LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 Bab I Halaman : 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 KEDUDUKAN Selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Laporan Kinerja (LKj) Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan dan disusun berdasarkan sistematika sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 tahun 2014. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Tugas Pokok
23
Embed
BAB I PENDAHULUAN Pemerintah sebagai unsur penyelenggara ...bkd.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/12.-LKj-OPD.pdf · 1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 200 8 tentang Organisasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab I Halaman : 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KEDUDUKAN
Selaras dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Laporan Kinerja (LKj) Setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya
dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan
kepadanya disusun berdasarkan perencanaan strategis yang telah
ditetapkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja
berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan dan disusun
berdasarkan sistematika sesuai dengan PERMENPAN Nomor 53 tahun
2014.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Badan Kepegawaian
Daerah Kota Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan
lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Badan Kepegawaian
Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab I Halaman : 2
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas Pokok melaksanakan
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Kepegawaian
Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang Kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian ;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Pasal 18
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
c. Bidang Administrasi dan Pengembangan Karir Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian
2. Sub Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai
3. Sub Bidang Pengelolaan Data Pegawai
d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi:
1. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Jab. Struktural dan Non Struktural
2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Jabatan Fungsional
e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
1. Sub Bidang Diklatpim, Fungsional dan Teknis
2. Sub Bidang Pengelolaan Balai Pendidikan dan Pelatihan.
f. Kelompok jabatan Fungsional
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab I Halaman : 3
1.4 ISU STRATEGIS
Isu strategis yang perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan misi
pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun yang teridentifikasi
dari kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
1.4.1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal yang berpengaruh dalam keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian
Daerah Kota Madiun adalah :
a. Keuangan
Untuk membiayai program kegiatan BKD yang bersumber pada
APBD Kota Madiun sebagai berikut :
Tabel 1.1
Pendapatan dan Belanja BKD Kota Madiun Tahun Anggaran 2017
No Uraian Alokasi (Rp) Realisasi (Rp)
1. Pendapatan 170.000.000 237.700.000
2. Belanja, terdiri dari : 7.518.238.000 5.400.644.983
a. Belanja Tidak Langsung 3.126.137.000 2.768.341.114
b. Belanja Langsung 4.392.101.000 3.903.772.750
b. Sumber Daya Aparatur
Badan Kepegawaian Daerah memiliki sumber daya aparatur
yang secara kuantitas dan kualitas cukup terdiri atas 40 PNS
dan 4 Tenaga Kontrak.
c. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Badan
Kepegawaian Daerah memiliki sarana prasarana barang
inventaris yang detailnya dapat diperoleh pada aplikasi
Simbada (Sistem Manajemen Barang Daerah).
1.4.2. Lingkungan Eksternal
Adapun faktor lingkungan eksternal yang mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah adalah :
1. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab I Halaman : 4
Merupakan hal mutlak yang harus dijadikan acuan dalam
memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada
semua pegawai dan pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas
dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah yang jelas merupakan
faktor yang tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan
pelaksanaan tugas dan fungsi.
1.4.3. Permasalahan Utama
Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Kota
Madiun adalah adanya moratorium penerimaan CPNS yang
diperpanjang oleh Kementerian PAN dan RB sampai dengan tahun
2019. Adanya moratorium ini membuat BKD Kota Madiun kesulitan
dalam distribusi pegawai dan penempatan jabatan. Kekurangan
jumlah pegawai bisa menjadikan kinerja SKPD menjadi kurang
optimal. Untuk menyiasati kendala ini, BKD perlu lebih cermat
dalam menempatkan pegawai.
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab II Halaman : 1
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah telah
mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2014 – 2019 dengan
selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Kota Madiun yang terdiri dari visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi serta arah kebijakan akan diuraikan dalam dokumen ini.
a. Visi
Dalam penetapan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun tidak
lepas dari Visi RPJMD Kota Madiun yaitu :
“Bekerja Untuk Kemajuan Kota Madiun Lebih Maju dan
Sejahtera”
karena Badan Kepegawaian Daerah selaku Pelaksana Teknis yang
mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Madiun. Adapun Visi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun adalah :
Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun mempunyai makna
bahwa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan
sebuah pelayanan kepegawaian yang secara cepat, tepat dan akurat
seiring dengan perkembangan teknologi dan sosial. Untuk itu
diperlukan Sumber Daya Aparatur yang profesional sesuai kebutuhan
pelayanan kepada masyarakat dan tantangan zaman dengan suatu
sistem yang mampu meningkatkan profesionalisme.
b. Misi
Dari Visi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota
Madiun menetapkan Misi sebagai berikut :
“Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian Yang Akuntabel dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional untuk
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”
1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang
Akuntabel.
2. Mewujudkan Sumber daya Aparatur yang Profesional
dan Akuntabel.
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab II Halaman : 2
Dari 2 Misi tersebut mengandung makna :
1. Pelayanan kepegawaian yang belum tercapai secara optimal
perlu diatasi dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia yang ada dalam organisasi tersebut.
2. Untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang profesional dan
akuntabel dapat dilakukan melalui penyelenggaraan Diklat
Strategis (Penjenjangan, Diklat Teknis dan Fungsional) serta
Pendidikan Reguler.
c. Tujuan Organisasi
Dalam rangka untuk mencapai Misi, ditetapkan Tujuan sebagai
berikut :
1. Tujuan untuk mencapai Misi “Mewujudkan Pelayanan Prima di
Bidang Kepegawaian” yaitu :
Mewujudkan Administrasi Kepegawaian yang akuntabel.
