Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017 Bab III 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah . Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
33
Embed
BAB I PENDAHULUAN - pa-simalungun.go.id · c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak
dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai
salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.
Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut,
lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana
dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa orgasinasi, administrasi
dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam
lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.
Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan
lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang
pembinaan tehnis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama
dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu
ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat,
Infaq, dan Ekonomi Syari’ah .
Untuk adanya pengaturan yang lebih konprehensif terutama tentang pengaturan
pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah
diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009.
Sedangkan untuk Pengadilan Agama, undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah
diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang
dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat
berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok
dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 2
(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan
akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada
setiap instansi pemerintah Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya
akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.
B. Maksud Dan Tujuan
Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip
pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas
(pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan
akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada
setiap instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Agama Simalungun ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap
awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-
hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2017 ini mengacu
pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017 Tanggal 27
November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2018.
C. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di
lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Simalungun adalah Pengadilan Agama kelas II merupakan
Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Simalungun. Pengadilan Agama Simalungun terletak di
Jl. Asahan Km. 3 Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
Pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun meliputi terdiri dari 20 (dua
puluh) kecamatan.
1. Tugas Pokok
Pengadilan Agama Simalungun bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 3
yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Simalungun mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang
menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal
49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat
(1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); serta terhadap pelaksanaan administrasi
umum; (vide: Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada
jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun
administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);
d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan
administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang
Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta
lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:
KMA/004/SK/II/1991.
Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para
pencari keadilan, maka dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Simalungun
berpedoman pada Standart Operasional Prosedur (SOP), yang telah didiskusikan oleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 4
bagian yang terkait dengan analisa beban kerja yang muatannya antara lain sebagai
berikut :
1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari
setiap posisi ;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk
mengambil keputusan ;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tangung jawab tidak
dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;
6. Profesionalisme personal peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung jawab
utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem- sistem yang dibangun .
Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satu
tujuan Reformasi Birokrasi.
D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari Pimpinan,
Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda
Permohonan, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi
Tata Laksana dan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan , dengan rincian sebagai
berikut :
1. Pimpinan Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh
seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang
Wakil Panitera dan 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum,
Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubbag Yaitu
Kasubbag Keuangan dan Umum, Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi Tata
Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 5
E. Rencana Strategis
1. Visi dan Misi
Visi Pengadilan Agama Simalungun mengacu pada visi Mahkamah Agung RI
sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “Terwujudnya Pengadilan
Agama Simalungun yang Agung”.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi
Pengadilan Agama Simalungun, adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama;
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan;
3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern ;
4. Meningkatkan kredibilitas,transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama;
2. Tujuan Dan Sasaran Strategis
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai
visi dan misi Pengadilan Agama Simalungun. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan
Agama Simalungun adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akutabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Simalungun adalah
sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Simalungun menetapkan
sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 6
NO KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
Catatan :
• Perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara.
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
• Banding
• Kasasi
• PK
Catatan :
• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 7
e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Pencari Keadilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuaiPeraturan Menteri PAN dan RBNomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah
yang diupload dalam website
jumlah putusan perkara
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
x 100%
x 100%
x 100%
x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 8
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
Panitera
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
Catatan :
• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)
Dirjen: Badilum,
Badilag dan Badilmiltun
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum
Catatan :
• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.
• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemerikasaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu.
• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.
• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
x 100%
x 100%
x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 9
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Catatan :
• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti
Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera Laporan Bulanan
dan Laporan Tahunan
x 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 10
F. Permasalahan
Permasalahan dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Simalungun adalah :
1. Sumber Daya Manusia
Salah satu masalah serius yang dihadapi Pengadilan Agama Simalungun dalam
menjalankan tugas dan fungisnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, masih banyak
kekurangan terutama di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan karena masing-masing
Panitera Muda belum mempunyai staf begitu juga dengan Kesekretariatan masih sangat
membutuhkan staf sehingga untuk menyelesaikan tugas administrasi dibantu oleh tenaga
honorer.
Kurangnya tenaga panitera pengganti mengingat bahwa perkara yang masuk pada
Pengadilan Agama Simalungun cukup banyak setiap tahunnya.
2. Pengganggaran
Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Simalungun belum sesuai dengan yang
diusulkan khususnya anggaran pemeliharaan sarana fasilitas perkantoran. Hal ini juga salah
satu permasalahan yang serius dalam percepatan memberikan layanan kepada masyarakat
karena dalam memberikan layanan diperlukan sarana fasilitas kantor yang siap pakai.
Berhubung pengoperasian peralatan perkantoran intensitasnya sangat tinggi sehingga
peralatan tersebut banyak yang rusak, oleh karena itu perlu anggaran untuk melakukan
pemeliharaan secepat mungkin agar pelayanan tidak mengalami hambatan. Demikian juga
dengan anggaran sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Simalungun sangat memerlukan
anggaran untuk pembelian sarana dan prasaran perkantoran karena sarana dan prasarana
yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan juga kondisinya yang sudah
kurang layak pakai.
3. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
Kelengkapan pada bagan SOP sudah ada, akan tetapi pelaksanaan SOP pada masing-
masing bagian belum optimal.
4. Petugas Satpam bersertifikasi yang belum tersedia.
5. Tidak semua perkara yang diminutasi tepat waktu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PA. Simalungun 2017
Bab III 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Simalungun terdiri dari empat sasaran program/
kegiatan dan empat belas indikator kinerja utama. Sasaran program/ kegiatan adalah sebagai
berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel