1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Seiring dengan perjalanan Reformasi Pemerintahan yang terjadi dewasa ini telah menyebabkan terjadinya Pergeseran Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam rangka memandirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah. Perubahan paradigma di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan di daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat meningkat secara signifikan dalam mengurus kepentingan masyarakat dan melayaninya melalui peningkatan kapasitas aparatur daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pemerintah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai, karena keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur mampu tidaknya pemerintah daerah menjalankan fungsinya, yaitu; Menyelenggarakan Pelayanan Masyarakat (Public Service Function), Melaksanakan Pembangunan (Development Function) dan Perlindungan Masyarakat (Protective Function) sehingga kewenangan yang diserahkan kepada daerah akan disertai dengan penyerahan pembiayaan personalia, sarana dan prasarana sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan penataan kewenangan kelembagaan dan personil serta merumuskan semua kewenangan dengan tetap memperhatikan kapasitas daerah dalam hal pembiayaan, selain berupaya agar daerah menerima sumber penerimaan yang memadai melalui Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber Pendapatan sendiri, sehingga nantinya daerah mampu melaksanakan semua urusan yang telah menjadi kewenangannya dengan baik. Disamping itu, daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri. BPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
47
Embed
BAB I PENDAHULUAN - tanatorajakab.go.id PENTING/PROFIL...bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan di daerah sesuai dengan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Seiring dengan perjalanan Reformasi Pemerintahan yang terjadi dewasa ini telah
menyebabkan terjadinya Pergeseran Paradigma Penyelenggaraan Pemerintahan, dalam
rangka memandirikan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah merubah paradigma
sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang
nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.
Perubahan paradigma di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting
bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan
urusan-urusan Pemerintahan di daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
masyarakat setempat. Hal ini perlu diantisipasi agar kinerja pemerintah daerah dapat
meningkat secara signifikan dalam mengurus kepentingan masyarakat dan melayaninya
melalui peningkatan kapasitas aparatur daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, pemerintah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai, karena
keuangan daerah merupakan salah satu faktor dalam mengukur mampu tidaknya
pemerintah daerah menjalankan fungsinya, yaitu; Menyelenggarakan Pelayanan
Masyarakat (Public Service Function), Melaksanakan Pembangunan (Development
Function) dan Perlindungan Masyarakat (Protective Function) sehingga kewenangan yang
diserahkan kepada daerah akan disertai dengan penyerahan pembiayaan personalia,
sarana dan prasarana sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dengan
Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu
melakukan penataan kewenangan kelembagaan dan personil serta merumuskan semua
kewenangan dengan tetap memperhatikan kapasitas daerah dalam hal pembiayaan, selain
berupaya agar daerah menerima sumber penerimaan yang memadai melalui Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, maka daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber
Pendapatan sendiri, sehingga nantinya daerah mampu melaksanakan semua urusan yang
telah menjadi kewenangannya dengan baik. Disamping itu, daerah dituntut untuk mampu
mengelola keuangan daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sejalan dengan tujuan pelaksanaan Otonomi Daerah itu sendiri.
BPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan di
bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah serta bertanggungjawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2
Dalam melaksanakan tugas tersebut, makaBPKAD mempunyai kewenangan antara
lain :
1. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
Bidang Penagihan Dan Penerimaan membawahi tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Penagihan
b. Seksi Keberatan
c. Seksi Pengelolaan Dan Penerimaan
Bidang Anggaran membawahi tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Anggaran Pendapatan Dan Pembiayaan
b. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung
c. Seksi Anggaran Belanja Langsung
Bidang Perbendaharaan membawahi tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Kas Dan Giro
b. Seksi Pengujian Belanja tidak Langsung Dan Pembiayaan
c. Seksi Pengujian Belanja Langsung
Bidang Akuntansi membawahi tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Akuntansi Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan
b. Seksi Akuntansi Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan
c. Seksi Belanja Langsung
Bidang Aset membawahi tiga Seksi yaitu :
a. Seksi Perencanaan Dan Pengadaan
b. Seksi Pemliharaan Dan Pemanfaatan Aset
c. Seksi Inventarisasi,Pengawasan Dan Penghapusan
Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi maka organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah mempunyai rincian tugas pokok dan fungsi yang tetapkan
dengan peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 , seperti yang diuraikan BAB berikut ini :
1.4 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pasal 4
KEPALA BADAN
(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
(2) Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja Badansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
7
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang
keuangan dan aset daerah, menyusun rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis
bidang keuangan dan aset daerah, mengoordinasikan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan sisa
perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan
pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dengan melaksanakan
penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang
keuangan dan aset daerah, melaksanakan kebijakan operasional
di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
i. melaksanakan fungsi BUD;
j. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
k. melaksanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;
l. mengoordinasikan kegiatan Badan baik teknis maupun
administrasi ke Bupati, DPRD dan Instansi teknis terkait;
m. melaksanakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan,
keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam
lingkungan Badan;
n. merumuskan konsep-konsep keuangan dan aset di lingkungan
Badan berdasarkan kebijaksanaan Bupati sebagai pedoman
pelaksanaan tugas bawahan;
o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian,
lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya
dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
p. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam
lingkungan Badan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
8
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
d. Pelaksanaann fungsi BUD
d. Pelaksanaan administrasi Badan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.
Bagian Kedua
Pasal 5
SEKRETARIAT
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan
program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan
Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
j. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
9
l. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
m. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
o. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan
keprotokolan;
p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi
pelayanan informasi;
q. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
s. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal;
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan; b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian; d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Pasal 6 (1) Subbagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian
yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan
bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Program dan Evaluasi untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan
penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran
Badan;
10
g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan
program dan kegiatan Badan;
h. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan Badan;
i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
j. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Program dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan
m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 7
(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan
bahan, melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan,
pemeliharaan dan penghapusan barang, serta urusan rumah tangga.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas
masuk dan keluar;
h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan,
pemeliharaan dan penghapusan barang;
j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
barang;
k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang
serta menyusun laporan barang inventaris;
l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikanpengelolaan
urusan rumah tangga Badan;
11
m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat
dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
perjalanan dinas pegawai;
q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;
r. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun
rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai,
dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan
anggaran Badan;
s. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi
keuangan Badan;
t. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
penerimaan keuangan Badan;
u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
v. menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
w. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
x. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan keuangan;
y. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan;
z. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
bb. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan
cc. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian,
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas
Sekretaris dalam mengumpulkan bahan, mengelola data dan
melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
12
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran
pegawai;
g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
h. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya
manusia di lingkungan Badan;
i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan,
peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur
sipil negara;
j. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi
kepegawaian;
k. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian
Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga Pasal 9
BIDANG ANGGARAN
(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta
mengendalikan kegiatan di Bidang Anggaran;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Anggaran untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang
berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan anggaran;
g. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD:
13
h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;
i. mengendalikan pelaksanaan penyusunan anggaran
j. menyusun Nota Keuangan;
k. menyusun dan menyiapkan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
l. menghitung dan menentukan klaster keuangan Daerah untuk pedoman dan kebijakan penganggaran;
m. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan
dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman Daerah;
n. meneliti dan menganalisa pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD;
o. mengordinasikan dan menyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;
p. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Anggaran
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
r. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal; dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Anggaran; b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Anggaran ;
c. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan
Rancangan Perubahan APBD;
d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
anggaran;
f. pengendalian penyusunan anggaran;
g. penyiapan rencana dan Rancangan Peraturan Daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang,
penyertaan modal/investasi dan pemberian pinjaman Daerah; h. pengoordinasian pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah;
i. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Sub Bidang yang dibawahkannya;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Anggaran;
k. pelaksanaan administrasi bidang Anggaran; l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 10
(1) Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta
mengumpulkan data dan bahan komponen Pendapatan dan Pembiayaan Daerah.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
14
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan
Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pendapatan dan Pembiayaan
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pendapatan dan pembiayaan daerah;
g. melaksanakan koordinasi dan mengumpulkan/menginventarisir Anggaran Pendapatan dari semua SKPD;
h. melaksanakan verifikasi RKA SKPD Pendapatan /RKPA-SKPD Pendapatan dan DPA Pendapatan/DPPA-SKPD Pendapatan;
i. mengumpulkan dan mengolah data komponen pendapatan untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
j. mengumpulkan dan mengolah data komponen pembiayaan untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
k. menyiapkan bahan pengesahan DPA SKPD 1/DPPA SKPD 1.
l. mengumpulkan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan
Daerah tentang pembentukan dana cadangan, pinjaman Daerah/hutang, penyertaan modal/investasi dan pemberian
pinjaman Daerah;
m. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan anggaran pendapatan dan pembiayaan;
o. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis terkait pendapatan dan
pembiayaan daerah;
p. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
r. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 11
(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Anggaran dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan
komponen belanja tidak langsung.
15
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
anggaran belanja tidak langsung;
g. melaksanakan koordinasi dan menginventarisir jumlah pegawai sesuai Pangkat, Golongan dan Gaji Tenaga PHT dari semua Unit
Kerja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
h. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk penyusunan pedoman dan standar penganggaran belanja tidak langsung;
i. mengumpulkan dan mengolah data komponen belanja tidak langsung untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan
perubahan APBD;
j. melaksanakan verifikasi RKA-SKPD Belanja Tidak Langsung dan
RKPA-SKPD Belanja Tidak Langsung dan DPA SKPD Belanja Tidak Langsung/DPPA-SKPD Tidak Langsung;
l. menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD Belanja Tidak
Langsung /DPPA-SKPD Belanja Tidak Langsung;
m. membuat rekapan gaji dan menguji keabsahan gaji dari setiap
SKPD setiap bulannya;
n. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan anggaran belanja
tidak langsung;
o. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis anggaran belanja tidak langsung;
p. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Anggaran Belanja Tidak Langsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
s meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 12 (1) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Anggaran
16
dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan komponen belanja langsung.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Anggaran Belanja
Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
anggaran belanja langsung;
g. mengumpulkan dan menginventarisir data komponen belanja langsung dari semua SKPD;
h. mengolah data komponen belanja langsung untuk bahan penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
i. melaksanakan verifikasi RKA-SKPD Belanja Langsung dan RKPA-SKPD Belanja Langsung dan DPA Belanja Langsung/DPPA-SKPD
Belanja Langsung;
j. menyiapkan bahan pengesahan DPA-SKPD Belanja
Langsung/DPPA-SKPD Belanja Langsung;
k. mengumpulkan dan menganalisa pelaksanaan anggaran belanja langsung;
l. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis anggaran belanja langsung;
m. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Anggaran Belanja Langsung dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. meningkatkan komptensi dan prestasi kerja; dan
p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Pasal 13
BIDANG PERBENDAHARAAN
(1) Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai
tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam merencanakan , mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan di Bidang Perbendaharaan ;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
17
a. menyusun rencana kegiatan bidang Perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Bidang Perbendaharaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f menyusun pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;
g. menyimpan uang daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati;
h. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
i. melaksanakan pengujian kebenaran dan kelengkapan terhadap SPM;
j. menerbitkan SP2D;
k. membuat register penolakan penerbitan SP2D;
l. mengirimkan SP2D kepada Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Bank tempat menyimpan Kas Daerah;
m. mengatur dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan APBD;
n. melaksanakan pengelolaan kas non anggaran yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Pemerintah Daerah;
o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau
instansi lainnya dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah terhadap SKPD;
p. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
r. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal; dan
s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan;
c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
penatausahaan keuangan daerah;
d. pelaksanaan fungsi kuasa BUD;
e. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan admnistrasi serta
penatausahaan pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah;
f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan
daerah;
18
g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan
penatausahaan keuangan daerah;
h. penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Sub
Bidang dibawahnya;
i. pelaksanaan administrasi bidang perbendaharaan ; j pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 14
(1) Sub Bidang Kas dan Giro dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam
merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penatausahaan kas dan giro.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kas dan Giro sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Kas dan Giro untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
kas dan giro;
g. meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan
penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas
umum daerah;
h. menyusun anggaran kas;
i. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian
pelaksanaan anggaran kas;
j. memantau dan melaporkan posisi kas daerah;
k. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan
Pungutan Fihak Ketiga;
l. meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan
PemberhentianPembayaran;
m. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan
dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas
dalam bentuk buku kas;
n. memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban
pendapatan/penerimaan kas;
o. menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan
pengeluaran kas;
19
p. melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi
terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
q. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang
daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan
daerah;
r. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
s. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
t. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan kas dan giro;
u. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Kas dan Giro dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
w. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 15
1) Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penatausahaan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak
Langsung dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak Langsung
dan Pembiayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan
pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
belanja tidak langsung dan beban pembiayaan;
g. membuat register atas SPM belanja tidak langsung dan SPM
beban pembiayaan daerah ;
h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja tidak
langsung dan beban pembiayaan;
i. menguji dan mengoreksi SPM belanja tidak langsung;
j. menyiapkan penerbitan SP2D belanja tidak langsung dan daftar
pengantar SP2D belanja tidak langsung ;
20
k. menguji dan mengoreksi SPM atas beban pembiayaan;
l. menyiapkan penerbitan SP2D atas beban pembiayaan dan daftar
pengantar atas beban pembiayaan:
m. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
belanja tidak langsung dengan SKPD dan instansi terkait dalam
rangka pengendalian kas;
n. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
beban pembiayaan dengan SKPD dan instansi terkait dalam
rangka pengendalian kas;
o. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D belanja tidak langsung dan beban
pembiayaan;
p. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan
teknis terkaitpenatausahaan belanja tidak langsung dan
pembiayaan keuangan daerah terhadap SKPD;
q. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengujian Belanja Tidak Langsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
s. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 16
(1) Sub Bidang Pengujian Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Perbendaharaan dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan penatausahaan belanja langsung.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengujian Belanja
Langsung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengujian Belanja Langsung untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan penatausahaan
belanja langsung;
21
g. membuat register atas SPM belanja langsung;
h. melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja
langsung;
i. menguji dan mengoreksi SPM belanja langsung;
j. menyiapkan penerbitan SP2D belanja langsung dan daftar
pengantar SP2D belanja langsung ;
k. melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D
belanja langsung dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka
pengendalian kas;
l. menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D belanja langsung;
m. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan bimbingan
teknispengelolaan dan penatausahaan belanja langsung terhadap
SKPD;
n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengujian Belanja Langsung dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
p. meninkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima Pasal 17
BAGIAN AKUNTANSI
(1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan di Bidang Akuntansi ;
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang Akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
g. menyusun kebijakan akuntansi daerah;
h. menganalisis dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan akuntansi daerah;
22
i. melaksanakan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan;
k. memfasilitasi dan/atau mengkoordinir penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan keuangan:
l. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pengembangan sistem informasi akuntansi & keuangan serta bentuk-bentuk pelaporan;
m. menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD dan laporan keuangan pemerintah
daerah;
n. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau
instansi lainnya dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pertanggungjawaban APBD dan penyusunan laporan keuangan terhadap SKPD;
o. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Akuntansi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
q. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal; dan
r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Akuntansi;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pertanggungjawaban APBD dan penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah;
d. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah;
e. Pembinaan dan bimbingan teknis pertanggungjawaban APBD dan
penyusunan laporan keuangan daerah;
f. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Sub
Bidang dibawahnya;
g. Pelaksanaan administrasi Bidang Akuntansi ;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 18
(1) Sub Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan akuntansi pendapatan.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
23
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan dan
Penerimaan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pendapatan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pendapatan;
g. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan
dengan pendapatan kas daerah;
h. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan
daerah yang berkenaan dengan pendapatan kas daerah;
i. melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian obyek pendapatan kas daerah;
j. melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD dan BUMD;
k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data pendapatan
untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan
laporan keuangan Pemerintah Daerah;
l. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis penyusunan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
m. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan
kedisiplinan untuk pembinaan karier;
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pendapatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
o. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 19
(1) Sub Bidang Belanja dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Akuntansi dalam merencanakan, mengatur dan
mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan akuntansi Belanja Daerah.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Belanja sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
24
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Belanja untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi belanja daerah;
g. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan realisasi belanja;
i. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan SKPD;
j. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja tidak langsung non
gaji dengan PPKD;
k. melaksanakan rekonsiliasi realisasi belanja dengan Buku Jurnal
BUD;
l. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
m. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan
bimbingan teknis penyusunan pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Akuntansi Belanja Tidak Langsung Dan Pengeluaran Pembiayaan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan;
p. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 20
(1) Sub Bidang Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan Kepala
Bidang Akuntansi dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan akuntansi pembiayaan daerah.
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaansebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pembiayaan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
25
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pembiayaan;
h. melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan realisasi pengeluaran dan penerimaan pembiayaankas
daerah;
i. melaksanakan pencatatan atas penyertaan modal serta utang
daerah;
j. melaksanakan pencatatan transaksi dan/atau kejadian keuangan
daerah yang berkenaan dengan pembiayaan kas daerah;
k. melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian obyek penerimaan pembiayaan kas daerah;
l. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pembiayaan dengan SKPD dan BUMD;
m. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dan data pembiayaan
untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan
laporan keuangan Pemerintah Daerah;
l. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan
Barang Milik Daerah;
m. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan pertanggungjawaban APBD dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terkait pembiayaan daerah;
n. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pembiayaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan;
p. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Pasal 21
BIDANG ASET
(1) Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Badan dalam
merencanakan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan Bidang Aset ;
(3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aset sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Aset untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
26
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyusun kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pemetaan dan pengadaan, neraca dan penilaian aset serta pengawasan dan pengendalian aset;
g. menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD);
h. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik
daerah daerah;
j. melaksanakan pengawasan penyimpanan dan penyaluran barang
milik daerah;
k. melaksanakan dan mengordinasikan kegiatan penertiban
penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah;
l. melaksanakan dan mengendalikan penghapusan barang milik
daerah.
m. melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah secara
periodik;
n. menyusun neraca barang milik daerah;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan dengan lembaga atau
instansi terkait penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan
teknis perencanaan kebutuhan, penatausahaan dan
pengahapusan barang milik daerah.
p. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;
r. meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan non
formal; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Aset;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Aset;
c. Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik
daerah;
d. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik
daerah;
e. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan
dan pengendalian barang milik daerah;
27
f. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan
pemeliharaan barang milik daerah;
g. Penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan teknis pemetaan,
pengadaan, penyusunan neraca dan penilaian aset,
penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
h. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan terhadap para Sub
Bidang dibawahnya;
i. Pelaksanaan administrasi Bidang Aset; j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 22
(1) Sub Bidang Pemetaan dan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala, Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan
pemetaan dan pengadaan barang milik daerah. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemetaan dan
Pengadaansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pemetaan dan Pengadaan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pemetaan dan pengadaan barang milik daerah;
g. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah (RKBMD);
h. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah (DKBMD);
i. menyusun daftar pemetaan barang milik daerah setiap tahun
anggaran;
j. menyiapkan data penyusunan konsep sistem informasi pemetaan
BMD;
k. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis pemetaan dan pengadaan
barang milik daerah.
l. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
28
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pemetaan dan Pengadaan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
n. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
(1) Sub Bidang Neraca dan Penilaian Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset dalam merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan
terkait penyusunan neraca dan penilaian barang milik daerah . (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Neraca dan Penilaian
Asetsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Neraca dan Penilaian Aset untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan penyusunan neraca dan penilaian BMD;
g. menyiapkan data dan menyusun konsep neraca BMD;
h. menyiapkan data dan menyusun konsep penilaian BMD;
i. melaksanakan rekonsiliasi dengan bendahara barang pada SKPD;
j. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan neraca dan
penilaian BMD;
k. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Neraca dan Penilaian Aset memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m. meningkatkan kompetnsi dan prestasi kerja; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 23
(1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu dan
mendukung pelaksanaan tugas Kepala Bidang Aset dalam
29
merencanakan, mengatur dan mempersiapkan serta mengumpulkan data dan bahan terkait pengawasan dan pengendalian BMD .
(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Asetsebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Aset untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsep
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMD;
g. melaksanakan penatausahaan BMD;
i. melaksanakan fasilitasi pencatatan BMD ke dalam Daftar Barang
Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna;
j. melaksanakan fasilitasi pencatatan kartu inventarisasi barang
dan Kartu Inventarisasi Ruangan;
k. menyimpan dan mengamankan dokumen BMD;
l. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan
dokumen pemanfaatan BMD;
m. melaksanakan penyaluran dan perawatan BMD;
n. melaksanakan penertiban pemanfaatan dan pemindatanganan
barang milik daerah;
o. melaksanakan sensus barang milik daerah;
p. menyiapkan dokumen administrasi dalam rangka proses penghapusan barang milik Daerah;
q. melaksanakan koordinasi, inventarisasi dan meneliti usulan penghapusan barang milik Daerah;
r. menyusun dan menghimpun laporan daftar barang milik daerah
yang dihapuskan;
s. menyiapkan dan mengumpulkan bahan terkait penyelenggaraan
pembinaan dan bimbingan teknis inventarisasi, pengawasan dan
prngendalian barang milik daerah;
t. menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Aset dan memberikan saran
30
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;
v. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi ,maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh salah satu aspek Sumber Daya Manusia yaitu
Pegawai NegeriSipil berjumlah 42 orang dan tenaga Kontrak 24orang , seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 3 Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Tana Toraja Menurut Pangkat/Jabatan
NO PANGKAT / JABATAN JUMLAH KET
1 Gol IV 5
2 Golongan III 29
3 Golongan II 8
Jumlah 42
Sumber Daya Manusia aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang
dengan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.
Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pendidikan
NO PENDIDIKAN PNS TENAGA
KONTRAK JUMLAH KET
1 S2 9 0 9
2 S1 25 18 43
3 Akademi / D3 4 1 5
4 SLTA 4 5 9
JUMLAH 42 24 66
E. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA 2017.
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ini disusun berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
31
sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan
dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Esensi dari sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja bagi
pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah perwujudan dari implementasi sistem
pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur
bagi Manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan
stratejik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (Program dan
kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja diawali dengan Penyusunan Rencana Stratejik yang
mendefenisikan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Secara
selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam
rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran
kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana pencapaian Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berhasil diproses
pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil
diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja memiliki dua fungsi utama
sekaligus, pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi BPKAD
Kabupaten Tana Toraja untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
stakeholder (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua, Laporan akuntabilitas merupakan
sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa akan
datang. Dua fungsi utama Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersebut
merupakan cerminan dari maksud dan tujuan Penyusunan dan penyampaian Laporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja oleh setiap instansi pemerintah. Dengan
demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2017 mencakup hal-hal sebagai berikut :
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan
Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2017 sebagai sarana
pertanggung-jawaban atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun
2017.Esensi pencapaian kinerja yang dilaporkan merujuk sampai sejauh mana Visi, Misi
dan tujuan / sasaran stratejik telah dicapai selama tahun 2017.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian
kinerja manajemen Pemerintah untuk memperbaiki Kinerja dimasa datang. Untuk setiap
celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah dapat merumuskan stratejik
pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.
32
F. SISTEMATIKA LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA 2017.
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian
kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2017. Capaian kinerja (Performance results) tahun 2017 tersebut diperbandingkan
dengan rencana kerja (Performance plan) tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan didefenisikannya sejumlah celah kinerja (Performance Job) untuk
melalui 1 (satu) indikator yaitu terealisasinya E-Budgeting.
Target, realisasi dan capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
1 Terealisasinya E-
Budgeting
OPD 50 48 96
Rata-rata capaian 96
Penganggaran e-budgeting atau penganggaran berbasis elektronik sudah mulai
diaplikasikan di Pemda Kab. Tana Toraja pada perubahan APBD Tahun anggaran 2017.E-
budgetingmerupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi
proses penyusunan anggaran belanja daerah. Melalui e-budgeting, pemerintah dapat
melakukan pengendalian anggaran dengan lebih baik karena proses penyusunan anggaran
dapat dilakukan secara transparan, tepat waktu, kronologis anggaran dapat ditelusuri
dengan jelas dan pembuatan laporan seputar realisasi anggaran dapat dibuat dengan
lebih mudah.
Dari 50 OPD yang ditargetkan, ada 48 OPD yang dapat mengaplikasikan
penganggaran berbasis e-budgeting ini, sisanya 2 (dua) OPD belum bisa karena jaringan
internet yang belum terjangkau, yaitu Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mappak.
Kegiatan yang mendukung target indikator ini adalah kegiatan penerapan sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Capaian dari target ini mencapai 96 %.
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016-
2017
Dengan diberlakukannya Perda No.10 Tahun 2016 Tanggal 26 November 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana SKPD dinas
43
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di bagi menjadi 2 (dua) OPD
yaitu BPKAD dan Bapenda.
Sehubungan dengan hal tersebut maka sasaran strategis dari BPKAD juga berubah
pada Tahun Anggaran 2017. Karena alasan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut sehingga sangat sulit untuk membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja BPKAD Tahun 2016 dan Tahun 2017.
3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja dan
Solusi yang Telah Dicapai
1. Penyebab Keberhasilan
- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan OPD dan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan
yang dilakukan.
2. Kegagalan Pencapaian Kinerja
- Kurangnya tenaga ASN yang berkompeten di lingkup BPKAD
- Kurangnya pemahaman ASN tentang indikator sasaran dan indikator
kegiatan.
- Tingginya target yang ditetapkan.
3. Solusi
- Membentuk Tim Kerja pelaksanaan kegiatan.
- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam pelaksanaan
kegiatan.
3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
Dalam penyelenggaraan tugas BPKAD telah memperlihatkan kinerja yang optimal
yang tercermin dalam berbagai tindakan yang efektif. Kondisi demikian semakin
meningkatkan kinerja aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
professional. BPKAD telah memperlihatkan capaian kinerja secara optimal terutama dalam
pemenuhan pelayanan publik.
3.1.5 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
A. Keberhasilan Program/ Kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2017 adalah program
yang tingkat kinerjanya minimal 76% atau kategori baik antara lain:
1. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
B. Kegagalan Program/ Kegiatan yang dilakukan dalam Tahun 2017 adalah program
yang tingkat kinerjanya maksimal mencapai 75% atau kategori sedang.
1. Program Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Program ini dikategorikan gagal dipengaruhi kegiatan sertifikasi tanah BMD. Target
sertifikasi Tanah BMD yang rencananya 188 hanya terealisasi 63 atau 33,5 %. Hal ini
bisa terjadi karena belum lengkapnya dokumen pendukung sebagai syarat untuk
sertifikasi tanah.
44
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Realisasi capaian keuangan yang dicapai BPKAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 dari rencana kerja yang telah di tetapkan hingga bulan Desember 2017 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :
NO URAIAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
A Belanja Tidak
Langsung 180.526.854.408,75 175.206.282.714
97,05
%
B Belanja Langsung 42.705.421.000 32.263.704.685
75,55
%
Jumlah Belanja 223.232.275.408,75 207.469.987.399
86,30
%
OPD BPKAD Kabupaten Tana Toraja dapat menyajikan realisasi keuangan
berdasarkan capaian kinerja hingga bulan Desember 2017 dicapai realisasi keuangan
pada Belanja Tidak Langsung sebesar 97,05% dan realisasi belanja langsung sebesar
75,55% dan realisasi belanja hingga akhir Desember 2017 dapat terealisir sebesar
86,30%. Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja belanja langsung yang berkaitan
dengan pencapaian sasaran dapat di lihat pada lampiran 2.
45
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tana Toraja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari
visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.
Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan
diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai
perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017 dapat
disimpulkan sebagai berikut :
4. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja
sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber daya manusia, anggaran
dan sarana prasarana.
5. Secara umum indikator kinerja program/kegiatan di BPKAD sudah memenuhi target
namun juga ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target, salah satunya adalah
kegiatan sertifikasi tanah milik Pemda dimana hanya terealisasi 33,5 %.
Laporan Kinerja Instansi Instansi Pemerintah tahun 2017 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
MARGARETA B. BATARA,SE.,MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP. 19650105 199603 2 002
46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
2017
47
DAFTAR ISI
Halaman Cover ...................................................................................... i
Daftar isi.. ............................................................................................ ii
Bab I Pendahuluan................................................................................ 1
Bab II Rencana Strategik BPKAD.......................................................... 33
Bab III Akuntabilitas dan Pencapaian Sasaran Tahun 2017 .................... 37
Bab IV Penutup .................................................................................. 45