BAB I PENDAHULUAN - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/BKBP3A-2016.pdf · Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangSatuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga penyelenggara

pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas pokok dan

fungsi masing-masing yang secara khusus telah di tetapkan, demikian pula dengan Badan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tanah Bumbu adalah SKPD yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan

program dan kegiatan menyangkut bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sebagai pengemban amanah, BKBP3A berkewajiban menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai perwujudan langkah untuk

menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga untuk mencapai visi dan dan misi

yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang di

temui dalam bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak.

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang

telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai penetapan kinerja tahun 2016

yang telah disepakati.

B. Gambaran Umum SKPD

Badan Keluarga Berencana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan

sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dasar

terbentuknya SKPD Badan Keluarga Berncana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


Anak ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun

2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur

Organisasi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal

dengan meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok,

disamping juga struktur organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan

dan perwujudan tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi

serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda dalam suatu organisasi. Setiap

organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur

organisasinya disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang

pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok dan Sususna Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Kepala Badan2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbag Umum dan Kepegawaianb. Subbag Perencanaan dan Keuanganc. Subbag Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan

3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :a. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencanab. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi

4. Bidang Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :a. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat


b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

b. Sub Bidang Perlindungan Anak



Sumber daya Manusia/Personel SKPD

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar, tercatat secara keseluruhan

berjumlah 123 orang ( Pegawai Badan + PLKB ), secara rinci dapat kita lihat pada

tabel-tabel berikut :

Pejabat Struktural pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

NO N A M A GOL JABATAN ESSELON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Basuni, S.Pd., MM

dr. H. Janu Wibowo,M.Si

Narni, SKM. M.Kes

Hj. Sumarni, S.Sos

Normawaty, S.Sos

M. Irfanie, S.Pd, MM

Ida Romundang Lubis,

S.Kep

Efferilliani

M. Maksun, S.Sos, MM

IV/c

IV/b

IV/b

IV.a

IV.b

IV.a

III.b

III.d

III.c

Kepala Badan

Sekretaris

Kabid. Bina Peran Serta

Masyarakat dan Keluarga

Sejahtera

Kabid. Keluarga Berencana

Kabid. Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Kasubbid.Peran Serta

Masyarakat

Kasubbid. Pemberdayaan &

Ketahanan Keluarga

Kasubbid. Gerakan Keluarga

Berencana

Kasubbid Kesehatan

Reproduksi

II.b

III.a

III.b

III.b

III.b

III.b

IV.a

IV.a

IV.a

IV.a


10

11

12

13

14

Dida Rodiah

EM.Indriyani Dwi WP,SH

Mursidah, SH

Hamka, S.Sos

Fitriyani, S.AB

III.d

III.d

III.c

III.c

III.b

Kasubbid. Pemberdayaan

Perempuan

Kasubbid. Perlindungan Anak

Kasubbag.Evaluasi,Dok.&

Pelaporan

Kasubbag. Perencanaan

Keuangan

Kasubbag. Umum dan

Kepegawaian

IV.a

IV.a

IV.a

IV.a

IV.a

Staf-staf pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, tugasnya membantu para Kepala Sub Bidang dan Kepala

Subbag yang jumlahnya bervariasi yaitu 22 orang dengan rincian sebagai berikut :


Jumlah Staf/Karyawan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

No BIDANG/BAGIAN SUB BAGIAN/SUB

BIDANG

PNS PTT TENAGAKONTRAK

JUMLAH

1

2

3

4

Sekretariat

Bidang Keluarga

Berencana

Bidang Bina

Peran Serta

Masyarakat dan

Keluarga

Sejahtera

Bidang

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

a. Subbag Umum &

Kepegawaian

b. Subbag Perencanaan

dan Keuangan

c. Subbag Evaluasi,

Dokumentasi dan

Pelaporan

a. Sub Bidang Gerakan

Keluarga Berencana

b. Sub Bidang

Kesehatan

Reproduksi

a. Sub Bidang Peran

Serta Masyarakat

b. Sub Bidang

Pemberdayaan dan

Ketahanan Keluarga

a. Sub Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

b. Sub Bidang

Perlindungan Anak

2

2

1

1

-

2

-

1

2

1

1

-

1

1

1

6

-

-

-

-

-

-

9

4

1

2

1

2

1

1

1

Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana Nasional dan

Keluarga Sejahtera perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna melakukan

penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Penyuluh Keluraga Berencana

( PKB ) bagi PNS atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bagi PTT.


Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang di kepalai seorang

Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah

kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala

Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Bina Peran serta Masyarakat dan

Keluarga Sejahtera.

Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh

Keluarga Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami sampaikan data

seperti di bawah ini :

Jumlah PLKB

NO KECAMATAN PKB PNS PLKB PTT JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Batulicin

Simpang Empat

Mantewe

Karang Bintang

Kusan Hulu

Kusan Hilir

Sungai Loban

Angsana

Satui

Kuranji

4

2

1

1

2

3

4

-

5

1

4

8

3

7

14

16

3

4

1

4

8

10

4

8

16

19

7

4

6

5

J U M L A H 23 64 87


D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika daripada penulisan LAKIP Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. GAMBARAN UMUM SKPD

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

1. VISI DAN MISI

2. TUJUAN DAN SASARAN

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PENGUKURAN KINERJA

2. LAPORAN CAPAIAN KEUANGAN


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )1. VISI DAN MISI

a. VisiVisi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas,Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak “.

Untuk mengwujudkan visi tersebut, Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah

Bumbu mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata

yang harus diemban dan dilaksanakan.

b. MisiMisi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :

b.1. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang maju dan sejahtera,

masyarakat berkepribadian dalam berkebudayaan.

b.2. Mengarusutamakan Pembangunan yang berwawasan

kependudukan.

b.3. Menyelenggarakan pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga

Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka di tetapkan

tujuan sebagai berikut :

a.1. Meningkatkan Kesetaraan dan keadilan gender

a.2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

a.3. Meningkatkan pemenuhan hak anak

a.4. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan

berkualitas

a.5 Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP

maupun non MKJP


b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang

ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan

kegiatanan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan

diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar didalam

penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar

seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk

itulah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1. Sasaran dari tujuan pertama “Meningkatnya kesetaraan dan keadilan

gender”, adalah :

Meningkatnya capaian komposit indeks pembangungan gender (IPG)

dan indeks pemberdayaan gender (IDG).

2. Sasaran dari tujuan kedua “Meningkatkan perlindungan perempuan

dan anak” adalah :

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan

3. Sasaran dari tujuan ketiga “Meningkatkan pemenuhan hak anak”

adalah:

Terbentuknya Kecamatan layak anak

4. Sasaran dari tujuan keempat “Menguatkan akses pelayanan KB dan

KR yang merata dan berkualitas” adalah :

a. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49

tahun)

b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

5. Sasaran dari tujuan kelima “Peningkatan pembinaan peserta KB baik

menggunakan MKJP maupun Non MKJP” adalah:

Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)


3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategis

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan

strategi untuk pencapaianya. Strategi harus dibangun dan dilandasi

kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis

lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi

penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan

sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindak-tindakan tertentu.

Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan

untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan

dapat dilaksanakan.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan

dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Kabupaten Tanah

Bumbu untuk melangkah.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan perlindungan anak

MISI I : Mewujudkan kualitas hidup manusia yang maju dan sejahtera, masyarakat berkepribadiandalam berkebudayaan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

meningkatkan

kesetaraan dan

keadilan gender

1. meningkatnya

capaian komposit

indeks

pembangungan

gender (IPG) dan

indeks

pemberdayaan

gender (IDG)

1. Meningkatkan anggaran

responsif gender

meningkatkan peran vocal

point PUG

meningkatkan

perlindungan

perempuan dan

anak

1. meningkatnya

perlindungan

perempuan dan

anak dari tindak

kekerasan

1. meningkatkan dan

mengembangkan SDM

sebagai fasilitator PPRG

disetiap skpd

melaksanakan pelatihan

sdm fasilitator PPRG


2. meningkatkan jumlah

perempuan pelaku usaha

rumahan

melaksanakan pelatihan

usaha rumahan

3. menyusun kebijakan/regulasi

terkait pencegahan dan

penanganan perlindungan

terhadap tindak kekerasan

1. menyusun peraturan atau

regulasi pencegahan dan

penanganan

perlindungan perempuan

dan anak terhadap tindak

kekrasan.

2. Mensosialisasikan

kebijakan/regulasi yang

berkaitan dengan

pencegahan dan

penanganan terhadap

tindak kekerasan

4. Meningkatkan layanan

pelayanan P2TP2A

Meningkatkan sarana dan

pra saranan P2TP2A

5. Meningkatkan kapasitas

sdm petugas yang terlatih

dalam pencegahan dan



dan TPPO

Melakukan

sosialisasi/workshop

pencegahan dan


perempuan dan anak


Meningkatkan

pemenuhan hak

anak

Kecamatan layak anak 1. Menyusun kebijakan atau

regulasi tumbuh kembang

anak

Menyusun kebijakan/regulasi

yang terkait tumbuh

kembang anak

2. Meningkatkan koordinasi

gugus tugas kota layak anak

1. Melaksanakan

sosialisasi dan

koordinasi KLA pada

kluster pendidikan

2. Melakukan sosialisasi

dan koordinasi KLA pada

kluster kesehatan

3. Menyusun dan

melaksanakan aksi

daerah mengenai KLA

3. Mengembangkan kota layak

anak

Mengembangkan sarana

dan pra sarana penunjang

KLA

4. Meningkatkan kapasitas

sumber daya manusia

1. Melaksanakan

sosialisasi/workshop


gugus tugas KLA peningkatan kapasitas

sumber daya manusia

2. Melaksanakan

peningkatan sumber

daya manusia forum

anak daerah

3. Melaksanakan workshop

bahaya narkotika dan

penanaman nilai-nilai

luhur dalam karakter

anak yang berkualitas

5. Meningkatkan dan

mengembangkan lembaga

pengarusutamaan hak

Melaksanakan pelatihan

sumber daya manusia

lembaga PHA


MISI II : Mengarusutamakan pembangunan yang berwawasan kependudukan


Menguatkan akses

pelayanan KB dan

KR yang merata

dan berkualitas

Menurunnya angka

kelahiran total (TFR)

per WUS (15-49 tahun)

Penguatan dan pemaduan

pelayanan KB yang merata dan

berkualitasMeningkatkan akses

pelayanan KB yang merata

dan berkualitas didalam

system Jaminan Kesehatan

Nasional

Meningkatnya

pemakaian kontrasepsi

(CPR)

Penyediaan sarana dan pra

sarana serta alat kontrasepsi

yang memadai disetiap faskes

KB


MISI III : Menyelenggarakan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatanreproduksi


Peningkatan

pembinaan

peserta KB baik

menggunakan

MKJP maupun

Non MKJP

Menurunnya kebutuhan

ber KB yang tidak

terpenuhi (unmet need)

Peningkatan intensitas

pelayanan KB secara statis

diwilayah perkotaan dan

pelayanan KB secara mobil

diwilayah sulitMeningkatkan akses

pelayanan KB yang merata

dan berkualitas didalam

system Jaminan Kesehatan

NasionalMenurunnya kehamilan

yang tidak diinginkan

dari WUS (15-49 tahun)

1. Peningkatan jumlah

penguatan kapasitas KB

(PLKB) dan tenaga medis

pelayanan KB serta

penguatan lembaga di


tingkat masyarakat ntuk

mendukung pergerakan dan

penyuluhan KB

2. Penguatan konsep

kemandirian ber KB,

pengembangan Advokasi

dan KIE KB mandiri.


B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD

terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari

RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan

dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat

program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran, Sehinggan rencana kerja Badan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 dapat

dikatakan sebagai wadah untuk menampung semua rencana program dan rencana

kegiatan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan

selama satu tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini

sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan,lokasi kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif.

Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Badan Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2015 adalah

sebagai berikut:


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan jasa Non PNS

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan

Gender (KKG)

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah


- Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

6. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

- Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

7. Program Keluarga Berencana

- Pembinaan Keluarga Berencana

8. Program Pelayanan Kontrasepsi

- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

9. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Kegiatan memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri

- Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga

11. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- Fasilitasi forum pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya

Diluar Sekolah.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian kinerja

Badan Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG

2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

3. Meningkatnya Persentase Kecamatan Layak Anak


4. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

5. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence rate/CFR)

6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi

pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan yaitu antara Bupati

Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran SKPD

untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD.

Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selaku pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima

dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam

menyusun dokumen penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya

hal berikut, yaitu :

1). dokumen perencanaan jangka menengah;

2). dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan

3). dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan

lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD,

serta target kinerja dan pagu anggaran.


Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan

SKPD dalam hal ini Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti:

1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama

jangka waktu satu tahun anggaran;

2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;

3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta

pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang (Penetapan Kinerja SKPD tahun 2016

terlampir).


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TANAH BUMBU

No

Sasaran Strategis (Sesuai RENSTRA SKPD2016-2021)

Indikator Kinerja(SesuaiRENSTRA SKPD 2016-2021)

Target(SesuaiRENSTRA SKPD2016-2021)

Program/ Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1Meningkatnya Capaian Komposit IndeksPembangunan Gender (IPG) dan IndeksPemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan Gender(IPG) dan IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

85.25 %Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

1

Pengembangan Materi danpelaksanaan KIE tentangkesetaraan dan keadilan gender(KKG) Rp. 15,205,000

Program Peningkatan Peran sertadan Kesetaraan Gender dalamPembangunan

1

Kegiatan BimbinganManajemen Usaha BagiPerempuan dalam MengelolaUsaha Rp. 27,269,000

2 Meningkatkan Perlindungan Perempuan danAnak dari Tindak Kekerasan

Persentase PenyelesaianPerkara Tindak KekerasanTerhadap Perempuan danAnak 100%

Program Peningkatan KualitasHidup Anak dan Perempuan


1Pelaksanaan KebijakanPerlindungan Permpuan diDaerah Rp39,370,000

2Fasilitasi Upaya PerlindunganPerempuan Terhadap TindakKekerasan Rp 87,450,000

3 Kecamatan Layak AnakMeningkatnya persentase

Kecamatan Layak Anak 0

4 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) perWUS (15-49 tahun)

Angka kelahiran Total (TFR)per WUS (15-49 tahun) 2.47% Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1 Memperkuat Dukungan danPartisipasi Masyarakat Rp 288,785,000

Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi dan KonselingKRR

1Fasilitasi forum pelayanan KKRbagi kelompok Remaja dankelompok Sebaya diluar Sekolah Rp 110,952,750

5 Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Persentase pemakaianKontrasepsi (CFR) 77,6% Program Pelayanan Kontrasepsi

1 Pelayanan PemasanganKontrasepsi Rp 47,960,000

Menurunnya Kebutuhan ber KB yang Tidakterpenuhi (Unmet Need)

Persentase kebutuhan ber KByang tidak terpenuhi (UnmetNeed)

11,34%Program Pembinaan Peran SertaMasyarakat Dalam PelayananKB/KR yang Mandiri

1 Pembinaan Kelompok PembinaKeluarga Rp41,075,000

6 Program Keluarga Berencana

1 Pembinaan Keluarga BerencanaRp62,025,000


Jumlah Anggaran Rp. 3,890,088,750,-

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 3,708,197,000,-2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 11,000,000,-3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 50,800,000,-4. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak Rp. 15,205,000,-

5. Program Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Gender Dalam Pembangunan Rp. 27,269,000,-

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Rp. 126,820,000,-7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 288,785,000,-8. Program Pengembangan Pusat Informasi

dan Konseling KRR Rp. 110,952,750,-

9. Program Keluarga Berencana Rp. 62,025,000,-10. Program Pembinaan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender dalam PelayananKB/KR yang Mandiri Rp. 41,075,000,-

11. Program Pelayanan Kontrasepsi Rp. 47,960,000,-

Batulicin, 2016Penjabat Bupati Tanah Bumbu Kepala BKBP3A

Drs. H. Wahyuddin, M.AP Basuni, S.Pd., MM

Nip. 19640116 198305 1 002


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

yang terukur (Peraturan Menteri Dalam Negeri 21:2011).

Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja yang telah

ditetapkan SKPD pada awal tahun dalam dokumen penetapan kinerja dimana

pengukuran kinerja ini dilakukan oleh setiap SKPD pada akhir periode anggaran yaitu

dengan cara membandingkan antara target kinerja SKPD dengan realisasi kinerja yang

telah dicapai oleh SKPD.

Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk melihat dan menilai

sejauhmana perwujudan visi dan misi SKPD dapat mereka capai, sedangkan manfaat

dilakukannya pengukuran kinerja diantaranya adalah:

1. Memperbaiki perencanaan strategis dan penetapan target kinerja;

2. Meningkatkan akuntabilitas;

3. Memperkuat pengambilan keputusan;

4. Memperbaiki layanan kepada masyarakat; dan

5. Membantu dalam mewujudkan efektivitas penggunaan sumberdaya.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang di jumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan di

pelajari guna perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.


Dalam melakukan evaluasi kinerja digunakan perbandingan-perbandingan antara

lain kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan tahun-

tahun sebelumnya.

Analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan

visi, sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategi.

Disamping itu juga, sebagai bahan pembanding untuk melakukan evaluasi kinerja

dan analisis pencapaian kinerja kami akan menyajikan dalam bentuk form Pengukur

Kinerja.

Form Pengukur Kinerja ini mempunyai alat pengukur yaitu berupa indikator-

indikator kinerja, antara lain :

1. Indikator Input / masukan

2. Indikator Output / keluaran

3. Indikator Outcome / hasil

Pengukur tersebut diatas dapat di hitung dengan angka-angka sehingga jelas

terukur dengan analisis kualitatifnya.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama

satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan evaluasi

capaian kinerja dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Capaian Komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak yang operasionalnya di dukung oleh

kegiatan :

- Pelatihan Kelompok Usaha

- Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga


- Pelatihan Organisasi Perempuan tentang Kebijakan Gender

Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya

capaian

komposit Indeks

Penbangunan

Gender (IPG)

dan Indeks

Pemberdayaan

Gender

Indeks

Pembangunan

Gender (IPG)

dan Indeks

Pemberdayaan

Gender (IDG)

85,25% 85,25 % 100 %

2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Hidup

Anak dan Perempuan yang operasionalnya di dukung oleh kegiatan-kegiatan

- Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Perempuan

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak ( P2TP2A )

- Revitalisasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera ( P2WKSS )




Meningkatkan

Perlindungan

Perempuan dan

Anak dari

Tindak

Kekerasan

Persentase

Penyelesaian

Perkara Tindak

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

100 % 100 % 100

Dari tabel diatas dapat di uraikan bahwa penyelesaian kasus kekerasan yang di

adukan oleh masyarakat, hal tersebut bukanlah semata – mata adanya kenaikan

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi apabila dikaji lebih

mendalam banyaknya terjadi kasus kekerasan, tetapi banyak yang tidak di

adukan. Dari sisi positifnya adanya pengaduan tindak kekerasan ini menunjukan

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hokum dan

berjuang untuk melindungi diri dan memperjuangkan hak-haknya.

3. Menurunnya Angka Kelahiran Total ( TFR ) per WUS ( 15-49 tahun )

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Kesehatan Reproduksi

Remaja dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

KRR, yang operasionalnya berupa kegiatan-kegiatan :

- Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

- Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok

Sebaya di luar




Menurunnya

Angka

Kelahiran Total

( TFR ) per

WUS (15-49

tahun)

Angka kelahiran

Total ( TFR )

per WUS (15-49

tahun)

2.47 % 2.47 % 100

4. Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pelayanan Kontrasepsi yang

operasional kegiatannya di dukung oleh Pelayanan pemasangan Kontrasepsi.



Meningkatnya

pemakaian

Kontrasepsi (

CPR)

Persentase

pemakaian

Kontrasepsi (

CFR )

77.6 % 77.14 100

5. Menurunnya Kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)


Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan program Pembinaan Peran serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri dan Program Keluarga

Berencana yang operasional kegiatannya di dukung oleh Pembinaan kelompok

Pembina Keluarga dan Pembinaan Keluarga Berencana.



Menurunnya

Kebutuhan ber

KB yang Tidak

terpenuhi (

Unmet Need)

Persentase

kebutuhan ber

KB yang Tidak

terpenuhi (

Unmet Need)

11,34 % 22,85 % 201

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pencapaian dapat melebihi target yang telah

di tetapkan. Hal ini dilihat dari Jumlah PUS yang tak ber KB sebanyak 14.625 di

bandingkan dengan Jumlah PUS sebanyak 63.993.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN1. Dengan melihat dari pengukuran kinerja yang telah dilakukan, pencapaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2016 tentang pencapaian kesertaan ber KB masyarakat

telah tercapai, yang telah mencerminkan telah adanya kesadaran masyarakat

dalam merencanakan keluarganya.

2. Masih kurangnya partisipasi keluarga dalam program BKB, BKR, BKL, dan

UPPKS

3. Dengan bertambahnya pengaduan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi

terhadap perempuan dan anak, menunjukkan semakin dipahaminya hak-hak

perempuan dan anak.

B. SARANNamun demikian, untuk mengantisipasi permasalahan atau tantangan yang dihadapi

maka perlu mengambil langkah-langkah :

1. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap terjaga

kelestariannya

2. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan di semua lini dan tingkatan.

3. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam Rumah Tangga

dan Perlindungan Anak

BAB I PENDAHULUAN - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/BKBP3A-2016.pdf · Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana

Documents