BAB I PENDAHULUAN Perlindungan konsumen adalah istilah ...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk

menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam

usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan

konsumen itu sendiri.1Pada hakekatnya, terdapat dua istrumen hukum penting

yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni

pertama Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum

di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional

bertujuan diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis

sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi

barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen ( selanjutnya disebut UUPK ). Lahirnya Undang-Undang ini

memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan

atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa, dimana Undang-

Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi

konsumen. Dalam UUPK ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen

1 Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra AdityaBakti : Bandung, h. 7. 1

2

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen.

Masalah perlindungan konsumen bukanlah masalah baru, sampai saat ini

batasan hukum perlindungan konsumen masih beragam.Walaupun begitu, secara

umum para ahli sepakat bahwa hukum perlindungan konsumen ini bertujuan

untuk melindungi kepentingan konsumen dan menyeimbangkan kedudukan

konsumen dan pelaku usaha.Hingga saat ini, kedudukan konsumen tetap berada

pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap

kepentingannya.Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus

berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian terhadap

tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Melihat banyak sekali di dalam usaha perhotelan tidak luput dari adanya

keluhan – keluhan tamu yang merasakan ketidaknyamanan selama menginap di

hotel dikarenakan barang bawaannya yang hilang ketika menginap dihotel, maka

diangkatlah judul tentang tanggung jawab pelaku usaha perhotelan terhadap

hilangnya barang milik tamu di Hotel Melia Bali, Nusa Dua.

Konsumen memiliki hak dasar dalam Guidelenes For Consumer

Protection Of 1985yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

yang menyatakan:

Konsumen dimanapun mereka berada memiliki hak-hak dasar sosialnya.Yang dimaksudHak dasar tersebut adalah Hak untuk mendapatkaninformasi yang jelas, benar dan jujur, Hak untuk mendapatkan keamanandan keselamatan, Hak untukmemilih, Hak untuk didengar, Hak untuk

3

mendapatkan ganti rugi dan Hak untuk mendapatkankebutuhan hidupmanusia2

Untuk menunjang kegiatan pariwisata, dibutuhkan Akomodasi wisata

salah satunya adalah hotel. Hotel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan

tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, atau bentuk akomodasi yang

dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk pelayanan,

penginapan, makan dan minum. Sedangkan Pengertian Hotel menurut Pasal 14

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah salah satu

bagian dari usaha pariwisata yang memberikan layanan berupa penyediaan

akomodasi beserta pelayananmakanan dan minuman kepada para wisatawan, dan

yang dimaksud dengan usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan

menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek

dan daya tarik wisata.

Pada prinsipnya hotel ialah salah satu bentuk perdagangan jasa. Sebagai

industry jasa, setiap pengusaha hotel akan berusahamemberikan pelayanan yang

maksimal bagi para tamunya. Kekuatan usaha ini bergantung pada bagaimana

para pelaku usaha menawarkan pelayanan yang terbaikkepada para tamunya.

Masing-masing hotel, motel atau berbagai bentuk penginapan lainnya akan

berusaha memberikan nilai tambah yang berbeda terhadap produk dan jasa atau

pelayanan yang diberikan kepada tamunya agar dapat menjadi pembeda antara

satu hotel dengan hotel lainnya.

2 Az. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Diadit Medika), h. 7.

4

Dalam usaha perhotelan tidak luput dari adanya keluhan – keluhan tamu

yang merasakan ketidaknyamanan selama menginap di hotel.MenurutBambang

Sujatnoempat tipe yang dapat memunculkan keluhan tamu (guest Complain),

yaitu :

1. Hal-hal yang bersifat mekanis

Yang termasuk dalam tipe ini adalah adanya kerusakan pada fasilitas hotel,

misalnya :

AC, Penerangan, kunci kamar, pipa-pipa, TV, video, komputer, radio, Air.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan

Hal ini biasanya disebabkan oleh tamu harus menunggu lama, pelanggan

kopor dan bawaan lainnya, kamar yang kurang bersih, pelayanan telepon,

fax, pelayanan di bagian makanan dan minuman, pencucian pakaian,

kurang perlengkapan di kamar, di bar, dsb.

3. Sikap pegawai : kasar, kurang hati-hati, tidak ramah, kurang sopan, kurang

peka dan kurang tanggap terhadap keinginan tamu, membeda-bedakan

tamu, malas, lamban.

4. Sesuatu yang tidak biasa

Termasuk didalamnya : kurangnya kendaraan umum, cuaca yang kurang

mendukung, ada binatang masuk ke hotel, kehilangan barang, dan hal-hal

lain yang terjadi di luar kemampuan hotel untuk mencegahnya.3

Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen, harus diselesaikan

secara positif oleh pelaku usaha, dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab

3 Bambang Sujatno, 2006, Hotel Courtesy, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, h. 118-119.

5

atas semua kerugian yang diderita konsumen dikarenakan kelalaian atau kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun sering terjadi juga konsumen kecewa

karena keluhan-keluhan yg disampaikan tidak mendapat penyelesaian yang

positif, serta ada juga pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kerugian

yang diderita oleh konsumen akibat dari kesalahan atau kelalaian pihak pelaku

usaha itu sendiri, hal ini merupakan masalah yang sering terjadi di dalam dunia

perhotelan, sehingga posisi konsumen yang lebih lemah dibandingkan pelaku

usaha mengakibatkan kepentingan dan hak konsumen terabaikan ditambah lagi

peranan pemerintah dalam mengawasi perilaku pelaku usaha yang lemah semakin

membuat konsumen tidak berdaya atas hak-haknya dalam mengkonsumsi barang

dan/atau jasa.

Salah satu masalah yang timbul dalam usaha jasa perhotelan adalah

hilangnya barang bawaan tamu yang ada di dalam kamar hotel.Hal ini

menimbulkan kerugian bagi tamu selaku konsumen jasa.Kerugian yang ada

menimbulkan tanggung jawab bagi pelaku usaha jasa perhotelan

tersebut.Peristiwa ini tentunya sangat merugikan pihak penyewa dan pihak hotel.

Pihak penyewa mengalami kerugian materiil, sedangkan pihak hotel juga dapat

mengalami kerugian, karena namanya bisa tercemar, hal ini tentunya akan sangat

mempengaruhi kredibilitas hotel. Tentunya agar hal seperti ini tidak terjadi

diperlukan suatu bentuk tanggung jawab bersama baik antara pihak penyewa dan

pihak hotel.

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan

keselamatan tamu hotel, maka dilakukan penelitian pada salah satu Hotel di Bali,

6

yaitu hotel Melia Bali yang terletak di Nusa Dua. Dalam penelitian tersebut

diperoleh tentang peristiwa seorang tamu yang kehilangan barang bawaannya

dikamar hotel saat ia menginap. Setelah chek-in dan sampai dikamar ia

membereskan barang bawaannya, setelah beberapa hari berlalu ia membereskan

barangnya kembali untuk chek out dari kamar tersebut, ternyata ada beberapa

barang yang hilang seperti tas dan jam tangan miliknya. Segera ia mengadu

kepihak hotel untuk meminta pertanggung jawaban atas kehilangan barang

miliknya tersebut.

Pertanggungjawaban hukum merupakan sesuatu hal yang tidak bisa

dipisahkan dari kerugian yang telah diderita oleh para pihak sebagai akibat (dalam

hubungan konsumen dan pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan serta

pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku

usaha.Dan dari kasus tersebut maka perlunya pengkajian terhadap pelaksanaan

tanggung jawab pihak hotel apabila terjadi hilangnya barang milik tamu.

Pada umumnya para pelaku usaha berlindung di balik Standard Contract

atau Perjanjian Baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara

pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi semu yang

diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Sistem peradilan yang dinilai

rumit, cenderung berteletele dan relatif mahal turut mengaburkan hak-hak

konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya

masyarakat sendiri tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan

kewajiban-kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen

tersebut telah “berhubungan hukum”. Umumnya produsen-pelaku usaha membuat

7

atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa memperhatikan

dengan sungguh-sungguh kepentingan kosnumen sehingga bagi kosnumen tidak

ada kemungkinan untuk mengubah syarat-syarat itu guna mempertahankan

kepentingannya.Seluruh produsen-pelaku usaha barang dan atau jasa. Bagi

konsumen hanya ada pilihan “ mau atau tidak mau sama sekali. Karena itu, Vera

Bolger menamakannya sebagai take it or leave it contract. Artinya, kalau calon

konsumen setuju, perjanjian boleh dibuat; kalau tidak setuju silahkan pergi.4

Dengan adanya perjanjian baku terkadang pihak hotel tidak melaksanakan

tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam UUPK. Sehingga pihak

konsumen selaku pengguna jasa merasa kecewa karena keluhan-keluhan yang

disampaikan tidak mendapat penyelesaian secara positif. Tentunya agar masalah

seperti ini tidak terjadi maka diperlukannya pengkajian terhadap upaya-upaya apa

saja yang harus dilakukan oleh pihak hotel selaku pelaku usaha untuk mencegah

terjadinya kasus kerugian akibat hilangnya barang milik tamu.

Terdapat 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen harus dilindungi

antara lain:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa

sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional

menurut Pembukaan UUD 1945.

4 Mariam Darus, 1980, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi StandarKontrak (Baku), makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, h. 59-60.

8

2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari

dampak negatif penggunaan teknologi.

3. Melindungi konsumen perlu untuk menciptakan iklim persaingan yang

sehat jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga

kesinambungan pembangunan nasional.

4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin dana pembangunan yang

bersumber dari masyarakat konsumen.5

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka hal ini kemudian menjadi dasar

yang mendorong penulis untuk menelitimembahas dan menulisnya dalam sebuah

bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku

Usaha Perhotelan Terhadap Hilangnya Barang Milik Tamu Ditinjau Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakahpelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha

perhotelan terhadap hilangnya barang milik tamu di Hotel Melia

Bali ?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha perhotelan

dalam mencegah kasus kerugian akibat hilangnya barang milik

tamu di Hotel Melia Bali ?

5 Janus Sidabalok, op.cit, h. 6.

9

1.3.Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan skripsi ini ditentukan secara tegas mengenai materi yang

akan dibahas. Hal ini tentunya untuk menghindari agar materi atau isi pembahasan

tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Sehinga permasalahan diteliti sesuai

dengan rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebatas pelaksanaan tanggung

jawab pelaku usahaperhotelan terhadap hilangnya barang milik tamu di Hotel

Melia Bali dan Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha perhotelan

dalam mencegah kasus kerugian akibat hilangnya barang milik tamu di Hotel

Melia Bali.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis asli yang penulis kerjakan

sendiri dengan tidak ada unsur plagiasi dari hasil karya tulis manapun.Adapun

hasil karya tulis lainnya yang dapat menunjukan perbedaan yang signifikan antara

hasil karya tulis ini dengan karya tulis lainnya dapat diperhatikan mulai dari judul

dan masalah yang dikaji. Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1

No Nama Peneliti Judul Penelitian Rumusan Masalah

1 Luh Ayu Nadira

Saraswati

(1103005130)

Tanggung Jawab

Pihak Hotel Atas

Ketidaksesuaian

Fasilitas Kamar

1. Bagaimana

tanggung jawab

pihak hotel atas

ketidaksesuaian

10

Fakultas

Hukum

Universitas

Udayana.

Hotel Berdasarkan

Perjanjian

Reservasi Di

Kabupaten Badung

fasilitas kamar

hotel berdasarkan

perjanjian reservasi

?

2. Bagaimanakah

perlindungan

hukum bagi

wisatawan yang

mengadakan

perjanjian reservasi

dengan pihak hotel

atas ketiaksesuaian

fasilitas kamar

hotel ?

Sedangkan dalam penelitian ini, mengambil judul tentang Tanggung

Jawab Pelaku Usaha Perhotelan Terhadap Hilangnya Barang Milik Tamu Ditinjau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Di Hotel Melia Bali, Nusa

Dua. Dalam penelitian ini membahas mengenai :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha perhotelan terhadap

hilangnya barang milik tamu di Hotel Melia Bali ?

11

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha perhotelan dalam

mencegah kasus kerugian akibat hilangnya barang milik tamu di Hotel Melia

Bali ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

1. Sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khusunya

dibidang penelitian.

2. Sebagai usaha untuk mengemukakan pendapat secara tertulis,

kritis, sistematis dan obyektif.

3. Untuk mengembangkan diri pribadi dalam kehidupan masyarakat.

4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pembulat studi dalam

bidang ilmu hukum.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha

perhotelan terhadap hilangnya barang milik tamu di Hotel Melia

Bali.

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha

perhotelan dalam mencegah kasus kerugian akibat hilangnya

barang milik tamu di Hotel Melia Bali.

12

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian.Selain

bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bermanfaat bagi semua pihak dan

tentunya mempunyai manfaat yang dianggap positif.Manfaat penelitian dibagi

menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penulisan ini adalah menambah wawasan

ilmiah dalam khasanah ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen,

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman dari penjelasan tentang “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perhotelan

Terhadap Hilangnya Barang Milik Tamu Ditinjau Berdasarkan UUPK”.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan yang berwenang

baik kalangan pemerintah maupun swsta dalam menentukan

kebijaksanaan, mengembangkan dan menyempurnakan pengaturan

dan pelaksanaan undang-undang mengenai tanggung jawab pelaku

usaha perhotelan terhadap hilangnya barang milik tamu.

2. Skripsi ini diharapkan menjadi suatu sumbangan yang dapat

dipakai sebagai acuan/pedoman bagi para praktisi hukum dan dapat

memberikan gambaran serta rekomendasi untuk menyelesaikan

permasalahan yang serupa.

13

1.7 Landasan Teoritis

Suatu landasan teoritis dalam pembahasan yang bersifat ilmiah memiliki

kegunaan lebih untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak

diselidiki atau diuji kebenarannya.Disamping itu suatu landasan teoritis juga dapat

memberikan petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada suatu pengetahuan

penelitian.6

Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus

hukum, yaitu liability dan responsibility.Liability merupakan istilah hukum yang

luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab, yang

pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan

kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya

atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berati hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban,

dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam

Pengertian dan penggunaan dan penggunaan praktis , istilah liability menunjuk

pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

6 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 12.

14

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada

pertanggungjawaban politik.7

Lima prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu

sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan atau Kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab

yang bersifat subyektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh

perilaku produsen.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab

(presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan ia tidak

bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung

jawab.Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption

of nonliability principle) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen

yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common

sense dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah bentuk khusus dari trot

(perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam

7 Ridawan H.R, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.335-337.

15

perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan kepada kesalahan, tetapi

prinsip ini mewajibkan pelaku langsung bertanggung jawab atas kerugian

yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu.Larenanya, prinsip

strict liability ini disebut juga dengan liability without fault.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkansebagai

klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.Prinsip ini

biasanya dokombinasikan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab lainnya.

Akan tetapi, prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen

apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.Dalam UUPK seharusnya

pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan

konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.Jika ada

pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

jelas.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran

dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang

dihasilkan.

Tanggung jawab ( responsibility ) merupakan suatu refleksi tingkah laku

manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya,

merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau

16

mentalnya.Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan

bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alas an lain mengapa

hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin

oleh kesadarn intelektualnya.Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung

jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti

tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak

disadari akibatnya.

Menurut Teori Perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,

menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan

hukum represif dan perlindungan hukum preventif.8Perlindungan hukum represif

yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi

terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.

Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.Perlindungan hukum

preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

suatu sengketa.Perlindungan hukum jenis ini misalnya sebelum Pemerintah

menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau

dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris,

Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau

consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata

consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan

8 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,Surabaya, h. 38.

17

barang.Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk

konsumen kelompok mana pengguna tersebut.Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-

Indonesia member arti kata consumer sebagai pemakai atau

konsumen.9Disamping itu, telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi

konsumen lain di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan sebagainya.10

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen”

yang berasal dari consumer sebenarnya berarti “pemakai”.Namun, di Amerika

Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian, bahkan

juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati

pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.11

Pengertian konsumen menurut UUPK dalam Pasal 1 ayat (2) yakni :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.12

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

9 Az. Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta:DiaditMedia), h. 3.

10 Nurmadjito, 2000, makalah “Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangantentang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi era Perdagangan Bebas” dalam bukuHukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, Bandung, h. 12.

11 Agus Brotosusilo, 1998, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumendalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen danKurikulum Fakultas Hukum, editor Yusuf Shofie, (Jakarta: YLKI-USAID), h. 46.

12 Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo), h. 4-9.

18

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the tight to be informed)

3. Hak untuk memilik (the right to choose)

4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Empat hak dasar ini diakui secara internasional.Dalam perkembangannya,

organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International

Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak,

seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian,

dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.13

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK adalah sebagaiberikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalammengonsumsi barang dan/atau jasa;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barangdan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sertajaminan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasayang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;

13 Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, h. 31.

19

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai denganperjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1

menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan

hukum.Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek

hukum.Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik,

melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstark. Dengan kata lain,

perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.14

Berdasarkan pasal 2 UUPK disebutkan bahwa azas Perlindungan

Konsumen terdiri dari :

1. Asas Manfaat : Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

14Ibid, h. 30.

20

2. Asas Keadilan : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil.

3. Asas Keseimbangan : memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun

spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen : memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan,

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau

digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPKdisebutkan pelaku usaha adalah setiap orang

perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.15

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Produsen disebutsebagai pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

15 Az. Nasution, 2001, op.cit, h. 17.

21

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatanmengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yangbeitikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaianhukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwakerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganlainnya.

Adapun dalam Pasal 7 diatur kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi danjaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur sertatidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasayang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencobabarang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atasbarang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibatpenggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yangdiperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barangdan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai denganperjanjian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(selanjutnya disebut sebagai UU Kepariwisataan), menyebutkan pariwisata adalah

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan

22

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi:

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata seperti: kawasan wisata,

Taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni

budaya, tata kehidupan masyarakat atau yang bersifat alamiah:

keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai.

3. Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata yaitu: usaha jasa pariwisata

(biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, konvensi, perjalanan

insentif dan pameran, konsultan pariwisata, informasi pariwisata).

Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari akomodasi, rumah makan,

bar, angkutan wisata.

Pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan berbagai asas dan

tujuan kepariwisataan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat,

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian,

partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Tujuan

kepariwisataan adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran,

melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya, memajukan kebudayaan,

mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri

dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Dengan

23

demikian pengembangan kepariwisataan mesti mengacu pada asas dan tujuan

tersebut.

Pariwisata menurut daya tariknya menurut Fandeli (1995:3) dapat

dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Daya Tarik Alam Pariwisata, yaitu wisata yang dilakukan dengan

mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya tarik

alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, hutan

dan objek wisata yang masih alami.

2. Daya Tarik Budaya Pariwisata merupakan suatu wisata yang dilakukan

dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan atau

kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, kampung adat

banten, kraton kasepuhan Cirebon, kraton Yogyakarta, dan objek

wisata buidaya lainnya.

3. Daya Tarik Minat Khusus Pariwisata ini merupakan pariwisata yang

dilakukan dengan mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat

seperti wisata olahraga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja,

dengan jenis-jenis kegiatannya antara lain bungee jumping. Dalam

kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subjek wisata yaitu orang

orang yang melakukan perjalanan wisata dan objek wisata yang

merupakan tujuan wisatawan.16

16Fandeli.Chafid, 2002, Perencanaan Kepariwisataan Alam. Bulaksumur, FakultasKehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h. 8.

24

Bermacam-macam pendapat para ahli mengenai pengertian pariwisata

dalam buku Wahab, diantaranya:

1. Menurut Gamal Suwartono, S.H. Kepariwisataan adalah suatu proses

kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar

tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai

kepentingan baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik,

agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

2. E. Guyer Freuler Pariwisata merupakan fenomena dari jaman sekarang

yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa,

penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam

dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai

bangsa dan kelas masyarakat manusia sebagai hasil dari pada

perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan

dari pada alat-alat pengangkutan.

3. A.J. Burkart dan S. Malik Dalam bukunya yang berjudul “Tourism,

Past, Present, and Future”, berbunyi bahwa pariwisata adalah

perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek

ke tujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan

bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan

itu.17

17 Wahab, Salah, 2003, Manajemen Kepariwisataan, Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 11.

25

Dalam istilah perhotelan kehilangan barang milik tamu disebut dengan

Lost and Found, menurut Agusnawar Lost and Found adalah penemuan barang-

barang yang hilang, baik di kamar maupun di area-area umum di dalam suatu

hotel. Sedangkan menurut Rumekso menyatakan bahwa Lost and Found adalah

penemuan barang-barang yang hilang milik tamu, baik di dalam kamar tamu

maupun di area umum di dalam hotel.

Menurut Rumekso menyatakan bahwa barang Lost and Found dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

- Kelompok Barang Biasa

Untuk menentukan nilai suatu barang yang ditemukan berharga atau biasa

sangat sulit.Pada dasarnya nilai dari semua barang yang ditemukan

ditentukan berdasarkan pengalaman dilapangan dan berpedoman pada

jenis, harga, serta keadaan barang.Biasanya suatu barang ditentukan

sebagai barang biasa adalah berdasarkan faktor harga beli, misalnya

sandal, kaos kaki, celana, alat pencukur, dan lain-lain. Lama penyimpanan

kelompok barang biasa adalah tiga bulan.

- Kelompok Barang Berharga

Barang temuan yang dikelompokkan sebagai barang berharga bilamana

barang tersebut sangat diperlukan oleh pemiliknya, dan bernilai

mahal.Disamping itu juga harus dilihat dari faktor harga dan keadaan

barang tersebut.Contoh termasuk barang berharga adalah uang tunai dalam

jumlah besar, kamera (handycam), surat-surat berharga (passport), dan

26

perhiasan. Lama masa penyimpanan barang ini adalah enam bulan atau

lebih.

- Kelompok Barang Yang Dibuang Oleh Tamu

Barang yang dibuang oleh tamu adalah barang yang diletakkan ditempat

sampah di dalam kamar tamu.Penanganan barang seperti ini memeerlukan

perhatian, karena bias saja tamu lupa atau tidak sengaja menaruh

barangnya ditempat sampah. Biasanya hotel, khususnya Room Boy, akan

menghubungi tamu jika masih tinggal di hotel. Kalau tamu sudah check

out, barang tersebut dapat dikelompokkan sebagai barang biasa setelah

dinilai berdasarkan keadaan barang.18

Teori Kesadaran Hukum (Legal Awareness) menurut Menurut RM.

Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum menunjuk pada kategori hidup kejiwaan

pada individu, sekaligus juga menunjuk pada kesamaan pandangan dalam

lingkungan masyarakat tertentu tentang apa hukum itu, tentang apa yang

seyogyanya dilakukan atau perbuat dalam menegakkan hukum atau apa yang

sebaiknya dilakukan untuk terhindar dari perbuatan melawan hukum.19

Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul Menguak Teori Hukum t(Legal

Theory dan Teori peradilan (Judical Prudence) ermasuk interpretasi Undang-

Undang (Legisprudence), membagi kesadaran hukum menjadi dua macam yakni

18 Rumekso, 2001, Housekeeping Hotel, Yogyakarta : Andi Yogyakarta, h. 136.

19 Sudikno Mertokusumo, 1981, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, CetakanPertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 3.

27

kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum dan kesadaran hukum

negative, identik dengan ketidaktaatan.

Mengenai kesadaran hukum, Ewick dan Silbey berpendapat bahwa, “the

term’legal consciousness’ is used scientists to refer to the ways in which people

make sense of law and legal institusions, that is, the understandings which give

meaning to people’s experiences and action” (‘kesadaran hukum adalah istilah

yang digunakan para ilmuwan untuk menunjuk pada cara-cara orang meemhami

lembaga-lembaga hukum dan hukum, yaitu pemahaman yang member makna

pada pengalaman orang-orang dan tindakan). Kesadaran hukum merupakan suatu

proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan

mungkin tidak timbul. Akan tetapi, tentang asas kesadaran hukum, ada pada setiap

manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.Begitu pentingnya

kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari

tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh

mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum.

Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum

atau yang dalam Bahasa Belanda disebut Rechtsgefuhl atau Rechtsbewustzijn

dengan tegasnya menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah dasar sahnya

hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-

warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran

hukum adalah sumber dari semua hukum. selengkapnya Paul Scholten

mengatakan :

28

Met den term rechtsbewustzijn meent men niet het rechtsoordeel overeenig concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van watrecht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven,waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingenscheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen tusschenwaar en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.

( Pandangan Scholten diatas pada intinya menjelaskan kepada kita bahwaistilah kesadaran hukum, tidak dipandangnya sebagai penilaian hukummengenai suatu kejadian konkrit, melainkan suatu kesadaran yang hiduppada manusia mengenai apa yang hukum , kategori tertentu dari kehidupankejiwaan yang menyebabkan kita dengan evidensi melepaskan diri darilembaga-lembaga hukum positif, dalam membedakan antara hukum danbukan hukum, seperti kita membedakan antara benar dan tidak benar, baikdan buruk, cantik dan jelek).

Di dalam ilmu hukum ada banyak pendapat mengenai kesadaran hukum

sebagaimana juga telah dikemukakan diatas.Diantara sekian banyak Pengertian-

pengertian itu, terdapat suatu rumusan bahwa sumber satu-satunya hukum dan

kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum.kesadaran hukum sangat

diperlukan untuk mengoptimalisasikan penegakan hukum terhadap tanggung

jawab pelaku usaha.

Teori Ketaatan Hukum menurut Brian H. Bix dalam karya editornya yang

berjudul A Dictionary of Legal Theory sebagaimana dikutip Achmad Ali

menguraikan tentang obligation to obey the law (kewajiban untuk menaati

hukum), bahwa merupakan satu isu penting yang senantiasa muncul berulang di

dalam ilmu hukum adalah apakah atau seluas apakah adanya an obligation to obey

the law (satu kewajiban untuk menaati hukum). olehan obligation to obey (suatu

kewajiban untuk menaati), maka refrensi yang umum dalam hal itu biasanya

adalah karena adanya a moral obligation (kewajiban moral), dimana alegal

29

obligation to obey the law (suatu kewajiban hukum untuk menaati hukum) adalah

being a near-tautology. Kedua, kewajiban hukum tersebut, biasanya diasumsikan

untuk menjadi a prima-facie obligation (kewajiban utama), yang dapat mengatasi

jika ada satu alas an moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan

dengan preskripsi hukum. ketiga, diantara para komentator yang mempercayai

bahwa ada suatu kewajiban moral untuk mentaati hukum, maka kesimpulan

mereka biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem hukum yang

bersifat umum.

Dengan demikian ketaatan hukum merupakan suatu kewajiban moral dan

kewajiban hukum yang harus dilaksanakandalam kerangka penegakan hukum

terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

1.8 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian

yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode

penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dengan

kenyataan di lapangan, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta

hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk

memenuhi kepuasaan akademik, jenis penelitian hukum empiris ini

bertujuan untuk mengungkapkan fenomena hukum dalam kehidupan nyata

dalam masyarakat.

30

b. Jenis Pendekatan

Menurut penjelasan dalam buku Pedoman Pendidikan Fakultas

Hukum Universitas Udayana, Penelitian Hukum umumnya mengenal 7

(tujuh) jenis pendekatan, yakni :

1. Pendekatan Kasus (The Cases Approach)

2. Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach)

3. Pendekatan Fakta (The Facy Approach)

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical& Conseptual

Approach)

5. Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach)

6. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)

7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Dalam karya tulis skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan

Fakta (The Fact Approach), yaitu pendekatan fakta dilakukan

dengan mengkaji fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masalah.

c. Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat

deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat

suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya

hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

31

d. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder.Data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan

(field research).Penelitian lapangan dilakukan di Hotel Melia

Bali.Sedangkan data sekunder diperoleh melalui hasil penelitian

kepustakaan (library research).Data primer didapat langsung dari

responden maupun informan, dan data sekunder diperoleh tidak secara

langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari penelitian

kepustakaan yaitu dari data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk

bahan-bahan hukum.

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan dalam

penyusunan skripsi ini adalah :

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang

artinya memiliki otortitas. Bahan hukum ini mengikatdan sebagai landasan

hukum dalam menganalisis permasalahan tersebut.

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memeberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer, yaitu pendapat sarjana yang terkemuka.

Artinya bahan sekunder ini adalah yang sudah tertulis oleh suatu lembaga

seperti buku, karya tulis, literature-literatur ataupun jurnal serta data

penunjang seperti wawancara.

- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

32

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier digunakan kamus-kamus

hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus-kamus ilmiah.

e. TeknikPengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kepustakaan yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini, dengan cara mempelajari literatur yang memiliki

hubungan dengan topik permasalahan, kemudian dikumpulkan dan dicatat

sedemikian rupa. sedangkan untuk data lapangan, teknik pengumpulan

data dilakukan dengan cara wawancara (interview) dengan pihak-pihak

yang dipandang relevan dan berkompeten untuk pemecahan permasalahan

yang diajukan.

f. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel yang digunakan penulis yaitu Teknik

Non Probability Sampling, dalam hal ini tidak ada ketentuan yang pasti

berapa sampel harus diambil agara dapat dianggap mewakili populasinya.

Salah satu bentuk dari Non Probability Sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Purposive Sampling, artinya penarikan sampel

dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan

sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel

didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-

sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari

populasinya.

33

g. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari penelitian kepustakaan maupun

yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian diolah secara kualitatif,

artinya data yang diperoleh tersebut untuk selanjutnya dipilah-pilah mana

data yang penting/relevan dan mana data yang kurang penting/tidak

relevan sehubungan dengan masalah yang dibahas.Sedangkan

penyajiannya dilakukan dengan metode deksriptif analisis yaitu dengan

memaparkan terlebih dahulu, paparan tersebut kemudian dianalisa dan

selanjutnya diambil suatu kesimpulan.