Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 1 BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dalam mengantisipasi permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan karenanya masalah yang dihadapi hampir semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan, polusi dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan. Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial, kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu membahu “memi nimalisir kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama, dimana dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan lingkungan dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, telah terjadi perubahan nomenklatur dan susunan organisasi yang sebelumnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor. Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai fungsi antara lain merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana, Teknis Angkutan dan Teknis Operasional Terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan tahapan yang terarah. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 dan merespon, serta mengantisipasi isu dan perubahan lingkungan strategis,
63
Embed
BAB I PENDAHULUAN · Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Becak di ... tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jalan Selain ... barang untuk mendorong
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan
mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya
peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dalam mengantisipasi
permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam
penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan
tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan karenanya masalah yang dihadapi hampir
semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan, polusi
dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan.
Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang
rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial,
kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu
membahu “m e m i n i m a l i s i r kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama, dimana
dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan lingkungan
dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, telah terjadi perubahan
nomenklatur dan susunan organisasi yang sebelumnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (DLLAJ) Kota Bogor menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor. Dinas
Perhubungan Kota Bogor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan. Selanjutnya, dalam
melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai fungsi antara lain
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional
bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana, Teknis
Angkutan dan Teknis Operasional Terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran
transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang
mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan
tahapan yang terarah. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Tahun
2015 – 2019 dan merespon, serta mengantisipasi isu dan perubahan lingkungan strategis,
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 2
akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan skema-skema perencanaan tahun 2018 -
2019. Disisi lain berdasarkan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dalam PERDA Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2005 yang telah masuk dalam Tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan
dalam PERDA Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 telah dilakukan penyesuaian melalui
Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017, tanggal 4 September 2017,
Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan Penyelarasan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, dengan
rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed
budget), serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program)
berbasis kinerja.
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor
Tahun 2015–2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang
tertuang dalam RPJMD Kota Bogor dan Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota
Bogor, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan
dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota
Bogor yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Bogor. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana
yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Bogor yang
dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor.
I.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusai
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Amgkutan Jalan;
29. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem
Transportasi Nasional (SISTRANAS);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian
Jalan;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 5
38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu
Lintas;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan;
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Bogor 2015-2019;
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
50. Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemasangan Lampu Kode
Trayek dan Pengecatan Selempang Sebagai Identitas Trayek Pada Kendaraan
Angkutan Kota;
51. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Becak di Kota Bogor;
52. Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas;
53. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor;
54. Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Angkutan Pengumpan (Feeder) di Kota Bogor;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 6
55. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor;
56. Keputusan Walikota Bogor Nomor 620.45-34 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas –
ruas Jalan di Kota Bogor;
57. Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.11.45-252 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.11.45-244 Tahun 2013
tentang Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota
Bogor;
58. Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.2.45-108.1 Tahun 2017 tentang Penetapan
Jaringan Trayek dan Jumlah Kendaraan Angkutan Perkotaan Di Wilayah Kota
Bogor;
59. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017, Tanggal
4 September 2017, tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019, adalah
untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program Dinas Perhubungan Kota Bo gor dalam kurun waktu 2015-2019, dengan maksud
untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan
Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai
dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain:
a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019
dapat tercapai;
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan;
d. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan.
Tujuan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019
adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 7
Perhubungan Kota Bogor dibidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia
dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bogor dan dapat
dijadikan dasar dalam :
a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja
Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi, sehingga
diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan
menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
c. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang
dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun
2015 – 2019.
I.4 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dan cakupan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota
Bogor Tahun 2015–2019, meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Kurun waktu RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah Tahun 2015-2019;
b. Substansi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor, meliputi Evaluasi Pencapaian
kurun waktu 2015-2017 dan Revisi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor
kurun waktu 2015-2019;
c. RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan acuan
dalam penyusunan RENJA – RKA – DPA berbasis kinerja kurun waktu 2015-2019.
I.5 KERANGKA PIKIR
Proses Penyusunan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019 diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pencapaian target yang telah
ditetapkan kurun waktu 2015-2017 sebagai dasar kebijakan lebih lanjut untuk penyesuaian
kurun waktu 2015-2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 8
Sejalan dengan itu, diperlukan pengamatan dan analisis terhadap isu strategis (sarana
manajemen/6M+1 dan fungsi manajemen/POAC) dan pengaruh lingkungan strategis/
STEEPLE yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor, baik internal maupun eksternal. Pengaruh strategi
internal akan diformulasikan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh
strategi eksternal akan diformulasikan dalam bentuk peluang dan ancaman.
Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis dan
mencermati pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor kurun waktu
2015-2017, serta adanya penyelarasan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor, maka di dalam Penyelarasan RENSTRA
Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019 akan dirumuskan langkah-langkah
kebijakan lebih lanjut dalam mencapai target kinerja pelayanan sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan kurun waktu 2015-2019.
Dalam rangka memperjelas arah tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Bogor akan dirumuskan Visi Dinas Perhubungan Kota Bogor yang dijabarkan lanjut ke
dalam Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan lebih lanjut diformulasikan tujuan,
sasaran yang terukur, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019
dengan Pendekatan sebagaimana Gambar I-1 dan berpedoman pada Bagan Alur Pikir
sebagaimana Gambar I-2.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 9
GAMBAR I-1
PENDEKATAN PENYELARASAN
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019
ISU STRATEGIS
Sarana manajemen (6M+I): SDM, pendanaan, sarana
prasarana, regulasi/standar/
pedoman, sistem informasi,
kinerja pelayanan
• Struktural: arahan RPJMD
2015-2019 / TAPKIN 2017
• Regulasi: tujuan
penyelenggaraan transportasi
perkotaan sesuai UU
MANDAT
LINGKUNGAN
STRATEGIS
STEEPLE
(Social, Technological,
Economic, Environmental,
Political, Legal, Ethical)
CAPAIAN
KINERJA 2015-2017
• Pencapaian sasaran/IKU
• Realisasi program dan
kegiatan
MISI
2018-2019
• Tujuan
• Sasaran
• IKU
STRATEGI
PELAKSANAAN
2018-2019
• Strategi + Kebijakan • Program + Kegiatan • Kerangka regulasi
dan kelembagaan • Pendanaan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 10
GAMBAR I-2
BAGAN ALUR PIKIR PENYELARASAN
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Metoda dalam Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019 adalah mengkombinasikan antara metoda top down dan bottoom up, dengan
mengoptimalkan partisipatif dan transparansi dan diharapkan hasil yang akan dicapai lebih
bersifat representative, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
RKA
DPA
RENCANA KERJA
(RENJA)
EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2015-2017
TARGET
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2015-2019
VISI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
MISI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
STRATEGI
KEKUATAN –
KELEMAHAN -
PELUANG -
ANCAMAN
TUJUAN
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS &
ANGKUTAN JALAN
SASARAN DAN
PRIORITAS
PENYELENGGARAAN
L.L.A.J
TAHUN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
L.L.A.J
TAHUN 2015-2019
PROGRAM/
KEGIATAN
TAHUN 2015-2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 11
BAB I : PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
I.2 LANDASAN HUKUM
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
I.4 RUANG LINGKUP
I.5 KERANGKA PIKIR
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB
KOTA BOGOR
II.2 SUMBER DAYA DISHUB KOTA BOGOR
BAB III : EVALUASI CAPAIAN KINERJA DISHUB KOTA BOGOR
TAHUN 2015-2017
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
III.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
IV.1 ISU STRATGIS
IV.2 LINGKUNGAN STRATEGIS
IV.3 ANALISIS SWOT
1V.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI
IV.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN STRATEGIS.
IV.6 MANDAT
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
V.1 VISI DAN MISI KOTA BOGOR
V.2 VISI DAN MISI DISHUB KOTA BOGOR
V.3 TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA BOGOR
V.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISHUB KOTA BOGOR
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN
2015-2019 DISHUB KOTA BOGOR
VI.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB KOTA BOGOR
VI.2 INDIKATOR KINERJA DISHUB KOTA BOGOR
VI.3 PENDANAAN INDIKATIF DISHUB KOTA BOGOR
BAB VII: KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA
LAMPIRAN
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KOTA
BOGOR
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016,
Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor
Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dinas
menyelenggarakan FUNGSI:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;
c. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana
Dinas;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Bogor
sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang
memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah
Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
kota (RIJLLAJ-K).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu
lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 13
pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas
pendukung kegiatan LLAJ.
4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan
yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.
5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan Pengoperasian
Terminal Penumpang Tipe C.
6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.
7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran.
8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota
Bogor.
9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan
tidak bermotor.
10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi
pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.
11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.
12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu
lintas.
13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebuthuan lalu lintas.
14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk
kegiatan lalu lintas di jalan kota;
15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti
atau parkir pada tempat yang dilarang.
16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota.
17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang
wilayah pelayanannya di dalam kota.
18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan
Kota) dan Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek
(angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan
keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, angkutan
di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus;
antar jemput anak sekolah dan karyawan) yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.
20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 14
21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.
22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin
penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum.
24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan untuk
kegiatan bongkar dan muat barang.
25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di
jalan kota.
26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran.
29. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala).
30. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.
31. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Perhubungan Kota Bogor terdiri dari:
a. Pejabat Eselon II ; Kepala Dinas : 1 orang
b. Pejabat Eselon III ; - Sekretaris Dinas : 1 orang
- Kepala Bidang : 3 orang
c. Pejabat Eselon IV ; - Kepala UPTD Terminal
dan Angkutan : 1 orang
- Kepala Sub Bagian : 2 orang
- Kepala Seksi : 9 orang
- Ka.Sub.Bag.TU UPTD : 1 orang
d. Jabatan Fungsional ; Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 15
Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan
Dinas;
2. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan,
keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
3. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas (manajemen lalu
lintas dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan ketertiban);
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas (manajemen lalu
lintas dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan ketertiban);
5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan dalam trayek,
angkutan tidak dalam trayek dan komunikasi, informasi dan edukasi);
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan (angkutan dalam
trayek, angkutan tidak dalam trayek dan komunikasi, informasi dan edukasi);
7. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana
(perparkiran, pengujian kendaraan bermotor dan teknik prasarana);
8. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, criteria, pedoman
dan prosedur di bidang sarana dan prasarana (perparkiran, pengujian kendaraan
bermotor dan teknik prasarana);
9. Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal dan Angkutan;
10. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD
Terminal dan Angkutan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan
sarana dan prasarana terminal.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor, bahwa Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Tipe-B)
sebagaimana Gambar-II.1.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 16
GAMBAR II-1:
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS DINAS
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG
SARANA DAN PRASARANA
BIDANG
ANGKUTAN
LALU LINTAS
SEKSI PENGENDALIAN & KETERTIBAN
SEKSI MANAJEMEN
LALU LINTAS
SEKSI
SEKSI ANGKUTAN
DALAM TRAYEK
SEKSI ANGKUTAN TDK
DALAM TRAYEK
SEKSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
SEKSI
TEKNIK PRASARANA
SEKSI PERPARKIRAN
UPTD TERMINAL
SUB BAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKASI
DAN ANGKUTAN
KEPALA
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 17
II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
a. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada keseluruhan lini struktur organisasi di atas,
Dinas Perhubungan Kota Bogor s/d akhir tahun 2017 didukung sebanyak 298 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 186 orang Non PNS.
TABEL II-1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI (Orang)
PNS Calon PNS TKK PKWT
1 S-2 23 - - -
2 S-1 / D-IV 77 - - 24
3 D-III / Akademi 4 - - 25
4 D-II / D-I - - 1 2
5 SMA/ Sederajat 152 - 5 125
6 SMP/ Sederajat 29 - 1 3
7 SD/ Sederajat 15 - 9 1
8 Non Ijasah - - 8 -
Jumlah Pegawai 300 - 24 180
TABEL II-2 : Jumlah Pegawai Berdasar Kepangkatan dan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1 PNS Gol. IV 6
2 PNS Gol. III 84
3 PNS Gol. II 175
4 PNS Gol. I 35
5 Calon PNS -
Jumlah PNS ............................... 300
6 Non PNS 204
Jumlah Pegawai DISHUB ....... 504
TABEL II-3 : Jmlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
NO DIKLAT PIM. JUMLAH
1 Diklat Pim. Tk. I -
2 Diklat Pim. Tk. II -
3 Diklat Pim. Tk. III 3
4 Diklat Pim. Tk. IV 8
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 18
TABEL II-4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering
NO ESSELON JUMLAH
1 Esselon II-B (Kepala Dinas) 1
2 Esselon III-A (Sekretaris Dinas) 1
3 Esselon III-B (Kepala Bidang) 3
4 Esselon IV-A (Kasi, Ka.Sub.Bag., Ka.UPTD) 12
5 Esselon IV-B (Ka.Sub.Bag. TU UPTD) 1
6 Jabatan Fungsional 6
7 Staf (Termasuk CPNS, TKK, dan PKWT) 480
Jumlah Pegawai 504
Kebutuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berdasarkan
hasil penyusunan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai berikut;
TABEL II-5 : Realisasi Pegawai Berdasarkan JabatanTahun 2015 s/d 2019
Nama Jabatan
Pegawai
Per
31 Des
2014
Tahun
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 1 1 1 1 1 1 1 2 Sekretaris Dinas 1 1 1 1 1 1 1 3 Kabid Angkutan 1 1 1 1 1 1 1 4 Kabid Keselamatan dan
Ketertiban / Kabid Sarana
prasarana 1 1 1 1 1 1 1
5 Kabid Lalu Lintas 1 1 1 1 1 1 1 6 Kepala UPTD Terminal dan
Angkutan 1 1 1 1 1 1 1
7 Kasi Angkutan Dalam Trayek 1 1 1 1 1 1 1 8 Kasi Angkutan Tidak Dalam
Trayek 1 1 1 1 1 1 1
9 Kasi Bimbingan Keselamatan /
Kasi Komunikasi, Informasi
dan Edukasi 1 1 1 1 1 1 1
10 Kasi Manajemen Lalu Lintas 1 1 1
1 1 1 1 11 Kasi Rekayasa Lalu Lintas 1 1 1 1 12 Kasi Pengendalian dan
Ketertiban 1 1 1 1 1 1 1
12 Kasi Pengujian Kendaraan
Bermotor 1 1 1 1 1 1 1
14 Kasi Perparkiran 1 1 1 1 1 1 1 15 Kasi Teknik Prasarana 1 1 1 1 1 1 1 16 Kasubbag Umum dan
Kepegawaian 1 1 1 1 1 1 1
17 Kasubag Keuangan 1 1 1 1 1 1 1
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 19
Nama Jabatan
Pegawai
Per
31 Des
2014
Tahun
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
18 Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan 1 1 1
19 Ka. Subag TU UPTD Terminal 1 1 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional Umum 20 Analis Lalu Lintas 3 3 3 3 3 3 3 21 Analis Pengembangan Sarana
dan Prasarana 1 1 1
22 Penyusun Bahan Laporan /
Analis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan 1 1 1 1 3 3 3
23 Bendahara Pengeluaran /
Bendahara 1 1 1 1 1 1 1
24 Juru Pungut Retribusi 86 86 86 86 68 68 68 25 Koordinator Lapangan
Pengawas Lalin Angkutan
Darat / Koordinator 8 8 8 10 10 10 10
26 Operator Alat Berat 1 1 1 27 Operator Komunikasi 3 3 3 28 Petugas Operasional Lalu
Lintas / Operator Terminal 47 47 47 47 30 30 30
29 Pengadministrasi Sarpras /
Pemelihara Sarana dan
Prasarana 3 3 3 3 3 3 3
30 Pengelola Barang /
Pengadministrasi Karcis 4 4 4 4 6 6 6
31 Bendaharawan Penerima
Bendaharawan Gaji
Bendaharawan Pengeluaran
Pembantu / Pengadministrasi
Keuangan
3 3 3 3 5 5 5
32 Pengelola Administrasi
Keuangan / Pengadministrasi
LLAJ 12 12 12 12 5 5 5
33 Bendaharawan Penerima
Pembantu / Pengadministrasi
Penerimaan 3 3 3 3 8 8 8
34 Pengadministrasi Pengujian
Kendaraan Bermotor 8 8 8 8 6 6 6
35 Pengadministrasi Surat
Pengemudi / Pengadministrasi
Umum 17 17 17 17 8 8 8
36 Kepala Terminal / Pengawas
Terminal 3 3 3 3 3 3 3
37 Pengawas Keselamatan Jalan /
Pengelola Kelengkapan Jalan 5 5 5 5 3 3 3
38 Pengadministrasi
Kepegawaian/ Pengelola
Kepegawaian 5 5 5 5 4 4 4
39 Pengurus Barang
Penyimpan Barang / Pengelola
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
2 2 2 2 4 4 4
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 20
Target Pencapaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 – 2019, dijabarkan
dalam Indikasi Kegiatan dan pendanaan indikatif sebagaimana:
Lampiran – 8 : TABEL Indikasi Kegiatan dan Pendanaan Indikatif RENSTRA
DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 - 2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 58
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA
Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai dinas teknis yang mengemban tugas di bidang
transportasi, dituntut untuk mampu berperan sebagai pembina transportasi yang profesional,
mampu menyusun program dan kegiatan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang
mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya
dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual
sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota
(welfare state).
Penyelarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor
Tahun 2015 – 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bogor Nomor : 209 Tahun 2018 Tentang Penyelarasan Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor disusun dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan di sektor transportasi serta menjadi arah dan pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Perhubungan Kota Bogor, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor secara bersama-sama
mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENSTRA DISHUB Kota Bogor
Tahun 2015-2019.
2. RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahunan dan menjadi acuan unit kerja di
lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.
3. Dinas Perhubungan Kota Bogor berkewajiban menjaga konsistensi dan efektivitas
pelaksanaan antara RENSTRA dengan RENJA oleh unit kerja di lingkungan Dinas
Perhubungan Kota Bogor.
Bogor, Maret 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
Dra. RAKHMAWATI, M.Si.
NIP. 19701017 199003 2 002
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 59
KATA PENGANTAR
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 merupakan
tindaklanjut Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan
Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kota Bogor perlu dilakukan penyelarasan terhadap perencanaan kinerja berupa visi,
misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 disiapkan guna
merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang dipredikasi akan
melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan
rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed budget)
menurut klasifikasi fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang
berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja. Meskipun terjadi berbagai perubahan
lingkungan strategis, perencanaan pembangunan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan
kesisteman agar pembangunan perangkat keras (hardware) seiring, sejalan & terpadu dengan
pembangunan perangkat lunak (software) serta pengembangan sumber daya manusia
(brainware). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (terukur secara
kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu (antar
aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsive) serta
berkesinambungan.
Secara rinci Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 berisi
kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi, yang kemudian
dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan
ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan perlu diselesaikan pada tahun 2015–2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 di samping
dipergunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan juga menjadi
pedoman bagi seluruh unit kerja untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bidang transportasi Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Bogor, Maret 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
Dra. RAKHMAWATI, M.Si.
NIP. 19701017 199003 2 002
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 60
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii
DAFTAR GAMBAR – DAFTAR TABEL ................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 I.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1
I.2 LANDASAN HUKUM ......................................................................................... 2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................. 6
I.4 RUANG LINGKUP ............................................................................................... 7
I.5 KERANGKA PIKIR ............................................................................................... 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR ....... 12 II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ....................... 12
II.2 SUMBER DAYA .............................................................................................. 17
BAB III EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019 ....................................................................... 23
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................... 23
III.2 PENCAPAIAN SASARAN - IKU .................................................................... 23
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ............................................................ 30 IV.1 ISU STRATEGIS ............................................................................................. 30
IV.2 LINGKUNGAN STRATEGIS .......................................................................... 31
IV.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI ........................... 38
IV.5 TELAAHAN RTRW DAN KLHS .................................................................... 40
IV.6 MANDAT (STRUKTURAL DAN REGULASI) ............................................. 43
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019 ............................ 47 V.1 VISI DAN MISI KOTA BOGOR ..................................................................... 47
V.2 VISI DAN MISI DISHUB KOTA BOGOR ....................................................... 47
V.3 TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA BOGOR ..................................... 50
V.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISHUB KOTA BOGOR ................ 51
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
TAHUN 2015 – 2019 YANG MENGACU PADA PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BOGOR ......................................................................... 52 VI.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................... 52
VI.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM ............................................................... 56
VI.3 INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................... 57
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA ................................................................ 58
LAMPIRAN
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 61
DAFTAR GAMBAR
I – 1 Pendekatan Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ......... 9
I – 2 Bagan Alur Pikir Penyusunan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun