LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 1 Kecamatan Batununggal BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, KecamatanBatununggalselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dengan diterbitkanPeraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut KecamatanBatununggalKota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Batununggal Kota BandungTahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
89
Embed
BAB I PENDAHULUAN - ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/07/NARASILKIP2014-1.pdf · LURAH GUMURUH BINONG DEDEN USMAN SULAEMAN LURAH MALEER WAWAN HERMAWAN,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 1
Kecamatan Batununggal
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,
KecamatanBatununggalselaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan
pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran
serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat
Dengan diterbitkanPeraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
tersebut KecamatanBatununggalKota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Batununggal Kota
BandungTahun 2014 yang dimaksudkan sebagai perwujudan laporan
penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah
ditetapkan.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 2
Kecamatan Batununggal
B. Gambaran Umum Kecamatan Batununggal
Kecamatan Batununggal merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan
di Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2006 tentang Tentang
Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Daerah Kota Bandung No 14 tahun 2007
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana disebutkan bahwa Kecamatan
Batununggal terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Gumuruh 2. Kelurahan Maleer 3. Kelurahan Cibangkong 4. Kelurahan Kacapiring 5. Kelurahan Kebonwaru 6. Kelurahan Kebongedang 7. Kelurahan Samoja 8. Kelurahan Binong
Adapun batas-batas wilayah administratif Kecamatan Batununggal sebagai berikut : - Sebelah Utara : Kecamatan Cibeunying Kidul - Sebelah Timur : Kecamatan Kiaracondong - Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kidul - Sebelah Barat : Kecamatan Lengkong
Kecamatan Batununggal meliputi luas wilayah 526.4 Ha, berdasarkan luas
wilayahnya Kelurahan Kebonwaru merupakan Kelurahan terluas yakni mencapai 96,0
Kecamatan Batununggal terletak di wilayah tengah Kota bandung sebagai
Ibukota Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 6°56’30” (6,941237°) Lintang
Selatan dan 107°37’30” (107,596611°) Bujur Timur. Secara topografi Kecamatan
Batununggal terletak di ketinggian + 700 m dpl. Iklim Kecamatan Batununggal
identik dengan iklim Kota Bandung yang dipengaruhi batas pegunungan di sekitar,
sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Suhu maksimum/minimum rata-rata
yaitu 18-25°C. Curah hujan rata-rata mencapai 2.400 Mm/Thn.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 3
Kecamatan Batununggal
Ha atau sebesar 18,23 % dari total luas wilayah Kecamatan Batununggal. Sementara
Kelurahan Maleer merupakan Kelurahan terkecil dengan wilayah 38,0 Ha atau sebesar
7,21% total luas wilayah Kecamatan Batununggal. Untuk kepentingan administrasi
kependudukan Kecamatan Batununggal dibantu oleh 83 Rukun Warga dengan 547
Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Batununggal terdiri dari
pemukiman/ pekarangan. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa
perdagangan, pendidikan dan perkantoran.
Penduduk Kecamatan Batununggal pada semester II tahun 2014 berjumlah
114.562 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 29.805 KK terdiri dari jumlah KK
WNI 29.800 dan jumlah KK WNA 5 KK. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka
jumlah perempuannya mencapai 57.518 jiwa (50,22%) dan penduduk berjenis kelamin
laki-laki57.039jiwa(49,78%).
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 4
Kecamatan Batununggal
C. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang
(SOTK SKPD)pembentukan dan susunan organisasi kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kota Bandung,Kecamatan Batununggal mempunyai tugas dan
kewajiban Membantu WalikotaDalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban
tersebut mempunyai fungsi:
1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing
sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang
telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga
di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan
prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.
Tugas Camat :
1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1),
Camat mempunyai fungsi :
a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;
c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum; dan
e) membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camatyang
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 5
Kecamatan Batununggal
dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat
dalam struktur organisasi dibawah ini:
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BATUNUNGGAL
D. Isu Strat
CAMAT
Drs.SARJANI SALEH,M.SI NIP. 19660225 198812 1 001
SEKRETARIS
Drs. R.E. SULAEMAN NIP. 19580101 198101 1 007
SEKSI PEMERINTAHAN
PEPEN
RUSPENDI,SE NIP196303201988011 002
SEKSI PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN
MURNI
HIDAYAH,SH,M.Si NIP 19670228 199203 2 007
SEKSI KEAMANAN &KETERTIBAN
ENDANG
SOMANTRI NIP.195810131981031 009
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB.BAG.UMUM &KEPEGAWAIAN
Dra. EVI NOVIANI
NIP. 19671115199603 2 003
SUB.BAG.BAG. PROGRAM &KEUANGAN
Mochamad Mukti,SE
NIP. 19700603 200701 1 014
SEKSI EKBANG LH
AZIS
TURSISWAN,SH.MH NIP 19641020 199603 1 003
SEKSI PELAYANAN
Dra. RINA.P.H .
Nip : 19680903 199010 2 001
LURAH GUMURUH
DEDEN USMAN
SULAEMAN
LURAH MALEER
WAWAN
HERMAWAN,
S.Sos
LURAH BINONG
DRS. AGUS MULYANA
ISKANDAR
LURAH SAMOJA
WAWAN
RIDWAN, S.IP
LURAH CIBANGKONG
BUDI TAUPIK
RAHMAT,S.STP
LURAH KACAPIRING
HERMANA, BA
LURAH KEBONWARU
DRS. WAWAN
HIRAWAN
LURAH KEBONGEDANG
AAT SUPRIATNA,
SH
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 6
Kecamatan Batununggal
D. Isu Strategis
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung yang berkaitan dengan Tugas
Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan
Kecamatan Batununggal, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan
dan teknis operasional.
Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat didentifikasi
permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Batununggal sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada SKPD termasuk Kecamatan,
nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 70,08.
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan ditandai dengan nilai AKIP
Kecamatan Tahun 2013 sebesar 48,21
3. Belum optimalnya opini keuangan SKPD, dengan penilaian WDP (Wajar Dengan
Pengecualian)
Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kecamatan Batununggal dapat diidentifikasi permasalahan
pelayanan Pemerintah Kecamatan Batununggal, sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib adminsitrasi Kelurahan
2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
3. Belum optimalnya Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik
hasil musrenbang Kecamatan
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat
Kecamatan
5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarakat sebesar (data tahun 2008-
tahun 2013 = Rp. 500.000.000)
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD
7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008
8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 7
Kecamatan Batununggal
10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan
kebencanaan masih rendah
11. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode swakelola)
Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan
Sekretariat Daerah, sebagai berikut
1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan
kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu
kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Batununggal
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada
Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerahadalah faktor internal dan
eksternal Kecamatan Batununggal, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah
Kecamatan Batununggal Kota Bandungantara lain :
1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum
sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak
maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem
yang terpadu, efektif dan efesien.
Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah
Kecamatan Batununggal Kota Bandungadalah :
1. pelimpahan kewenangankepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung oleh
pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi
(P3D).
2. Kurang SDM di tingkat kewilayahan
Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis
yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam kurun
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 8
Kecamatan Batununggal
waktu 2014-2018, adalah sebagai berikut :
1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan
berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi
pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan
secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di
masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan
perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta
dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat
Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan
pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent)
perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam
bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta
pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public
complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan
good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya
kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan
kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya
aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada
transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan
peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-
sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN).
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 9
Kecamatan Batununggal
Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Batununggal dalam makna lain
adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya
merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan
pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara
terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara
(public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.
3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi.
Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung
penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi
menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan,
sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem
peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan
perkembangan jaman.
Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah
Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna,
dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai shareholder.
Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan
perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah
efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja,
meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,
perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang
Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam
penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan
barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 10
Kecamatan Batununggal
keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih
diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada
pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance
Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan
bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan.
Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran
dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah
atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah
agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money
sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan
penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan
kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.Sasaran strategis yang
harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :
(1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang
inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
(2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan
barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah
barang daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :
Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan
semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG
UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 11
Kecamatan Batununggal
berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.
Unggul adalah menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan
pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan
perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung.
Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara
dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota
yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti
tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta
ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas
dan perilaku penghuninya.
Sejahtera yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan
kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai
hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung
merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan
sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak
hanya dalam konteks lahiriah dan materisaja, melainkan juga sejahtera jiwa dan
batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang
merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar
seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini
diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil
dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah
manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah
yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung
untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjaditeladan bagi kota
lainnya.
Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III
dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai
pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-
langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi
pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing,
ekonomi kokoh, tata kelola pemerintah yang baik, infrastruktur berkelanjutan,
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 12
Kecamatan Batununggal
serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota
Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah
panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi
tersebut terdiri dari:
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi
serta berhati nurani
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan
transparan.
6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan
pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)
E. Landasan Hukum
LKIP KotaBandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 13
Kecamatan Batununggal
Pemerintah;
7. Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 03 Tahun 2014 tentangRencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBandung Tahun
2013 - 2018.
8. Surat Keputusan Camat Nomor 8a Tahun 2015 tentangPenetapan
IndikatorKinerja Utama (IKU)Di Lingkungan Kecamatan Batununggal Kota
Bandung.
F. Sistematika
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
BatununggalKotaBandung Tahun 2014 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III LAPORAN KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV PENUTUP
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 14
Kecamatan Batununggal
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Review
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Batununggal KotaBandung adalah merupakan
dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan
penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini
Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Batununggal
Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013
sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan
Batununggal Kota Bandung Nomor 08a/Kec.Btng Tahun 2014 tentang Penetapan
Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung
jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis
Kecamatan Batununggal Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Penyusunan Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung telah melalui
tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 15
Kecamatan Batununggal
sehingga Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Kecamatan Batunungga lKota Bandung dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Batununggal KotaBandung tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Batununggal KotaBandung yang
merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja
Kecamatan Batununggal KotaBandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang
diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh
pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Batununggal KotaBandung. Visi tersebut
mengandung makna bahwa KotaBandung dengan potensi, keragaman dan
kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai
Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.
Visi Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :
Mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung Kota Bandung yang
Unggul, Nyaman dan Sejahtera.
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelayanan publik prima
b.Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Batununggal secara efektif,
transparan dan akuntabel.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 16
Kecamatan Batununggal
tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu /
tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018
sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga
melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah
maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan
memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat
mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan
reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian
Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan
narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Batununggal Tahun 2014.
Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator
kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi
penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan
tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan
pada Rencana Strategis Kecamatan Batununggal Tahun 2013-2018.
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu
Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :
1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus
masing-masing.
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 17
Kecamatan Batununggal
Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan
Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria
yang lainnya
Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing
kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing
capaian kinerja.
Berdasarkan hasil reviu tersebut selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 18
Kecamatan Batununggal
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebelum Reviu dan setelah Reviu
KecamatanBatununggal Kota Bandung
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sebelum Reviu Sesudah Reviu Sebelum Reviu Sesudah Reviu
1 2 3 4 5 6 1 Meningkatkan
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Batununggal
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Batununggal
1.Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
1.Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
2.Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
3.Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
.
2.Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
1.Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
2.Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
3.Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
4.Persentase RW Juara
5.Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
6.Rasio Anggota Linmas
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
3.Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
3.Nilai AKIP Kecamatan 1. Nilai AKIP Kecamatan
4. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
5.Tertib administrasi barang/asset daerah
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 19
Kecamatan Batununggal
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Camat Batununggal Nomor :
08a/SK/III/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung
dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Tahun 2013-2018.
Bersamaan dengan Review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan
Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan
tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar
berorientasi hasil.
Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukan ke Indikaotr Kinerja
Utama antara lain : Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI,
Rasio Anggota Linmas dan Nilai AKIP Kecamatan karena merupakan unsur penunjang
dan merupakan tupoksi SKPD lain sehingga tidak masuk indikator kinerja utama di
Kecamatan yang tertuang pada SK IKU Kecamatan Batununggal Nomor 08a Tahun
2014 (SK terlampir).
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batununggal Kota Bandung tahun
2014 sebelum dan setelah reviu :
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 20
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
2. Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
Nilai 80
3. Persentase pelayanan administrasi
kependudukan tepat waktu % 60
4. Persentase waktu pelayanan Adm.
Umum lainnya tepat waktu % 60
5. Persentase Kelurahan yang memenuhi
standar kriteria baik % 37.50
6. Persentase RW Juara % 30,12
7. Persentase Lembaga kemasyarakatan
Aktif % 60
3
Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Nilai AKIP Kecamatan
Kategori CC
4. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100%
5. Tertib administrasibarang/Aset Daerah
% 100%
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 21
Kecamatan Batununggal
C. Perjanjian Kinerja 2014
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Administratif Yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang
direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian
kinerjanya adalah 100% atau sesuai mencapai target yang diperjanjikan.
