,000 6 Unit 6,000

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Barru Jumlah Peralatan Gedung Kantor 6 Unit - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Barru Jumlah Peralatan Gedung Kantor 6 Unit - - 5 Unit 6,000

Kegiatan Pengadaan Mebeleur Barru Jumlah Mebeleur Kantor 3 Unit 6,200 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Barru Jumlah Mebeleur Kantor 3 Unit 6,200 6,200 3 Unit 6,200

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Barru Jumla/luasan gedung kantor yang

dipelihara

1 Unit 5,000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Barru Jumla/luasan gedung kantor yang dipelihara 1 Unit 5,000 5,000 1 Unit 5,000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Barru Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara

5 Unit 15,550 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Barru Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara

5 Unit 15,550 21,475 5 Unit 15,550

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Barru Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara

15 Unit 2,500 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Barru Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara

15 Unit 2,500 2,500 5 Unit 2,500

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala

Peralatan Gedung Kantor

Barru Jumlah peralatan gedung kantor

yang dipelihara

5 Unit 3,500 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Barru Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

5 Unit 3,500 3,500 7 Unit 3,500

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

Mebeleur

Barru Jumlah Mebeleur Kantor yang

dipelihara

20 Unit 2,000 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Barru Jumlah Mebeleur Kantor yang dipelihara 20 Unit 2,000 2,000 20 Unit 2,000

100% 100% dari 63 unit

sarana dan

prasarana kantor

Page 8

9

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Barru Cakupan kebutuhan laporan

kinerja dan keuangan yang

terselesaikan sesuai standar dan

tepat waktu

2,650 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Barru Cakupan kebutuhan laporan kinerja dan

keuangan yang terselesaikan sesuai

standar dan tepat waktu

2,000 2,000 100% 2,650 100%

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Barru Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja yang

tersampaikan tepat waktu

1 Dok 500 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Barru Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja yang tersampaikan tepat

waktu

1 Dok 500 500 1 Dok 500

Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barru Laporan Keuangan Semesteran yang


1 Dok 500 Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barru Laporan Keuangan Semesteran yang


1 Dok 500 500 1 Dok 500

Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Barru Jumlah Laporan Akhir Tahun yang


1 Dok 500 Kegiatan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Barru Jumlah Laporan Akhir Tahun yang


1 Dok 500 500 1 Dok 500

Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Barru Jumlah RKA dan DPA yang

tersamapikan tepat waktu

2 dok 500 Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Barru Jumlah RKA dan DPA yang tersamapikan tepat

waktu

2 dok 500 500 2 dok 500

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Barru Jumlah Monitoring dan Evaluasi

kegiatan yang dilaksanakan

4 Kali 650 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Barru Jumlah Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang

dilaksanakan

4 Kali 650

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Barru Tingkat Pencapaian Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Barru Tingkat Pencapaian Disiplin Aparatur 20 % 0%

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Barru Jumlah pakaian lapangan untuk

aparatur

- unit Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Barru Jumlah pakaian lapangan untuk aparatur - unit 30 unit 15,000

Drs. H. KAHARUDDIN, M. Si

NIP. 19591231 198603 1 220

100% dari 5

dokumen

pelaporan

INSPEKTUR

100% dari 5

dokumen

pelaporan

Page 9

10

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun 2017

1 2 3 4 5

Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-

undangan

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal

dan eksternal. 5%0.00

0

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Persentase pengaduan masyarakat atas layanan publik yang

diproses/ditindaklanjuti Inspektorat 100%

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan

pemerintah Kab. Barru

Jumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kab. Barru yang memiliki nilai

akuntabilitas kinerja minimal B 100%

1.4 #REF! #REF!

