Revisi Renstra 2019 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mengemban amanat melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara memegang peran strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan arah kebijakan pendayagunaan aparatur negara sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Seiring terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), peran LAN semakin nyata dengan tanggung jawab LAN atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN (Pasal 219 PP 11/2017). Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu instansi yang berperan penting dalam perbaikan situasi tersebut. Terkait dengan ASN, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU ASN, LAN memiliki fungsi: 1) Pengembangan standard kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN; 2) Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN; 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya; 4) Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan 5) Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya. Lebih lanjut dalam bidang ASN, LAN sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU ASN bertugas: 1) Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan; 2) Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi;
35
Embed
BAB I PENDAHULUAN - makassar.lan.go.id · Revisi Renstra 2019 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Umum Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Revisi Renstra 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi Umum
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang mengemban amanat melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang administrasi negara memegang peran strategis dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan arah kebijakan
pendayagunaan aparatur negara sebagaimana disebutkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Seiring terbitnya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN),
peran LAN semakin nyata dengan tanggung jawab LAN atas pengaturan,
koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN (Pasal 219 PP
11/2017).
Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga pemerintah non
kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan menjadi salah satu instansi yang berperan
penting dalam perbaikan situasi tersebut. Terkait dengan ASN, sebagaimana
diatur dalam Pasal 43 UU ASN, LAN memiliki fungsi:
1) Pengembangan standard kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai ASN;
2) Pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai ASN;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial pegawai
ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan
pelatihan lainnya;
4) Pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
5) Melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN, baik
sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.
Lebih lanjut dalam bidang ASN, LAN sebagaimana diatur dalam Pasal 44
UU ASN bertugas:
1) Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan
kebutuhan kebijakan;
2) Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN
berbasis kompetensi;
Revisi Renstra 2019
2
3) Merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan
pegawai ASN secara nasional;
4) Menyusun standard dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu, serta
pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan
kementerian dan lembaga terkait;
5) Memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan
penjenjangan;
6) Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analis kebijakan
publik; dan
7) Membina jabatan fungsional di bidang pendidikan dan pelatihan.
Fungsi Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini semakin kuat dengan
adanya penetapan struktur organisasi baru yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Lembaga
Administrasi Negara. Peraturan baru ini menguatkan tugas dan fungsi dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara. Pusat
Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
(PUSLATBANG KMP) yang sebelumnya bernama Pusat Kajian dan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur II, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, merupakan unsur
pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dituntut untuk memberikan
kontribusi nyata dan mengambil inisiatif dalam mengakselerasi pencapaian
program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab LAN baik dalam hal
penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan maupun pengkajian di manajemen
pemerintahan.
Selanjutnya, agar harapan untuk memberikan kontribusi dapat
dilaksanakan secara optimal terutama karena adanya perubahan struktur
kelembagaan LAN yang berdampak pada perubahan fungsi, maka dinilai
penting bagi PUSLATBANG KMP LAN untuk mereviu rencana strategis 2014-
2019 yang mengakomodir dan mempertimbangkan aspek-aspek kekuatan,
kelemahan, peluang, dan ancaman baik dari sisi internal maupun eksternal
organisasi serta potensi yang dimiliki.
Analisa tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala LAN. Sebagai unsur
pendukung, Puslatbang KMP melaksanakan dua core bisnis utama yakni
Revisi Renstra 2019
3
penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur serta pengkajian
dalam bidang manajemen pemerintahan. Adapun capaian indikator kinerja
PUSLATBANG KMP tahun 2016 – 2018 adalah:
Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama
Puslatbang KMP Tahun 2018 – 2016*
No
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
2018 2017 2016
Target Realisasi Target Realisasi Targe
t Realisasi
1. Jumlah
rekomendasi kebijakan yang menjadi wacana publik
1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
2. Jumlah jurnal yang diterbitkan**
2 2 100% - - - 2 2 100%
3. Jumlah inovasi yang merupakan hasil co-creation
240 248 103.33% 100 112 110% - - -
4. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan yang mengalami peningkatan pengetahuan
(knowledge improvement) sesuai sasaran pelatihan**
95 100 105.26% - - - 90 95.8% 127%
5. Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural
yang mengalami peningkatan pengetahuan (knowledge) sesuai sasaran pelatihan**
85 93.33 109.8% - - - - - -
6. Indeks tata kelola internal PKP2A II LAN
80 86.82 108.14% Baik Baik 100% - - -
Keterangan:
* Capaian Indikator kinerja merupakan capaian indikator kinerja
dari nomenklatur lama (PKP2A II LAN)
** Data yang kosong (-) muncul karena tidak diperjanjikan dalam pada tahun IKU.
Pencapaian kinerja organisasi Puslatbang KMP sesuai target yang
diperjanjikan dalam tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2016, 2017
dan tahun 2018 memperlihatkan pencapaian kinerja Puslatbang KMP
melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terwujud karena adanya baiknya
budaya kerja pegawai serta kepercayaan dan kerjasama yang baik dari
stakeholder/shareholder. Adapun capaian kinerja dari dua core bisnis
utama Puslatbang KMP adalah:
Revisi Renstra 2019
4
1) Bidang Pelatihan dan pengembangan Aparatur
Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan dilakukan melalui 2
pembiayaan yaitu Rupiah Murni (RM) dan melalui Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan melalui RM difokuskan pada
penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan yang sifatnya
mendukung kegiatan pembinaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel
Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan dalam rangka Pembinaan Puslatbang KMP Tahun 2015-2017
Program Pelatihan
dan pengembangan
Tahun
2015 2016 2017
Training of Trainers (TOT) - -
Training of Fasilitator (TOF)
- -
Management of Training MOT) - - -
Training of Course (TOC) - -
Analisis Kebutuhan Pelatihan dan pengembangan (AKD)
- - -
Sedangkan penyelenggaraan pelatihan yang dibiayai melalui skema
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan untuk memfasilitasi
kebutuhan Pelatihan dan pengembangan Daerah yang cukup tinggi. Baik
dalam bentuk Pelatihan Teknis, Pelatihan Dasar Kepemimpinan, dan
Pelatihan Kepemimpinan.
Tabel
Penyelenggaraan Pelatihan Dan Pengembangan Tahun 2015-2017
Program Pelatihan dan
pengembangan
Tahun
2015 2016 2017
Pelatihan dan Pengembangan Teknis 3 1 5
Pelatihan Dasar (Prajabatan) Golongan III - - -
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1 3 1
Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2 2 2
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II 4 4 3
Tabel 1.9
Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan
yang Difasilitasi Puslatbang KMP Tahun 2015-2017
Program Latbang Tahun
2015 2016 2017
Pelatihan Teknis 3 Angkatan 4 Angkatan 3 Angkatan
Pelatihan Dasar 89 Angkatan 110 Angkatan 64 Angkatan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 2 Angkatan 4 Angkatan 6 Angkatan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator 4 Angkatan 3 Angkatan 5 Angkatan
Revisi Renstra 2019
5
2) Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara
Pelaksanaan core bisnis di Bidang Kajian Dan Inovasi
Administrasi Ngara pada tahun 2015-2018 dilaksanakan melalui 2
kegiatan utama yaitu kajian dan advokasi. Kegiatan yang berupa kajian
dan Inovasi sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Adapun nama-nama kajian
dan inovasi yang dilakukan oleh Puslatbang KMP LAN Tahun 2015-
2018 beserta anggarannya adalah:
Tabel
Kegiatan Bidang Kajian dan Inovasi Puslatbang KMP LAN
juga terlihat dari kepercayaan KASN dan Pemda untuk menyelenggarakan
pemetaan dan penilaian kompetensi (assessment center) untuk pengisian
jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, maupun mutasi.
Minimnya anggaran pengembangan pegawai, saat juga masih dapat
diatasi karena adanya peluang berupa penawaran pengembangan pegawai
yang berbasis kerjasama dan tidak memerlukan biaya tinggi. Penawaran ini
dalam bentuk pendidikan seperti beasiswa dalam dan luar negeri, dan
pelatihan berupa soft course, bimbingan teknis, seminar, workshop dan lain-
lain.
4. Tantangan
Perubahan struktur Puslatbang KMP yang berdampak pada
penguatan tugas dan fungsi harus dibarengi dengan adanya sosialisasi
kepada stakeholder dan shareholder. Hal ini dibutuhkan untuk
mengantisipasi tingginya harapan terhadap Puslatbang KMP dan lingkungan
strategis yang juga ikut mengalami perubahan. Pengembangan kompetensi
pegawai ASN memiliki peran yang sangat krusial dalam kerangka kebijakan
dan manajemen ASN. Akan tetapi, pengembangan kompetensi tidak dapat
dilakukan dalam kerangka pikir tradisional yang semata-mata mengaitkan
kompetensi dengan informasi jabatan yang pada umumnya bersifat statis.
Pengembangan kompetensi haruslah mampu menjawab kebutuhan
perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan nirbatas.
Perkembangan TIK yang melaju sangat cepat memaksa kompetensi pasar
tenaga kerja, termasuk di sektor publik, untuk menguasai TIK di berbagai
bidang. Tidak jarang kebutuhan SDM digantikan oleh sistem informasi atau
Revisi Renstra 2019
16
bahkan robot. Puslatbang KMP LAN harus mampu mengantisipasi dan
merespons tantangan perubahan lingkungan yang dinamis ini dengan
kebijakan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang adaptif.
Keterbatasan anggaran bagi perbaikan dan penguatan sarana dan prasarana
Puslatbang KMP, dapat mendorong stakeholder untuk memilih
menggunakan instansi atau organisasi lain untuk bekerjasama.
Kompetitor sejenis dengan kemampuan dan fleksibiltas kebijakan
teknis juga dapat menjadi ancaman. Hal ini dikarenkan, Puslatbang KMP
bukanlah satu-satunya penyedia layanan dibidang pelatihan, pengembangan
dan pengkajian di bidang manajemen pemerintahan. Untuk itu Puslatbang
KMP harus terus berbenah diri untuk memenuhi harapan stakeholder dan
shareholder.
Ikhtisar identifikasi faktor-faktor strategis LAN diilustrasikan pada gambar
berikut ini;
Weaknesses
Kualitas Sarpras
Anggaran
Kompetensi Pegawai
Threats
Perkembangan TIK
Harapan stakeholder dan shareholder
Kompetitor dari Instansi
dan Organisasi lain
dengan tugas dan fungsi
sejenis
Strengths
Jumlah dan
komposisi Pegawai
Kuantitas Sarpras
Budaya Kerja
Opportunities
Kepercayaan Stakeholder dan
shareholder
Penawaran
pengembangan
kompetensi berbasis kerjasama
Revisi Renstra 2019 17
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. Visi dan Misi
1. Visi LAN
Visi LAN tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan nasional yang
tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Dengan demikian, visi LAN diarahkan
pada bidang administrasi negara yaitu “Menjadi rujukan bangsa dalam
pembaharuan Administrasi Negara”.
Puslatbang KMP selaku unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
LAN di daerah mengemban visi LAN. Puslatbang KMP mengejewantahkan
visi tersebut dengan berupaya menjadi institusi yang memiliki keunggulan
kompetitif dengan menekankan pada dua hal utama, yaitu menjadi
rujukan dan pembaharuan administrasi Negara dari daerah.
- Rujukan adalah suatu gambaran Puslatbang KMP LAN menjadi bahan
sumber/ referensi/ acuan untuk mendapatkan informasi administrasi
negara;
- Pembaharuan adalah proses, cara, perbuatan membaharui proses
dan/atau hasil pengembangan dan/atau pemanfaatan pengetahuan,
keterampilan, sikap, perilaku dan pengalaman untuk menciptakan
atau memperbaiki produk (barang dan jasa), proses/atau sistem yang
baru, sehingga memberikan nilai yang berarti bagi pengembangan
Sistem Administrasi Negara di daerah.
2. Misi LAN
Misi LAN adalah “Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan
kapasitas aparatur Negara dan sistem administrasi Negara guna
mewujudkan tata pemerintahan yang baik”. Sebagai unsur pendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi LAN, Puslatbang KMP LAN mengembangkan
misi tersebut.
Puslatbang KMP LAN sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan LAN
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAN merupakan
salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN yang
berkedudukan di daerah, serta secara garis hirarki bertanggungjawab
kepada Kepala LAN melalui Sekretaris Utama yang secara substantif
dikoordinasikan oleh Deputi terkait.
Untuk mewujudkan Visi organisasi, upaya yang akan dilaksanakan pada
Revisi Renstra 2019 18
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah memberikan kontribusi
nyata yang inovatif dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan
sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang
baik, sehingga misi Puslatbang KMP LAN dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Menciptakan aparatur yang profesional melalui pelatihan dan
pengembangan yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil kajian di bidang manajemen
pemerintahan
3. Meningkatkan hasil pemetaan kompetensi ASN yang berintegritas dan
profesional;
4. Menciptakan tata kelola yang baik di lingkungan Puslatbang KMP LAN
B. Tujuan dan Sasaran Strategis
Puslatbang KMP LAN selaku pelaksana sebagian tugas LAN, memiliki tujuan
organisasi yang tentu tidak terlepas dari tujuan LAN, meliputi:
T1 : Mewujudkan aparatur yang profesional melalui pelatihan dan
pengembangan yang berkualitas
T2 : Menghasilkan rekomendasi kajian di bidang manajemen pemerintahan
yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder
T3 : Mewujudkan pemetaan kompetensi ASN yang berintegritas dan
profesional;
T4 : Mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Puslatbang KMP LAN
Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi LAN, Puslatbang KMP LAN
berupaya menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara di
daerah. Upaya yang akan dilakukan pada kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang sejalan dengan misi Puslatbang KMP LAN untuk memberikan
kontribusi nyata yang inovatif dalam pengembangan kapasitas aparatur
negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan
yang baik di daerah, dengan sasaran strategis:
SS1 : Terwujudnya aparatur yang profesional melalui pelatihan dan
pengembangan ASN yang berkualitas
SS2 : Termanfaatkannya rekomendasi kajian kebijakan di bidang
manajemen pemerintahan
Revisi Renstra 2019 19
SS3 : Terwujudnya pemetaan kompetensi ASN yang berintegritas dan
profesional
SS4 : Terwujudnya tata kelola yang baik di Puslatbang KMP LAN
Pencapaian sasaran strategis tersebut dapat diukur melalui pencapaian
Indikator Kinerja Puslatbang KMP LAN tentang Indikator Kinerja Utama yang
dapat dilhat pada table 2.1. dibawah ini:
Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Puslatbang KMP
No. Indikator Kinerja Utama
1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan nasional dan
manajerial pegawai ASN yang mengalami peningkatan pengetahuan
sesuai sasaran pelatihan
2. Persentase peserta pelatihan dasar CPNS yang mengalami
peningkatan pengetahuan sesuai sasaran pelatihan
3. Persentase peserta pelatihan teknis, fungsional, dan sosial kultural
yang mengalami peningkatan pengetahuan sesuai sasaran
pelatihan
4. Tingkat kemanfaatan rekomendasi hasil kajian kebijakan di bidang
manajemen pemerintahan
5. Persentase kemanfaatan advokasi kebijakan di bidang manajemen
pemerintahan
6. Jumlah publikasi Jurnal Administrasi Publik
7. Indeks tata kelola internal Satker LAN
8. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana di Pusat Pelatihan dan
Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Revisi Renstra 2019 20
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Panjang
Dalam RPJPN 2005-2025, salah satu ukuran ketercapaian visi
Indonesia yang maju, mandiri, dan adil adalah tercapainya sasaran
“Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum, dan
berkeadilan”, yang salah satunya ditunjukkan oleh birokrasi yang
profesional dan netral. Lebih lanjut, hal ini dielaborasi dalam arah
kebijakan Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing, yaitu melalui
Reformasi Hukum dan Birokrasi. Di dalamnya, disebutkan bahwa
“Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi
untuk meningkatkan profesionalitas aparatur negara dan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di
daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di
bidang-bidang lainnya”. Selain itu, dalam arah kebijakan Mewujudkan
Indonesia yang Demokratis erlandaskan Hukum, salah satu strategi
yang dikedepankan adalah “Peningkatan etika birokrasi dan budaya
kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara
terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan yang baik”.
Butir-butir arah kebijakan pembangunan jangka panjang
sebagaimana dikutip di atas menyiratkan bahwa profesionalitas
aparatur negara merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan
Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan.
Lebih lanjut, profesionalitas aparatur negara diarahkan untuk
mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya
diharapkan mampu mendukung keberhasilan pembangunan nasional
di berbagai bidang. Hal ini bermakna peningkatan profesionalitas,
yang salah satu komponennya adalah kompetensi aparatur, harus
diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan bidang. Selain itu,
profesionalitas juga mencakup peningkatan etika birokrasi dan budaya
kerja serta pengetahuan dan penerapan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah
Pembangunan jangka menengah 2015-2019 diarahkan pada
perwujudan Nawacita yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
Revisi Renstra 2019 21
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor
strategis ekonomi domestik;
8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Dalam Subbidang Aparatur, arah kebijakan dan strategi
dikelompokkan ke dalam sasaran-sasaran sebagai berikut:
1) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan arah
kebijakan dan strategi:
a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan
sinergis;
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja;
d. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalitas dalam
pengadaan barang dan jasa.
2) Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dengan arah
kebijakan dan strategi:
a. Penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan
peningkatan kualitas implementasinya;
b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat
ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan,
partisipatif, dan berbasis e-government;
d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan
berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan
bermartabat;
e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam
Revisi Renstra 2019 22
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif;
h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan
birokrasi;
i. Penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif,
dan terpadu.
3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan
arah kebijakan dan strategi:
a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;
b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.
Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam kajian
kebijakan dan inovasi administrasi negara, LAN berperan dalam
menyiapkan kajian dan mengembangan inovasi yang dibutuhkan
guna melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas.
Sementara itu, dalam kaitan dengan tugas LAN di bidang
pengembangan kompetensi aparatur, termasuk pembinaan analis
kebijakan, secara spesifik LAN memiliki peran dalam arah kebijakan
sebagai berikut.
No Arah Kebijakan Rincian
1 Penerapan sistem nilai dan
integritas birokrasi yang
efektif
Internalisasi nilai-nilai integritas
dalam birokrasi untuk membentuk
karakter dan kultur birokrasi yang
bersih
2 Penerapan manajemen ASN
yang transparan,
kompetitif, dan berbasis
merit untuk mewujudkan
ASN yang profesional dan
bermartabat
Sistem pengkaderan pejabat tinggi
ASN dikembangkan melalui
dukungan sistem informasi ASN,
termasuk pengembangan database
profil kompetensi calon dan
pejabat tinggi ASN
Profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap K/L/Pemda.
Revisi Renstra 2019 23
3 Peningkatan kualitas
kebijakan publik
Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM perumusan
kebijakan
Penguatan evidence-based policy
4 Pengembangan
kepemimpinan untuk
perubahan dalam birokrasi
untuk mewujudkan
kepemimpinan yang
visioner, berkomitmen
tinggi, dan transformatif
Pembentukan dan pengembangan
jabatan pimpinan tinggi
Penyempurnaan sistem diklat
kepemimpinan untuk jabatan
pimpinan tinggi, yang meliputi:
penguatan Pelatihan
Kepemimpinan; pengembangan
konsep ASN Corporate University
dan pemantapan Diklat
Kepemimpinan Perubahan/Reform
Leaders Academy (RLA)
B. Arah Kebijakan dan Strategi LAN
Arah kebijakan dan strategi LAN RI hingga 2019 disusun dengan
mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang
terkait dan analisis lingkungan strategis sebagaimana telah dijabarkan
sebelumnya. Sebagian dari amanat arah kebijakan dan strategi pembangunan
nasional yang disebutkan pada Tabel 3.1 telah dilaksanakan oleh LAN pada
kurun waktu 2015-2018 yang diturunkan kepada Puslatbang KMP, antara lain:
1. Internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter
dan kultur birokrasi yang bersih telah diwujudkan melalui implementasi
nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II,
III, dan IV serta Pelatihan Dasar Calon PNS. Penguatan nilai-nilai integritas
juga dilakukan melelui penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental untuk
Pelayanan Publik yang berorientasi pada perubahan cara pikir, cara pandang,
dan cara kerja pegawai ASN yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan
publik;
2. Peningkatan kualitas perumusan rekomendasi kebijakan telah dilakukan
Puslatbang KMP LAN dalam kapasitas sebagai unsur pendukung dalam