1 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan kata lain Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD yang merupakan perencanaan SKPD memuat tujuan, sasaran, kebijakan yang didasarkan pada kondisi , potensi, permasalahan , kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi. Penyusunan Renja Dinas Sosial, dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2016 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2011-2015 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2011-2015. Mengingat dokumen RKPD tahun 2016 masih mengacu pada RPJMD tahun 2011-2015, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2011-2015 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2016 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar periode tahun
64
Embed
BAB I PENDAHULUAN Perangkat Daerah (SKPD) menyusun …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1522.pdf · dan Tenaga Kerja Kota Blitar. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja 2015 Dinas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumya, masalah yang dihadapi,
dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
Dengan kata lain Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Renja SKPD yang merupakan perencanaan SKPD memuat
tujuan, sasaran, kebijakan yang didasarkan pada kondisi , potensi,
permasalahan , kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat,
evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta isu – isu
penting penyelenggaraan Tupoksi.
Penyusunan Renja Dinas Sosial, dan Tenaga Kerja Kota
Blitar tahun 2016 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja
tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2016 belum
memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa
berlaku Renstra periode tahun 2011-2015 seiring dengan
berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode
tahun 2011-2015. Mengingat dokumen RKPD tahun 2016 masih
mengacu pada RPJMD tahun 2011-2015, maka sebagai
konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Blitar tahun 2011-2015 masih tetap diacu dalam
penyusunan Renja tahun 2014.
Dokumen Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar
tahun 2016 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar periode tahun
2 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
2016- 2020. Oleh karena itu, Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Blitar Tahun 2016 terintegrasi dengan prioritas dan fokus
pembangunan daerah tahun 2016, bersinergi dengan prioritas
pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, serta
menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
1.2 Landasan HukumPenyusunan Rencana Kerja 2015 Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Daerah Kota Blitar berdasarkan ketentuan – ketentuan
sebagai berikut
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah;
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan;
4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
6. PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan , Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kota Blitar Tahun 2011 – 2015;
1.3 Maksud Dan TujuanPenyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
Kota Blitar dimaksudkan sebagai arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Daerah Kota Blitar.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :
1. Sebagai acuan/pedoman dasar bagi seluruh
Aparatur/personil dimasing-masing unit dilingkungan Dinas
Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2016
dan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Blitar tahun 2016;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
dengan memberikan arah program dan kegiatan dari masing-
masing unit dilingkungan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
Kota Blitar sesuai program-program yang telah digariskan
dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun
2011-2015.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang
lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan
Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Blitar.
4 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
1.4 Sistematika PenulisanSistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga
Kerja sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan
BAB II : Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan tugas
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian
Renstra Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Analisis
Kinerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Isu – isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja, review terhadap rancangan awal
Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan penelaahan
usulan program masyarakat.
BAB III : Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai
telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, program
dan kegiatan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
BAB IV : Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Blitar Tahun 2016.
5 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
DAN TENAGA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Tenaga KerjaTahun 2014 Dan Capaian Renstra Dinas Sosial dan TenagaKerja
Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial
dan tenaga Kerja telah melaksanakan 12 Program dengan 42
Kegiatan yang terakomodir dalam DPA yang juga merupakan
upaya pemecahan permasalahan yang sangat diharapkan
memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di Wilayah Kota
Blitar. Dari anggaran sebesar Rp. 6.545.021.200,- dapat terealisasi
sebesar Rp.5.647.946.916,-, sehingga realisasi anggaran sebesar
86,29%, sedangkan realisasi fisik sebesar 100%. Uraian lebih rinci
dari kegiatan dimaksud sebagai berikut :
REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATANDINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR
di Luar Jawa Timur 10 orang, Terlaksananya Sosialisasi
goes to school ke 6 sekolah 6 kali/ 600 orang, , sampai
dengan triwulan kedua kegiatan ini sudah terealisasi
sebesar 46,32%.
2) Kegiatan Fasilitasi Anak Bermasalah Sosial. Tahun 2014
menunjukan capaian kinerja sebesar 91,13%, termasuk
kategori Sangat Berhasil. Pada Tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target Pengiriman Anak SD
bermasalah Sosial ke Panti Petirahan Anak Batu 50 orang +
2 orang Guru pendamping, Bimbingan Sosial Pra Tetirah
50 orang, sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini
sudah terealisasi sebesar 46,32%.
3) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kelompok Lansia. Tahun 2014
menunjukan capaian kinerja sebesar 94,13%, termasuk
kategori Sangat Berhasil. Pada Tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target Terlaksananya Kegiatan
HUT Lansia 2000 orang, Pengiriman Peserta Lomba Karang
werdha, sarasehan Lansia 200 orang, pembinaan karang
18 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
Werdha 120 orang, sampai dengan triwulan kedua
kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 64,54%.
8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman1) Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pemakaman.
Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,89%,
termasuk kategori Sangat Berhasil. Pada tahun 2015
kegiatan ini masih dilakukan dengan target terlaksananya
pemeliharaan Sarana Prasarana TMP raden Wijaya ,
sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini belum
terealisasi , karena sedang dalam proses pengerjaan dan
pengajuan pencairan anggaran.
9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial1) Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku - pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Tahun 2014
menunjukkan capaian kinerja sebesar 82,76%, termasuk
kategori Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini masih
dilakukan dengan target Fasilitasi lomba Organisasi Sosial
50 orang, Rakerda PSKS 65 orang, Bantuan Sosial kepada
LKS 10 LKS. sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini
baru terealisasi sebesar 1,26%, karena kegiatan ini
dilaksanakan pada Tribulan 3 menyesuaikan dengan
pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
2) Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
Masyarakat. Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja
sebesar 92,01%, termasuk kategori Sangat Berhasil. Pada
tahun 2015 kegiatan ini masih dilakukan dengan target
Pembinaan dan fasilitasi Guru Ngaji, P3N, Guru Sekolah
Minggu, Konghucu/Klenteng, Budha, Hindu, Pertuni,
Pepabri, Anjal, YGA dan Pemulung Ngegong 3.560 orang,
Bansos/Hibah sarana pembelajaran kepada Lembaga
Sosial Keagamaan 40 lembaga, buka bersama anak yatim,
peringatan tahun baru Muharam 1.450 orang, Paket
Sembako ( tambahan kesejahteraan Guru Ngaji, P3N, Guru
Sekolah Minggu, Konghucu/Klenteng, Budha, Hindu,
19 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
Pertuni, Pepabri, Anjal, YGA dan Pemulung Ngegong 3.560
orang). Sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini baru
terealisasi sebesar 0,49%, hal ini disebabkan karena
kegiatan bingkisan Guru Minggu dilaksanakan pada
Tribulan IV menyesuaikan dengan pelaksanaan Natal.
3) Kegiatan Pembinaan Juru Kunci Makam. Tahun 2014
menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk
kategori Sangat Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target peningkatan kesejahteraan
dan pembinaan juru kunci makam sejumlah 84 orang.
sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini baru terealisasi
sebesar 1,17%, hal ini disebabkan pemberian tambahan
kesejahteraan Juru Kunci Makam baru dapat
direalisasikan pada Tribulan 3 atau menjelang Hari Raya
Idul Fitri.
4) Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Perintis Kemerdekaan.
Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar 89,98%,
termasuk kategori Sangat Berhasil. Pada tahun 2015
kegiatan ini masih dilakukan dengan target peringatan
HUT PETA 1000 orang, peringatan hari pahlawan,
pemebrian tali asih bagi perintis/janda perintis
kemerdekaan dan LVRI 65 orang, sarasehan kepahlawanan
500 orang. sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini
sudah terealisasi sebesar 46,34%.
10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja1) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. Tahun 2014
menunjukkan capaian kinerja sebesar 99,53%, termasuk
kategori Sangat Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target pelatihan tata kecantikan
rambut wanita, laundry sebanyak 17 orang, sampai dengan
triwulan kedua kegiatan ini sudah terealisasi sebesar
97,39%.
20 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
2) Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan. Tahun 2014 menunjukkan
capaian kinerja sebesar 97,25%, termasuk kategori SangatBerhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini masih dilakukan
dengan target terlaksananya pelatihan membuat sarung
bantal patchwork 10 orang, membuat kue 10 orang, potong
rambut pria 5 orang, motovasi tenaga kerja 1.050 orang ,
sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini sudah
terealisasi sebesar 64,81%.
11. Program Pembinaan Lingkungan Sosial( Ketenagakerjaan )1) Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan
Industri Hasil Tembakau di bidang Ketenagakerjaan. Tahun
2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,31%,
termasuk kategori Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target pemberian hibah peralatan
sesuai jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan
yaitu menjahit , otomotive, computer, tata boga , service
elektronik, sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini
baru terealisasi sebesar 37,62%, dan direncanakan akan
dapat terealisasi sebesar 100 % pada tribulan 3.
2) Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan
Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau di
bidang Ketenagakerjaan. Tahun 2014 kegiatan ini belum
dilaksanakan, karena ada perubahan juknis pengelolaan
dana cukai ( DBHCHT ) pada tahun 2014. Pada tahun 2015
kegiatan ini mulai dilakukan dengan target terlaksananya
pelatihan menjahit , otomotive, computer, tata boga ,
service elektronik bagi Pencari Kerja sejumlah 107 orang,
sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini baru terealisasi
sebesar 47,83%.
21 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
12. Program Perlindungan dan pengembangan LembagaKetenagakerjaan1) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tahun
2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar 29,06%,
termasuk kategori Tidak Berhasil. Pada tahun 2015
kegiatan ini masih dilakukan dengan target penyelesaian
perselisihan HI sejumlah 40 kasus, sampai dengan
triwulan kedua kegiatan ini baru terealisasi sebesar 6,16%.
Serapan kegiatan ini bergantung pada laporan permohonan
penyelesaian masalah ketenagakerjaan yang masuk ke
Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Blitar, dengan kata lain
anggaran ini merupakan anggaran yang disediakan dan
belum dapat didefenitifkan.
2) Kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan
Tentang Ketenagakerjaan. Tahun 2014 menunjukkan
capaian kinerja sebesar 70,95%, termasuk kategori
Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini masih dilakukan
dengan target Sosialisasi system manajemen Keselamatan
dan kesehatan Kerja 250 orang, Pembinaan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 75 orang,
sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini sudah
terealisasi sebesar 52,09%.
3) Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar
76,52%, termasuk kategori Berhasil. Pada tahun 2015
kegiatan ini masih dilakukan dengan target
Terselenggaranya Upacara Keselamatan dan kesehatan
Kerja 1 kali, Pembinaan P3K3 di 75 perusahaan, Pengujian
dan Pemeriksaan K3 30 kali/15 perusahaan, sampai
dengan triwulan kedua kegiatan ini sudah terealisasi
sebesar 76,06%.
22 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
4) Kegiatan Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga
Kerja. Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar
81,03%, termasuk kategori Berhasil. Pada tahun 2015
kegiatan ini masih dilakukan dengan target
terselenggaranya pembinaan PPTKIS 2 kali, pembinaan
BKK/Siswa SMK 2 kali, Bursa kerja 1 kali, sampai dengan
triwulan kedua kegiatan ini baru terealisasi sebesar 4,49%
karena sedang dalam proses pencairan dana untuk
kegiatan Bursa Kerja.
5) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil. Tahun 2014
menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk
kategori Sangat Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target Pembinaan Himpunan
Lembaga Latihan Kerja Swasta Indonesia ( HILLSI )
sejumlah 27 lembaga, sampai dengan triwulan kedua
kegiatan ini sudah terealisasi sebesar 52,09%.
6) Kegiatan Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja. Tahun
2014 menunjukkan capaian kinerja sebesar 77,25%,
termasuk kategori Berhasil. Pada tahun 2015 kegiatan ini
masih dilakukan dengan target Terlaksananya survey KHL
60 komponen, pembahasan usulan UMK Kota Blitar 2015
sebanyak 4 kali, Sosialisasi UMK dan UMSK 1 kali, 100
orang, sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini baru
terealisasi sebesar 1,58%, karena jadwal pelaksanaan
penetapan UMK berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh
Gubernur.
7) Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial bagi Pengusaha
dan Pekerja. Tahun 2014 menunjukkan capaian kinerja
sebesar 31,51%, termasuk kategori Tidak Berhasil. Pada
tahun 2015 kegiatan ini masih dilakukan dengan target
Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Blitar 1
lembaga, sampai dengan triwulan kedua kegiatan ini baru
terealisasi sebesar 1,21%, Pada Tribulan 3 direncanakan
penyerapan anggaran sebesar 65%.
23 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
A. Faktor-faktor penyebab tercapainya target kinerjaprogram/kegiatan yaitu :1) Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target
Rencana Strategis Dinas; dan
2) Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Dinas.
B. Implikasi yang timbul terhadap target capaian programRenstra Dinas , yaitu :
1. Apabila target kinerja dalam Renstra tidak tercapai akan
mengakibatkan rendahnya kinerja dinas sesuai program dan
kegiatan yang dlaksanakan
2. Apabila target kinerja dalam renstra tercapai mengakibatkan
baiknya kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang
dilaksanakan
3. Apabila target kinerja dalam renstra melebihi mengakibatkan
sangat baiknya kinerja dinas sesuai program dan kegiatan yang
dilaksanakan
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas SosialDan Tenaga Kerja daerah Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu
strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara
lain :
1. Sumberdaya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan,
baik kuantitas maupun kualifikasi pendidikan berdasar
kompetensi jabatan yang dibutuhkan antara lain belum adanya
mediator , PPNS ketenagakerjaan , ahli K3 sehingga pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
2. Adanya pergeseran jadwal kegiatan dan sasaran program di
Bidang Sosial dan Penempatan dan Produktifitas Kerja sehingga
mempengaruhi pengelolaan anggaran, terjadi penumpukan
beban anggaran pada tribulan IV.
24 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
3. Belum tersedianya data – data yang ada pada masing-masing
Bidang yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga
menimbulkan kendala dalam perencanaan program kegiatan
yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
program – program kegiatan yang sudah dilaksanakan;
5. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar , disamping
melaksanakan program kegiatan yang penganggarannya dikelola
Dinas Sosnaker sendiri maupun dana hibah Bansos yang
penganggarannya pada BPKAD sebesar Rp. 4.593.398.000,
sehingga target kinerjanya dapat dikatakan hampir 200%.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaBlitar
Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ,
berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dinas
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji adalah sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam IKK adalah sebagai berikut :
1. Tingkat partisipasi angkatan kerja
2. Pencari kerja yang ditempatkan
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
5. Transmigrasi Swakarsa
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang sesuai dengan IKK ada
yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal yaitu :
1. Tingkat partisipasi angkatan kerja karena Dinas Sosial dan
tenaga Kerja Kota Blitar belum pernah mengadakan pendataan
terhadap jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah
penduduk usia kerja.
2. Transmigrasi Swakarsa karena rendahnya minat masyarakat
untuk bertransmigrasi.
25 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar1. Sejauhmana Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas dan Hal
Kritis yang Terkait Dengan Pelayanan DinasAcuan pelaksanaan pelayanan publik harus
berlandaskan pada pelayanan prima dengan prinsip lebih
baik (better), lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih
sederhana (more simple ) dan aktual (newer).
Perlunya SPM dimaksudkan untuk :
1. Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dalam
melaksanakan pelayanan dasar khususnya di bidang
sosial , ketenagakerjaan dan transmigrasi;
2. Menciptakan kesatuan langkah dalam menyelenggarakan
pelayanan dasar bidang sosial, ketenagakerjaan dan
transmigrasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan
kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
agar sejalan dengan tujuan nasioanl dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan
nasional, kesejahteraan masyarakat, ketenteraman dan
ketertiban umum kepada masyarakat.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah spesifikasi
teknis atau patokan pelayanan secara minimal yang dapat
digunakan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan
pelayanan dan sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
Beberapa pelayanan yang harus dilaksanakan Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar, yaitu :
a) Urusan Sosial1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala
Kabupaten/Kota, yang meliputi pemberian bantuan
sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota dan
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala
Kabupaten/Kota.
2. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala
Kabupaten/Kota yang meliputi penyediaan sarana
26 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
prasarana panti sosial skala kabupaten/kota dan
penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti
skala kabupaten/kota.
3. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap
darurat skala Kabupaten/Kota, yang meliputi bantuan
sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota dan
evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
4. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia
tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat
rentan dan tidak mampu skala Kabupaten/Kota, yang
meliputi penyelenggaran jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental dan lanjut usia
tidak potensial skala kabupaten/kota.
b) Urusan Ketenagakerjaan1. Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
Pelayanan dasar yang wajib diberikan berupa
pelaksanaan pelatihan kerja.
2. Penempatan tenaga kerja. Pelayanan dasar yang wajib
diberikan berupa :
1) Pelayanan Informasi Pasar Kerja,
2) Penempatan Tenaga Kerja di dalam Negeri dan
3) Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
3. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pelayanan dasar yang wajib berupa :
1) Pembinaan kelembagaan hubungan industrial dan
syarat-syarat kerja
2) Pemerantaraan/mediasi perselisihan hubungan
industrial.
4. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelayanan
dasar yang wajib berupa :
1) Pengawasan norma ketenagakerjaan,
2) Pengawasan Norma kerja perempuan dan anak
3) Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan
kerja.
27 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
c) Urusan Transmgrasi1. Pemberian Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan
Transmigran
2. Pembinaan / pelatihan calon transmigran sesuai
dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan /
dikembangkan
Pada akhirnya, dengan adanya SPM bidang sosial,
ketenagakerjaan dan transmigrasi dapat menjadi acuan
untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik
yang diberikan pemerintah daerah Kota Blitar.
Artinya, SPM itu juga merupakan ukuran untuk
melihat kinerja Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota Blitar.
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
sesuai dengan SPM sebagian besar sudah dilaksanakan,
kecuali SPM urusan sosial mengenai penanggulangan korban
bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota,
yang meliputi bantuan sosial bagi korban bencana skala
kabupaten/kota dan evakuasi korban bencana skala
Kabupaten/Kota. Pelayanan ini tidak dapat dilaksanakan di
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar karena tidak ada
bencana alam maupun bencana sosial yanag terjadi di Kota
Blitar.
13. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalamMenyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas
Pada dasarnya Program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan
implementasi dari Tupoksi dan kewenangan yang ada dengan
mensinergikan pada Kebijakan Pembangunan Kota Blitar
melalui capaian Visi dan Misi. Semua tujuan dan sasaran
serta indikator kinerja program dan kegiatan diarahkan
untuk merealisasikan tujuan pembangunan masyarakat Kota
Blitar secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, tidak
hanya dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja saja tetapi perlu dukungan SKPD lain.
28 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi
terealisasinya tujuan dan sasaran kegiatan yang
dilaksanakan. Dinamika masyarakat serta penyelenggaraan
pemerintahan dan lingkungan kerja yang ada menuntut
percepatan dalam penyelesaian masalah yang cepat. Apabila
faktor pengaruh dan permasalahan, baik internal maupun
eksternal tidak teratasi akan menganggu pelaksanaan
program dan kegiatan. Adapun Faktor pengaruh sekaligus
permasalahan tersebut, adalah :
1) Keterbatasan SDM;
Kurangnya SDM yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
baik secara kuantitas maupun kualifikasi pendidikan yang
dipersyaratkan masing – masing jabatan serta adanya
rotasi / mutasi hamper seluruh jabatan struktural
menyebabkan perlunya adaptasi dalam pelaksanaan
tupoksi sehingga percepatan penyelesaian pekerjaan
tertunda dari target waktu , menyebabkan pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan kurang optimal.
