BAB I PENDAHULUAN - esakip.net fileDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 2 pembangunan ke arah yang lebih baik dari

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat

dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan Tahun 2017. LKj IP OPD Tahun 2017 merupakan bentuk komitemen nyata Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja

lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi,

dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP .

Adapun tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di

masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk

percepatan dalam meningkatkan kualitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan

prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan

akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan

otonomi daerah Kabupaten dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efesiensi

dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, telah membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan dan



2

pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi

Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yakni

partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang starting point pada arah dan

kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) berdasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); serta

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614); dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini,

ternyata telah terjadi gab (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan

masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi

kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta

pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang

kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui

sekretaris Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.


dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, yang

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 71 Tahun 2008 tentang

UPT Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Peraturan terkait UPT

tersebut belum diperbaharui sampai dengan LKjIP OPD Tahun 2017 ini dibuat meskipun

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mulai Tahun 2017 terbagi

menjadi dua Dinas terpisah yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



3


mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten

Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

daerah;

2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana daerah;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana daerah;

4. Pelaksanaan administrasi dinas;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan dibantu oleh;

1. Sekretaris mempunyai fungsi :

Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB Daerah;

Penyusunan rencana Program dan anggaran;

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,

hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi,

ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

2. Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;

Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di

bidang Keluarga Berencana;

Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian

alat obat kontrasepsi di Kabupaten/ Kota;

Pelaksnaan Pelayanan KB di Kabupaten/ Kota;

Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten/ Kota;

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;



4

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang Keluarga

Berencana.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan

keluarga;

Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibang Bina Keluarga Lansia;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga

Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan

ketahanan keluarga;

Pelakasanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

4. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ Kota di bidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/ PLKB);

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan

penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Penyuluhan, advokasi

dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

5. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem

informasi keluarga;

Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi

keluarga;



5

Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga;

Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di

Kabupaten/ Kota;

Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;

Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Personil


didukung oleh 141 orang personal yang mempunyai latar belakang pendidikan

mulai dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel I

sebagai berikut.

Personil

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bebencana Kabupaten Lamongan Tahun 2017

NO JABATAN

STRUKTURAL JMLH

PANGKAT/ GOLONGAN

JMLH PENDIDIKAN

FORMAL JMLH KET.

1. Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda ( IV/c )

1 S.2

1

2. Sekretaris 1 Pembina Tk. I (IV/b) 1 S.2 1

3. Kepala Bidang 4 Pembina ( IV/a ) 4 S.2 4

4. Kasubag 3 Penata Tk. I ( III/d ) Penata Muda Tk. I (III/b)

2 1

S.2 S.1

2 1

5. Kasi 12 Pembina ( IV/a ) Penata Tk. I (III/d)

3 S.2 S.1

2 1

Penata ( III/c) 3 S.2 1

Penata Muda Tk. I (III/b) 1 SMA 1

6. Kepala UPT 20 Pembina ( IV/a ) 19 S.2 S.1

15 4

Penata Tk. I ( III/d ) 1 S.1 1

7. Staf 9 Penata Tk. I ( III/d ) 2

S.1 2

Penata ( III/c ) 2 S.1 2

Penata Muda Tk I ( III/b ) Penata Muda ( III/a )

1 1

S.1 SMA

1 1

Pengatur Tk. I ( II/d ) 1 SMA 1

Pengatur ( II/c ) 1 SMA 1

Pengtur Muda Tk. I ( II/b ) 1 SMA 1

Sub Jumlah 50 50 50



6

NO JABATAN

FUNGSIONAL JMLH

PANGKAT/ GOLONGAN

JMLH PENDIDIKAN

FORMAL JMLH KET.

1 Penyuluh KB 91 Pembina Tk.I ( IV/b ) 24 S.2 S.1

5 19

Pembina ( IV/a ) Penata Tk. I ( III/d )

33 25

S.2 S.1 D.3

SMA

33 11 2

12

Penata Muda Tk I ( III/b ) 6 SMA 6

Penata Muda ( III/a ) 1 SMA 1

Pengatur ( II/c ) 2 SMA 2

Sub Jumlah 91 91 91

JUMLAH TOTAL 160 160 160

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana

dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini :

Tabel II Data Sarana dan Prasarana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016

NO NAMA BARANG JUMLAH KET

1. STATION WAGON 6

2. MOBIL UNIT PENERANGAN 1

3. SEPEDA MOTOR 170

4. GEROBAK LORI 1

5. MESIN KETIK MANUAL

PORTABLE 20

6. MESIN CALCULATOR 7

7. LEMARI BESI/ METAL 44

8. RAK BESI/ METAL 8

9. RAK KAYU 47

10. FILLING BESI/ METAL 9

11. BRANKAS 2



7

12. FILLING PLASTIK 1

13. PAPAN VISUAL 19

14. PAPAN NAMA INSTANSI 12

15. PAPAN PENGUMUMAN 1

16. PAPAN TULIS 1

17. WHITE BOARD 65

18. PETA 4

19. OVERHAED PROYEKTOR 1

20. STEMPEL DINAS 1+1

21. STAPLES BESAR 1

22. FAXIMILE 1

23. LAYAR LCD 1

24. PENGGARIS 1

25. PAPAN NAMA 9

26. LEMARI KAYU 54

27. MEJA KAYU/ ROTAN 75

28. KURSI BESI/ METAL 28

29. MEJA RAPAT 26

30. MEJA TULIS 213

31. KURSI KAYU/ ROTAN/ NAMBU 64

32. KURSI TAMU 9

33. KURSI PUTAR 20

34. KURSI BIASA 170

35. KURSI LIPAT 68



8

36. MEJA KOMPUTER 5

37. SOFA 22

38. JAM ELETRONIK 44

39. KURSI FIBER GLASS 43

39. LAIN – LAIN 1

40. MESIN PENGHISAP DEBU 1

41. AC SPLIT 15

42. KIPAS ANGIN 46

43. EXHAUSE FAN 21

44. TRENG AIR 1

45. RADIO 3

46. AMPLIFILER 1

47. KARAOKE 2

48. MEGAPHONE 2

49. UNIT POWER SUPPLY 3

50. TIMBANGAN ORANG 1

51. ALAT HIASAN 2

52. LAMBANG GARUDA PANCASILA 3

53. GAMBAR PRESIDEN/ WAKIL

PRESIDEN 5

54. TIANG BENDERA 2

55. WATER FILTER 2

56. TANGGA ALUMUNIUM 1

57. DISPENSER 4

58. TEMPAT AQUA 1



9

59. TEMPAT SAMPAH 1

60. LEAFLET 2000

61. POSTER 3100

62. APE 3160

63. ALAT PEMADAN/ PARATOBLE 7

64. PERSONAL KOMPUTER 17

65. PC. UNIT 38

67. NOTE BOOK 35

68. PRINTER 93

69. PERALATAN JARINGAN 3

70. MEJA KERJA PEJABAT ES. II 2

71. MEJA KERJA PEJABAT ES.III 15

72. MEJA KERJA PEJABAT ES. IV 59

73. MEJA KERJA PEJABAT ES. V 2

74. MEJA KERJA PEG. NON

STRUKTURAL 23

75. MEJA RAPAT 6

76. KURSI MEJA PEJABAT ES. II 2

77. KURSI MEJA PEJABAT ES. III 20

78. KURSI MEJA PEJABAT ES. IV 18

79. BUFFET KAYU 1

80. CAMERA + ATTACHMEN 4

81. PROYEKTOR ATTACHMEN 1

82. MICROPHONE/ WIRE LEES MIC 33

83. SUDE PROYEKTOR 1



10

84. HANDYCAM 1

85. ROL METER 1

86. PESAWAT TELEPON 8

87. HANDY TAKKY ( HT ) 21

88. ALAT KEDOKTERAN KB

( OBGYNBED ) 33

89. ALAT KEDOKTERAN KB (UID KIT) 19

90. STIRLISATOR 28

91. DUK IMPLANT 898

92. NEEDIE DESTROYER MANUAL 31

93. PAPER ANASTAS 32

94. IUD KIT 121

95. IMPLANT KIT 75

96. IUD KIT 121

97. IMPLAN KIT 75

98. KIE KIT 344

99. BKBKIT DAN APE KIT 214

100. ALAT PERAGA EDUKATIF

BERUPA BKB KIT 101

101. APE KIT 19

102. GAS SYLINDER 2

103. KURSI RAPAT 70

104. KURSI KERJA 6

105. KIE KIT GENRE 15

106. LAYAR PROYEKTOR 4

107 NOTE BOOK 5



11

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan

Keluarga Berencana pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan

sebesar Rp. 4.456.448.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 4.405.781.217,00

atau 98.86 % Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai

berikut :

No. Perangkat Daerah Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (%)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

4,456,448,000.00 4,405,781,217.00 98.86%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

442,728,000.00 426,882,665.00 96.42%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

83,428,000.00 69,984,065.00 83.88%

3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

25,000,000.00

23,504,700.00 94.01%

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70,000,000.00 70,000,000.00 100.00%

6. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

40,000,000.00 40,000,000.00 100.00%

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

6,000,000.00 6,000,000.00 100.00%

8. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

4,380,000.00 4,380,000.00 100.00%

10. Penyediaan Makanan Dan Minuman 22,500,000.00 22,500,000.00 100.00%

11. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

50,000,000.00 49,999,900.00 99.99%

12. Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan

109,420,000.00 108,514,000.00 99.17%

Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

820,000,000.00

813,185,450.00

92.10%

13. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

421,052,000,00 415,393,342.00 98.65%

14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

178,948,000.00 178,193,000.00 99.57%

15. Pengadaan Peralatan Gedung 110,000,000.00 109,619,200.00 99.65%



12

Kantor

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

40,000,000.00 39,980,000.00 99.95%

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

30,000,000.00 30,000,000.00 100%

18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

40,000,000.00 39,999,908.00 99.99%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

15,000,000.00 14,999,950.00 99.99%

19. Pendidikan Dan Pelatihan Formal 15,000,000.00 14,999,950.00 99.99%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

45,000,000.00

42,075,000.00

93.50%

20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

5,000,000.00 4,237,000.00 84.74%

21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5,000,000.00 4,661,000.00 93.22%

22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,000,000.00 3,293,000.00 65.86%

23. Forum Skpd 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

20,000,000.00 19,884,000.00 99.96%

No

Perangkat Daerah

Anggaran

Realisasi (Rp)

(%)

Program Keluarga Berencana

1,389,373,000.00

1,387,853,077.00

99.99%

25. Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

55,053,000.00 55,036,000.00 99.96%

26. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

25,000,000.00 24,999,900.00 99.99%

27. Pembinaan Keluarga Berencana

30,000,000.00

30,000,000.00

100.00%

28. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan

1,099,320,000.00 1,097,461,900.00 99.83%

29. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

35,000,000.00 34,960,699.00 99.88%

30. Pelayanan KB Medis Operasi 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

31. Pengadaan Obat Dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan

75,000,000.00 75,000,000.00 100.00%

32. Operasional Pendistribusian Alokon 50,400,000.00 50,394,578.00 99.98%

Program Pembinaan Keluarga

380,000,000.00 339,083,050.00 89.23%

33. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling

20,000,000.00 19,999,900.00 99.99%



13

Remaja / Mahasiswa (PIK R/M)

34. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling (PIK) Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

35. Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

40,000,000.00 39,724,650.00 99.31%

36. Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

25,000,000.00 25,000,000.00 100.00%

37. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

50,000,000.00 49,998,500.00 99.99%

38. Tersedianya Sarana Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

225,000,000.00 209,360,000.00 93.04%

Program Penyuluhan dan Penggerakan

900,000,000.00 893,029,025.00

99.23%

39. Learning Organization Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

50,000,000.00 49,999,900.00 99.99%

40. Peningkatan Jaringan Mitra Kerja 25,000,000.00 25,000,000.00 100%

41. Penilaian Imp Dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten

75,000,000.00 74,769,175.00 99.69%

42. Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan

670,000,000.00 666,630,000.00 99.49%

43. Penyuluhan Tentang Kependudukan Dan KB

50,000,000.00 49,999,950.00 99.99%

44. Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr)

30,000,000.00 26,630,000.00 88.76%

Program Pengendalian Penduduk 265,000,000.00 264,926,000.00 99.98%

45. Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan

40,000,000.00 39,998,000.00 99.99%

46. Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Program KB

30,000,000.00 30,000,000.00 100.00%

47. Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00%

48. Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan

25,000,000.00 24,928,000.00 99,71%

49. Pembentukan Kampung KB 150,000,000.00 150,000,000.00 100.00%

JUMLAH 4,456,448,000.00 4,405,781,217.00 98.86%

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2017 yang bersumber dari BKKBN

provinsi atau APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.711.747.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp. 2.136.236.500,00 atau 78,77 %. Adapun rincian penggunaan

anggaran sebagai berikut :



14

Rekapitulasi Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan

NO URAIAN KEGIATAN

TARGET

PAGU

ANGGARAN

JUMLAH

DROPPING

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

PERSEN

TASE

(%)

1.

2.

3.

4.

5.

Pengelolaan Program

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Propinsi

Pemaduan dan

Sinkronisasi Kebijakan

Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah Dalam

Rangka Pengendalian

Kuantitas Penduduk

Kesertaan Ber KB Melalui

Peningkatan Akses dan

Kualitas Pelayanan KB/KR

Yang Sesuai dengan

Standar Pelayanan

Pembinaan Pembangunan

Keluarga di Seluruh

Tingkatan Wilayah

Penggerakan Stakeholder

Mitra Kerja Serta

Perubahan Sikap dan

Perilaku Masyarakat

Berdasarkan Data dan

Informasi Yang Berbasis

IT dalam Program KKBPK

40.700.000

84.070.000

964.820.000

148.073.000

1.474.084.000

36.950.000

67.550.000

694.975.000

131.448.000

1.205.313.500

36.950.000

67.550.000

694.975.000

131.448.000

1.205.313.500

90,78

80,34

72,03

88,77

81,76

JUMLAH 2.711.747.000 2.136.236.500 2.136.236.500 78,77



15

A. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP

Lakip SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi

kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang,

Maksud Dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, dan Sistematikan penulisan,

2. Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja, bab ini memuat tentang; a)

Rencana Strategis, yang terdiri dari : Visi,Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator

sasaran serta Program dan Kegiatan. b) Rencana kinerja tahunan tahun 2017. c)

Perjanjian kinerja tahun 2017.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja, memuat tentang; A. Pengukuran Capaian

Kinerja Tahun 2016, B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017,

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017.

4. Bab IV : PENUTUP



16

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan menyusun

rencana strategi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD

2016 – 2021 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima

tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi,

Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan

strategi bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana yang diemban Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah

sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai

pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan menetapkan Visi:

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “

Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terkandung upaya

melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kab. Lamongan yang

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat hukum dengan

segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah

Kabupaten Lamongan, lebih sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan

tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan

diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-

agama masyarakat dan kearifan lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.



17

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan

Misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai. Adapun Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelaksanaan Keluarga Berencana.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci

keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini

dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Lamongan sebagai berikut :

Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga Berencana dan Mengendalikan Laju

Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran adalah merupakan rangkaian capaian perencanaan stratejik,

sehingga diharapkan dapat mewujutkan tujuan yang sudah ditetapkan Rencana

Stratejik (RENSTRA).

Adapun sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan Pertumbuhan Penduduk.

Kebijakan dalam RPJMD yang berhubungan dengan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, adalah :

1. Meningkatkan jumlah keluarga berencana dan pengguna kontrasepsi..

Selaras dengan kebijakan dalam RPJMD RENSTRA maka Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

menentukan indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Prevalensi Peserta KB Aktif.

2. Angka Kelahiran Kasar.

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13

Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) 2016-2021. sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebagai

berikut :



18

Program RPJMD

2016 – 2021

Program Permendagri

no.13 Tahun 2006

% Indikator Sasaran

1 2 3

Meningkatnya

Pengendalian

Pertumbuhan

Penduduk dan

Peningkatan

Pelayanan KB

1. Program Keluarga Berencana.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi.

4. Program Pembinaan Peran serta

masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri.

5. Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan

Konsulting KRR.

6. Program Pengembangan bahan

informasi tentang pengasuhan

dan pembinaan tumbuh kembang

anak.

7. Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga.

% Prevalensi peserta KB

aktif

Angka Kelahiran Kasar

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tercapianya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan

pada ketentuan Renstra tahun 2016-2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan

menyusun program kerja antara lain :

a. Program Keluarga Berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga.

c. Program Penyuluhan dan Penggerakan.

d. Program Pengendalian Penduduk.



19

1. % Peserta KB MKJP

Ada 1 Program (Program Keluarga Berencana) dan 6 kegiatan antara lain:

Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga

Miskin (DAK).

Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu.

Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana.

Kegiatan Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan

Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan (DAK Non Fisik).

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.

Kegiatan Pelayanan KB Medis Operas.i

Kegiatan Pengadaan Obat dan Alat Kontrasepsi KB Pasca Persalinan.

Kegiatan Operasional Pendistribusian Alokon (DAK Non Fisik).

2. Program Pembinaan Keluarga yang memiliki 3 indikator program, antara lain :

% Anggota BKB Yang Ber-KB dengan rincian Kegiatan antara lain:

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan.

Kegiatan Tersedianya Sarana Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh

Kembang Anak.

% Anggota UPPKS Yang Ber-Kb dengan rincian Kegiatan antara lain:

Kegiatan Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Kegiatan Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.

% Anggota BKR Yang Ber-KB dengan rincian Kegiatan antara lain:

Kegiatan Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling

Remaja / Mahasiswa (PIK R/M).

Kegiatan Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

(PIK) Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah .

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Informasi

Konseling Kesehatan Reprodusi Remaja (KRR) (DAK Fisik).

3. % Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri yang merupakan Indikator Program

Penyuluhan dan Penggerakan, dengan rincian Kegiatan antara lain:

Kegiatan Penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan dan

Kabupaten.

Kegiatan Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan.



20

Kegiatan Penyuluhan tentang Kependudukan dan KB.

Kegiatan Learning Organization Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Peningkatan Jaringan Mitra Kerja.

Kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Saka

Kencana.

4. Jumlah Analisa Kependudukan Yang dihasilkan

Ada 1 Program (Program Pengendalian Penduduk) dan 5 Kegiatan antara

lain:

Kegiatan Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek.

Dampak SPM Dan Hasil Pendataan.

Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Program KB.

Kegiatan Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan.

Pengendalian Penduduk.

Kegiatan Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan.

Kegiatan Pembentukan Kampung KB.

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Lamongan, mempunyai sasaran strategis dan Indikator kinerja

sebagai berikut :

No Sasaran No Indikator Tahun 2017

1 2 3 4 5

1

Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan Pertumbuhan Penduduk

1 Prevalensi Peserta KB Aktif 77,74%

2 Angka Kelahiran Kasar

7,42



21

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No Program No Indikator Tahun 2017

1 2 3 4 5

1 Program Keluarga Berencana

Persentase KB MKJP 21,36 %

a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin (DAK)

b. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

c. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana

d. Kegiatan Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan (DAK Non Fisik)

e.

Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

f.

Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi

g. Kegiatan Pengadaan Obat dan Alat

Kontrasepsi KB Pasca Persalinan

h. Kegiatan Operasional Pendistribusian Alokon (DAK Non Fisik)

2 Program Pembinaan Keluarga

1. Persentase Anggota BKB Yang Ber-KB 78,70%

a. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan

b. Tersedianya Sarana Pengasuhan Dan

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

2. Persentase Anggota UPPKS Yang Ber-KB 76,17 %

a. Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

b.

Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

3. Persentase Anggota BKR Yang Ber-KB

75,62%

a. Kegiatan Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK R/M)

b. Kegiatan Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah

c. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Pelayanan Informasi



22

Konseling Kesehatan Reprodusi Remaja (KRR) (DAK Fisik)

3. Program Penyuluhan dan Penggerakan

Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri 57,38 %

a. Kegiatan Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

b. Kegiatan Peningkatan Jaringan Mitra Kerja

c. Kegiatan Penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

d. Kegiatan Peningkatan Kinerja Institusi Masyarakat Pedesaan

e. Kegiatan Penyuluhan tentang Kependudukan dan KB.

4. Program Pengendalian Penduduk Analisis Kependudukan Yang Dihasilkan 1

a. Kegiatan Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM Dan Hasil Pendataan

b. Kegiatan Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Program KB

c. Kegiatan Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk

d. Kegiatan Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan

e. Pembentukan Kampung KB



23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja,

analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara

sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang

dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan

permasalahan.

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Realisasi Kinerja Tahun 2017

No Sasaran No Indikator Tahun 2017

Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk Meminimalkan Pertumbuhan Penduduk

1 Prevalensi Peserta KB Aktif 77,74% 231.894 80,11%

289.471

2 Angka Kelahiran Kasar

10,31 10.110 7,42%

1.360.987 x1000

No Program No Indikator Kinerja Tahun 2017

Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7

1. Program Keluarga

Persentase KB MKJP

21,36%

55.523 23,94%

Berencana 231.894

2.

Program Pembinaan Keluarga

1. Persentase Anggota BKB Yang ber-KB

78,70% 28.345 89,69%

31.602

2. Persentase Anggota UPPKS yang ber-KB

76,17% 4307 4783

90,05%

3

Persentase Anggota BKR Yang Ber-KB

75,62%

9187 9710

94,61%



24

3. Program Penyuluhan Dan Penggerakan

Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri

57,38% 309 65,19%

474

4. Program Pengendalian Penduduk

Jumlah Analis Kebijakan Kependudukan Yang Dihasilkan

1 1 100%

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

REALISASI REALISASI

KINERJA KINERJA

TH. 2017 TH. 2016

1

Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Keluarga Berencana

Prevalensi Peserta KB Aktif

77,74% 80,11% 79,02%


10,31 7,42 0

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA

TARGET 2017

REALISASI KINERJA TH. 2017


1. Program Keluarga Berencana

Persentase KB MKJP

21,36% 23,94% 25,99%

2. Program Pembinaan Keluarga

Persentase Anggota BKB Yang Ber-KB

78, 70% 89,69% 87,40%

Persentase Anggota UPPKS Yang Ber-KB

76,17% 90,05% 86%


75,62% 94,61% 91,97%


Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Yang Mandiri

57,38 % 65,19% 56,96%


Jumlah Analisa Kependudukan Yang Dihasilkan

1 1 0



25

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan

urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Target laju pertumbuhan penduduk, dipengaruhi oleh

Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2017 tercapai 80,11 % dari target

yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya PPKBD dan Sub

PPKBD serta PKB/PLKB dalam memberikan Informasi tentang pentingnya

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2016

REALISASI REALISASI

KINERJA KINERJA

TH. 2016 TH. 2015

1

Meningkatnya Kesertaan Ber-KB dan Meminimalkan Pertumbuhan Penduduk

Prevalensi Peserta KB Aktif

77,73% 79,02% 77,73%


10,36 10,31 0

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA TH. 2016


1 Program Keluarga Berencana

Persentase KB MKJP 21,15% 25,99% 21,12%

2. Program Pembinaan Keluarga

Persentase Anggota BKB Yang Ber-KB

78,60% 87,40% 85,17%

Persentase Anggota UPPKS Yang Ber-KB

76,14% 86% 86,83%


75,61% 91,97% 90,44%


Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri

56,96% 56,96% 58,23%


Jumlah Analisa Kependudukan Yang Dihasilkan

0 0 0



26

Penggunaan alat kontrasepsi dan pentingnya membina keluarga kecil yang

berkualitas.

Persentase KB MKJP pada Tahun 2017 tercapai sebesar 23,94 % dari

target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena maksimalnya pelayanan

KB khususnya Metode jangka panjang di fasilitas kesehatan, Bidan Desa

serta melalui Mobil Pelayanan ( Muyan) untuk melayani PUS yang ber KB

tidak terpenuhi.

Persentase Anggota Kelompok BKB yang ber-KB tercapai 89,69 %, hal ini

didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok

BKB (Bina Keluarga Balita) baik yang dilaksanakan di posyandu maupun

pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan yang khusus dilaksanakan untuk

meningkatkan Ketahanan keluarga pada bidang Balita sekaligus juga untuk

mengarahkan keluarga Angota BKB untuk aktif mengikuti Program KB.

Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB tercapai 90,05 %, hal

ini didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan

kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

baik yang dilaksanakan pada pertemuan di Pusyangatra (Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera) maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada

bidang Pemberdayaan Ekonomi sekaligus juga untuk mengarahkan

keluarga Anggota UPPKS untuk aktif mengikuti Program KB.

Persentase Anggota Kelompok BKR yang ber-KB tercapai 94,61 %, hal ini

didukung dengan pembinaan yang berkelanjutan pada pertemuan kelompok

BKR (Bina Keluarga Remaja) baik yang dilaksanakan di event Pramuka

atau Saka Kencana maupun pada Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan

yang khusus dilaksanakan untuk meningkatkan Ketahanan keluarga pada

bidang Remaja sekaligus juga untuk mengarahkan keluarga Anggota BKR

untuk aktif mengikuti Program KB.

2. Tercapainya Pembentukan Kampung KB yang merupakan lokus percontohan

implementasi program KKBPK di daerah terpencil pada beberapa desa di

Kabupaten Lamongan, hal ini dipengaruhi oleh :

Institusi Masyarakat Pedesaan pada tahun 2017 tercapai sebesar 65,19%

dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena Peran Enam Bhakti

telah dilaksanakan serta Pelayanan KB/KS dan upaya kemandirian telah

berjalan sesuai dengan harapan.



27

Analisis Kependudukan yang dihasilkan telah tercapai sebesar 100 % dari

target yang ditetapkan, karena Jumlah Analisis Kependudukan dibuat untuk

menentukan kebijakan serta rencana kerja pada tahun berikutnya.

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan

dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai berikut :

a. Masih Tingginya peserta KB yang memakai kontrasepsi hormonal.

b. Masih kurangnya tenaga medis yang mengikuti pelatihan pemasangan IUD dan

Implant yang berstandarisasi.

c. Masih adanya perkawinan pertama di bawah usia 20 tahun.

d. Kecenderungan kasus seks pranikah dan kasus kesehatan reproduksi remaja

(HIV/AIDS,Narkoba) terus meningkat.

e. Jumlah PLKB/PKB tidak seimbang dengan jumlah desa di kabupaten Lamongan

sebanyak 474 Desa, sehingga rata-rata PLKB/PKB membina desa dengan

perbandingan 1:4.

f. Pada kegiatan pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Produktif tahun 2017

belum semua kelompok mendapatkan bantuan modal dan bantuan untuk

pembelian alat.

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan

antara lain :

a. Meningkatkan upaya sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dan

mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang

mendukung kegiatan sosialisasi.

b. Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi melalui Penyuluhan dan sosialisasi program

KB di setiap moment – moment.

c. Mengurangi terjadinya Drop Out peseta KB pada kontrasepsi non hormonal

melalui pelatihan konseling program Kependudukan, KB dan Pembangunan

Keluarga dengan bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Diklat

KKB.

d. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat dan Remaja.



28

e. Meningkatkan kesadaran dan pengetahun remaja tentang TRIAD KRR melalui

PIK Remaja.

f. Memberdayakan Tenaga Penggerak Desa dan POS KB desa untuk membantu

petugas lini lapangan.

g. Diusulkan kekurangan dana dalam APBD perubahan.

h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan dinas terkait melalui leafleat dan

brosur.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana pada urusan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 4.456.448.000,00

dan terealisasikan sebesar Rp. 4.405.781.217,00 atau 98.86 % Adapun rincian penggunaan

anggaran pembangunan sebagai berikut :

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan :

a. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin dengan

alokasi dana sebesar Rp. 55.053.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan

IUD Kit sebanyak 7 Unit sebagai sarana pelayanan KB yang diberikan kepada

Faskes (Fasilitas Kesehatan) Pelayanan KB. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 55.036.000,00 atau 99.96% dan fisik sebesar 100 %.

b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu, dengan alokasi dana

sebesar Rp. 25.000.000,- yang digunakan untuk Jasa Pelayanan Pap Smeer

bagi Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB miskin. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 24.999.900,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

c. Pembinaan Keluarga Berencana, dengan alokasi dana sebesar Rp.

30.000.000,- yang dipergunakan untuk penyebaran Informasi Keluarga

Berencana/ Kesehatan Reproduksi KB/KR melalui Kendaran Dinas Operasional

MUPEN (Mobil Penerangan). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

30.000.000,00 atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

d. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai

Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan ( DAK Non Fisik ) dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.099.320.000,00 yang dipergunakan untuk Operasional

serta Pemeliharaan Balai Penyuluhan KB sebanyak 27 Balai Penyuluhan KB



29

(UPT). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.097.461.900,00 atau 99,83

% dan fisik 100%.

e. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB, dengan alokasi dana sebesar Rp.

35.000.000,- yang dipergunakan untuk pelayanan pemasangan dan

pencabutan alat kontrasepsi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

34.960.699,- atau 99.88 % dan fisik sebesar 100 %.

f. Pelayanan KB Medis Operasi, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,-

yang dipergunakan untuk pelayanan Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis

Operasi Pria (MOP) bagi keluarga miskin. Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 20.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.

g. Pengadaan Obat dan Alat Kontrasepsi KB Pasca Persalinan, dengan alokasi

dana sebesar Rp. 75.000.000,- yang dipergunakan untuk penyediaan alat

kontrasepsi Pasca Persalinan bagi Pasangan Usia Subur dari keluarga miskin.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,00 atau 100 % dan fisik

sebesar 100 %.

h. Operasional Pendistribusian Alokon ( DAK Non Fisik ) dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 50.400.000,00 adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

50.394.578,- atau 99,98 % dan Fisik sebesar 100 %.

2. Program Pembinaan Keluarga dengan kegiatan :

b. Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) sebesar Rp. 40.000.000,00 pemberian hibah kepada

kelompok UPPKS berupa Kompor Gas, Alat Penggorengan, Cetakan Roti,

Mesin Jahit, Alat Plong Kancing, Mixer dan Alat Panggangan, untuk

peningkatan produktivitas dan pemberdayaan perekonomian Kader UPPKS .

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.724.650,00 atau 99,31 %.dan fisik

sebesar 100 %.

c. Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dengan dana sebesar Rp.

25.000.000,00 yang dipergunakan untuk Operasional tenaga pengelola

Pusyangatra. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100

% dan fisik sebesar 100 %.

d. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja /

Mahasiswa (PIK R/M) dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang

dipergunakan untuk pelatihan 50 Remaja/Mahasiswa bisa menjadi Pendidik

Sebaya/Konselor Sebaya, adapun realisasi anggaran keuangan sebesar Rp.

19.999.900,00 atau 99,99 % dan fisik 100 %.



30

e. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/

Mahasiswa (PIK R/M) dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,00 yang

dipergunakan untuk meningkatnya kualitas pelayanan KRR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah misalnya Mahasiswa, dan semakin

pahamnya remaja tentang KRR.adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

20.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.

f. Penyediaan sarana dan prasarana Pusat Pelayanan informasi konseling

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), (DAK Fisik) dengan alokasi dana

sebesar Rp. 198.947.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan Komunikasi

Informasi dan Edukasi (KIE) KIT Genre Multi Media 7 Paket untuk

meningkatkan ketrampilan dan dan pengetahuan Penyuluh KB dan Petugas

Lapangan Keluarga berencana (PLKB) serta pengetahuan Ketrampilan Para

Pembina dan Pengelola PIK-R/M dalam menumbuh Kembangkan PIK-R/M.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 198.747.000,00 atau 99.99 % dan fisik

sebesar 100%.

g. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan dengan

alokasi dana sebesar Rp.50.000.000 yang dipergunakan untuk pelatihan Kader

Bina Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga sehingga mampu

meningkatkan ketrampilan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), adapun realisasi keuangan

sebesar Rp.49.998.500,00 atau 99,99% dengan fisik 100 % .

h. Tersedianya Sarana Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

(DAK Fisik) dengan alokasi dana sebesar Rp. 225.000.000 yang dipergunakan

untuk Pengadaan BKB Kit sebanya 45 paket adapun realisasi anggaran

keuangan sebesar Rp. 209.360.000,00 atau 93,04 % dan fisik 100 %.


a. Penyuluhan Tentang Kependudukan dan KB dengan alokasi dana sebesar Rp.

50.000.000,00 yang dipergunakan untuk melaksanakan Penyuluhan dan

Pemberian Informasi tentang Program KKBPK kepada para kader KB sebanyak

270 orang dalam 3 kali pertemuan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

49.999.950,00 atau 99,99 % atau fisik 100 %.

b. Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja, dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- yang

dipergunakan untuk Lokakarya pendidikan Kesehatan Reprodusi Remaja (KRR)

bagi siswa dan pembinaan Saka Kencana. Adapun realisasi keuangan sebesar



31

Rp. 26.630.000,- atau 88,76 % dan fisik sebesar 100 %. Selisih dana sebesar

Rp. 3.370.000,00 yang tidak terserap merupakan Uang Lembur PNS.

c. Learning Organization bagi Institusi Masyarakat Pedesaan dengan dana alokasi

Rp. 50.000.000,00 yang digunakan untuk Pembinaan Kader di Kabupaten

Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.900,00 atau 99,99 %

dan fisik sebesar 100%.

d. Peningkatan Jaringan Mitra Kerja dengan dana alokasi Rp. 25.000.000,00 yang

digunakan untuk penyebaran informasi mengenai Program Keluarga Berencana

dan perjalanan dinas pada beberapa kegiatan momentum mitra kerja. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100 % dan fisik sebesar

100%.

e. Penilaian Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dan Pengelola KB

terbaik Tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan alokasi dana sebesar Rp.

75.000.000,00 yang dipergunakan untuk menyelenggarakan momentum Har

Keluarga Nasional dan Pemberian Hadiahi lomba dan penghargaan bagi Institusi

Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dan pengelola KB terbaik di kabupaten

Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 74.769.175,00 atau 99,69 %

dan fisik sebesar 100%.

f. Peningkatan kinerja institusi masyarakat pedesaan , dengan alokasi dana

sebesar Rp. 670.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemberian operasional

yaitu 474 orang Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan sub Pembantu

Pembina KB Desa (sub PPKBD) sebanyak 3.683 orang. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 666.630.000,00 atau 99,49 %.dan fisik sebesar 100 %.


a. Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator dan Efek Dampak Sensus

Penduduk Nasional (SPN) dan hasil Pendataan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 40.000.000,- yang dipergunakan untuk menganalisa operasional program

KB, multi indikator dan efek dampak Sensus Penduduk Nasional (SPN) dan hasil

pendataan, Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.998.000,- atau 99,99 %

dan fisik sebesar 100 %.

b. Sosialisasi Pelaporan dan Evaluasi Program KB, dengan alokasi dana sebesar

Rp. 30.000.000,- yang dipergunakan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

yang diikuti dari kecamatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

30.000.000,- atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.



32

c. Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk

dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.000.000,- yang dipergunakan untuk

Pertemuan Sosialisasi Hasil Pendataan dan Kebijakan Kependudukan. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau sebesar 100 % dan fisik

sebesar 100 %.

d. Penelahan Data Untuk Parameter Kependudukan, dengan alokasi dana sebesar

Rp. 25.000.000,00 yang dipergunakan untuk Kegiatan Pertemuan untuk

mengkaji dan menelaah data kependudukan. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 24.928.000,00 atau sebesar 99,71 % dan fisik 100 %.

e. Pembentukan Kampung KB, dengan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,00

yang diperguanakan untuk Pencanangan Kampung KB Tahun 2017 di 5 Desa

yang terpencil di Kabupaten Lamongan, yang diisi dengan kegiatan Pengadaan

Konstruksi Bangunan Tugu/ Gapura dan pelatihan bagi Kader KB setempat

mengenai Kampung KB. Adapun reallisasi keuangan sebesar Rp.

150.000.000,00 atau 100 % dan fisik sebesar 100 %.



33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sesuai dengan Time Schedule dan

hasil (outcome) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD maupun

APBN Tahun 2017, baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif

dan efisien.

Kinerja Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari

APBD maupun APBN, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat

yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan

dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kesejateran Kabupaten

Lamongan.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam

LKjIP Tahun 2017 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan antara lain:

1. Masih tingginya angka Unmet need yang artinya Pasangan Usia Subur (PUS)

yang bukan peserta KB (tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda) dengan

persentase sebesar 9,19% , karena kondisi-kondisi sebagai berikut :

- Belum semua akseptor KB mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi

dengan biaya gratis karena persediaan alkon dari Pemerintah masih

kurang sehingga banyak peserta KB mandiri ( Biaya sendiri ).

- Belum semua terjangkau kegiatan pelayanan KB ke pelosok Desa

karena terbatasnya dana.

- Belum optimalnya pelaksanaan operasional pelayanan KB melalui

Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) disebabkan karena

minimnya dana.

- Belum terwujudnya peningkatan partisipasi pria dalam program KB Medis

Operasi Pria (MOP) dan Kondom serta anggapan kaum pria bahwa KB

hanya untuk kaum wanita.



34

- Belum optimalnya pembinaan BP4 di KUA karena honor yang diberikan

kepada petugas KUA sangat minim.

- Belum terwujudnya pelayanan Pap Semear bagi seluruh Pasangan Usia

Subur (PUS) peserta KB, hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana.

- Belum optimalnya pelaksanaan pertemuan operasional pasca persalinan,

disebabkan oleh terbatasnya dana.

2. Belum optimalnya pertemuan pelaksanaan pertemuan medis teknis bagi

petugas pelaksana pelayanan KB disebabkan oleh terbatasnya dana.

3. Belum optimalnya pelaksanaan pertemuan operasional Tim Penjaga Mutu

disebabkan oleh terbatasnya dana, sehingga peningkatan pelayanan KB belum

optimal.

4. Belum optimalnya fungsi Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub

Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) disebabkan kurangnya dana

stimulasi untuk operasional.

B. Saran

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih

berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek

personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para

pelaksana. Secara operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait melalui Tim Koordinasi

Keluarga Berencana baik tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

2. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan

dan keterpaduan program.

3. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal,

tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan

dukungan terhadap program.\



35

4. Memaksimalkan peran Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sub

Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan yang memberikan

informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi.

5. Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan

bimbingan-Nya.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI,MM

Pembina Utama Muda NIP. 19651021 198602 1 003



36

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun penyusunan LKjIP ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban

penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Instansi Pemerintah yang dalam hal ini adalah Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya penyusunan LKjIP ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap

kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra SKPD 2016-2021 dan Renja SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program/ kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Akhirnya semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI,MM Pembina Utama Muda

NIP. 19651021 198602 1 003



37

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................... 1

A. Latar Belakang ................................... 1

B. Gambaran Umum Organisasi .................................. 2

1. Personil ................................... 5

2. Sarana dan Prasarana ................................... 6

3. Pembiayaan .................................... 11

C. Sistematika Penyajian Lakip .................................. 15

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 16

A. Rencana Strategis ................................. 16

1 Visi dan Misi .................................. 16

2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ............................... 17

3 Program dan Kegiatan ............................... 18

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 ............................... 21

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................ 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................. 23

A. Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................. 23

1. Perbandingan Target dan Realisasi

kinerja Tahun 2017 ................................. 25

2. Perbandingan realisasi dan Capaian kinerja Th 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini

dengan Standar Nasional.

4. Analisis Kinerja. ................................. 27

B. Realisasi Anggaran Tahun 2016. .............................. 28

BAB IV PENUTUP ................................ 33

1. Kesimpulan

2. Saran

BAB I PENDAHULUAN - esakip.net fileDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2017 2 pembangunan ke arah yang lebih baik dari

Documents