BAB I PENDAHULUAN - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/calk-2017.pdf · Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam ... serta PP

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan

pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan

Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara

Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan

kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam

rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007

Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala SKPD

selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang

dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan

sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan

yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2015 disusun

dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU

No. 17/2003, UU No. 33/2004, PP No 58/2005, PP No. 08/2006, PP No. 71/2010, dan

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota

Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor

1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Mataram. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang

berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik

dengan:

a) menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi

perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan

efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;

b) menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

c) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

d) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah

Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi

mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota

Mataram selaku entitas akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 4578);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.;

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran

Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

12) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E).

13) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

14) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2015 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

15) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat

Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri

D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D).


Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah

Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);

17) Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.




19) Peraturan Walikota Mataram Nomor 13/2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Mataram;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas

laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja keuangan

2.1. Kebijakan keuangan

2.2. Indikator pencapaian target kinerja keuangan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala pencapaian target

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas pelaporan keuangan SKPD

4.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos Pendapatan

5.2. Penjelasan Pos Belanja

5.3. Penjelasan Pos Aset

5.4. Penjelasan Pos Kewajiban

5.5. Penjelasan Pos Ekuitas dana

5.6. Penjelasan Pos Pendapatan LO

5.7. Penjelasan Pos Beban LO

5.8. Penjelasan Pos surplus/defisit LO

5.9. Penjelasan Pos ekuitas awal

5.10. Penjelasan koreksi

5.11. Penjelasan ekuitas akhir

5.12. Pengungkapan Informasi sehubungan dengan penerapan basis akrual

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram tahun anggaran 2017

disahkan melalui Perda Nomor : 30 Tahun 2016 , sedangkan APBD Perubahan disahkan

melalui Perda Nomor 27 Tahun 2017

Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Kecamatan

Sandubaya Kota Mataram, sebagai berikut:

No Uraian Anggaran

semula Anggaran setelah

Perubahan Kenaikan/ Penurunan

%

I Belanja

9,786,467,841.00

9,678,825,366.15

(107,642,474.85) (1,10)

1 Belanja Tidak Langsung

5,243,367,341.00

4,966,024,866.15

(277,342,474.85) (5,29)

Belanja Pegawai

5,243,367,341.00

4,966,024,866.15

(277,342,474.85) (5,29)

2 Belanja Langsung

4,543,100,500.00

4,712,800,500.00

169,700,000.00 3,74

1 Belanja Pegawai

933,110,000.00

1,022,310,000.00

89,200,000.00 9,56

2 Belanja Barang dan Jasa

1,989,730,500.00

1,977,630,500.00

(12,100,000.00) (0,61)

3 Belanja Modal

1,620,260,000.00

1,712,860,000.00

92,600,000.00 5,72

Jumlah Belanja

4,543,100,500.00

4,712,800,500.00

169,700,000.00 3,74

Defisit/Surplus

9,786,467,841.00

9,678,825,366.15

(107,642,474.85) (1,10)

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Kota Mataram dengan adanya

perubahan APBD tahun 2017 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh

Dinas/Badan/Kantor Camat Sandubaya antara lain:

1) Upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain:

a. Penggunaan Anggaran Sesuai dengan Kebutuhan.

b. Effisiensi anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam

mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi

oleh Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram antara lain:

a. Naiknya harga barang tidak diikuti oleh dengan bertambahnya anggaran yang

signifikan.

b. Sumber Daya manusia,sarana dan prasarana masih terbatas.

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam konteks penganggaran

berdasar Permendagri Nomor: 13 tahun 2006 pada masing-masing program yang

menjadi tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Sandubaya

1) Non Program

Adapun jumlah belanja Tidak Langsung yang terealisasi pada tahun 2017

setelah perubahan Rp. 4.966.024.866,15 Terealisasi sebesar Rp. 4.706.144.924,00

atau 94,77 % Realisasi Belanja Tidak Langsung tersebut terdiri dari Belanja

Gaji,Tunjangan PNS dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi

Kerja.

2) Program Administrasi Perkantoran

Tujuan program ini terwujudnya administrasi perkantoran yang lancar,tertib dan

teratur serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung 13 ( tiga belas) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

337.805.500,00 terealisasi sebesar Rp 331.847.875,00 atau 98,24 %.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang

memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 3 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.397.721.000,00 terealisasi sebesar Rp .395.600.000,00 atau 99,40%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan program ini adalah terwujudnya kapsitas sumber daya aparatur yang baik

dan benar untuk menunjang pelaksanaan tupoksi Untuk mencapai tujuan tersebut

didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.10.674.000,00 terealisasi sebesar Rp .10.499.000,00 atau 98,36%

5) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Tujuan program ini adalah terwujudnya sistem pelaporan yang baik dan benar.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran

setelah perubahan sebesar Rp.1.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.800.000,00

atau 100 %.

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan

Partisifasif.

Tujuan program ini adalah terwujudnya pelaksanaan musyawarah E-MPBM

tingkat Kecamatan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan

dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.37.550.000,00 terealisasi sebesar

Rp 37.550.000,00 atau 100 %.

7) Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik

Tujuan program ini adalah terwujud kualitas pelayanan publik Untuk mencapai

tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan

sebesar Rp.2.220.000,00 terealisasi sebesar Rp .2.220.000,00 atau 100 %.

8) Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Tujuan program ini adalah terwujudnya Kesadaran masyarakat akan keberishan

lingkungan . Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan

anggaran setelah perubahan sebesar Rp.52.214.000,00 terealisasi sebesar Rp .

Rp.52.214.000,00 atau 100 %.

9) Program Pengembangan Data Informasi

Tujuan program ini adalah terwujudnya data kependudukan yang akurat dan

akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan

anggaran setelah perubahan sebesar Rp.3.500.000,00 terealisasi sebesar Rp .

3.500.000,00 atau 100 %.

10) Program Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan

Tujuan program ini adalah Meningkatnya Pengetahuan administrasi Kepala

lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan

anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 902.475.000,00 terealisasi sebesar Rp

.902.475.000,00 atau 100 %.

11) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan

Tujuan program ini adalah Meningkatnya Peran Serta Gender Dalam

Pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan

dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.37.675.000,00 terealisasi sebesar

Rp .37.645.000,00 atau 99,92 %.

12) Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

Tujuan program ini adalah tercapainya peningkatan kapasitas kelurahan dan

masyarakat kelurahan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 5 kegiatan

dalam 7 kelurahan dengan anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.1.190.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.158.291.853,00 atau 97,33 %.

13) Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan kepemudaan.

Tujuan program ini adalah Meningkatnya partispasi dan keterliban organisasi

perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan

anggaran setelah perubahan sebesar Rp.32.100.000,00 terealisasi sebesar Rp

.32.100.000,00 atau 100 %.

14) Program Pengendalian Keamanan dan kenyaman Lingkungan

Tujuan program ini adalah terpeliharanyan keamanan dan kenyaman lingkungan

se-Kecamatan Sandubaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1

kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.50.250.000,00 terealisasi

sebesar Rp .50.250.000,00 atau 100 %.

15) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Tujuan program ini adalah Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran

setelah perubahan sebesar Rp.149.240.000,00 terealisasi sebesar Rp

.149.240.000,00 atau 100 %.

16) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan

Tujuan program ini adalah untuk Mengembangkan dan Meningkatkan pengolahan

dan pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1

kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.548.111.000,00

terealisasi sebesar Rp . 1.543.138.500,00 atau 100 %.

Ditinjau dari konteks PP 64 Tahun 2013 terkait penyajian laporan keuangan

Berbasis Akrual sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas/Badan/Kantor

Camat Sandubaya Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan secara

singkat sebagai berikut:

No Uraian Anggaran Semula Anggaran Perubahan

Realisasi Anggaran

% dari Anggaran

I

9,678,825,366.15

9,678,825,366.15

9,319,984,152.00

96.3 Belanja

1 Belanja Operasi:

7,965,965,366.15 7,965,965,366.15

7,618,660,152.00

95.6

1.1 Belanja Pegawai

5,988,334,866.15

5,988,334,866.15 5,722,549,924.00

95.6

1.2 Belanja Barang & Jasa

1,977,630,500.00

1,780,580,500.00

1,699,559,728.00

95.4

1.6 Belanja Bantuan Sosial

0

197,050,000.00 196,550,500.00

99,75

2 Belanja Modal 1,712,860,000.00

1,712,860,000.00

1,701,324,000.00

99.3

2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin

1,318,350,000.00

1,318,350,000.00

1,309,090,000.00

99.3

2.3 Belanja Modal Gedung Bangunan

286,000,000.00

286,000,000.00

285,374,000.00

99.8

2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

3,100,000.00

3,100,000.00

1,760,000.00

56.8

2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

105,410,000.00

105,410,000.00

105,100,000.00

99.7

Jumlah Belanja

9,678,825,366.15

9,678,825,366.15

9,319,984,152.00

96.3

Realisasi belanja lebih rendah/tinggi dari anggarannya sebesar Rp.

9.319.984.152,00 atau 96,3 %.

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat

Sandubaya Kota Mataram atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam

DPA/DPPA tahun anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No Uraian Program dan Kegiatan

Uraian Indikator Target Realisasi % Capaian

I Program A (sasaran

Prog......)

1. Kegiatan A.1

Input : dana Output :........... Outcome:..............

2. Kegiatan A.2 Input : dana Output :........... Outcome:..............

3. Dst

II Program B (sasaran Prog......)

1. Kegiatan B.1

Input : dana Output :........... Outcome:..............

2. Kegiatan B.2 Input : dana Output :........... Outcome:..............

3. Dst

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran

pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2017 dan

perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2016.

Tahun 2017 Tahun 2016 Anggaran Thn 2016

A. PENDAPATAN

1

2

3

Jumlah Pendapatan - - - - -

B. BELANJA 9,678,825,366.15 9,319,984,152.00 7,211,463,458.00 96.29

1 Belanja Pegawai 5,988,334,866.15 5,722,549,924.00 5,925,561,227.00 95.56

2 Belanja Barang 1,780,580,500.00 1,699,559,728.00 829,342,231.00 95.45

3 Belanja Bantuan Sosial 197,050,000.00 196,550,500.00 131,862,000.00 99.75

4 Belanja Modal 1,712,860,000.00 1,701,324,000.00 324,698,000.00 99.33

Jumlah Belanja 9,678,825,366.15 9,319,984,152.00 7,211,463,458.00 - 96.29

Surplus/Defisit (9,678,825,366.15) (9,319,984,152.00) (7,211,463,458.00) - 96.29

SiLPA (9,678,825,366.15) (9,319,984,152.00) (7,211,463,458.00) - 96.29

% Tahun 2017Realisasi (Rp)No Uraian

Anggaran setelah

Perubahan

Capaian bagian belanja sebesar 96,29 % terinci untuk masing-masing komponen

belanja sebagai berikut:

- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.5.988.334.866,15

terealisasi sebesar Rp .5.722.549.924,00 atau 95,56%.

- Belanja barang, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.780.580.500,00

terealisasi sebesar Rp .1.699.559.728,00 atau 95,45%.

- Belanja Bantuan Sosial, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.197.050.000,00

terealisasi sebesar Rp. 196.550.500,00 atau 99,75 %.

- Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.712.860.000,00

terealisasi sebesar Rp.1.701.324.000,00 atau 99,33 %.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, realisasi belanja 2017 mengalami

kenaikan/penurunan 96,29%, yaitu dari Rp. 7.211.463.458,00 pada tahun 2016 menjadi Rp.

9.319.984.152,00 pada tahun 2017.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Sandubaya Kota Mataram terdapat

hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

a. Kendala terkait dengan target efisiensi belanja adalah kenaikan harga barang dan

jasa,hal tersebut disebabkan adanya perubahan harga akibat krisis global dan

mengikuti nilai rupiah sehingga barang menjadi sulit dan mahal .

b. Revisi perubahan anggaran yang terlalu lama.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

a. Perencanaan dan Penggunaan anggaran yang matang.

b. Pelatihan dan pembinan Aparatur sesuai kebutuhan dan mengutamakan kegiatan

skala prioritas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan

dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya eknomis

yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi

keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun

2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram maka

kebijakan akuntansi juga mengalami perubahan.

4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

Asumsi kemandirian entitas;

berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan

laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam

pelaporan keuangan

Asumsi kesinambungan entitas;

berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan

berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidansi.

Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan

yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan untuk setiap

SKPD Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban

yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan

seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat

pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayar.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun

berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas

pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun

berdasarkanbasis akrual.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan

setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan

menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang

menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank

Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP 64 Tahun 2013 tentang SAP, penerapan SAP Berbasis akrual dalam

Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan tahun

anggaran 2017. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian

telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada

Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan

Ekuitas.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan

Keuangan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. laporan realisasi anggaran

1. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan antara lain:

a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun

anggaran yang menjadi hak daerah.

b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.

c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan

bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

e. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode

akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila

pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya

dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA).

f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain : Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

a. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran

yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat

terjadinya pengeluaran dari kas daerah.

b. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal

yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke

mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada

saat pengakuan belanja.

c. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat

sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya

dicatat sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

d. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi, belanja modal,

belanja tak terduga dan belanja bagi hasil – transfer. Belanja Operasi

diklasifikasikan atas : belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja

subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal diklasifikasikan

atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan,

belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset

lainnya.

b. Neraca

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat

dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara

Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan

Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan

Persediaan.

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan

(UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup

seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan

lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal

artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta

asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia pada tanggal neraca.

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening

di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab

bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas

pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini

mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh

bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum

disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai

nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat

berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima.

Piutang pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable

value). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

d) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum

terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi

berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang retribusi disajikan dengan nilai

yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih didapatkan dengan

melakukan penyisihan piutang.

e) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan

penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang

disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo

pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan

dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih

didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

f) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang

berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang

yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai

bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber

TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Mejelis Pembebanan TP/TGR.

Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen

sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

g) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan

dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran,

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya

disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai

bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk

menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value). Metode penyisihan terhadap piutang yang

tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir

periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis

piutang:

(1) Piutang Pajak

Untuk piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan

menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak

tertagih sebesar 10%;

- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak


- 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang

tidak tertagih sebesar 50%;

- 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang

tidak tertagih sebesar 75%;

- Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

(2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak


- 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak


- diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%;

i) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)

yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional

pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua

belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah

persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar

biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila

diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh

dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Metode Pencatatan Persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan

metode Fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan

metode perpetual.Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan

yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk

maupun persdiaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan

dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan

sebenarnya. Sedangkan Metode Pencatatan Periodik adalah pencatatan atas

persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu

periode untuk dilakukan pembukuan.

2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk

dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar

oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan

negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar

harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali

yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang

signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai

ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang

dimaksud. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal

pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan

perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat

dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi

Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat

untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan

kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk

biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana

Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net

Realizable Value).

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin,

Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi

Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk

mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam

nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur

dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. Aset tetap selain

tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah

dikurangi dengan penyusutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki

atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk

tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui

sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan

dengan nilai historis, yaitu harga perolehan.

Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk

memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan

penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat

dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat

bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio,

komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium;

alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,

pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat

peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12

(dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin

dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak

kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga

perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara

swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak

langsung (perencanaan, pengawasan,perlengkapan, sewa peralatan dan biaya

lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak

terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat

berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis

terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai

wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca

meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan

rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat

diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat

dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan

yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan

baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan,

sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap

digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai

gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang

diestimasikan.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap

digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan

jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah

yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.Jalan, irigasi dan

jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan

hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan,

yaitu harga perolehan Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun

dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa

peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan.

Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan

jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap

lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang

bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat

sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak

kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan.

Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola

meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang

dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data

tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas

harga perolehan yang diestimasikan.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan

sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan

yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai penguramg nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban

penyusutan dalam Laporan Operasional.

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (straight line

method) sesuai dengan Masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau

umur ekonomis aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik

berupa overhaul dan renovasi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan,

seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset

lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya

antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari

penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas

dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai

nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah

atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset

Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan

dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang

dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak

berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan.

Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan

sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar dalam waktu12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada

pihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga(PFK), utang beban dan bagian lancar

utang jangka panjang.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban tetap

diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria

kewajiban jangka pendek, jika:

a. jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut

atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian

tentang pendanaan kembali (refinancing), atau penjadwalan kembali terhadap

pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana

dalam laporan keuangan subtansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan

adalah kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada

tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas

akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban

entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari

saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

c. laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntasi pendapatan-LO antara lain:

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

dibayar kembali.

b. Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu :

pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih

imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas

pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa

terlebih dahulu adanya penagihan.

c. Pencatatan pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan

bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

d. Pengukuran pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran

pengurang terhadap pendapatan-Lo bruto (biaya) bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan

proses belum selesai.

e. Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing

dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

f. Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada

periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang

pendapatan-LO.

g. pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (non

recurring) pada periode akuntansi dibukukan sebagi pengurang pendapatan

pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan-LO yang

sifatnya tidak berulang (non recurring) pada periode sebelumnya dibukukan

sebagi pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.

h. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain :

Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional–LO dan Pendapatan Luar

Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.

i. Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, pendapatan-LO

diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai

badan layanan umum daerah tersebut.

2. Beban-LO

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan beban-LO yaitu:

a. Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun

anggaran yang menjadi beban daerah.

b. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat

terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas

Pelaporan tanpa diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

c. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain

yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam

kegiatan operasional pemerintah.

d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau

berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah

penyusutan atau amortisasi.

e. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam

beban Operasional, Beban transfer, defisit non operasional dan beban luar

biasa. Berdasarkan jenisnya beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban

barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan

Sosial, Beban penyusustan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban

lain-lain.

f. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (contra post) beban, yang

terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode

yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban

dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan

beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

g. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada

peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos : antara lain:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/defisit-LO

c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang erasal dari dampak

kumulatis yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntasi atau koreksi atas

kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan

yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap

karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas Akhir.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

NERACA KOMPARATIF per 31 Desember 2017 dan 2016

5.1.1. ASET

U r a i a n Tahun 2017 Tahun 2016

ASET LANCAR

1. Kas di Bendaharawan Pengeluaran 0,00 0,00

Saldo Kas di Bendaharawan Pengeluaran sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian:

a. Sisa UUDP 0,00 0,00 b. Jasa bank belum di setor ke kasda 0,00 0,00 c. Uang PFK yang belum disetor 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

2. Kas di Bendaharawan Penerimaan 0,00 0,00

Saldo Kas di Bendaharawan Penerimaan sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan saldo kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, atas uang penerimaan dari wajib pajak/wajib restibusi yang belum disetor ke kasda

3. Piutang Pajak 0,00 0,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Hotel 0,00 0,00 b. Pajak Restoran 0,00 0,00 Jumlah 0,00 0,00

Daftar rincian disajikan pada lampiran...

4. Piutang Restribusi 0,00 0,00

Saldo Piutang Restribusi sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Restribusi..... 0,00 0,00 b. Restribusi...... 0,00 0,00 c. dst 0,00 0,00 Jumlah 0,00 0,00


5. Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

0,00 0,00

Saldo Bagian Lancar dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang berasal dari temuan kerugian kas daerah hasil audit dari aparat pengawasan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca,


dengan rincian sebagai berikut:

a. Temuan BPK 0,00 0,00 b. Temuan BPKP 0,00 0,00 c. Temuan dari Itjen Depdagri 0,00 0,00 d. Temuan dari Bawasda Provinsi 0,00 0,00

e. Temuan dari Bawasda Kabupaten ................,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00


6. Persediaan 1.881.500,00 1.186.650,00

Saldo Persediaan sebesar Rp. 1.881.500 dan Rp. 1.18.650 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. ATK. 1.881.500,00 1.186.650,00 b. ................ 0,00 0,00 c. ............... 0,00 0,00

Jumlah 1.881.500,00 1.186.650,00

ASET TETAP

7. Tanah 28.071.479.000,00 28.071.479.000,00

Saldo Aset Tetap - Tanah sebesar Rp. 28.071.479.000,- dan Rp. 28.071.479.000,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah untuk bangunan Perumahan 618.320.000,00 618.320.000,00 b. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 18.381.377.000,00 18.381.377.000,00 c. Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 9.071.782.000,00 9.071.782.000,00

Jumlah 28.071.479.000,00 28.071.479.000,00

Adapun mutasi aset tetap – tanah selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi – Tambah: a. Tanah untuk bangunan Perumahan 0,00 0,00 b. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 0,00 c. Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 0,00 0,00

Jumlah Penambahan ,00 0,00

Mutasi – Kurang: a. Tanah untuk bangunan Perumahan 0,00 0,00 b. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 0,00 0,00 c. Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 0,00 0,00 d. dst 0,00 0,00

Jumlah Pengurangan 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

Catatan atas akun aset tetap – tanah adalah sebagai berikut: Mutasi tambah dengan bagian Umum Sekda Kota Mataram atas nilai appraisal KPKNL tahun

2012 berupa tanah bangunan musholla senilai 273.809.000,- dan bangunan Kantor Camat Sandubaya senilai Rp. 7.954.373.000,- jumlah total Rp. 8.846.502.000,-.

Mutasi tambah dari Kantor Kecamatan Cakraengara dengan keterangan digunakan untuk kantor upt/kpt ( mutasi dari kecamatan yang lama) senilai Rp. 618.320.000,-.

Daftar rincian aset tetap – tanah disajikan pada lampiran:.....


8. Peralatan dan Mesin 3.191.980.579,00 1.780.697.439,00 Saldo Aset tetap – Peralatan dan Mesin

sebesar Rp.3.191.980.579,00 dan Rp. 1.780.697.439,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 1.939.357.650,00 695.987.650,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 12.000.000,00 12.000.000,00 d. Alat Pertanian 56.537.000,00 56.537.000,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.088.580.629,00 920.667.789,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 32.505.000,00 32.505.000,00 g. Alat Kedokteran 3.000.000,00 3.000.000,00 h. Alat Laboratorium 60.000.000,00 60.000.000,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00

Jumlah 3.191.980.579,00 1.780.697.439,00

Adapun mutasi aset tetap – Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi – Tambah: a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 1.243.370.000,00 0,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 d. Alat Pertanian 0,00 0,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 167.912.840,00 0,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 g. Alat Kedokteran 0,00 0,00 h. Alat Laboratorium 0,00 0,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00 Jumlah Penambahan 1.411.282.840,00 0,00

Mutasi – Kurang: a. Alat-alat besar/berat 0,00 0,00 b. Alat Angkutan/Transportasi 0,00 0,00 c. Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 0,00 d. Alat Pertanian 0,00 0,00 e. Alat Kantor dan Rumah Tangga 0,00 0,00 f. Alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 g. Alat Kedokteran 0,00 0,00 h. Alat Laboratorium 0,00 0,00 i. Alat Keamanan/Persenjataan 0,00 0,00 Jumlah Pengurangan 0,00 0,00

Jumlah 1.411.282.840,00 0,00

Catatan atas akun aset tetap – Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Mutasi ke Exstra Kompoatabel : Pada KIB B golongan peralatan dan mesin kode 12 kondisi 1 ( baik ) dan 2 ( kurang Baik ) nilai total Rp. 716.067.689,- dengan rincian sebagai berikut

- Mutasi ke Ekstra Kompatabel kode 12 kondisi 3 ( Rusak Berat ) Rp. 90.589.000,- sebanyak 92 ( dua item ).

Daftar rincian aset tetap – Peralatan dan Mesin beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....

9. Bangunan Gedung 6.549.121.326,00 6.158.647.326,00

Saldo Aset Tetap – Bangunan Gedung sebesar Rp.6.549.121.326,00 dan Rp. 6.158.637.326,00 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung 6.549.921.326,00 6.180.447.326,00 b. Monumen 14.200.000,00 14.200.000,00

Jumlah 6.549.121.326,00 6.158.647.326,00


Adapun mutasi aset tetap – Bangunan Gedung selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi – Tambah: a. Bangunan Gedung 0,00 0,00 b. Monumen 369.474.000,00 0,00

Jumlah Penambahan 369.474.000,00 0,00 Mutasi – Kurang: a. Bangunan Gedung 0,00 0,00 b. Monumen 0,00 0,00


Jumlah 369.474.000,00 0.,00

Catatan atas akun aset tetap – bangunan gedung adalah sebagai berikut: Mutasi tambah dari bagian umum Sekda Kota Mataram atas nilai appraisal KPKNL tahun 2013

berupa :

- Bangunan Gedung Kantor Camat Sandubaya (Apraisal KPKNL) senilai Rp. 175.440.000,-

- Bangunan Gedung Aula Kantor Camat Sandubaya (Apraisal KPKNL) senilai Rp. 131.090.000,-

- Bangunan Rumah jaga Kantor Camat Sandubaya (Apraisal KPKNL) senilai Rp. 18.280.000,- Jumlah Total; Rp. 324.810.000,-

Mutasi tambah dari Kantor Camat Kantor Camat Cakranegara ( Kecamatan yang lama) berupa:

- Paping block ( Mutasi dari Kecamatan yang lama ) Rp.190.760.000,-

- ( Mutasi dari Kecamatan yang lama ) (1) Rp. 213.150.000,-

- Bangunan gedung Pertemuan Permanen(Mutasi dari Kecamatan yang lama ) ( 2) Rp. 97.755.000,-

- Penataan Halaman Parkir (Mutasi dari Kecamatan yang lama) Rp. 36.622.262,- Jumlah Total Rp. 538.287.262,-

Mutasi Kurang

- Mutasi Kurang Berdasarkan penelusuran bahwa gedung Kantor Camat Sandubaya berdasarkan neraca 2014 senilai 487.357.834,- sebelum aprasial nilai setelah aprasial menjadi Rp. 1.256.642.596,-.

Daftar rincian aset tetap – bangunan gedung beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....

10. Jalan, Irigasi dan Jaringan 707.162.000,00 705.402.000,00

Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.707.162.000,- dan Rp. 705.402.000,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jalan 299.040.000,00 299.040.000,00 b. Jembatan 15.200.000,00 15.200.000,00 c. Bangunan Air 387.212.000,00 387.212.000,00 d. Jaringan Irigasi 3.760.000,00 1.950.000,00 e. Instalasi 2.000.000,00 2.000.000,00

Jumlah 707.162.000,00 705.402.000,00

Adapun mutasi aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

Mutasi – Tambah: a. Jalan 0,00 0,00 b. Jembatan 0,00 0,00 c. Bangunan Air 0,00 0,00 d. Jaringan Irigasi 0,00 0,00 e. Instalasi 1.810.000,00 0,00 Jumlah Penambahan 1.810.000,00 0,00


Mutasi – Kurang: a. Jalan 0,00 0,00 b. Jembatan 0,00 0,00 c. Bangunan Air 0,00 0,00 d. Jaringan Irigasi 0,00 0,00 e. Instalasi 0,00 0,00 Jumlah Pengurangan 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00

Catatan atas akun aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut: Terdapat mutasi tambah dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Pengadaan Kontruksi Jaringan Irigasi (Mutasi dari Kecamatan yang lama ) tahun 2007 senilai Rp. 116.100.000,-

- Mutasi antar akun berupa paving Block senilai Rp. 14.950.000,- jumlah total Rp. 131.050.000,-

- Mutasi Kurang dengan rincian sebagai berikut : Mutasi kurang dari Kantor Camat Sandubaya ke Kelurahan dan Lingkungan Se-

Kecamatan Sandubaya berupa pengadaan Paping Block, Jaringan Irigasi dan lampu Penerangan Jalan Senilai Rp. 115.670.000,-

Daftar rincian aset tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:.....

11. Aset Tetap Lainnya 24.014.000,00 24.014.000,00

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 24.014.000,- dan Rp. 24.014.000,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Buku Perpustakaan 2.514.000,00 2.514.000,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 18.500.000,00 18.500.000,00 c. Hewan/Tanaman 3.000.000,00 3.000.000,00

Jumlah 24.014.000,00 24.014.000,00

Adapun mutasi aset tetap – Aset Tetap Lainnya selama tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

Mutasi – Tambah: a. Buku Perpustakaan 0,00 0,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 0,00 0,00 c. Hewan/Tanaman 0,00 0,00

Jumlah Penambahan 0,00 0,00

Mutasi – Kurang: a. Buku Perpustakaan 0,00 0,00 b. Barang Bercorak Seni/Olah raga 0,00 0,00 c. Hewan/Tanaman 0,00 0,00


Jumlah 0,00 0,00

Catatan atas akun aset tetap – Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Terdapat mutasi dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Mutasi tambah dari Kantor Camat Cakranegara berupa buku bacaan tahun 2001 dan 2009 senilai Rp. 4. 114.000,-

- Mutasi anatr akun tahun 2014 berupa pengadaan umbul-umbul, bendera dan meja rampel senilai Rp. 2.400.000,-

- Mutasi kurang dari Kantor Camat Sandubaya ke Kelurahan Se-Kecamatan Sandubaya tahun 2009 berupa umbul-umbul, Rampel dan Bendera dengan rincian sebagai berikut :

Kelurahan Selagalas senilai Rp. 4.000.000,-

Kelurahan Bertais senilai Rp. 4.000.000,-

Kelurahan Mandalika senila Rp. 3.000.000,-

Kelurahan Babakan senilai Rp. 2.500.000,-

Kelurahan Turida senilai Rp. 3.500.000,-

Kelurahan Abiantubuh Baru senilai Rp. 2.500.000,-

Kelurahan Dasan Cermen senilai Rp. 4.000.000,-


Daftar rincian aset tetap – Aset Tetap Lainnya beserta perhitungan penyusutannya disajikan pada lampiran:....

12. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- merupakan aset tetap yang dalam proses pengerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengadaan ................. 0,00 0,00 b. Pembangunan ......... 0,00 0,00 c. dst 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00 Catatan atas akun aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut: .....................

................... dst

Daftar rincian aset tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan pada lampiran:..... ASET LAINNYA

13. Aset Lain-Lain 94.089.000,00 94.089.000,00 Saldo Aset Lain-lain merupakan Aset tetap

yang dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional sebesar Rp.94.089.000,- dan Rp. 94.089.000,- merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 b. Bangunan Gedung 0,00 0,00 c. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 d. Aset Tetap Lainnya 94.089.000,00 94.089.000,00 Jumlah 94.089.000,00 94.089.000,00

Catatan atas akun aset lainnya adalah sebagai berikut: Mutasi ke Ekstra Kompatabel kode 12 kondisi 3 ( rusak Berat ) Rp. 90.589.000,-

sebanyak 92 ( Sembilan puluh dua item).

5.1.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 14. Utang Perhitungan Fihak Ketiga 0,00 0,00

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban Bendaharawan Pengeluaran untuk menyetorkan kepada pihak ketiga atas pemungutan pajak/non pajak.

Adapun jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan adalah sebagai berikut: ................

................ ..............dst

15. Pendapatan yang ditangguhkan 0,00 0,00

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,00 merupakan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah, tetapi masih berada di kas bendaharawan.

Adapun jenis pendapatan tersebut yang belum disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut: ................

................ ..............dst


16. Utang Jangka Pendek lainnya 136.424.350,00 3.591.275,00 Saldo Uatang jangka pendek lainnya Yang

Ditangguhkan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.136.424.350,- dan Rp.3.591.275,00 merupakan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah, tetapi masih berada di kas bendaharawan.

Adapun jenis Utang jangka pendek lainnya tersebut yang belum disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut: ................

5.1.3. EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR 17. Ekuitas Dana Lancar (2.404.625,00) (2.078.966,00)

Saldo Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp.(2.404.625,00) dan Rp.(2.078.966,00) merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – piutang, berupa:

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) b. Cadangan untuk Piutang c. Cadangan untuk Persediaan

0,00 0,00

1.186.650

0,00 0,00

1.125.500 d. Dana yang harus disediakan untuk

Pembayaran utang Jangka Pendek (3.591.275,00) (3.204.466,00)

e. Pendapatan yang ditangguhkan 0,00 0,00 Jumlah (2.404.625,00) (2.078.966,00)

18. Cadangan Persediaan 1.881.500,00 1.186.650,00

Saldo Ekuitas Dana Lancar – Cadangan Persediaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 1.881.500,00 dan Rp.1.186.650,00 merupakan pos lawan dari adanya pengakuan aset lancar – Persediaan.

EKUITAS DANA INVESTASI

19. Ekuitas Dana Investasi 35.275.324.226,00 34.760.625.788,32

Saldo Ekuitas Dana Investasi per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 35.275.324.226,00 dan Rp. 34.760.625.788,32 yang terdiri dari:

a. Diinvestasikan dalam Investasi jangka panjang

0,00 0,00

b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 34.671.991.413,00 34.760.625.788,32 c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

( Tidak termasuk Dana Cadangan) d. Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran hutang Jangka Panjang

94.089.000,00

0,00

94.089.000,00

0,00

Jumlah 35.671.991.413,00 34.760.625.788,32

EKUITAS DANA CADANGAN 20. Ekuitas Dana cadangan 0,00 0,00

Saldo Ekuitas Dana cadangan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, yang terdiri dari:

a. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0,00 0,00

Jumlah 0,00 0,00 KOREKSI EKUITAS

21. Ekuitas Dana cadangan 0,00 0,00 Saldo Koreksi Ekuitas per tanggal 31

Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00, yang terdiri dari:

a. Koreksi Ekuitas (0,00) 0,00 Jumlah 0,00 0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.5 BELANJA

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil - Transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah

yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dari

kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan belanja barang/jasa dari kelompok

belanja langsung.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja

modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud.

Jumlah Belanja dalam Tahun Anggaran 2017 dengan target anggaran setelah perubahan

sebesar Rp 9.678.825.366,15, realisasinya sebesar Rp 9.319.984.152 atau 96,29%. Rincian atas

jumlah belanja tersebut sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Pegawai 5,988,334,866.15 5,722,549,924.00 95.56

2 Belanja Barang dan Jasa 1,780,580,500.00 1,699,559,728.00 95.45

3 Belanja Hibah 197,050,500.00 196,550,500.00 99.75

4 Belanja Modal 1,712,860,000.00 1,701,324,000.00 99.33

9,678,825,866.15 9,319,984,152.00 96.29

Realisasi

Jumlah

No UraianAnggaran setelah

Perubahan

Gambaran angka realisasi Belanja Daerah secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.000.072.011,00

terealisasi sebesar Rp.6.886.765.458,00 atau 98,38%. Rincian atas jumlah Belanja Operasi

tersebut sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Pegawai/ Personalia 5,988,334,866.15 5,722,549,924.00 95.56

2 Belanja Barang dan Jasa 1,780,580,500.00 1,699,559,728.00 95.45

3 Belanja Perjalanan Dinas 166,000,000.00 165,937,000.00 99.96

4 Belanja Hibah 197,050,000.00 196,550,500.00 99.75

8,131,965,366.15 7,784,597,152.00 95.73 Jumlah

No URAIANAnggaran setelah

Perubahan

REALISASI

2. Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.1.712.860.000,00 terealisasi

sebesar Rp.1.701.324.000,00 atau 99,33%. Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut

sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Tanah - - -

2 Belanja Peralatan dan Mesin 1,318,350,000.00 1,309,090,000.00 99.30

3 Belanja Gedung dan Bangunan 286,000,000.00 285,374,000.00 99.78

4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 3,100,000.00 1,760,000.00 56.77

5 Belanja Aset Tetap Lainnya 105,410,000.00 105,100,000.00 99.71

1,712,860,000.00 1,701,324,000.00 99.33


Perubahan

Realisasi

Jumlah

1. Belanja Operasi

Gambaran angka realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.5.988.334.866,15 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 5.722.549.924 atau 95,56%,

Realisasi tersebut merupakan 95,56% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja pegawai tersebut merupakan reklasifikasi dari

belanja pegawai penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun

2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

1 Gaji dan Tunjangan PNS 3,829,164,866.00 3,691,541,824.00 96.41

2 Tambahan Penghasilan PNS 1,136,860,000.00 1,014,603,100.00 89.25

3 Honorarium PNS 430,400,000.00 425,275,000.00 98.81

4 Honorarium Non PNS 591,910,000.00 591,130,000.00 99.87

5,988,334,866.00 5,722,549,924.00 95.56

Realisasi

Jumlah


Perubahan

1.2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 1.780.580.500,00

, realisasi pengeluaran sebesar Rp.1.699.559.728,00 atau 95,45%. Realisasi tersebut

merupakan 94,63% dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan. Angka anggaran

dan realisasi atas belanja barang tersebut merupakan reklasifikasi dari belanja barang &

jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan penganggaran tahun 2017 yang

berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja bahan Pakai Habis 110,894,500.00 109,093,450.00 98.38

2 Belanja Bahan/Material 23,900,000.00 23,100,000.00 96.65

3 Belanja Jasa Kantor 930,275,000.00 863,512,928.00 92.82

4 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 213,378,000.00 203,697,350.00 95.46

5 Belanja cetak dan Penggandaan 36,303,000.00 35,714,000.00 98.38

6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00

7 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 39,625,000.00 39,625,000.00 100.00

8 Belanja Makanan dan Minuman 195,230,000.00 193,905,000.00 99.32

9 Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 24,375,000.00 24,375,000.00 100.00

10 Belanja Perjalanan Dinas 166,000,000.00 165,937,000.00 99.96

11 Belanja Uang Yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga/Masyarakat 26,600,000.00 26,600,000.00 100.00

12 Belanja hadiah/Penghargaan 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00

1,780,580,500.00 1,699,559,728.00 95.45


Perubahan

Realisasi

Jumlah

1.3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

197.050.000,00 , realisasi pengeluaran sebesar Rp.196.550.000,00 atau 99,75 %.

Realisasi tersebut merupakan 99,75 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja bantuan sosial tersebut merupakan

reklasifikasi dari belanja barang & jasa dan belanja penganggaran tahun 2017 yang

berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat/pihak ketiga

197,050,000.00 196,550,500.00 99.75

197,050,000.00 196,550,500.00 99.75

Realisasi

Jumlah


Perubahan

2. Belanja Modal

Gambaran angka realisasi Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Tanah

Belanja Tanah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi

pengeluaran sebesar Rp. 0,00 atau 0 %. Realisasi tersebut merupakan 0% dari realisasi

belanja modal secara keseluruhan.

2.2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.1.712.860.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.1.701.324.000,00 atau 99,33%.

Realisasi tersebut merupakan 100% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja peralatan dan mesin tersebut merupakan

reklasifikasi belanja modal alat besar, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat

kantor & RT, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan alat keamanan

dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Modal Peralatan dan mesin -

Pengadaan Alat Angkutan Bermotor1,172,250,000.00 1,167,750,000.00 99.62


Pengadaan Alat Kantor8,000,000.00 8,000,000.00 100.00


Pengadaan Alat rumah tangga 66,100,000.00 66,100,000.00 100.00


Pengadaan Komputer 64,000,000.00 59,240,000.00 92.56


Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00

1,318,350,000.00 1,309,090,000.00 99.30


Perubahan

Jumlah

2.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.286.000.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.285.374.000,00 atau 99,78%.

Realisasi tersebut merupakan 99,78% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja gedung dan bangunan tersebut merupakan

reklasifikasi belanja modal bangunan gedung dan belanja modal monumen penganggaran

tahun 2016 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian sebagai

berikut:

Rp %

1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-

Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 286,000,000.00 285,374,000.00

99.78

2

286,000,000.00 285,374,000.00 99.78


Perubahan

Realisasi

Jumlah

2.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.3.100.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.1.760.000,00 atau 56,77%. Realisasi

tersebut merupakan 56,77% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut merupakan

reklasifikasi belanja modal jalan & jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan

penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, dengan rincian

sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -

Pengadaan Air Bersih/Air Baku Laiinnya 3,100,000.00 1,760,000.00 56.77

3,100,000.00 1,760,000.00

Realisasi

Jumlah


Perubahan

2.5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.105.410.000,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 105.100.000,00 atau 99,71%.

Realisasi tersebut merupakan 99,71% dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

Angka anggaran dan realisasi atas belanja aset tetap lainnya tersebut merupakan

reklasifikasi belanja modal buku perpustakaan, barang kesenian/kebudayaan dan

hewan/ternak & tanaman penganggaran tahun 2017 yang berdasarkan Permendagri 13

tahun 2006, dengan rincian sebagai berikut:

Rp %

1 Belanja Modal Aset Tetap Lainya -

Pengadaan Aset Tetap Renovasi

105,410,000.00 105,100,000.00 99.71

105,410,000.00 105,100,000.00 99.71


Perubahan

Realisasi

Jumlah

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.1.6 PENDAPATAN LO

Jumlah Pendapatan LO dalam Tahun Anggaran 2017 dibandingkan Tahun 2016 terjadi

kenaikan/penurunan sebesar Rp.0 atau 0 % dari tahun sebelumnya. Rincian atas jumlah

pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

No. Uraian 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 Pendapatan-LO - - -

2 Pendapatan Transfer - - -

3 Lain-lain Penadapatan Daerah

yang Sah

- -

5 -

- - - -

RETRIBUSI DAERAH

Jumlah

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah LO, Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2017 sebesar

Rp.0,00, naik/turun sebesar 0 % dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar Rp. 0,00. Rincian

atas jumlah PAD-LO tersebut sebagai berikut:

No. Uraian 2017 2016kenaikan/

penurunan%

1

2

3

- Jumlah

2. Pendapatan Transfer LO, Saldo pendapatan transfer LO Tahun 2016 sebesar Rp.0,00,

naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo tahun 2015 sebesar Rp.0,00 Rincian

atas pendapatan transfer LO tersebut sebagai berikut:


penurunan%

1

2

3

- Jumlah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO, Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

LO Tahun 2017 sebesar Rp.0,00.mengalami kanikan/penurunan sebesar Rp.0,00. atau 0 %

dibanding Tahun 2016 sebesar Rp.0,00. Rincian atas Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

LO tersebut sebagai berikut:


penurunan%

1

2

3

- Jumlah

Realisasi Pendapatan

Tahun Anggaran 2006

4. Surplus non Operasional LO, Jumlah Surplus non Operasional LO Tahun 2017 sebesar

Rp.0,00, naik/turun sebesar Rp.0,00, atau 0 % dibandingkan saldo tahun 2016 sebesar Rp.

0,00, Rincian atas Surplus non Operasional LO tersebut sebagai berikut:


penurunan%

1

2

3

- Jumlah

5. Pendapatan Luar Biasa LO, Jumlah Pendapatan Luar Biasa LO Tahun 2017 sebesar

Rp.0,00, naik/turun sebesar Rp. 0,00, atau 0 % dibandingkan saldo tahun 2016 sebesar

Rp…. Rincian atas Pendapatan Luar Biasa LO tersebut sebagai berikut:

No Uraian 2017 2016kenaikan/

penurunan%

1

2

3

- Jumlah

5.1.7 BEBAN LO

Beban LO dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Beban Operasi, Beban Transfer LO ,

Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa.

1. Beban Operasi, . Jumlah Beban Operasi LO Tahun 2017 sebesar Rp.8.907.478.854,32

naik/turun sebesar Rp.( 1.722.263.674,47) atau (23,97) % dibandingkan saldo tahun 2016

sebesar Rp. 7.185.215.179,85 Rincian atas Beban Operasi LO tersebut sebagai berikut:

No Uraian 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 Beban Pegawai-LO 5,804,259,674.00 5,925,561,227.00 (121,301,553.00) (2.05)

2 Beban Barang dan

Jasa

1,749,988,203.00 829,667,890.00 920,320,313.00 110.93

3 Beban Bunga - - - -

4 Beban Bantuan Sosial 196,550,500.00 131,862,000.00 64,688,500.00 49.06

5 Beban Penyusutan dan

Amortasi

1,156,680,477.32 298,124,062.85 858,556,414.47 287.99

(8,907,478,854.32) (7,185,215,179.85) (1,722,263,674.47) 23.97 Surplus/Defisit Dari Operasi

2. Beban Transfer LO, Jumlah Beban Transfer LO Tahun 2017 sebesar Rp.0,00, naik/turun

sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo tahun 2016 sebesar Rp.0,00 Rincian atas

Beban Transfer LO tersebut sebagai berikut:


penurunan%

1

2

3

- Jumlah

3. Defisit Non Operasional, Jumlah Defisit Non Operasional Tahun 2017 sebesar Rp.0,00,

naik/turun sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo tahun 2016 sebesar Rp.0,00 Rincian

atas Defisit Non Operasional tersebut sebagai berikut:


penurunan%

1

2

3

- Jumlah

4. Beban luar Biasa, Jumlah Beban luar Biasa Tahun 2017 sebesar Rp.0,00, naik/turun

sebesar Rp.0,00 atau 0% dibandingkan saldo tahun 2016 sebesar Rp.0,00 Rincian atas

Beban luar Biasa tersebut sebagai berikut

dalam rupiah)


penurunan%

1

2

3

5.1.6 SURPLUS DEFISIT- LO

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat surpus/défisit LO sebesar Rp.(8.970.478.854,32)

dibandingkan Tahun 2015 sebesar Rp.(7.185.215.179,85) terjadi kenaikan/penurunan sebesar

Rp. (1.722.263.674,47) atau 23,97 % dari tahun sebelumnya. Rincian atas jumlah pendapatan

tersebut adalah sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2006

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.1.7 PERUBAHAN EKUITAS

Pada Tahun Anggaran 2017 terdapat Ekuitas awal sebesar Rp. 34.760.625.788,32

kemudian surplus defisit-Lo sebesar Rp.( 8.907.478.854,32) dan dampak kumulatif perubahan

kebijakan/ berupa koreksi atas nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas

lainnya sebesar Rp. 102.193.140,00 Sehingga ekuitas akhir pada Tahun 2016 menjadi sebesar

Rp. 35.275.324.226,00 Rincian atas perubahan ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No. 2017 2016 kenaikan/ penurunan %

1 EKUITAS AWAL 34,760,625,788.32 29,472,219,082.41 5,288,406,705.91 15.21

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (8,907,478,854.32) (7,185,215,179.85) (1,722,263,674.47) 19.34

3 -

-

Koreksi Nilai Persediaan - - -

Selisih Revaluasi Aset Tetap - - -

Koreksi ekuitas lainnya 102,193,140.00 5,262,158,427.76 (5,159,965,287.76) (5,049.23)

4

5 EKUITAS AKHIR 35,275,324,226.00 7,211,463,458.00 28,063,860,768.00 79.56

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Uraian

KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN


Tahun Anggaran 2006

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Informasi Umum

Kecamatan Sandubaya Pemerintah Kota Mataram sejak tahun 2007 dipimpin oleh Camat

sandubaya sesuai dengan SK Walikota Mataram Nomor: tanggal.......... Kecamatan

Sandubaya ini terdiri dari 1 Sekretaris , 4 Kasi dan 2 Kasubbag dengan struktur organisasi

terlampir.

Untuk pelaksanaan visi, misi dan tugas pokok Kecamatan Sandubaya ini telah didukung dengan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana terlampir.

Adapun tugas pokok unsur organisasi pemerintah Kecamatan sandubaya terdiri dari :

a. Camat;

Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan mengatur, mengendalikan dan

mengkoordinasikan seluruh kgiatan penyelenggaraan kewenagan pemerintah daerah yang

dilimpahkan oleh walikota.

b. Sekretariat;

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan

sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan

teknis administratif kepada seluruh unit kerja Pemerintah Kecamatan.

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perncanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencajnaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyaio tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

megkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan

keuangan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seoran Kepala Sub Bagian yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan administrasi umu,

kepegawaian dan perlengkapan.

c. Unsur Pelaksanaan adalah Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok

memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan

administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.

2. Seksi Ketentraman dan dan ketertiban

Seksi ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan

pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi perekonomian Fisik Sarana dan Prasarana

Seksi perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi

yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan

kegiatan perekonomian, pembangunan fisik, sarana dan prasarana.

6.2. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang baik merupakan syarat untuk

mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Dalam lingkup pemerintahan

daerah, fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Kecamatan Sandubaya. Pelaksanaan

fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik tentunya diperlikan visi dan misi.

Misi yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

diwujudkan melalui kebijakan program-program.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Sandubaya adalah sebagai

berikut:

1. Visi

Visi Kecamatan Sandubaya Adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Sandubaya yang maju, relijius dan

berbudaya.

2. Misi

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, diterapkan misi sebagai berikut:

a. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam

rangka mencegah gangguan Kamtibmas melalui peran masyarakat.

b. Menggelorakan semangat Kota Ibadah untuk tetap mewujudkan Kecamatan

Sandubaya yang maju, relijius dan berbudaya.

c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam rangka meningkatkan

PAD yang bersumber pada usaha ekonomi yang produktif untuk menunjang

pembangunan daerah.

d. Meningkatkan kwalitas SDM (aparat dan masyarakat) guna menunjang

pelaksanaan tugas-tugas pemereintah dan pelaksanaan pembangunan

ditingkat kecamatan dan kelurahan.

e. meningkatkan koordinasi dan kemitraan sehingga tidak tumpang tindih dan

mis kominukasi dalam pelaksanaan tugas-tugas diwilayah kerja masing-

masing.

f. Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas publik sehingga

dapat bermanfaat bagi masyarakat.

g. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial di

masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh

seluruh masyarakat.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan

Operasional Keuangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan & pelayanan Pengelolaan Keuangan

pada Sekretariat DPRD tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut

atara lain sebagai berikut:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.;

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan pertama dan kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman


4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2008 No.3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2009

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota


Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 6 Seri E).

6) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 tahun 2016 tanggal 22 Desember

Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017.Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 tahun 2017 tanggal 19

Nopember

7) Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017.


Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari

Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011,

Nomor 2, Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota


Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);







11) Peraturan Walikota Mataram Nomor 13/2014 tentang Kebijakan Akuntansi

BAB VII

PENUTUP

Di dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat

penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan

keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan

kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada

gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut

berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa

gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah

sebagai bagian dari pemerintah daerah. .

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Kecamtan Sandubaya

Kota Mataram selaku SKPD Tahun Aggaran 2017 disusun dan disajikan sebagai

media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah

selama Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram selaku SKPD

terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah, selain itu Laporan Keuangan Kecamatan

Sandubaya Kota Mataram Tahun Anggaran 2017 ini sudah disusun dan disajikan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.Kecamatan Sandubaya Kota Mataram bertekad

untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan,baik dari sisi

penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, 30 Desember 2017

Camat Sandubaya Kota Mataram

DRS.L.SAMSUL ADNAN NIP.19730307 199311 1 002

BAB I PENDAHULUAN - sip-ppid.mataramkota.go.idsip-ppid.mataramkota.go.id/file/calk-2017.pdf · Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam ... serta PP

Documents