Laporan keluhan / pengaduan yang masuk sistem layanan aspirasi pengaduan
online Rakyat (LAPOR) pemerintah Kota Bandung adalah 23 pengaduan
Untuk melihat Capaian kinerja nyata indikator Persentase keluhan / pengaduan
pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.10
Data Persentase Keluhan/pengaduan Kecamatan Batununggal Tahun 2014
No Nama Jumlah
Pengaduan Tindak Lanjut
Persentase
1 Kecamatan Batununggal 3 3 100 %
2 Kelurahan Gumuruh 1 1 100 %
3 Kelurahan Maleer - - 100 %
4 Kelurahan Cibangkong 7 7 100 %
5 Kelurahan Samoja 3 3 100 %
6 Kelurahan Kebonwaru 3 3 100 %
7 Kelurahan Kebongedang - - 100 %
8 Kelurahan Kacapiring 4 4 100 %
9 Kelurahan Binong 2 2 100 %
Jumlah 23 23 100 % Sumber : Kecamatan Batununggal
NO Kasi Jumlah Pengaduan
Jumlah ditindaklanjuti
Persentase
1 Pelayanan 2 2 100 %
2 Pemerintah - - 100 %
3 Ekbang & LH 7 7 100 %
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 38
Kecamatan Batununggal
4 Dikmas 2 2 100 %
5 Tramtib 8 8 100 %
6 Kasubag Umum & Kepegawaian
4 4 100 %
Jumlah Total 23 23
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a. Jumlah Keluhan / Pengaduan yang paling banyak adalah Keluhan / Pengaduan
adalah di Kelurahan Cibangkong dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban.
1. Keluhan / Pengaduan tentang Gangguan suara AC TSM
Keluhan / Pegaduan tentang Gangguan suara AC TSM Pengaduan yang paling
banyak dilaporkan oleh Masyarakat, hal ini dikarenakan di wilayah Kelurahan
Cibangkong Kecamatan Batununggal terutama warga RW 03 yangb
berdekatan/perbatasan dinding tembok TSM dimana dilokasi tersebut terdapat
generator AC. Hal tersebut mengakibatkan warga masyarakat merasa risih dan
terganggu disaaat malam hari dengan kebisingan suara AC yang keluar dari
TSM.
- Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang tentang Gangguan suara AC TSM
tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Batununggal berkoordinasi
dengan RT/RW setempat maupun dengan pihak kelurahan melalui Kasi Trantib,
bekerjasama pihak pengelola TSM untuk senantiasa menjaga ketertiban,
kebersihan dan kenyamanan warga sekitar termasuk kebisingan AC TSM yang
mengganggu istirahat warga.
2. Keluhan / Pengaduan tentang Legalisir Kartu Keluarga (KK) dan KTP
Keluhan / Pegaduan tentang legaslisir KK dan KTP dimana dilembar persyaratan
tercantum legalisir KK dan KTP untuk masuk sekolah jalur Akadaemis yang
harus dilegalisir oleh Kelurahan. Akan tetapi untuk legalisir KK dan KTP
dilakukan di Kecamatan sesuai dengan Perwal No. 470/SE.28 Disdukcapil angka
5 dilakukan oleh Camat/pejabata structural di Kecamatan bukan oleh Kelurahan..
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 39
Kecamatan Batununggal
- Solusi untuk Keluhan / Pengaduan tentang Legalisir Kartu Keluarga (KK) dan
KTP untuk kedepan akan diadakan evaluasi salah satunya ditambah petugas
pelayanan karena saat itu volume yang ingin melegalisir KK dan KTP sangat
banyak sekali sehingga menyebabkan antrian yang panjang.
3. Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP
Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP masih tidak beres
sampai harus berbulan-bulan.salah satu faktor penyebabnya yang
mewajibkan KK dan KTP di wilayah Kecamatan Batununggal mencapai
112.163 orang yang ditangani oleh 2 orang operator.untuk pembuatan
KTP Rumah sakit, pendaftaran TNI/POLRI dan Pasfor kami bisa
membantu dengan proses dengan pembuatan lebih cepat dengan catatan
Kecamatan dan menjelaskan keperluan pembuatan KTP untuk
disegerakan serta berkas yang disyaratkan sudah lengkapdan dilakukan
oleh operator diluar jam kerja sehingga tidak mengganggu pelayanan KTP
dan KK nominative dan sesuai Perwal Nomor 001 tahun 2010 tanggal 4
Januari 2010 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan Pasal 17 huruf c ayat 1. Tingkat Kecamatan
petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
- Solusi untuk Keluhan/pengaduan tentang pembuatan KK dan KTP
Kecamatan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Disdukcapil supaya
biasa menambah petugas Operator.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian
kinerjanya mencapai 100 %.Data penunjang capaian kinerja indikator
Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti yang
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 40
Kecamatan Batununggal
diperoleh dari Kasi Pelayanan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.
Capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif
yang ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dengan capaian Kecamatan Sumur Bandung
dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 23 pengaduan lebih besar dari
jumlah pengaduan Kecamatan Batununggal & Kecamatan Babakan Ciparay dengan
capaian kinerja indikator Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang
ditindaklanjuti sebesar 100 % dengan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 21
pengaduan lebih kecil dari jumlah pengaduan Kecamatan Babakan Ciparay.Bila
dibandingkan dengan Kecamatan Sumur Bandung& Kecamatan Babakan Ciparay
capaian tersebut sama.
Tabel 3.11
Data Perbandingan Persentase Keluhan / Pengaduan Kecamatan Batununggal Tahun 2014
No Nama Kecamatan Pengaduan Tindaklanjut Capaian
1 Kecamatan Batununggal 23 23 100 %
2 Kecamatan Babakan Ciparay 21 21 100 %
3 Kecamatan Sumur Bandung 17 17 100%
3. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik
Versi Ombudsman RI
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi
OMBUDSMAN RI adalah sebesar 880 dari target sebesar 840 yang direncanakan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,76
% atau melebihi target yang diperjanjikan target ini tidak direncanakan sebelumnya.
Pengukuran target hasil reviu ini, baru dilakukan pada Tahun 2014 Triwulan 4 saja dan
menjadi indikator kinerja tahun selanjutnya.Tahun 2014 adalah tahun pertama
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 41
Kecamatan Batununggal
RENSTRA, capaian tahun 2014 sebesar 880 bila dibandingkan dengan target akhir
RENSTRA Kecamatan Batununggalsebesar 880 maka capaian kinerjanya mencapai
104,76 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan
Publik Versi OMBUDSMAN RI yang diperoleh dari self assestment sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 3.12 Data Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Kecamatan Batununggal Tahun 2014
No Komponen Nilai Ket
1 Sistem pelayanan terpadu 60
2 Standar Pelayanan 560
3 Maklumat layanan -
4 Sistem informasi pelayanan publik 100
5 Pelayanan khusus -
6 Pengelolaan Pengaduan 70
7 Penilaian Kinerja 20
8 Visi, Misi dan Motto 30
9 ISO 9001 : 2008 20
10 Atribut 20
JUMLAH 880
Sumber : KecamatanBatununggal
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
yang tidak mendapat penilaian kurang dan perlu ditingkatkan adalah dari Sarana
untuk berkebutuhan Khusus, diantaranya adalah Maklumat layanan dan
Pelayana Khusus ( Ram, Jalur pemandu, Pegangan rambatan, Tombol Lift
timbul, Toilet khusus, Ruang Khusus ibu menyusui dan anak serta Loket
Khusus). Hasil penilaian ombudsman tersebut dikarenakan di Kecamatan
Batununggal belum memiliki semua itu.Ruang Khusus untuk Ibu Menyusui dan
Anak, yang mengakibatkan apabila ada Warga masyarakat yang membutuhkan
ruangan tersebut menjadi terhambat.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 42
Kecamatan Batununggal
Solusi untuk Meningkatkan Penilaian Ombudsman tentang belum tersedianya
Maklumat layanan, Ruang Ibu Menyusui dan Anak, maka di tahun 2015
Kecamatan Batununggal akan menganggarkan untuk menyediakan ruangan
untuk ibu menyusui dan anak, agar warga yang memiliki balita dapat
memanfaatkan fasilitas yang ada di kecamatan Batununggal.
Hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI yang
mendapat penilaian baik dan harus tetap dipertahankan adalah dari unsur penilaian
Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan. Hasil tersebut dikarenakan di
Kecamatan Batununggal Semua Jenis Pelayanan diselesaikan dengan tepat waktu
dan tidak ada pungutan biaya sama sekali (Gratis).
Solusi untuk Mempertahankan & Meningkatkan Penilaian Ombudsman yaitu
tentang unsur penilaian Jangka Waktu Layanan dan Biaya / tarif layanan, maka
di tahun 2015 Kecamatan Batununggal akan selalu memberikan pelayanan yang
baik kepada warga masyarakat dan selalu memberikan informasi kepada warga
masyarakat bahwa semua pelayanan kependudukan yang ada di Kecamatan
dan kelurahan tidak dikenakan biaya (Gratis).
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
104,76% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian
kinerjanya mencapai 97.81 %.
Tabel 3.14 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung
NO NAMA SKPD / UNIT KERJA TARGET NILAI CAPAIAN
%
1 KECAMATAN SUKASARI 850 980 115,29
2 KECAMATAN SUKAJADI 810 975 108,02
3 KECAMATAN COBLONG 800 960 120,00
4 KECAMATAN CINAMBO 800 955 119,36
5 KECAMATAN PANYILEUKAN 825 950 115,15
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 43
Kecamatan Batununggal
Untuk melihat capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh Kecamatan,
dapat dilihat pada Grafik berikut :
6 KECAMATAN ANDIR 850 940 110,59
7 KECAMATAN CIBEUNYING KALER
850 940 110,59
8 KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL
800 935 116,87
9 KECAMATAN BOJONGLOA KALER
800 930 116,25
10 KECAMATAN BABAKAN CIPARAY
830 930 112,05
11 KECAMATAN SUMUR BANDUNG
800 920 115,00
12 KECAMATAN ARCAMANIK 850 915 107,65
13 KECAMATAN CIDADAP 850 910 107,06
14 KECAMATAN ANTAPANI 820 900 109,76
15 KECAMATAN BATUNUNGGAL 820 895 109,15
16 KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL
825 895 108,48
17 KECAMATAN BANDUNG KULON
848 890 104,71
18 KECAMATAN LENGKONG 840 890 105,95
19 KECAMATAN CIBIRU 850 885 104,11
20 KECAMATAN BATUNUNGGAL 840 880 104,76
21 KECAMATAN MANDALAJATI 850 880 103,52
22 KECAMATAN RANCASARI 850 870 102,35
23 KECAMATAN ASTANAANYAR 800 870 108,75
24 KECAMATAN BANDUNG KIDUL
850 850 100,00
25 KECAMATAN CICENDO 810 825 101,85
26 KECAMATAN REGOL 820 820 100,00
27 KECAMATAN BUAHBATU 800 820 102,50
28 KECAMATAN GEDEBAGE 860 820 95,34
29 KECAMATAN UJUNGBERUNG 850 820 96,47
30 KECAMATAN KIARACONDONG
800 810 101,25
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 44
Kecamatan Batununggal
Grafik 3.4 Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik Versi ombudsman RI Seluruh Kecamatan di Kota Bandung
Dari Grafik diatas dapat dilihat Capaian kinerja indicator Nilai Standar Kepatuhan
Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI Kecamatan Batununggal sebesar 104,76 %
lebih rendah dari capaian Kecamatan Cibiru yang capaiannya sebesar 106,78 % dan
bila dibandingkan dengan kecamatan Rancasari yang capaiannya sebesar 102,35
capaian Kecamatan Batununggal lebih baik 02,41 %ataulebih baik10 point.
Capaian kinerja indikator indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi
ombudsman RI adalah 880 dari target 840 dengan capaian realisasi adalah 104,76 %
dengan peringkat ke-20 dari hasil Penilaian Standar Kepatuhan publik versi
ombudsman di 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi
ombudsman RI kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih rendah jika dibandingkan
dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
dari Kecamatan Lengkong dengan nilai 890, dengan capaian realisasi adalah 105,95
%, dengan peringkat ke-18 dari hasil indicator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi
0
1000 S
UK
ASA
RI
CO
BLO
NG
PA
NYI
LEU
KA
N
CIB
EUN
YIN
G K
ALE
R
BO
JON
GLO
A K
ALE
R
SU
MU
R B
AN
DU
NG
CID
AD
AP
BA
ND
UN
G W
ETA
N
BA
ND
UN
G K
ULO
N
CIB
IRU
MA
ND
ALA
JATI
AST
AN
AA
NYA
R
CIC
END
O
BU
AH
BA
TU
UJU
NG
BER
UN
G
DATA OMBUSMAN
RANKING
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 45
Kecamatan Batununggal
ombudsman RI kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan
dengan hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
dari Kecamatan Rancasari dengan nilai 870 dengan capaian realisasi adalah 102,35 %
dengan peringkat ke-22 dari hasil indikator Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
versi ombudsman RI di 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai standar kepatuhan
pelayanan publik versi ombudsman RIKecamatan Batununggal dengan capaian pada
Kecamatan Lengkong dan Rancasari dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.14
Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Cidadap & Kecamatan Lengkong
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Batununggal 840 880 104,76 %
2 Lengkong 840 890 105,95 %
3 Rancasari 850 870 102,35 %
Grafik 3.5
Data perbandingan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik
Versi ombudsman RI dengan Kecamatan Lengkong dan Rancasari
800
820
840
860
880
900
TARGET CAPAIAN
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Lengkong
Kecamatan Rancasari
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 46
Kecamatan Batununggal
Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan
dan kelurahan & program penunjang (non urusan) di antaranya program pelayanan
administrasi perkantoran, program peningkatan disiplin aparatur, program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi, program pembinaan dan pengembangan aparatur,
program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan. Program peningkatan peran
kecamatan dan kelurahan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan kepada
masyarakat. Output program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan dan kegiatan
tersebut antara lain terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi
kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP
di Kecamatan Batununggal, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja
sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta
dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.15
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran Output Menunjang
/Kurang
1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
32.000.000,- 30.363.000,- terfasilitasinya kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan, operasi yustisi, pemutakhiran data penduduk, dan terlaksananya e-KTP di Kecamatan Batununggal, dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran
Menunjang
2 Program Penunjang (Non Urusan)
9.370.439.000,- 8.043.005.086,- Menunjang
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 47
Kecamatan Batununggal
Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
%
Tahun
2018 %
Target Realisasi Target
1 Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 60 82,50 137,50 74 111,48
2 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
% 60 85,50 142,50 74 123,33
3 Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
% 37,50 37,50 100 100 100
4 Persentase RW Juara % 30.12 20,48 67,99 72,29 28,33
5 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
% 60 62,96 104,93 74 85.08
6 Rasio Anggota Linmas rasio 1:0,75 1:0,75 100 1:1 25.00
Rata-rata Capaian Kinerja
72,32 78,87
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Kecamatan dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, sebagai berikut :
1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
2. Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
3. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
4. Persentase RW Juara
5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
6. Rasio Anggota Linmas
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 48
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 63
Kecamatan Batununggal
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif =
Jumlah Lembaga kemasyarakatan
Kecamatan dan Kelurahan yang
memenuhi kriteria aktifJumlah Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dan Kecamatan
x 100%
= 17/27 x 100% = 62,96 %
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
a.Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif di Kecamatan Batununggal adalah 16
lembaga kemasyarakatan aktif, 2 diantaranya adalah lembaga Kemasyarakatan
yang merupakan pendukung saja atau tidak di hitung dalam perhitungan
persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif , lembaga kemasyarakatan tersebut
yaitu Forum RW dan MUI.
Jumlah Kelembagaan yang memenuhi semua Kriteria Lembaga Kemasyarakatan
aktif ada 16 Lembaga Kemasyarakatan dari 27 lembaga Kemasyarakatan, 1
diantaranya memenuhi semua kriteria dari 5 Kriteria lembaga Kemasyarakatan
yang aktif, dan 4 lembaga kemasyarakatan yang aktif memenuhi 4 kriteria dari 5
kriteria, dan 11 lembaga yang hanya memenuhi 3 kriteria dari 5 kriteria Lembaga
Kemasyarakatan aktif.
Lembaga Kemasyarakatan yang tidak memenuhi Kriteria sebagai Lembaga
Kemasyarakatan aktif ada 3 lembaga diantaranya 2 lembaga Kemasyarakatan
yang hanya memenuhi 2 kriteria saja yaitu LPM Kecamatan, sedangkan 1
lembaga yaitu lembaga Karang taruna kecamatan tidak sama sekali memenuhi
kiteria dari 4 kriteria lembaga Kemasyarakatan yang ada.
Hal ini dikarenakan Karang Taruna Kecamatan pada tahun 2014 non aktif, atau
tidak berjalan sebagai mestinya.
-Solusi untuk meningkatkan kinerja dari lembaga Karang Taruna Kecamatan
adalah dengan mengerakkan kembali Karang Taruna Kecamatan dengan cara
membentuk kembali kepengurusan Karang Taruna Kecamatan, agar Karang
Taruna Kecamatan dapat aktif sebagaimana mestinya.
Capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sebesar
104,93 % lebih besar dari capaian Kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojonloakidul.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 64
Kecamatan Batununggal
Bila dibandingkan dengan kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojongloakidul capaian
tersebut lebih besar.
Tabel 3.26
Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
dengan Kecamatan Rancasari dan Kecamatan Bojongloa Kidul
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Batununggal 60 62,96 104,93 %
2 Rancasari 53 53 100 %
3 Bojongloa Kidul 59 59 100 %
Grafik 3.12
Data perbandingan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
dengan Kecamatan Rancasari & Kecamatan Bojongloakidul
6. Analisis Pencapaian Indikator Rasio Anggota Linmas
Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1:0,75
dari target sebesar 1:0,75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014,
48
50
52
54
56
58
60
62
64
TARGET CAPAIAN
KecamatanBatununggal
Kecamatan Rancasari
Kecamatan BojongloaKidul
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 65
Kecamatan Batununggal
sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target dari yang
diperjanjikan. Jumlah RT di Kecamatan Batununggal adalah 547 sedangkan jumlah
Linmas di Kecamatan Batununggal adalah 412, ini menunjukkan bahwa jumlah Linmas
> (lebih sedikit) dibanding dengan jumlah RT. Jumlah ini bisa menggambarkan Rasio
linmas adalah 1 : 0,75 Data Linmas di Kecamatan Batununggal dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
DATA POTENSI LINMAS SE KECAMATAN BATUNUNGGAL
NO KELURAHAN JUMLAH
RW JUMLAH
RT JUMLAH LINMAS
RASIO
1 Gumuruh 12 88 71
2 Maleer 12 71 56
3 Cibangkong 13 82 64
4 Kebonwaru 8 67 52
5 Kebongedang 8 50 38
6 Samoja 11 68 53
7 Kacapiring 9 49 34
8 Binong 10 72 44
Jumlah 83 547 412 1 : 0.75
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
Jumlah Linmas yang ada di Kecamatan Batununggal adalah 412 Linmas dari
547 RT. Jumlah Linmas yang ada di Kelurahan Gumuruh adalah jumlah Linmas
yang paling banyak dibanding dengan Kelurahan Kacapiring dan Kelurahan
Binong. Jumlah linmas di Kelurahan Gumuruh adalah 71 linmas dari 88 RT atau
Rasio 1 : 0,81
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 %
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan yaitu 1 : 1 maka capaian
kinerja tahun 2014 di bandingkan dengan target akhir tahun renstra adalah 25% dari
capaian di tahun 2014.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 66
Kecamatan Batununggal
Capaian kinerja indikator Rasio Anggota Linmas sebesar 100 % tersebut sama
dari capaian Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan Kiaracondong. Bila
dibandingkan dengan Kecamatan Bojongloa Kaler & Kecamatan Kiaracondong capaian
tersebut lebih kecil.
Tabel 3.27
Data perbandingan Rasio Anggota Linmas dengan Kecamatan Bojongloa kaler & kecamatan Kiaracondong
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Batununggal 1 : 0,75 1 : 0,75 100%
2 Bojongloa Kaler 1:1 1:1 100 %
3 Kiaracondong 1:1 1:1 100 %
Grafik 3.13 Data perbandingan Rasio Anggota Linmas
dengan Kecamatan Bojongloa kaler & Kecamatan Kiaracondong
Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program peningkatan peran kecamatan
dan kelurahan & program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain Terlaksananya pembinaan tugas &
fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan, Penyusunan Laporan
Kependudukan & Tipologi Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
TARGETCAPAIAN
KECAMATANBATUNUNGGALKECAMATANBOJONGLOA KALER
KECAMATANKIARACONDONG
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 67
Kecamatan Batununggal
kelurahan di Kecamatan Batununggal dimana output tersebut menunjang
pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta
dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.28
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
Output Dampak
Baik/ Kurang
1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan
3.996.334.982 3.376.798.545
Baik
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan & kelurahan
33.600.000 21.145.500
Terfasilitasinya kegiatan untuk mendukung perekonomian masyarakat di Kecamatan Batununggal
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan & kelurahan
1.218.200.000 1.031.563.550
Terfasilitasinya kegiatan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan,olahraga, keagamaan, seni & budaya, peringatan hari-hari Besar Nasional & HJKB di Kecamatan Batununggal
Peningkatan Infrastruktur & Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan & Kelurahan
1.028.184.982 665.989.745
Terselenggaranya kegiatan penataan Infrastruktur & Lingkungan Hidup di Kecamatan Batununggal
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman & ketertiban tingkat Kecamatan & Kelurahan
23.000.000 12.115.000
Terfasilitasinya kegiatan pelaksanaan penegakan Perda K-3, Penertiban PKL, Penyuluhan Siskamling, serta Pembinaan Linmas & Satwankar Kecamatan Batununggal
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 68
Kecamatan Batununggal
Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan & kelurahan
1.693.350.000 1.645.984.750
Terlaksananya pembinaan tugas & fungsi RT/RW, Pembinaan Aparat Kecamatan & Kelurahan, Penyusunan Laporan Kependudukan & Tipologi Kecamatan, Laporan PBB, dan terlaksananya lomba kelurahan di Kecamatan Batununggal
2 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
0 0
Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.29 Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2014
%
Tahun
2018 %
Target Realisasi Target
1 Nilai Akip Kecamatan Nilai 50 51,29 102,58 75.1 68.29
2 Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100
Rata-Rata Capaian Kinerja 101,29
Pencapaian Sasaran Kedua Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan Batununggal dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, sebagai berikut :
1. Nilai AKIP Kecamatan Batununggal
2. Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
Dua indikator dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 69
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Batununggal merupakan Rencana Strategis Kecamatan Batununggal tahun
2014-2018 sebelum review, untuk dokumentasi sudah awal tahun, berikut analisis per
indikator.
1. Analisis Pencapaian Indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal adalah
sebesar 51,29 dari target sebesar 50.00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,58 % atau melebihi
target yang diperjanjikan.
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar
102,58% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian
kinerjanya mencapai 68,29 %.
Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan Batununggal yang
diperoleh dari Kasubag Program dan Keuangan Sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.30
Data nilai Akip Kecamatan Batununggal Tahun 2014
NO KOMPONEN PENGUKURAN AKIP NILAI
A PERENCANAAN KINERJA 20,24
I Perencanaan Strategis 6,74
a. Pemenuhan RENSTRA 1,46
b. Kualitas RENSTRA 3,65
c. Implementasi RENSTRA 1,64
II Perencanaan Kinerja Tahunan 13,50
a. Pemenuhan Perencanaaan Kinerja Tahunan 3,75
b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 7,50
c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 2,25
B PENGUKURAN KINERJA 14,13
I Pemenuhan Pengukuran Kinerja 3,75
II Kualitas Pengukuran Kinerja 7,38
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 70
Kecamatan Batununggal
III Implementasi Pengukuran Kinerja 3,00
C PELAPORAN KINERJA 10,88
I Pemenuhan Pelaporan Kinerja 3,33
II Penyajian Informasi Kinerja 5,36
III Pemanfaatan Informasi 2,19
D PENCAPAIAN SASARAN / KINERJA ORGANISASI 6,03
51.28
Diagram 3.2
KOMPONEN PENGUKURAN AKIP
Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan :
Penilaian Akip Kecamatan Batununggal Tahun 2013 adalah 51,29 (Lima Puluh
Satu koma dua puhuh sembilan) dari 4 Komponen Pengukuran AKIP yang
dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandung.
Nilai terkecil dari 4 Komponen penilaian yang diperoleh Kecamatan Batununggal
adalah dari komponen Pelaporan Kinerja yang menunjukkan capaian kinerja
dengan nilai 10,88 (Sepuluh koma delapan puluh delapan), yang terdiri dari:
1. Pemenuhan Pelaporan 3,33 (Tiga koma tiga puluh tiga).
Lakip Kecamatan Batununggal Kota bandung telah dibuat dan telah disampaikan
tepat waktu akan tetapi belum menyajikan pencapaian IKU.
2. Evaluasi atas penyajian informasi kinerja 5,36 (Lima koma tiga puluh enam)
20.24
14.13
10.88
6.03
KOMPONEN PENGUKURAN AKIP
PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
PENCAPAIAN SASARANDAN KINERJA ORGANISASI
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 71
Kecamatan Batununggal
Lakip Kecamatan Batununggal belum menyajikan Informasi pencapaian
sasaran yang berorientasi outcome dan belum menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang berorientasi outcome dan belum menyajikan
perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun sebelum nya, sehingga
informasi kinerja dalam lakip kurang dapat diandalkan.
3. Evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja 1,25 (Satu koma dua puluh lima).
Informasi yang disajikan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan,
belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan
kegiatan dan belum digunakan untuk peningkatan kinerja serta penilaian
kinerja.
- Solusi untuk meningkatkan Penilaian AKIP Kecamatan Batununggal Kota
Bandung di tahun yang akan datang adalah :
1. Kecamatan Batununggal akan memebentuk Tim dengan SK Camat dalam
Penyusunan Renstra.
2. Dalam Renstra Kecamatan Batununggal harus memuat target tahunan dan
indikator kinerja tujuan yang memuat jangka menengah
3. Tujuan dan sasaran Kecamatan Batununggal akan lebih berorientasi pada output
dan outcome penting yang akan diwujudkan
4. Dalam LAKIP Kecamatan Batununggal pada tahun yang akan datang akan
menggambarkan pencapaian dari sasaran dan akan menggambarkan hasil dari
outcome.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 72
Kecamatan Batununggal
Tabel 3.31
Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Seluruh Kecamatan Kota Bandung
NO KECAMATAN TARGET REALISASI CAPAIAN PERINGKAT
1 COBLONG 50 68,69 137,38 1
2 BOJONGLOA KALER 64,33 64,33 100,00 2
3 ASTANANYAR 60 62,29 103,82 3
4 BANDUNG KIDUL 62 62,02 100,03 4
5 BUAH BATU 62 62 100,00 5
6 BABAKAN CIPARAY 61,57 61,57 100,00 6
7 CIBEUNYING KALER 61 61,13 100,21 7
8 SUKAJADI 60 60,75 101,25 8
9 CIDADAP 55 60 100,00 9
10 SUKASARI 50 58,46 116,92 10
11 ANDIR 60 58,18 105,78 11
12 GEDEBAGE 57 57 100,00 12
13 LENGKONG 55 55,43 100,00 13
14 SUMUR BANDUNG 55 55 100,00 14
15 REGOL 55 55 100,00 15
16 CICENDO 53 53,81 101,53 16
17 ANTAPANI 52 53,33 102,56 17
18 RANCASARI 50 53 106,00 18
19 BANDUNG KULON 53 52,61 100,21 19
20 BOJONGLOA KIDUL 60 51,93 86,55 20
21 UJUNG BERUNG 50 51,53 103,06 21
22 PANYILEUKAN 51 51,36 100,71 22
23 BATUNUNGGAL 50 51,29 102,58 23
24 CIBEUNYING KIDUL 50,01 50,08 100,14 24
25 BANDUNG WETAN 45,00 46,58 103,51 25
26 CINAMBO 50 43,35 86,70 26
27 CIBIRU 40 38,76 96,90 27
28 ARCAMANIK 37 37,94 102,54 28
29 MANDALAJATI 50 37,74 75,48 29
30 KIARACONDONG 59,48 0 0,00 30
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 73
Kecamatan Batununggal
Grafik 3.14
Data perbandingan Nilai Akip Seluruh Kecamatan Kota Bandung
Capaian kinerja indikator Nilai AKIPKecamatan Batununggal adalah 51.29 dari
target 50.00 dengan capaian realisasi adalah 102,58 % dengan peringkat ke-23 (Dua
puluh tiga) dari hasil Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Bandung Batununggal memiliki
nilai lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai AKIP dari Kecamatan Ujung Berung
dengan Nilai AKIP 51.53. Kecamatan Ujung Berung dengan capaian realisasi adalah
103,06 % dengan peringkat ke-21 (Dua puluh satu) dari Nilai AKIP 30 Kecamatan di
Kota Bandung.
Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan Batununggal memiliki nilai lebih
tinggi jika dibandingkan dengan Nilai AKIP dari Kecamatan Cibeunying Kidul dengan
Nilai AKIP 50.08 dengan capaian realisasi adalah 100.14% dengan peringkat ke-24
(Dua puluh empat) dari Nilai AKIP 30 Kecamatan di Kota Bandung.
Untuk melihat perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Akip Kecamatan
Bandung Batununggaldengan capaian pada TingkatKecamatan Ujungberung &
Kecamatan Cibeunyingkidul, dapat dilihat pada tabel berikut :
Target
0
50
100
150
CO
BLO
NG
AST
AN
AN
YAR
BU
AH
BA
TU
CIB
EUN
YIN
G K
ALE
R
CID
AD
AP
AN
DIR
LEN
GK
ON
G
REG
OL
AN
TAP
AN
I
BA
ND
UN
G K
ULO
N
UJU
NG
BER
UN
G
BA
TUN
UN
GG
AL
BA
ND
UN
G W
ETA
N
CIB
IRU
MA
ND
ALA
JATI
Target
Realisasi
Capaian
Peringkat
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 74
Kecamatan Batununggal
Tabel 3.32 Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Batununggal
Dengan Kecamatan Ujung Berung dan Cibeunying Kidul
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Batununggal 50 51.29 102.58 %
2 Ujungberung 50 51,53 103.06 %
3 Cibeunyingkidul 50.01 50.08 100.14 %
Grafik 3.15
Data perbandingan Nilai Akip Kecamatan Batununggal
Dengan Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibeunyingkidul
Analisis Pencapaian Indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang
sudah ditindaklanjuti
Capaian kinerja nyata indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang
sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah
100 % atau target yang diperjanjikan.
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
TARGET CAPAIAN
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Ujungberung
Kecamatan Cibenyingkidul
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 75
Kecamatan Batununggal
Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100%
bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya
mencapai 100 %. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK /
Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Kasubag Program dan
KeuanganSebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.33
Data jenis temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti Kecamatan
Batununggal Tahun 2014
No UNSUR PEMERIKSAAN KONDISI REKOMENDASI DITINDAKLANJUTI %
1 Kebijakan Daerah 1 1 1 10 %
2 Kelembagaan 0 0 0 -
3 Pengelolaan Pegawai Daerah 1 1 1 10 %
4 Pengelolaan Keuangan Daerah 1 1 1 10 %
5 Pengelolaan Barang Daerah 1 1 1 10 %
Jumlah 4 4 4 40 %
Diagram 3.3
Temuan BPK / Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
10%
0
10%10%
10%
TEMUAN BPK & INSPEKTORAT
KEBIJAKAN DAERAH
KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN PEGAWAIDAERAH
PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 76
Kecamatan Batununggal
Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat yaitu
sebanyak 4 temuan yang terdiri dari :
1. Unsur kebijakan daerah, yaitu PPTK tidak melaporkan perkembangan
pelaksanaan kegiatan
2. Unsur Pengelolaan Pegawai Daerah, yaitu terda[pat kelebihan pembayaran
tunjangan anak
3. Unsur Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pengadaan Pakaian Dinas
melebihi standar harga tertinggi.
4. Unsur Pengelolaan Barang Daerah, meliputi kepemilikan tanah yang tidak
jelas untuk kepemilikan tanah Kantor Kel. Binong, Kel. Kebon Gedang dan
Kel. Samoja.
Solusi : Keempat temuan inspektorat tersebut sudah ditindaklanjuti seluruhnya.
Camat Batununggal selaku Pengguna Anggaran memerintahkan kepada pejabat
terkait untuk menindaklajuti temuan inspektorat tersebut disertai oleh bukti-bukti
pendukung administrasi. Selain itu untuk meminimalisir temuan, seluruh
karyawan/ti untuk dapat melaksanakan tugas sesuai aturan dan tertib administrasi
Capaian kinerja indikator Persentase temuan BPK / Inspektorat yang sudah
ditindaklanjuti sebesar 100 % sama dari capaian Kecamatan Lengkong & Kecamatan
Kiaracondong. Bila dibandingkan dengan Kecamatan Lengkong & Kecamatan
Kiaracondong capaian tersebut sama.
Tabel 3.34 Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat
yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lengkong& Kecamatan Kiaracondong
No Nama Kecamatan Target Realisasi Capaian
1 Batununggal 100 100 100 %
2 Lengkong 100 100 100 %
3 Kiaracondong 100 100 100 %
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 77
Kecamatan Batununggal
Grafik 3.17
Data perbandingan temuan BPK / Inspektorat
yang sudah ditindaklanjuti dengan Kecamatan Lengkong& Kecamatan Kiaracondong
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kecamatan Batununggal didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA,
RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, TAPKIN, LKIP, Rapat Evaluasi
Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut
menunjang pencapaian kinerja sasaran.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta
dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :
0
20
40
60
80
100
TARGET CAPAIAN
Kecamatan Batununggal
Kecamatan Lengkong
Kecamatan Kiaracondong
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 78
Kecamatan Batununggal
Tabel 3.35 Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan
No Program Kegiatan Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran
Output Dampak Baik/
Kurang 1 Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.125.000 10.000.000
Tersedianya Laporan Akhir Tahun
Baik
D. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin
dicapai Kecamatan Batununggal Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Batununggal
Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 15.875.579.800,00
sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.951.686.277,00 atau dengan serapan
dana APBD mencapai 87,88 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi
anggaran adalah Silpa Rp. 1.923.893.523,00hal ini merupakan upaya penghematan
penggunaan anggaran agar lebih efisien.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian
target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Batununggal
Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 79
Kecamatan Batununggal
Tabel 3.36
Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014
No. Sasaran Pagu
Anggaran Realisasi Anggaran
%
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
0 0 0
2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
4.031.835.000 3.410.307.545 84.58
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
12.125.000 10.899.341 89,89
Jumlah 4.043.960.000 3.421.206.886 85 %
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan
untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh
Kecamatan Batununggal Kota Bandung pada tahun 2014.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan
Batununggal Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran
yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.37
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian MisiKecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014
No. Kategori Jumlah
Indikator Presentase
Capaian Kinerja
Anggaran
Realisasi (Rp.) %
A. Sasaran 1
0 0 1 Melebihi/Melampaui
Target 2
2 Sesuai Target 1
3 Tidak Mencapai Target - -
B. Sasaran 2
3.410.307.545 84,58 1 Melebihi/Melampaui
Target 5 22,2%
2 Sesuai Target 1 77,8 %
3 Tidak Mencapai Target 1 -
C Sasaran 3
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 80
Kecamatan Batununggal
1 Melebihi/Melampaui Target
1 50 %
10.899.341 89.89 2 Sesuai Target 1 50 %
3 Tidak Mencapai Target -
Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja
tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi
berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :
Tabel 3.38
Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Kecamatan Batununggal Kota Bandung 2014-2018
No.
Sasaran Pagu Indikatif Renstra
(Rp.)
Realisasi Anggaran tahun ke-
Jumlah Sisa Pagu Realisasi)
SILPA
% (dari Pagu
Indikatif) I
A. Sasran 1 0 0
0 0
B. Sasran 2
4.031.835.000 3.410.307.545 621.527.455 84.58
C Sasaran 3
12.125.000 10.899.341 1.225.659 89.89
Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan
Batununggal Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif
terhadap capaian kinerja misi organisasi.
E. Prestasi dan Penghargaan
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota
Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang
dimiliki, sehingga Kecamatan Batununggal Kota Bandung telah memperoleh
penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang
dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai
berikut :
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 81
Kecamatan Batununggal
1. Prestasi Tingkat Internasional
No. Prestasi Penghargaan Tahun
2. Prestasi Tingkat Nasional
No. Prestasi Penghargaan Tahun
3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
No. Prestasi Penghargaan Tahun
4. Prestasi lainnya
No. Prestasi Penghargaan Tahun
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 82
Kecamatan Batununggal
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Batununggal Kota
Bandung Tahun 2014 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Batununggal
Kota Bandung Tahun 2014. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam
memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Sebagai upaya untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Batununggal KotaBandung dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,maupun kinerja
sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan
kegagalan.
Dalam tahun 2013 Kecamatan Batununggal Kota Bandung menetapkan
sebanyak 3 (Tiga ) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan
Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang ingin
dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 102,12 % atau interpretasi memuaskan.
Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator dengan nilai 107,02 % atau interpretasi sangat baik.
Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 101,29 % atau interpretasi memuaskan.
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 11 sasaran tersebut, secara
umum telah sesuai mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Kecamatan Batununggal Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin
dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 15.875.579.800,00 sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. 13.951.686.277,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai
87,88 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 Kecamatan Batununggal Kota
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 84
Kecamatan Batununggal
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN
IKU/BUKAN IKU
ALASAN
FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)
2. Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Jumlah Pengaduan Pelayanan administratif ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan PelayananAdministratif seluruhnya
𝑥 100%
Keluhan / Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll) Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%
3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
Bukan IKU Karena standar pelayanan merupakan penunjang
Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman 10 penilaian kriteria ombudsman 1. Sistem Pelayanan terpadu 2. Standar Pelayanan 3. Maklumat Pelayanan 4. Sistem Pelayanan informasi public 5. Pelayanan Khusus 6. Pengelolaan Pengaduan 7. Penilaian Kinerja 8. Visi Misi dan Moto 9. ISO 9001 : 2008 10. Atribut
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 85
Kecamatan Batununggal
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
1. Persentase
pelayanan
administrasi
kependudukan
tepat waktu
%
IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
∑ 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝒋𝒆𝒏𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏𝟐𝒊=𝟏
𝟐
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑻𝑷 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑻𝑷𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑲 𝒕𝒆𝒑𝒂𝒕 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝑲𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒊
𝒙 𝟏𝟎𝟎%
2 Jenis adm kependudukan: KTP KK
2. Persentase waktu
pelayanan adm.
Umum lainnya
tepat waktu
% IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
∑ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛6𝑖=1
6
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐿𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖.
𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑔𝑖𝑠𝑙𝑎𝑠𝑖𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑇𝑀𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖
𝑥 100%
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝐶𝐾 𝑡𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝐶𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑥 100%
7 Jenis pelayanan 1. Legalisasi 2. Keterangan Tidak Mampu 3. SK Miskin 4. SKCK 5. Domisili Perusahan 6. Surat keterangan 7. Surat pindah
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 86
2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan
3. Menyampaikan minimal 70% data
yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.: a. Data Warga Miskin, b. Data PMKS c. Data linmas d. Data Kejadian e. Data Swadaya murni
Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan 1. Forum Jaga Lembur; 2. Satu Kampung Satu Taman
Bermain; 3. Balai RW/Markas Karang Taruna; 4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian
dengan bangku ala Asia Society; 8. Biopori/Sumur resapan tiap
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 88
Kecamatan Batununggal
rumah dan jalan/gang; 9. Gapura Kujang;
10. Les Bahasa Inggris; 11. Satu Kampung Satu Produk; 12. Kampung Berkebun; 13. Lampu Caang Baranang; 14. Septic Tank Komunal; 15. MCK komunal; 16. Reservoar Komunal; 17. Gerakan satu rumah Satu Pohon; 18. Gerakan Pagar Hijau; 19. Movie on the move (Layar
tancep)/Nonton Bareng 20. Media Kampanye Kampung JUARA 21. Satu rumah satu tempat sampah
5. Persentase
Lembaga
kemasyarakatan
Aktif
% IKU Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Jumlah Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan yang
memenuhi kriteria aktifJumlah Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan dan Kecamatan
x 100%
Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu : 2. LPM Kecamatan dan Kelurahan 3. TP PKK Kecamatan dan
Kelurahan 4. Forum Karang Taruna
Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan
Kriteria Aktif : 1. Seluruh Lembaga
kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)
2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam
LKIP Kecamatan Batununggal Kota Bandung Tahun 2014 89
Kecamatan Batununggal
pembahasan musrenbang Kecamatan
3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan
4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan
6. Rasio Anggota
Linmas
Rasio Bukan IKU Perbandingan jumlah RT dengan Jumlah Linmas
anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
7. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
1. Nilai AKIP Kecamatan Kriteria
Bukan IKU Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD
2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti