1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan negara hukum hal itu di buktikan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka dari itu diperlukan aparat untuk menegakan hukum di indonesia untuk mewujudkan konsep negara hukum indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Salah satunya adalah polisi. Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”. Adapun tugas dan wewenang kepolisian Indonesia yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal1 ayat(3) adalah : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan
21
Embed
BAB I PENDAHULUAN · Pada pasal tersebut salah satu tugas utama polisi adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ini berarti polisi ... perawatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara hukum hal itu di buktikan dengan Pasal
1 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka
dari itu diperlukan aparat untuk menegakan hukum di indonesia untuk
mewujudkan konsep negara hukum indonesia seperti yang tercantum dalam
UUD 1945. Salah satunya adalah polisi. Polisi merupakan aparat negara yang
mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di
Indonesia, keberadaan kepolisian secara kontitusi diatur dalam Pasal 30 ayat
(4) UUD 1945, Di sana dinyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan
hukum”. Adapun tugas dan wewenang kepolisian Indonesia yang diatur
dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal1 ayat(3) adalah :
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
2
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.1
Pada pasal tersebut salah satu tugas utama polisi adalah memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ini berarti polisi
bertugas untuk kepentingan masyarakat luas dan menegakan hukum untuk
kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan untuk
melaksanakannya ketegasan,kejujuran, dan pemahaman polisi terhadap hukum
sangat di butuhkan. jika polisi sebagi penegak hukum namun tidak mengerti
hukum maka akan terjadi kesewenang-wenangan di dalam prakteknya. Polisi
menjaga dan menegakkan hukum dalam segala aspek kehidupan dalam negara
indonesia. Salah satunya adalah polisi lalu lintas atau polantas, polisi lalu lintas
merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian
mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat
dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan
bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang
lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Dalam Pasal 1 angka (20) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor disebutkan bahwa, Satuan Lalu
Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok
fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
1Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
3
Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas. Turjawali merupakan
unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat lalu
lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di
bidang lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres
menyelenggarakan fungsi, yaitu:2
a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral,
Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan
hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas
(Kamseltibcarlantas);
d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta
pengemudi
e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta
menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.
Kemampuan Gakkum dan penyidikan Lantas
2 Hartono Widodo Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT Bina Aksara,
Jakarta, 2006, hal 17.
4
Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unit Turjawali)
dipimpin oleh kepala unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli
disingkat Kanit Turjawali yang bertanggung jawab kepada Kasat Lantas dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari pada lalu lintas. Kanit Turjawali bertugas
melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu
lintas dalam rangka penegakan hukum.
a. Pelaksanaan Gakkum melalui Turjawali.
1. Prosentase jumlah kegiatan patroli dibandingkan dengan prosentase
jumlah penindakan pelanggaran lantas.
2. Prosentase jumlah kegiatan pengawalan dibandingkan dengan
prosentase jumlah penindakan pelanggaran lantas.
3. Prosentase jumlah kegiatan pengamanan dibandingkan dengan
prosentase jumlah penindakan pelanggaran lantas.
b. Penindakan Pelanggaran lantas (Tilang/Non Tilang).
1. Prosentase pelanggaran lantas yang diajukan sidang dibandingkan
dengan prosentase jumlah penindakannya.
2. Prosentase jumlah pelanggaran lantas yang telah divonnis
dibandingkan dengan prosentase jumlah pelanggaran lantas yang
diajukan sidang.
c. Pendidikan perkasa laka lantas.
1. Prosentase jumlah BP laka lantas yang diserahkan PU
dibandingkan dengan prosentase perkara laka lantas yang
ditangani.
5
2. Prosentase jumlah BP laka lantas yang diserahkan PU
dibandingkan dengan prosentase jumlah perkara laka lantas.3
Dalam melaksanakan kewenangannya banyak polisi lalulintas yang tidak
melakukan sesuai undang-undang dan bahkan terkesan mencari keuntungan
pribadi memanfaatkan jabatanya sebagai polisi. Salah satu contohnya adalah
dalam melakukan penertiban kendaraan bermotor banyak polisi lalulintas yang
tidak mengindahkan kode etik atau peraturan yang telah di buat oleh lembaga
yang berwenang bahkan melanggar peraturan yang ada seperti yang tercantum
dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor Di Jalan,4 Dalam Pasal 2 disebutkan, pemeriksaan kendaraan bermotor
di jalan dapat dilakukan oleh Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) dan
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.
Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, juga mensyaratkan semua petugas yang melakukan razia wajib
menggunakan pakaian seragam dan atribut yang jelas. Seperti tanda- tanda khusus
sebagai petugas pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Untuk razia yang
dilakukan oleh Polisi, maka petugas harus menggunakan seragam dan atribut yang
ditetapkan.Kemudian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1)
sampai ayat (3), disebutkan bahwa pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi
dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor. Tanda
3 Daan Sabadan, Analisis Data Personil dan Dimensi Permasalahannya dalam Rangka Menunjang Operasional Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2004, Hal. 82
4 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
6
yang dimaksud harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter
sebelum tempat pemeriksaan. Tetapi dalam prakteknya polantas tidak melakukan
itu dan bahkan banyak dari mereka yang melakukan razia tidak dengan surat tugas
dan malah memaksa pengendara yang terkena razia untuk membayar denda tanpa
melakukan proses persidangan atau lebih dikenal dengan bayar di tempatdan
dalam beberapa kasus polisi melakukan penyitaan kendaraan bermotor dengan
alasan yang terkesan di buat-buat dan dipaksakan masuk dalam sebuah
pelanggaran terhadap undang undang.
Di Salatiga hal tersebut juga terjadi yaitu kasus penilangan beserta
penyitaan mobil di jalan lingkar salatiga dengan pengemudi kendaraan mobil
bernama Suharno. Dalam kasus itu Suharno di tilang oleh polisi dengan alasan
bahwa STNK Mobil Grandmax warna hitam Nopol H-8412-VC, atas nama Endra
Susilo tersebut ternyata sudah tidak dibayar atau terlambat membayar pajak sejak
tahun 2011, pada Pasal 74 ayat (2) UU LLAJ jo Pasal 1 angka (17) Peraturan
Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan
Bermotor “Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi
pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa
berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis
berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri.” Penjelasan dari pasal ini adalah
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar
registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak
melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis, oleh sebab itu STNK
jadi ilegal atau tidak tercatat bila sudah lebih 2 tahun sejak masaberlaku STNK
7
habis, sedangkan masa berlaku STNK adalah 5 tahun dan menurut Pasal STNK
ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan
pengesahan Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ). sebelum habis masa berlaku dari STNK
tersebut, seharusnya wajib diajukan permohonan perpanjangan (Pasal 70 ayat (3)
UU LLAJ). hal tersebut dapat dilakukan bila habis masa berlaku di tambah 2
tahun yaitu 7 tahun. Pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata
Cara pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu
lintas dan Angkutan JalanPasal 32 ayat (6) menyatakan bahwa:5
a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor
Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan;
b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan
Kendaraan Bermotor;
d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau
digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan
meninggalnya orang atau luka berat.6
Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan didalam
KUHAP di dalam kehidupan penegak hukum. Ditinjau dari peradilan sendiri,
Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri Bukan pula sebagai
5 Putranto, Leksmono Suryo. 2008. Rekayasa Lalu Lintas. PT Macanan Jaya Cemerlang: Jakarta.
6 Lihat Peraturan Pemerintah Pasal 32 No.80Tahun 2012Tentang Tata Cara pemeriksaan
kendaraan bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
8
instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas
suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan pada hakekatnya adalah suatu lembaga
yang bermaksud dan bertujuan memberi perlindungan kepada orang yang
disangka melakukan tindak pidana atau pihak lain yang berkepentingan disatu
pihak dan dilain pihak merupakan kontrol terhadap tindakan penyidik dan atau
penuntut umum dalam usaha menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu
penyidikan dan atau penuntutan,7 Sedangkan pengertian Prapradilan menurut
KUHAP Pasal 1 butir (10) adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).
d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b
KUHAP).
Adapun Proses pemeriksaan Pra pradilan, yaitu:
a. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2)
KUHAP).
1. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak