LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor Tahun , tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Band Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daer Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang se operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang Se yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksana Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Ba Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah Kepala Bagian masih ada Kep Sub Bagian ( Kasubag) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupatidalam menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan, administrasi keuangan, penyele kehumasan dan protocol lingkup DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan k tersebut Sekretariat DPRD Babupaten Bandung mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi Kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan; c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokoler lingkup DPRD; d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan e. Penyelengaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam menduk tugas dan fungsi DPRD; Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seor Sekretaris DPRD sebagaimana tabletentangStruktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung di bawah ini:
27
Embed
BAB I PENDAHULUAN Sekretariat DPRD Kabupaten ... mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor Tahun , tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung. Sedangkan mengenai tugasnya diatur oleh Peraturan Bupati Bandung
Nomor Tahun tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur
pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang secara teknis
operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
administrative bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pimpinan tertinggi Dilembaga Sekabupaten Bandung dijabat seorang Sekretaris
yang mengemban tugas fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan Oleh
Kepala Bagian Hukum & perundang-undangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian
Keuangan, dan Kepala Bagian Persidangan dan di bawah Kepala Bagian masih ada Kepala
Sub Bagian ( Kasubag)
Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam
Kabupaten Bandung Tahun 2016 terdiri dari 4 ( empat ) bab:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Isu Strategis Yang dihadapi
1.4 Sistimatika Penyajian
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja
2.3 Perencanaan Anggaran 2016
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
3.2 Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung5
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai
selama waktu satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan
memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul.
a. VISI
Pelaksanaan Program Kerja Sekretariat DPRD berpijak dari latar belakang Visi
Kabupaten Bandung 2016-2021 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Bandung yang
Maju,Mandiri dan Berdaya Saing,melalui Tata kelola pemerintahan yang baik dan
pemantapan pembangunan pedesaan,berdasarkan Religius,Kultural dan berwawasan
lingkungan”.Maka sebagai operasionalnya di tetapkan VISI Sekretariat DPRD
Kabupaten Bandung yaitu: “Terwujudnya Tata kelola Sekretariat DPRD yang
Efektif,Efisien,Transparan dan Akuntabel dalam menunjang kemitraan antara Eksekutif
dan Legislatif”.
b. MISI
Adapun Rumusan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yaitu:
a. Meningkatkan Upaya pencapaian kinerja secara optimal bagi DPRD dan sekretariat
DPRD,dengan memegang prinsip efektif,efisien,transparan dan akuntabel .
b. Mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD .
c. Meningkatkan kualitas dukungan administrative dan fasilitasi kegiatan DPRD .
d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD dari aspek
intelektual,administrasi dan manajerial.
e. Meningkatkan dukungan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan
kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD.
f. Menyediakan ruang public sebagai sarana penyampaian informasi dan menampung
aspirasi masyarakat.
g. Peningkatan upaya-upaya mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara
Eksekutif dan Legislatif.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung6
c. TUJUAN
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas,Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung menentukan Tujuan dan Sasaran kinerja Sekretariat DPRD.Tujuan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan kewenangan.
d. SASARAN
Sasaran yang ingin di capai Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2016 yaitu terlaksananya peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dalam mendukung kinerja Anggota DPRD secara profesional,Akuntabilitas,bermoral dan transparan:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan
kinerja aparatur
dan kelembagaan
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu
2. Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja Instansi Setwan ( SKPD )
Hasil Penilaian Inspektorat
3. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Persentase/keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti
Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun untuk mewujudkan visi
dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun2016-2021 sebagaimana yang telah
ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
diharapkan dapat mewujudkan singkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah
Kabupaten Bandung.
Penyusunan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021,
sehingga rencana Staretegis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan hasil
rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Selanjutnya rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tersebut
dijabarkan kedalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD kabupaten Bandung yang merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk
dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung7
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik diperlukan adanya indicator kerja yang merupakan ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah , adapun
penetapan target Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
NO Indicator kinerja Formulasi pengukuran
1
2
3
Persentase fasilitasi Rapat –
Rapat Pimpinan dan Anggota
DPRD Tepat Waktu
Persentase Nilai Akuntabilitas
Kinerja Setwan
Persentase Keluhan /pengaduan
masyarakat yang ditindaklanjuti
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Angka Nilai dari Inspektorat
Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan
2.3 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi
pemerintahan bukan hanya bersifat Administratif tetapi diharapkan dapat mengarah pada
manajerial yang memiliki efec ke bawah dan kesamping dalam organisasi tersebut.Dengan
begitu penandatangan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi
yang kurang rapih dan meminimalisir dan intervensi-intervensi dari pihak yang tidak
berkepentingan.
Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem
Akuntabiltas Kinerja Instansi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi
Pemerintah.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung8
Menurut teknis perjanjian kinerja merupakan lembar / dokumen yang berisikan
penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepaadaah Pimpinan SKPD sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator
kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati
sebagai pemberi amanah dan Sekretaris DPRD sebagai penerima amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan
tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya, adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Sekretaris DPRD untuk
meningkatkan integritas,akuntabilitas,transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kienerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
d. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;
Perjanjian kinerja yang dilakukan antara Bupati dan Sekretaris DPRD dapat dilihat
sebagaimana table berikut:
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung9
Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No. Sasaran Strategis Indikator Kerja Program Anggaran Realisasi (1) (2) (3) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya Regulasi 1 persentase kehadiran 1 peningkatan penyelenggaraan Anggota DPRD kapasitas lembaga pemerintahan daerah dalam setiap 90 dewan perwakilan
pelaksanan rapat- rakyat daerajh 21.251.022.050 83,4% rapat DPRD
5 peningkatan sarana 3,157.085.964 99,2% dan prasarana
aparatur
6 peningkatan 2 Persentase penetapan 80 pengembangan
anggaran tepat sistem capaian waktu kinerja dan
keuangan 185.816.100 88,5,%
3 Persentase rekomendasi DPRD 18 yang ditindaklajuti Penataan 626.811.000 89,80%
7 Peraturan Perundang undangan
4 jumlah Perda yang disahkan 20
perda
Target (%) (4)
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung10
2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
2.4.1. Kegiatan Belanja Tidak Langsung
Pada tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.1823.157.371.988,00 sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.. 22.374.204.532,0075 84 yang digunakan untuk membiayai langkah proses kegiatan sebagai berikut :
a. Pembayaran Gaji Pegawai : 6.084.422.100,00
b. Pembayaran Gaji Anggota DPRD : 16.902.878.789,00
Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa terbayarnya
Gaji anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang
bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan anggota DPRD dan Karyawan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung yang pada akhirnya dapat meningkatkan
Kinerja Anggota DPRD dan Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
2.4.2 Belanja langsung
Pada anggaran Tahun 2016 kegiatan ini di anggarkan sebesar Rp.Rp. 32.437.068,09002.8sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar
Rp.1828.523.561.617.275 atau 87,94 %yang digunakan untuk membiayai langkah
proses kegiatan berdasarkan program sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan.
f. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
g. Program Penataan Peraturan Per Undang Undangan.
Keluaran dan hasil dari pelaksanaan proses diatas adalah berupa kegiatan yang
direncanakan DPRD dan Sekretariat dapat berjalan dengan baik bermanfaat dalam
peningkatan pelayanan kepada anggota masyarakat dan pemerintah yang pada akhirnya
dapat meningkatkan pengertian masyarakat dan Pemerintah Daerah akan tugas dan fungsi
lembaga DPRD.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun yang memuat realisasi kinerja yang
diperjanjikan tahun 2016, dalam bab ini juga disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat
realisasi anggaran tahun 2016.
3.1 Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran dimaksud merupakan
hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang merupakan indikator-indikator masukan, keluaran, hasil,
manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan
kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/
program/kegiatan yang dianggap penting dan pengaruh terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah
menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah
dievaluasi.Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan
sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur
pencapaiannya.
Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun
2016 dapat dilihat pada table berikut:
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung12
Capaian Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahunan Triwulan Target Realisasi
Capaian
(%) Ket
a b C D e f g h i j
1.
Terwujudnya
Regulasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Daerah
Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
%
90%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
23
23
23
23
21
21
21
21
Kondisi Akhir( F)
Persentase penatapan angaran tepat waktu
%
80%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi Akhir (f)
Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
jumlah
45%
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi Akhir (f)
Jumlah perda yang disahkan
jumlah
103
perda
Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4
Kondisi akhir (f)
Capaian kinerja untuk sasaran dapat diuraikan sebagai berikut
Sasaran
Terwujudnya Regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung13
Indicator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indicator kinerja satuan Target tahunan Realisasi Capaian
(%)
1.
