1 BAB I PENDAHULUAN 1. UMUM Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut. Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi diatas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang
39
Embed
BAB I PENDAHULUAN - · PDF fileb. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. ... dan bahaya NAPZA baik antara sektor
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I PENDAHULUAN
1. UMUM
Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita
lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan
penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah
yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran,
kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan terus
membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan mencukupi
semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut program KB dan
pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi tersebut.
Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah
satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi beban
yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan factor
dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.
Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui perbaikan
tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui penurunan
angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan faktor dominan
yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM)
melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana
Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur
kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi diatas
maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung akan
memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang
terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping itu
penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya
dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.
Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini
adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang
selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan
peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang
2
pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi
terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus
utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender.
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok
dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT
dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu:
1. Bagian Sekretariat
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana
a. Sub Bidang Pengendalian KBKR
b. Sub Bidang Reproduksi Remaja
4. Bidang Keluarga Sejahtera
3
a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga
b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Sub Bidang Pengurusutamaan Gender
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak
b. Sub Bidang Integrasi hak anak
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
8. Penyuluh KB (PKB) dan PLKB
3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TENAGA
Struktur Organisasi dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan a. Struktur Organisasi
Struktur yang dipimpin oleh seorang pejabat esselon yang terdiri dari : - Eselon II sebanyak - Eselon III a sebanyak - Eselon III b sebanyak - Eselon IV sebanyak - Fungsional - Pelaksana - TKK Jumlah
: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 74 orang : 100 orang : 19 orang
: 201 orang : 1 orang
b. Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
- Kepala Badan - Sekretaris - Kepala Bidang - Kepala Sub Bagian - Kepala Sub Bidang - Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) - PLKB - Pelaksana - UPT Pengendali Program KB - Kasubag TU - TKK Jumlah
: 1 orang : 1 orang : 5 orang : 3 orang : 10 orang : 100 orang : 4 orang : 14 orang : 31 orang : 31 orang
: 201 orang : 1 orang
4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana
program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan renstra
Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang sesuai dengan RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang mana program dan kegiatan
yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri
dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan
kedua urusan pemberdayaan perempuan dan perlindingan anak.
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
mempuyai kewenangan dalam pembangunan sebagai berikut:
Bersadarkan Peraturan Pemerintah No 38 dalam pembagian urusan pemerintah
bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai kewenangan yaitu:
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.
b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.
c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten/kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta
5
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten/kota.
b.Pemantauan tingkat drop out peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan
jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.
d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.
f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
g. Pembinaan penyuluh KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten/kota.
b.Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten/kota.
c.Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten/kota.
b. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota
b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.
2.a.Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR,
6
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten/kota.
b.Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.
3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/ kota.
b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan
KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten/kota.
c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.
f .Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.
1. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten/kota.
2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten/ kota.
3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL
7
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten/ kota.
b.Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten/kota.
d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten/kota.
e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten/kota.
f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten/kota.
g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten/kota.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.
2.a.Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.
b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan
peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB.
e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.
3.a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB
8
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.
f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.
g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan
pengembangan program KB nasional di kabupaten/kota.
h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten/kota.
j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten/kota.
k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten/ kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
b.Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.
b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan
pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.
c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk
9
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten/kota.
3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.
b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan
data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB
nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaaan data dan informasi program KB
nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan
1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten/kota.
2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten/kota.
b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan
daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten/kota.
8. Pembinaan
1. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten/kota.
10
Kemudian kewenangan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak meliputi:
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN\KOTA
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten/ kota.
2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten/ kota.
2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten/kota.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten/kota.
1. Pelaksanaan analisis gender,
perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten/kota.
3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten/kota.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
11
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN\KOTA
HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten/kota.
1. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
1. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten/kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten/kota.
3. Perlindungan Anak 1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
1. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten/ kota.
1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
12
SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN\KOTA
1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk
melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten/kota.
5. Data dan Informasi
Gender dan Anak 1. Penjabaran dan penetapan
kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten/kota.
3. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten/kota.
1. Penyusunan model informasi data
(mediasi dan advokasi) skala kabupaten/kota.
2. ―
Sejalan dengan RPJMD tahun 2010-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak.
2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
13
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs
9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
B. VISI DAN MISI
Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012 ini
disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.
Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat
rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi
lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan pemerintah
Kabupaten Bandung. Visi Kabupaten Bandung yaitu
“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya
saing melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan
pembangunan perdesaan, berdasarkan religious, kultral dan berwawasan
lingkungan”
Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2012 dapat dicapai oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
Rencana strategis periode 2010 - 2015 Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sepenuhnya mendukung rencana strategis yang disusun oleh
pemerintah Kabupaten Bandung. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuam di rencanakan sebagai strategi untuk
keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang
Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut sangat mendukung Visi
Kabupaten Bandung. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten Bandung adalah:
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan
Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.
3. Memantapkan Pembangunan Pedesaan
14
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wilayah
6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing
7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan
Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai
dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan
perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan menciptakan
sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan pembangunan,
sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu” Meningkatkan
Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan Iman dan Takwa serta
melestarikan Budaya Sunda”.
Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan keluarga
berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan
kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian proses untuk
terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan berkesinambungan.
Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai melalui
peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini lapangan, melalui
peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak holder dan kebijakan
pemerintah Kabupaten Bandung.
Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan
Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk mencapai
visi tersebut yaitu :
1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia
Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan
keluarga sejahtera.
2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan
program di daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB
4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan
anak.
5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB
Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.
15
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan
Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan sumber daya
manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan upaya yaitu :
a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan menurunnya Net
Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk Tumbuh Seimbang.
b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian program dan kegiatan yang
telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dilakukan penilaian capaian melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :
c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD periode
sebelumnya.
d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan rancangan Rencana
Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.
e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.
g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan secara terpadu
terarah dan terukur
i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan
operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD
dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:
a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,35 menjadi 2,25 tahun 2012.
b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga
dan masyarakat dalam program KB.
16
c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.
d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan
dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung.
e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 %
f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor
g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan,
analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan
i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM
perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan
dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang.
l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di
seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek
pembangunan.
D. RENCANA KERJA
Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.
Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2012 ini adalah : Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net Reproduksi Rate
(NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015
Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi permasalahan
dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah, aspirasi dan
dinamika yang berkembang.
Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses perencanaan
strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang dibangun dan dilandasi
kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada
hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang merupakan gabungan
komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli
Masyarakat.
Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2012 meliputi :
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
17
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)
- Promosi Pelayanan KHIBA
- Pembinaan Keluarga Berencana
- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat
- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2)
- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam
Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak
- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.
E. PENETAPAN KINERJA
………………….
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
I. KEGIATAN PENGENDALIAN LAPANGAN ( DALLAP ) :
A. Cakupan Laporan
a. Laporan Bulanan Institusi di Lapangan
Dari jumlah Desa yang ada sebanyak 276 Desa / Keluarahan melapor sebanyak 276
Desa / Kelurahan atau 100 %.
b. Laporan Bulanan Petugas Pengelola KB tingkat Desa ( PLKB )
Petugas Pengelola KB tingkat desa yang ada sebanyak 215 orang yang melapor
sebanyak 186 orang atau 86,51 %.
c. Laporan Bulanan PPKBD
PPKBD yang ada sebanyak 315 orang dan yang menyampaikan laporan sebanyak
313 orang atau 99,37 %.
d. Laporan Bulanan SUB PPKBD
Jumlah Sub PPKBD yang ada sebanyak 4.299 dan yang melapor sebanyak 4.092 atau
95,18 % .
e. Laporan Bulanan Kelompok KB
Kelompok KB yang ada sebanyak 16.076 kelompok, dan yang melapor sebanyak
15.634 atau 97,25 % .
B. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Kelompok Bina-Bina
a. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita ( BKB )
Jumlah kelompok BKB yang ada tercatat sebanyak 483 kelompok dan yang aktif
melapor sebanyak 479 klp atau 99,17 %.
b. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja ( BKR )
Jumlah kelompok BKR yang ada tercatat sebanyak 239 klp dan melapor sebanyak
235 klp atau 78,10 %,
c. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia ( BKL )
Jumlah kelompok BKL yang ada tercatat sebanyak 310 klp dan melapor 306 Klp atau
98,71 %.
d. Laporan Bulanan Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS ).
Jumlah kelompok kegiatan UPPKS yang ada tercatat sebanyak 350 kelompok dan
yang melapor sebanyak 347 klp atau 99,14 % .
e. Jumlah Kelompok Kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR)
19
Jumlah Kelompok Kegiatan PIK Remaja tercatat sebanyak 134 klp dan yang
melapor sebanyak 95 klp atau 70,90 %,
II. HASIL PENGENDALIAN LAPANGAN
1. Kegiatan Oprasional
Kegiatan Rapat Koordinasi Program KB Nasional yang dilaksanakan di tingkat
Kecamatan tercatat sebanyak 31 kali dari jumlah kecamatan sebanyak 31 atau 100,00
%, sedangkan rapat koordinasi program KB Nasional tingkat desa dilaksanakan
sebanyak 273 kali dari jumlah desa sebanyak 276 desa / kelurahan atau 98,91 %,
kegiatan penyuluhan oleh PKB/TPD di tingkat desa tercatat sebanyak 1.102 kali atau
rata-rata tiap desa melaksanakan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali dalam satu bulan
dari jumlah desa sebanyak 276 desa,dan kegiatan TKBK dari tingkat kecamatan ke
tingkat desa tercatat 187 kali atau rata-rata tiap kecamatan melaksanakan 1 kali,
Jumlah Tokoh masyarakat/ Agama yang aktif melakukan KIE KB sebanyak 560 kali
atau tiap desa rata-rata melaksanakan kegiatan 2 kali dan Frekwensi KIE dengan
menggunakan KIE Kit sebanyak 750 kali.
2. Pembinaan Ketahanan Keluarga ( Bina – Bina )
Kegiatan pembinaan Kelompok Bina Keluarga meliputi Kelompok – kelompok sebagai
berikut :
a. Bina Keluarga Balita ( BKB )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKB sebanyak
52.509 sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 36.819
( 70,12 % ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKB sebanyak 76 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKB sebanyak 404 kali , rata-
rata setiap Kelompok Kegiatan BKB melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu
) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKB yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan pada bulan Desember 2012 sebanyak 27.494 keluarga (
74,67 % ). Jumlah keluarga yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan
sebanyak 68 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKB yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan secara administratif sudah cukup menggembirakan , untuk
itu agar menjadi perhatian para pengelola program KB Kecamatan agar terus
diadakan pembinaan secara terpadu dan teratur .
Dan Keluarga anggota Kelompok Kegiatan BKB yang menggunakan KKA
sebanyak 21.410 ( 58,15 % ).
20
b. Bina Keluarga Remaja ( BKR )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 39.468
sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 23.371 ( 59,22
% ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKR sebanyak 98 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan / penyuluhan poktan BKR sebanyak 240 kali , rata-
rata setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu
) kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 18.153 keluarga ( 77,67 % ). Jumlah keluarga
yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 76 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKR yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan cukup baik , namun tetap agar menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan untuk terus mengadakan pembinaan secara
terpadu dan teratur .
c. Bina Keluarga Lansia ( BKL )
Jumlah Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 24.406
sedang keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan sebanyak 17.617 ( 72,18
% ).
Rata – rata jumlah anggota per Kelompok Kegiatan BKL sebanyak 57 keluarga,
sedangkan jumlah pertemuan/penyuluhan poktan BKL sebanyak 271 kali ,rata-rata
setiap Kelompok Kegiatan BKR melaksanakan pertemuan/penyuluhan 1 (satu )
kali. Untuk jumlah anggota keluarga Poktan BKR yang hadir dalam
pertemuan/penyuluhan sebanyak 13.695 keluarga ( 77,74 %). Jumlah keluarga
yang hadir dalam setiap pertemuan/penyuluhan sebanyak 51 keluarga.
Hal ini berarti partisipasi anggota Poktan BKL yang mengikuti
pertemuan/penyuluhan sudah cukup baik , namun perlu menjadi perhatian para
pengelola program KB Kecamatan agar terus diadakan pembinaan secara terpadu
dan teratur.
21
GRAFIK I
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Kesertaan ber KB
a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 6.844 keluarga, sedang
Keluarga Pra KS dan KS I yang menjadi anggota UPPKS tercatat sebanyak 4.447
keluarga ( 64,98 % ). Ini menunjukkan bahwa anggota Kelompok UPPKS di dominasi
oleh para keluarga yang tingkat ekonominya masih lemah . Hal ini sejalan dengan
program pemerintah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga. Jumlah
anggota UPPKS yang status PUS sebanyak 4.884 yang sudah menjadi peserta KB
sebanyak 4.363 keluarga / Akseptor atau 89,33 % , sedangkan anggota UPPKS dari
keluarga Pra KS dan KS I berstatus PUS sudah menjadi peserta KB aktif sebanyak 3.181
keluarga / Akseptor atau 87,56 % dari PUS Keluarga Pra KS dan KS I sejumlah 3.633
keluarga.
Adapun jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat akses modal dan masih bergulir
sebesar Rp. 697.470.000,- yang bersumber dari APBN sebesar Rp.457.500.000,- ( 65,59
% ), bersumber dari APBD Rp.180.000.000,- ( 25,81 % ), bersumber dari KRISTA /
PEGADAIAN Rp.29.370.000,- ( 4,21%) dan dari Sumber lainnya sebesar
Rp.30.600.000,- ( 4,39 %) tersebar pada 116 kelompok.
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
JAN FEB MAR APL MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DESBKB 80.4 80.5 79.9 77.6 74.6 74.9 74.8 74.8 68.7 72.6 77.5 74.6
Prosentase Kehadiran Anggota Keluarga dalam Pertemuan/Penyuluhan
Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL Tahun 2012
22
GRAFIK II
Sumber Modal Yang Dapat di Akses Kelompok Kegiatan UPPKS
b. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR )
Salah satu kegiatan yang dinilai kenerjanya dan mendukung keberhasilan Program
Keluarga Berencana adalah pembinaaan PIK Remaja yang harus terus ditingkatkan
secara terpadu dengan sektor lain. Jumlah PIK Remaja yang ada tercatat sebanyak
134 kelompok terdiri dari Tumbuh 78 Klp, Tegak 44 Klp dan Tegar 12 Klp. Dan
yang melapor sebanyak 95 Klp.( 70,90 % ), terdiri dari Tumbuh 56 Klp (71,79 %),
Tegak 29 Klp (65,91 %) dan Tegar 10 Klp.(83,33 %).
APBNRp 457,500,000
66%
APBDRp 180,000,000
26%
KRISTA (PEGADAIAN)Rp 29,370,000
4%
KUR-BRIRp 00%
PNPMRp 00%
SUMBER LAINRp 30,600,000
4%
APBN APBD KRISTA (PEGADAIAN) KUR-BRI PNPM SUMBER LAIN
23
GARFIK III
CAKUPAN LAPORAN PIK REMAJA
4. Kesertaan ber KB
a. Pencapaian Peserta KB aktif
Jumlah peserta KB aktif tercatat sebanyak 517.007 akseptor atau 81,02 % dari PUS sebesar 638.141. Sedangkan Pencapaian peserta KB aktif jika dibanding PPM CU (528.149)