Meningkatnya level kapabilitas APIP Inspektorat Level kapabilitas APIP Inspektorat Level 2

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Meningkatkan efektifitas pengawasan dan

pembinaan internal terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan

pemerintah Kab. Barru

Jumlah SKPD di lingkungan pemerintah Kab. Barru yang memiliki nilai

akuntabilitas kinerja minimal CC 30 SKPD

meningkatnya kompetensi, disiplin, dan etika aparat

pengawasan

Persentase pejabat fungsional/APIP yang bersertifikat100%

Page 10

11

3 4 6 7 8 11 19

4 02 4.02.1.1 20

Jumlah pengawasan dan



Barru 261 obrik 1,246,285 APBD 426 obrik 1,321,985 80%

0.00

0

4 02 4.02.1.1 20 01

1. Jumlah obyek pemeriksaan yang


Barru 38 obrik 745,985 APBD 37 obrik 745,985

2. Jumlah pemeriksaan tujuan tertentu

yang dilaksanakan


3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang di



4 02 4.02.1.1 20 02

Jumlah Pemeriksaan Khusus


Lungkungan Pemda

Barru 25 kasus 47,000 APBD 20 kasus 74,000

4 02 4.02.1.1 20 03

1. Jumlah entitas pelaporan yang

direviu

Barru 1 kali 14,700 APBD 1 kali 24,700

2. Evaluasi LAKIP Pemda yang

dilakukan


3. Jumlah SKPD yang dievaluasi LAKIP Barru 14 SKPD 72,000 APBD 18 SKPD 74,000

4. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang direviu

RKA

Barru 30 SKPD 72,000 APBD 30 SKPD 74,000

5. Jumlah Pendampingan yang

dilakukan


1. Jumlah monitoring dan evaluasi


Barru - - - APBD 30 SKPD 24,700

2. Jumlah Pembinaan dan Konsultasi


Barru - - - APBD 30 SKPD 93,900

4 02 4.02.1.1 20 05Jumlah obyek pemeriksaan yang

memiliki temuan

Barru 2 kali 31,500 APBD 30 obrik 63,000 3

4 02 4.02.1.1 20 06Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan


Barru 4 kali 31,500 APBD 30 temuan 31,500

Tabel 3. 3

Lokasi Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)Target Capaian Kinerja Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Rencana Tahun 2017

Catatan PentingKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif


Target Capaian Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kode

91 5

Page 11

12



Kebutuhan Dana/Pagu


Rencana Tahun 2017


Indikatif



Kode

4 02 4.02.1.1 20 07

Jumlah kegiatan koordinasi yang

dilaksanakan


4 02 4.02.1.1 05

cakupan kebutuhan kompetensi



aparaturnya

Barru 15,582 APBD 100% 17,910 100% 0

4 02 4.02.1.1 05 03

Jumlah staf/aparat yang mengikuti

Bimbingan Teknis

Barru 5 org 15,582 APBD 5 org 17,910

4 02 4.02.1.1 21



memiliki kompetensi pengawasan

Barru 30 org 370,220 APBD 30 org 430,404 80% 1.4 #REF! #REF!

4 02 4.02.1.1 21 01

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan yang mengikuti PKS

Barru - org 55,000 APBD 25 org 55,000 16 3.2

4 02 4.02.1.1 21 02

Jumlah APIP/Aparat Inspektorat


substantif


4 02 4.02.1.1 22

Jumlah Kebijakan dan Sisdur yang

tertata baik

Barru - - APBD 2 sistem 5,000

4 02 4.02.1.1 22 02

1. Jumlah dokumen perencanaan


Barru - Dok - APBD 3 Dok 1,500

2. Jumlah dokumen hasil pemeriksaan


Barru - dok - APBD 65 dok 5,000

4 02 4.02.1.1 01

Cakupan kebutuhan administrasi

yang terpenuhi

Barru 100 % 294,977 APBD 100 % 299,977 100%

4 02 4.02.1.1 01 01

Jumlah layanan administrasi

perkantoran dalam pengiriman surat

dan Laporan

Barru 1500 buah 43,753 APBD 1500 buah 43,753

Jumlah Alat Tulis Kantor Barru 35 jenis 30,930 APBD 35 Jenis 35,930 -

Jumlah barang cetakan dan

Penggandaan

Barru 4 Jenis 7,750 APBD 4 Jenis 7,750 -

4 02 4.02.1.1 01 02Jumlah jasa telepon, listrik dan air Barru 1 tahun 25,800 APBD 3 Jenis 25,800

