Page 1
1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) memerlukan
perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat
berjalan pada jalur yang tepat.
Seiring bergulirnya reformasi saat ini dimana tuntutan masyarakat
terhadap percepatan pembangunan dan demokratisasi mendorong pemerintah
untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan yang strategis sebagai
pelaksanaan perencanaan yang berbasis kinerja dimana dalam setiap OPD (
Satuan Kerja Perangkat Daerah ) disesuaikan dengan tupoksi dan kedudukan
setiap unit kerja dalam Konstalasi Perencanaan Lima Tahunan Daerah
(RPJMD). Sehingga setiap SKPD harus memiliki Renstra OPD yang disusun
berdasarkan rumusan tupoksi yang konkrit.
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (
lima ) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan
berpedoman RPJMD baik langsung dilaksanakan pemerintah maupun yang
mendorong partisipasi masyarakat dan bersifat indikatif, ditetapkan dengan
Peraturan Pimpinan SKPD.
BAB
I
Page 2
2
Proses penyusunan Renstra SKPD diawali dengan mempelajari Visi, Misi
dan Program Bupati Grobogan terpilih. Kepala SKPD mempelajari dampak Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah (KDH) terpilih terhadap Tupoksi SKPD yang
dipimpin dan menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada
rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama.
Penyusunan Renstra SKPD dimaksudkan untuk menciptakan
keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan unit kerja yaitu Dinas
Sosial dengan mengutamakan potensi dan karakteristik inti dari daerah dan unit
kerja sebagai landasan eksistensi.
Sedangkan tujuan dari Renstra SKPD untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja SKPD yang akan dijabarkan dalam RKPD serta sebagai
tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan
pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2)
Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3)
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana
strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan
dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non
Page 3
3
kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dan Pasal
273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.
Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah (PD)
menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu
lima tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada
RPJMD dan bersifat Indikatif.
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2016 - 2021,
disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5
tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan
dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam
RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 dan Organisasi Tata Kerja.
Renstra SKPD disusun dengan mengacu pada Substansi RPJMD
dan dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD yang akan menjadi bahan
masukan bagi penyusunan RKPD. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen
perencanaan lain dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
Renstra SKPD disusun dengan mengacu pada Substansi RPJMD dan
dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD yang akan menjadi bahan
masukan bagi penyusunan RKPD. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen
perencanaan lain dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
Page 4
4
Renstra Renja RKA-K/L Rincian
K/ L K / L APBN
Pem.
RPJP Nas RPJM RKP RAPBN APBN Daerah
RPJP RPJM RKP RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah Pem.
Daerah
Renstra Renja RKA Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU. No. 25 /04 UU. N0. 17/03
SPPN KN
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan tahun 2016 -
2021 berlandaskan pada :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
Page 5
5
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik
Sosial;
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Page 6
6
17. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan
Wilayah;
Page 7
7
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman
Karang Taruna;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
33. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan;
35. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang standar
rehabilitasi sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial.
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Page 8
8
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan Tahun
2006 -2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 -2021;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi , Uraian tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial,
Kabupaten Grobogan ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan
pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman
penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan
Sasaran.
1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan ini dimaksud untuk:
a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
Page 9
9
kedepan (2016 – 2021) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban
Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan dengan RPJMD tahun 2016 – 2021;
c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan selama 5 (lima) tahun.
2. Tujuan
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan dengan tujuan :
a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek
tahunan
b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja
Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan dalam periode 5 (lima) tahun;
c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan
dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Grobogan ini disusun dengan sistematika, yaitu:
BAB I : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Page 10
10
Sub Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra Dinas
Kabupaten Grobogan sebagai dokumen perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Sub Bab ini berisi Peraturan Perundang-undangan yang
dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Sub Bab ini menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan
Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan
1.4 Sistematika Penulisan
Sub Bab ini menguraikan kerangka pokok Renstra Dinas
Sosial Kabupaten Grobogan
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
Palayanan Perangkat Daerah.
BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan
Berisi Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan
Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaahan
Page 11
11
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis; dan Penentuan Isu-isu Startegis.
BAB IV : Tujuan dan Sasaran
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah; RPJMDHubungan tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
dengan tujuan
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
Pada Bab ini berisi pernyataan strategi dan arah kebijakan dinas
Sosial.
BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan;
Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan Pokok Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif serta capaian pada
awal Renstra dan proyeksi capaian 5 (lima) tahun kedepan
BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Pada Bab ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas
Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VIII : Penutup
Pada Bab ini memuat kaídah pelaksanaan yang menjelaskan
bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2016 –
2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.
Page 12
12
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan
Organisasi , tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Dinas
Sosial Kabupaten Grobogan, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang Sosial, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati. Tugas pokok dan fungsi dinas Selanjutnya diatur dalam
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan.
1. Tugas Pokok
Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
teknis bidang sosial, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan
administrasi
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Sosial,
menyelenggarakan fungsi :
a) Penyusunan program kerja di bidang sosial
BAB
II
Page 13
13
b) Perumusan kebijakan di bidang sosial
c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di
bidang sosial,
d) Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan
pelaksanaan kegiatan di bidang sosial
e) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang sosial
f) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana serta ketatausahaan dinas
3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 55
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Dinas
Sosial Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang sosial.
Susunan Organisasi Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan
b. Sub. Bag Umum
3. Bidang Perlindungan, Jaminan danPenyuluhan Sosial membawahkan:
a. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;
b. Seksi Jaminan Sosial; dan
c. Seksi Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
4.. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia
Page 14
14
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,
membawahkan :
a. Seksi Pemberdayaan Sosial
b. Seksi Bantuan Sosial; dan
c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat
digambarkan sebagai berikut :
Page 15
15
KEPALA
SEKRETARIS
SUB. BAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUB. BAG UMUM
BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN
PENYULUHAN SOSIAL
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KORBAN BENCANA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN
LANJUTUSIA
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL
SEKSI BANTUAN SOSIAL
SEKSI JAMINAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
SEKSI REHABILITASI SOSIAL
TUNA SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
SEKSI PENGEMBANGAN
PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH
SOSIAL
SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
BAGAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
Page 16
18
a. Kepala Dinas;
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang Sosial meliputi pem berdayaan sosial, penanganan
warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penaganan bencana dan pemeliharaan
taman makam pahlawan
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
2) Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang
sosial;
3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial;
4) Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan di bidang sosial
5) Pengelolaan kesekretariatan dinas dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan
fungsinya.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai
uraian tugas jabatan :
1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan peraturan
perundang - undangan sebagai bahan arahan operasional;
2) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
3) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan
bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Sosial
Page 17
19
4) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
5) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang sosial
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta
untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang
optimal;
7) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial di Daerah;
8) Menyelenggarakan penanganan warga negara migran korban tindak
kekerasan di Daerah;
9) Menyelenggarakan rehabilitasi sosial di Daerah;
10) Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial di Daerah
11) Menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan
trauma bagi korban bencana di Daerah;
12) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana
di Daerah ;
13) Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan di
Daerah;
14) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia;
15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijaksanaan;
Page 18
20
16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
untuk menghindari penyimpangan ; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
b. Sekretaris;
Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan
fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas, menyelenggarakan
administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan
masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,
protocol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan dinas
serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :
1) Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan dinas;
2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan
teknis dibidang sosial;
3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,
administrasi umum dan surat menyurat;
4) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan,
urusan rumah tangga, protocol, hubungan masyarakat,
ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program
dan penyusunan pelaporan;
Page 19
21
5) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban
keuangan;
6) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial;
Kepala bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial mempunyai
tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan , pengawasan, pengendalian pengelolaan
dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan,
jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan, jaminan dan
penyuluhan sosial mempunyai fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan,
jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
2) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan,
jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;
4) Pengeloaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan
penyuluhan sosial di Daerah;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan,
jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah ;
Page 20
22
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kebijakan teknis
pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
rehabilitasi sosial di Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi Sosial
melaksanakan fungsi :
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
sosial di Daerah;
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi
sosial di daerah;
3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang
rehabilitasi sosial di Daerah;
4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di
Daerah;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi
sosial di Daerah;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya;
Page 21
23
e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
mempunyai tugas pokok kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan
dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah ;
3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;
4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan
penanganan fakir miskin di Daerah;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan
dan penanganan fakir miskin di Daerah;
6) Pelaksanaan fungsi lain ;
7) Penyelesaian perselisihan hubungan yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
Page 22
24
2.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
1. Keadaan Kepegawaian
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan didukung personil/pegawai sejumlah 27 orang.
Keadaan Kepegawaian sebagai sumber daya organisasi Dinas Sosial,
Kabupaten Grobogan pada Bulan Desember 2017, yang terdiri dari :
a. Keadaan Aparatur dilingkungan Dinas menurut Golongan, yaitu :
No Jabatan PNS Golongan (orang)
IV III II I
1 Kepala Dinas 1 0 0 0
2 Sekretaris 1 0 0 0
3 Kepala Bidang 2 1 0 0
4 Kepala Sub Bagian 0 2 0 0
5 Kepala Seksi 1 7 6 Staf 10 2
Jumlah 5 20 2 0
b. Keadaan Kepegawaian / Personil menurut Eselon
No Eselon Jumlah
L P
1 Eselon II b 1
2 Eselon III a 1
3 Eselon III b 2 1
4 Eselon IV a 5 5
Jumlah 9 6
Page 23
25
c. Keadaan Kepegawaian / Personil menurut Jenjang Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
L P
1 Pasca Sarjana ( S2 ) 3
2 Sarjana ( S 1 / D IV ) 5 6
3 Sarjana Muda ( D III ) 1
4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA) 10
2
5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP)
6 Sekolah Dasar
Jumlah 18 9
d. Keadaan Kepegawaian / Personil yang telah mengikuti Diklat
Penjenjangan / Struktural
No Jenjang structural Jumlah
L P
1 Spamen / Diklat Pim II 1 0
2 Sepadya / Spama / Diklat Pim III 3 1
3 Sepada / Adum / Diklat Pim IV 4 5
Jumlah 8 6
2. Keadaan Asset
NO JENIS ASET KONDISI JUMLAH
BAIK KURANG BAIK
1 2 3 4 5
Tanah Peralatan dan mesin - mobil (roda 4) - motor (roda 2) - peralatan kantor Gedung dan Bangunan - gedung - bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset Lainnya
- Gapura
1
5 4
117
1 1 0 0
0
0 0
117
0 0 0 0
1
5 4
117
1 1 0 0
Page 24
26
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Penetapan Indikator prioritas RPJMD tahun 2016 – 2021 pada
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, dalam penetapan prioritas Pembangunan
perlindungan dan kesejahteraan sosial mempunyai sasaran Meningkatnya
pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat termasuk
didalamnya PSKS dalam pelayanan kesejateraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial; Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan
bencana sosial dalam pemberian bantuan sosial.
Tahun 2011 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang
tertangani 46,81 % meningkat hingga tahun 2015 mencapai 58,45 orang yang
tertangani. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh
bantuan sosial tahun 2011 sebesar 37,36 % dan mengalami peningkatan Tahun
2015 mencapai 63,3 %. Bagi para penyandang cacat fisik dan mental serta
lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup
layak, namun hingga tahun 2015 baru 2,76% yang mendapatkan jaminan
sosial. Sehingga kedepannya perlu adanya kegiatan dan penganggaran untuk
bisa meningkatkan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan
mental serta lanjut usia tidak potensial.
Dari data yang ada bahwa tahun 2014 penduduk miskin di
Kabupaten Grobogan masih tinggi mencapai 13,48%. Diharapkan kedepannya
bisa menurun mencapai 8,86%. Salah satu upaya yang ditempuh untuk
menurunkan angka kemiskinan adalah adanya kegiatan program keluarga
harapan, pemberian bantuan dan pelatihan bagi warga miskin.
Page 25
27
Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Grobogan
NO Indikator Kinerja
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
56 62 68 74 80 46,81 46,98 48,16 58,07 58,45 0,84 0,76 0,71 0,78 0,73
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Persen 56 62 68 74 80 37,36 27,52 57,4 40,8 63,3 0,67 0,44 0,84 0,55 0,79
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Persen 80 56 62 68 74 80 0,4 0,56 1,45 22,59 2
3,48 0,01 0,02 0,05 0,75 0,84
Page 26
28
NO Indikator Kinerja
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
Persen 80 56 62 68 74 80 5,75 14,25 15 21,66 23,33 0,02 0,06 0,09 0,12 0,16
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat
Persen 80 80 80 80 80 80 50 50 50 66 66 1,25 1,25 1,04 0,83 0,83
Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
Persen 80 80 80 80 80 35 25 20 Ditangani BPBD 1 1,00 0,59 0,00
Page 27
29
NO Indikator Kinerja
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Persen 40 32 34 36 38 40 1,43 1,9 2,33 2,37 2,76 0,03 0,06 0,05 0,07 0,09
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Persen 80 56 62 68 74 80 45,23 47,29 59,25 63,32 78,12 1,79 1,61 1,47 1,35 1,25
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Lembaga
30 30 30 30 33 33 33 31 24 29 1,10 1,10 1,03 0,80 0,88
Page 28
30
NO Indikator Kinerja
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)
Persen 20,4 23,6 24 24,4 24,6 17,26 17,26 17,26 17,26 18,42 0,55 0,65 0,68 0,71 0,75
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
Persen 60 20 30 40 50 60 24 36 46,8 47 100 1,20 1,20 1,17 0,94 1,67
Page 29
31
NO Indikator Kinerja
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Program Pembinaan Anak Terlantar
Prosentase anak terlantar yang dibina
Persen 5 6,3 7,6 8,4 10,7 4 4,5 4,5 5 5
Page 30
32
NO Program/
Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 20
1.13 Urusan Sosial
1 Program
Pemberdayaan fakir
miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
0 35.000.000 85.000.000 200.000.000 145.000.000 0 35.000.000 84.074.100 195.340.000 132.768.000 0 1 0,99 0,98 0,92
22.000.000
19.553.600
2 Program pelayanan dan
rehabilitasi
kesejahteraan social
0 7.500.000 25.000.000 175.000.000 0 0 0 24.136.000 147.819.500 0 0 0 0,97 0,84 0
40.000.000
24.736.700
3 Program Pembinaan
Anak Terlantar
15.000.000 15.000.000 10.000.000 45.000.000 15.000.000 14.060.000 15.000.000 10.000.000 43.740.000 15.000.000 0 1 1 0,97 1
-
188.000
4 Program Pembinaan
Para Penyandang Cacat
dan Trauma
25.000.000 31.000.000 35.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 31.000.000 34.700.000 20.000.000 25.000.000 0 1 0,99 1 1
-
-
5 Program Pembinaan
Panti Asuhan/Panti
Jompo
0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 1 1
2.000.000
2.000.000
6 Program Pembinaan
Eks Penyandang
Penyakit Sosisl (Eks
Nara Pidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit
Sosial Lainnya )
12.000.000 14.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 12.000.000 14.000.000 15.000.000 20.000.000 36.700.000 0 1 1 1 0,92
5.600.000
4.940.000
Page 31
33
7 Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
95.000.000 116.700.000 393.328.000 437.000.000 700.800.000 94.692.850 71.205.000 392.253.000 435.280.000 673.119.000 0 0,61 1 1 0,96 121.160.000 115.805.230
Page 32
34
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD
Renstra Pemerintah Pusat / Provinsi jika dikaitkan dengan
permasalahan yang dihadapi di daerah pada Dinas Sosial Kabupaten
Grobogan kurang ada sinkronisasi antara program Pemerintah pusat dengan
kondisi daerah sehingga program Pemerintah pusat / provinsi kurang mencapai
sasaran. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan untuk
tercapainya target pelayanan.
Adapun tantangan permasalahan urusan sosial sebagai berikut :
1. Masih tingginya Jumlah PMKS.
2. Terbatasnya sarana dalam penanganan PMKS
3. Tidak adanya Panti tempat penampungan hasil razia.
4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) seperti Karang Taruna, PSM, TKSK, WPKS, Tagana dan Dunia
Usaha.
5. Adanya stigma buruk dari masyarakat bagi eks Tuna sosial (penyakit
sosial).
6. Rendahnya kesadaran sosial, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial
masyarakat
Selanjutnya peluang yang dimiliki untuk menghadapi tantangan
permasalahan urusan social sebagai berikut
1. Pendampingan PMKS dengan adanya dana dari kementrian sosial dan
tenaga kerja untuk pengentasan kemisikinan melalui proyek padat karya,
teknologi tepat guna
Page 33
35
2. Adanya dana dari kementrian sosial untuk memberikan program keluarga
harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial rumah tidak layak
huni, aktensi lanjut usia, penyandang cacat berat, janda perintis.
3. Tersediannya panti sosial baik yang didanai pemerintah maupun oleh
kelompok masyarakat dan yayasan swasta
Page 34
36
MATRIK ANALISIS SWOT
Faktor
Eksternal
Peluang :
1. Pendampingan PMKS
dengan adanya dana
dari Kementrian sosial
dan tenaga kerja untuk
pengentasan
kemiskinan melalui
proyek padat karya,
tehnologi tepat guna
2. Adanya dana dari
kementrian sosial
untuk memberikan
program keluarga
harapan, kelompok
usaha bersama,
rehabilitasi sosial
rumah tidak layak
huni, aktensi lanjut
usia, penyandang cacat
berat, janda perintis
3. Tersedianya panti
sosial baik yang
didanai pemerintah
maupun oleh
kelompok masyarakat
dan yayasan swasta
Tantangan :
1. Masih tingginya
jumlah PMKS
2. Terbatasnya sarana
dalam penanganan
PMKS
3. Tidak adanya panti
tempat penampungan
hasil razia
4. Belum optimalnya
pemberdayaan Potensi
Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) seperti
Karang Taruna, PSM,
TKSK, WPKS,
Tagana, dan Dunia
Usaha
5. Adanya stigma buruk
dari masyarakat bagi
eks tuna sosial
(penyakit sosial)
6. Rendahnya kesadaran
sosial , kepedulian
sosial dan tanggung
jawab sosial
masyarakat.
Kekuatan :
1. Ada payung Hukum
Pembentukan SKPD
yang membawahi
urusan sosial
menjadi Dinas akan
memudahkan dalam
mengkoordinasikan
bidang sosial
2. Adanya peraturan
perundang-
undangan
Kesejahteraan
Sosial
3. Adanya
Pembentukan LK3,
Komda Lansia,
Dewan Pengupahan
Alternatif Strategi :
1. Mewujudkan
komitmen bersama
dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
2. Meraih peluang
pendanaan ari sumber
APBD, APBN
3. Optimalisasi dukungan
dan tanggung jawab
pemerintah ,
masyarakat dan dunia
usaha dalam
pembangunan bidang
sosial
Alternatif Strategi :
1. Terbentuknya dinas
Sosial untuk
menangani masalah
PMKS
2. Optimalisasi sarana
dan prasarana dalam
mendukung
penyelenggaraan dinas
3. Perhatian dari
pemerintah setempat
dalam penyediaan
penampungan hasil
razia
4. Adanya komitmen
untuk meningkatkan
peran PSKS
5. Optimalisasi
Page 35
37
Kabupaten, LKS
tripartit dan lain-
lain, dalam
penanganan masalah
Kesejahteraan
Sosial
sosialisasi arakat
program untuk
mendapatkan
dukungan dari
berbagai pihak
6. Merangsang prakarsa
dan peran aktif
masyarakat dalam
penyelenggaraan
pelayanan guna
kesejahteraan soisial
Kelemahan :
1. Terbatasnya
penguasaan
teknologi informasi
bagi petugas Dinas
Sosial
2. Terbatasnya
dukungan dana dari
APBD untuk
memberikan
pelayanan kepada
masyarakat dalam
bidang sosiaal
3. Sumber daya
manusia pelaksana
pembangunan
Kesejahteraan
Sosial masih relatif
terbatas baik segi
kualitas maupun
kuantitasnya.
4. Minimnya SDM
Pekerja Sosial,
Perantara/Mediator,
Instruktur Pelatihan,
Pengantar Kerja
yang memiliki
kompetensi etos
kerja tinggi dan
profesional
Alternatif Strategi :
1. Peningkatan peran
PSKS dalam
mendukung
penyelenggaraan dan
penanganan masalah
kesejahteraan sosial
2. Penanganan PMKS
sesuai Peraturan yang
berlaku
3. Peningkatan
Koordinasi antar unsur
pemerintah dan
lembaga yang ada.
Alternatif Strategi :
1. Peningkatan kualitas
teknologi informasi
bagi petugas dinas
sosial
2. Optimalisasi dukungan
dana dari pemerintah
setempat
3. Peningkatan kualitas
Sumber daya Manusia
melalui diklat dan
kuantitasnya
4. Peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia
Pekerja sosial yang
ada di dinas sosial
Page 36
38
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
Isu-isu Strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai
pembangunan kesejahteraan Sosial, di Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas
pokok dan fungsi Dinas Sosial. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi
Dinas Sosial meliputi sebagai berikut :
1. Permasalahan yang berkaitan dengan managerial Dinas Sosial :
a) Kurangnya sarana dan prasarana;
b) Penempatan SDM yang tidak sesuai antara pendidikan dengan
tugasnya;
c) Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pekerjaan;
d) Kurang disiplinnya apartur dalam pelaksanaan tugas;
e) Akurasi data sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan yang kurang
maksimal.
2. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis di dinas Sosial :
BAB
III
Page 37
39
a) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
▪ Belum optimalnya Pelaksanaan rehabilitasi dan bantuan sosial
terhadap PMKS (Panti Asuhan) di tahun 2017 yang mendapat
bantuan 40,74 %
▪ Belum optimalnya lembaga kesejahteraan sosial dalam
penanganan PMKS , di tahun 2017 baru terpenuhi 46,66 %
▪ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam meminta ijin ke dinas
sosial saat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan
sosial.Tahun 2017 terdapat sekitar 25,34 %
▪ Pemulangan pekerja migran korban tindak kekerasan belum
tertangani;
▪ Banyaknya Keluarga Miskin, cacat berat, dan lanjut usia, dan
PMKS lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial.
▪ Belum optimalnya PSKS (TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna,
WKSBM, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Saka Bina Sosial,
Orsos) dalam pelaksanaan penanganan PMKS
▪ Masih belum optimalnya kinerja Panti Sosial dalam melakukan
pelayanan PMKS dari 27 panti yang melakukan pelayanan optimal
sekitar 47,34 %
▪ Masih banyaknya Undian Gratis Berhadiah (UGB) di masyarakat
kurang melengkapai dokumen setelah pelaksanaan di tahun 2017
dari 66,73 % yang melaksanakan , namun baru 26,69 yang
melengkapi dokumennya.
Page 38
40
▪ Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi di
tahun 2017 jumlah LKS 27 lembaga baru terakreditasi 15 LKS
(55,55%) dan masih ada LKS yg belum memenuhi standar
kelayakan.
b) Bidang Rehabilitasi Sosial
▪ Belum optimalnya ketersediaan data-base tentang Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
▪ Tingginya angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) di tahun 2017 sejumlah 207.145 PMKS
▪ Ketersediaan 1 (satu) panti rehabilitas /UPT Propinsi yang ada di
Kabupaten Grobogan yang masih terbatas kapasitas tampungnya;
▪ Belum tersedianya rumah singgah/shelter untuk penampungan
sementara PMKS;
▪ Belum Optimalnya penanganan anak terlantar , anak jalanan dan
anak nakal/ABH;
▪ Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak putus
sekolah/drop out di luar panti, lanjut usia terlantar, penyandang
disabilitas, tuna sosial/PGOT, eks psikotyk, dan penyandang HIV
/AIDS;
▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pengasuhan
alternatif bagi bayi terlantar anak asuh /adopsi di luar panti asuhan;
Page 39
41
▪ Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial; di
Kabupaten Grobogan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ada 19
orang
c) Bidang Pemberdayaan Sosial
▪ Belum optimalnya pelaksanaan Program KUBE bagi fakir miskin;
▪ Tingginya Tingkat Rumah Tangga Miskin sejumlah 205.811
keluarga
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
3.2.1. V I S I
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”
Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat
Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan masyarakat Kabupaten Grobogan
yang sejahtera secara menyeluruh. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi
tersebut adalah :
1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta
kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa,
baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat
terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup
yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan
perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan
Page 40
42
secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya,
terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa
kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman
sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan
masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandani dengan menurunnya tingkat
kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonimi yang
merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.
3.2.2. M I S I
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk
mencapai visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang
Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan,
perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan,
koperasi dan pariwisata
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan
masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang
akuntabel dan kualitas pelayanan publik
Page 41
43
6. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas
penataan ruang
7. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya
masyarakat
8. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,
kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan
Dari Visi dan Misi tersebut Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan mempunyai
peran yaitu pada Misi 9 yaitu :
- Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,
kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan
Dari Misi sebagaimana tersebut di atas, faktor pendukung dan Penghambat dari
dukungan Dinas Sosial, adalah :Tabel 3.2.2.
Matrik persandingan faktor penghambat dan pendukung atas misi keempat dan misi kesembilan
No Misi Faktor Penghambat Faktor Pendukung
1 Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan
- Jumlah SDM yang kurang memadai
- Kompetensi yang kurang sesuai dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Banyaknya urusan yang ditangani
- Data pendukung yang kurang lengkap
- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
- Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan
- Tersedianya program sosialiasi, diklat, pelatihan,bimtek secara kontinu dalam rangka peningkatan kualitas SDM
- Lokasi kantor yang strategis
- Mekanisme koordinasi internal yang baik
Sasaran dari Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Grobogan
tahun 2016 – 2021 yang berhubungan dengan misi keempat, dan misi ke
Sembilan dengan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan antara lain adalah Tingkat
Page 42
44
kemiskinan di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dilihat dalam lima
tahun terakhir (2010-2014). Pencapaian penurunan kemiskinan di Kabupaten
Grobogan pada tahun 2014 dengan angka kemiskinan sebesar 13,86%, masih
lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional (10,96%) dan Provinsi
Jawa Tengah (13,58%). Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, tingkat
kemiskinan di Kabupaten Grobogan lebih tinggi.
Dinas Sosial dalam visi, misi Bupati Grobogan tahun 2016 – 2021
masuk dalam misi kesembilan. Dalam misi kesembilan Meningkatkan
pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender,
perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan, yang menjadi
program kerja Bupati Grobogan terpilih adalah :
1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
2. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Page 43
45
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten
3.3.1. Renstra Kementerian Sosial RI
Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun ke depan (2015-2019)
menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi
Presiden) adalah
“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWA CITA)
yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Page 44
46
Kementerian Sosial dalam 5 tahun kedepan menggunakan 4 (empat)
agenda dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional tahun
2015-2019, yaitu:
❖ Nawacita No. 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan”
❖ Nawacita No. 5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
Indonesia”.
❖ Nawacita No: 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa
❖ Nawacita No. 9 “Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia”.
Tujuan yang ingin dicapai Kementerian sosial adalah :
1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;
2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 adalah :
1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS
lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019,
melalui :
a. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS
lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar
Page 45
47
b. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,
penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya
dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
a. Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial
b. Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam
penyelenggaraan sosial
Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mendukung capaian seluruh
misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor penghambat yang
dihadapi Dinas Sosial dalam mendukung 4 (empat) agenda prioritas
nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut :
Page 46
48
Tabel 3.3.1.
Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam mendukung
Tujuan Renstra Kementerian Sosial
No Tujuan Renstra
Kementerian Sosial
Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas
Sosial
1. Meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial
penduduk miskin dan
rentan
- Kurangnya koordinasi antar sektoral
- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM
yang kurang memadai)
- Banyaknya kelompok masy yang tidak bisa
menerima bantuan karena tidak memenuhi
persyaratan (terkait dengan mekanisme
Belanja Hibah)
- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai
dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Banyaknya urusan yang ditangani
- Data pendukung yang kurang lengkap
- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
2. Meningkatkan kualitas
SDM dan Kelembagaan
kesejahteraan sosial
dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
.
- Kurangnya koordinasi antar sektoral
- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM
yang kurang memadai)
- Banyaknya kelompok masy yang tidak bisa
menerima bantuan karena tidak memenuhi
persyaratan (terkait dengan mekanisme
Belanja Hibah)
- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai
dengan job description
- Sarana prasarana yang kurang memadai
- Penganggaran yang kurang memadai
- Banyaknya urusan yang ditangani
- Data pendukung yang kurang lengkap
- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai
Page 47
49
3.3.2. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut :
“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS
MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”
Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni:
a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi
sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial;
d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditargetkan akan dapat
melaksanakan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan dan jaminan
sosial bagi PMKS sejumlah 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di
Jawa Tengah sebanyak 5.507.993 jiwa serta penguatan kapasitas PSKS
Page 48
50
ditargetkan akan menangani sebanyak 12.200 PSKS. Secara teknis visi dan
misi tersebut dijabarkan kedalam TUPOKSI Dinas Sosial melalui 4 (empat)
Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut :
1. MISI 1 :
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi
sosial PMKS;
TUJUAN:
a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang
Disabilitas (penyandang cacat).
c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial, Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
2. MISI 2 :
Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga
serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
TUJUAN:
a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di
lingkungannya.
b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan
Komunitas Adat Terpencil (KAT).
c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
3. MISI 3 :
Page 49
51
Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan
perlindungan dan jaminan sosial;
TUJUAN :
a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial
Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan
barang, undian dan jaminan sosial.
4. MISI 4 :
Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;
TUJUAN :
a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
5. MISI 5 :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
TUJUAN :
Page 50
52
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang
mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
c. Meningkatkan integrasi program antar unit kerja eselon III yang
bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial
berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat
lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang
Sosial;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,
Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan
Sosial;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Page 51
53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Analisis Lingkungan strategis Internal dan Eksternal
Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang
berdasarkan fakta dan data untuk menganalisis keadaan atau kondisi yang
ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran pemerintah dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis ini
diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective)
pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu
lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini
menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen
pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah 5 (lima) tahun mendatang dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan dan dokumen perencanaan lainnya yang
mendukung.
3.4.1. Analisis Lingkungan Internal
Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk mengurangi faktor-
faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Grobogan.
Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi internal yang bersifat positif,
yang memungkinkan organisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan
Page 52
54
memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai
tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi
ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran.
a. Kekuatan (S) :
1). Ada Payung Hukum Pembentukan SKPD yang membawahi urusan
Sosial menjadi Dinas akan memudahkan dalam
mengkoordinasikan bidang Sosial .
2) Adanya Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Sosial
3) Adanya Pembentukan LK3, Komda Lansia, Dewan Pengupahan
Kabupaten, LKS Tripartit dan lain-lain, dalam penanganan masalah
Kesejahteraan Sosial.
b. Kelemahan (W) :
1). Terbatasnya penguasaan teknologi informasi bagi petugas Dinas
Sosial,
2). Terbatasnya dukungan dana dari APBD untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Sosial.
3) Sumber Daya Manusia pelaksana Pembangunan Kesejahteraan
Sosial masih relatif terbatas baik segi Kualitas maupun
Kuantitasnya.
4). Minimnya SDM Pekerja sosial, Perantara/Mediator, Instruktur
Pelatihan, Pengantar Kerja yang memiliki kompetensi etos kerja
tinggi dan professional.
Page 53
55
5) Minimnya sarana dan prasarana untuk Kantor/Dinas dalam
pelayanan kepada Masyarakat, Orsos, Lembaga, Panti sosial,
Percari Kerja/Penganggur.
3.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan.
Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif
yang berada diluar kendali organisasi pemerintah daerah yang dapat
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan
adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan.
a. Peluang (O)
1). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan mencapai 4,24%.
2). Pendapatan per Kapita (Rp) Penduduk Kabupaten Grobogan,
dalam beberapa tahun mengalami peningkatan, dari tahun
2010 sebesar Rp. 4.957.000.000,- meningkat menjadi sebesar
Rp. 7.390.000.000,- pada tahun 2014.
3). Penduduk miskin dalam beberapa tahun cenderung menurun
Tahun 2010 sebesar 17,86% menjadi sebesar 13,86 % pada
tahun 2014.
10) Orsos / Mitra kerja kemampuan dan ketrampilannya belum
memenuhi dalam masalah sosial sehingga tidak maksimal.
Page 54
56
b. Ancaman (T)
1). Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2014
sebesar 1.412.325 jiwa, mengalami pertumbuhan 0,68% atau
bertambah 9.565 jiwa dibandingkan tahun 2013.
2). Belum optimalnya Peran serta Masyarakat, PSKS (Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial) dan Dunia Usaha.
4) Jumlahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang bertambah dari tahun ke tahun.
5) Banyaknya PMKS yang belum mendapatkan jaminan sosial
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
3.5.1. Urusan Sosial
• Belum optimalnya Pelaksanaan rehabilitasi dan bantuan sosial
terhadap PMKS;
• belum tertangani pemulangan pekerja migran korban tindak
kekerasan;
• Belum optimalnya pelaksanaan Program KUBE bagi Fakir Miskin
• Banyaknya Keluarga Miskin, cacat berat, dan lanjut usia, dan
PMKS lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial.
• Belum optimalnya PSKS (TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna,
WKSBM, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Saka Bina Sosial,
Orsos) dalam pelaksanaan penanganan PMKS
Page 55
57
• Tidak semua kegiatan pengumpulan sumbangan sosial
mengajukan ijin ke Dinas Sosial;
• Masih belum optimalnya kinerja Panti Sosial dalam melakukan
pelayanan PMKS;
• Belum optimalnya peran LK3 dalam pendampingan/advokasi
hukum PMKS
• Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana.
• Belum optimalnya penanganan bencana alam dan sosial
• Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan taman makam
pahlawan;
Page 56
58
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang
lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan
Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran
yang hendak dicapai.
Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini
berakhir.
Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus
diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Sosial,
Kabupaten Grobogan untuk mencapai Misi Bupati sebagaimana tersebut, adalah :
BAB
IV
Page 57
59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD
Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran Satuan
Kondisi
Awal 2015
Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase Penurunan masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS
% 58,45 60,25 62,85 66,78 70,71 74,64 78,57
Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS
Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Page 58
60
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah
(value added) bagi stakeholder layanan. Di sisi lain, kebijakan adalah pedoman
yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi
yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan
berfungsi membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional, serta Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang
menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan
strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54
tahun 2010).
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan selama lima tahun kedepan, dirumuskan
strategi dan kebijakan sebagai berikut :
BAB
V
Page 59
61
Penyusunan strategi dilakukan melalui analisis SWOT terhadap
faktor-faktor internal dan eksternal dilanjutkan dengan prioritisasi alternatif
berdasar kriteria yang ditetapkan beradasar Keputusan Kelompok Diskusi
Terfokus Dinsos. Kriteria yang digunakan untuk prioritisasi yaitu: (i) kesesuaian
dengan tanggungjawab utama tugas fungsi Dinsos; (ii) daya dukung langsung
pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021; (iii)
daya dukung langsung pada tingkat kesejahteraan kelompok rentan, PMKS;
(iv) daya dukung pada akuntabilitas pengguna layanan kesejahteraan sosial.
Kategori strategi yang diambil berdasar kelompok berikut:
1. Strengts - Opportunities Strategy,
yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang
eksternal;
2. Weakness - Opportunities Strategy,
yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari
peluang eksternal;
3. Strengts - Threats Strategy,
yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi
dampak dari ancaman eksternal;
4. Weakness - Treaths Strategy,
yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal
dan menghindari ancaman eksternal.
Merujuk pada pengertian tersebut di atas, rumusan strategi dan
kebijakan Dinas Sosial tahun 2016-2021 sebagai berikut.
Page 60
62
Tabel 5.2. Strategi dan Kebijakan SKPD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan PKMS
Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS
Optimalisasi pelayanan dan penanganan PMKS
Peningkatan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial
Penyediaan tempat penampungan sementara bagi PMKS
Penyediaan tenaga ahli untuk pelatihan/ketrampilan bagi PMKS
Page 61
63
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran.
Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,
baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dating sebagai
berikut :
BAB
VI
Page 62
64
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Program/ Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Satuan Kondisi
Awal (2015)
Target Kinerja Kondisi Akhir
RPJMD
PD Pengampu Urusan
2016 2017 2018 2019 2020 2021
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase (%) peningkatan pelayanan dinas
% 80 80 777.040.000 81 830.000.000 82 840.246.914 83 850.493.827 84 860.740.741 85 870.987.654 85 Dinsos
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat yang terlayanii
bh 6.500.000 4.000.000 6.000.000 6.000.000 6.246.914 6.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air/PDAM dan listrik
Tersedianya komunikasi , sumber daya air dan listrik
bulan 12 12 80.000.000 12 90.000.000 12 116.247.414 12 100.000.000 12 100.000.000 12 90.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
bulan 12 12 35.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
bulan 12 12 65.000.000 12 90.000.000 12 120.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
item 10 11 36.000.000 10 18.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah item komponen instalasi listrik
item 10 10 7.500.000 10 15.000.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000
Penyediaan peralatan dan perlegnkapan kantor
Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor
item 10 9 175.000.000 13 120.000.000 15 75.000.000 115.000.000 115.000.000 125.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Jumlah item bahan bacaan dan peraturan perundangan
item 3 3 10.000.000 3 6.000.000 5 8.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Page 63
65
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah item makanan dan
minuman item 2 2 55.040.000 2 50.000.000 2 59.999.500 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
bulan 12 12 180.000.000 12 280.000.000 12 180.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 12 280.000.000
Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
bulan 12 12 47.000.000 12 57.000.000 12 145.000.000 12 87.993.827 12 107.993.827 12 68.487.654
Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi
Terlaksananya kebersihan, keamanan dan transportasi
orang 8 15 80.000.000 8 85.000.000 8 80.000.000 9 88.000.000 9 88.000.000 9 88.000.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan sarana dan prasarana kantor
% 70 70 651.211.000 70,2 653.443.723 70,5 655.490.387 70,7 657.723.110 70,9 659.955.833 71,08 661.258.255 71,0
8 Dinsosnak
ertrans
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pengecatan, perawatan gedung kantor
kali 2 2 40.000.000 2 98.443.723 2 50.000.000 2 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya kendaraan dinas secara kontinyu dan terbayarnya pajak kendaraan dinas
unit 13 16 75.000.000 13 80.000.000 13 50.000.000 13 50.000.000 13 80.000.000 14 80.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala computer
Terlaksananya perawatan san servis komputer, labtop, printer
bh 18 36 15.000.000 24 30.000.000 24 15.000.000 28 20.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terpenuhinya perawatan rutin peralatan kantor (AC)
bh 10 10 10.000.000 5 5.000.000 5 6.500.000 8 6.500.000 9 7.000.000 10 7.500.000
Page 64
66
Pemeliharaan TMP dan MP di Kab. Grobogan
Terpeliharanya TMP dan MP di Kab.Grobogan
lokasi 4 4 55.000.000 4 195.000.000 4 75.000.000 4 80.000.000 4 129.955.833 4 200.000.000
Pembangunan Gedung BLK 120.000.000 - - - - -
Pembangunan Gedung Transito 80.000.000 - - - - -
Rehab Gedung Sosial
Terlaksananya rehab gedung
sosial unit 1 1 75.000.000 1 250.000.000 1 465.490.387 1 57.723.110 1 300.000.000 1 231.258.255
DED Pembangunan Gedung shelter
Terlaksananya penyusunan DED gedung Shelter Sosial
dok 1 1 55.000.000 1 50.000.000 - - - - -
Pembangunan Gedung shelter Dinas Sosial
Terlaksananya penyusunan gedung Shelter Sosial
unit 1 - - 1 1.500.000.00
0 - 1 2000.000.000 - 1.000.000.000 - - -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase (%) pegawai yang disiplin
% 90 90 100.000.000 90 100.000.000 90 120.000.000 90 120.000.000 90 150.000.000 90 150.000.000 90 Dinsos
Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu
Jumlah pengadaan
pakaian batik bh 70 70 100.000.000 50 100.000.000 80 120.000.000 80 120.000.000 85 150.000.000 85 150.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase (%) pegawai yang mengikuti diklat non formal
% 70 70 30.000.000 71,2 30.000.000 72,6 35.000.000 73,8 35.000.000 74 37.500.000 74,3 38.000.000 74,3 Dinsos
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti pelatihan
orang 3 3 30.000.000 3 30.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 4 37.500.000 4 38.000.000
Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan laporan keuangan dan aset
% 90 90 52.068.000 90 57.000.000 90 62.200.000 90 67.400.000 90 72.600.000 90 77.800.000 90 Dinsos
Page 65
67
Penyusunan laporan keuangan
Terlaksananya penyusunsn laporan keunagan
dok 1 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000
Bimtek penatausahaan keuangan
Jumlah peserta yang dibintak
orang 3 30 22.068.000 30 22.000.000 30 20.200.000 35 32.400.000 35 32.600.000 40 37.800.000
Pengelolaan aset Terlaksananya pelaksanan pengolalan
item 2 15.000.000 2 20.000.000 2 27.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000
URUSAN
SOSIAL
Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
% 58,45 60,25
219.668.603
62,9 473.145.606
66,8 513.508.610
70,7 558.590.562 74,6 593.010.754 78,57 665.747.808 78,57
Dinas Sosial
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
% 23,48 23,90
24,2 32,5 10.000.000 40,9 55 72,22 72,22
Page 66
68
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
% 23,33 35,55
40 50 70,6 76,5 87,5 87,5
Pemberdayaan dan pembinaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)
Jumlah WRSE yang dibina
orang 40 40 15.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 63.590.562 85 73.010.754 75 60.747.808
Pembinaan dan monitoring KUBE Fakir Miskin
Jumlah KUBE fakir miskin yg dibina
orang 40 40 15.000.000
400 80.000.000 40 20.000.000 50 30.000.000 55 35.000.000 -
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
30.000.000 54.145.606 98.508.610 150.000.000 75.000.000 75.000.000
Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin
35.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000
Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000
Pendataan PMKS dan PSKS
Tersedianya data PMKS dan PSKS
Desa 280 280 71.000.000 280 115.000.000 280 40.000.000 280 50.000.000 280 60.000.000 280 75.000.000
Monitoring bagi penerima bantuan sosial kebutuhan dasar
Termonitoring nya penerima bantuan sosial kebutuhan dasar
Kec
19
19
17.500.000
19
35.000.000
19
50.000.000
19
20.000.000
19
50.000.000
19
50.000.000
Pemberdayaan sosial bagi keluarga
Jml keluarga miskin yg
orang 90 80 21.168.603 90 30.000.000 80 20.000.000 80 20.000.000 120 75.000.000 100 50.000.000
Page 67
69
miskin belum pernah mendapat bantuan
Verifikasi dan validasi data keluarga miskin daerah terpencil.
