Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan, serta sumber devisa. Pembangunan tanaman pangan akan berhadapan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis baik bersifat internal maupun eksternal antara lain globalisasi perdagangan yang semakin dinamis, perubahan iklim, tuntutan lingkungan yang berkelanjutan, keterbatasan sumber daya lahan, perubahan perilaku konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga pembangunan tersebut memberikan jaminan kehidupan yang cukup dan memperhatikan kebutuhan generasi berikutnya. Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena mempunyai peranan yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, penanganan pascapanen memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen dan meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional. Secara langsung, penanganan proses pascapanen yang baik dan benar memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas. Penanganan pascapanen secara GHP berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan
29
Embed
BAB I PENDAHULUAN - pphtp.tanamanpangan.pertanian.go.idpphtp.tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document... · Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki
posisi strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan
pendapatan, serta sumber devisa.
Pembangunan tanaman pangan akan berhadapan dengan berbagai
perubahan lingkungan strategis baik bersifat internal maupun eksternal antara
lain globalisasi perdagangan yang semakin dinamis, perubahan iklim, tuntutan
lingkungan yang berkelanjutan, keterbatasan sumber daya lahan, perubahan
perilaku konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
pembangunan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel,
dan berkelanjutan sehingga pembangunan tersebut memberikan jaminan
kehidupan yang cukup dan memperhatikan kebutuhan generasi berikutnya.
Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya strategis
dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena mempunyai peranan
yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara
langsung, penanganan pascapanen memiliki peranan dalam menurunkan
susut hasil, mempertahankan mutu hasil panen dan meningkatkan nilai
tambah, daya saing serta pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak
langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan
pangan nasional.
Secara langsung, penanganan proses pascapanen yang baik dan benar
memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil
panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak
langsung proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan
pangan nasional.
Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices
(GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan
pangan dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas. Penanganan
pascapanen secara GHP berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2
Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling
Practices).
Dalam rangka pengamanan produksi dan juga percepatan swasembada
jagung tahun 2015 maka pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
penanganan pascapanen tanaman pangan mulai tingkat pusat, provinsi hingga
kabupaten/kota serta fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung pada
29 Provinsi, 93 kab/kota.
Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
dalam pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dalam kurun waktu
setahun dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran.
LAKIP Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 disusun
sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan untuk
meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting dalam LAKIP adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang
diharapkan.
LAKIP merupakan bagian terintegrasi dari SAKIP. yang merupakan
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan program.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun
2015 merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran
berbasis kinerja (Performance-based Budgeting). Penerapan ini
mengharuskan pemerintah untuk menyusun anggaran dengan mengacu pada
target kinerja yang akan dicapai dan seluruh anggaran harus dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya.
Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal
sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan
pembaharuan birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya
penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih
dari praktek-praktek penyimpangan. Oleh karena itu, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan di dalam mengimplementasikan sistem ini melalui
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 3
penyusunan LAKIP dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat
capaian kinerja, kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya
pemecahannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
1.2. Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mempunyai
tugas melaksanakan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pascapanen tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan
serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia
lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma,
pedoman, kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain,
kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi,
jagung dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan didukung oleh 4 (Empat ) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Padi,
Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka
Kacang, Sub Direktorat Aneka Umbi serta Subbag Tata Usaha sebagaimana
pada Lampiran 1.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai
berikut:
a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
dibidang pascapanen padi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 4
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen padi
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen padi
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen padi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen padi.
b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pascapanen jagung dan serealia lain.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen jagung dan serealia lain
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen jagung dan serealia lain
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
c. Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen kedelai dan aneka
kacang.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen kedelai dan aneka kacang
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen kedelai dan aneka kacang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 5
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.
d. Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pascapanen aneka umbi.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Aneka Umbi
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen aneka umbi.
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen aneka umbi.
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria
dibidang teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi.
1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun
2015 berjumlah 64 orang yang terdiri dari pegawai golongan II sebanyak
12 orang dan golongan III sebanyak 44 orang dan golongan IV sebanyak
8 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD – SMA sebanyak
15 orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 29 orang, dan S2
sebanyak 13 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar di Sub Direktorat Padi
10 orang, Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain 11 orang, Sub Direktorat
Kedelai dan Aneka Kacang 10 orang dan Sub Direktorat Aneka Umbi 11 orang
dan Sub Tata Usaha 22 orang. Secara rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan seperti pada Tabel Lampiran 11.
Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015
tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah
64 orang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 6
1.4. Dukungan Keuangan
Sesuai dengan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA
018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran APBN
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 sebesar
Rp. 71.498.554.000,- yang terdiri dari anggaran Pusat Rp. 6.548.500.000,-,
Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,-, dan Tugas Pembantuan Provinsi
Rp. 57.959.554.000,-.
Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 dan Revisi ke-2
POK TA. 2015 (APBN-P) tanggal 9 Maret 2015 terdapat penambahan
anggaran untuk kegiatan UPSUS peningkatan produksi, jagung, dan kedelai
(alokasi dana APBN-P) sebesar Rp. 5.400.000.000,- sehingga total pagu Pusat
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 sebesar
Rp.11.948.500.000,-. Adapun rincian perubahan pagu anggaran dekonsentrasi
dan tugas pembantuan setelah revisi DIPA sebagai berikut:
1) Pagu anggaran Dekonsentrasi semula Rp.6.990.500.000,- menjadi
Rp.8.590.500.000,- atau naik 22,89%.
2) Pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi tetap Rp.57.959.554.000,-
atau tidak mengalami perubahan.
Pada tahun 2015, kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan
APBN-P berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA
PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan
sarana pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,- yang terdiri dari
anggaran pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar
Rp. 832.350.000000,- dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,-
Berdasarkan Revisi DIPA PSP tanggal 13 November 2015 terdapat perubahan
Pagu Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Satker DIPA PSP. Pagu
anggaran semula Rp 844.675.625.000,- menjadi Rp. 927.836.427.000,- atau
naik 9,8%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi
Visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan
penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen
tanaman pangan yang baik, mendukung peningkatan produksi yang
berkelanjutan”.
2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019 adalah:
a. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan
melalui penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas.
b. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen
hasil tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil
komoditas tanaman pangan.
c. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman
pangan dengan memperhatikan nilai budaya lokal.
d. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif
dan berkelanjutan.
e. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat
dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut
hasil secara berkelanjutan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 8
2.1.3. Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
memfasilitasi penanganan pascapanen tanaman pangan pada wilayah
budidaya tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi. Tujuan yang
akan dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 -
2019 adalah :
1. Menurunkan tingkat susut hasil (losses) tanaman pangan
2. Mempertahankan mutu hasil panen tanaman pangan
3. Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan tanaman pangan
4. Meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan
5. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen tanaman pangan
6. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen
2.1.4. Sasaran
Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah
sebagai berikut:
A. Sasaran Program
Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan”.
Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019
yaitu :
1) Tercapainya produktivitas tanaman pangan.
2) Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat.
3) Terlaksananya luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT
dan DPI.
4) Terlaksananya penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan.
B. Sasaran Kegiatan
Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan
1 (satu) sasaran strategis. Sasaran strategis yang dimaksud adalah penurunan
susut hasil tanaman pangan. Target jumlah bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan yang dibutuhkan untuk menurunkan kehilangan hasil
produksi 0,02% yaitu 212 unit.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 9
Tabel 1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan
Komoditas Angka Dasar
Susut (%)
Tahun (%)
2015 2016 2017 2018 2019
Padi 10,43 10,39 10,21 9,96 9,66 9,28
Jagung 4,81 4,50 4,33 4,18 4,04 3,91
Kedelai 14,70 14,27 13,62 12,82 11,74 10,4
Ubi Kayu 11,58 - 11,49 11,42 11,34 11,27
2.1.5. Kebijakan
Salah satu arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui
peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan peningkatan kapasitas
produksi padi dalam negeri, yang salah satunya dicapai melalui peningkatan
teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola
penanganan pascapanen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan
hasil.
Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah
Kebijakan Pengembangan Penanganan Pascapanen Sesuai Kebutuhan
Lapangan. Penanganan pascapanen tanaman pangan memegang peranan
penting dan merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan
pertanian secara keseluruhan. Keberhasilan penanganan pascapanen
tanaman pangan bukan hanya meningkatkan produksi tanaman pangan dan
pendapatan petani, tetapi juga dapat meningkatkan mutu produksi guna
mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019 antara lain :
1. Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan
untuk menyelamatkan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya
saing produk, sehingga meningkatkan pendapatan petani dan
mewujudkan program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
nasional.
2. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices
(GHP) dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan
pascapanen tanaman pangan.
4. Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman
pangan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 10
5. Pengembangan manajemen pascapanen berbasis kawasan produksi
tanaman pangan.
2.1.6. Strategi
Pencapaian sasaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan
Mutu Hasil Tanaman Pangan akan ditempuh melalui berbagai strategi yang
mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan di atas dan strategi yang
ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Strategi yang berkaitan dengan tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Peningkatan
Produktivitas, Perluasan Areal Tanam, Pengamanan Produksi dan Penguatan
Kelembagaan dan Pembiayaan.
Dalam pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai peluang dan
ancaman maka strategi pengembangan penanganan pascapanen tanaman
pangan yang dilaksanakan antara lain :
1. Pendekatan Wilayah
Setiap wilayah menghasilkan komoditas tanaman pangan pada sentra
yang berbeda. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan-kawasan
ekonomi berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi antara
daerah pedesaan, perkotaan, sentra-sentra industri pangan, pelabuhan,
dan pasar serta juga memungkinkan dilaksanakannya pengembangan
sistem dan kelembagaan pascapanen seperti Brigade Panen dan
Pascapanen serta Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) .
2. Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Permasalahan sumberdaya manusia merupakan hal yang mendasar,
dengan masih terbatasnya tingkat pengetahuan dan tenaga terampil. Oleh
sebab itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan
sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pemberian penyuluhan,
pembinaan, bimbingan teknis, pendampingan, pengawasan dan pelatihan.
3. Pendekatan Sarana dan Teknologi
Penerapan teknologi pascapanen saat ini belum merata di masyarakat
pertanian, antara lain disebabkan penyebaran informasi teknologi
pascapanen masih belum dilakukan secara intensif. Oleh sebab itu perlu
dioptimalkan penyuluhan dan penyampaian sumber informasi kepada
Gapoktan/Poktan dan juga mensosiali-sasikan mekanisasi/penyebaran
sarana atau teknologi pascapanen secara tepat sasaran sesuai kebutuhan
(spesifik lokasi).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 11
4. Pendekatan Daya Saing
Penanganan pra panen dan pascapanen yang baik dan benar akan
diperoleh mutu hasil panen yang dapat bersaing sesuai permintaan pasar.
Untuk itu diperlukan kemitraan yang baik antara petani dan pelaku usaha
yang difasilitasi oleh pemerintah.
Dalam konteks strategi ini maka Pengembangan Manajemen Pascapanen
berbasis kawasan produksi tanaman pangan harus menjadi fokus
perhatian. Investasi pemerintah harus didorong untuk mengaktualisasikan
fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian,
khususnya dibidang pascapanen.
Diharapkan dengan menerapkan strategi ini maka tujuan dalam
pananganan pascapanen tanaman pangan dapat tercapai.
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta menilai
keberhasilan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi kepada hasil, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Perjanjian kinerja ini
merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian
dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Mengacu Renstra
2015-2019, Perjanjian Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun
2015 untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja.
Sasaran strategis yang dimaksud adalah penurunan susut hasil tanaman
pangan dengan indikator kinerja berupa jumlah bantuan sarana pascapanen
tanaman pangan dengan menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Gambaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun
2015 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi
kinerja yaitu dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria
ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2015 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat
berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil
(capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target
yang telah ditetapkan.
Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja
dan realisasi. Realisasi indikator kinerja sasaran mengamankan
kehilangan/susut hasil produksi dihitung melalui hasil perhitungan perkalian
kapasitas kerja sarana pascapanen yang terealisasi dengan kemampuan
penyelamatan hasil per jenis sarana pascapanen. Persentase kontribusi susut
diperoleh dari penyelamatan produksi dibandingkan terhadap total produksi
pada tahun yang bersangkutan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015, Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 1 (satu) target
indikator kinerja utama sasaran strategis tahun 2015 sebagaimana tercantum
pada Perjanjian Kinerja tahun 2015 (dalam proses). Capaian kinerja utama
sasaran strategis tersebut merupakan penurunan susut hasil tanaman pangan
yang bersumber dari DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana Tabel 2
berikut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 13
Tabel 2. Capaian Strategis Direkorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun
2015
(1) (3) (4) (5)
212 209 98.58%
Jumlah bantuan sarana
pascapanen tanaman
pangan dengan
menurunnya kehilangan
hasil produksi 0,02%
Realisasi
(unit)
Capaian
Kinerja (%)
(2)
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (unit)
Penurunan susut hasil tanaman
pangan
Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 telah
dialokasikan melalui dana APBN (Satker Tanaman Pangan) dengan rincian
sebagai berikut :
1. Reguler
a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) sebanyak 271 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten
b. Flat Bed Dryer + bangunan per unit senilai Rp. 359.000.000,- (tiga ratus
lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 96 unit dialokasikan di
21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat bed dryer senilai Rp. 210.000.000,-
(dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp
149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan.
c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sebanyak 15 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
2. Model Jagung dalam Kawasan
Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan
tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan
jagung di 7 Propinsi, pada 7 Kabupaten.
Adapun jenis bantuan sarana yang diberikan untuk mendukung kawasan ini
sebagai berikut :
a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 14
b. Vertical Dryer Jagung + Crusher +bangunan per unit senilai Rp.
958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak
29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical dryer seharga
Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan
Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta
bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi 7 Kabupaten.
Tabel 3. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Tahun 2015
Realisasi
(unit) unit
1 Corn Sheller 132 132 100.00
2 Flat Bed Dryer 35 33 94.29
3 Corn Combine Harvester 15 14 93.33
4 Vertical Dryer Jagung 29 29 100.00
5 Power Thresher Multiguna 1 1 100.00
212 209 98.58
1 Combine Harvester Kecil 3,056 3,056 100.00
2Vertical Dryer Padi (kap 3,5-
6 ton) +Bangunan/Rehab 166 166 100.00
3 Corn Sheller 2,088 2,088 100.00
4
Vertical Dryer Jagung (kap
3,5-6 ton)
+Bangunan/Rehab
207 207 100.00
5 Power Thresher Multiguna 1,836 1,646 89.65
6 Combine Harvester Besar 125 125 100.00
7 Flat Bed Dryer 6 6 100.00
8 Corn Combine Harvester 11 11 100.00
7,495 7,305 97.46
NO Jenis Sarana Target
APBN
Total
REVISI DIPA APBN-P
Total
BASTB
%
Prediksi Realisasi s/d
Desember 2015
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015
3.3.1. Capaian Sasaran Strategis Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan
Pencapaian sasaran kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan
diukur dengan tercapainya indikator kinerja jumlah bantuan sarana
pascapanen dengan menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%. Hasil
pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran ini sangat berhasil karena
tercapainya realisasi bantuan 98,58% dari target 212 unit dan tercapainya
penurunan kehilangan hasil produksi sebesar 0,02% sesuai indikator kinerja
yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK).
Sasaran penurunan susut hasil tanaman pangan pada Indikator kinerja
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 berada dibawah
sasaran susut hasil pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
2015 – 2019. Hal ini sebabkan alokasi bantuan lebih sedikit dibandingkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 15
kebutuhan sarana pascapanen untuk mencapai sasaran susut hasil pada
tahun 2015.
Tabel 4. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra
Jenis Sarana
Alokasi
Kebutuhan
Bantuan
(Renstra)
Alokasi
Bantuan
2015
(APBN)
Cornsheller 2.132 132
FBD 35 35
VD jagung 349 29
Corn combine H 15 15
Penurunan susut hasil (%) 0,31 0,02
Rincian target penurunan susut hasil tanaman pangan dan kebutuhan
biaya investasi sesuai Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015
-2019 terdapat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai