Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pengembangan bidang sosial merupakan bagian pembangunan nasional memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyrakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial, diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Seiring dengan kemajuan pembangunan bidang sosial yang telah dicapai dalam waktu 5 tahun terakhir : 2010 – 2015 masih diwarnai permasalahan yaitu, masih terbatasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, belum optimalnya peran masyarakat melalui duni usaha, orsos dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diakibatkan tidak hanya keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, dana dan data yang mendukung namun juga krisis ekonomi dan multi dimensi yang ikut berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja pembangunan bidang sosial. Apabila hal tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sosial. Dinas Sosial Kota Denpasar yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial diwajibkan menyusun Rencana strategik Tahun 2016 – 2021. Rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021. Rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dinas Sosial Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan di samping itu merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas yang berfungsi untuk menyatukan pandangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan bidang sosial.
47
Embed
BAB I PENDAHULUAN · sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ... (Tagana); g. mengkoordinasikan orang terlantar akibat korban bencana ke daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pengembangan bidang sosial merupakan bagian pembangunan nasional memegang
peranan sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyrakat
seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang sosial, diarahkan untuk memberikan
kontribusi yang nyata dan terukur dalam meningkatkan, kesejahteraan bagi masyarakat yang
kurang beruntung dan rentan atau yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Seiring dengan kemajuan pembangunan bidang sosial yang telah dicapai dalam
waktu 5 tahun terakhir : 2010 – 2015 masih diwarnai permasalahan yaitu, masih terbatasnya
jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS, belum optimalnya peran masyarakat
melalui duni usaha, orsos dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut
diakibatkan tidak hanya keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, dana dan data yang
mendukung namun juga krisis ekonomi dan multi dimensi yang ikut berpengaruh terhadap
keberhasilan capaian kinerja pembangunan bidang sosial. Apabila hal tersebut tidak dapat
diatasi dengan cepat akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan sosial.
Dinas Sosial Kota Denpasar yang merupakan salah satu perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan di
bidang sosial diwajibkan menyusun Rencana strategik Tahun 2016 – 2021.
Rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan penjabaran lebih lanjut dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) pemerintah Kota Denpasar tahun
2016 – 2021. Rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 merupakan
dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
Dinas Sosial Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan di samping itu
merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas yang berfungsi untuk menyatukan
pandangan dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Kota Denpasar dalam melaksanakan
pembangunan bidang sosial.
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 2
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Renstra berpedoman pada:
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
7. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 3
11. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tanggal 18 September
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DanRencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun
2016);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3Tahun 2017 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar
2016 - 2021;
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan
sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 4
Berencana tahun 2016 - 2021 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai Visi dan
Misi Walikota Denpasar sesuai dengan Padmaksara serta dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran serta 33 Program Prioritas .
Tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar adalah :
1. Mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya
publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan
kemampuan masyarakat dan tercapainya tujuan pelayanan publik.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Denpasar dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan
teratur.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan.
4. Penjabaran Visi, Misi dan Program kegiatan dan mampu merealisasikan visi, misi dan
program yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021.
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial selama 5 (lima)
tahun.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun
2016 - 2021.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan
fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga
dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi
dalam kurun lima waktu yang akan datang.
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 5
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERAGKAT
DAERAH
Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi Pemerintah
Kota Denpasar kemudian penentuan isu-isu strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi walikota terpilih dalam program serta tujuan,
sasaran yang akan dilaksanakan selama lima tahun.
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Menjelaskan strategis dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama
lima tahun.
BAB VI RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN
Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif
selama lima tahun ke depan.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menjelaskan mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah yang
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah lima tahun
mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BABVIII PENUTUP
Menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, serta
simpulan Renstra Perangkat Daerah.
LAMPIRAN
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017
tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Denpasar, dimana Dinas Sosial Kota Denpasar mempunyai tugas
membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, memberikan pelayanan
umum dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dengan memfasilitasi
peningkatan SDM dan penguatan modal usaha sehingga diharapkan tumbuhnya
percaya diri untuk maju, berkembangnya maupun mendorong peningkatan skala
layanan dan asset yang dikelola.
Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kepala Dinas, Sekretaris dan
Bidang pada Dinas Sosial Kota Denpasar:
1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. menetapkan Program Kerja Dinas Sosial, berdasarkan Rencana Strategis
Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial sesuai
dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar
target kerja tercapai sesuai rencana;
c. membina bawahan di lingkungan Dinas Sosial dengan cara mengadakan
rapat / pertemuan dan bimbingan secara secara berkala agar diperoleh
kinerja yang diharapkan;
d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial
sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta
ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 7
e. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial
berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
f. menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Sosial yang meliputi Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemerdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Bina
Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang mandiri;
g. memberikan rekomendasi pelayanan perizinan, non perizinan di Bidang
Sosial dan undian berhadiah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan
pertimbangan dalam penerbitan izin;
h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan
tugas;
i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Sosial
dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja
yang akan datang;
j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Sosial sesuai
dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkalasebagai
akuntabilitas kinerja; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tulisan.
2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
1) Sekretaris mempunyai tugas:
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan
rencana program Dinas Sosial serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 8
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
c. member petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di
lingkungan Sekretariat sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar
tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
d. menyelia pelaksanaa tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan
tugas-tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai
dengan program kerja yang telah di tetapkan dan ditentukan yang berlaku
agar terjalin sinkronisasi perencanaan;
f. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sistem pengelolaan
administrasi dan kepegawaian yang baik;
g. melaksanakan pengelolaan urusan Keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang
baik;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana uang akan
datang;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariatsesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan
maupun tulisan.
2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Dinas Sosial.
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar 2016 - 2021 9
1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas;
a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial berdasarkan rencana program Dinas Sosial serta petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
dijalankan efektif dan efisien;
c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;
d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk untuk mencapai target kinerja yang diharapkan ;
e. menyiapkan pengadaan buffer stock sesuai dengan prosedur yang berlaku
dalam rangka kesiapsiagaan terjadinya bencana;
f. mengadakan pelatihan kesiapsiagaan kepada relawan sesuai prosedur
yang berlaku dalam rangka penanggulangan bencana serta