Terlaksananya Verval data keluarga miskin daerah terpencil
kec
3
3
50.000.000
3
20.000.000
3
20.000.000
23
25.000.000
3
25.000.000
3
30.000.000
Bantuan Sosial Pangan beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai
Sosialisasi, bantuan rastra dan bantuan pangan non tunai serta monitoring
Keluarga miskin
124.178
-
- 124.178
523.000.000 122.430
380.000.000 124.178
553.459.000 124.178
553.459.000
Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat
% 66,00 67 84.487.924
70,00 356.370.413
75,00 386.771.584
80,00 420.727.038 85,00
446.652.118 93,00 501.437.228 93,00
Dinas Sosial
Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
% 0,00 0,00 50,00 65,00 70,00 75,00
85,00 85,00
Peninjangan Program Keluarga Harapan Sejahtera (PKHS)
Sosialisasi Program Keluarga Harapan Sejahtera
orang 650 600 75.000.000
170 50.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000
Penanggulangan bencana alam dan sosial/psikososial
Terlaksananya penanggulangan bencana alam dan sosial
orang 60 20 9.487.294 60 50.000.000 60 50.000.000 60 50.000.000 60 50.000.000 100 100.000.000
Page 68
70
/psikososial
Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi eks korban bencana alam dan bencana sosial
Jumlah eks korban bencana dan bencana sosial yg terpenuhi kebutuhannya
orang 200 - 200 50.000.000 200 40.000.000 200 40.000.000 200 45.000.000 200 45.000.000
Bakti sosial dalam rangka penanggulangan bencana
Terlaksananya bakti sosial dalam rangka penanggulangan bencana
orang 100 - 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000
Pengerahan TAGANA (dapur umum dan logistik )
Pembinaan Tagana
orang 60 - 60 50.000.000 60 44.500.000 60 44.500.000 60 40.000.000 60 45.000.000
Pemulangan pekerja migran dan korbantindak kekerasan
Terlaksananya pemulangan pekerja migran dan tindak kekerasan
orang 60 - 60 50.000.000 60 50.000.000 100 126.227.038 100 101.652.118 100 101.437.228
Pembinaan korban konflik sosial, ajaran sesat
- 56.370.000 92.271.584 50.000.000 100.000.000 100.000.000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 2,76 3,00 45.060.226
3,73 335.313.410
4,66 363.918.255
5,6 395.867.369 6,53 420.260.604 7,46 471.808.604 7,46 Dinas Sosial
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat
Jumlah KUBE yang dibina
orang 40 40 45.060.226
50 75.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 60 85.000.000 60 80.000.000
Pelatihan ketrampilan penyandang cacat
Jumlah penyandang cacat yg
orang 50 - 60 75.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 60 75.260.604 60 81.808.604
Page 69
71
dilatih
Bantuan alat bantu disabilitas
Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan
orang - 30 75.000.000 60 150.000.000 25 50.000.000 50 100.000.000 60 150.000.000
Fasilitasipengukuran kaki palsu dan tangan palsu
Jumlah disabilitas kaki tangan yang terfasilitasi
orang - 15 75.000.000 20 100.000.000 40 200.867.369 8 40.000.000 8 40.000.000
Advokasi difabel Koordinasi tim advokasi difabel
kali 2 35.313.410 3 43.918.255 5 75.000.000 6 120.000.000 6 120.000.000
Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
% 78,12 80,25
22.530.113
81,3 217.614.007
84,4 236.178.176
87,5 256.912.732 92,8 272.743.622 93,75 306.197.598 93,75
Dinas Sosial
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Lembaga 29 30 32 32 32 32 32 32
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA)
Jumlah LKSA yang dibina
orang 50 - 75 75.000.000 25 25.000.000 125 125.000.000 90 90.000.000 90 90.000.000
Pembinaan Lanjut Usia
Jumlah lanjut usia yang dibina
orang 180 - 180 75.000.000 60 25.000.000 120 50.000.000 130 95.000.000 130 95.000.000
Pembinaan Panti Asuhan
Jumlah Panti yang dibina
27 22.530.113 27 67.614.007 27 186.178.176 27 81.912.732 27 87.743.622 27 121.197.598
Page 70
72
Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)
Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)
% 18,42 18,55
168.975.848
18,8 433.129.807
23,5 470.079.152
28,2 511.348.345 32,9 542.857.485 37,59 609.442.878 37,59
Dinas Sosial
Penjaringan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
Terlaksananya penjaringan pengemis, gelandangan dan orang terlantar
orang 160 100 70.000.000 160 100.000.000 200 255.079.152 150 101.348.345 160 170.000.000 175 309.442.878
Penanganan Wanita Tuna Sosial (WTS)
Jumlah WTS yang tertangani
orang 100 60 70.000.000 85 100.000.000 65 75.000.000 55 65.000.000 85 100.000.000 85 100.000.000
Pembinaan keluarga Eks Psykotik dan pekerja sosial
Jumlah eks psykotik dan pekerja sosial yang dibina
orang 50 45 25.000.000 180 100.000.000 126 70.000.000
306 170.000.000 180 100.000.000 180 100.000.000
Pembinaan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
Jumlah ODHA yang dibina
Orang 50 3.975.848 70 133.129.807 35 70.000.000 80 175.000.000 75 172.857.485 70 100.000.000
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
% 100 100 309.789.056
100 544.284.803
100 590.716.536
100 642.576.726 100 682.172.122 100 765.845.461 100 Dinas Sosial
Page 71
73
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
- - - - - - -
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
- - - - 30.000.000 40.000.000
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya
Partisipasi masyarakat pada hari besar Nasional
Hari Besar
3 - 3 50.000.000 3 70.000.000 3 70.000.000 3 70.000.000 3 75.000.000
Pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM)
Jumlah PSM yang dibina
orang - - 7.500.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000
Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
- -
Pemberdayaan dan pembinaan PSK dan TKSK
Jumlah PSK dan TKSK yang dibina
orang 30 20 20.000.000 20 25.000.000- 40 50.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000
Pengkajian dan penerapan PMKS
20.000.000 50.000.000 30.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000
Pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna
Pembinaan Karang Taruna
orang 60 50 195,000,000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000
Penyuluhan Sosial Keliling
Masyarakat yang mendapat penyuluhan
orang 60 20 14.789.056 30 50.000.000- 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000
Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Jumlah LKKK dan LKKS yang dibina
orang 20 20 20.000.000 25 25.000.000 15 7.000.000 40 72.576.726 15 10.000.000 15 10.000.000
Page 72
74
Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Pembinaan Tagana
orang 75 - 60 20.000.000 65 25.000.000 70 35.000.000 80 50.000.000 65 30.000.000
Sosialisasi kesiap siagaanbencana
Jumlah peserta sosialisasi
orang 180 - - 180 31.216.536 160 25.000.000 250 75.000.000
Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
Jumlah Peserta Sosialisasi KIS, KIP dan KKS
orang 240 240 40.000.000 250 50.000.000 240 40.000.000 250 50.000.000 240 40.000.000 260 75.845.461
Pendampingan Program Kartu Jateng Sejahtera
Sosialisasi Program Kartu Jateng Sejahtera
orang 40
40 35.000.000 50 50.000.000
Bimtek Advokasi Sosial
Terlaksananya bimtek advokasi sosial
orang 60 - - - 40 20.000.000 100 50.000.000 75 75.000.000
Pendataan pekerja migran dan tindak kekerasan
- - - - 47.172.122 -
Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
Sosialisasi pengurus panti
orang 60 - 35 30.000.000 - 45 45.000.000 - 60 50.000.000
Sosialisasi perijinan, pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah
Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi
orang 75 - 80 44.284.803 60 30.000.000 55 25.000.000 50 20.000.000 50 20.000.000
Program Pembinaan Anak Terlantar
Persentase anak terlantar yang dibina
% 5,00 6,70 16.897.585
8,00 113.253.203
9,50 122.914.583
10,02 133.705.501 12,00
141.944.397 14,80 159.354.902 14,80
Pembnaan anak terlantar
Jumlah anak terlantar yang dibina
orang 50 50 16.897.585 196 63.253.203 193 62.914.583 212 68.705.501 224 71.944.397 275 88.354.902
Page 73
75
Pelatihan Ketrampilan dan praktek Belajar Kerja Bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan , anak cacat dan anak nakal yag dilatih
orang 150
150 50.000.000 180 60.000.000 195 65.000.000 210 70.000.000 234 78.000.000
Page 74
76
KINERJA PENYELENGGARAN
BIDANG URUSAN SOSIAL
Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari
sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam
memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini
ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan
daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD, kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah :
BAB
VII
Page 75
77
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
Indikator Kinerja Program(outcome)
Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD
Target Kinerja Kondisi Kinerja akhir
RPJMD
Perangkat
Daerah Pengam
pu Tahun 2015
Tahun* 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
SOSIAL
1) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan
social
% 58,45 60,25 62,85 66,78 70,71 74,64 78,57 78,57 sosial
Page 76
78
P E N U T U P
7.1. Pedoman Transisi
Rencana Strategis 2017 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang dalam
penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur
dalam peraturan perundangan.
Penyusunan Rencana Strategis 2017 – 2021 dimaksudkan untuk
memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi
dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan.
Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang
secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2017-2021, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Renstra
Kementerian Sosial dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja. Dokumen Renstra
ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi
dan misi Bupati Grobogan yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh. Dokumen
rencana strategis (Renstra) dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus
menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah
dan tugas pembantuan.Selanjutnya rencana strategis 2017-2021 akan
BAB
VIII
Page 77
79
digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang social dan dalam
implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai
berikut :
1. Rencana strategis (Renstra) ini merupakan pedoman untuk menyusun
rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2017 – 2021,
dengan demikian akan terjadi kesamaan arah kebijakan dan pembangunan
selama 5 tahun kedepan
2. Rencana strategis (Renstra) ini akan menjadi dasar penyusunan rencana
kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN
3. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) ini telah melalui tahap konsultasi
publik dengan harapan program-program yang ada dalam rencana strategis
(Renstra) akan sesuai dengan permintaan jasa urusan social dengan
demikian para pemangku kepentingan (stake holder) dilingkungan sosial
wilayah Kabupaten Grobogan akan memahami peran yang akan diambil
dalam pembangunan selama lima tahun ke depan.
Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan disamping
menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan
tahun 2021 secara sub stansial juga berlaku sebagai Rencana strategis
(Renstra) transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra 2022 –
2027.
7.2. Kaidah Pelaksanaan
Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021
disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah
Kabupaten Grobogan khususnya di sektor sosial serta untuk menjadi arah dan
pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh unit kerja
Page 78
80
dan stakeholder sektor sosial. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
sebagai berikut :
1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial secara bersama-sama
mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2021 dengan
sebaik-baiknya.
2. Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dijabarkan
ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun
2017 - 2021 dan menjadi acuan bagi pemangku stake holder dilingkungan
Dinas Sosial. Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.
3. Guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan
dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan ini,
maka diharapkan aparatur dilingkungan Dinas Sosial, mempunyai
komitmen untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target yang telah
ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas
Sosial Kabupaten Grobogan.
4. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Perlindungan
dan Kesejahteraan sosial sesuai Rencana Strategis (Renstra) ini sangat
tergantung dari peran aparatur Dinas Sosial; sikap mental, tekad dan
semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin aparatur dilingkungan Dinas
Sosial, , sehingga akan tercermin pada kualitas dan
profesionalitas dalam meningkatkan Perlindungan, Kepedulian dan
Kesejahteraan sosial serta Pembangunan daerah.
5. Dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Kabupaten Grobogan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan.
Page 79
81
6. Rencana strategis (Renstra) diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah
daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2017-2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun
2017 - 2021 khususnya sektor urusan sosial.
7. Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat
dilakukan perubahan apababila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional
dan daerah.
Grobogan, 2017
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
Drs. ANDUNG SUTIYOSO, MM Pembina Utama Madya
NIP. 19620312 198503 1 013
Page 80
CASCADING DINAS SOSIAL
Misi
Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar
wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan
penanggulangan kemiskinan
TUJUAN
Meningkatnya Perlindungan sosial terhadap penyandang masalah
kesejahteraan sosial
INDIKATOR TUJUAN
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
SASARAN
Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS)
INDIKATOR
Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Page 81
Program-Program Dinas Sosial
Program Pemberdayaan
Fakir miskin, komunitas
adat terpencil dan
penyandang PMKS
Program pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan
para penyandang
Cacat dan trauma
Program Pembinaan
Panti Asuhan dan
Panti Jompo
-Penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
- Persentase PMKS skala
Kab/kota yg
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
-Persentase PMKS
Kab/Kota yg menerima
prgogram
pemberdayaan sosial
melalui KUBE atau
kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
-Persentase Korban
Bencana skala
Kab/Kota yang
menerima bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat
-Persentase korban
bencana skala
Kab/Kota yg
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Persentase
penyandang cacat
fisik dan mental
serta lanjut usia
tidak potensial
yang telah
menerima jaminan
sosial
Persentase panti
sosial skala
Kab/Kota yang
menyediakan sarana
prasarana
pelayanan
kesejahteraan sosial
–Sarana Sosial
seperti panti
asuhan, panti jompo
dan panti
rehabilitasi
Indikator Indikator Indikator Indikator
Kegiatan – Kegiatan Dinas Sosial
Kegiatan / Indikator Kegiatan/Indikator Kegiatan/Indikator Kegiatan/Indikator
a) Pemberdayaan dan
pembinaan bagi
wanita rawan sosial
ekonomi (WRSE )
Indikator : Jumlah
WRSE yang dibina.
a)Penunjangan
Program Harapan
Keluarga Sejahtera
Indikator : Sosialisasi
bagi PKH, TKSK dan
Petugas Puskesmas
a)Pembinaan
Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)
penyandang cacat
Indikator : jumlah
kelompok yang terbina
a)Pembinaan Lembaga
Kesejahteraan Anak
(LKSA)
Indikator : Jumlah
lembaga yg sudah
dibina
Page 82
b)Pembinaan dan
monitoring KUBE Fakir
miskin
Indikator : Jumlah
KUBE fakir miskin yg
sudah dibina
c)Peningkatan
kemampuan petugas
dan pendamping
sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan
PMKS lainnya.
Indikator : Sosialisasi
petugas pendamping
d)Pelatihan berusaha
bagi keluarga miskin
Indikator : Jumlah
peserta pelatihan
e)Pelatihan
Ketrampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Indikator : Jumlah
peserta pelatihan
f)Pendataan PMKS
dan PSKS
Indikator :
Terlaksananya
pendataan PMKS dan
PSKS
g)Monitoring bagi
penerima bantuan
sosial kebutuhan
dasar
Indikator :
Terlaksananya
monitoring bagi pe-
nerima bantuan sosial
kebutuhan dasar
i)Pemberdayaan Sosial
bagi keluarga miskin
Indikator : Sosialisasi
bagi keluarga miskin
J)Verifikasi dan
validasi data keluarga
miskin daerah
terpencil Indikator :
data yang akurat
b)Penanggulangan
bencana alam dan
sosial/psikososial
Indikator : Jumlah
warga yang mendapat
bantuan
c)Pemenuhan
kebutuhan dasar dan
pemulihan trauma bagi
eks korban bencana
alam dan bencana
sosial
Indikator : Jumlah KK
yg mendapat bantuan
d)Bakti Sosial dalam
rangka penanggulangan
bencana
Indikator : Jumlah
warga yang mendapat
bantuan
e)Pengerahan Tagana
(dapur logistik)
Indikator : Pembinaan
Tagana
f)Pemulangan pekerja
Migran dan korban
tindak kekerasan
Indikator : Jumlah
pekerja migran yang
ditangani
g)Pembinaan korban
konflik sosial, ajaran
sesat
Indikator ; Jumlah
orang yang dibina
b)Pelatihan
ketrampilan
penyandang cacat
Indikator : Jumlah
orang yang dilatih
c)Bantuan Alat
bantu disabilitas
Indikator : Jumlah
disabilitas yang
mendapat bantuan
d)Fasilitasi
Pengukuran
tangan palsu dan
kami palsu
Indikator : Jumlah
disabilitas yang
diukur untuk
mendapatkan
bantuan
e)Advokasi difabel
Indikator :
b)Pembinaan Lanjut
usia
Indikator : Jumlah
lanjut usia yang di
dibina
c)Pembinaan panti
asuhan
Indikator : Jumlah
panti asuhan yang
dibina
Page 83
Program – program Dinas Sosial
Program Pembinaan eks
penyandang penyakit sosial
(Eks Narapidana,PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial
lainnya
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan
Anak terlantar
INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR
Persentase eks penyandang
penyakit sosial ( eks
narapidana, PSK, Narkoba,
dan penyakit sosial lainnya
yang telah terbina (%)
Persentase Wahana Kesejahteraan
Berbasis Sosial masyarakat
(WKBSM) yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
Persentase anak terlantar
yang dibina
Kegiatan – Kegiatan Dinas Sosial
1)Penjaringan Pengemis,
Gelandangan dan Orang
Terlantar
Indikator : Jumlah PGOT
yang terjaring
2)Penanganan Wanita
Tuna Sosial
Indikator : Pembinaan
Wanita Tuna Sosial
3)Pembinaan keluarga eks
Psykotik dan Pekerja Sosial
Indikator : Jumlah keluarga
eks psykotik yang dibina
4)Pembinaan orang
dengan HIV AIDS (ODHA)
Indikator : Jumlah ODHA
yang dibina
1)Pelayanan dan Perlindungan
sosial, hukum bagi korban
eksploitasi , perdagangan
perempuan dan anak
Indikator : Sosialisasi
Perlindungan sosial hukum bagi
korban eksploitasi perdagangan
perempuan dan anak.
2)Peningkatan kualitas pelayanan
sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Indikator : Jenis sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
3)Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Budaya
Indikator : Partisipasi dalam
kegiatan 3 hari besar, Hari Jadi
Grobogan, HUT kemerdekaan,
Hari Pahlawan
4)Pembinaan Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM)
Indikator : Jumlah PSM yang
dibina
Pembinaan anak
terlantar
Indikator : Jumlah
anak terlantar yang
dibina
Page 84
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
Drs.ANDUNG SUTIYOSO,MM NIP.19640312 198503 1013
5)Pemberdayaan dan Pembinaan PSK dan TKSK
Indikator : Pembinaan PSK dan TKSK
6)Pengkajian dan Penerapan PMKS
Indikator : Study referensi ke luar daerah
7)Pemberdayaan dan Pembinaan Karang Taruna
Indikator : Terlaksananya Pembinaan Karang
Taruna
8)Penyuluhan Sosial Keliling
Indikator : Terlaksananya Penyuluhan sosial
9)Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama
Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Indikator : Jumlah LKKK dan LKKS yang dibina
10)Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Indikator : Sosialisasi pada Tagana
11)Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana
Indikator : Jumlah Tagana yang mengikuti
sosialisasi
12)Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS),
Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS)
Indikator : Sosialisasi program KIS, KIP dan KKS -
Distribusi kartu KIS,KIP,dan KKS
13)Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
Indikator : Sosialisasi pekerja sosial panti
14)Sosialisasi Perijinan, pengumpulan sumbangan
dan Undian berhadiah
Indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi
Page 85
CASCADING RENSTRA
Pemberdayaan dan Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah WRSE yang dibina
100 100 200 250 300
Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masyarakat
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
1)Persentase PMKS skala Kab/Kota yg memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 2)Persentase PMKS skala
1)Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial/total PMKS x 100 2) Jumlah PMKS yg
24,2 40
32,5 50
40,9 70,6
55 76,5
72,22 87,5
TUJUAN :
Meningkatkan kualitas
pelayanan dan Penanganan
PMKS
SASARAN :
Berkurangnya masyarakat
yang termasuk dalam
kategori PMKS
PROGRAM : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
komunitas adat terpencil dan penyandang PMKS
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejaheraan Sosial
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma
4. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo
5. Program Pembinaan eks penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
7. Program Pembinaan anak terlantar
KEGIATAN : Upaya yang
dilakukan untuk menghasilkan
output yang mengarah pada
Program I
Kegiatan I
Page 86
Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
memperoleh bantuan sosial/total PMKS x 100
Pembinaan dan monitoring KUBE Fakir Miskin Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah KUBE Fakir Miskin yang sudah dibina
40 50 70 80 100
Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Sosialisasi petugas pendamping
50 100 100 100 100
Pelatihan berusaha bagi fakir miskin Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
- 80 150 200 250
Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Kegiatan II
Kegiatan III
Kegiatan IV
Kegiatan V
Page 87
Pendataan PKMS dan PSKS Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Monitoring Bagi Penerima Bantuan Sosial Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah orang yang dimonitoring
- 80 100 150 200
Pemberdayaan Sosial Bagi Keluarga Miskin Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
70 90 100 125 150
Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Miskin Daeah Perpencil Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 50 100 150 200
Kegiatan VI
Kegiatan VII
Kegiatan VIII
Kegiatan IX
Page 88
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Penunjangan Program Keluarga Harapan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
160 170 180 190 200
Penaggulangan Bencana Alam dan Sosial/Psikososial Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 60 60 70 70
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Eks Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
300 400 400 400 400
Bakti Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
60 70 70 75 75
Program II
Kegiatan I
Kegiatan II
Kegiatan III
Kegiatan IV
Page 89
Pengerahaan Tagana (Dapur Logistik) Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
60 70 70 75 75
Pemulangan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 50 50 50 50
Pembinaan Korban Konflik Sosial, Ajaran Sesat Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
60 60 65 70 70
Kegiatan V
Kegiatan VI
Kegiatan VII
Page 90
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pembinaan Kelompok Usaha Persama (KUBE) Penyandang Cacat Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah KUBE yang dibina
5 5 5 7 7
Pelatihan Ketrampilan Penyandang Cacat Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 50 60 60 70
Bantuana Alat Bantu Disabilitas Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah jumlah Disabilitas yang mendapat bantuan
33 156 200 210 225
Falsitas Pengukuran Tangan Palsu dan Kaki Palsu Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
- 7 15 15 20
Kegiatan I
Program III
Kegiatan II
Kegiatan III
Kegiatan VI
Page 91
Advokasi Divabel Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
35 48 41 48 48
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
15 15 20 25 30
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pembinaan Lanjut Usia Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 50 60 70 80
Pembinaan Panti Asuhan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
33 38 40 40 40
Kegiatan VI
Program IV
Kegiatan I
Kegiatan II
Kegiatan III
Page 92
Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainya
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Penjaringan Pengemis, Glandangan dan Orang Terlantar Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah PGOT yang dijaring
50 60 65 65 30
Penanganan Wanita Tuna Susila Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah WTS yang dibina
64 68 70 0 0
Pembinaan Keluarga Eks Psykotik dan Pekerja Sosial Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
110 128 136 135 140
Pembinaan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
25 30 40 45 50
Program V
Kegiatan I
Kegiatan II
Kegiatan III
Kegiatan IV
Page 93
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
- - - - -
Pelayanan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Program VI
Kegiatan I
Kegiatan II
Kegiatan IV
Kegiatan III
Page 94
Pemberdayaan dan Pembinaan PSK dan TKSK Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pengkajian dan Penerapan PMKS Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
20 25 25 25 30
Pemberdayaan dan Pembinaan Karang Taruna Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyuluhan Sosial Keliling Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
50 60 60 65 70
Kegiatan V
Kegiatan VI
Kegiatan VII
Kegiatan VIII
Page 95
Pembinaaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama Kesejahteraan Sosial (LKKS)
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
80 90 95 95 95
Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
150 190 200 200 200
Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
200 240 250 260 260
Kegiatan IX
Kegiatan X
Kegiatan XII
Kegiatan XI
Page 96
Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Indikator Kegiatan Formulasi
Indikator Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
55 60 65 70 70
Sosilaisasi Perijinan, Pengumpulan Sumbangan dan Undian Berhadiah
Indikator Kegiatan Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
60 75 75 80 80
Pembinaan Anak Terlantar
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pembinaan Anak Terlantar Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Kegiatan XIII
Kegiatan XIV
Program VII
Kegiatan I
Page 97
Pembinaan Anak Terlantar
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pembinaan Anak Terlantar Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Penyedia Jasa Surat-menyurat Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air/PDAM dan Listrik Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Program VIII
Kegiatan I
Kegiatan I
Kegiatan II
Program IX
Page 98
Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Kegiatan III
Kegiatan VI
Kegiatan IV
Kegiatan V
Page 99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Penyediaan Makan dan Minum Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Rapat-rapt Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Kegiatan VII
Kegiatan VIII
Kegiatan IX
Kegiatan X
Page 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pemeliharaan rutin/ Berkala Komputer Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan di Kabupaten Grobogan
Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Program X
Kegiatan I
Kegiatan III
Kegiatan II
Kegiatan IV
Page 101
Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Indikator Program
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Keuangan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Program XI
Kegiatan I
Kegiatan I
Program XII
Program XIII
Kegiatan I
Page 102
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN
Drs. ANDUNG SUTIYOSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198503 1 013
Bimtek Penatausahaan Keuangan Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Pengelolaan Aset Indikator Kegiatan
Formulasi Indikator
Target
1 2 3 4 5
Jumlah peserta pelatihan
Kegiatan II
Kegiatan III