2) Alokasi anggaran;
Komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan,
terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisir
seluruhnya. Hal itu disebabkan antara lain jumlah
anggaran tersedia dengan usulan program / kegiatan dari
masyarakat tidak sama. Dimana anggaran disediakan
relative lebih banyak daripada usulan permintaan
masyarakat.
3) Sarana dan prasarana.
Kenyamanan kerja dan peningkatan kinerja sangat
ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang
ada. Hal ini memberikan kontribusi yang besar terhadap
pelaksanaan dan kelancaran program/kegiatan.
Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena
dukungan sarana dan prasarana yang kurang memadai,
antara lain belum tersedianya ruang pelayanan yang
memadai / representative karena desain kantor yang
29 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
terkotak – kotak dan tidak fleksibel untuk menyesuaikan
dengan kebutuhan organisasi.
3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,terhadap Capaian Program Provinsi dan Nasional, sepertiSPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
Renja merupakan dokumen perencanaan untuk jangka
waktu 1 tahun yang menjadi acuan bagi setiap SKPD untuk
melaksanakan tugas dan fungsi dalam bentuk rumusan
dan target terukur serta penyediaan sumber pembiayaannya.
Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengacu pada visi dan
Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar,
yang juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan Nasional.
Adapun prioritas pembangunan Daerah yang menjadi acuan
dalan Renja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah
pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan
pendapatan masyarakat serta peningkatan kualitas hidup
masyarakat miskin, PMKS, Fasilitasi sarana ibadah dan
kegiatan keagamaan juga pencapaian target SPM bidang
Sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan PelayananDinas
Tantangan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar adalah :
1) Masih tingginya angka pengangguran.
2) Masih tingginya jumlah PMKS.
3) Masih rendahnya kesadaran wajib lapor perusahaan.
4) Belum optimalnya pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja.
5) Keterampilan pencari kerja masih rendah
Peluang dalam peningkatan pelayanan dinas adalah :
1) Banyaknya jumlah perusahaan
2)Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat
dan panti-panti milik masyarakat
30 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
3) Masih banyaknya potensi daerah lain untuk menyerap tenaga
kerja melalui transmigrasi.
5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatanyang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam PerumusanProgram dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam
melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya seringkali
menghadapi beberapa isu dan permasalahan yang dapat
mengurangi optimalisasi dalam melaksanakan tugas fungsi.
Beberapa permasalahan dan isu strategis yang dihadapi antara
lain :
1) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
makin kompleks.
2) Angka kemiskinan semakin tinggi.
3) Belum dimilikinya keterampilan usaha oleh PMKS untuk
dijadikan mata pencaharian yang andal.
4) Belum dimilikinya kesadaran berusaha secara berkelompok
oleh PMKS.
5) Masih belum memasyarakatnya Program Keluarga Harapan
(PKH).
6) Belum optimalnya pemantauan pendamping dan
stakeholder terkait PKH.
7) Belum optimalnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam
mengelola ekonomi kelompoknya.
8) Kurangnya sarana pendukung usaha ekonomi yang dikelola
KUBE.
9) Belum optimalnya program kegiatan pemberdayaan PMKS.
10) Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Blitar
disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan,
keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan
lapangan kerja dan kualitas tenaga kerja yang masih
rendah.
11) Kurangnya Informasi Pasar Kerja (IPK).
12) Masih rendahnya kesadaran dan wajib lapor perusahaan.
31 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
13) Belum optimalnya pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja
14) UMK masih belum memadai (dari kacamata pekerja).
15) Pengusaha masih menganggap tinggi biaya produksi.
16) Masih kurangnya tenaga teknis fungsional bidang sosial dan
bidang ketenagakerjaan.
Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Blitar merencanakan untuk
mengadakan program dan kegiatan guna menjawab atau
memberikan solusi yang diantaranya adalah :
1. Meningkatkan program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial. Dengan lebih ditekankan terhadap
kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi keluarga miskin,
mengoptimalisasikan Program Keluarga Harapan,
rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
berbasis masyarakat, bimbingan sosial dan pelatihan
keterampilan UEP, pelatihan KUBE bagi keluarga miskin.
2. Meningkatkan program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja dalam hal pemberian pelatihan
keterampilan bagi para pencari kerja dan program
Peningkatan Kesempatan Kerja yang dapat dilakukan
dengan cara melaksanakan kegiatan penyebarluasan
informasi bursa tenaga kerja dan sistem padat karya
produktif.
3. Meningkatkan program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan
cara memfasilitasi prosedur penyelesaian kasus hubungan
industrial, pemberian perlindungan hukum dan BPJS
Ketenagakerjaan, pengawasan dan penegakkan hukum
terhadap hak normative pekerja. Selain itu juga dilakukan
pengkajian, perumusan dan pengawasan UMK /UMSK Kota
Blitar, hingga memonitor pelaksanaan pelaksanaan UMK di
perusahaan.
32 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD1. Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD Dengan Hasil
Analisis Kebutuhan Perbandingan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3.
dan tabel 2.4.
33 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
TABEL 2.3REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016
V PROGRAMPEMBERDAYAANFAKIR MISKIN,KOMUNITAS ADAT,DAN PMKS LAINNYA
Prosentase PenyandangMasalah KesejahteraanSosial yang mendapatkanBantuan Sosial
6,7% 334,268,300 15% 334,268,300
1 Fasilitasi WargaMiskin
Jumlah warga miskinyang mendapat bantuansembako, penyandangcacat yang mendapatkankursi roda, alat dengardan alat penglihatan,jumlah Verifikasi danValidasi data pesertapenerima bantuan iuranjaminan kesehatannasional (PBI-JKN)
Dinsosnaker 60 orang, 40orang, 1 kali
kegiatan
210,607,450 60 orang, 40orang, 1 kali
kegiatan
210,607,450
2 Perlindungan danPembinaan SosialBagi Orang-orangTerlantar dan PMKSLainnya
Jumlahpsikotik/ekspsikotik yangdikirim ke pantirehabilitasi, Jumlah /Frekuensi Razia/penjaringan, Jumlahpelayanan pemulanganorang terlantar
Dinsosnaker 10 orang, 4kali, 25orang
45,183,250 10 orang, 4kali, 25 orang
45,183,250
3 Fasilitasi PendampingProgram KeluargaHarapan
Jumlah peserta progamkeluarga harapan yangmendapatkan pembinaan/ Pendampingan
Dinsosnaker 1162 orang 78,477,600 1162 orang 78,477,600
40 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
VI PROGRAMPELAYANAN DANREHABILITASIKESEJAHTERAANDAERAH
Prosentase PMKStertangani
50% 438,777,550 35% 438,777,550
1 Penanganan Masalah-Masalah Strategisyang MenyangkutTanggap CepatDarurat Dan KejadianLuar Biasa
Jumlah anggota taganayang mengikuti diklat,Jumlah Kegiatan TaganGoes to School, jumlahTagana mendapatkantambahankesejahteraaan, jumlah /frekuensi pembinaananggota Tagana , JumlahPeserta Diklat RelawanKebencanaan , JumlahPemeliharaan SarprasLapangan untuk SiagaBencana
Dinsosnaker 80 orang, 6kali, 35
orang, 4 kali,35 orang , 5
jenis
84,580,000 80, 40, 500 84,580,000
2 Fasilitasi AnakBermasalah Sosial
Jumlah anak SDbermasalah sosial yangmengikuti tetirah di PSPABatu
Dinsosnaker 50 orang 67,717,550 50 orang 67,717,550
41 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
3 Fasilitasi KegiatanKelompok Lansia
Jumalah lansia yangmengikuti peringatanHLUN, HUT Cakrawiweka,Pembinaan KarangWerdha, SarahsehanLansia, wisata Lansia,jumlah Karang Werdayang ikut lomba KWBerprestasi
Dinsosnaker 2000 Orang,100 Orang, 4
kali, 200Orang, 300orang, 1 kali
kegiatan
286,480,000 2000 Orang,100 Orang, 4
kali, 200Orang, 300
orang, 1 kalikegiatan
286,480,000
VII PROGRAMPEMBERDAYAANKELEMBAGAANKESEJAHTERAANSOSIAL
Prosentase lembagakesejahteraan sosial yangdifasilitasi
Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS ) yang mengikutipembinaan, JumlahKarang Taruna yangmengikuti Rakorda,Jumlah Yayasan danPanti Sosial yangmendapatkan kambingQurban, Jumlah Yayasandan Panti Sosial yangmendapatkan bantuanPeralatan dan Sembako
Dinsosnaker 50 orang, 21KT, 13
Yayasan/Panti, 13
Yayasan/panti
130,585,500 50 orang, 21KT, 13
Yayasan/Panti, 13 Yayasan /
Panti
130,585,500
42 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
2 Peningkatan KualitasSDM KesejahteraanSosial Masyarakat
Jumlah Guru Ngaji,Modin Kematian, P3N,Guru Minggu & TokohAgama , Forum Anjal,Pertuni, TPA Ngegong ,Pengurus Pepabri, PWRIdan YGA yang mendapatbingkisan Hari RayaJumlah Guru ngaji, anakyatim yang mengikutikegiatan keagamananJumlah Orsos danLembaga Keagamaan yangmenerima bantuan Tenda,kursi, Al-Quran, SoundSystem, Dampar ,Terbang Banjari
Dinsosnaker 3.650 orang,40 lembaga
1,407,138,500 3.650 orang,40 lembaga
1,407,138,500
3 Pembinaan JuruKunci Makam
Jumlah Juru KunciMakam yang menerimapembinaan, bingkisanlebaran dan bantuanperalatan kerja
Dinsosnaker 84 orang 58,518,500 84 orang 58,518,500
43 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
4 PembinaanKesejahteraanPerintis Kemerdekaan
Jumlah pesertaperingatan HUT PETA,JumlahSekolah/Universitas yangmengikuti PameranKepahlawanan, Jumlah/Frekuensi Peringatan HariPahlawan, Jumlah PesertaSarasehan Kepahlawanan, Perintis/janda perintisyang menerima tali asih
Jumlah Teknisi K3 yangmengikuti Bimtek K3,jumlah perusahaan yangmendapatkanansosialisasi ijin PemakaianPeralatan K3 ( pesawatuap, bejana tekan,pesawat lift, escalator,instalasi listrik, petir,diesel/genset dan pesawatangkat/angkut (crene,forklift, gondola dll )dan Jumlah Perusahaanyang mendapatkanpembinaan tentangUndang-undangKetenagakerjaan (UU N0.7 Tahun 1981 tentangwajib laporketenagakerjaan, Jumlahperusahaan yangdimonitoringperlindungan TenagaKerja
Dinsosnaker 40 orang,150
perusahaan,150
perusahaan,150
perusahaan,150
perusahaan
157,151,200 40 orang, 150perusahaan,
150perusahaan,
150perusahaan,
150perusahaan
157,151,200
48 Renja Dinas Sosnaker Tahun 2016
3 PeningkatanPengawasan,Perlindungan danPenegakan HukumterhadapKeselamatan danKesehatan Kerja
Jumlah Kegiatan dalamrangka bulan K3, JumlahPengujian pemakaianSarana Prasarana K3,Jumlah penilaian zeroaccident, Jumlah SeragamPetugas pengawas TenagaKerja, Monitoring danPengawasan terhadaplembaga Ketenagakerjaan(terkait pekerja di bawahumur dll)