4 02 4.02.1.1 01 06

Jumlah perizinan Kendaraan

Dinas/operasional

Barru 9 Unit 5,750 APBD 5 Unit 5,750

4 02 4.02.1.1 01 08

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

sehari-hari


100%

Page 12

13



Kebutuhan Dana/Pagu


Rencana Tahun 2017


Indikatif



Kode

4 02 4.02.1.1 01 09

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja Barru 11 Unit 12,314 APBD 10 Unit 12,314

4 02 4.02.1.1 01 13Tersedianya peralatan kantor Barru 6 Jenis 2,750 APBD 6 Jenis 2,750

4 02 4.02.1.1 01 14Jumlah peralatan rumah tangga Barru 1 Jenis 1,750 APBD 3 Jenis 1,750

4 02 4.02.1.1 01 15Tersedianya Bahan Bacaan/koran Barru 4 Jenis 3,600 APBD 4 Jenis 3,600

Jumlah makan dan minum harian Barru 1 tahun 23,040 APBD 35 org 23,040

4 02 4.02.1.1 01 18Jumlah rapat koordinasi keluar daerah

yang dilaksanakan

Barru 18 Kali 125,730 APBD 20 Kali 125,730

4 02 4.02.1.1 01 19Jumlah rapat koordinasi dalam daerah

yang dilaksanakan

Barru 12 Kali 5,810 APBD 15 Kali 5,810

4 02 4.02.1.1 02Cakupan sarana dan prasarana


Barru 40,750 APBD 100% 46,750 100%

4 02 4.02.1.1 02 07

Jumlah Perlengkapan Kantor Barru 8 Unit 6,000 APBD 6 Unit 6,000

4 02 4.02.1.1 02 09Jumlah Peralatan Gedung Kantor Barru 6 Unit - APBD 5 Unit 6,000

4 02 4.02.1.1 02 10Jumlah Mebeleur Kantor Barru 3 Unit 6,200 APBD 3 Unit 6,200

4 02 4.02.1.1 02 22

Jumla/luasan gedung kantor yang

dipelihara


4 02 4.02.1.1 02 24

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara


4 02 4.02.1.1 02 26

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara


4 02 4.02.1.1 02 28

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara


4 02 4.02.1.1 02 29

Jumlah Mebeleur Kantor yang

dipelihara


4 02 4.02.1.1 06

Cakupan kebutuhan laporan

kinerja dan keuangan yang

terselesaikan sesuai standar dan

tepat waktu

Barru 2,650 APBD 100% 2,650 100%

4 02 4.02.1.1 06 01

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja yang


Barru 1 Dok 500 APBD 1 Dok 500

100%

100%

Page 13

14



Kebutuhan Dana/Pagu


Rencana Tahun 2017


Indikatif



Kode

4 02 4.02.1.1 06 02

Laporan Keuangan Semesteran yang



4 02 4.02.1.1 06 04

Jumlah Laporan Akhir Tahun yang



4 02 4.02.1.1 06 05Jumlah RKA dan DPA yang

tersamapikan tepat waktu

Barru 2 dok 500 APBD 2 dok 500

4 02 4.02.1.1 06 06

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

kegiatan yang dilaksanakan

Barru 4 Kali 650 APBD 4 Kali 650

4 02 4.02.1.1 03

Tingkat Pencapaian Disiplin

Aparatur

Barru APBD 20 % 0%

4 02 4.02.1.1 03 03

Jumlah pakaian lapangan untuk

aparatur

Barru - unit APBD 30 unit 15,000

Page 14

BAB I PENDAHULUAN - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/4063/renja_2017_inspektorat.pdfSehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Strategis

Documents