2. Tujuan untuk mencapai Misi “Mewujudkan Sumber Daya
Aparatur yang Profesional dan Akuntabel” yaitu meliputi :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
d. Sasaran Organisasi
Dalam rangka untuk mencapai Tujuan ditetapkan Sasaran sebagai
berikut :
1. Sasaran untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Administrasi
Kepegawaian yang akurat dan akuntabel” yaitu :
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang
Cepat dan Akurat.
2. Sasaran untuk mencapai Tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Aparatur” yaitu meliputi :
1. Terwujudnya formasi pegawai yang sesuai kebutuhan.
2. Meningkatnya Pembinaan yang mengarah pada
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.
3. Meningkatnya kompetensi, pengetahuan dan
keterampilan aparatur
e. Kebijakan
Adapun kebijakan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai
berikut :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian.
2. Meningkatkan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel.
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab II Halaman : 3
3. Penempatan aparatur dalam jabatan sesuai dengan kompetensi
dan keahlian.
4. Pembinaan untuk peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.
5. Adanya dokumen potensi aparatur sebagai pedoman penempatan
dan peningkatan kinerja aparatur.
6. Peningkatan Kompetensi aparatur melalui Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat).
7. Memberikan Kesempatan kepada Pegawai untuk mengikuti
pendidikan kedinasan dan pendidikan formal.
f. Program
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.
3. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian.
2.2. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama ini terkandung
dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, yang menentukan apa
yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. IKU
adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah yang bersangkutan. IKU Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Outcome Target
1 Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu
93%
2 Prosentase Penyelesaian Kenaikan Pangkat yang
Akurat dan Tepat Waktu 100%
3 Prosentase Penyelesaian Pensiun yang Akurat dan Tepat Waktu
100%
4 Prosentase Pengembangan Pegawai 100%
5 Prosentase Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.25%
6 Prosentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan
Kompetensinya 0.93%
7 Prosentase Peningkatan SDM Aparatur 100%
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab II Halaman : 4
2.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana Kinerja Tahun 2017 merupakan rangkaian tahapan pelaksanaan
Program dan Kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra BKD
Kota Madiun .
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD dan Kegiatan
merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa
personil, barang jasa, modal sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
a. Perjanjian Kinerja
Rencana Kinerja BKD Tahun 2017 beserta strategi pencapaiannya
terinci pada lampiran Formulir RKT. Rencana Kinerja ini dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun oleh tiap-tiap pejabat di
BKD Kota Madiun. Ringkasan perjanjian kinerja dan target
pencapaiannya oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan
dapat dijelaskan sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Outcome Target
1 Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat
Waktu
Prosentase Penyelesaian
Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu
93%
Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan PNS
Prosentase Penyelesaian Kenaikan Pangkat yang Akurat
dan Tepat Waktu
100%
Prosentase Penyelesaian Pensiun yang Akurat dan Tepat
Waktu
100%
2 Terwujudnya Pembinaan dan Penataan Pegawai
yang Mengarah pada Peningkatan Kinerja dan
Disiplin Aparatur
Prosentase Pelanggaran Disiplin Pegawai
0.25%
Prosentase Mutasi Kepegawaian
Terkait Penataan Pegawai 0.93%
3 Meningkatnya Kompetensi,
Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur
Prosentase Peningkatan SDM
Aparatur 100%
LAPORAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
Bab II Halaman : 5
b. Pernyataan Keberhasilan
Sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan
kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
sasaran, maka di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Madiun berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas
komitmen kinerja yang ingin diwujudkan yang diberlakukan pula
pada capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun
Tahun 2017, yang dibedakan atas 2 macam kategori yaitu:
a. Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut
diberikan dengan memberikan atribut pada capaian masing-
masing indikator kinerja, Untuk capaian yang Tercapai
dibandingkan dengan target Tahun 2017, yaitu dengan memberi
atribut “sangat baik, baik, cukup dan kurang”.
b. Untuk capaian yang Tidak Tercapai dibandingkan dengan
target Tahun 2017, maka capaian dibandingkan dengan realisasi
Tahun 2016, yaitu dengan memberi atribut “lebih besar, sama
dengan, dan lebih kecil”.
Atribut tersebut dimaksudkan untuk digunakan menilai tingkat
keberhasilan dan ketidakberhasilan guna meningkatkan kinerja.
LAPORAN KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2017
Bab III Halaman : 1
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini diuraikan dua bagian penting dalam kerangka pengukuran
akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun yaitu akuntabilitas
kinerja serta akuntabilitas keuangan.
3.I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
3.I.2 SASARAN “TERWUJUDNYA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU”
1. PENGUKURAN KINERJA
Keberhasilan capaian sasaran tersebut diukur dengan beberapa indikator
sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Target Kinerja 2017
Capaian Kinerja 2017
Nilai Kinerja
Predikat
1 Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Kepegawaian yang
Akurat dan Tepat
Waktu
Prosentase Penyelesaian Administrasi
Kepegawaian Yang Akurat dan Tepat Waktu
93% 91.5% 98.38% Sangat Baik
Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam indikator Sasaran Terwujudnya
Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Akurat dan Tepat Waktu memiliki
capaian kinerja masing-masing kegiatan. Pada tahun anggaran 2017 Kinerja
sasaran capaian masing-masing kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Capaian sebesar 83%);
2. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian