LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Daerah tertinggal merupakan suatu daerah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah tersebut diukur berdasarkan kriteria ekonomi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, aksesibilitas dan celah fiscal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis agar daerah tertinggal tersebut pada akhirnya setara dengan daerah lainnya di Indonesia yang telah maju terlebih dahulu. Secara umum kondisi masyarakat daerah tertinggal sebagai berikut : Pendapatan total dan Pendapatan perkapita masyarakat daerah tertinggal masih rendah; Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada aspek keagamaan, pendidikan dan kesehatan masih belum optimal Optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam dengan memperhatikan lingkungan hidup secara berkesinambungan, termasuk dalam penanganan daerah rawan bencana belum dilakukan. Sarana dan prasarana di daerah tertinggal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terutama pada aksesibilitas masyarakat pada aspek infrastruktur kesehatan, pendidikan energi, air bersih, telekomunikasi, transportasi dan infrastruktur ekonomi perlu peningkatan. Belum adanya regulasi yang fokus pada pengembangan lembaga pemerintahan daerah, kelembaga masyarakat yang pro daerah tertinggal. Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan agenda besar pembangunan 2015-2019 yang sifatnya segera. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui salah satu isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal
38
Embed
BAB I PENDAHULUAN - kawasan.bappenas.go.idkawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PemantauanEvaluasi/201… · Penyusunan kebijakan Dana ... Pertemuan Tiga Pihak Penyusunan Rancangan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Daerah tertinggal merupakan suatu daerah kabupaten yang masyarakat dan
wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
Ketertinggalan daerah tersebut diukur berdasarkan kriteria ekonomi, sumber daya
manusia (SDM), infrastruktur, aksesibilitas dan celah fiscal. Oleh karena itu, diperlukan
upaya pembangunan daerah yang terencana dan sistematis agar daerah tertinggal tersebut
pada akhirnya setara dengan daerah lainnya di Indonesia yang telah maju terlebih dahulu.
Secara umum kondisi masyarakat daerah tertinggal sebagai berikut :
Pendapatan total dan Pendapatan perkapita masyarakat daerah tertinggal masih
rendah;
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada aspek keagamaan, pendidikan
dan kesehatan masih belum optimal
Optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi potensi sumber daya alam dengan
memperhatikan lingkungan hidup secara berkesinambungan, termasuk dalam
penanganan daerah rawan bencana belum dilakukan.
Sarana dan prasarana di daerah tertinggal dalam upaya pemenuhan kebutuhan
pelayanan dasar masyarakat terutama pada aksesibilitas masyarakat pada aspek
infrastruktur kesehatan, pendidikan energi, air bersih, telekomunikasi,
transportasi dan infrastruktur ekonomi perlu peningkatan.
Belum adanya regulasi yang fokus pada pengembangan lembaga pemerintahan
daerah, kelembaga masyarakat yang pro daerah tertinggal.
Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan agenda besar pembangunan
2015-2019 yang sifatnya segera. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui
salah satu isu strategis dalam RPJMN 2015-2019 yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 2
dan Kawasan Perbatasan Negara, pembangunan daerah tertinggal merupakan program
aksi dengan pendekatan kewilayahan, sehingga penanganannya memerlukan dukungan
lintas bidang.
Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah
Upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan Pengembangan perekonomian
masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan
infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, yang
dijabarkan ke dalam strategi sebagai berikut: (1) Pengembangan perekonomian
masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan
karakteristik dan potensi daerah; (2) Peningkatan aksesibilitas yang menghubungkan
daerah tertinggal dengan kawasan strategis melalui pembangunan sarana dan prasarana,
seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan
perintis dan pelayaran perintis; (3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM),
Iptek, dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintah daerah tertinggal; (4) Pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan publik dasar di daerah tertinggal,
terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, air minum, dan
telekomunikasi; dan (5) Pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat yang diprioritaskan
pada: (i) peningkatan tata kelola pemerintah daerah, dan (ii) peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan program pembangunan yang lebih
difokuskan pada upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal dan
khusus. Kondisi ini umumnya terdapat di daerah yang secara geografis terisolir dan
terpencil, seperti daerah perbatasan antar , pulau-pulau terdepan, pulau-pulau kecil,
pedalaman, rawan bencana alam dan bencana sosial.
Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah melalui Program Pembangunan
Daerah Tertinggal yaitu Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus. Secara
umum Program P2DT bertujuan untuk membantu untuk mendukung pemerintah
kabupaten dalam mengembangkan kawasan pembangunan perdesaan terpadu dan
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 3
investasi, dengan sasaran untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja, dan
pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, melalui kegiatan yang diarahkan kepada:
a. Penguatan kapasitas Pemda dan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan
pembangunan daerah;
b. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi; dan
c. Livelihood, pembangunan ekonomi dan investasi daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 50 kabupaten dari total 199 kabupaten
tertinggal dalam periode RPJMN 2004-2009 yang telah keluar dari ketertinggalan
berdasarkan Kepmen Nomor: 044/KEP-M-PDT/II/2010. Namun akibat terjadinya
pemekaran daerah, terdapat 34 daerah otonomi baru (DOB) yang termasuk kategori
daerah tertinggal baru, sehingga jumlah daerah tertinggal pada tahun 2010 menjadi
sebanyak 183 kabupaten. Pada RPJMN II (Tahun 2010-2014), terdapat 70 kabupaten yang
telah keluar dari ketertinggal, namun karena adanya penambahan DOB yang termasuk
kategori tertinggal, sehingga jumlah Kabupaten Tertinggal pada Tahun 2015 menjadi 122
Kabupaten.
1.2 Maksud dan Tujuan
Tujuan dari kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah
untuk menjamin pengendalian kelancaran proses koordinasi perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, pengendalian dalam pengelolaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal
secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh Tim Koordinasi P2DT, Bappenas.
Hasil dari laporan akhir Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal ini diharapkan akan menjadi umpan balik dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah tahun berikutnya. Selain itu, bahan ini menjadi alternatif rekomendasi untuk
meminimalisir permasalahan dan perbaikan program pembangunan kewilayahan pada
masa yang akan datang.
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 4
BAB II RUANG LINGKUP
2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Program P2DT, Bappenas :
a. Mengkoordinasikan sektor-sektor terkait dalam program pembangunan daerah
tertinggal dan pasca konflik.
b. Mengumpulkan dan mengolah data, bahan dan informasi sebagai masukan dalam
menetapkan kebijakan umum pengelolaan Program pembangunan daerah
tertinggal melalui kegiatan P2DT, sesuai dengan sasaran dan kebijakan Program
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus yang tertuang dalam RPJMN 2015-
2019.
c. Membantu Tim Pengarah dalam melakukan monitoring-evaluasi terhadap
perkembangan dan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal,
serta terhadap pelaporan yang disusun oleh Tim Pelaksana.
d. Membantu Tim Pengarah dalam mengembangkan konsepsi dan rancangan
kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan pasca konflik, berdasarkan hasil
monitoring-evaluasi terhadap penyelenggaraan program pembangunan daerah
tertinggal, dengan memperhatikan arahan RPJMN 2015-2019.
e. Membantu Tim Perencana Pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal dan pasca konflik,
berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah.
f. Membantu seluruh tugas Tim Perencana Pelaksana terkait dengan pelaksanaan
koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi terhadap
pelaksanaan program pembangunan daerah tertinggal dan pasca konflik.
g. Membantu Tim TK P2DT melalui koordinasi persiapan perencanaan Program
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus yang dilandasi pada
RPJMN 2015-2019.
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 5
2.2 Metode Pelaksanaan
Untuk mencapai tujuan kegiatan dan keluaran yang diharapkan, maka metode
pelaksanaan yang dipergunakan adalah:
1. Penatalaksanaan Administratif Program
Merancang sistem dan prosedur administrasi program terkait dengan pengelolaan
instrumental masukan kesekretariatan untuk mendukung kegiatan yang akan
dilakukan. Kegiatan ini mencakup dukungan administratif pelaksanaan kegiatan,
kegiatan kearsipan, penginformasian dan pelaporan pelaksanaan Program P2DT.
2. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait
Koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dilaksanakan untuk sinkronisasi
dan koordinasi Tahap awal Program P2DTK, laporan-laporan rutin yang harus disusun
oleh implementing/executing agency terkait pengelolaan keuangan program, laporan
tahunan, laporan akhir project. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan inisiasi
mengundang stekeholder (proaktif) maupun secara aktif terlibat dalam mekanisme
koordinasi yang telah diagendakan oleh unit pelaksana kegiatan lain terkait program
pembangunan daerah tertinggal.
3. Melakukan Monitoring (Supervisi)
Monitoring pelaksanaan difokuskan pada koordinasi tahap awal program di 4
Provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur)
dan 4 Kabupaten (Sampang, Tojo Una-una, Hulu Sungai Utara, Lembata).
4. Bantuan Teknis Pelaku Program
Bantuan teknis terhadap pelaku program difokuskan dalam rangka koordinasi tahap
awal, meningkatkan kapasitas pelaku program utamanya di daerah dan peningkatan
investasi ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kegiatan
proses bantuan teknis terhadap pelaku program ini diharapkan akan terjadi alih
kemampuan masing-masing pihak sehingga terjadi pengembangan kapasitas dalam
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 6
pengelolaan program-program sejenis maupun mendukung proses pembangunan
reguler di daerah.
5. Penyediaan Informasi dan Masukan bagi Penyempurnaan serta
Pengembangan Program
Kegiatan ini melalui penyediaan informasi dan data yang diperoleh secara langsung
maupun memanfaatkan informasi dan data yang dilaksanakan oleh unit pelaksana yang
berkompeten. Hasil analisa terhadap berbagai informasi dan data tersebut menjadi
masukan untuk mendukung pelaksanaan dan perbaikan/pengembangan program
pembangunan daerah tertinggal selanjutnya sesuai dengan dinamika yang terus
berkembang.
6. Menyusun Laporan
Penyusunan laporan lebih difokuskan untuk laporan rutin tahunan dan laporan
akhir project berdasarkan hasil monitoring selama pelaksanaan Program P2DT.
2.3 Keluaran yang Diharapkan
Adapun keluaran (output) yang dihasilkan dari sekretariat Tim Koordinasi Program
P2DTK ini, antara lain:
1. Tersedianya data, bahan dan informasi sebagai masukan dalam menetapkan
kebijakan pengelolaan Program Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Rencana Kerja, Rencana Tindak/Eksidential Tahunan UPP/ PMU Program P2DT;
3. Rencana kerja, rencana tindak lanjut/ eksidential tahunan Program P2DT;
4. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Program P2DT;
5. Laporan monitoring-supervisi terhadap pelaksanaan Program P2DT;
6. Laporan khusus/ eksidential Program P2DT;
7. Laporan akhir Program P2DT.
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 7
2.4 Organisasi Pelaksana
Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (P2DT), didahului dengan pembentukan Tim Koordinasi Strategis Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal pada awal Tahun 2015.
Adapun personil tim teknis dan pendukung kegiatan Koordinasi Strategis Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal pada Tahun 2015 terdiri dari Tenaga Teknis Bidang
Perencanaan Pembangunan dan Kelembagaan, Tenaga Teknis Bidang Perencanaan dan
Penganggaran, Tenaga Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi, Pengolah Data, dan
Pramubakti.
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 8
BAB III HASIL PELAKSANAAN
Berpedoman dari rencana kerja Tim Koordinasi Strategis P2DT Bappenas yang telah
disusun pada awal Tahun 2015, maka selanjutnya tim teknis mulai melaksanakan
tugasnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan yang menjadi tugas maka dapat disampaikan
laporan bahwa pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program
P2DTK pada tahun 2014 ini sebagai tahun pengakhiran Program P2DTK dan perencanaan
keberlanjutan Program P2DTK.
Adapun secara umum proses dan hasil kegiatan Program P2DT yang dapat
dilaksanakan sampai akhir Desember 2015 adalah sebagai berikut :
a. Koordinasi lintas sektor melalui Pemihakan terhadap pembangunan daerah
tertinggal melalui Rakor Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal.
b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Pembangunan Daerah
Tertinggal dan penelaahan RKA-KL Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 2016.
c. Menyusun kebutuhan pendanaan pembangunan daerah tertinggal.
d. Penyusunan kebijakan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Sub Bidang
Transportasi Perdesaan Tahun 2016.
e. Koordinasi DAK lintas bidang mengenai pemihakan pada daerah tertinggal dan
dapat mewujudkan DAK kewilayahan.
f. Koordinasi Penyusunan Strategi Nasionan Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (STRANAS-PPDT) dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Daerah
Tertinggal (RAN-PPDT).
g. Koordinasi lintas sektor dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.
h. Monitoring dan Evaluasi program pembangunan daerah tertinggal.
3.1 Penyusunan Konsep Pembangunan Daerah Tertinggal dalam RKP 2016
Pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal selama ini menemui
berbagai kendala diantaranya adalah :
LAPORAN AKHIR P2DT TAHUN 2015 9
a. Regulasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal yang tumpang
tindih;
b. Lemahnya koordinasi dalam pembangunan daerah tertinggal;
c. Kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal;
d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di
daerah tertinggal;
e. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal;
f. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
g. Minimnya konektivitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
h. Insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha yang minim;
Dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal dilakukan
melalui strategi (a) pengembangan perekonomian masyarakat; (b) peningkatan
aksesibilitas penghubung ke pusat pertumbuhan; (c) peningkatan kualitas SDM dan Iptek,
(d) pemenuhan SPM pelayanan dasar publik; (e) pemberian tunjangan khusus kepada
tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian; (f) harmonisasi regulasi; (g)
pemberian insentif kepada pihak swasta; (h) pembinaan terhadap daerah tertinggal yang
terentaskan; (i) pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; serta (j) percepatan
pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui peningkatan konektivitas
dan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal
pada wilayah adat;
3.2 Trilateral Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016
Pertemuan Tiga Pihak Penyusunan Rancangan RKP 2016 dan Alokasi Pagu Indikatif
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bertujuan antara