BAB I PENDAHULUAN · perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

1

Visi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan sebagaimana

tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2015-

2019 adalah ”Terwujudnya pembinaan administrasi kewilayahan dalam

memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan menetapkan Misi 2015-2019 :

1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional

dalam kerangka NKRI;

2. Memfasilitasi terwujudnya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah

melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Gubernur sebagai wakil

pemerintah, pelaksanaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

peningkatan kerjasama antar daerah, peningkatan peran kecamatan serta

mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik;

3. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan khusus dan

kawasan perkotaan, penyelesaian sengketa pertanahan dan mewujudkan

kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial,

ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI ;

4. Memfasilitasi terciptanya ketentraman, ketertiban umum, perlindungan

masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan toponimi dan penegasan batas wilayah

administrasi pemerintahan;

6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana dan

kebakaran; dan

7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi, Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan telah menetapkan tujuan Rencana Strategis

2015-2019, yaitu “Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam

penyelenggaraan pembinaan administrasi kewilayahan”, sesuai dengan

Tujuan ke-2 dan ke-4 dari dari 6 (enam) Tujuan Strategis Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 2 (dua) Sasaran

PENDAHULUAN BAB I

A

.

Deskripsi Program

2

Program dengan 7 (tujuh) target Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi

penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

1. Sasaran Program Pertama “Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi

kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, peningkatan

pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi

dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar

Negara”, dicapai dengan 5 (lima) target indikator kinerja :

a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam

pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

b. Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima;

c. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

d. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah; dan

e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di

3 negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.

2. Sasaran Program Kedua “Meningkatnya standardisasi dan kualitas

implementasi teknis kebijakan bidang pol pp dan linmas serta pencegahan

dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran”, dicapai dengan

2 (dua) target indikator kinerja :

a. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum

sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal); dan

b. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya

kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Dari 9 (sembilan) agenda Nawa Cita pembangunan Nasional, terdapat

3 (tiga) Nawa Cita yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam

Negeri yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu 1) menghadirkan kembali Negara untuk

melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

negara; 2) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis,

dan terpercaya, serta 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keterkaitan tersebut sebagaimana dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

3

Tabel 1

Keterkaitan antara Prioritas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,

dengan Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Nawa Cita

Agenda Prioritas/

Nawa Cita

Prioritas

Kemendagri

Prioritas

Ditjen Bina Adwil

1 Menghadirkan

kembali Negara

untuk melindung

segenap bangsa dan

memberikan rasa

aman pada seluruh

warga negara

1 Menghadirkan

kembali Negara

untuk melindung

segenap bangsa dan

memberikan rasa

aman pada seluruh

warga negara

1 Menghadirkan kembali

Negara untuk

melindung segenap

bangsa dan

memberikan rasa

aman pada seluruh

warga negara

2 Membangun tata

kelola pemerintahan

yang bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya

2 Membangun tata

kelola pemerintahan


demokratis, dan

terpercaya

2 Membangun tata

kelola pemerintahan


demokratis, dan

terpercaya

3 Membangun

Indonesia dari

pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa

dalam kerangka

negara kesatuan

3 Membangun

Indonesia dari

pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa

dalam kerangka

negara kesatuan

3 Membangun Indonesia

dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa

dalam kerangka

negara kesatuan

4 Memperkuat

kehadiran negara

dalam melakukan

reformasi sistem dan

penegakan hukum

yang bebas korupsi,

bermartabat dan

terpercaya

- -

5 Meningkatkan

kualitas hidup

manusia Indonesia

- -

6 Meningkatkan

produktivitas rakyat

dan daya saing di

pasar internasional

- -

7 Mewujudkan

kemandirian

ekonomi dengan

menggerakkan

sektor-sektor

- -

4

Agenda Prioritas/

Nawa Cita

Prioritas

Kemendagri

Prioritas

Ditjen Bina Adwil

strategis ekonomi

domestik

8 Melakukan revolusi

karakter bangsa

- -

9 Memperteguh ke-

bhinneka-an dan

memperkuat

restorasi sosial

Indonesia

- -

Sumber : Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan 2015-2019

Sebagaimana Kepmendagri Nomor 060.1-690 Tahun 2017 tentang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-

2019, ditetapkan program strategik Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan, yaitu “Program Bina Administrasi Kewilayahan”, yang

implementasikan dengan 6 (enam) kegiatan pada setiap unit kerja yaitu :

1. Penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama daerah;

2. Pembinaan dan pengembangan kawasan, perkotaan dan batas negara;

3. Pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

4. Fasilitasi pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran;

5. Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi; serta

6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan

peran strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-

2019 yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam menyelenggarakan

sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini

berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan untuk secara

konsisten melaksanakan program dan kegiatannya yang disesuikan dengan pokok

dan fungsinya.

Sebagai ukuran kinerja yang akan digunakan oleh masing-masing

unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),

Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

merupakan acuan untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan melakukan Evaluasi Capaian Kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019.

5

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2019 merupakan penjabaran Tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi

pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP Tahun 2019

yang menggunakan prinsip money follows program, perlu adanya sinkronisasi

perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP Tahun 2019 menjabarkan

lebih rinci Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.

Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara

dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian

pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Pemerintah telah menetapkan Tema

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, yaitu “Pemerataan Pembangunan

untuk Pertumbuhan Berkualitas” dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan

seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta). Tema tersebut diturunkan dengan

menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan

penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi

(hulu-hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi),

pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga,

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pembagian sumber pendanaan (kerangka

pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus,

pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta

upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN.

Kebijakan money follow program sebagaimana ditetapkan melalui

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan

kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang di jabarkan lebih

lanjut ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) menjadi Proyek

Prioritas Nasional (ProPN), yaitu :

B

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

6

1. PN Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas

dan Kemaritiman;

2. PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa

Produktif; dan

3. PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.

Berikut ini adalah indikator dan target capaian Prioritas Nasional Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan

dalam RKP 2019, yaitu :

1. Target Prioritas Nasional

Terdapat 3 (tiga) target Prioritas Nasional yang dijabarkan ke dalam

5 (lima) Program Prioritas, 6 (enam) Proyek Prioritas Nasional dan

9 (sembilan) target Proyek Prioritas K/L yang menjadi penugasan Direktorat

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :

Tabel 2

Target Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

No Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas Nasional

Proyek

Prioritas K/L Target

PN: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

1 Penanggulang

an Bencana

1 Penguatan

Kapasitas

Penanggulang

an Bencana

1 Peningkatan

kemampuan

aparat dalam

penanggulang

an bencana

1 Asistensi dan

supervisi

penerapan

standar

pelayanan

minimal bidang

bencana

5 Angkatan

2 Pembinaan

penyusunan

rencana

penanggulangan

bencana

103 Daerah

2 Penguatan

Manajemen

Kebencanaan

2 Penguatan

kebijakan dan

regulasi

berbasis

kajian

penanggulang

an bencana

3 Penerapan

Pengintegrasian

dan

pengarusutama

an pengurangan

risiko bencana di

Daerah

34 Provinsi

PN: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

7

No Program

Prioritas

Kegiatan

Prioritas

Proyek

Prioritas Nasional

Proyek

Prioritas K/L Target

PN: Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

2

Percepatan

Peningkatan

Ekspor dan

Nilai Tambah

Industri

Pengolahan

3 Perbaikan

Iklim Usaha

dan

peningkatan

Investasi

3 Peningkatan

Fasilitasi

Investasi

4 PTSP Prima di

Daerah

75 Kab/Kota

5 Sistem E-Monev

PTSP yang

terintegrasi

34 Provinsi

3 Percepatan

Peningkatan

Keahlian

Tenaga Kerja

4 Peningkatan

Kerjasama

dengan Dunia

Usaha

4 Pengembang

an Skema

Kerja Sama

Vokasi

dengan Dunia

Usaha

6 Penyusunan

kesepakatan

kerjasama

Pemda dengan

dunia usaha

dalam

pemanfaatan

lulusan sekolah

vokasi

3 Provinsi

PN: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

4 Efektivitas

Diplomasi

5 Penguatan

Diplomasi

Maritim,

Politik, dan

Keamanan

5 Percepatan

Penetapan

Batas Maritim

dan Darat

Indonesia

,penetapan

ekstensi

landas

kontinen dan

pembakuan

nama pulau

7 Kesepakatan

Perundingan

Batas dan

Kerjasama

Wilayah Negara

5

Kesepakatan

8 Pelaksanaan

kerjasama

perbatasan

negara di daerah

6 Provinsi

5 Kesuksesan

Pemilu

6 Pengamanan

Pemilihan

Umum

6 Pengamanan

Pemilu

9 Jumlah daerah

yang diberikan

pembekalan

Satpol PP dan

Satlinmas untuk

pemeliharaan

trantibumlinmas

dalam rangka

pemilu

34 Provinsi

8

2. Target Kementrian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019, terdapat

39 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan oleh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, yaitu :

Tabel 3

Target Prioritas Kementerian Dalam Negeri

Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

No Kegiatan/

Sasaran Kegiatan Indikator Target

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

1. Peningkatan

penyelenggaraan

hubungan Pusat dan

Daerah melalui

peningkatan peran

gubernur sebagai

wakil pemerintah,

dekonsentrasi dan

tugas pembantuan,

kerjasama daerah,

pelayanan publik, dan

pembinaan

kecamatan

1. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja

Sama yang bersifat Wajib sesuai standar 3 Daerah

2. Jumlah Kabupaten / Kota yang

menerapkan PATEN 60 Kab/Kota

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang

dekonsentrasi, tugas pembantuan,

kerjasama daerah, pelayanan publik, dan

pembinaan kecamatan

11 Kebijakan

4. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan

prinsip dekonsentrasi dan tugas

pembantuan

50 Dekonsentrasi/

Tugas

Pembantuan

5. Jumlah tugas dan wewenang yang

dilaksanakan oleh GWPP sesuai peraturan 1 Tugas

6. Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit eselon II 1 Layanan

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara

2. Peningkatan

pembinaan kawasan

khusus, pertanahan,

perkotaan dan batas

negara serta pulau-

pulau kecil terluar

yang dikembangkan

1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang

kawasan, pertanahan dan batas negara

2 Kebijakan

2. Jumlah kesepakatan dalam mendukung

pengelolaan perkotaan

3 Kesepakatan

3. Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan

perbatasan negara lainnya dalam rangka

pelayanan pemerintahan

6 Unit

4. Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 3 Kebijakan

5. Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan

kawasan khusus

10 Kesepakatan

6. Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 10 Kasus


lainnya unit eselon II

1 Layanan

Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

9

No Kegiatan/


3. Peningkatan

pembinaan kapasitas

aparat dan

kelembagaan Satuan

Polisi Pamong Praja

dan Satuan

Perlindungan

Masyarakat dalam

menciptakan

ketenteraman,

ketertiban dan

perlindungan

masyarakat

1. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat

9 Rumusan/

Kebijakan

2. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang

mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan

Satlinmas yang sesuai standar

570 Orang

3. Persentase daerah yang memberikan

pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang

Trantibum

60%

4. Persentase daerah yang telah

memfasilitasi 5P (penghormatan,

pemajuan, pemenuhan, penegakan dan

perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi

internasional

100%

5. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem

dan prosedur operasional

penyelenggaraan bidang ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat

100 daerah



1 Layanan

Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

4. Peningkatan

kapasitas aparat dan

kelembagaan dalam

upaya pencegahan

penanggulangan

bencana dan bahaya

kebakaran

1. Penyediaan layanan dasar subbidang

pemadam kebakaran sesuai SPM

50%

2. Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan

kapasitasnya dalam penanggulangan

bencana dan bahaya kebakaran

450 orang

3. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi

bidang manajemen penanggulangan

bencana dan kebakaran

7 Kebijakan

4. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan

dalam melaksanakan pelayanan

pemerintahan pada saat tanggap darurat

dan pasca bencana sesuai standar

34 daerah



1 Layanan

Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi

5. Peningkatan penataan

administrasi wilayah,

penegasan batas

daerah, dan toponimi

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang

toponimi dan batas daerah

2 Permendagri

2. Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan

unsur lainnya) yang diverifiikasi dan

dibakukan

2 Unsur

10

No Kegiatan/


3. Jumlah segmen batas antar daerah yang

ditetapkan dengan Permendagri

50 Segmen

4. Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 8 Provinsi

5. Jumlah Daerah yang diasistensi dan

supervisi bidang toponimi dan batas

daerah

17 Daerah

6. Jumlah Daerah yang diintegrasikan

segmen batasnya

21 Provinsi

7. Penyelesaian pelayanan administrasi dan

tugas teknis lainnya unit kerja eselon II

1 Layanan

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

8. Peningkatan

dukungan pelayanan

teknis dan

administratif yang

berkualitas di

lingkungan Direktorat

Jenderal Bina

Administrasi

Kewilayahan

1. Layanan dukungan manajemen satker 1 Layanan

2. Layanan pembinaan teknis administrasi

kewilayahan

1 Layanan

3. Perencanaan 1 Laporan

4. Layanan dukungan manajemen eselon I 1 Layanan

5. Layanan sarana dan prasarana internal 1 Layanan

6. Layanan Perkantoran 1 Layanan

11

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pada pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa

belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang

dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan bagian anggaran bendahara

umum Negara, dan pada ayat (11) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat

menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai

Hasil (Outcome) tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan

bagian anggaran bendahara umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di atas, disusun

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa

pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja

kementerian/lembaga dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah dan berpedoman pada Renstra serta pagu indikatif yang tertuang dalam

Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Rencana Kerja

kementerian/lembaga memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran

renstra kementerian/lembaga.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran

2019, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.149.323.540.000, dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pagu per jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sebesar Rp.32.422.551.000.

b. Belanja Barang sebesar Rp.110.278.392.000.

c. Belanja Modal sebesar Rp.6.622.597.000.

2. Pagu per Kewenangan :

a. Kantor Pusat sebesar Rp.131.365.226.000.

b. Dekonsentrasi sebesar Rp.14.658.314.000.

c. Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.

APBN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BAB II

A

Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2019

12

Total alokasi anggaran Program Bina Administrasi Kewilayahan 2019 sebesar

Rp.149.323.540.000. Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Bina

Administrasi Kewilayahan telah menyusun Rencana Penarikan Dana (Disbursement

Plan) Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada grafik berikut :

Grafik 1

Rencana Penarikan Dana (Disbursement Plan)


Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Grafik 2



Kegiatan Pusat

13,424,678,000

29,961,225,000

49,487,792,000 56,449,845,000

8.99 20.06 33.14 37.80

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Rencana Penarikan Dana (Revisi) Prosentase

B

Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

12,450,359,000

26,334,710,000

42,751,022,000

49,829,135,000

9.48 20.05 32.54 37.93



13

Grafik 3



Kegiatan Dekonsentrasi

Grafik 4



Kegiatan Tugas Pembantuan

160,230,000

494,655,000

1,561,130,000

1,083,985,000

4.86 14.99 47.31 32.85



814,089,000

3,131,860,000

5,175,640,000

5,536,725,000

5.55 21.37 35.31 37.77



14

Berikut ini adalah rincian pagu anggaran kegiatan Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019,

yaitu :

1. Kegiatan Pusat

a. Kegiatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah serta kerjasama

daerah

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.13.177.000.000,

dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan

sebagai berikut :

Tabel 4

Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input Kegiatan Pusat

Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama

Tahun 2019

No

Indikator/Komponen Input Pagu

Anggaran

1. Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama yang

bersifat Wajib sesuai standar

430,000,000

1.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang

bersifat wajib

150,000,000

1.2 Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dapat

Dikerjasamakan Antar Daerah Berbatasan

150,000,000

1.3 Sosialisasi kebijakan kerjasama daerah 130,000,000

2. Jumlah Kabupaten / Kota yang menerapkan PATEN 1,677,000,000

1.1 Rapat Kerja Teknis aparatur pemerintahan

daerah dalam percepatan penerapan PATEN

(legislatif dan eksekutif)

1,305,480,000

1.2 Asistensi penyusunan peraturan bupati/walikota

tentang pelimpahan kewenangan kepada

Camat

371,520,000

3. Jumlah kebijakan/regulasi bidang dekonsentrasi,

tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan

publik, dan pembinaan kecamatan

2,100,000,000

1.1 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP)

200,000,000

1.2 Permendagri tentang Kelurahan 200,000,000

1.3. Penyusunan pedoman pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

200,000,000

1.4 Penyusunan Permendagri Tentang Tata Cara

Kerjasama Daerah

200,000,000

1.5 Penyusunan Instrumen Tugas dan Wewenang

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

500,000,000

1.6 Permendagri tentang penataan pelimpahan

kewenangan dan evaluasi kinerja kecamatan

295,780,000

15

No


Anggaran

1.7 Permendagri tentang persyaratan, susunan

organisasi dan tata kerja kecamatan di

perbatasan antar negara

200,000,000

1.8 Permendagri tentang pedoman pakaian dinas

camat dan lurah

104,220,000

1.9 Permendagri tentang Pelayanan Administrasi

Terpadu di Kecamatan

200,000,000

4. PTSP Prima di daerah 1,300,000,000

4.1 Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima 300,000,000

4.2 Penyusunan pedoman penyelenggaraan PTSP

Prima

200,000,000

4.3 Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP 650,000,000

4.4 Asistensi Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP

Prima di daerah

150,000,000

5. Sistem e-monev PTSP yang terintegrasi 2,500,000,000

5.1 TOT Penerapan e-Monev PTSP 1,500,000,000

5.2 Asistensi penerapan dan integrasi sistem e-

monev PTSP

1,000,000,000

6. Penyusunan kesepakatan kerjasama Pemerintah

Daerah dengan dunia usaha dalam pemanfaatan

lulusan sekolah vokasi

1,300,000,000

6.1 Identifikasi potensi kerjasama pada Kawasan

Pariwisata Nasional dengan Pemda dalam

bidang pendidikan vokasi

900,000,000

6.2 Rapat koordinasi dengan sektor terkait dan

daerah

400,000,000

7. Jumlah jenis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

yang dievaluasi berdasarkan prinsip dekonsentrasi

dan tugas pembantuan

1,490,000,000

7.1 Sosialisasi pedoman penyelenggaaraan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan

400,000,000

7.2 Asistensi kesesuaian program/kegiatan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Kementerian/Lembaga

690,000,000

7.3 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di

Daerah

400,000,000

8. Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh

GWPP sesuai peraturan

1,680,000,000

8.1 Asistensi dan supervisi penyelenggaraan tugas

dan wewenang gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah

800,000,000

8.2 Monitoring dan evaluasi kinerja Gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat

880,000,000

16

No


Anggaran

9. Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit

eselon II

700,000,000

6.1 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan

perlengkapan

700,000,000

Jumlah 13.177.000.000

Sumber : dokumen Rencana Kerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2019

b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Khusus, Batas Negara

dan Pulau-Pulau Kecil Terluar



sebagai berikut :

Tabel 5


Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Tahun 2019

No


Anggaran

1 Jumlah kebijakan/regulasi bidang kawasan,pertanahan

dan batas negara

450,000,000

1.1 Revisi PP No. 9 tahun 1987 tentang penyediaan dan

penggunaan tanah untuk keperluan tempat

pemakaman

250,000,000

1.2 Revisi Permendagri No. 41 Tahun 2016 tentang

pedoman pemberian tanda kehormatan

satyalancana wira karya bidang pemerintahan dalam

pengelolaan, pengembangan dan pembangunan

kelautan

200,000,000

2 Jumlah kesepakatan dalam mendukung pengelolaan

perkotaan

980,000,000

2.1 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

kota baru publik

599,722,000

2.2 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

kawasan metropolitan

230,278,000

2.3 Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) tentang

Perkotaan

150,000,000

3 Jumlah sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan

negara lainnya dalam rangka pelayanan pemerintahan

100,000,000

3.2 Asistensi penyelenggaraan Pembangunan sarana

prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan

negara dan PPKT dalam rangka pelayanan

pemerintahan

100,000,000

17

No


Anggaran

4 Kebijakan terkait perkotaan berkelanjutan 1,000,000,000

4.1 Penyusunan Permendagri tentang penyelenggaraan

pengelolaan perkotaan

300,000,000

4.2 Penyusunan Rumusan Permendagri tentang

pedoman dan standar pelayanan perkotaan

300,000,000

4.3 Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan

dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan

perkotaan berkelanjutan

400,000,000

5 Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah

Negara

5,850,000,000

5.1 penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas antar

negara RI- Malaysia

1,083,106,000

5.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM) 602,402,000

5.3 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance

(Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia

2,676,160,000

5.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas

antar negara RI-PNG

563,623,000

5.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas

antar negara RI-RDTL

636,921,000

5.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 287,788,000

6 Jumlah kesepakatan dalam pengelolaan kawasan khusus 1,760,000,000

6.1 Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam

rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan

kawasan khusus lingkup II

350,000,000

6.2 Asistensi dalam pengelolaan pengembangan

kawasan ekonomi khusus

380,000,000

6.3 Asistensi dan supervisi dalam penanganan

permasalahan kawasan khusus lingkup II

350,000,000

6.4 Evaluasi kebijakan pemerintah berkaitan dengan

penyelenggaran kawasan khusus lingkup II

280,000,000

6.5 Supervisi pengelolaan dan pengembangan pada

kawasan khusus lingkup I

400,000,000

7 Jumlah Konflik Pertanahan yang ditangani 1,031,000,000

7.1 Profil Konflik Pertanahan di daerah 350,000,000

7.2 Asistensi penanganan masalah dan konflik

pertanahan di daerah

481,000,000

7.3 Dukungan Penyusunan Peraturan perUndang-

Undangan Bidang Pertanahan

200,000,000

8 Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah

700,000,000

8.1 Asistensi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan

Negara di daerah

700,000,000

18

No


Anggaran

9 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit

eselon II

700,000,000


perlengkapan

700,000,000

Jumlah 12.571.000.000


c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat


dengan rincian per indikator dan komponen input kegiatan sebagai

berikut :

Tabel 6


Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2019

No


Anggaran

1. Jumlah daerah yang diberikan pembekalan Satpol PP dan

Satlinmas untuk pemeliharaan trantibumlinmas dalam

rangka pemilu

3,000,000,000

1.1 Rapat kerja nasional pembekalan Satpol PP dan

Satlinmas penyelenggaraan trantibumlinmas dalam

rangka pemilu

3,000,000,000

2. Jumlah kebijakan/regulasi bidang Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat

1,860,215,000

2.1 Penyusunan kebijakan tindaklanjut dari PP tentang

Satpol PP

400,000,000

2.2 Permendagri tentang pedoman pol pp penegakan

kode etik dan etika profesi jabatan fungsional pol pp

200,000,000

2.3 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria

bidang Perlindungan Masyarakat

260,215,000

2.4 Penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional

Polisi Pamog Praja

200,000,000

2.5 Penyusunan Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya

Ilmiah dibidang tugas Pol PP

200,000,000

2.6 Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) Fungsional/Teknis Jabatan Fungsional Pol PP

200,000,000

2.7 Penyusunan Pedoman Kebutuhan pendidikan dan

pelatihan fungsional/teknis Jabatan fungsional Pol

PP

20,300,000

19

No


Anggaran

2.8 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas

kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum

dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah

200,000,000

2.9 Penyusunan Permendagri tentang penghargaan atas

kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibum

dan Tranmas serta penegakan Perda di daerah

179,700,000

3. Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur

Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar

3,300,000,000

3.1 Supervisi penyelenggaraan pembentukan pejabat

PPNS

650,000,000

3.2 Bimbingan Teknis anggota Satlinmas dalam

membantu penyelenggaraan penanggulangan

bencana

670,000,000

3.3 Penyelenggaraan Bimtek Penilai Angka Kredit 350,000,000

3.4 Penilaian jabatan fungsional satpol pp di tingkat

pusat

200,000,000

3.5 Bimbingan Teknis Hak Asasi Manusia bagi Satpol PP 700,000,000

3.6 Bimtek pelaporan sistem informasi pelaporan satpol

PP

300,000,000

3.7 Bimbingan Teknis Intelijen bagi pejabat PPNS dalam

rangka meningkatkan kemampuan penyelidikan

pelanggaran Perda

430,000,000

4. Persentase daerah yang memberikan pelayanan dasar

sesuai SPM Subbidang Trantibum

2,010,000,000

4.1 Sosialisasi Permen/Pedoman SPM Subbidang

Trantibum

400,000,000

4.2 Asistensi dan supervisi pelaksanaan SPM (Prov dan

Kab/kota)

1,610,000,000

5. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P

(penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan

perlindungan) HAM, fasilitasi konvensi internasional

1,769,785,000

5.1 Bimbingan teknis pelayanan publik berbasis HAM

bagi camat seluruh Indonesia

1,000,000,000

5.2 Supervisi Penegakan Peraturan Daerah yang

berspektif HAM

300,000,000

5.3 Koordinasi Kerjasama Internasional Bidang

Perlindungan Masyarakat pada ICDO

169,785,000

5.4 Pertemuan koordinasi Sekber RANHAM Periode

2015-2019 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi

konvensi internasional

300,000,000

6. Jumlah daerah yang melaksanakan sistem dan prosedur

operasional penyelenggaraan bidang ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat

2,547,000,000

6.1 Sosialisasi PP tentang satuan polisi pamong praja

dan Permendagri tindaklanjutnya

897,000,000

6.2 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat di Daerah

150,000,000

6.3 Pemutakhiran Data kinerja PPNS 450,000,000

20

No


Anggaran

Penerapan Nota Kesepahaman antara Mendagri

dengan Kapolri tentang Penyelenggaraan Keamanan,

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

serta Pelindungan Masyarakat di Daerah

650,000,000

6.4 Asistensi pembentukan penilai angka kredit jabatan

fungsional

400,000,000

7. Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya

700,000,000


perlengkapan

700,000,000

Jumlah 15.187.000.000


d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran



sebagai berikut :

Tabel 7


Direktorat Manajamen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Tahun 2019

No


Anggaran

1 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan

minimal bidang bencana

1,650,000,000

1.1 Sosialiasi kebijakan teknis penerapan SPM Sub

urusan bencana

500,000,000

1.2 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan

minimal bidang bencana

1,150,000,000

2 Penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran

sesuai SPM

1,000,000,000

2.1 Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang

pemadam kebakaran di daerah

700,000,000

2.2 Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan

Minimal subbidang pemadam kebakaran

300,000,000

3 Jumlah aparatur daerah yang ditingkatkan kapasitasnya

dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

2,636,360,000

3.1 Kualifikasi kompetensi inspeksi proteksi pemadam

kebakaran wilayah perkotaan bagi aparatur Damkar

250,000,000

3.2 Bimbingan teknis manajamen gudang logistik di

daerah Rawan Bencana

580,000,000

3.3 Pemantapan kesiapsiagaan nasional aparatur

Pemadam Kebakaran

976,360,000

21

No


Anggaran

3.4 Skill Competetion Petugas Pemadam Kebakaran

dalam kesiapsiagaan pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

630,000,000

3.5 Diseminasi dan Uji Publik Implementasi Jabatan

Fungsional Pemadam Kebakaran

200,000,000

4 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana di Daerah

1,200,000,000

4.1 Asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan

penganggaran PRB

600,000,000

4.2 Asistensi Pengintegrasian dan pengarusutamaan

pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan

penganggaran pembangunan daerah

600,000,000

5. Jumlah rumusan kebijakan/regulasi bidang manajemen

penanggulangan bencana dan kebakaran

2,150,000,000

5.1 Penyusunan Pedoman pencegahan dan

penanggulangan kebakaran

300,000,000

5.2 Penyusunan standardisasi bangunan gudang logistik,

peralatan dan gedung Pusdalops

200,000,000

5.3 Penyusunan Perpres tentang jabatan fungsional

pemadam kebakaran

650,000,000

5.4 Penyusunan pedoman kualifikasi kompetensi

pemadam kebakaran

150,000,000

5.5 Integrasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

pusat dan daerah

400,000,000

5.6 Penyusunan Permendagri tentang Pakaian Dinas

Aparatur Pemadam Kebakaran

100,000,000

5.7 Penyusunan Permendagri tentang Diklat Teknis

Pemadam Kebakaran

250,000,000

5.8 Revisi Permendagri Nomor 46 tahun 2018 tentang

Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

100,000,000

6. Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam

melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap

darurat dan pasca bencana sesuai standar

1,780,000,000

6.1 Asistensi dan supervisi pelaksanaan pelayanan

Pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca

bencana sesuai standar di daerah

380,000,000

6.2 Pendampingan pemerintah Daerah dalam keadaan

darurat Bencana dan Pasca Bencana

1,400,000,000

7 Pembinaan penyusunan rencana penanggulangan bencana 1,000,000,000

7.1 Bimtek penyusunan rencana penanggulangan

bencana

1,000,000,000

8 Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya unit eselon II 700,000,000


perlengkapan

700,000,000

Total 12.116.360.000


22

e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan

Toponimi



sebagai berikut :

Tabel 8


Direktorat Toponimi dan Batas Daerah

Tahun 2019

No Indikator/Komponen Input Pagu

Anggaran

1 Jumlah rumusan kebijakan bidang toponimi dan batas

daerah

200,000,000

1.1 Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan

200,000,000

2 Jumlah unsur rupabumi alami (pulau dan unsur lainnya) yang

diverifiikasi dan dibakukan

1,010,000,000

2.1 Penyelenggaraan verifikasi Pulau 680,000,000

2.2 Pembakuan nama rupa bumi unsur alami (sungai dan

gunung/bukit)

330,000,000

3 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan

Permendagri

7,380,000,000

3.1 Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik 3,240,000,000

3.2 Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah 1,300,000,000

3.3 Penyusunan Rumusan Kebijakan tentang Batas

Daerah

2,840,000,000

4 Jumlah unsur rupabumi warisan budaya 1,002,761,000

4.1 Pembakuan nama rupa bumi unsur warisan budaya 1,002,761,000

5 Jumlah Daerah yang diasistensi dan supervisi bidang

toponimi dan batas daerah

1,250,000,000

5.1 Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi di

daerah

250,000,000

5.2 Asistensi dan Supervisi pemberian nama daerah,

pemberian nama ibu kota, perubahan nama daerah,

perubahan nama ibu kota, dan pemindahan ibu kota

250,000,000

5.3 Asistensi dan supervisi penataan batas daerah 500,000,000

5.4 Verifikasi kode dan data wilayah administrasi

pemerintahan

250,000,000

6 Jumlah Daerah yang diintegrasikan segmen batasnya 1,100,000,000

6.1 Implementasi kegiatan satu peta sesuai Perpres 9

tahun 2016

1,100,000,000

7 Penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya unit kerja eselon II

700,000,000


perlengkapan

700,000,000

Total 12.642.761.000


23

f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Bina Administrasi Kewilayahan



sebagai berikut :

Tabel 9


Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2019

No


Anggaran

1 Layanan Pembinaan Teknis Administrasi Kewilayahan 3,975,299,000

1.1 Sosialisasi kebijakan bidang administrasi

kewilayahan

1,080,730,000

1.2 Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan

pembinaan wilayah

604,870,000

1.3 Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan

administrasi kewilayahan

1,733,909,000

1.4 Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan

Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah

555,790,000

2 Perencanaan (SBKU) 76.980.000

2.1 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal 57.660.000

2.2 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker

Vertikal 19.320.000

3 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 16,027,111,000

3.1 Penyusunan Rencana Program dan Rencana

Anggaran

952,080,000

3.2 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 2,195,720,000

3.3 Pengelolaan Data dan Informasi 2,085,280,000

3.4 Pengelolaan Keuangan 1,300,000,000

3.5 Pengelolaan Perbendaharaan 700,000,000

3.6 Pelayanan Hukum 3,847,920,000

3.7 Pengelolaan Kepegawaian 900,000,000

3.8 Pelayanan Umum dan Perlengkapan 1,500,000,000

3.9 Pelayanan Humas dan Protokoler 331,321,000

3.10 Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi

Birokrasi

2,214,790,000

4 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 7,012,597,000

4.1 Pengadaan kendaraan bermotor 3,190,152,000

4.2 Pengadaan perangkat pengolah data dan

komunikasi

2,842,597,000

4.3 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 679,848,000

4.4 Gedung dan bangunan

300,000,000

24

No


Anggaran

5 Layanan Perkantoran 38,579,118,000

5.1 Gaji dan tunjangan 31,422,551,000

5.2 Operasional dan pemeliharaan kantor 7,156,567,000

Total 65.671.105.000


2. Kegiatan Dekonsentrasi

Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina

3 (tiga) kegiatan Dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh 43 SKPD di 33

Provinsi dengan total anggaran sebesar Rp.14.658.314.000. Adapun kegiatan

Dekonsentrasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pusat di Wilayah Provinsi

Total alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp.6.858.314.000 yang diselenggarakan oleh 33 SKPD Provinsi, dengan

rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 10

Pagu Anggaran

Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

di Wilayah Provinsi Tahun 2019

No Provinsi Satker Pagu

Anggaran

1 Aceh Setda 213,382,000

2 Sumatera Utara Setda 198,958,000

3 Sumatera Barat Setda 197,509,000

4 Riau Setda 186,650,000

5 Jambi Setda 194,384,000

6 Sumatera Selatan Setda 189,243,000

7 Bengkulu Setda 195,306,000

8 Lampung Setda 182,314,000

9 Kep. Bangka Belitung Setda 193,501,000

10 Kepulauan Riau Setda 190,400,000

11 Jawa Barat Setda 183,294,000

12 Jawa Tengah Setda 188,360,000

13 D.I. Yogyakarta Setda 182,203,000

14 Jawa Timur Setda 208,681,000

15 Banten Setda 178,060,000

16 Bali Setda 222,072,000

17 Nusa Tenggara Barat Setda 208,311,000

18 Nusa Tenggara Timur Setda 218,722,000

19 Kalimantan Barat Setda 190,722,000

25


Anggaran

20 Kalimantan Tengah Setda 209,714,000

21 Kalimantan Selatan Setda 197,104,000

22 Kalimantan Timur Setda 206,770,000

23 Kalimantan Utara Setda 200,656,000

24 Sulawesi Utara Setda 209,060,000

25 Sulawesi Tengah Setda 218,458,000

26 Sulawesi Selatan Setda 226,209,000

27 Sulawesi Tenggara Setda 201,352,000

28 Gorontalo Setda 229,794,000

29 Sulawesi Barat Setda 211,001,000

30 Maluku Setda 244,532,000

31 Maluku Utara Setda 227,596,000

32 Papua Setda 271,286,000

33 Papua Barat Setda 282,710,000

Total 6.858.314.000


b. Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah




Tabel 11

Pagu Anggaran

Dekonsentrasi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah

Tahun 2019


Anggaran

1 Sumatera Utara DPMPTSP 725,760,000

2 Lampung DPMPTSP 546,073,000

3 Nusa Tenggara Timur DPMPTSP 648,172,000

4 Kalimantan Tengah DPMPTSP 706,772,000

5 Kalimantan Utara DPMPTSP 492,174,000

6 Sulawesi Tenggara DPMPTSP 464,866,000

7 Sulawesi Utara DPMPTSP 607,800,000

8 Sulawesi Barat DPMPTSP 650,632,000

9 Maluku Utara DPMPTSP 477,421,000

10 Papua DPMPTSP 680,330,000

Total 6.000.000.000


26

c. Dekonsentrasi Pelaksanaan kerjasama perbatasan negara di daerah




Tabel 12

Pagu Anggaran

Dekonsentrasi Pelaksanaan Kerjasama Perbatasan Negara di Daerah

Tahun 2019


Anggaran

1 Riau Setda 250,000,000

2 Kepulauan Riau Setda 250,000,000

3 Nusa Tenggara Timur Setda 300,000,000

4 Kalimantan Barat Setda 250,000,000

5 Kalimantan Utara Setda 250,000,000

6 Sulawesi Utara Setda 250,000,000

7 Papua Setda 250,000,000

Total 1.800.000.000


3. Kegiatan Tugas Pembantuan T

Tahun 2019 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina

1 (satu) kegiatan Tugas Pembantuan yang diselenggarakan oleh 3 SKPD

dengan total anggaran sebesar Rp.3.300.000.000. Adapun Tugas Pembantuan

tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Pagu Anggaran

Tugas Pembantuan Pembangunan Sarpras Pemerintahan

di Kawasan Perbatasan antar Negara dan PPKT Tahun 2019

No Kabupaten Satker Pagu

Anggaran

Pembangunan

1 Kepulauan

Karimun

Dinas Pekerjaan

Umum dan

Penataan Ruang

Kab. Karimun

1,600,000,000

1 Kantor Desa Pulau Moro

2 Kantor Desa Rawa Jaya

3 Kantor Desa Degong

2 Kab. Sintang Sekretariat

Daerah

850,000,000

4 Kantor Desa Sungai Pisau

Kecamatan Ketungau Hulu

3 Kab. Belu

Sekretariat

Daerah

850,000,000

5 Balai Pertemuan Umum

Kecamatan Tasifeto Timur

6 Balai Pertemuan Umum

Desa Silawan

Total 3.300.000.000


27

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik lingkup internal Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan maupun dengan pihak eksternal. Upaya ini dilakukan

untuk memberikan penilaian secara kredibel dan transparan atas pelaksanaan

program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

1. Pihak Internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Keseluruhan unit satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan, meliputi unit eselon II, eselon III dan IV serta staf yang terkait

dengan perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi atas pelaksanaan program

dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.

2. Pihak Eksternal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

a. Komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, hal ini terkait

dengan sinegritas program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan

program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri.

b. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang memilki

wewenang dalam mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi capaian

kinerja setiap Kementerian/Lembaga atas pelaksanaan anggaran serta

memilki kebijakan makro dalam melakukan penyusunan APBN Tahun

berikutnya.

c. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memiliki

wewenang dalam pengambilan kebijakan :

- Perencanaan : penyusunan rencana pembangunan nasional (RPJP,

RPJMN, dan RKP).

- Penganggaran : penyusunan alokasi pendanaan (pagu indikatif).

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

nasional.

- Penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar sesuai

penugasan Presiden.

d. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang menerima alokasi

anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan, mengingat sebagian besar anggaran Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan dilimpahkan dan ditugaspembantukan

kepada Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaanya perlu untuk

dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan penyerapan

anggaran, pencapaian target keluaran, permasalahan dan rencana tindak

lanjut ke depan sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan program

kerja tahun berikutnya.

C

.

Identifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

28

Persiapan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 dilakukan dengan menginput

data capaian output kegiatan melalui Aplikasi Monev RKA-K/L yang telah

disiapkan oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Untuk memberikan gambaran/progres capaian output kegiatan, Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan secara periodik berupaya melakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja terhadap target capaian output, sehingga akan memberikan

informasi kinerja yang dapat menggambarkan relevansi antara perencanaan

anggaran dengan pelaksanaan kegiatan.

Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019

disusun berdasarkan pada data pagu anggaran revisi dan target output kegiatan

sebagaimana dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dokumen Petunjuk

Operasional Kegiatan (POK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan

kualitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, pengukuran kinerja Ditjen

Bina Administrasi Kewilayahan dilakukan dengan membandingkan antara data

realisasi dengan data target output kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sedangkan penilaian kinerja dilakukan melalui interpretasi atas seluruh nilai

capaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 hasil

pengukuran ke dalam informasi kinerja guna dilakukan dianalisis lebih lanjut.

Proses pengukuran dan penilaian kinerja sebagaimana Aplikasi Monev

RKA-K/L berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.02/2017

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagai berikut :

D

.Persiapan Evaluasi

Kinerja

E

.Pengumpulan Data

F

Pengukuran dan Penilaian

29

1. Pengukuran Aspek Implementasi, meliputi:

- Pengukuran Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan

antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi

pagu anggaran seluruh satker.

- Pengukuran Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi, dilakukan

berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan,

yaitu dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran

bulanan seluruh setker dan akumulasi rencana penarikan dana bulanan

seluruh satker dengan jumlah bulan.

- Pengukuran Pencapain Keluaran, dilakukan dengan membandingkan

antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran

dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator

kinerja keluaran.

- Pengukuran Tingkat Efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi

untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil

perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu

anggaran per volume keluaran.

Berdasarkan pengukuran pada aspek implementasi tersebut, maka Nilai

Kinerja Aspek Implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil

perkalian antara nilai hasil pengukuran capaian kinerja setiap indikator aspek

implementasi dengan masing-masing bobot dari indikator kinerja yang diukur

tersebut.

2. Pengukuran Aspek Manfaat

Pengukuran Capaian Hasil, dilakukan dengan membandingkan realisasi

indikator kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.

Berdasarkan pada pengukuran aspek manfaat tesebut, maka Nilai Kinerja

Aspek Manfaat diperoleh dari hasil perkalian antara nilai hasil pengukuran

Capaian Hasil dengan bobot kinerja aspek manfaat.

3. Pengukuran Aspek Konteks

Pengukuran Aspek Konteks, dilakukan dengan melihat keterkaitan mengenai

relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan perkembangan

keadaan dan kebijakan Pemerintah.

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2019

mengemban amanat untuk melaksanakan 1 (satu) Program Nasional dengan

pagu anggaran sebesar Rp.149.323.540.000. Pagu anggaran tersebut terdiri dari

kegiatan Pusat sebesar Rp.131.365.226.000, kegiatan Dekonsentrasi sebesar

Rp.14.658.314.000 dan kegiatan Tugas Pembantuan sebesar Rp.3.300.000.000.

G

.Analisis

30

Berikut ini adalah grafik pencapaian kinerja dan Rencana Penarikan Dana

serta Penyerapan Anggaran berdasarkan analisis hasil pengukuran dan evaluasi

kinerja sebagaimana Aplikasi Monev RKA-K/L atas pelaksanaan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019.

Grafik 5

Pencapaian Kinerja

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan T.A 2017

Grafik 6

Rencana Penarikan Dana dan Penyerapan Anggaran


31

Grafik 7

Pencapaian Kinerja


Grafik 8



32

Grafik 9

Pencapaian Kinerja


Grafik 10



33

Pencapaian kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d

2019 adalah sebagai berikut :

Penyerapan Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017

adalah sebesar Rp.169.976.943.980 atau 86,72% dari total pagu

anggaran Rp.195.998.552.000, Tahun 2018 terealisasikan anggaran

sebesar Rp.150.112.095.473 atau 93,82% dari total pagu anggaran

Rp.160.005.670.000, sedangkan Tahun 2019 sebesar

Rp.75.298.733.487 atau 50,43% dari total pagu anggaran

Rp.149.323.540.000

Grafik 11

Penyerapan Anggaran

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 s/d 2019

Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) awal rata-rata per Bulan

Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2017 sebesar 84,78%,

Tahun 2018 sebesar 86,59% dan Tahun 2019 sebesar 66,80% .

Grafik 12

Konsistensi Rencana Penarikan Dana Awal per Bulan


-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

86,72% 93,82%

50,43%

2017 2018 2019

Prosentase

Tahun

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

84,78% 86,59%

66,80%

2017 2018 2019 Tahun

Prosentase

34

Pencapaian Keluaran/Output Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Tahun 2017 sebesar 97,20%, Tahun 2018 sebesar 96,44% dan

Tahun 2019 sebesar 50,97%.

Grafik 13

Pencapaian Keluaran


Berdasarkan hasil analisis pengukuran dan evaluasi kinerja tersebut,

bahwa secara keseluruhan Nilai Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan atas

pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 (semester I)

termasuk dengan kategori “Baik”.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, terdapat berbagai kendala dan

keterbatasan dalam melakukan proses evaluasi lingkup Ditjen Bina Administrasi

Kewilayahan, diantaranya:

1. Keterbatasan data yang menjadi cakupan monev, khususnya untuk kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, meliputi:

- Perkembangan proses pengadaan barang dan/atau jasa;

- Kinerja pelaksanaan fisik kegiatan;

- Perkembangan pencapaian indikator masukan (input) dan keluaran

(output);

- Permasalahan yang dihadapi;

- Tindak lanjut yang diperlukan.

2. Keterbatasan waktu dalam proses penyusunan laporan evaluasi.

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

97,20% 96,44%

50,97%

H.

Keterbatasan Proses Evaluasi

2017 2018 2019 Tahun

Prosentase

35

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019, dapat

disimpulkandan dilakukan upaya tindak lanjut dengan rekomendasi sebagai

berikut :

1. Kesimpulan

a. Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Kinerja Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan Tahun 2019 merupakan cerminan kinerja yang

dilaksanakan selama Tahun 2019, yang merupakan media

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019.

b. Tingkat konsistensi anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun

2019 masih belum efektif, mengingat penyerapan anggaran Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan baru terjadi peningkatan secara riil memasuki

periode Triwulan II.

2. Rekomendasi

a. Perlunya perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan simpul-

simpul koordinasi mulai dari penyusunan rencana, pengendalian hingga

tertib pelaporan terhadap pelaksanaan mekanisme perencanaan dan

penganggaran berbasis kinerja yang saling terkait, sinergis dan

komprehensif dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan khususnya, dan

Kementerian Dalam Negeri umumnya.

b. Perlunya perbaikan mekanisme SAKIP di lingkungan Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai

dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana

kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta

evaluasi pencapaian kinerja.

c. Perlunya pengintegrasian dan sinergitas terhadap seluruh aspek

perencanaan, penganggaran dan pelaporan, baik kegiatan yang langsung

dan/atau bersumber melalui mekanisme APBN maupun kegiatan yang

didukung PHLN atau sumber pembiayaan lainnya sehingga akan

meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Ditjen Bina

Administrasi Kewilayahan.

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

I

Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB I PENDAHULUAN · perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Documents