Terwujudnya Regulasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
Angka
100%
90 83.4%
80
26
27
2. Persentase penatapan angaran tepat waktu
%
80
3. Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti
jumlah
26
4. Jumlah perda yang disahkan
Jumlah 27
Untuk terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintahaan daerah
sesuaisasarandengan indicator kinerja sebagamana table di atas. Untuk indicator kerja
yang pertama target tercapainya sebesar 90% kehadiran anggota DPRD dalam setiap
kegiatan rapat-rapat yang ditunjang dengan program peningkatan kapasitas lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dengan memafsilitasi setiapan kegiatan Rapat-rapat yang
diselenggarakan.
Untuk indicator kinerja yang kedua kami menargetkan 80% tercapainya penetapan
anggaran tepat waktu yang disesuaikan dengan kegiatanyang direncanakan oleh DPRD
dan Eksekutif.
Untuk indicator kinerja ke tiga ditargetkan sebesar 26 buahdengan asumsi bahwa
permasalahan/pengaduan pasti tersampaikan dan ditanggapi yang ditanggapi oleh AKD
untuk dibahas lebih lanjut sehingga mendapatkan Rekomendasi dari Pimpinan DPRD.
Untuk indicator ke empat kami menargetkan sebanyak 27 raperda, dikarenakan
dalam pembahasan Raperda harus disesuaikan denganraperda yang diajukan oleh
eksekutif dan mendapat persetujuan Prolegda.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung14
Sedangkan untuk realisasi kinerja dan Capai Kinerja dengan tahun yang lalu dapat
dilihat dalam Tabel berikut:
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2012 S/D 2015
NO INDIKATOR KONDISI KINERJA
AWAL TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
KONDISI AKHIR
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 2 3 4 6 7 8 9
1 Jumlah surat masuk dan surat keluar, 2500 2500 2500 2500 2500 2500
kunjungan pimpinan & 31 31 31 31 31 31 anggota DPRD
dalam daerah
36 Pelaksanaan 50 50 50 50 50 50 pemenuhan
asuransi kesehatan
anggota DPRD
37 Pelaksanaan 3 4 4 4 4 4 sosialisasi peraturan
perundang-undangan
38 Pelaksanaan 12 12 12 12 12 12 koordinasi
pemahaman
peraturan
perundang-
undangan
39 Pelaksanaan 6 6 6 6 6 6 pengkajian
peraturan yang
baru dan lebih
tinggi untuk
keserasian dengan
perda
3.2 Pengukuran,Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran
yang mencapai lebih dari 100%, termasuk pada capaian kinerja sebesar 100% , angka
capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indicator kinerja sasaran yang mencapai
kurang dari 0 % teramsuk pada angka capaiaan sebesar 0, selanjutnya berdasarkan
evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang
lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung18
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujdukan visi dan misi .pelaporan kinerja ini didasarkan pada penetapan Kinerja SKPD
Tahun 2016 dan indicator kinerja dalam RPJMD tahun 2016-2021 berdasarkan peraturan
daerah telah ditetapkan 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja dengan rincian table sebagai
berikut:
Target Indikator Kinerja Tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung
No Sasaran Indicator kinerja Formulasi pengukuran
Terwujudnya regulasi penyelenggaraan pemerintah daerah
1. Persentase kehadiran anggota DPRD pada setiap pelaksanaan rapat-rapat DPRD
2. Penetapan anggaran tepat waktu
3. Rekomendasi DPRD
yang ditindaklanjuti
4. Perda yang disahkan pada tahun berjalan
Disesuaikan dengan kegiatan rapat-rapat Kesesuaian dengan jadwal kegiatan DPRD Jumlah keputusan Pimp/DPRD (Thn N ) x 100% Jumlah Keputusan Pimp/DPRD yg ditindklnjti Jmlh perda yang diajukan ( thn N ) X 100% Jumlah perda yg dibahas ( pd tn N)
LKIP2016 |Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung19
NALISA PENCAPAIAN KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016